22
KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS KEJAHATAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAYAPURA KOTA Oleh : Yusmiwati Mahasiswa Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas YAPIS Papua
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap anak di wilayah hukum POLRESTA Jayapura Kota dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh Polres Jayapura Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa 4 (empat) tahun terakhir ini terdapat 39 (tiga puluh sembilan) perkara mengenai kejahatan penganiayaan terhadap anak, namun hanya 18 (delapan belas) perkara saja yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Oleh karena itu, dibutuhakn kerja keras oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota. Adapun upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan terhadap anak dengan cara Penal atau Represif dan Upaya Non Penal atau Prefentif. Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan Penganiayaan dan Anak.
PENDAHULUAN Masalah kejahatan merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia dan sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga hal ini merupakan hal penting yang perlu dicari penyebab dan upaya penanggulangannya. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang harus diterima dalam kehidupan manusia. Kejahatan adalah cerminan perkembangan peradaban masyarakat, bahkan kebanyakan pakar berpendapat bahwa kejahatan diproduk atau dihasilkan oleh masyarakatnya sendiri (crime is product of society itself).1 Disamping itu kejahatan tidak pernah disebabkan oleh satu variable (faktor) tunggal, melainkan serba kompleks (multidimensional). Selain penyebab yang kompleks, jenis kejahatannya pun berbeda-beda bergantung pada kualifikasi perbuatan menurut norma atau tata aturan yang berlaku. Jenis kejahatan yang dimaksud seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, kejahatan terhadap benda dan harta benda yang dimiliki oleh orang lain, kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban umum serta tidak kalah menariknya adalah kejahatan terhadap 1
Andi Zainal Abidin Farid, Azas-Azas Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1978, hlm. 35 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
23
kehormatan, nama baik dan kejahatan susila. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat serta melanggar hukum. 2 Berbagai bentuk penyakit masyarakat yang hingga kini masih terus berlangsung adalah kejahatan penganiayaan terhadap anak, bahkan di Indonesia diibaratkan berada dalam stadium penyakit kanker kejahatan penganiayaan terhadap anak stadium ketiga.3 Kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut mendapat sorotan dari media massa. Jadi aparat penegak hukum dituntut untuk professional dalam penanganannya. Kejahatan penganiayaan terhadap anak dari waktu ke waktu dapat dikatakan tak pernah hilang bahkan mengalami peningkatan dalam melakukan kejahatan penganiayaan terhadap anak dan juga jumlah kasusnya semakin meningkat, hal ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat secara menyeluruh khususnya masyarakat yang berada di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota. Dengan demikian keterlibatan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam upaya menekan atau memperkecil jumlah kasus penganiayaan terhadap anak tersebut, karena kita ketahui bahwa kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut tidak dapat dihapuskan dari kehidupan masyarakat, melainkan hanya dapat dikurangi jumlahnya. Seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan semakin banyaknya modus atau cara para pelaku melakukan kejahatan penganiayaan terhadap anak. Oleh karena itu telah dikeluarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh Warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini masingmasing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana. Dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan terhadap anak Polres Jayapura Kota dituntut semakin profesional dalam mengungkap kasus kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak
2
Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, PT.Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 15. 3 Ibid, hlm. 16 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
24
di Kota Jayapura. Sehingga diperlukan kerja keras secara professional dan proposional dalam menangani kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut.4 Keadaan demikian menggambarkan bahwa kejahatan penganiayaan terhadap anak di Kota Jayapura harus ditekan guna memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Untuk menangani para pelaku kejahatan penganiayaan terhadap anak tidak hanya menerapkan hukuman yang berat karena hal tersebut tidak dapat menghentikan niat pelaku untuk melakukan kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut. Oleh karena itu kondisi demikian tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab sudah menjadi tanggungjawab bersama baik masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait untuk mancari faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap anak dan melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan terhadap anak. RUMUSAN MASALAH 1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota? METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu 5 yuridis normatif untuk mendapatkan data kepustakaan atau data sekunder dan yuridis empiris yang dilakukan langsung pada tempat penelitian atau di lapangan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengertian Kriminologi Secara etimologis, Kriminologi (dalam Bahasa Inggris: criminology) berasal dari dua kata dasar yaitu crimen dan logos. Crimen artinya kejahatan dan Logos yang berarti ilmu (ilmu pengetahuan). Dengan demikian dapat diartikan bahwa Kriminologi adalah ilmu (ilmu pengetahuan) tentang kejahatan. 6 sedangkan menurut Kamus Hukum, Kriminologi adalah suatu ilmu yang membahas dan mempelajari tentang kejahatan. 7 Menurut, Senna dan Siegel menjelaskan bahwa kriminologi adalah studi mengenai kejahatan, kejahatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :8 1. Sebab-sebab kejahatan; 2. Karakteristik penjahat; 3. Mencegah dan mengatasi kejahatan. 4
Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, PT Refika Aditama, Cetakan Pertama, Agustus 2009, hlm. 21. 5 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-12, April 2011, hlm. 32 6 Basir Rohrohmana, Kriminologi dan Kejahatan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan Pertama, Tahun 2008, hlm. 8 7 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Tahun 2009, hlm. 390 8 Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
25
Menurut, B. Simandjuntak kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan yaitu sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita). Kedalam pengertian ini dapat dimasukan sistem penjara, sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (Undang-Undang).9 Menurut Kamus Hukum penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa orang lain secara melawan hukum. 10 Menurut Satochid Kartanegara penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. 11 sedangkan menurut, Soenarto Soerodibroto penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan. 12 Penganiayaan dibedakan menjadi 6 (enam) macam yaitu : 13 1. Penganiayaan Biasa Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya kesengajaan; b. Adanya perbuatan; c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni : 1) Rasa sakit pada tubuh; 2) Luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif sedangkan unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur obyektif. Kesengajaan yang dimaksud harus ditujukan pada perbuatan serta ditujukan pada akibatnya. 14 Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak karena dengan istilah atau kata perbuatan saja maka dalam bentuknya yang kongkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh. Luka diartikan terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, menjadi lain dari rupa semula sebelum dari perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain-lain sebagainya, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan. 9
B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patalogi Sosial, Tarsito Bandung, 1981, hlm. 1 M. Marwan Dan Jimmy, Op Cit, hlm.501. 11 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 83 12 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 79 13 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7 14 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Penerbit PT Eresco, Jakarta –Bandung, 1980, hlm. 71 10
JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
26
2.
3.
4.
5.
Penganiayaan Ringan. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan yang terjadi namun tidak menimbulkan luka dalam penganiayaan tersebut adalah merupakan penganiayaan ringan, misalnya menendang pantat seseorang. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 352 KUHP, yaitu : a. Tidak menimbulkan penyakit; Artinya bahwa dalam penganiayaan ringan tersebut tidak menimbulkan ataupun mendatangkan penyakit pada korban pennganiayaan ringan tersebut. b. Tidak menjadikan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; Artinya bahwa dalam penganiayaan ringan tersebut tidak dijadikan halangan maupun hambatan pada korban penganiayaan ringan tersebut untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan jabatannya. c. Tidak menjadikan halangan untuk menjalankan pencaharian. Artinya bahwa dalam penganiayaan ringan tersebut tidak dijadikan halangan maupun hambatan pada korban untuk menjalankan penacaharian sebagaimana mestinya. Penganiayaan berencana Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun 3 (tiga) macam penganiayaan berencana, yaitu : a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian; b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat; c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Penganiayaan Berat Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 354 KUHP, yaitu : a. Keselahannya: kesengajaan (opzettelijk); b. Perbuatan: melukai berat; c. Obyeknya: tubuh orang lain; d. Akibat: luka berat. Perbuatan melukai berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan ditujukan pada perbuatannya juga sekaligus pada akibat luka beratnya. Penganiayaan Berat Berencana Penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaa berat berencana adalah bentuk gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjai dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamasama. Oleh karena harus terjadi secara bersama-sama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.
JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
27
6.
Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Yang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ruumusan yang terkandung dalam pasal 356 KUHP tersebut adalah sebagai berikut : Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditambah sepertiga: a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; b. Jika kejahatan itu dilakukan seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka pada bagian ini dapat disajikan data perkara Tindak Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak dan telah diperiksa oleh penyidik Polres Jayapura Kota selama periode Bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2012, sebagai berikut : Tabel 4. 1 Perkara Tindak Pidana Mengenai Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota Bulan Januari Tahun 2009-Bulan Oktober Tahun 2012 Jumlah Proses SP3 P21 Pelimpahan Kasus Sidik 1. 2009 2 2 1 1 1 2. 2010 15 15 9 6 6 3. 2011 10 10 7 3 3 4. 2012 12 12 4 8 8 Jumlah 39 39 21 18 18 Sumber Data : Polres Jayapura Kota (yang diolah)
No.
Tahun
Ket
Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus Tindak Pidana mengenai Kejahatan Panganiayaan Terhadap Anak yang ditangani Polres Jayapura Kota dari Bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2012 adalah sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) kasus Tindak Pidana mengenai Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak, yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) kasus yang sudah selesai dan dinyatakan P21 sebanyak 18 (Delapan Belas) kasus serta yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan sebanyak 18 (Delapan Belas) kasus sedangkan
JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
28
21 (Dua Puluh Satu) kasus yang lain tidak mencukupi bukti sehingga tidak bisa dilimpahkan ke Kejaksaan. Tidak selamanya orang tua menyadari kewajibanya sebagai orang tua terhadap anak. Banyak terjadi kita lihat dalam kehidupan masyarakat orang tua berbuat yang tidak baik terhadap si anak, sehingga dikatakan orang tua telah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak yang diperintahkan dalam ketentuan hukum maupun perundangan dan norma agama. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana mengenai Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota (wawancara dengan Anggota Reskrim Polres Jayapura Kota Bripka Hanih Nazlah) adalah Sebagai berikut :15 1. Kenakalan anak Menurut pandangan pelaku bahwa kenakalan anak hanya dapat diantisipasi dengan cara penganiayaan tersebut, sehingga kenakalan anak dapat diatasi serta menimbulkan efek jera bagi si anak tersebut. 2. Hak orang tua Orang tua merasa bahwa anak tersebut adalah hak dia atau dibawah kekuasaan orang tua, sehingga jika anak tersebut nakal maka orang tua dapat bertindak semaunya dia karena anak tersebut adalah orang terdekatnya, dalam hal ini melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut. 3. Pola pengasuhan Cara mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua dengan cara kekerasan yang dapat menyebabkan penganiayaan terhadap anak tersebut, hal ini terjadi secara turun temurun dan itu merupakan hal yang biasa bagi pelaku tersebut. Lebih lanjut selain ketiga faktor yang telah dikemukakan diatas, maka faktor penyebab yang lain dan dianggap penting adalah : 1. Kemerosotan akhlak Setiap pribadi manusia memiliki akhlak yang tidak sama ini kita bisa lihat ada orang yang mempunyai akhlak yang baik, ada pula yang tidak baik atau disebut juga mempunyai akhlak yang jelek. Akhlak yang dimiliki orang tua adalah digerakkan oleh jiwanya, pada jiwa yang bersih terdapat akhlak yang baik dan sebaliknya pada jiwa yang kotor akan timbul akhlak yang buruk. Akhlak merupakan tingkah laku, sikap, gerak gerik untuk menentukan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang jelek yang digunakan dalam pergaulan hidup. Dalam hal kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam hal ini kejahatan yang berupa penganiayaan, mengapa orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anakn apalagi terhadap anak sendiri yang merupakan darah dagingnya sendiri. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena orang tua mempunyai jiwa yang tidak baik sehingga tingkah laku yang dilakukan anak termasuk tingkah laku yang buruk yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, norma adat, maupun norma agama.
15
Wawancara Dengan Anggota Reskrim Polres Jayapura Kota Bripka Hafnih Nazlah, Tanggal 24 Desember 2012 JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
29
2.
3.
Seharusnya orang tua mempunyai akhlak yang baik karena hal itu iatur dalam hukum dunia maupun hukum agama. Rendahnya Kesadaran Hukum Aturan-aturan hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa yang harus ditaati dan dipatuhi, bagi yang melanggar ketentuanketentuan yang sudah diatur oleh hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak selamanya peraturan hukum dipatuhi adakalnya peraturan hukum yang berlaku dilanggar. Mengapa orang cenderung melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki untuk mematuhi aturan yang berlaku. Begitu juga halnya orang tua melakukan penganiayaan terhadap anak, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum pada orang tua terhadap si anak. Aturan hukum sudah menentukan kewajiban orang tua untuk memelihara si anak, mendidik si anak sehingga dewasa sesuai dengan kemampuan orang tua. Begitu pentingnya kesadaran hukum untuk dimiliki orang tua dalam hal kewajiban kewajiban orang tua terhadap anak adalah dalam rangka agar anak menyadari kewajiban terhadap si anak, sehingga orang tua tidak akan melakukan penganiayaan terhadap si anak. Jadi dapat disimpulkan apabila kesadaran hukum dari orang tua rendah terutama kesadaran hukum terhadap si anak, maka mengakibatkan berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, khususnya penganaiayaan terhadap anak tersebut. Oleh sebab itu orang tua harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi agar tidak terjadi berbagai bentuk kejahatan seperti penganiayaan terhadap anak tersebut, terutama kesadaran hukum terhadap anak yaitu untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya dan dengan penuh kasih sayang. Kemiskinan Jika dilihat mengapa orang tua melakukan kejahatan penganiayaan terhadap anak adalah penyebabnya faktor kemiskinan karena orang tua tidak mampu memenuhi hidupnya termasuk kebutuhan hidup anaknya dengan baik, sehingga timbul perbuatan untuk melakukan penganiayaan karena beban hidup yang dialami orang tua menyebabkan orang tua mudah terpancing emosi yang tinggi terhadap permintaan si anak.
Upaya Penanggulangan Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak Melihat kondisi kejahatan penganiayaan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota berdasarkan data yang dikemukakan diatas maka Polres Jayapura Kota dituntut untuk menyelesaikan ataupun menanggulangi kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Jayapura Kota dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota adalah sebagai berikut : 1. Upaya penal atau Represif Upaya penal atau represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
30
2.
penganiayaan terhadap anak tersebut. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya Non Penal atau Prefentif Upaya non penal atau represif adalah upaya penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sarana hukum pidana, melainkan upaya di luar hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut. Adapun upaya prefentif yang dilakukan oleh Polres Jayapura Kota dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota adalah sebagai berikut : a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum bagi masyarakat. d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. e. Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dari awal sampai akhir, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota, yaitu kenakalan anak, hak orang tua, pola pengasuhan, kemerosotan akhlak, rendahnya kesadaran tentang hukum, kemiskinan dan lain-lain. 2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Jayapura Kota dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan terhadap anak, yaitu upaya penal atau represif dan upaya non penal atau prefentif. Saran 1. Kepada Polres Jayapura Kota hendaknya meningkatkan kinerja dan lebih berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus mengenai kejahatan penganiayaan terhadap anak tersebut. 2. Kepada masyarakat khususnya orang tua hendaknya menjaga, melindungi dan memelihara serta mendidik anak-anak tersebut.
JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
31
DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Andi Zainal Abidin Farid, 1978, Azas-Azas Hukum Pidana, Alumni Bandung. Bambang Sunggono, April 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-12. Basir Rohrohmana, 2008, Kriminologi dan Kejahatan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan Pertama. B. Simandjuntak, 1981, Pengantar Kriminologi dan Patalogi Sosial, Tarsito Bandung. Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Pertama. M. Marwan Dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Penerbit ; Reality Publisher Surabaya, Cetakan Pertama. Mulyana W. Kusumah, 1982, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Satochid Kartanegara, 1991, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, Rineka Cipta, Jakarta. Soenarto Soerodibroto, 1994, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Penerbit PT Eresco, Jakarta –Bandung. Yesmil Anwar, Agustus 2009, Saat Menuai Kejahatan, PT Refika Aditama, Cetakan Pertama. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I Perubahan Ke-4 Tahun 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
JURNAL PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM “MIX LAW” Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA - JAYAPURA
