Kajian Kebijakan Inovatif Daerah Untuk Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Kerakyatan di Provinsi Riau Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi Riau & Universitas Brawijaya Malang
Latar Belakang
•
Potensi sumberdaya alam yang melimpah dan budaya masyarakat melayu yang kuat.
•
Potensi tersebut telah dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif : KULINER, KERAJINAN, DAN FESYEN.
•
Pengusaha ekonomi kreatif berbasis kerakyatan (UKM/ UMKM) cenderung menghadapi kendala berusaha (industri, teknologi, sumberdaya, institusi, dan lembaga intermediasi).
•
Aktor utama dalam pengembangan ekonomi kreatif (pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha) belum bersinergi secara optimal di Provinsi Riau.
•
Kondisi tersebut menyebabkan produk-produk ekonomi kreatif di Provinsi Riau belum berkembang optimal
•
Sehingga, disusunlah “Kajian Kebijakan Inovatif Daerah untuk Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Kerakyatan di Provinsi Riau Tahun 2014”
Tujuan Penelitian
1
Mengetahui jenis ekonomi kreatif berbasis kerakyatan yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau
2
Mengetahui peran pemerintah dalam inovasi (produk, pasar, dan proses) yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau
3
Mengetahui peran kebijakan pemerintah untuk memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif, inovasi (produk, pasar, dan proses)
4
Menyusun formulasi strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan di Provinsi Riau
Ekonomi Kreatif Ekonomi kreatif pertama dikemukakan oleh John Howkins, yaitu “Bagaimana seseorang menghasilkan uang dari ide”. Pengertian Ekonomi Kreatif sama halnya dengan istilah Industri Kreatif yang dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian.
Empat kreativitas yang membentuk ekonomi kreatif
Pilar Utama Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Produksi, distribusi, dan konsumsi
Industry
Teknologi produksi, informasi, & distribusi Financial Intermediary
Technology
Lembaga penyalur modal Input (SDM & SDA) Institution
Resource
Model 5 Forces dari Porter (dalam : Buku Induk Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025)
Peraturan perundang-undangan, adat istiadat
Konsep Triple Helix
dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
PERAN CENDEKIAWAN Peran Tri Dharma
PERAN BISNIS
Pelaku usaha, investor, dan konsumen industri kreatif
PERAN PEMERINTAH
Triple Helix Model by Etzkowitz & Leydersdorff (dalam : Buku Induk Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025)
Sebagai katalisator, fasilitator, advokasi, regulator, investor, dan urban planner
Lima Pilar Pengembangan UMKM
Metode Penelitian JENIS PENELITIAN
DESKRIPTIF KUANTITATIF
Memaparkan hasil suatu penelitian melalui penjabaran matematik atau perhitungan angka secara pasti (Sugiyono, 2004)
VARIABEL PENELITIAN 1. Variabel strategi dan kebijakan pemerintah 2. Variabel kondisi mikro usaha • Volume produksi; • Volume bahan baku; • Jumlah tenaga kerja; • Upah tenaga kerja; • Kualitas tenaga kerja; • Penggunaan teknologi; • Harga produk; • Jenis bantuan yang tekah diterima; dan • Kelembagaan.
JENIS & SUMBER DATA • Data Primer : Forum Group Discussion (FGD), Wawancara pelaku ekonomi kreatif • Data Sekunder : BPS Provinsi Riau, Disperindag Provinsi/ Kabupaten atau Kota, Dinas Koperasi & UKM Provinsi
LOKASI PENELITIAN
Metode Purposive Sample Untuk menentukan (Rekomendasi hasil FGD & Disperindag Provinsi, Kabupaten/ Kota) • Daerah sample ekonomi kreatif • Lokasi pelaku usaha ekonomi kreatif.
Sample Kabupaten/ Kota Kota Pekanbaru Kabupaten Kampar
Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Bengkalis
Komoditas Ekonomi Kreatif Pastel Ikan Patin dan pengrajin songket Produk olahan ikan patin “Negeri Patin”, keripik nenas dan nangka, kerajinan pandai besi Kerajinan anyaman pandan, nata de coco, songket dan batik Lempuk durian
ANALISIS DATA ANALISIS CROSSTAB (TABULASI SILANG)
ANALYTICAL HIERARCHI PROCESS (AHP)
STRENGTH-WEAKNESS-OPPORTUNITY-THREAT (SWOT)
Gambaran Objek Penelitian Berdasarkan Data Primer dan Sekunder
Pertumbuhan jumlah UKM berdasarkan sektor di Provinsi Riau (2010-2013) 81,3%
59,5%
Persentase jumlah produksi pertanian (bahan baku) di daerah sample : Indragiri Hilir, Kampar, Bengkalis
28,6% 22,4%
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Diolah Tahun 2014
19 %
Jumlah UKM Kabupaten/ Kota (2013)
11% 10% 8%
3,1%
Pertumbuhan jumlah UKM setiap Kabupaten/ Kota (20102013)
1,9
1,5
-1,6 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Diolah Tahun 2014
Produk Kuliner Potensi
• Potensi produksi hasil pertanian (ikan patin, buah nenas, kelapa, dan durian) • Pelaku usaha kuliner memiliki inovasi pada produk • Adanya program bantuan CSR perusahaan • Disperindag memberikan bantuan pelatihan dan pemasaran • Potensi modal sosial antara produsen dan penuedia bahan baku
Masalah • Pemasaran produk masih terbatas • Sulit terpenuhinya syarat modal bank • Adanya pengenaan pajak • Ancaman perubahan lahan pertanian • Adanya ancaman plagiasi • Kurang optimalnya pelayanan jalan dan air bersih
Produk Kerajinan Potensi
• Potensi lahan untuk menanam bahan baku kerajinan • Kreativitas pengrajin cukup tinggi (nilai budaya Melayu) • Disperindag memberikan bantuan pelatihan, alat, dan pemasaran
Masalah • Sulitnya memperoleh tenaga kerja terampil • Kurang optimalnya pelayanan jalan dan air bersih • Adanya ancaman produk sejenis dari negara lain • Adanya ancaman plagiasi • Belum adanya inovasi baru untuk produk pandai besi • Sulitnya memperoleh bahan baku besi
Produk Fesyen Potensi
• Adanya inovasi corak songket dan dipadukan dengan kain batik • Adanya kreasi busana kombinasi batik dan songket • Adanya kebijakan pemerintah untuk membudayakan pengenaan songket • Disperindag memberikan bantuan pelatihan, alat, dan pemasaran
Masalah
• Pemasaran produk masih terbatas • Biaya bahan baku tinggi karena harus mengimpor dari daerah lain • Sumberdaya manusia pengrajin belum mampu mengoperasionalkan alat canggih • Adanya ancaman plagiasi
Hasil Analisis Data Berdasarkan Data Primer dan Sekunder
Berdasarkan Analisis Tabulasi Jenis Kuliner
Jenis Kerajinan
Kapasitas Produksi
• 71% memiliki volume produksi <5 ton/bulan
• 50% produksi memproduksi < 100 buah/ bulan
• 50% produksi memproduksi < 10 lembar/ bulan
Tenaga Kerja
• 86% memiliki jumlah tenaga kerja <5 orang
• 50% memiliki jumlah tenaga kerja <5 orang
• 50% memiliki jumlah tenaga kerja <5 orang
Modal Usaha
• 86% memiliki modal usaha >100 juta
• 50% memiliki modal usaha >100 juta
• 50% memiliki modal usaha >100 juta
Alat Produksi
• 86% alat manual + mekanik
• 50% alat manual + mekanik
• 50% alat manual + mekanik
Jenis Fesyen
Usaha ekonomi kreatif cenderung memiliki skala usaha kecil menengah dengan penggunaan alat yang mulai memanfaatkan mekanik
Berdasarkan Analisis Tabulasi Jenis Kuliner
Jenis Kerajinan
Jenis Fesyen
Kemudahan memperoleh tenaga kerja
14% mengalami kesulitan
50% mengalami kesulitan
100% mengalami kesulitan
Kemudahan memperoleh modal
14% mengalami kesulitan
50% tidak mengalami kesulitan
100% tidak mengalami kesulitan
Kemudahan memperoleh bahan baku
14% mengalami kesulitan
100% tidak mengalami kesulitan
100% tidak mengalami kesulitan
Kemudahan pemasaran
71% mengalami kesulitan
50% tidak mengalami kesulitan
100% mengalami kesulitan
Rencana inovasi produk
57% memiliki rencana inovasi
50% memiliki rencana inovasi
50% memiliki rencana inovasi
Berdasarkan Analisis Tabulasi Jenis Kuliner
Jenis Kerajinan
Jenis Fesyen
Bantuan Modal
57% tidak mendapat bantuan
100% mendapat bantuan
50% tidak mendapat bantuan
Bantuan tenaga kerja
86% mendapatkan bantuan
100% tidak mendapat bantuan
100% tidak mendapat bantuan
71% tidak mendapat bantuan
100% tidak mendapat bantuan
100% tidak mendapat bantuan
86% mendapatkan bantuan
100% tidak mendapat bantuan
100% tidak mendapat bantuan
Bantuan pemasaran
Bantuan alat
Bantuan yang banyak diterima dari pemerintah adalah bantuan modal untuk jenis kerajinan
Berdasarkan Analisis Strategi
Analytical Hierarchy Process
Prioritas alternative yang dipilih dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah “Pengembangan Inovasi Proses, Produk, dan Pasar
KULINER : Rapid growth strategy
SWOT
KERAJINAN : Rapid growth strategy
FESYEN : Stable growth strategy
Peran Pemerintah dalam Inovasi (Produk, Proses, Pasar)
Inovasi Produk
Katalisator, fasilitator dan advokasi yang memberi rangsangan, tantangan, dorongan, agar ide-ide produk kreatif bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi.
Inovasi Proses
Regulator yang menghasilkan kebijakankebijakan yang berkaitan dengan people, industri, insititusi, intermediasi, sumber daya, dan teknologi.
Inovasi Pasar
Konsumen, investor bahkan entrepreneur
Pengembangan Sistem Kelembagaan Ekonomi Kreatif
∗ Pengembangan sistem kelembagaan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Ekonomi Kreatif sehingga memiliki peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi Pelaku Usaha Kreatif dan masyarakat disekitarnya. 1. Lembaga pemerintahan 2. Lembaga keuangan 3. Lembaga modal sosial masyarakat
Langkah Pengembangan Ekonomi Kreatif Memerlukan Payung Hukum yang Mengikat TUJUAN : ∗ Meningkatkan partisipasi ∗ Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar ∗ Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; ∗ Meningkatkan akses permodalan; ∗ Meningkatkan jiwa kreativitas; ∗ Meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif; dan ∗ Meningkatkan peran ekonomi Kreatif (tangguh, professional dan mandiri) ∗ Memberikan perlindungan terhadap usaha ekonomi kreatif yang berbasis lokal.
ASPEK KONDUSIVITAS IKLIM USAHA: ∗ Persaingan sehat ∗ Srana & prasarana memadai ∗ Informasi usaha ∗ Perijinan usaha ∗ Promosi dagang ∗ Dukungan kelembagaan
Grand Strategi Kebijakan Pemerintah
Grand Strategy
Growth Strategy Inovasi Produk dan Proses : Strategi integrasi ke belakang (backward) penguatan rantai pasokan bahan baku Inovasi Pasar : strategi intensif melalui penetrasi pasar, penguatan pemasaran pada pasar yang sudah ada
Inovasi Produk
Inovasi Proses
Inovasi Pasar
Prioritas Strategi Pengembangan Seluruh Jenis Produk Ekonomi Kreatif Adalah Pengembangan Inovasi Proses, Produk Dan Pasar. 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Optimalisasi peran pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi dan mengembangkan usaha; Peningkatan kemampuan desain produk para pelaku usaha kreatif; Pemberian pelatihan dan bimbingan dari kalangan akademisi kepada pelaku usaha tentang metode serta teknologi produksi yang berhasil ditemukan untuk meningkatkan produktivitas usaha; Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif; Optimalisasi bantuan pemerintah untuk pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) setiap produk ekonomi kreatif potensial; dan Penyediaan modal yang lebih mudah untuk pengusaha kreatif dari lembaga perbankan daerah, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya.
Rencana Aksi dari Grand Strategi Inovasi Produk & Proses
Inovasi Produk & Proses
Rencana Aksi
Penciptaan produk kereatif yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan International Organization for Standardization (ISO) agar dapat masuk pasar ekspor Optimalisasi sumberdaya manusia pelaku usaha untuk mengembangkan kemasan produk menjadi lebih inovatif dan menarik Optimalisasi peran pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan mengembangkan usaha secara terus-menerus Optimalisasi peran masyarakat untuk mencegah perubahan lahan pertanian menjadi perkebunan sawit, sehubungan dengan kelangsungan penyediaan bahan baku Pembaruan bentuk kemasan dan produk secara berkala Pembuatan kontrak legal antara pelaku usaha dengan pemasok bahan baku Optimalisasi keberadaan akademisi dalam pengembangan jenis inovasi produk baru dan metode produksi yang efektif efisien melalui Reaserch & Development
Kuliner Kerajinan Fesyen
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
√
√
-
√
√
√
√
√
√
√
Inovasi Produk & Proses
Rencana Aksi
Optimalisasi keberadaan akademisi untuk menciptakan teknologi terbaru yang mampu meningkatkan dan menciptakan produk kuliner yang lebih higenis melalui Reaserch & Development Pemberian pelatihan dan bimbingan oleh kalangan akademisi kepada pelaku usaha tentang metode serta teknologi produksi untuk meningkatkan produktivitas usaha Optimalisasi pengolahan sumberdaya alam (pertanian) menjadi beragam jenis produk kuliner yang inovatif, bernilai ekonomi tinggi, dan berdaya saing Optimalisasi pengolahan sumberdaya alam (pertanian) menjadi beragam jenis produk kuliner yang inovatif, bernilai ekonomi tinggi, dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif Optimalisasi program-program CSR dalam bentuk pembinaan kepada seluruh pelaku usaha kreatif dan memberikan “reward” kepada perusahaan pemberi bantuan CSR tersebut Optimalisasi bantuan pemerintah untuk produk kreatif dalam pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Optimalisasi peran pemerintah dalam sertivikasi halal pada seluruh produk kreatif Optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan pembinaan kapada pelaku usaha kreatif untuk memenuhi syarat peminjaman modal
Kuliner Kerajinan Fesyen
√
-
-
√
√
√
√
-
-
√
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
√
√
√
Inovasi Produk & Proses
Rencana Aksi
Penghapusan atau pengkajian ulang tentang pajak Penyediaan modal yang lebih mudah untuk pengusaha kreatif dari lembaga perbankan daerah, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya Optimalisasi pengolahan sumberdaya alam (pertanian) menjadi beragam jenis produk kuliner yang inovatif, bernilai ekonomi tinggi, dan berdaya saing Optimalisasi peran lembaga perbankan untuk membantu dan menginformasikan syarat-syarat pinjaman kepada pelaku usaha kuliner Optimalisasi peran CSR perusahaan swasta dalam bentuk bantuan modal untuk seluruh produk kreatif potensial Optimalisasi peran pemerintah dalam penyediaan bahan baku Optimalisasi peran pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja Pembuatan kebijakan untuk menciptakan tenaga terampil dan berbasis budaya melalui kurikulum pendidikan kejuruan Optimalisasi peran lembaga perbankan untuk membantu dan menginformasikan syarat-syarat pinjaman kepada pelaku usaha kuliner
Kuliner Kerajinan Fesyen √
-
-
√
√
√
√
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√ √ √
√
√
√
Rencana Aksi dari Grand Strategi Inovasi Pasar
Inovasi Pasar
Rencana Aksi
Pemberian bimbingan dari kalangan akademisi kepada pelaku usaha kreatif tentang metode pemasaran yang menarik dan optimal. Penyediaan sentra penjualan produk kreatif pada lokasi strategis di setiap daerah yang ditunjang fasilitas memadai Pembuatan kebijakan perhotelan untuk ikut memasarkan produk-produk kreatif lokal Pembuatan kebijakan untuk mempermudah penjualan produk kreatif di pasar swalayan Optimalisasi peran pelaku usaha pariwisata dan Dinas Pariwisata melalui kebijakan pemerintah untuk proses promosi serta pemasaran produk kreatif di setiap destinasi pariwisata potensial Pembuatan kebijakan yang bekerja sama dengan Dinas Priwisata tentang menjadikan sentra kerajinan sebagai salah satu destinasi wisata di Provinsi Riau Pengoptimalan peran masyarakat untuk melestarikan kain songket dan batik dengan budaya melayu melalui pemanfaatan busana dengan desain yang dikompetisikan melalui event-event tertentu.
Kuliner Kerajinan Fesyen √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
√
Kesimpulan 1.
2. 3.
4.
Jenis ekonomi kreatif berbasis kerakyatan yang dapat dikebangkan di Provinsi Riau adalah : Produk Kuliner berbasis sumberdaya alam pertanian; Produk Kerajinan berbasis budaya; dan Produk Fesyen berbasis budaya Peran pemerintah dalam inovasi produk, proses, pasar adalah Katalisator, fasilitator dan advokasi , regulator, konsumen dan investor Pengembangan sistem kelembagaan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Ekonomi Kreatif : Lembaga pemerintahan, Lembaga keuangan, Lembaga modal sosial masyarakat Grand strategi : Growth Strategy Strategi integrasi ke belakang (backward) penguatan rantai pasokan bahan baku dan strategi intensif melalui penetrasi pasar, penguatan pemasaran pada pasar yang sudah ada
Sekian dan Terima kasih
