KAJIAN KETERLAMBATAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PROYEK PRASARANA JALAN DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
TESIS Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung
Oleh
BENI FARIATI HMR NIM: 250 02 104
PROGRAM PASCASARJANA DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL BIDANG MANAJEMEN DAN REKAYASA KONSTRUKSI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2005
KAJIAN KETERLAMBATAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PROYEK PRASARANA JALAN DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
Nama : Beni Fariati HMR NIM : 250 02 104
Menyetujui, Pembimbing
Ir. Reini D. Wirahadikusumah, MSCE, Ph.D.
Dunia dibangun oleh penguasa yang adil, profesional yang jujur, ilmuwan yang berintegritas, hartawan yang pemurah, dan kaum lemah yang rajin berdoa. (Alhadis)
Untuk kedua orangtuaku yang tercinta
ABSTRAK
KAJIAN KETERLAMBATAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PROYEK PRASARANA JALAN DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI Oleh Beni Fariati HMR Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung
Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan dana pinjaman telah mempunyai aturan yang jelas yaitu pedoman Bank sebagai pegangan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dan petunjuk pelaksanaannya (juklak) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun kenyataannya keterlambatan proses pengadaan jasa konsultansi dengan sistem pelelangan masih tetap terjadi di daerah hingga mencapai 100%. Sebagai contoh adalah keterlambatan pengadaan jasa konsultansi proyek EIRTP-1 untuk pekerjaan desain dan supervisi tahun anggaran 2001/03. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan proses pengadaan jasa konsultansi agar tidak terulang di masa yang akan datang dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan pengadaan jasa konsultansi proyek prasarana jalan dan merekomendasi perbaikan terhadap proses pengadaan jasa konsultansi dengan dana pinjaman luar negeri. Identifikasi faktor-faktor keterlambatan pengadaan jasa konsultansi meliputi proses persiapan pengadaan sampai dengan penandatangan kontrak. Hal ini berdasarkan 26 tahapan Bank Dunia yang menghasilkan lima faktor utama penyebab keterlambatan yaitu umum, peraturan, mekanisme pelelangan, sumber daya manusia, dan pemaketan proyek. Penelitian dilakukan dengan menggunakan survei berupa penyebaran kuesioner kepada 45 responden yang melaksanakan pengadaan EIRTP-1. Hasil survei menunjukkan bahwa dari 29 faktor keterlambatan yang teridentifikasi terdapat enam faktor keterlambatan kritis yang dapat digunakan sebagai salah satu strategi proyek untuk perbaikan pengadaan dan dimanfaatkan untuk konsep peningkatan pengelolaan manajemen pengadaan di lingkungan proyek. Kata kunci: Faktor keterlambatan kritis, implementasi pengadaan, pelaku pelaksana di daerah, pusat, bank.
i
ABSTRACT STUDY ON CONSULTANT PROCUREMENT DELAY IN INFRASTRUCTURE FINANCED BY LOAN By Beni Fariati HMR Department of Civil Engineering Bandung Institute of Technology
The implementation of procurement for consultant services financed by loan has a clear regulation, that is the Bank Guidelines which serve as a basis for the implementation of procurement for consultant services and its terms of reference [juklak] established by the Government of the Republic of Indonesia. Even though, in practice, there were still some delays in the process of consultant service procurement that applies tender system in the local level, amounting to 100%. For an example is the delay in consultant service procurement for the EIRTP-1 Project in design and supervision for the fiscal year 2001/03. This research is aimed at anticipating any delay in the process of consultant service procurement in order to prevent the recurrence of such practice in the future by identifying factors which bring about in the delay in consultant service procurement for road development projects and providing recommendations to improve the process of consultant service procurement financed by foreign loans. The identification of factors of the delay in consultant service procurement covers a process starting from procurement preparation to contract signing. It is based on the World Bank's 26 Stages which indicates five main factors causing the delay, namely general, regulation, tender mechanism, human resources and project packaging. This research is carried out by using a survey method in which questionnaire distributed to 45 respondents who were involved in the procurement of the EIRTP-1 Project. The result of the survey shows that there are six critical delay factors out of 29 delay factors identified which could be used as one of the project strategies to improve the procurement process and as a concept for improvement in handling projects' procurement management. Keywords: critical delay factor, procurement implementation, executing agency at local and central government levels as well as the Bank.
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Bidang Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi, Departemen Teknik Sipil Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung. 1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ir. Reini D. Wirahadikusumah, yang telah membimbing dalam pembuatan tesis ini, hormat dan rasa kagum menjadi inspirasi dan semangat untuk selalu melanjutkan belajar. 2. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu dan memberikan warna dalam karakter peningkatan diri penulis, untuk lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi kehidupan, yang sangat penulis kagumi dan banyak memberikan suri tauladan, Bapak Dr. Ir. Biemo W. Soemardi, Dr. Ir. Purnomo Soekirno, Dr. Ir. Rizal Z. Tamin, Dr. Ir. Krisna S. Pribadi, Dr. Ir. Muhamad Abduh, dan Ibu Dr. Ir. Puti Farida. Mudah-mudahan penulis bisa menjadi harapan Bapak dan Ibu dosen, untuk menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Ilmu yang telah penulis dapatkan dapat berguna menjadi bekal dalam peningkatan kinerja dan pengabdian di lingkungan Departemen PU. 3. Semua bantuan dan kebaikan seluruh staf tata usaha, staf perpustakaan, staf laboratorium, dan staf penunjang di lingkungan Teknik Sipil. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang tak berkenan selama ini. 4. Dengan ini penulis sampaikan terima kasih kepada Departemen Pekerjaan Umum dan ADB yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di Institut Teknologi Bandung. 5. Terima kasih untuk semua teman-teman yang selalu bersama dalam suka dan duka selama tinggal di Bandung, kita akan selalu mengenang dan melanjutkan persahabatan ini sampai kapanpun.
iii
6. Tak lupa sahabat-sahabat di kantor, atas perhatian dan yang selalu mengingatkan waktu yang berjalan, untuk segera kembali ke Jakarta terima kasih banyak. 7. Serta sahabat sejati penulis, yang selalu mendengarkan keluh kesah, teman berdiskusi, teman yang terkadang sangat “menyebalkan”. Namun demikian, penulis teramat sangat berterima kasih atas pengertian, kesabaran, dan pemberian nasihat selama ini, mudah-mudahan persahabatan kita abadi. 8. Terakhir, penuh rasa syukur dan terima kasih selalu untuk keluarga, khususnya Ibu dan almarhum ayah tercinta, serta kakak dan adik yang telah melimpahkan kasih sayang dan dukungan moril yang melebihi ukuran. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi tambahan pengetahuan yang dapat digunakan demi perkembangan pengadaan jasa konsultansi di Indonesia.
Bandung, Februari 2005
Beni Fariati Handayani Mrih Rahayu
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK .............................................................................................................. i KATA PENGANTAR.......................................................................................... iii DAFTAR ISI.......................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... iiiv DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... x DAFTAR ISTILAH ............................................................................................. xi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang................................................................................................. 1 1.2 Perumusan Masalah ......................................................................................... 3 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................. 3 1.4 Lingkup Penelitian........................................................................................... 3 1.5 Metodologi Penelitian...................................................................................... 4 1.6 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 6 BAB II STUDI LITERATUR 2.1 Pendanaan Prasarana Jalan .............................................................................. 7 2.2 Pengadaan Jasa Konsultansi ............................................................................ 8 2.3 Sistem Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi.................................................... 9 2.4 Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya ............................................................. 11 2.5 Pengadaan Jasa Konsultansi menurut Keppres No. 80/2003......................... 14 2.6 Pedoman Bank Dunia .................................................................................... 16 2.7 Eastern Indonesia Region Transport Project (EIRTP)................................... 20 2.8 Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek EIRTP-1..................................... 22 2.9 Pengadaan Jasa Konsultansi Beberapa PLN.................................................. 22 BAB III IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN 3.1 Metodologi Identifikasi ................................................................................. 24
v
3.2 Faktor-Faktor Umum ..................................................................................... 26 3.2.1
Pengalaman Panitia ........................................................................... 26
3.2.2
Pemahaman Paket Pekerjaan ............................................................ 27
3.2.3
Pengaruh Beban Kerja ...................................................................... 27
3.2.4
Intervensi dari Luar Panitia............................................................... 27
3.2.5
Perubahan Struktur Organisasi ......................................................... 27
3.3 Faktor-Faktor Peraturan................................................................................. 28 3.3.1
Peraturan-Peraturan Pelaksanaan...................................................... 28
3.3.2
Kekurangpahaman Prosedur Bank Dunia......................................... 28
3.3.3
Peraturan Pemerintah Daerah ........................................................... 29
3.3.4
Perbedaan Prosedur Pengadaan ........................................................ 29
3.3.5
Penyelesaian Masa Sanggah ............................................................. 29
3.4 Faktor-faktor Mekanisme Pelelangan............................................................ 30 3.4.1
Rekomendasi PMU dan Bank Dunia ................................................ 30
3.4.2
Penyiapan Dokumen ......................................................................... 30
3.4.3
Transparansi Informasi ..................................................................... 30
3.4.4
Pemahaman Tata Cara Evaluasi Bank Dunia ................................... 31
3.4.5
Format Pelaporan Bank Dunia.......................................................... 31
3.4.6
Kemampuan Penggunaan Komputer ................................................ 31
3.4.7
Persetujuan Pemimpin Proyek .......................................................... 31
3.4.8
Permohonan Persetujuan PMU ......................................................... 32
3.4.9
Permohonan Persetujuan Bank Dunia .............................................. 32
3.4.10 Negosiasi........................................................................................... 32 3.4.11 Fasilitas Sistem Informasi................................................................. 32 3.5 Faktor-Faktor Sumber Daya Manusia............................................................ 33 3.5.1
Kemampuan Bahasa Inggris ............................................................. 33
3.5.2
Pengalaman Pelatihan ....................................................................... 33
3.5.3
Pembinaan dari Pemerintah Pusat..................................................... 33
3.5.4
Perbedaan Asumsi Peraturan ............................................................ 33
3.5.5
Narasumber ....................................................................................... 34
3.5.6
Kurangnya Sosialisasi Peraturan....................................................... 34
vi
3.6 Faktor-Faktor Pemaketan............................................................................... 34 3.6.1
Perubahan Lingkup Pekerjaan .......................................................... 34
3.6.2
Distribusi Addendum Dokumen Pelelangan..................................... 34
BAB IV PENGOLAHAN DATA 4.1 Umum ............................................................................................................ 35 4.2 Desain Kuesioner........................................................................................... 36 4.3 Hasil Pengumpulan Data ............................................................................... 38 4.4 Pengolahan Statistik....................................................................................... 40 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 5.1 Analisis Statistik ............................................................................................ 44 5.1.1
Nilai Rata-Rata Penilaian Responden ............................................... 45
5.1.2
Nilai Sebaran Penilaian Responden .................................................. 46
5.1.3
Frekuensi Penilaian Responden ........................................................ 47
5.1.4
Klasifikasi Faktor-Faktor Keterlambatan ......................................... 48
5.2 Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Tidak Kritis ...................................... 53 5.3 Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Cukup Kritis..................................... 57 5.4 Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Sangat Kritis .................................... 61 5.5 Rekomendasi Tahapan Pengadaan Jasa Konsultansi..................................... 64 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan .................................................................................................... 72 6.2 Saran .............................................................................................................. 76
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1
Metodologi penelitian ..................................................................... 5
Gambar II.1
Proses seleksi pengadaan jasa konsultansi Bank Dunia................ 18
Gambar II.2
Proses seleksi pengadaan jasa konsultansi Bank Asia .................. 19
Gambar IV.1 Persentase kuesioner kembali........................................................ 38 Gambar IV.2 Pendidikan responden ................................................................... 38 Gambar IV.3 Pengalaman kerja responden ......................................................... 39 Gambar IV.4 Pengalaman kerja responden sebagai panitia lelang ..................... 39 Gambar IV.5 Pengalaman kerja responden sebagai panitia lelang PLN............. 40 Gambar V.1
Persentase frekuensi faktor-faktor tidak kritis .............................. 50
Gambar V.2
Persentase frekuensi faktor-faktor cukup kritis............................. 51
Gambar V.3
Persentase frekuensi faktor-faktor sangat kritis ............................ 52
viii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1
Keterlambatan pengadaan proyek EIRTP-1 ....................................... 2
Tabel II.1
Besar dana pinjaman luar negeri Dirjen Prasarana Wilayah .............. 8
Tabel II.2
Perbedaan beberapa tahapan pengadaan jasa konsultansi ................ 23
Tabel III.1 Tahapan seleksi jasa konsultansi pedoman Bank Dunia................... 25 Tabel IV.1 Daftar pertanyaan-pertanyaan kuesioner .......................................... 37 Tabel IV.2 Pengkodean daftar pertanyaan-pertanyaan kuesioner....................... 41 Tabel IV.3 Hasil pengolahan data kuesioner ...................................................... 43 Tabel V.1
Penyusunan kelompok nilai rata-rata penilaian responden............... 45
Tabel V.2
Penyusunan kelompok sebaran penilaian responden ........................ 46
Tabel V.3
Penyusunan kelompok frekuensi penilaian responden ..................... 47
Tabel V.4
Klasifikasi faktor-faktor keterlambatan pengadaan .......................... 48
Tabel V.5
Hasil klasifikasi faktor-faktor keterlambatan pengadaan ................. 49
Tabel V.6
Faktor-faktor keterlambatan jasa konsultansi tidak kritis ................. 50
Tabel V.7
Faktor-faktor keterlambatan jasa konsultansi cukup kritis ............... 51
Tabel V.8
Faktor-faktor keterlambatan jasa konsultansi sangat kritis............... 52
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A: Kajian Awal Lampiran B: Kuesioner Lampiran C: Profil Responden Lampiran D: Master Data Lampiran E: Analisis Statistik
x
DAFTAR ISTILAH
ADB
Asian Development Bank
APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BATA
Bridging Advisory Technical Assistance
Bintek
Bina Teknik
Dirjen
Direktorat Jenderal
EIRTP
Eastern Indonesia Region Transport Project
EITPA
Eastern Indonesia Transport Priority Analysis
FIDIC
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
GoI
Government of Indonesia
IBRD
International Bank for Reconstruction and Development
IDA
International Development Association
ITC
Information to Consultants
JBIC
Japan Bank for International Cooperation
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Keppres Keputusan Presiden LOI
Letter of Invitation
Juklak
Petunjuk Pelaksanaan
PLN
Pinjaman Luar Negeri
PMU
Project Management Unit
Praswil
Prasarana Wilayah
TOR
Term of Reference
QBS
Quality-Based Selection
QCBS
Quality-and Cost-Based Selection
RFP
Request for Proposal
UNDB
United Nations Development Business
xi
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan Jasa konsultansi merupakan bagian dari suatu kegiatan jasa konstruksi, dengan pelaksanaan proses pengadaan jasa konsultansi yang transparansi, diharapkan dapat mendorong pengembangan industri konstruksi secara umum, khususnya konsultan. Layanan jasa konsultansi di bidang perencanaan dan pengawasan pekerjaan akan sangat mempengaruhi mutu pekerjaan konstruksi. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan kinerja pelaku pelaksana pengadaan dengan dana PLN, khususnya yang menggunakan dana Bank Dunia. Secara prinsip pengadaan jasa konsultasi dengan pendanaan PLN-PLN lainnya mempunyai prosedur yang sama. Setelah dilaksanakan survei melalui penyebaran kuesioner pada sejumlah pelaku pelaksana pengadaan di beberapa provinsi, tampak bahwa latar belakang pelaku pelaksana pengadaan, ditinjau dari segi pendidikan, sudah memadai. Profil responden menunjukkan bahwa 62,5% berpendidikan S1 sebesar, 22,5% berpendidikan S2, dan hanya 15% D3. Namun pengalaman sebagai panitia lelang khususnya
PLN
masih
kurang
memadai.
Tidak
ada
responden
yang
berpengalaman lebih dari 10 kali, 9 responden berpengalaman 5 sampai dengan 10 kali sebagai panitia lelang PLN, dan hanya 31 responden memiliki pengalaman kurang dari 5 kali. Dari kajian terhadap proses pengadaan jasa konsultansi berdasarkan pedoman Bank
Dunia
keterlambatan
menunjukkan pengadaan.
bahwa
terdapat
Berdasarkan
hasil
beberapa analisis
faktor
penyebab
penelitian
dapat
digambarkan faktor-faktor keterlambatan dan karakteristik apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi. Kesimpulan penyebab utama keterlambatan pengadaan jasa konsultansi selanjutnya akan diuraikan pada bagian di bawah ini.
72
1. Umum (organisasi dan pengalaman) Faktor-faktor umum yang mempengaruhi keterlambatan pengadaan jasa konsultansi terdiri dari pengalaman panitia, pemahaman paket pekerjaan, pengaruh beban kerja, intervensi dari luar panitia, dan perubahan struktur organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dua faktor tidak kritis, dan tiga faktor cukup kritis. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah standar pengadaan kurang diperhatikan khususnya masalah kualifikasi panitia pengadaan dengan dana PLN, dengan demikian masih banyak panitia yang tidak memiliki pengalaman yang cukup sebagai panitia pelelangan dengan PLN. Kestabilan internal organisasi proyek dalam proses pengadaan cukup baik. Disebabkan pimpro di daerah lebih dominan kewenangan dalam suatu tanggung jawab, jarang panitia memiliki karakter independen dalam mengambil keputusan hasil pengadaan. Dalam proses pengadaan jarang terjadi pergantian pimpro atau struktur organisasi, baik proyek atau panitia. Hal ini berkaitan dengan masalah organisasi proyek yang baru melakukan pengadaan jasa konsultansi, dengan demikian secara pengalaman lembaga atau organisasi masih jauh dari pengalaman yang memadai di bidang PLN. Dengan demikian pada kaitannya dengan pada proses tahapan penyiapan dokumen dan evaluasi, untuk itu masih sangat diperlukan suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara rutin di lingkungan proyek 2. Pengaturan/Aspek Hukum dan Penerapannya Faktor-faktor peraturan/aspek hukum dan penerapannya yang mempengaruhi keterlambatan
jasa
konsultansi
terdiri
dari
peraturan
pelaksana,
kekurangpahaman prosedur Bank Dunia, peraturan pemerintah daerah, perbedaan prosedur pengadaan, dan penyelesaian masa sanggah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dua faktor tidak kritis, dua faktor cukup kritis, dan satu faktor sangat kritis. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah masih kurangnya peraturan penunjang pelaksanaan prosedur yang memadai dan belum adanya perhatian yang lebih besar pada pengaturan proses pengadaan jasa konsultansi dengan penegakan hukum.
73
Hal tersebut dengan kaitannya dengan proses pengadaan, belum adanya suatu petunjuk pelaksanaan yang detail, dengan memberikan contoh – contoh tata evaluasi dan standar baku dalam proses administrasi. Demikian pula diperlukan petunjuk cara evaluasi yang lebih detail. Untuk tata cara usulan harusnya ada aturan yang baku, baik itu format persuratan maupun proses adminstrasi yang lainnya.Perlunya pemahaman isi kontrak dan dokumen lelang ditinjau dari aspek hukum dan implementasinya. 3. Faktor Mekanisme Pelelangan Faktor-faktor mekanisme pelelangan yang mempengaruhi keterlambatan jasa konsultansi adalah rekomendasi PMU dan Bank Dunia, penyiapan dokumen, transparansi informasi, pemahaman tata cara evaluasi, format pelaporan, kemampuan penggunaan komputer, persetujuan pimpro, persetujuan PMU, persetujuan Bank Dunia, negosiasi, dan fasilitas sistem informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa lima faktor tidak kritis, dua faktor cukup kritis, dan empat faktor sangat kritis. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah mekanisme pelelangan merupakan faktor yang sangat dominan menjadi penyebab keterlambatan. Hal ini disebabkan birokrasi dalam proses persetujuan dalam berbagai tahapan masih kurang transparan, baik di internal maupun eksternal proyek, karena belum tertuang dalam suatu peraturan. Lemahnya koordinasi dan kebijakan antarpihak terkait dalam proses pengadaan, baik di pihak panitia, pusat, dan bank, menyebabkan birokrasi yang memerlukan waktu yang panjang dan kurang transparan. Hal tersebut di atas sangat terkait dengan setiap tahapan pada proses persetujuan dokumen lelang, hasil evaluasi teknik, hasil evaluasi teknik dan biaya, draft kontrak, dan persetujuan kontrak. Tahapan tersebut seharusnya merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh panitia. Namun, khusus penyiapan dokumen telah dilakukan oleh PMU tanpa melibatkan panitia daerah. Hal ini menyebabkan panitia tidak mengikuti permasalahan dalam penyiapan dokumen pengadaan dan sangat menghambat proses pengadaan dalam implementasinya, karena diperlukan waktu yang ekstra untuk memahami dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh PMU.
74
Dalam tahapan persetujuan bank, untuk itu secara tidak tertulis dalam aturan/prosedurnya, harus dilalui melalui Direktorat Praswil, Direktorat Bintek, dan PMU, dengan demikian setiap tahapan secara tidak langsung diperiksa yang bukan menjadi tanggung jawab dari instansi terkait. Terjadi birokrasi yang belum diatur secara transparan, maka masalah keterlambatan dalam suatu proses pengadaan akan tetap terjadi dengan sangat signifikan, karena membuka indikasi di masing-masing sub-bagian yang tidak memiliki kejelasan fungsi dari pihak-pihak yang memeriksa. Apabila masing-masing pihak terkait memahami dan berkomitmen pada hak dan tanggung jawab dalam tahapan proses pengadaan untuk persetujuan bank maka tidak membuka peluang pihak-pihak terkait untuk menghambat proses pelelangan. 4. Sumber Daya Manusia Faktor-faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi keterlambatan adalah kemampuan bahasa Inggris, pelatihan pengadaan, pembinaan pemerintah pusat, perbedaan asumsi peraturan, narasumber, dan kurangnya sosialisasi peraturan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dua faktor tidak kritis, tiga faktor cukup kritis, dan satu faktor sangat kritis. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kurangnya tersedia kapasitas pelaku pelaksana PLN yang memadai. Rendahnya profesionalisme panitia pengadaan dan pelaku pelaksanaan pengadaan terkait. Kemampuan panitia di daerah kurang memahami peraturan dan prosedur Bank Dunia. Tidak memadainya pelatihan dan pengenalan perkembangan peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan proses pengadaan. Menurut perkiraan awal adalah faktor bahasa sangat kritis, namun hasil analisis menunjukan faktor tersebut cukup kritis. Hal ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan panitia memiliki rasa malu mengakui kemampuan dalam bahasa Inggris. Sumber daya manusia delam proses pengadaan antara lain terkait dengan kemampuan, keahlian yang dimiliki ,peraturan yang menunjang, dan pihak lain yang terkait. Dalam hal ini pada proses pengadaan menyangkut pembuatan dokumen, penjelasan, evaluasi, negosiasi, dan penyiapan kontrak.
75
5. Faktor Pemaketan Proyek/Perubahan Dokumen Faktor-faktor pemaketan proyek/perubahan dokumen yang mempengaruhi keterlambatan adalah perubahan lingkup pekerjaan, dan distribusi addendum dokumen pelelangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa satu faktor tidak kritis dan satu faktor cukup kritis. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah masih kurang efisien, efektif dan detail dalam perencanaan dan pemrograman, sebagai dasar pemaketan proyek di dalam dokumen pelelangan. Kelemahan koordinasi unit-unit kerja yang terkait dalam penyusunan perencanaan dan program dengan implementasi proyek unit. Perubahan dokumen menjadi hal yang biasa, dan menggambarkan ketidak valid dalam pembuatan dokumen pengadaan jasa konsultansi, dengan sering terjadinya perubahan paket-paket proyek/ruas-ruas jalan di dalamnya. Hal ini kaitanya pada isi dokumen lelang, seberapa jauh dokumen lelang bisa sesuai dengan kebutuhan lapangan. 6.2. Saran Faktor-faktor keterlambatan kritis pengadaan jasa konsultansi pada penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan dana PLN. Pelaku pelaksana pengadaan diharapkan tidak hanya memahami pelaksanaan proses pelelangan, tetapi sebaiknya mengerti penyebab keterlambatan dan mengantisipasinya agar pengadaan jasa konsultansi dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan dapat dijadikan acuan salah satu penilaian kinerja proyek. Konsep perbaikan proses pelelangan dengan strategi peningkatan pengaturan pelaksanaannya dilakukan dengan tindakan sebagai-berikut 1. Umum (organisasi dan pengalaman) a. Tanggung jawab/komitmen pelaku Departemen Kimpraswil bekerjasama dengan provinsi (proyek) dan berkonsultansi dengan Bank Dunia perlu meninjau ulang ketentuan perjanjian pinjaman yang dicantumkan dalam juklak, antara lain upaya mewujudkan (i) tata pemerintahan yang baik, (ii) pencapaian tujuan proyek, (iii) kesamaan persepsi prosedur oleh semua pihak yang terlibat, dan (iv) implementasi proyek yang bebas dari penipuan dan korupsi.
76
b. Konsistensi standar pengadaan Departemen Kimpraswil bekerjasama dengan provinsi (proyek) dan berkonsultasi dengan Bank Dunia perlu mengkaji ulang prosedur pelaksanaan di daerah dan merekomendasikan penyempurnaan prosedur guna menjamin konsistensi standar. 2. Peraturan/Aspek Hukum dan Penerapannya a. Pengaturan pengadaan dan implementasi. Perlu memberi perhatian yang lebih besar pada pengaturan proses pengadaan dan implementasi, dan mekanisme untuk mencegah penipuan dan korupsi selama proses pengadaan dan persetujuan, dan dicantumkan dalam dokumen pinjaman. b. Kode etik proses pengadaan. Departemen Kimpraswil berkonsultasi dengan Bank Dunia, provinsi (proyek), dan pihak terkait lainnya perlu menyusun kode etik dan sanksi yang harus diterapkan pada institusi pelaksana pengadaan, maupun pihakpihak terkait lainnya. 3. Mekanisme Pelelangan a. Evaluasi kinerja pelaksana pengadaan Departemen Kimpraswil berkonsultasi dengan proyek dan pihak terkait lainnya perlu mengembangkan dan menerapkan suatu sistem evaluasi kinerja pelaksana pengadaan secara independen. b. Pemeriksaan eksternal terhadap kinerja panitia. Departemen Kimpraswil secara independen sebaiknya mengkaji kemajuan pelaksanaan proses pengadaan, ketaatan terhadap peraturan, dan isu lain berkaitan dengan proses pengadaan. c. Peningkatan frekuensi pemantauan proses pengadaan Perlu disediakan anggaran yang cukup bagi staf PMU untuk meningkatkan frekuensi
pemantauan
terhadap
implementasi
proses
pelaksanaan
pengadaan. Dengan melakukan kunjungan ke provinsi apabila ada masalah-masalah yang dihadapi.
77
d. Sistem informasi proyek dan peralatan Penerapan sistem informasi proyek dan pelaporan, mencakup informasi mutakhir yang berkaitan dengan pengadaan. e. Evaluasi mekanisme proses pengadaan Departemen Kimpraswil berkonsultansi dengan Bank Dunia perlu mengembangkan prosedur pelaksanaan pengadaan di provinsi, dan mekanismenya guna mencegah tumpang tindih kewenangan pusat dan panitia pengadaan. f. Transparansi dan partisipasi publik Perlunya pemantauan proses pengadaan dengan membangun situs internet yang memberikan informasi yang relevan. 4. Sumber Daya Manusia a. Panitia pengadaan provinsi (proyek) Departemen Kimpraswil perlu mengadakan kesepakatan dengan provinsi (proyek) agar panitia yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki reputasi baik dalam bidangnya. b. Kapasitas PMU Staf PMU dan staf Direktorat Prasarana Wilayah di pusat dan provinsi perlu mengikuti pelatihan yang relevan dan memahami sepenuhnya prosedur Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, antara lain (i) implementasi, (ii) proses pengadaan, (iii) pemakaian konsultan, (iv) pelaporan, (v) pemantauan, dan (vi) pencegahan penipuan dan korupsi, dan perlunya staf PMU yang tetap/stabil. 5. Pemaketan Proyek/Perubahan Dokumen Banyaknya paket proyek diperlukan kesiapan yang akurat dalam perencanaan dan pemrograman. Dengan tindakan pelaksanaan implementasi proyek unit dan unit-unit terkait lebih ditingkatkan akuntabel, efisien, dan efektif dengan sistem yang dipakai untuk penyaringan sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan. Perlunya penyiapan persyaratan lahan untuk pekerjaan fisik yang pasti, yaitu pembebasan tanah dan pemindahan tempat tinggal rencana, yang
78
dijadikan lahan untuk jalan dan jembatan. Sebaiknya paket-paket yang tercantum dalam dokumen sudah mendekati draft final. Terutama untuk pekerjaan tahun pertama implementasi, detail desain harus tersedia. Dengan demikian perubahan dokumen untuk paket proyek bisa ditekan sekecil mungkin.
79
DAFTAR PUSTAKA
1. Ang, Alfredo, dan Wilson, Tang. 1992. Konsep-Konsep Probabilitas dalam Perencanaan dan Perancangan Rekayasa. Jakarta: Erlangga. 2. Asian Development Bank. 2004. Seminar on Project Implementation and Administration. Jakarta. 3. Asian Development Bank. Mei 2003. Handbook for Users of Consulting Services, Volume II Recruitment of Consultants Under ADB Financing. 4. Asian Development Bank. November 2002. Handbook for Users of Consulting Services, Volume III User Guide for Preparing Terms of Reference. 5. Asian Development Bank. September 2002. Handbook for Users of Consulting Services, Volume I Procedures and Practices. 6. Asian Development Bank. April 2002. Guidelines on the Use of Consultants by ADB and its Borrowers. 7. Asian Development Bank. 1996. Loan Disbursement Handbook. 8. Asian Development Bank. 1988. Handbook on Management of Project Implementation. 9. Bapekin Departemen Kimpraswil. 2003. Kajian Materi Teknik untuk Menyusun Standar Dokumen Pelelangan Internasional Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi di Lingkungan Departemen Kimpraswil. 10. Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Bina Teknik. Juni 1999. Proses Administrasi Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konsultansi, untuk Pekerjaan Detailed Design and Construction Supervision of SUMEC Under OECF Loan IP-487, pada Proyek Perencanaan Teknik Jalan. Jakarta. 11. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Direktorat Bina Teknik. Februari 2004. Lokakarya Manajemen Proyek, ADB Loan 1798-INO. Jakarta. 12. Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Bina Teknik. Januari 1998. Proses Administrasi Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konsultansi, untuk Pekerjaan Design Review and Construction Supervision of HLRIP Under OECF Loan IP-466, pada Bagian Proyek Perencanaan Teknik Jalan Wilayah. Jakarta.
13. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Direktorat Bina Teknik. January 2004. Brief Information of the Progress of on-going Loan under JBIC, ADB, and IBRD. Jakarta. 14. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi. September 2003. Kajian Pembinaan Industri Konstruksi. Bandung. 15. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. Seri Pengadaan Jasa Konstruksi Keppres No.80 Th. 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepmen Kimpraswil No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah. 16. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa. 2004. Departemen Kimpraswil. Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa dengan Bantuan Luar Negeri. Jakarta. 17. Direktorat Bina Teknik, Sub Direktorat Penganggaran dan Bantuan Luar Negeri, Dirjen Praswil, Departemen Kimpraswil. 2004. Project Management Report. 18. Direktorat Bina Teknik, Sub Direktorat Penganggaran dan Bantuan Luar Negeri, Dirjen Praswil, Departemen Kimpraswil. 2004. Proposed Performance Sub-Indicators for EIRTP-1. 19. Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. Pengadaan Barang dan Jasa Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Jakarta. 20. Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah Departemen Kimpraswil. 2002. Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek Pinjaman IBRD 4643-IND EIRTP1. 21. Direktorat Bina Teknik, Sub Direktorat Penganggaran dan Bantuan Luar Negeri. 2001. Appraisal Report Loan IBRD, EIRTP-1. 22. Direktorat Bina Teknik, Sub Direktorat Penganggaran dan Bantuan Luar Negeri, Dirjen Praswil, Departemen Kimpraswil. 2001. Laporan Negosiasi Loan IBRD EIRTP-1. 23. Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. Juli 2001. Prosedur Seleksi Konsultan EIRTP-IBRD. Jakarta. 24. Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC). 2003. Guidelines for the Selection of Consultants International Federation of Consulting Engineers. 25. Gama Putranto. Juli 2003. Identifikasi Pengelolaan Limbah Konstruksi dalam Proyek Konstruksi di Indonesia sebagai Dasar bagi Pengembangan Model Prosedur Pengelolaan Limbah Konstruksi. Tesis Magister MRK ITB. Bandung.
26. Government of the Republic of Indonesia, Ministry of Settlement and Regional Infrastructure. Technical Assistance for EIRTP Priorities Analysis Study. 27. Hikmawati. Juni 2004. Identifikasi Faktor-Faktor Keberhasilan Kritis Pengelolaan Teknologi Informasi pada Kontraktor di Indonesia. Tesis Magister MRK ITB. Bandung. 28. Japan Bank for International Cooperation.January 2000. Handbook for Procurement under JBIC – ODA Loans, The Employment of Consultants Procurement of Good and Services. 29. Kenneth S. Bordens & Bruce B. Abbott. Fifth Edition 2002. Research Design and Methods, A Process Approach. International Edition. 30. Maartje van Dalen. March 2003. Role and Performance of the Indonesian Construction Sector. M.Sc Thesis “International Technology and Development Studies” Department of Technology Management, Eindhoven University of Technology. Technische Univerteit Eindhoven and Institut Teknologi Bandung. 31. The Word Bank. 2001. Proposed Eastern Indonesia Region Road Project, Director General of Regional Infrastructure, Ministry of Human Settlement and Regional Development. Jakarta. 32. The World Bank. January 1997 revised September 1997 and January 1999. Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers. 33. The World Bank. January 1997 revised September 1997 and January 1999 revised September 1998 and January 1999. Guidelines Procurement under IBRD Loan and IDA Credits. 34. The World Bank. July 1997. Standard Request for Proposals, Selection of Consultants. Washington. 35. Y. Bayu Krisnamurthi. 1993. Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Direktorat Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bogor.
