Kajian tentang Pengelolaan Limbah Elektronik Nama Mahasiswa:
Ayu Nindyapuspa 3309 100 017 Dosen Pembimbing:
Prof. Dr.Yulinah Trihadiningrum., MAppSc
Latar Belakang Populasi Penduduk Daya Beli Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Iptek
Kemajuan Teknologi
MASALAH
DAMPAK
Produk Elektronik Meningkat
Limbah Elektronik (e-waste) Masa pakai pendek
Tujuan 1.Menentukan jenis-jenis limbah elektronik, sumber-sumbernya, dan timbulannya 2.Menginventarisasi dan membahas kebijakan peraturan tentang pengelolaan limbah B3 yang terkait e-waste di Indonesia 3.Membandingkan kebijakan dan peraturan penanganan limbah elektronik di negara berkembang dan negara maju 4.Menguraikan tentang tingkat penanganan limbah elektronik di negara berkembang dan negara maju 5.Membandingkan dan menguraikan tentang kesesuaian antara pengelolaan limbah elektronik di Indonesia dengan peraturan tentang pengelolaan limbah elektronik yang berlaku 6.Menyusun rekomendasi untuk pengelolaan limbah elektronik di Indonesia
Definisi e-waste
Berdasarkan EU Directive 2002/96/EC, e-waste adalah peralatan listrik atau elektronik berupa limbah termasuk semua komponen, sub-rakitan, dan material yang habis terpakai, yang merupakan bagian dari produk pada saat pembuangan.
Kategori sumber e-waste Nomor
Kategori
1
Peralatan rumah tangga besar
2
Peralatan rumah tangga kecil
3
Perangkat IT dan alat telekomunikasi
4
Peralatan konsumen
5
Peralatan pencahayaan
6
Peralatan listrik dan elektronik (kecuali peralatan
industri stasioner skala besar) 7
Mainan dan alat olahraga
8
Instrumen kesehatan (kecuali peralatan infeksius)
9
Instrumen monitoring
10
Dispenser otomatis
Langkah-langkah Studi Perumusan Masalah Perumusan Tujuan Perumusan Metodologi Pengumpulan Data
Studi Kasus
Pembahasan permasalahan dalam studi kasus dan memberikan rekomendasi
Jenis, sumber, timbulan e-waste Kebijakan dan peraturan penanganan limbah B3 terkait e-waste di Indonesia Kebijakan dan peraturan penanganan e-waste di negara berkembang dan negara maju Penanganan e-waste di negara berkembang dan negara maju Kesesuaian antara pengelolaan e-waste di Indonesia dengan peraturan tentang pengelolaan e-waste yang berlaku Penilaian tingkat kesesuaian pengelolaan e-waste dengan kebijakan hukum di masing-masing negara
Penarikan Kesimpulan
Pengelolaan E-waste di Negara Maju
Kebijakan, meliputi klasifikasi e-waste dan sistem pengelolaan e-waste Sistem pengelolaan EPR, daur ulang ramah lingkungan Timbulan banyak, fasilitas sedikit
Kegiatan ekspor e-waste
Pengelolaan E-waste di Negara Berkembang
Kebijakan ada yang lengkap,ada yang tidak lengkap Pengelolaan e-waste dipegang sektor informal Impor e-waste logam mulia,bahan baku industri Daur ulang tidak ramah lingkungan
Penilaian Tingkat Kesesuaian Penentuan Nilai Penting Kuesioner - 10 buah - 9 pertanyaan, jawaban skala 1-5
Pengolahan hasil kuesioner -Jawaban masingmasing pertanyaan di rata-rata
1 = tidak penting 2 = kurang penting 3 = cukup penting 4 = penting 5 = sangat penting
Nilai Penting
Hasil Nilai Penting No.
Pertanyaan I
1 2 3
4 5 6
7
8 9
Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah adanya kebijakan mengenai pengelolaan ewaste? Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah pencantuman klasifikasi jenis-jenis e-waste dalam peraturan? Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah pencantuman sistematika pengelolaan e-waste dalam peraturan? Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah adanya kegiatan pengelolaan e-waste? Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah adanya kegiatan daur ulang e-waste ? Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah adanya penetapan biaya untuk mendaur ulang e-waste? Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah dampak yang ditimbulkan akibat ekspor ewaste? Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah dampak yang ditimbulkan akibat impor ewaste ? Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran dari pengolahan e- waste ?
5
Jawaban Responden II III IV V VI VII Kebijakan Hukum 3 5 4 5 4 5
VIII
IX
X
Nilai Penting
4
5
5
4
4
5
3
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
3
5
4
4
4
5
4
4
Kegiatan Pengelolaan 4 3 4 4 5
4
5
3
5
5
4
4
4
5
3
5
4
4
4
5
4
4
5
3
4
3
5
4
2
4
4
3
3
Kasus Pelanggaran E-waste 5 4 2 3 5
4
5
4
4
4
4
5
4
5
3
5
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
5
4
Skala Data Nominal Kebijakan Hukum
Sistem Pengelolaan
1 1
2 1
3 1
Pertanyaan 4 5 6 1 1 1
7 0
8 0
9 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 0 1
0 0 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 0
1 0 1 0
0 1 1 0
1 1 1 1
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 1 1
1 0 0 0
1 0 0 0
Negara Amerika Serikat Jepang Australia Switzerland Malaysia Cina India Indonesia
Keterangan: 1 :Ya
0: Tidak
Kasus Penyimpangan
Hasil Penilaian Beserta Peringkat
Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Kesesuaian Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8
Negara Switzerland Jepang Australia Amerika Serikat India Malaysia Cina Indonesia
Nilai 35 31 28 27 24 24 16 12
Kesimpulan
1. Jenis-jenis timbulan e-waste ditentukan berdasarkan EU Directive 2002/96/EC. Jenis e-waste yang tercantum dalam peraturan ini terdiri dari sepuluh kategori peralatan elektronik yang berpotensi menjadi e-waste. Sumber timbulan e-waste suatu negara berasal dari penggunaan alat elektronik, produksi pabrik elektronik, dan kegiatan ekspor impor e-waste secara ilegal. Jumlah timbulan e-waste dipengaruhi oleh perkembangan teknlogi, tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara, serta jumlah ewaste yang diekspor dan diimpor oleh suatu negara tersebut.
2. Kebijakan mengenai pengelolaan e-waste di masing-masing negara berbeda-beda, baik dalam segi klasifikasi e-waste maupun sistem pengelolaannya. Namun setiap negara yang mendukung Konvensi Basel harus mematuhi Konvensi Basel.
3. Indonesia mengatur pengelolaan limbah B3 dalam peraturan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 520/MPP/Kep/8/2003, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 756MPP/Kep/11/2002, Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan 85 Tahun 1999.
4. Pengelolaan e-waste di negara maju lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Negara maju mengelola e-waste dari aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan. Negara berkembang tidak memiliki kebijakan hukum yang lengkap, serta sistem pengelolaan e-waste yang masih belum ramah lingkungan 5. Indonesia masih belum memiliki peraturan pengelolaan e-waste secara spesifik. Sistem daur ulang e-waste di Indonesia sama dengan di negara berkembang, yaitu menggunakan cara konvensional dan tidak ramah lingkungan, sehingga dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan pekerja. 6. Rekomendasi yang diberikan untuk pengelolaan e-waste di Indonesia adalah membuat peraturan yang spesifik mengenai pengelolaan e-waste, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian, menggunakan sistem Extended Producer Responsibility (EPR) dalam mengelola e-waste. Selain itu pengawasan kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan lebih ditingkatkan untuk menghindari kegiatan ekspor impor e-waste, terutama di pelabuhan yang strategis. Sistem pengelolaan e-waste juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat, sehingga dibutuhkan sosialisasi mengenai kesadaran akan pentingnya mengelola e-waste.
Saran
Seiring meningkatnya timbulan e-waste dari berbagai macam sumber, maka dibutuhkan inventarisasi mengenai jumlah e-waste yang timbul dan sumber e-waste tersebut berasal, sehingga dapat diketahui jejak awal e-waste tersebut muncul sampai e-waste tersebut dibuang ke pembuangan akhir.
