PENGARUH EFEKTIFITAS PENYULUHAN, PENERAPAN APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO) Anastasia Rizqa Novita Topowijono Zahroh Z.A (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRACT Tax is one example of acceptability come from in-country that are very important to finance national development and have a very large role in filling the State Treasury.The purpose of this research was to know influence significant simultaneously or partial variable tax information, the application of application electronic system of taxation and examination taxes on compliance rate fulfillment of an obligation taxation. This research use the kind of research explanatory research with the approach quantitative. A method of analysis used is descriptive analysis and inferential analysis. The population is the Taxpayer listed on the KPP Pratama Surabaya Wonocolo, with samples taken of100 respondents.The results of this research show that the independent variables tax information, electronic system of taxation, and examination taxes, influential simultaneously and partial against dependent variable namely compliance rate fulfillment of an obligation taxation.Tax Information is the most dominant factor in influencing the compliance rate fulfillment of an obligation taxation in KPP Pratama Surabaya Wonocolo. DJP have to evaluate the procedure to electronic system of taxation for giving better service. Key Word : Tax Information, Electronic System of Taxation, Examination, and Compliance Rate Fulfillment of an Obligation Taxation. PENDAHULUAN Benjamin Franklin pernah menyatakan
pajak merupakan kewajiban dari setiap warga
bahwa “in thisworld, nothing can be said to be
sangat kurang sekali dalam hal membayar pajak
certain except taxes and death” (tidak ada hal yang
secara teratur dan benar.
negara, tetapi kesadaran masyarakat Indonesia
pasti di dunia ini kecuali pajak dan kematian). Pernyataan
itu
nampaknya
dapat
Keinginan
pemerintah
untuk
menjadi
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pedukung terhadap sifat hakiki dari pengenaan
membayar pajak, dapat dilakukan salah satunya
pajak. Pajak merupakan salah satu contoh
melalui penyuluhan pajak. Hal itu dikarenakan
penerimaan yang berasal dari dalam negeri
tantangan yang harus dihadapi oleh setiap
yang sangat penting sekali untuk membiayai
Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor
pembangunan nasional dan mempunyai peran
Pelayanan
yang sangat besar dalam mengisi kas negara.
menumbuhkan kesadaran dalam diri Wajib
Peran pajak tersebut akan semakin diperlukan
Pajak (WP) dalam hal menyampaikan kewajiban
untuk masa yang akan datang, karena dengan
perpajakannya.
pajak, setidaknya pemerintah dapat mengurangi
Dalam
Pajak
salah
satunya
rangka
mencapai
adalah
target
hutang negara, maka dari itu sangat diperlukan
penerimaan pajak yang selalu meningkat dari
sistem pengelolaan yang semakin baik agar
tahun
penerimaan pajak dapat semakin optimal sesuai
melakukan penyuluhan saja mengenai pajak.
dengan kondisi ekonomi dan kemampuan
Pemerintah juga harus memiliki program untuk
masyarakat.
mempermudah
Wajib
melaksanakan
kewajiban
Teknik
pengumpulan
pajak
yang
ke
tahun,
pemerintah
tidak
Pajak
hanya
dalam
perpajakannya,
dilakukan pemerintah dalam mengumpulkan
sehingga dapat memenuhi target penerimaan
pajaknya
tersebut. Program ini dilaksanakan pemerintah
adalah
dengan
pemotongan
dan
pemungutan. Pemotongan dan pemungutan
melalui
pajak dibenarkan oleh hukum karena adanya
melakukan
hubungan kausalitas dari pajak dan masyarakat.
pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan
Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak
menggunakan
yang dipungut secara langsung ataupun tidak
sistem elektronik(e-system).
langsung
akan
kembali
digunakan
Direktorat
Jenderal
modernisasi teknologi
Pajak
perpajakan informasi
dengan dalam berbasis
oleh
Negara Indonesia dalam melaksanakan
masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan
pemungutan pajaknya, mulai 1 Januari 1984
pelayanan. Dalam hal ini masyarakatlah yang
menganut self assesment system. Sistem ini
berperan dalam membayar pajak. Meskipun
memberikan kepercayaan dan tanggung jawab
secara
penuh
kepada
Wajib
Pajak
untuk
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri
KAJIAN PUSTAKA Pengertian Penyuluhan Pajak
kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang
dapat meningkatkan kesadaran pada Wajib
dinilai belum terlalu tinggi, menuntut Direktorat
Pajak.
Jenderal Pajak untuk terus melakukan berbagai Pemberlakuan self assessment system,
macam program demi meningkatkan kesadaran
memungkinan Wajib Pajak karena kelalaiannya,
masyarakat dalam hal perpajakan. Salah satu
kesengajaan atau ketidaktahuannya, mereka
program yang dilakukan adalah penyuluhan
tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya
pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal
secara benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan
Pajak Nomor : SE -98/PJ/2011 tentang pedoman
pengawasan dalam bentuk penegakan hukum
penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan
(law
mengamankan
penyuluhan
perpajakan
penyalahgunaan,
lingkungan
direktorat
enforcement)
penerimaan
untuk
pajak
dari
penyimpangan ataupun penyelundupan pajak. Peningkatan pengawasan itu salah satunya diwujudkan
dengan
mengoptimalkan
unit
vertikal
jenderal
di
pajak,
penyuluhan pajak diartikan sebagai “suatu
upaya
informasi
dan
proses
perpajakan
memberikan
untuk menghasilkan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, karena
perubahan pengetahuan,
pemeriksaan pajak merupakan elemen penting
sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta
dari fungsi selfassessment system.
lembaga pemerintah maupun non pemerintah
Dalam
sistem
perpajakan
terdapat
dan berkontribusi
kepatuhan Wajib Pajak. Antara lain adalah
kewajiban perpajakan.”
menyangkut
Tujuan Penyuluhan Pajak
pelaksanaan
kewajiban
dan
agar terdorong untuk paham, sadar, peduli
batasan-batasan untuk menunjukkan tingkat waktu
keterampilan,
dalam
melaksanakan
perpajakan (time compliance) dan jumlah pajak
Penyuluhan pajak merupakan kegiatan
yang harus dibayar (taxable compliance).Wajib
yang dilakukan untuk membangun kesadaran,
Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila
meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan
tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya,
wawasan masyarakat mengenai sistem dan
seperti
peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya
tidak
mendaftarkan
dirinya
(tidak
memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan
mengenai
pajaknya secara benar sesuai dengan jangka
kewajiban perpajakan yang sesuai dengan
waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang
undang-undang, selain itu penyuluhan pajak
dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.
juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
Peneliti membatasi penelitian ini hanya Pelayanan
(KPP)
menjalankan
Menurut Peratuan Dirjen Pajak Nomor:
Pratama
PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan
Surabaya Wonocolo. KPP Pratama Surabaya
Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan bertujuan
Wonocolo yang berada dibawah pengendalian
untuk
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa
keterampilan
Timur I ini merupakan KPP yang mempunyai
perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin
Wajib Pajak terbanyak di Kanwil DJP Jatim 1.
paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan
Total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP ini
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
sampai
Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan
dengan
Pajak
caranya
pemenuhan kewajiban perpajakan.
pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor
bagaimana
Desember
2012
adalah
berjumlah 78.810. Masalah kepatuhan pajak
meningkatkan perpajakan,
pengetahuan serta
dan
mengubah
Perkembangan yang semakin modern,
menarik untuk diteliti, apakah penyuluhan,
menuntut
aplikasi
dan
program guna mempermudah Wajib Pajak
secara
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,
simultan maupun parsial terhadap tingkat
sehingga dapat memenuhi target penerimaan
kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, peneliti
pajak. Program ini dilaksanakan pemerintah
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
melalui
Efektifitas
melakukan modernisasi
sistem
pemeriksaan
elektronik
berpengaruh
Penyuluhan,
perpajakan signifikan
Penerapan
Aplikasi
pemerintah
Direktorat
untuk
Jenderal
meciptakan
Pajak
dengan
perpajakan dengan
Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan
menggunakan teknologi informasi berbasis e-
Pajak
Kepatuhan
system (sistem elektronik). E-System perpajakan
PemenuhanKewajiban Perpajakan (Studi pada
merupakan modernisasi perpajakan dengan
KPP Pratama Surabaya Wonocolo)”.
menggunakan teknologi informasi yang dapat
terhadap
Tingkat
mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan
atau catatan-catatan mengenai kegiatan usaha
pajak (Pujiani, 2012).
Wajib Pajak, kemudian dilakukan pengujian
1.
E-SPT
untuk kebenaran formal atau materiil dari
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
pembukuan tersebut, selain itu untuk meneliti
Pajak Nomor 19/PJ/2009 e-SPT adalah data
apakah kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang
SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik
bersangkutan telah dilaksanakan sesuai dengan
yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku.
menggunakan
Kepatuhan Pajak
aplikasi
e-SPT
yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2.
Kepatuhan
suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
digunakan
dalam
hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Wajib
melaporkan SPT nya (agar lebih mudah
Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila
dan
tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya,
oleh
tidak
Wajib
Pajak
menghabiskan
banyak
kertas/paperless).
seperti
E-Filing
memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan PeraturanDirektur
tidak
mendaftarkan
dirinya
(tidak
Jenderal
pajaknya secara benar sesuai dengan jangka
Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 e-Filing adalah
waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang
suatu cara penyampaian SPT Tahunan
dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.
secara elektronik yang dilakukan secara online
yang
real time melalui
website
Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa
Aplikasi
atau
ApplicationService
Ada
2
jenis
kepatuhan
dalam
perpajakan, yaitu : 1. Kepatuhan Formal, kepatuhan dimana Wajib Pajak
memenuhi
kewajiban
perpajakan
Provider (ASP).
sesuai dengan ketentuan Undang-undang
E-Registration
Perpajakan yang berlaku. Misalnya, Wajib
Pengertian
e-Registration
berdasarkan
Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor
SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal
PER-24/PJ/2009 adalah sistem pendaftaran
31
Wajib
memenuhi
Pajak
dan/atau
pengukuhan
Maret maka dapat ketentuan
dikatakan telah formal
karena
Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data
ketentuan batas waktu penyampaian SPT
Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan bagi Wajib
Pajak melalui internet yang terhubung
Pajak Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret.
langsung secara online dengan Direktorat 4.
merupakan
Maka dapat disimpulkan aplikasi e-SPT
Berdasarkan
3.
perpajakan
2. Kepatuhan
Material,
kepatuhan
dimana
Jenderal Pajak.
Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan
E-NPWP
material perpajakan yang sesuai isi dan jiwa
E-NPWP atau yang biasa disebut aplikasi
Undang-undang
pendaftaran NPWP merupakan aplikasi
Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah
untuk mendaftarkan NPWP secara massal
memenuhi ketentuan formal tersebut, belum
bagi karyawan.
tentu isi dari SPT PPh Tahunan tersebut telah
Pemeriksaan Pajak
memenuhi
Perpajakan.
ketentuan
material,
Misalnya,
sehingga
Peraturan Menteri Keuangan Republik
dapat dilakukan pemeriksaan terhadap isi
Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata
dari SPT PPh Tahunan tersebut untuk
Cara
menguji kepatuhan materialnya.
Pemeriksaan,
menyebutkan
bahwa
pemeriksaan pajak adalah “serangkaian
kegiatan
menghimpun
dan
HIPOTESIS
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakan.” Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya,
pemeriksaan
pajak
adalah
pemeriksaan yang dilakukan atas pembukuan
Gambar 1. Model Hipotesis
Keterangan :
c.
Pengujian Asumsi Klasik
: Pengaruh secara simultan
Adapun asumsi klasik yang digunakan
: Pengaruh secara parsial 1.
Variabel
penyuluhan,
sistem
1.
Uji Normalitas
elektronik, dan pemeriksaan diduga dapat
2.
Uji Heteroskedastisitas
(bersama-
3.
Uji Multikolinearitas
sama) terhadap peningkatan kepatuhan
d.
Pengujian Hipotesis
berpengaruh
secara
aplikasi
dalam penelitian ini adalah :
simultan
perpajakan
1.
Uji R2 (Koefisien Determinasi)
H1 : Penyuluhan, aplikasi sistem elektronik,
2.
Uji F (Uji Simultan)
dan pemeriksaan tidak berpengaruh
3.
Uji t (Uji Parsial)
secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan
perpajakan
di
e.
Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Persamaan
regresi
yang
Y = + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan
terhadap
peningkatan
kepatuhan
perpajakan
di
Dimana : Y
= Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Kantor
X1
= Penyuluhan
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
X2
= Aplikasi e-system
Wonocolo.
X3
= Pemeriksaan
sistem
b
= Koefisien garis regresi
elektronik, dan pemeriksaan diduga dapat
= Bilangan konstanta
berpengaruh
secara
e
= Faktor kesalahan
terhadap
peningkatan
Variabel
digunakan
adalah :
Wonocolo. H2 : Penyuluhan, aplikasi sistem elektronik,
2.
Analisis Regresi Linier Berganda
penyuluhan,
aplikasi parsial
(individu) kepatuhan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
perpajakan. H1 : Penyuluhan, aplikasi sistem elektronik, dan pemeriksaan tidak berpengaruh
Uji Asumsi Klasik 1.
Uji Normalitas
secara parsial terhadap peningkatan kepatuhan
perpajakan
di
Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. H2 : Penyuluhan, aplikasi sistem elektronik, dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial kepatuhan
terhadap perpajakan
peningkatan di
Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot
Wonocolo.
Berdasarkan grafik normal Probability Plot dapat dilihat data menyebar disekitar garis
METODE PENELITIAN
diagonal dan kebanyakan mengikuti arah garis
Jenis Penelitian Penelitian
diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa ini
menggunakan
jenis
penelitian explanatory research atau penelitian
model
regresi
telah
memenuhi
asumsi
normalitas.
penjelasan. Penelitian ini mengambil populasi
Tabel
Kolmogorov-Smirnov
juga
Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama
menunjukkan
Surabaya Wonocolo sampai dengan Desember
memenuhi asumsi normalitas karena pada tabel
tahun 2012 yang berjumlah 78.810 Wajib Pajak
tersebut menunjukkan nilai signifikansi 0,187
dengan jumlah sampel 100 responden. Tekhnik
yang berarti lebih besar dari = 0,10.
pengambilan sampel menggunakan probability
2.
Analisis Data 1.
Analisis Deskriptif
2.
Analisis Inferensial
a.
Uji Validitas
b.
Uji Reliabilitas
model
regresi
telah
Uji Heteroskedastisitas
sampling. dan dengan menggunakan rumus slovin.
bahwa
Berdasarkandiagram scatterplot titik-titik tidak membentuk pola tertentu, dan titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu
Y.
Sedangkan
pada
uji
heteroskedastisitas melalui metode Glesjer, nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu -1,432; 0,260; -0,337 lebih kecil dari t tabel 1,290 dan
nilai signifikansi lebih besar dari 0,10, yaitu
menurun,
dan
0,155; 0,795; 0,737.
mengalami
apabila
peningkatan,
pemeriksaan maka
pajak
kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan cenderung akan meningkat pula. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui
besarnya
bebasterhadap
variabel
pengaruh
variabel
terikat.
Variabel
penyuluhan berpengaruh positif sebesar 0,229, variabel
aplikasi
sistem
elektronikperpajakan
berpengaruh negatif sebesar 0,096, dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif sebesar 0,306, sehingga dapat disimpulkan tidak semua Gambar 3. Diagram Scatterplot dapat
variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Dilihat dari dua cara pengujian di atas,
pemenuhan kewajiban perpajakan.
disimpulkan
Pengujian Hipotesis
bahwa
tidak
terdapat
masalah heteroskedastisitas atau asumsi non-
1.
heteroskedastisitas terpenuhi.
Berdasarkan pengujian koefisien determinasi, diperoleh hasil Adjusted R2 sebesar 0,488 atau sebesar 48,8%. Hal ini menunjukkan 48,8% variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dipengaruhi oleh variabel bebas (penyuluhan (X1), aplikasi e-system(X2), pemeriksaan (X3)). Sedangkan 51,2% variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,710 menunjukkan tingginya hubungan antara variabel bebas yaitu penyuluhan (X1), sistem elektronik perpajakan(X2), dan pemeriksaan (X3) dengan variabel terikat yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3.
Uji Multikolinearitas Berdasarkan
tabel
hasil
uji
multikolinearitas, dapat dilihat bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji non-multikolinearitas terpenuhi, karena tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (X1, X2, X3). Tabel 1. Uji Multikolinearitas Collinearity Statistics
Model
Keterangan
Tolerance
VIF
X1
0,946
1,057
X2
0,985
1,015
X3
0,959
1,043
nonmultikolinearitas nonmultikolinearitas nonmultikolinearitas
2. 4.
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 2. Persamaan Regresi Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients B
(Cons tant) 1
Standardized Coefficients
Std. Error
t
Beta
11,426
2,126
5,375
X1
,229
,031
,540
7,306
X2
-,096
,056
-,124
-1,717
X3
,306
,069
,326
4,435
Dari tabel diatas, didapat model persamaan regresi
Uji R2(Koefisien Determinasi)
Uji F (Uji Simultan)
Diketahui nilai F hitung > F tabel yaitu 32,453 > 2,141 ( = 0,10; df regression = 3; df residual = 96) yang berarti analisis regresi Sig. adalah signifikan. Jadi, H1ditolak dan H2 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ,000variabel bebas yaitu penyuluhan (X1), sistem elektronik perpajakan(X2) dan pemeriksaan ,000 berpengaruh secara simultan atau ,089(X3) ,000bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
sebagai berikut
3.
Y = 11,426 + 0,229 X1 - 0,096 X2 + 0,306 X3
Pada variabel penyuluhan, nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, yaitu 7,306> 1,660, nilai signifikansi juga lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,000 < 0,10, maka H1ditolak dan H2diterima.Artinya, variabel penyuluhan secara signifikan mempengaruhi variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Apabila peningkatan,
penyuluhan maka
kepatuhan
mengalami pemenuhan
kewajiban perpajakan cenderung akan meningkat pula.
Apabila
aplikasi
perpajakanditingkatkan,
sistem maka
elektronik kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan cenderung akan
Uji t (Uji Parsial)
Pada variabel sistem elektronik perpajakan, nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, yaitu -1,717 < -1,660, nilai signifikansi juga lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,089 < 0,10, maka H1ditolak dan H2diterima. Artinya, variabel sistem elektronik perpajakan secara signifikan mempengaruhi variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada variabel pemeriksaan pajak, nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, yaitu 4,435 > 1,660, nilai signifikansi juga lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,000 < 0,10, maka H1ditolak dan H2diterima. Artinya, variabel pemeriksaan secara signifikan mempengaruhi variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengaruh secara bersama-sama terhadap Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPPS dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Variabel
bebas
terhadap
variabel
yang
berpengaruh
terikat
adalah
positif variabel
penyuluhan dan pemeriksaan, sedangkan untuk sistem
elektronik
perpajakanmempunyai pengaruh negatif dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. nilai
Adjusted
R2
sebesar
0,488
menunjukkan bahwa 48,% variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh 3 variabel bebasnya, yaitu penyuluhan, sistem elektronik perpajakan, dan pemeriksaan. Nilai
R
(koefisien
menunjukkan
korelasi)
besarnya
sebesar
hubungan
0,710 antara
variabel bebas dengan variabel terikat dalam Berdasarkan pengujian hipotesis yang
dominan
sebesar 32,453 dan F tabel ( = 0,10 ; df regression = 3 ; df residual = 96) adalah sebesar 2,141. Dari hasil F hitung dan F tabel dapat disimpulkan bahwa model analisis regresi adalah signifikan, dan secara simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat karena F hitung > F tabel yaitu 32,453 > 2,141, maka H1 ditolak
mempengaruhi
tingkat
KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman
Penyusunan
Rencana
Kerja
dan
Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya
dan
proses
perpajakan
memberikan
untuk menghasilkan
pengetahuan,
informasi perubahan
keterampilan,
dan
sikap
pemerintah maupun non pemerintah agar untuk
paham,
dan berkontribusi
sadar,
dalam
peduli
melaksanakan
kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini telah sesuai
dengan
dengan
pernyataan
penyuluhan,
tersebut
dapat
bahwa
membuat
masyarakat khususnya Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo menjadi semakin paham, sadar dan peduli dengan kewajiban perpajakannya. 3.
Pengaruh sistem elektronik perpajakan terhadap
kepatuhan
pemenuhan
kewajiban perpajakan Berdasarkan analisis uji regresi dan uji t,dapat
disimpulkan
bahwa
kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara
signifikan dan
elektronik
negatif
oleh
perpajakan.Artinya,jika
sistem sistem
elektronikperpajakan terus ditingkatkan, maka dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan kata lain, tingkat kepatuhan di KPP secara signifikan. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pujiani
(2012).
Hasil
penelitiannya
menyimpulkan bahwa e-system di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada sekitar 1755 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tetapi hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan e-Registration.
dan H2 diterima. Pengaruh
penyuluhan
terhadap
kepatuhan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan Berdasarkan analisis uji regresi dan uji dapat
dalam
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di
menggunakan uji F, diperoleh nilai F hitung
t,
oleh
Pratama Surabaya Wonocolo semakin menurun
penelitian ini.
2.
positif
penyuluhan merupakan faktor yang paling
Selain itu, dari hasil uji hipotesis, diperoleh
dan
penyuluhan.Jika dilihat dari nilai beta (0,540),
terdorong
variabel terikat
variabel
signifikan
masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga
Pembahasan 1.
secara
disimpulkan
bahwa
kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi
Sistem
elektronik
perpajakanmerupakan
terobosan
dilakukan
melalui
pemerintah
yang Direktorat
Jenderal Pajak guna melakukan modernisasi perpajakan. dilakukan
Sistem dengan
elektronikperpajakan menggunakan
sistem
informasi elektronik dalam memudahkan Wajib
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pajak untuk melaporkan, membayar maupun
peraturan perundang-undangan perpajakan.
registrasi
pajak
penelitian
lainnya.
ini
perpajakandinilai kenaikan
Namun
sistem berdampak
kepatuhan
dalam
Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai
elektronik
bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang
negatif
pemenuhan
pada
akan dapat memberikan efek jera bagi Wajib
kewajiban
Pajak yang telah melanggar peraturan dengan
perpajakan, hal ini dikarenakan Wajib Pajak
diberikannya sanksi. Diharapkan sanksi yang
kurang menerapkan aplikasi ini saat melakukan
telah didapat dari hasil perbuatannya tersebut
pemenuhan kewajiban perpajakannya, seperti
dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak
dalam melaporkan SPT dengan menggunakan e-
yang melanggar dan tidak akan mengulangi
SPT atau e-Filing. Wajib Pajak merasa cara untuk
kesalahannya lagi, maka secara otomatis akan
mengaplikasikan sistem elektronik perpajakan
melakukan kewajiban perpajakannya dengan
ini terlalu rumit, misalnya untuk menggunakan
benar
e-Filing, Wajib Pajak harus mempunyai e-FIN
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
dan
akan
meningkatkan
tingkat
terlebih dahulu, dan ada syarat-syarat untuk mendaftar e-FIN. Selain itu, akibat masih sering
KESIMPULAN DAN SARAN
adanya permasalahan teknis terkait sistem atau
Kesimpulan
aplikasi e-Filing ini membuat Wajib Pajak kurang
menggunakan
sistem
ini.
1.
Pada
Model
regresi
normalitas,
terbebas
dari
masalah
heteroskedastisitas
penyampaian SPT wajib pajak badan yang
multikolinearitas,
kompleks, dan banyak menyertakan lampiran,
memenuhi syarat sebagai model regresi
membuat pelaporan pajak badan melalui eFilling harus membayar ASP (ApplicationService
sehingga
dan telah
yang baik. 2.
Uji F yang telah dilakukan menyimpulkan
Provider). Begitu pula dalam penyampaian e-SPT
bahwa variabel yaitu penyuluhan, sistem
Wajib Pajak masih diharuskan datang ke KPP
elektronik perpajakan, dan pemeriksaan
untuk menyampaikan hasil pengisian e-SPT
berpengaruh secara simultan atau bersama-
tersebut.
dalam
sama terhadap variabel yaitu kepatuhan
sistem
pemenuhan kewajiban perpajakan.
Jarangnya
menerapkan
Wajib
Pajak
aplikasi
elektronikperpajakan ini yangmembuat sistem
3.
Hasil uji t menyimpulkan bahwa variabel
elektronik perpajakan berdampak negatif dalam
penyuluhan, sistem elektronik perpajakan,
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam
dan
pemenuhan kewajiban perpajakan.
signifikan secara parsial atau individu
4.
Pengaruh
pemeriksaan
kepatuhan
pemenuhan
terhadap
dapat
4.
disimpulkan
bahwa
berpengaruh
kewajiban perpajakan.
Berdasarkan analisis uji regresi dan uji t,
pajak,
terhadap variabel kepatuhan pemenuhan
kewajiban
perpajakan
pemeriksaan
Berdasarkan
hasil
menggunakan
kepatuhan
berganda
penelitian
analisis
dapat
regresi
disimpulkan
yang linier bahwa
pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi
variabel bebas yang berpengaruh positif
secara signifikan dan positif oleh pemeriksaan.
terhadap variabel terikat adalah variabel
Jika
penyuluhan dan pemeriksaan, sedangkan
dilihat
merupakan
dari faktor
nilai
beta,
dominan
pemeriksaan kedua
yang
untuk
variabel
sistem
elektronik
mempengaruhi tingkat kepatuhan pemenuhan
perpajakanmempunyai pengaruh negatif
kewajiban perpajakan di KPP Pratama Surabaya
dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban
Wonocolo.
perpajakan.
Hasil
penelitian
ini
mendukung
penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan hasilnya
oleh
Saran 1.
KPP
Pratama
Surabaya
Wonocolo
Harry
Patria
(2011)
yang
sebaiknya tidak cepat puas dengan hasil
menyebutkan
bahwa
pemeriksaan
yang dicapai oleh kegiatan penyuluhan
memberikan
pengaruh
terhadap
dalam rangka meningkatkan kepatuhan
peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan SPT
pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini
maupun pembayaran/penyetoran pajak oleh
dikarenakan
Wajib Pajak badan. Hasil dari penelitian ini telah
modernisasi perpajakan dan sering adanya
sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu
peraturan baru yang mengharuskan KPP
untuk
Pratama Surabaya Wonocolo cepat tanggap
menguji
positif
kepatuhan
pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan
semakin
banyaknya
untuk
memberi
penyuluhan
langsung
kepada Wajib Pajaknya. 2.
Direktorat
(2011).
Analisis
Pengaruh
Jenderal
Pajak
sebaiknya
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh
mengevaluasi kembali prosedur dalam
Wajib
menggunakan sistem elektronik perpajakan
Penanaman Modal Asing Dua, KPP Pratama
ini, agar menjadi lebih sederhana dan
Jakarta Menteng Dua, dan KPP Pratama Jakarta
ringkas, sehingga membuat fasilitas sistem
Tanah Abang Satu). Skripsi pada Sekolah
elektronikperpajakandapat
Tinggi
hari
melakukan
dan
dapat
semakin
Pajak
Badan
Akuntansi
(Studi
Kasus
Negara
KPP
Tangerang
Selatan : tidak diterbitkan.
memberikan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
kemudahan bagi Wajib Pajak. Selain itu
1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian
seharusnya DJP memiliki ASP sendiri,
Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib
sehingga DJP tidak perlu menggunakan
Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan
perusahaan penyedia jasa aplikasiuntuk
Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing
membantu
melalui Website Direktorat Jenderal Pajak
menyampaikan
SPT
secara
elektronik kepada DJP.
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
Direkorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih
19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan
banyak lagi memberikan motivasi kepada
Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
Wajib Pajak agar lebih yakin dan merasa
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
dimudahkan dengan menggunakan sistem
24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran
elektronik perpajakan, misalnya dengan
Nomor
cara memperbanyak sosialisasi melalui
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan
media
Perubahan
elektronik,
kepada
Wajib
memberikan
Pajak
melaksanakan
tutorial
mengenai
kewajiban
cara
perpajakan
menggunakan e-system. 4.
Harry
Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan
pelayanan yang lebih baik lagi dikemudian
3.
Patria,
Pokok Data
Wajib Wajib
Pajak Pajak
dan/atau dan/atau
Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem eRegistration Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan
Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang
acuan sebagai penelitian selanjutnya yang
Tata Cara Pemeriksaan
sejenis. Variabel bebas yang digunakan
Pujiani, Melli dan Rizal Effendi. 2012. Analisis
dalam penelitian ini, dapat dikembangkan
Efektivitas Penggunaan E-System terhadap
lagi dengan mempertimbangkan variabel-
Penerimaan Pajak di KPPPratama Palembang
variabel penelitian
lain
yang
ini,
mempengaruhi
yang
tidak
ada
dalam
Ilir Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
dianggap
dapat
Multi Data Palembang
tingkat
kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE
-
98/PJ/2011
tentang
Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan DAFTAR PUSTAKA
Kegiatan
Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan.
Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Jakarta: Granit.
Pajak
Penyuluhan
Perpajakan
Unit
