KAJIAN KEBIJAKSANAAN PENUTUPAN PROPINSI LAMPUNG BAGI PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM
T 307.2 SAP
Kebijaksanaan
Pemerintah
pada
tahun
1980
untuk
menutup
Propinsi Lampung sebagai daerah transmigrasi mempunyai tujuan untuk menurunkan
kepadatan
dan
laju
pertumbuhan
penduduk
sedangkan
program transmigrasi lokal dimaksudkan untuk meratakan penyebaran penduduk dan kegiatan pembangunan beserta hasil-hasilnya keseluruh wilayah Propinsi Lampung disamping bertujuan untuk menjaga sumberdaya alam serta kelestarian lingkungan. Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah maka tujuan penelitian ini
ialah
Propinsi
untuk
Lampung
melakukan bagi
pengkajian
program
kebijaksanaan
transmigrasi
umum
penutupan
dalam
kaitannya
dengan rencana tata ruang wilayah. Sasaran antara dalam penelitian ini ialah meng identifikasikan faktor-faktor yang mendorong programprogram
pelaksanaan
ditentukan
Kebijaksanaan
program-program
yang
Pemerintah
sesuai
dan
sehingga dapat
dapat
mempercepat
pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Lampung. Sasaran dalam penelitian ini ialah pengkajian rencana tata ruang dan sektoral dalam kaitannya dengan pembentukan struktur tata ruang seperti yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah daerah Propinsi Lampung.
Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji kebijaksanaan
yang
direncanakan
dengan
pelaksanaannya,
khususnya
antara tata ruang normatif dengan tata ruang observatif, sehingga bila tidak selaras dapat diketahui sebabnya dan cara mengatasinya. Transmigrasi
lokal
yang
dimaksudkan
untuk
mengurangi
kepadatan penduduk di Lampung Selatan ternyata tidak banyak membantu mengurangi
ketimpangan
penyebaran
penduduk,
karena
penduduk
yang
dipindahkan ke lokasi baru masih berorientasi ke kota, disebabkan lokasi baru belum siap dengan fasilitas pelayanan sosial. Program
penghijauan
dan
reboisasi
dalam
pelaksanaannya
hasilnya masih belum kelihatan secara nyata karena memang perlu waktu lama untuk mengetahui keberhasilannya. Pelaksanaan struktur tata ruang yang berlangsung di Lampung sampai saat ini masih mengikuti perkembangan keadaan yang terjadi, belum sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah (normatif), walaupun sudah diarahkan dan didukung dengan pembentukan wilayah pembangunan serta pusat dan sub–pusat pertumbuhannya. Demikian juga penggunaan lahan banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang, karena banyak permukiman baru yang berkembang sejalan dengan dibuatnya jalan baru dan menggunakan lahan yang subur.
Perkembangan
penduduk
yang
relatif
masih
tinggi
tanpa
diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai menyebabkan banyak tenaga kerja yang tetap bertahan untuk bekerja di sektor pertanian,
sehingga
desa
hanya
memberikan
kegiatan
di
sektor
pertanian saja. Sektor perekonomian masih didominasi oleh kegiatan sektor pertanian sedangkan sektor kegiatan yang lain sumbangannya dalam pembentukan PDRB masih belum berarti. Dalam rangka menunjang pelaksanaan struktur tata ruang secara normatif, perlu adanya peraturan operasional yang jelas dan tegas sehingga dapat sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Sedangkan untuk peningkatan kegiatan, perekonomian daerah, perlu dibina sektor kegiatan lain di luar sektor pertanian.
Since destinations
1905
until
for
Repelita
transmigration.
II,
Lampung
was
one
During
that
period,
of
the
population
tended to concentrate in the southern part of Lampung, resulting in a disparity of population distribution and economic development. In 1980 the Government decided to close down the province for transmigration. This policy aimed at reducing the rate of imbalanced growth, while local transmigration was encouraged so as to spread people and development opportunities throughout Lampung and preserve natural resources. Responding
to
that policy,
this study seeks
to
consider advantages and disadvantages of several strategies for its implementation.
An
intermediate
aim
of
the
study
is
to
identify
factors which are supportive to the policy, which will be an input for the planning of appropriate programs in the future. This study aims to analyse spatial and sectoral plans related to
the
spatial
structure
as
planned
and
implemented
by
the
Government of the Province of Lampung. The approach followed in this study is to compare the planned policy with its implementation, particularly betweenthe normative and the observed spatial arrangement, and if incompatibilities exist, to find their reasons as well as solutions to overcome them.
The
local
transmigration
did
not
result
in
a
more
even
distribution of population and activities. Unpreparedness of local infrastructure
and
facilities
as
well
as
a
lack
of
supporting
economic programs have not changed the orientation towards urban settlement of the transmigrants. Reforestration programs had not yet shown desired results, as they require a long period to become effective. In spite of Local Government actions to open new areas as well as to build new centers and subcenters, development of the actual
spatial
structure
was
not
in
line
with
the
normative
concepts, but instead tended to follow situational developments. In addition, land use generally deviated from the planned allocation of space, because new elements grew together with new road, occupying fertile land. The high rate of population was not accompanied by sufficient creation of employment opportunities, so that rural employment was limited to agriculture. The economy was dominated by agricultural activity, whereas contribution to the Gross Domestic Regional Brutto (GDRP) by non agricultural sectors was insignificant. Clearer and firmer regulation is needed to guide normative implementation of the spatial structure. To increase economic activity of the region, non-agricultural activity sectors have to be encouraged.
