A S L KANTOR HUKUM {LAW OFFICE) Yance Salambauw & Rekan
Jalan Dotulolong l^ut No. 32, KeL Pinaesaan, Kec. Wenang, Kota Manado Telepon ; (0431)868850,864313 Faks : (0431) 863033 E-Mail
: saIambauwiance(a^'ahoo- com
Jakarta, 21 Maret 2016
Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 39/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohon oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 1.
Hal
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor : 6
•NO. ...f Hari
Jakarta Pusat. Ja ni
'0 ivuj/e,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. N a m a
Dr. JOHNY KAMURU, SH, MS.i.
Kewarganegaraan
Indonesia
Pekeijaan
Calon Bupati Kabupaten Sorong. Jalan Sorong-Klamono, Perumahan
Alamat
Pemda Km. 24, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. 2. N a m a
Kewarganegaraan
SUKO HARJONO, S.Sos,MS.i. Indonesia
Pekeijaan
Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong.
Alamat
Jalan
Gambas
Malawele,
Nomor
Distrik
12,
Aimas,
Kelurahan
Kabupaten
Sorong.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 02/SK/LAW-JS/III/2017,
tertanggal 15 Maret 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. YANCE SALAMBAUW, SH, MH., 2. CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH., 3. ABD. LATIP LESTALUHU, SH.,
KantorHukum (Law Office) Yonce Salambauw & Rekan
-1-
Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor dan/atau berpartner pada Kantor Hukum (Law Office] Yance Salambauw &rekan, yang beralamat di Jalan Dotulolong Lasut No. 32 Kelurahan Pinaesaan
Kecamatan Wenang, Kota Manado. Sulawesi Utara.Telp/Hp ; 081283381998, 085397349589/(0431) 868850, 864313 Faks : (0431)
863033, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai PIHAK TERKAIT.
Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara
Nomor : 39/PHP.BUP-XV/2017, yang diajukan oleh Pemohon, sebagai
berikut:
Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 dengan Nomor Urut 2, sesuai Surat Keputusan Komisi PemUihan Umum Kabupaten Sorong Nomor : OlO/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022, tanggal 24 Oktober 2016 [Bukti PT-1], dan begitu pula berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sorong Nomor : On/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Pengundian
Dan Pencabutan Serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 20172022, tanggal 25 Oktober 2016, dimana telah ditetapkan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong nomor urut 2. [Bukti PT-2]
Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Termohon (Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sorong) telah melaksanakan Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten
Dalam PemiUhan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun
2017 dan telah dituangkan dalam :
1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor : 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun
2017, tertanggal 24 Februari 2017 [Bukti PT-3]
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil
Bupati Sorong, tertanggal 23 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU) [Bukti PT-4];
KantorHukum (LmvO^ce) Vance Salambauw & Rekan
^
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Model DBl-KWK.KPU) |Bukti PT-5]. Bahwa
berdasarkan
Pleno
Rekapitulasi
Hasil
Penghitungan
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, telah diperolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE., MM. Dan IBRAHIM POKKO
DR. JOHNY KAMURU,SH., Msi. Dan SUKA HARJONO, S.Sos.,
Perolehan
Prosentase
Suara
21.875
39,31 %
33.773
60.69 %
55.648
100 %
M.Si.
TOTAL SUARA SAH
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Nomor : 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, maka Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong;
Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, Pemohon telah mengajukan Permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tahun 2017, dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Sorong Nomor : 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, sebagai objek permohonan a quo;
Bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini maka kepentingan Pihak Terkait sebagai peraih suara
terbanyak dalam Perolehan Suara HasU Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor :
025/SK/KAB-SRG/I1/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Kantor Hukum {Law Office) Vance Salambauw & Rekao
-3-
Penghitungan Peroiehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakdl Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, sangatlah terganggu.
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01 Tahun 2017, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubemur, Bupati, dan Walikota, dikatakan sebagai berikut:
' Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kuruf c adalah Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhxxdap PermohDnan
yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Dengan demikian, maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama : DR. JOHNY KAMX7RU,SH., Msi. Dan SUKA HARJONO, S.Sos., M.Si. sebagai PIHAK TERKAIT;
Bahwa
Selanjutnya
Pihak
Terkait
akan
menyampaikan
Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ; 39/PHP.BUPXV/2017, yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut: L
DALAM EKSEPSI
1.
KEWENANGAN MAHKABIAH KOSTITUSI
a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang. Dikatakan: "Perkara Perselisihan Penetapan Peroiehan HasU Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan PeradUan Khusus
b. Bahwa
Permohonan
Pemohon
sekalipun
menempatkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong
KantorHukum {LawQffiee) Ymce Salambauw & Rekaa
^ A m
Nomor ; 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan HasU Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sor^g Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017 sebagai «OB^K PERMOHONAN",
namun
dalil-dalil
posita
Pemohon
sesungguhnya Bukan dikatagorikan sebagai perkara
Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil
pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, karena daUl-dalil Pemohon seluruhnya berbicara
mengenai pelanggaran-pelanggran yang bersifat Terstrukmr,
Sistimatis dan Masif (TSM) menyangkut, permasalahan Daftar
Pemilih Tetap (DPT),
status hukum KPPS dan Dmas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai tanggal 14 Februari 2017.
c. Bahwa di dalam dalil Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan keberatan Pemohon yang berkenaan
dengan
hasil
penghitungan
suara
yang
mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, serta di^uti dengan bukti penghitungan yang benar menurut Pemohon, begitu pula Pemohon tidak dapat membuktikan kesalahan Termohon dalam pelaksanaan Penghitungan suara tersebut.
d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota, menjadi Und^gUndang. Pasal 156 ayat (2) dikatakan : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seUsih penetapan perolehan
suara yang signrikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
e. Bahwa permohonan Pemohon sama sekaU tidak mempersoalkan seUsih penetapan perolehan suara hasil
pemilihan yang mempengaruhi penetapM pasangan calon
tprr>ilih sesuai Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (K.PU)
KaCatrn Soro^ Nomor : 025/SK/I^-SRG/II/2017
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitung^ Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan WaW Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal
Februari 2017, sehingga sangatlah beralasan menurut
Kantor Hukum (Law Office) Yaaoe Salambauw & Rdcan
•5-
hukum bahwa Mahkamah Konstitusi "TIDAK BE^IWEWENANG" memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.
2. KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING) PEMOHON
a. Bahwa menurut Pihak Terkait. Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum [Legal Standing) untuk mengajukan
permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;
b. Bahwa sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun
2017, yang diperoleh dari hasil 385 TPS yang berada di 30 Distrik yang berada di Kabupaten Sorong pada tanggal 15
Februari 2017, yang telah dituangkan Dalam Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota. oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong tertanggal 23 Pebruari 2017 (Model DB-KWK.KPU) [Vide-Bukti PT-4] dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor : 025/SK/KAB-
SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017 [Vide-Bukti PT-3]. maka hasil perolehan
suara adsilah sebagai berikut: Perolehan
Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE., MM. Dan IBRAHIM POKKO DR. JOHNY KAMURU,SH.. Msi. Dan SUKA HARJONO, S.Sos.,
Prosentase
Suara
21.875
39,31 %
33.773
60.69 %
55.648
100 %
M.Si.
TOTAL SUARA SAH
KantorHukum (Law Office) Yance Salambww & Rdcan
-6-
c, Bahwa data penduduk Kabupaten Sorong menurut Dinas Pendudukan Kabupaten Sorong tahun 2016 berjumlah 160.738 jiwa, dengan demikian Kabupaten Sorong masuk
klasifikasi kurang dari 250.000 jiwa, sehingga
ketentuan katagori syarat selisih yang berlaku sebesar 2
untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara di Mahkamali Konstitusi, selanjutnya agar Pemohon dapat mengajukan sengketa hasil penghitungan suara ini ke Mahkamah Konstitusi, tnaka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal adalah 2 %
dikalikan dengan jumlah suara sah, yaitu 55.648 x 2% = 1.113 suara. Dengan demikian untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus
memiliki selisih perolehan suara
paling banyak betjumlah
1.113 suara.
d. Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, denpn total suara sah pemilih sebanyak 55.648 (lima puluh Inna ribu enam ratus empat puluh delapan) suara, maka selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait sejumlah 33.773 suara sebagai peraih suara terbanyak dengan Pemohon sebesar 21.875 atau sama dengan 11.898 suara atau sama
dengan ; 21,38% (dua puluh satu koma tiga puluh delapan persen);
e Bahwa sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor :
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang, junto pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 Tahun 2016
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota sebagamiana
diubah dengan Peraturan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara PerseHsihan Hasil Pemihhan
Gubemur, Bupati, dan Walikota, dijelaskan sebagai berikut:
"(a), Kabupaten/Kota dengan Jumlah penduduk sampai dengan 250,000 (dua ratus lima putuh ribu) Jiwa, pengajuan permohonan dilakukan Jika terdapat KantorHukumCLawO^ce) Yaoce Salambauw & Rdcan
^
perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persenj antara Pemohon dengan pasangan colon peraih suara terbanyak berdasarkan penet
{. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor : 025/SK/KABSRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, terdapat selisih perolehan suara antara
Pemohon dan Pihak Terkait dari jumlah total suara sah sebesar 55.648 (lima puluh lima ribu enam ratus empat
piiluh delapan) suara, adalah sebesar 11.898 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) suara, atau sebesar 21,38% (duapuluh satu koma tiga puluh delapan persen);
g. Bahwa sebagaimana didalam pasal 44 (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 Tahun 2016, Bab V, Bagian Kedua tentang Amar Putusan Mahkamah, dikatakan : Permohonan tidak daoat diterima apabila Pemohon Permohonan
tidak
memenuhi
syarat
sebaaaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat fl), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan pasal 8".
h. Bahwa konsistensi Mahkamah dalam memberlalaikan serta
mempertahankan eksistensi norma yang telah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, tersebut dapat
dilihat pada keputusan Mahkamah tanggal 7 Juli 2015 dalam
Perkara No. 51/PUU-XIII/2015, tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945, serta dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun
2015 pada tanggal 24 Agustus 2015, dan sampai saat ini masih tetap dipertahankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peratur^ Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah KantorHukum(£/<wQj?ic«) YanceSalambauw&Rekan
g
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil PemUihan Gubemur,
Bupati, dan Walikota, dan hingga saat mipun Mahkamah Konstitusi masih tetap konsisten dengan aturan ter^but dengan keputusan-keputusannya pada sengketa pilkada serentak tahun 2015 yang lalu;
i Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana ter^iK di atas telah membuktikan bahwa Pemohon atas nama ZCTH
S/S0L0,SE.. MM. Dan IBRAHIM POKKO. Udak
memiUki legal standing dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sorong
Nomor ; 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil PemiHhan Bupati Dan Wakil bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februan 2017, ke Mahkamah Konstitusi.
i Bahwa untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal ^cmding,
sehingga haruslah untuk dinyatakan Tidak Dapat Ditenma, (Vide Pasal 44 (1) PMK Nomor : 1Tahun 2016).
3 KUASA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KAP^SITAS UOTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN KPU KABUPATEN SORONG NOMOR : 025/SK/KAB-SRG/n/ 2017, TERTANGGAL 24 FEBRUARI 2017.
a Bahwa di dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh PasangM
CabrNomor urut 1atas nama ZETH ^KADAKOLQ, SE MM.
Dan H IBRAHIM POKKO, tertanggal 27 Februan 2017,
kepada HABEL RUMBIAK,SH,SpN; dan MUHAJIR, SH. untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Bente Acara Rapat
Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong
Nomor : 093/BA/KPU/KAB-SORONG/1I/2017, tanggal 23
Februan 2017.
b. Bahwa isi Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemohon ^sjPal sesuai point 1 (vide Surat Kuasa Pemohon) disalah oLr Kuasa Hukum Pemohon, dimana didato
Permohonannya Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan
Kmtor Huloim {Law Office) YanocSalambauw & Rdcan
_Q_
Pembatalan terhadap Komisi
Pemilihan
Berita Acara Rapat Pleno Terbuka
Umum
Kabupaten
Sorong
Nomor
;
(KPU)
Kabupaten
Sorong
Nomor
:
093/BA/KPU/KAB-SORONG/II/2017, tanggal 23 Februari 2017, akan tetapi malah sebaiiknya Kuasa Hukum mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum
025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017.
c. Bahwa sangat jelas terdapat ketidak sesuaiaan antara Surat Kuasa yang diberikan dengan Objek Permohonan Pemohon
yang diajukan oleh Kuasa Hukum tentang Permohonan Pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sorong Nomor : 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017.
d. Bahwa dengan adanya perbedaan antara Objek Permohonan
Pemohon dan surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon, maka Kuasa Hukum Pemohon tldak memiUki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap
Keputusan Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor : 025/SK/KABSRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017.
e.
Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
pembatalan keputusan Termohon, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Kuasa Hukum
Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa dalam mengajukan permohonan ini.
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon sesuai Perbaikan Permohonan tertanggal KantiM-Hukum (£r<w Yance Solambauw & Rekan
1
27 Februari 2017,
maka
Pihak Terkait
dengan tegas
menolaknya karena sangat bertolak belakang dengan peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tahun 2017;
2. Bahwa di dalam Pokok Permohonannya,
Pemohon hanya
menguraikan terbatas menyangkut Pelanggaran yang bersifat
Terstrioktur, Sistimatis dan Masif (TSM) yang ada kaitarmya
dengan Daftar Pemilih Tetap, status hukum KPPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai tanggal 14 Februari 2017.
3. Bahwa dari Pokok Permohonan Pemohon ini sangat jelas terlihat Pemohon kurang memahami tentang sengketa Penetapan
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Sorong tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi, sebab sangat jelas baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU telah mengatur
bahwa sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Konsitusi hanya menyangkut selisih Penghitungan suara yang menurut Pemohon terdapat kesalahan, sedangkan menyangkut keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pemohon di dato
permohonannya adalah bagian dari tahapan proses yang telah
selesai sebelum dilaksanakannya Pleno Penghitungan suara oleh Termohon, karena keberatan-keberatan yang diajulcan oleh Pemohon tersebut semuanya adalah merupakan kewenangan dari Panwas Kabupaten serta Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menanganinya. Sebenamya semua proses
penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon sudah beijalan sesuai dengan peraturan perundang-Undang dan Peraturan
KPU
yang
berlaku,
bahkan
proses
penyelenggaraannya telah beijalan dengan sangat demokratis, jujur. adil dan bersih, sehingga tidak terlihat adanya praktek-
praktek kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggran serius. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada satupun masalah serius yang hingga kini ditangani oleh Panwas Kabupaten
maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.
4 Bahwa sebenamya Pemohon sangat keliru dalam mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadikan dasar pelaksanaan
pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong yang tidak vaUd dan ada penggelembungan pemilih sebanyak 29 647 pemilih di dalam Permohonan Pemohon ini, sebab sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Kantor Hukum (Imw Office) Yancc Salamb^w & Rdcan
^^
Umum Kabupaten Sorong Nomor : 063/BA/KPU/K/^-
SRG/XII/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemmh Tetap (DPT) Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur Propinsi Papua Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 d^ bertempat di Restorant Aquarius Aimas telah selesai, sebab baik saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait yang hadir pada saat itu telah sama-sama sepakat untuk menerima Keputusan
Termohon yang telah menetapkan jumlah DPT sebesar 85.899
pemilih, pukti PT-61 dan pada saat pelaksanaan pemilihan
umum Kepala Daerah di Kabupaten Sorong pada tanggal 15
Pebruari 2017 Pemohon sama sekali tidak berkeberatan dengan
jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Pemohon itu adalah alasan yang dicari-cari dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat, sehingga haruslah ditolak.
5 Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Pemohon yang menyatak^
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai 14 Februari 2017, padahal berdasarkan Surat Edaran Diijen Dukcapil tanggal 31 Januari 2017, batas wa^u
yang diberikan adalah tanggal 8 Februari 2017. Bahwa terhadap
dalil Pemohon tersebut, yang ditujukan kepada kinerja Dmas
Dukcapil yang berkaitan dengan kepentingan pasangan calon tertentu sangatlah tidak beralasan, sebab menurut data yang
diperoleh dari Dinas Dukcapil bahwa pada tanggal 14 Februan 2017 sudah tidak lagi mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan. Dinas Dukcapil tetap membuka layanan kepada masyarakat pada saat itu semata-mata untuk pelayanan kepada masyarakat, dan bahkan pelayanan tersebut masih teUp diberikan sampai tanggal 15 Februari 2017 khususnya dalam hal melakukan pengecekan surat keterangan kependudukan melalui
Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelayanan oleh Dmas
Dukcapil berdasar himbauan Surat Kementerian Dalam Negen Rl Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL perihal Penerbitan Surat
Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterang^ telah Terdata Dalam Database Kependudukan terten^al
Februari 2017, begitu pula dengan Surat Kemendagn RI Nomor 471 13/10231/DUKCAPIL, Perihal Format Surat Keterangan
sebagai Pengganti KTP-el tertanggal 29 September 2016. Bahwa menyangkut keberatan Pemohon tersebut telah sesuai surat Berita Acara Pembahasan Sentra GAKKUMDU
Kabupaten Sorong, dan dari Laporan Kantor Hukum (Law Office) Yance Salambauw & Rekan
tersebut Panwas ^2 _
Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa telah dilakukan
pengkajian dengan Tim Panwas dan laporan yang disampaikan tersebut kurang memenuhi unsur fonnil, sehingga Panwas mengerabalikan dan meminta kepada pelapor untuk melengkapi
bukti agar terpenuhinya unsur formilnya. Selanjutnya berdasar hasil rapat koordinasi antara Tim Panwas, Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 17 Februari 2017. laporan tersebut
dikembalikan kepada Pelapor untuk ditindaklanjuU sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa berdasaxkan dalil Pemohon tersebut di atas juga Pemohon tidak dapat membuktikan apakah benar DukcapU
mempunyai kepentingan langsung dengan salah satu kandidat
tertentu, Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
7 Bahwa di dalam Petitumnya Pemohon meminta agar Mahkam^ membatalkan Keputusan KPU Kab. Sorong Nomor 025/SK/^SRG/lI/2017 dan menuntut agar Mahkamah memenntahkan
Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 285 TPS yang berada di 30 Distrik se-Kabupaten Sorong, namun didalam dalil-dalil Permohonannya, Pemohon sama sekaU
tidak menjelaskan dan membuktikan tentang pelan^aranpelanggaran apa saja yang teijadi atau dilakukan di 285 TPS se-
Kabupaten Sorong yang mempengaruhi perolehan su^a Pemohon, sehingga dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon.
Bahwa oleh karena kapasitas Kuasa hukum yang tidak niemiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan
terhadap keputusan Termohon, begitu pula uraian dahl-dahl
Permohonan Pemohon sangat tidak jelas menyangkut hubungan
antara pelanggaran-pelanggaran yang didaUlkan Pemohon yang dapat mempengaruhi jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya
meniadi Pokok Permohonan, dan selanjutnya tidak adanya kesesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon, maka seharusnya Permohonan Pemohon
haruslah DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT
DITERIBIA.
m. PETITUM
Kantor Hukum Yance Salambauw & Rckan
.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSl
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA
-
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor ; 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017. Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami,
KUASA HUKUM PIH^i TERKAIT
iPi YAMCE SAJ-AMBAUW. SH. MH.
ARIMA. SH,
ABD. LATIHI^ESTALUHU. SH KantorHukum (.Law Office) Yance Salambauw & Rdcan
-14-
