KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENINGKATAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PENANGANAN KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENINGKATAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PENANGANAN KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN)

Penulisan Hukum ( Skripsi )

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh : FARAH FAUZIAH MAULANA NIM. E0008003

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012 i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK FARAH FAUZIAH MAULANA, E0008033. 2012. KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENINGKATAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PENANGANAN KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN) Peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan banyak terjadi, salah satunya dalam kasus penggelapan. Penulis mengambil contoh kasus yang telah ditangani oleh Kepolisian Resor Sragen, yaitu: tindak pidana penggelapan uang hasil usaha YAKSSI Gemolong Sragen di RSUI YAKSSI Gemolong. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Apakah tindakan penyidik dalam meningkatkan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen sudah sesuai dengan KUHAP? Bagaimana implikasi yuridis atas peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen? Adapun tujuan dari penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan kualitatif dan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dalam meningkatkan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan adalah Pasal 184 ayat (1) KUHAP, minimal penyidik membutuhkan dua orang saksi dan satu alat bukti lain yang telah diatur dalam Pasal tersebut. Implikasi yuridis atas peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan adalah mendorong seseorang memberikan kesaksian palsu dalam proses pemeriksaan, selain itu pada proses pemeriksaan apabila melanggar hak tersangka, maka pemeriksaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Kata Kunci: Saksi, Tersangka, Penyidikan

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT FARAH FAUZIAH MAULANA, E0008033. 2012. AN EMPIRICAL STUDY ON STATUS RAISE FROM WITNESS TO SUSPECT IN INVESTIGATION PROCESS (A STUDY ON CASE HANDLING IN SRAGEN RESORT POLICE OFFICE)

The status raise from witness to suspect in investigation process occurs widely, one of which is fraud case. The writer the cases the Sragen Resort Police Office had coped with, as the example: money blackout crime of YAKSSI Gemolong Sragen‟s business result in RSUI YAKSSI Gemolong. Based on the background explained above, the writer can formulate the following problem statements: What hsve the investigation officer in increasing status of witness to be suspect in investigation process in Sragen Resort Police Office been appropriated to KUHAP? What is the juridical implication of status raise from witness to suspect in investigation process in Sragen Resort Police Office? The objective of research was formulated declaratively, and constituted the statement about what to be achieved in the study. This study was an empirical law research that was descriptive in nature. The problem approach used was qualitative one and the data analysis was conducted using qualitative method. The result of research showed that the legal rationale in raising the status from witness to suspect in investigation process was Article 184 clause (1) of KUHAP (Code of Criminal Procedure), the investigator required at least two witnesses and on other evidence that had been governed in the article. The juridical implication of status raise from witness to suspect in investigation process was to encourage someone to give false testimony in hearing process; in addition, in hearing process, when the right of the suspect was violated, the hearing was considered as illegal or void for the sake of law. Keywords: Witness, Suspect, Investigation

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Tiada hal yang lebih berarti dari kasih sayang, kepercayaan dan doa restu” (Farah Fauziah Maulana) “When haters were busy talkin’, I was busy making it happen. When they were busy mocking, I was busy walking. When they were busy laughing, I was busy running. And they’re STILL wondering why they’re left behind.. And I’ve only just begun.. ” (Agnes Monica) “Tanpa orang lain, kita bukanlah siapa-siapa” (No Name) “Life is adventure” (Nutrilon Royal Gold)

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Perjalanan hidup ibarat panggung sandiwara, semua diawali dengan proses dan diakhiri dengan pementasan. Dengan doa dan usaha baik dari penulis sendiri maupun dari orang-orang terkasih yang mendukung penulis dalam menentukan jalan hidup dan kesuksesan hidup. Oleh sebab itu dengan terwujudnya skripsi ini dan perihal yang akan datang, penulis persembahkan skripsi ini untuk: 1. Kedua

orang

tuaku

tersayang

dan

tercinta: Maulana Marnadi (Alm) dan RA. Dyah Pujowati atas segala doa, keikhlasan, ketulusan, didikan dan kasih sayang

yang

tak

terhingga.

Hasil

perjuangan yang telah dan akan Penulis lalui,

senantiasa

akan

Penulis

dedikasikan untuk Bapak dan Mamah; 2. Kedua kakak ku tersayang: Naufal Akbar Maulana dan Zulfikar Akbar Maulana, SE dan juga untuk adik ku tersayang Jasmine Fahira Maulana atas segala dukungan, doa, perhatian dan motivasinya kepada Penulis; 3. Keluarga besar ku tidak

dapat

Penulis

tersayang yang sebutkan

satu

persatu, terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan kepercayaannya; 4. Ponxi Yoga Wiguna, SH., M.Kn atas semangat, motivasi dan kesabaran yang telah diberikan kepada Penulis selama ini; 5. Laboratorium Seni Teater Delik atas commit persahabatan, to user kebahagiaan dan

viii


digilib.uns.ac.id

pengalaman yang telah Penulis dapatkan, yang mungkin akan berguna dikemudian hari; 6. Saudara-saudara perempuanku di Kos Putri Srikandi (Tiara, Cecil, Ata, Fafa, Arin, Canra, Inyong, Mbak Pety, Mbak Desta,

Chuni,

Vani,

dll)

atas

persahabatan, keceriaan, kegembiraan dan kepeduliannya sejak awal kuliah; 7. Seluruh

keluarga

besar

Fakultas

Hukum UNS 2008 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Innayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Skripsi

ini

yang

berjudul

“KAJIAN

EMPIRIS

TERHADAP

PENINGKATAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM PROSES

PENYIDIKAN

(STUDI

PENANGANAN

KASUS

DI

KEPOLISIAN RESOR SRAGEN)” diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat : 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; 2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan skripsi ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingannya serta terima kasih untuk segala arahan dan masukan bagi tersusunnya skripsi ini dengan baik. 4. Bapak

Suraji,

S.H.,

M.Hum.,

selaku

pembimbing

akademis,

atas

bimbingannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS. 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta membuat penulis menjadi mengerti mengenai seluk beluk ilmu hukum. 6. Bapak Abdul Basir, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sragen yang membantu dalam penulisan skripsi ini. commit to user

x


digilib.uns.ac.id

7. Para pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu. Penulis sangat menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari bentuk sempurna, baik dari sudut ilmiah, kelengkapan maupun pengungkapan tata bahasa. Dengan segala kerendahan hati, sangat diharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya dengan segala doa, cita dan cinta serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka persembahkan terhadap diri penulis selama ini. Semoga skripsi ini tidak hanya sekedar dapat memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 11 Juli 2012 Penulis

Farah Fauziah Maulana

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN.......................................................................

iv

ABSTRAK .....................................................................................................

v

ABSTRACT ...................................................................................................

vi

MOTTO .........................................................................................................

vii

PERSEMBAHAN .........................................................................................

viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................

x

DAFTAR ISI .................................................................................................

xii

DAFTAR BAGAN ........................................................................................

xiv

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.........................................................

1

B. Rumusan Masalah .................................................................

5

C. Tujuan Penelitian ..................................................................

5

D. Manfaat Penelitian .................................................................

6

E. Metode Penelitian ..................................................................

7

F. Sistematika Penulisan Hukum ...............................................

9

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ......................................................................

11

1. Tinjauan Tentang Saksi ....................................................

11

a. Pengertian Saksi .........................................................

11

b. Syarat Sah Saksi Menurut Hukum .............................

12

c. Fungsi Saksi ...............................................................

13

d. Perlindungan Saksi ....................................................

13

2. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan .............

14

a. Pengertian Penyelidikan ............................................

14

b. Pejabat Penyelidik ..................................................... commit to user c. Tugas dan Wewenang Penyelidik .............................

15

xii

15


digilib.uns.ac.id

d. Pengertian Penyidik ..................................................

16

e. Fungsi Penyidik ........................................................

17

f. Pejabat Penyidik ........................................................

17

g. Tugas dan Wewenang Penyidik ................................

18

h. Syarat Penyidik .........................................................

20

i. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan ...........................

21

3. Tinjauan Tentang Tersangka ............................................

21

a. Pengertian Tersangka .................................................

21

b. Hak-hak Tersangka ....................................................

22

B. Kerangka Pemikiran ..............................................................

25

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kesesuaian Peningkatan Status Saksi Menjadi Tersangka Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Sragen dengan Ketentuan KUHAP ....................................................

27

1.

Deskripsi Kasus ..............................................................

27

2.

Identitas Tersangka ........................................................

30

3.

Pasal yang Disangkakan ..................................................

30

4.

Diketahuinya Adanya Tindak Pidana .............................

30

5.

Langkah Penyidikan .......................................................

31

6.

Pembahasan ....................................................................

53

B. Implikasi Yuridis Atas Peningkatan Status saksi Menjadi Tersangka Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Sragen ....................................................................................

60

BAB IV. PENUTUP A. Simpulan ................................................................................

63

B. Saran ......................................................................................

63

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran .....................................................

commit to user

xiv

25

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini telah dengan tegas tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat), tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). Hal ini memiliki konsekuensi terhadap sikap dan perilaku masyarakat serta alat-alat perlengkapan Negara yang ada haruslah berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati dan ketentuan ini bersifat mengikat. Sebagai Negara hukum, Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Manusia dimata hukum memiliki kedudukan yang sama, baik itu pejabat maupun rakyat kecil, semua memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh keadilan dan kebenaran materiil. Siapa saja yang melakukan tindakan yang melanggar hukum akan mendapat penindakan tegas berdasarkan hukum. Untuk memperoleh keadilan dan kebenaran materiil dalam suatu perkara, maka dilakukan pemeriksaan di dalam proses peradilan. Pihak yang melakukan usaha untuk memperoleh keadilan dan kebenaran materiil dalam suatu penyelesaian perkara adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melakukan berbagai cara dalam usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup dan tepat untuk mengungkap perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu penyidikan serta penuntutan maupun pada tahap persidangan. Para penegak hukum melakukan usaha untuk memperoleh keadilan dan kebenaran materiil dalam suatu tindakan penyelesaian perkara dengan maksud untuk menghindari adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menjatuhkan sanksi to userditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 pidana terhadap diri seseorang, commit sebagaimana 1

2 digilib.uns.ac.id


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa di dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana, para aparat penegak hukum diharuskan untuk dapat mengusahakan pengumpulan keterangan dan bukti yang nyata dan selengkap mungkin tentang perkara pidana yang sedang ditangani. Alat-alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di dalam menyelesaikan perkara pidana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah : 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Menurut KUHAP, bukti permulaan merupakan bagian yang dianggap sangat penting karena sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun alat bukti yang digunakan haruslah memenuhi syarat-syarat dalam bukti permulaan yang cukup agar pemeriksaan dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan. Maka pada tahap penyidikan, penyidik tidak dapat dengan mudah menangkap ataupun menahan seseorang tanpa mengumpulkan alat bukti yang memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup. Pada tahap awal pemeriksaan, aparat penegak hukum yang dalam hal ini disebut sebagai penyidik melakukan proses penyidikan atas perkara yang diduga sebagai suatu tindak pidana dengan usaha mengumpulkan bukti permulaan. Pada tahap ini, menjadi tahapan dasar pemeriksaan dari keseluruhan proses peradilan pidana. commit to user

3 digilib.uns.ac.id


Aparat penegak hukum yang terdiri atas pihak Kepolisian atau pun pihak lain dalam hal ini diberi kewenangan bertindak sebagai penyidik berdasarkan Undang-undang. Para penyidik melakukan proses penyidikan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memudahkan untuk dilakukannya proses pemeriksaan selanjutnya. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan keterangan saksi diatur dan disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedudukan saksi di dalam proses penyidikan menjadi bagian terpenting, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 184 KUHAP. Saksi menjadi sumber utama dalam proses peradilan pidana dari awal hingga akhir pemeriksaan. Keterangan dari saksi akan selalu dibutuhkan dalam usaha untuk menemukan titik terang bagi pihak penyidik dalam proses penyidikan. Saksi memiliki peran yang sangat penting di dalam proses penyidikan. Hal tersebut terbukti dari keterangan saksi di dalam proses penyidikan akan selalu dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain yang akan menguatkan, juga sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan perkara pidana. Kasus-kasus tindak pidana seperti penggelapan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan perkosaan merupakan contoh kasus di mana penyidik sangat membutuhkan keterangan dari saksi, untuk memberikan keterangan yang diketahui oleh saksi tentang tindak pidana yang terjadi. Kedudukan saksi yang memiliki peran sangat penting seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus yang menyalahgunakan kedudukan saksi untuk dijadikan alibi pada suatu tindak pidana. Tidak jarang banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak pidana dengan mempertahankan status saksi agar statusnya tidak meningkat menjadi tersangka. Karena pada proses pemeriksaan, seluruh pihak yang ada pada saat kejadian perkara akan dijadikan saksi terlebih dahulu untuk menemukan pelaku sesungguhnya. Keterangan saksi menjadi dasar dari acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan tersangka sesungguhnya. commit to user

4 digilib.uns.ac.id


Keterangan seorang saksi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka di dalam memberi kesaksian akan dilakukan sumpah terlebih dahulu karena seringkali keterangan yang diberikan merupakan keterangan palsu dan dibuat-buat. Saksi melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak jarang hal tersebut juga dilakukan sebagai usaha lepas tangan atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Dalam proses penyidikan dilakukan usaha yang cermat dan pasti untuk mendapatkan kebenaran materiil. Seluruh pihak yang mengetahui kejadian perkara pidana yang terkait, baik dari awal kejadian atau pun sebagian kejadian akan langsung dijadikan saksi terlebih dahulu untuk dimintai keterangan selengkap mungkin tentang kejadian perkara yang diketahui. Hal tersebut tentu akan

sangat

berpengaruh

pada

proses

pemeriksaan

selanjutnya.

Pada

kenyataannya tidak sedikit pihak Kepolisian mendapatkan keterangan yang menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan status dari saksi menjadi tersangka. Tidak terkecuali di Kepolisian Resor Sragen yang juga banyak mendapatkan keterangan tentang peningkatan status dari saksi menjadi tersangka. Penggelapan adalah salah satu tindak pidana yang kerap terjadi. Di dalam peningkatan status saksi menjadi tersangka memang diakui banyak terjadi dalam penanganan kasus penggelapan, yang mana seorang tersangka merupakan salah satu dari saksi yang ada. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus yang akan dijadikan sampel dalam penanganan kasus di Kepolisian Resor Sragen. Contoh kasus yang diangkat adalah pada kasus penggelapan. Tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana penggelapan uang hasil usaha YAKSSI Gemolong Sragen di RSUI YAKSSI Gemolong. Kejadiannya adalah terlapor (penanggung jawab Operasional RSUI/Sekretaris YAKSSI Gemolong) telah memiliki uang hasil usaha YAKSSI sebesar Rp 4.427.953.804 (empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah) sesuai dengan hasil audit operasional RSUI YAKSSI oleh Bawasda Sragen dan terlapor tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada YAKSSI, sehingga YAKSSI mengalami kerugian commit to user

5 digilib.uns.ac.id


Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya proses penyidikan dalam usaha menyelesaikan perkara pidana yang ada, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian empiris terhadap peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan dengan studi penanganan kasus di Kepolisian Resor Sragen. Untuk itu Penulis termotivasi untuk menulis penulisan hukum dengan judul, “KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENINGKATAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PENANGANAN KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN)”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut : 1. Apakah tindakan penyidik dalam meningkatkan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen sudah sesuai dengan KUHAP? 2. Bagaimana implikasi yuridis atas peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen?

C. Tujuan Penelitian Setelah merumuskan masalah di atas, maka langkah-langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2010: 118119). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui apakah tindakan penyidik dalam meningkatkan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor commit to user Sragen sudah sesuai dengan KUHAP.

6 digilib.uns.ac.id


b. Untuk mengetahui kedudukan hukum pada perubahan saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang hukum Acara Pidana menyangkut masalah perubahan kedudukan saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan studi kasus Polres Sragen. b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh atau meraih gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penulisan Sebuah penelitian hukum dapat dikatakan bernilai apabila memiliki manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian yang diambil pada khususnya. Adapun manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi ilmiah dibidang hukum tentang saksi khususnya pada perubahan kedudukan saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan. c. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referansi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Menjadi

wahana

bagi

penulis

guna

mengembangkan

penalaran,

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


b. Menjadi sebuah wahana bagi penulis guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. c. Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu memberi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder, unruk kemudian dilanjutkan dengan data primer di lokasi penelitian atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Penelitian ini mengkaji mengenai peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan. 2. Sifat Penelitian Menurut bidangnya, penelitian hukum ini termasuk penelitian yang memiliki 2 (dua) ciri pokok. Pertama, memusatkan perhatian pada masalahmasalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalahmasalah yang bersifat actual. Kedua, menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional (Soejono dan H. Abdurrahmah, 2005: 40). 3. Pendekatan Penelitian Penelitian hukum ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250). 4. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resor Sragen. commit to user 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

8 digilib.uns.ac.id


a. Jenis Data 1) Data Primer Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber-sumber data untuk tujuan penelitian yang dilakukan dan mendapat hasil yang sebenarnya pada obyek yang diteliti. Data ini diperoleh dari Studi Penanganan kasus di Kantor Kepolisian Resor Sragen. 2) Data Sekunder Data sekunder adalah data yang mendukung dan menunjang kelengkapan data primer melalui bahan kepustakaan, majalah, bukubuku ilmiah dan lain sebagainya. b. Sumber Data 1) Sumber Data Primer Responden atau informan dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen. 2) Sumber Data Sekunder Jenis data yang secara langsung mendukung sumber primer yang diperoleh

dari

literatur,

peraturan

perundangan-undangan

dan

dokumen-dokumen yang dalam hal ini berhubungan dengan obyek penelitian. 6. Teknik Pengumpulan Data Di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu; studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010: 21). a. Studi Dokumen atau bahan pustaka Penulis mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku, peraturan perundangan, majalah, dan bahan pustaka lainnya berbentuk data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian atau di tempat lain. b. Wawancara commit to user

9 digilib.uns.ac.id


Metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, baik lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan. 7. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari ialah obyek penelitian secara utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 2010: 32). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori literature yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisis kualitatif. “Komponen-komponen analisis data (yang mencakup reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan) secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Karakter yang demikian menjadikan analisis data kualitatif disebut pula sebagai model interaktif” (Agus Salim, 2006: 22).

F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika laporan penulisan hukum

yang disusun oleh penulis

adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini memuat kerangka teori dan kerangka to user pemikiran.commit Kerangka teori terdiri dari beberapa sub bab

10 digilib.uns.ac.id


yaitu Tinjauan Umum Mengenai Saksi yang meliputi pengertian,

syarat

sah

menurut

hukum,

fungsi,

perlindungan, Tinjauan Umum Mengenai Penyelidik dan Penyidik yang meliputi pengertian, pejabat, tugas dan wewenang, fungsi, syarat serta tata cara pemeriksaan, Tinjauan Umum Mengenai Tersangka yang meliputi pengertian dan hak-hak BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian ini, penulis membahas mengenai dasar hukum penyidik dapat meningkatkan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen dan mengenai implikasi yuridis atas peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen.

BAB IV

: PENUTUP Dalam

bab

penutup

ini,

dikemukakan

mengenai

kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, serta dikemukakan saran dari penulis yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Saksi a. Pengertian saksi Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, sebelum sampai pada soal keterangan saksi harus terlebih dahulu dipahami siapa yang dapat dijadikan saksi. Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Maka karena itu suatu pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah merupakan keterangan kesaksian (Pasal 185 ayat 5 KUHAP). Sedangkan dalam KUHAP pun telah dipertegas tentang saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 butir 26 dan 27 (Ignatius Ridwan Widyadharma, 2000:174). Menurut KUHAP berdasarkan Pasal 1 butir 26 dan 27 dijelaskan bahwa; Pada Pasal 1 butir 26 KUHAP : “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami ” dan pada Pasal 2 butir 27 KUHAP : “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 1 juga menyatakan bahwa, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. PP Nomor 2 Tahun 2002 memberikan pengertian yang hampir sama, commitorang to user dinyatakan bahwa “Saksi adalah yang dapat memberikan keterangan

11



guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama seorang saksi adalah memberikan keterangan yang dapat berguna bagi kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Kedudukan awal korban di dalam proses pemeriksaan perkara pidana dijadikan sebagai saksi terlebih dahulu, karena berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 UU PSK dijelaskan bahwa, “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. b. Syarat sah saksi menurut hukum Agar keterangan saksi sah menurut hukum harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan) b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu – keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian) c) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP) d) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis) e) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap commit to user



perbuatan itu bersangkut paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim. Menurut H. Rusli Muhammad, keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung kepada hakim di mana hakim bebas, tetapi bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki (H. Rusli Muhammad, 2007:193). c. Fungsi saksi Fungsi saksi sebagaimana tugas dari saksi itu sendiri, yaitu: memberikan

keterangan

yang

dapat

berguna

bagi

kepentingan

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. d. Perlindungan saksi Saksi adalah orang yang berperan penting di dalam mengungkap kebenaran materiil pada proses penyidikan suatu perkara pidana. Sebagai orang yang berperan penting, seorang saksi memiliki hak yang harus dilindungi. Perlindungan terhadap saksi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 2 UU nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa, “Undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.” Pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa, Seorang Saksi dan Korban berhak: 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; commit user 3) memberikan keterangan tanpa to tekanan;



4) mendapat penerjemah; 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat; 6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 9) mendapat identitas baru; 10) mendapatkan tempat kediaman baru; 11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 12) mendapat nasihat hukum; dan/atau 13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Pada Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 (2) juga dijelaskan bahwa “Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK” (UU Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2006: 2).

2. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan a. Pengertian Penyelidikan Berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Menurut M. Yahya Harahap penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyelidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidik (penyelidikan, penulis) bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan (M. Yahya Harahap, 1988: 99). commit to user



b. Pejabat Penyelidik Menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP, dijelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada Pasal 4 KUHAP juga dijelaskan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Polri sebagai Pejabat Penyelidik dijelaskan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 KUHAP, yaitu: 1) Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, dirumuskan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 2) Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, ditegaskan pula bahwa yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. Dari perumusan Pasal 1 angka 4 dan 5 KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat yang berstatus sebagai pejabat penyelidik dan berwenang melaksanakan penyelidikan (Harun M. Husein, 1991: 55). c. Tugas dan Wewenang Penyelidik Berdasarkan

pengertian

penyelidik

di

atas

maka

dapat

disimpulkan bahwa tugas dari penyelidik adalah melaksanakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang telah diatur di dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Wewenang penyelidik diatur di dalam Pasal 5 KUHAP yang isinya sebagai berikut: commitdiatur to user 1) Penyelidik sebagaimana pada Pasal 4:



a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang: (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (2) Mencari keterangan dan barang bukti; (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (4) Mengadakan

tindakan

lain

menurut

hukum

yang

bertanggung jawab. b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: (1) Penangkapan,

larangan

meninggalkan

tempat,

penggeledahan dan penyitaan; (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat; (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. d. Pengertian Penyidikan Menurut Rusli Muhammad, Penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaan dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan pajabat pegawai negeri sipil tertentu ( Rusli Muhammad, 2007: 58). Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang. Jadi panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Namun pada dasarnya, istilah dan pengertian penyidikan commit terbagi menjadi dua yaitu : to user



1) Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua Tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamat-amati. 2) Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang juga agar dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut. e. Fungsi Penyidikan Fungsi dari penyidikan adalah sama dengan tujuan dari penyidikan itu sendiri. Mencari kebenaran materiil adalah tujuan dari penyidikan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah agar dapat diperoleh kebenaran materiil atau kebenaran yang sesuai menurut fakta sesungguhnya. f. Pejabat Penyidik Pejabat yang berwenang untuk melakukan proses penyidikan, diatur di dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh to user undang-undang untuk commit melakukan penyidikan”. Penjelasan lebih lanjut



diatur pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah: 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; 2) Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang. Pasal 6 ayat (2) KUHAP menjelaskan tentang syarat kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang kemudian diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada bab II Pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut: 1) Penyidik adalah: a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; b) Dengan berdasar Surat Keputusan No. Pol : SKep/82/VI/2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI. Pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA POL); c) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurangkurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu. 2) Dalam hal di suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah Penyidik. Kepangkatan ini sekarang telah berubah menjadi Inspektur Polisi II. g. Tugas dan Kewenangan Penyidik Pengertian penyidikan secara yuridis di dalam undang-undang secara tidak langsung telah menjelaskan bahwa tugas penyidikan to user bukti agar tindak pidana yang adalah mencari serta commit mengumpulkan



ditemukan dapat menjadi terang juga agar dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut. Wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan sebagai berikut: 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2) melakukan tindakan pertama pada saat kejadian; 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka; 4) melakukan

penangkapan,

penahanan,

penggeledahan

dan

penyitaan; 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9) mengadakan penghentian penyidikan; 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ; 2) selaras

dengan

kewajiban

hukum

yang

mengharuskan

dilakukannya tindakan jabatan; 3) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan; 4) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 5) menghormati hak asasi manusia Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) commit Republik to user Indonesia, disebutkan bahwa tentang Kepolisian Negara



dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk melakukan beberapa hal: 1) melakukan

penangkapan,

penahanan,

penggeledahan,

dan

penyitaan; 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 8) mengadakan penghentian penyidikan; 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. h. Syarat Penyidikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan haruslah bertanggung commit to user



jawab. Penyelidikan dan penyidikan dianggap bertanggung jawab jika telah memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) Menghormati hak asasi manusia. i. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan Menurut M. Yahya Harahap, pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Ada kalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab (M. Yahya Harahap, 2001:134).

3. Tinjauan Tentang Tersangka a. Pengertian Tersangka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981) dibedakan mengenai pengertian istilah “tersangka” dan “terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Terdakwa adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” dan “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.” commit to user



b. Hak-hak Tersangka Menurut Lilik Mulyadi, “KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, yaitu: 1) Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP). 2) Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP). 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP). 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP). 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). 6) Hak untuk memillih penasehat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP. 7) Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP). 8) Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP). 9) Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah

dengan

tersangka/terdakwa

apabila

ditahan

untuk

memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai maksud di atas (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP). commit to user



10) Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP) 11) Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP). 12) Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan (Pasal 63 KUHAP). 13) Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP). 14) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP). 15) Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). 16) Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP). 17) Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). 18) Hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, dan melakukan peninjauan kembali (Pasal 67 jo. Pasal 233, Pasal 244, dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).” (Lilik Mulyadi, 2007: 50). Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, ada suatu hak terdakwa yang sangat prinsipil sekali guna suatu pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan yang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut : “Pihak yang mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan user mengadili perkaranya. Putusan terhadap seorang hakimcommit yang toakan



mengenai hal tersebut dilakukan oleh pengadilan.” (Ignatius Ridwan Widyadharma, 2000: 77).

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana

Laporan/Pengaduan tindak pidana

Polisi (Kepolisian Resor Sragen) Penyelidikan

(saksi)

Penyidikan

Keterangan

Penahanan

Tersangka

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan : Tindak pidana yang terjadi jika dilakukan pengaduan kepada pihak Kepolisian Resor Sragen (penyidik) maka akan diadakan proses hukum pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Pengumpulan alat-alat bukti yang dilakukan dimaksudkan untuk membuat jelas pemeriksaan selanjutnya, yang mana alat bukti tersebut merupakan keterangan awal sebagai proses penyelidikan. commit to user proses penyidikan oleh pihak Pada proses selanjutnya maka akan dilakukan



Kepolisian Resor Sragen terhadap alat bukti terkait. Tahap selanjutnya adalah penyidikan yang dilakukan terhadap saksi. Peranan saksi adalah sebagai bukti nyata dan hidup yang tahu atau terkait dengan tindak pidana tersebut. Dalam proses penyidikan, bukti dari saksi diperlukan untuk memperjelas keterangan tindak pidana yang terjadi. Proses penyidikan dilakukan untuk menemukan pelaku atau tersangka tindak pidana. Keterangan dari saksi di dalam proses penyidikan terkadang malah merupakan suatu kejelasan bahwa tersangka yang dicari adalah saksi itu sendiri. Kejadian tersebut merupakan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka. Setelah ditemukan tersangka tindak pidana tersebut, maka akan dilakukan penahanan terhadap tersangka.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Peningkatan Status Saksi Menjadi Tersangka Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Sragen dengan Ketentuan KUHAP 1. Deskripsi Kasus Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang ditemukan serta fakta-fakta yang ditemukan pada tanggal 13 Oktober 2004, 24 Februari 2005, 13 April 2005, 09 Juli 2005. (sesuai dengan pembukuan kasir RSUI YAKSSI). Sdr SUDARMAN, SE Bin PAWIRO SEMITO

(alm)

PENGELOLA

(Jabatan RSUI

sebagai

YAKSSI,

PENGAWAS

WADIR

DI YAYASAN,

ADMINISTRASI

DAN

KEUANGAN DI RSUI YAKSSI) di RSUI YAKSSI Gemolong yang beralamat di Jln Raya Solo-Purwodadi km. 20 Kec. Gemolong Kab. Sragen, sdr SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm) telah memerintahkan (Sdr. WILIS WULANDARI, Sdri SARI ASTUTI, SE) jabatan sebagai kasir untuk memberikan uang honor atau akomodasi dan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada Sdr SLAMET SUKARDI ALBARQY dan Sdri Ny. MUFLIKUN (Sdri. NURHAYATI) sebesar uang honor Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang THR Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang honor atau akomodasi dan THR yang diberikan kepada sdr SLAMET SUKARDI ALBARQY dan sdri Ny. MUFLIKUN (Sdri. NURHAYATI) tersebut, diambil dari kasir (uang kas milik RSUI YAKSSI). Setelah menerima perintah dari Sdr SUDARMAN, kasir yang piket saat itu mengambilkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) beserta kwitansi yang kemudian disampaikan kepada Sdr SUMARDI, ST (sudah mengetahui dan sudah dihubungi oleh Sdr SUDARMAN untuk menyampaikan uang honor atau Akomodasi dan THR kepada sdr SLAMET SUKARDI ALBARQY dan sdri Ny. MUFLIKUN (Sdri commit to user NURHAYATI) untuk diberikan kepada sdr SLAMET SUKARDI

27



ALBARQY dan sdri Ny. MUFLIKUN (Sdri NURHAYATI) sesuai dengan perintah sdr SUDARMAN Bin SEMITO (alm) ). Kemudian oleh sdr SUMARDI ST, setelah uang diserahkan kepada sdr SLAMET SUKARDI ALBARQY dan kwitansi sudah bertanda tangan atas nama SLAMET SUKARDI ALBARQY, kwitansi tersebut dikembalikan lagi oleh sdr SUMARDI, ST kepada kasir yang piket saat itu. Atau, Pada tahun 1999 s/d 2007 di RSUI YAKSSI GEMOLONG, Jl. Solo-Purwodadi km 20 Gemolong Sragen, diduga telah terjadi Tindak Pidana penggelapan uang hasil usaha RSUI YAKSSI sebesar Rp. 4.472.953.804,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah) sesuai dengan hasil audit dari Bawasda kab. Sragen, selaku team auditor yang ditunjuk oleh sdr. KH. SLAMET AL BARQY selaku ketua yayasan YAKSSI Gemolong yang diduga dilakukan oleh sdr. Drs. SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm) selaku (Pengawas yayasan, pengelola RSUI YAKSSI Gemolong dan Wadir Administrasi dan Keuangan RSUI YAKSSI Gemolong), Kab. Sragen. Namun berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bawasda Sragen dan RSI YAKSSI melalui auditor HLB HADORI & Rekan terhadap kas atau bank ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan input data yang berasal dari rekening bank yang menyebabkan Bawasda kurang mencatat penerimaan dan pengeluaran di RSUI YAKSSI. Sehingga RSUI YAKSSI masih memiliki keuntungan. a. Berdasarkan perhitungan laba rugi atau ekuitas RSUI YAKSSI memiliki kekayaan Rp. 3.016.171.564,00 (Tiga milyar enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Kekayaan tersebut yang merupakan ; 1) Saldo laba akhir Rp. 2.154.420.633,00 (Dua milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) commit to user



2) Kewajiban lancar Rp. 825.995.929,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) 3) Jumlah modal Rp. 35.755.000,00 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) b. Berdasarkan perhitungan AKTIVA RSUI YAKSSI memiliki kekayaan Rp. 3.016.171.564,00 (Tiga milyar enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). 1) Kekayaan tersebut yang dapat diwujudkan dengan uang sebesar Rp. 394.621.030,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh rupiah) a) Disimpan di brangkas kas RSUI YAKSSI sejumlah Rp. 34.125.672,00 (Tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) b) Disimpan di Bank BPD Jateng dengan No. Rek. 1.063.00044.1 sejumlah Rp. 290.592.128,00 (Dua ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) c) Disimpan di Bank BPD Jateng dengan No. Rek. 3.063.05609.7 sejumlah Rp. 69.903.230,00 (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) 2) Sedangkan untuk sisanya atau jumlah aktiva tetap berwujud Rp. 2.136.853.737,00 (Dua milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) berwujud harta tak gerak, persediaan, piutang dan harta lain-lain contoh bangunan yang belum jadi atau proses pembangunan. Tetapi penyimpanan di bank tersebut atas nama sdr SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm), karena menurut sdr SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm), RSUI YAKSSI tersebut adalah miliknya sehingga uang hasil dari RSUI YAKSSI juga miliknya commit user dan sdr SUDARMAN BintoPAWIRO SEMITO (alm) tidak pernah



melaporkan semua kegiatan dan hasil daripada usaha RSUI YAKSSI baik dalam segi kebijakan dan penggunaan keuangan maupun kegiatan operasional RSUI YAKSSI dilakukan tanpa seijin oleh Ketua Yayasan yaitu sdr SLAMET SUKARDI ALBARQY.

2. Identitas Tersangka a. Nama

: Drs. Sudarman Bin Pawiro Semito (Alm)

b. Tempat, tanggal lahir

: Sragen, 15 Januari 1961

c. Agama

: Islam

d. Pekerjaan

: Swasta (Pengelola RSUI YAKSSI Gemolong)

e. Pendidikan terakhir

: S1

f. Alamat

: Dusun Sidomulyo Rt/Rw. 01/01, Ds. Ngembat padas, Kec. Gemolong, Kab. Sragen

3. Pasal yang Disangkakan a. Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP b. Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 70 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN sebagimana diubah dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN

4. Diketahuinya adanya tindak pidana Berawal atas dasar Laporan Hasil Audit RSUI YAKSSI Gemolong Sragen dari Bawasda Sragen No. 790/344/29/2008, tanggal 05 Maret 2008 yang kemudian oleh Slamet Sukardi AL Barqy dilaporkan kepada polisi, kemudia polisi membuat Laporan Polisi tertanggal 08 September 2008 dengan No. Pol. : LP/165/IX/2008/Reskrim. commit to user



5. Langkah Penyidikan a. Penanganan TKP Tidak dilakukan penanganan TKP. b. Pemanggilan 1) Dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 409 / IX / 2008 / Reskrim tanggal 04 September 2008 dan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 750 / XII / 2011 / Reskrim tanggal 19 Desember 2011, telah di panggil saksi Sdr. SLAMET SUKARDI ALBARQY dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 08 September 2008, tanggal 22 Desember 2011, tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 17 Februari 2012. 2) Dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 475 / IX / 2008 / Reskrim tanggal 19 September 2008 dan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 584 / XII / 2008 / Reskrim tanggal 10 Desember 2008, dan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 06 / I / 2010 / Reskrim tanggal 06 Januari 2010 telah di panggil saksi Sdr. AGUS SUBROTO NUGROHO, SE dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 19 September 2008, 15 Desember 2008 dan tanggal 12 Januari 2010. 3) Dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 474 / IX / 2008 / Reskrim tanggal 19 September 2008 dan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 583 / XII / 2008 / Reskrim tanggal 10 Desember 2008, dan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 07 / I / 2010 / Reskrim tanggal 06 Januari 2010 telah di panggil saksi Sdr. JAUHAR ANWARI, SE, Akt dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 19 September 2008, 15 Desember 2008, tanggal 12 Januari 2010 dan 17 Februari 2012. 4) Dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 476 / IX / 2008 / Reskrim tanggal 20 September 2008 dan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 754 / XII / 2011 / Reskrim tanggal 19 Desember user Sdr. MARYADI dan yang 2011, telah di commit panggilto saksi



bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 23 September 2008 dan tanggal 27 Desember 2011 serta tanggal 17 Februari 2012. 5) Dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 477 / IX / 2008 / Reskrim tanggal 20 September 2008 dan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 751 / XII / 2011 / Reskrim tanggal 19 Desember 2011, telah di panggil saksi Sdri. NURHAYATI dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 23 September 2008 dan tanggal 22 Desember 2011 serta tanggal 17 Februari 2012 6) Dengan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 753 / XII / 2011 / Reskrim tanggal 19 Desember 2011, telah di panggil saksi Sdr. ACHMARULHADI dan yang bersaogkutan datang dan telah diperiksa tanggal 23 Desember 2011 7) Dengan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 755 / XII / 2011 / Reskrim tanggal 19 Desember 2011, telah di panggil saksi Sdr. H. WIDODO dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 26 Desember 2011 8) Tanpa surat panggilan dan Dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 784 / XII / 2011 / Reskrim tanggal 19 Desember 2011 , telah di panggil saksi Sdri. SARI ASTUTI, SE dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 28 Oktober 2008 dan tanggal 31 Desember 2011 9) Dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 405 / X / 2008 / Reskrim tanggal 28 Oktober 2008, dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 785 / XII / 2011 / Reskrim tanggal 29 Desember 2011, dan dengan surat panggilan nomor surat : S.pgl / 44 / I / 2012 / Reskrim tanggal 25 Januari 2012 telah di panggil saksi Sdri. WILIS WULANDARI, dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 28 Oktober 2008, tanggal 31 Desember 2011 dan 28 Januari 2012 commit to user



10) Dengan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 43 / I / 2012 / Reskrim tanggal 25 Januari 2012, telah di panggil saksi Sdr. ATIK RUSIANTINI dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 28 Januari 2012 11) Dengan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 04 / XII / 2008 / Reskrim tanggal 1 Desember 2008, telah di panggil saksi Sdr. SUNAR, SH dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 08 Januari 2009 12) Dengan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 11 / I / 2012 / Reskrim tanggal 06 Januari 2012, telah di panggil saksi Sdr. SUMARDI, ST dan yang bersangkutan datang dan telah diperiksa tanggal 07 Januari 2012 13) Tanpa surat panggilan telah di periksa seorang saksi sdr ABDUL SALAM dan yang bersangkutan telah diperiksa pada tanggal 17 Februari 2012 14) Tanpa surat Panggilan telah di periksa seorang saksi sdr ERET HARTANTO, SH.SPN dan yang bersangkutan telah di periksa pada tanggal 07 Februari 2012 dan 18 Februari 2012 15) Tanpa surat panggilan telah di periksa seorang saksi sdr AGUS SUBARKAT dan yang bersangkutan telah di periksa pada tanggal 9 Februari 2012 16) Tanpa surat panggilan telah di periksa ahli sdri Hj. NUNIK ISDIWATI dan yang bersangkutan telah di periksa tanggal 1 Oktober 2008 dan tanggal 04 Februari 2012. 17) Tanpa surat panggilan telah di periksa ahli sdr WIBAWA, BSc dan yang bersangkutan telah di periksa tanggal 1 Oktober 2008 dan tanggal 03 Februari 2012. 18) Dengan Surat panggilan Nomor Surat : S.pgl / 78 / II / 2012 / Reskrim tanggal 06 Februari 2012,di panggil Tersangka Sdr. Drs. SUDARMAN, SE dan yang bersangkutan datang dan telah commit to user diperiksa tanggal 09 Februari 2012.



c. Penangkapan Tidak dilakukan penangkapan. d. Penahanan Tidak di lakukan penahanan. e. Penggeledahan Tidak dilakukan Penggeledahan. f. Penyitaan 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 151 / IX / 2009 / Reskrim, tanggal 15 September 2008 Telah dilakukan penyitaaan terhadap barang bukti berupa : 

1 ( satu ) lembar surat Penunjukan Drs. SUDARMAN sebagai diraktur administrasi dan Keuangan RS. Islam YAKSSI Gemolong ( Penanggung jawab Operasional RS Islam Gemolong, Sragen ) Tanggal 25 Oktober 1999.

Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan. 2) Dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 04 / I / 2012 / Reskrim, Tanggal 10 Januari 2012. telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 ( Satu ) kwitansi uang muka pembelian kendaraan, tertanggal 11 Agustus 2000 yang tertera tanda tangan Bp. SUDARMAN senilai Rp 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah). 1 ( Satu ) kwitansi tambahan uang muka pembelian kendaraan, tertanggal 12 Agustus 2000 yang tertera tanda tangan Bp. SUDARMAN senilai Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ). 6 ( Enam ) tanda terima cicilan sepeda motor Suzuki RC 100 dari Drs. SUDARMAN. 5 ( Lima ) Buku kas harian masuk – keluar RSUI YAKSSI Gemolong terdiri dari : (1) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 23 Sep 2004 s / d commit to user 14 Des 2004,



(2) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 14 Des 2004 s / d 14 Mar 2005, (3) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 15 Mar 2005 s / d 09 Jun 2005, (4) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 10 Jun 2005 s / d 23 Okt 2005, (5) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 24 Okt 2005 s / d 31 Des 2005. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan 3) Dengan surat perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 118 / VI / 2008 / Reskrim, tanggal 24 Juni 2008, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : a) 1 ( satu ) lembar Kwitansi penerimaan uang atas nama KH. SLAMET SUKARDI ALBARQY tanggal 10 Oktober 2005. b) 2 ( dua ) lembar Kwitansi penerimaan uang atas nama KH. SLAMET SUKARDI ALBARQY tanggal 01 Nopember 2005. Dan telah di buatkan berita acara penyitaan. Untuk barang bukti pada point ( C ) melekat pada berkas perkara Nomor : BP / 300 / XII / 2011 / reskrim, tanggal 25 Desember 2011

dengan

tersangka

atas

nama

SUMARDI,

ST

Bin

SISWODIHARJO. 4) Dengan Surat Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 10 / I / 2012 / Reskrim, tanggal 27 Januari 2012. telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa :  1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Warna Hijau, Merek Suzuki, Type Tornado-GX/RC100 S, tahun 1999 dengan No Rangka MHDRC100NXJ245796,

DAN

Nomor

Mesin

:

E108ID245692. dengan Plat nomor AD-3763-DP. Atas nama pemilik Untung Triyanto yang ber alamat Kramat Rt.03/05, Kemiri,KBK Kramat Karangayar. Berikut STNK dan BPKB to user dengan Nomorcommit 8886265



Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan. 5) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 14 / II / 2012 / Reskrim tanggal 04 Februari 2012. telah dilakukan penyitaan berupa : a) 1 (satu) lembar Neraca RSI YAKSSI Sragen tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, b) 1 (satu) lembar Neraca RSI YAKSSI Sragen tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, c) 1 (satu) lembar Neraca RSI YAKSSI Sragen tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, d) 1 (satu) lembar Neraca RSI YAKSSI Sragen tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan. Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan. 6) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 15 / II / 2012 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2012. telah di lakukan Penyitaan berupa : a) 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 Rumah Sakit Islam YAKSSI Gemolong Sragen Nomor : 036 / HR – 4100 / LP / IX / 2005 tanggal 28 September 2005 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, b) 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 Rumah Sakit Islam YAKSSI Gemolong Sragen Nomor : 034 / HR – 4100 / LP / VIII / 2007 commit to user



tanggal 24 Agustus 2007 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, c) 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Rumah Sakit Islam YAKSSI Gemolong Sragen Nomor : 035 / HR – 4100 / LP / IX / 2007 tanggal 17 September 2007 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan 7) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 15.a / II / 2012 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2012. dan Surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 20 / II / 2012 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2012 telah di lakukan Penyitaan berupa : a) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja tentang Audit Atas Laporan Keuangan Yayasan Kesehatan dan Sosial Syarekat Islam (YAKSSI) tahun 2004 dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2000, 2001, 2002 dan 2003, dengan Nomor : 019 / HR – 4100 / SPK / V / 2005, tertanggal 18 Mei 2005. b) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja tentang Audit Atas Laporan Keuangan Rumah sakit Islam (YAKSSI) Gemolong Sragen Tahun Buku 2005 dan 2006, dengan Nomor : 016.A / HR – 4100 / SPK / VII / 2007, tertanggal 2 Juli 2007. Dan telah di bautkan Berita Acara Penyitaan 8) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 16 / II / 2012 / Reskrim, tanggal 06 Februari 2012. telah di lakukan Penyitaan berupa : a) 1 (satu) bendel Foto copy Akta Notaris Nomor 002 tanggal 17 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta H. ANWAR DJONONUROGO, SH, yang sudah di legallisir. commit to user



b) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 05 / 2007 tanggal 05 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT ERET HARTANTO, SH kota Surakarta. Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan. 9) Dengan Surat Perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 25 / II / 2012 / Reskrim, Tanggal 17 Februari 2012. telah dilakukan penyitaan berupa : a) 12 ( dua belas ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu ) dengan nomor seri GBB610753, PAJ344173, CAA509210,

CAG174127,

PAR655014,

EAP995258,

QBU866354,

BCO254356,

GAP864997,

HAC768512,

LAE677821, HAL998167 b) 1 ( satu ) lembar Kwitansi warna putih bertuliskan Rumah Sakit Umum Islam “ YAKSSI “ Gemolong tertanggal ; Gemolong, 16 Mar 2007 dengan tulisan nominal uang sebesar Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu rupaiah ) guna membayar akomodasi yayasan. c) 1 ( satu ) buah amplop warna coklat dengan tulisan kop Rumah Sakit Umum Islam “ YAKSSI “ Gemolong d) 1 ( satu ) bendel Laporan Operasional AuditRumah Sakit Umum Islam YAKSSI Gemolong Sragen mulai agustus tahun 1999 sampai dengan Desember tahun 2007 oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sragen dengan Nomor : 790/344/29/2008, tertanggal 05 Maret 2008 Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan 10) Dengan Surat Perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 28 / II / 2012 / Reskrim, Tanggal 21 Februari 2012. telah dilakukan penyitaan berupa : 2 ( dua ) bendel Pendirian Operasional dan Permasalahan RSI YAKSSI Gemolong. commit user Penyitaan. Dan telah dibuatkan BeritatoAcara



11) Dengan surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 29 / II / 2012 / Reskrim, tanggal 23 Februari 2012 telah di lakukan penyitaan berupa : a) 1 ( satu ) buah buku ber warna coklat yang bertuliskan gaji tukang bulan juni 1999 b) 1 ( satu ) buah buku ber warna Batik biru yang bertuliskan B.G Tukang 1999 c) 1 ( satu ) buah buku Folio ber warna Biru yang bertuliskan Modal dasar Buku Transaksi 1999 d) 1 ( satu ) buah buku Folio ber warna Biru yang bertuliskan Pemasukan 1 Nop 99 s/d 24/AP 00 e) 1 ( satu ) buah buku Folio ber warna coklat yang bertuliskan Buku I Agustus 09 s/d Desember 09 f) 1 ( satu ) buah Foto kopi buku sampul plastik warna Ungu bertuliskan masuk /keluar 1 jan 00 s/d 24/Apr 00 g) 1 ( satu ) buah Foto kopi buku sampul plastik warna Ungu yang bertuliskan kas masuk & Keluar 24 april 2000 s/d 17 Nop 2000 h) 1 ( satu ) buah buku Folio warna Hijau motif Hitam bertuliskan buku kas masuk / keluar RSI YAKSSI 17-11-00 s/d 12-09-01. i) 1 ( satu ) buah buku Folio warna Biru Batik bertuliskan kas masuk keluar 13-09-2001 s/d 30-06-2002 j) 1 ( satu ) buah buku masuk – keluar RSI YAKSSI 1 Juli 2002 s/d 16 Nop 2002 warna batik merah putih. k) 1 ( satu ) buah buku Folio warna batik biru kuning merah bertuliskan buku masuk keluar RSI YAKSSI 17 Nov 2002 - 23 maret 2003 l) 1 ( satu ) buah buku Folio warna batik biru kuning merah bertuliskan kas Masuk keluar 24 maret 2003 s/d 31 – 07-03 m) 1 ( satu ) buah buku Folio warna kuning bertuliskan kas masuk /keluar 1 Agts 03 s/d 9 -03 04 commit to user



n) 1 ( satu ) buah buku Folio warna hijau bertuliskan kas Masuk / Keluar Kasir 10 maret 04 s/d 22 – 09 - 04 Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan g. Keterangan Saksi (Resume) 1) Saksi KH. SLAMET AL BARQY Bin DARMO SEMITO (alm) memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Ketua Badan Pembina YAKSSI. Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1999 sampai dengan 2007 di RSUI YAKSSI Gemolong, yang beralamat di Jln Raya Solo-Purwodadi Km 20 Gemolong, Sragen. Drs SUDARMAN telah melakukan penggelapan uang hasil usaha Yakssi Gemolong sebesar Rp. 4.427.953.804,00 (empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah), atas dasar laporan hasil audit RSUI YAKSSI Gemolong Sragen dari Bawasda Sragen No. 790/344/29/2008, tanggal 05 Maret 2008. 2) Saksi AGUS BROTO NUGROHO, SE memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Pegawai Bawasda Kab. Sragen bahwa pada saat melakukan audit, saksi menerangkan bahwa ada perbedaan anatara pembukuan RSUI YAKSSI dengan hasil audit baik saldo kas maupun saldo bank sebesar Rp. 4.427.953.804,00, bentuk perbedaannya adalah antara saldo akhir secara akumulasi dari tahun 1999 sampai dengan 2007 oleh RSUI YAKSSI Gemolong dengan hasil akhir audit Bawasda Sragen yang dilakukan saksi terhadap keuangan RSUI YAKSSI Gemolong Sragen dari tahun 1999 sampai dengan 2007. 3) Saksi JAUHAR ANWARI, SE, Akt memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Pegawai Kontrak Bawasda Kab. Sragen bahwa yang melakukan perbuatan sehingga RSUI YAKSSI Gemolong dirugikan adalah Pengelola RSUI YAKSSI Gemolong Sragen yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr to user SUDARMAN.dan commit perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sdr



SUDARMAN selaku pengelola RSUI YAKSSI tidak melakukan beberapa aspek diantaranya : a) Aspek legal/hukum atas pengelolaan RSUI YAKSSI b) Aspek komunikasi management atas pengelolaan RSUI YAKSSI c) Aspek pengendalian management atas peengelolaan RSUI YAKSSI d) Pengungkapan

atas

audit

operasional

RSUI

YAKSSI

Gemolong 4) Saksi MARYADI Bin MUHAMMAD memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah pembantu umum pada tahun 2007 dan pada 2008 menjabat sebagai Bendahara Yayasan RSUI YAKSSI Gemolong, saksi menerangkan bahwa selain dilakukan audit oleh Bawasda, Drs. SUDARMAN menunjuk Auditor Independent HADORI DAN REKAN dan laporan ditanda tangani oleh Drs. SUGIARTO M.Acc, MBA, Akt. Melakukan audit atas RSUI YAKSSI Gemolong. Saksi juga menerangkan bahwa selaku bendahara Yayasan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan RSUI YAKSSI Gemolong yaitu dalam hal penentuan upah atau gaji pegawai atau tenaga tidak tetap atau kotrak, Tunjangn keluarga, Tunjangan fungsional tenaga kesehatan dan Tunjangan Struktural di Lingkungan RSUI YAKSSI. 5) Saksi

NURHAYATI,

BA

Binti

DJAMHURI

memberikan

kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Anggota PemBina Yayasan Yakssi bahwa audit dari Bawasda Kab. Sragen dilakukan setelah ketua PemBina KH. SLAMET SUKARDI AL BARQY bertemu dengan Drs. SUDARMAN dihadapan Bupati Sragen dengan disaksikan oleh Camat Gemolong dan saksi menerangkan bahwa Drs. SUDARMAN pernah menunjuk tim audit Independent HADORI DAN REKAN untuk melakukan audit di RSUI YAKSSI commitaudit to user Gemolong dan Laporan tersebut ditanda tangani oleh Drs.



SUGIYARTO M.Acc, MBA. Akt. Saksi juga mengetahui bahwa Sdr. SLAMET SUKARDI ALBARQY menyerahkan amplop tertutup berwarna coklat kepada sdr MARYADI (selaku bendahara yayasan) yang kemudian saksi ketahui berisi uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). 6) Saksi ACHMARULHADI Bin MUH BASRI (Alm) memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Sekretaris Yakssi bahwa saksi selaku sekretaris pengurus tidak mengetahui berapa besar uang kas RSUI YAKSSI karena tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban dari pengelola RSUI YAKSSI. 7) Saksi H. WIDODO Bin DARMO SUKARTO (alm) memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah wakil bendahara Yayasan Yakssi dan untuk tugas tanggung jawab, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah diajak musyawarah maupun rapat mengenai perkembangan Yakssi, saksi juga mengetahui yang mengelola Bidang Usaha Yayasan yaitu RSUI YAKSSI adalah sdr SUDARMAN tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar kas yang dimiliki oleh RSUI YAKSSI. Karena saksi tidak pernah diajak musyawarah oleh bendahara maupun pihak RSUI YAKSSI dan saksi tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban keuangan dari RSUI YAKSSI. 8) Saksi SARI ASTUTI, SE memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah karyawan RSUI YAKSSI bahwa hasil catatan dan pembukuan laporan keuangan RSUI YAKSSI Gemolong dari tahun 2003 sampai dengan 2006 laba pendapatan RSUI YAKSSI sebesar Rp 2.154.420.633,00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ratus tiga puluh tiga rupiah) selaku kasir apabila setiap pengeluaran uang harus mendapat persetujuan Drs. SUDARMAN, termasuk segala pengeluaran yang bersifat operasional dari RSUI YAKSSI harus ada persetujuan Drs. commit to user SUDARMAN dengan cara setiap dari pengeluaran dicatat dan



dilaporkan

seluruh

laporan

adalah

tanggung

jawab

Drs.

SUDARMAN selaku pengelola RSUI YAKSSI Gemolong. Saksi juga membenarkan bahwa hasil audit dari HLB HADORI & REKAN diketahui bahwa laba akhir tahun 1999 sampai dengan 2006 sebesar Rp 2.154.420.633,00 (Dua milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dan hasil dari Bawasda Sragen jumlah kas dari tahun 1999 sampai dengan 2006 sebesar Rp 4.427.953.804,00 (empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah). 9) Saksi

WILIS

WULANDARI

Binti

JUMADI

memberikan

kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah kasir RSUI YAKSSI bahwa saksi pernah mambuat, menulis dan mengeluarkan honor beserta kwitansinya kepada Sdr. KH. SLAMET SUKARDI ALBARQY sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Sdr. SUMARDI dibagian umum dan DUL SALAM dibagian cleaning service dan saksi yang menerima pengembalian kwitansi honor yang diberikan kepada Sdr. SLAMET SUKARDI ALBARQY yang sudah ditandatangani KH. SLAMET SUKARDI ALBARQY. Dimana uang yang diberikan kepada Sdr. SLamet ALBARQY tersebut diambilkan dari uang kas RSUI YAKSSI atas perintah Sdr. SUDARMAN selaku Wakil direktur administrasi. 10) Saksi ATIK RUSIANTINI Binti JOKO SANTOSO memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah karyawan RSUI YAKSSI Gemolong dibagian kasir, saksi menerangkan bahwa yang mempunyai kewenangan terhadap keuangan RSUI YAKSSI adalah Sdr SUDARAMAN. Saksi juga menjelaskan bahwa sakasi pernah mengeluarkan uang honor untuk sdr SLAMET SUKARDI ALBAQRY, pengeluaran uang angsuran untuk sepeda motor commit to kwitansi user dengan mengeluarkan bukti sebanyak 7 kwitansi. Snilai



Rp 7.837.100,00 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) namun saksi hanya mengeluarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2000 dan 12 Agustus 2000 sebanyak Rp 3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya petuga piket yang terakhir saat itu dan yang memerintah saksi adalah sdr SUDARMAN (dalam bentuk perintah lesan) dan untuk setiap pengeluaran uang pasti dibuatkan kwitansi. 11) Saksi SUNAR, SE memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Kepala Bawasda Sragen. Saksi menerangkan bahwa kesimpulan dari operasional audit yang dilakukan oleh Bawasda Sragen adalah adanya penyimpangan managemen dan bentuk penyimpangannya adalah sebagai berikut: tidak adanya pertanggung jawaban keuangan dari tahun 1999 sampai dengan 2007, lemahnya pengendalian internal, ttidak pernah dilakukan pencocokan dalam buku kas dengan kas secara fisik, kontrol kas juga lemah artinya saldo fisik kas tidak pernah dilakukan pencocokan dengan buku kas umum dan adanya transaksi internal yang tidak independent. 12) Saksi

SUMARDI,

ST

Bin

SISWODIHARJO

memberikan

kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah karyawan RSUI YAKSSI. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendapatkan perintah dari Sdr SUDARMAN selaku pengelola RSUI YAKSSI untuk mengantarkan atau memberikan uang honor kepada Sdr SLAMET SUKADI ALBARQY dengan bukti penerimaan adalah kwitansi. 13) Saksi ABDUL SALAM als KUNCUNG Bin SUTRISNO memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah karyawan RSUI YAKSSI (cleaning service). Saksi menerangkan bahwa saksi langsung mengambil amplop tersebut dari kasir dan saksi langsung mengantarkannya kepada saudara SLAMET commit to user



SUKARDI ALBARQY , akan tetapi pada saat itu ada tamu sehingga diserahkan amplop itu malam harinya. 14) Saksi ERET HARTANTO, SH. Spn Bin CIPTO PRANOTO (alm) memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Notaris. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melagalisir atau mengesahkan Foto Copy 1 (satu) bendel Akta Notaris yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah H. ANWAR DJONONUROGO, SH dengan Nomor 002 tanggal 15 juli 1999 pada tanggal 07 Februari 2012. 15) Saksi AGUS SUBARKAT Bin SUPARDI memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah karyawan RSUI YAKSSI. Saksi menerangkan bahwa semua karyawan RSUI YAKSSI mendapatkan gaji dari RSUI YAKSSI melalui rekening bank BPD sedangkan yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan atau penanggung jawabnya adalah Sdr SUDARMAN selaku Wadir Administrasi

dan

Keuangan

dan

Sdr

SUDARMAN

juga

mendapatkan gaji namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya. h. Keterangan Ahli (Resume) 1) Keterangan Saksi Ahli Hj. Nunik ISDIWADI, SE Binti ISMADI (alm) memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Akuntan Publik di HLB HADORI & REKAN Jogjakarta. Saksi menerangkan bahwa RSUI YAKSSI Gemolong dalam pengeluaran dana atau masuknya dana dari hasil usaha mestinya tidak dilakukan oleh Sdr SUDARMAN selaku pengelola dan harusnya melalui mekanisme Pengurus dan mayoritas dalam pembelian barang-barang kebutuhan Rumah Sakit termasuk alat kesehatan dari pihak luar, dan cara pembeliannya dengan cara berhutang dan kontan. Saksi juga menerangkan bahwa pada akhir tahun 2006 RSUI YAKSSI memiliki keuntungan yang berujud uang Rp 394.621.030,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus to user dua puluh satu ribucommit tiga puluh rupiah). Uang tersebut disimpan di:



brangkas kas RSUI YAKSSI sejumlah Rp 34.125.672,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), di Bank BPD Jateng dengan no. Rek 1.063.00044.1 sejumlah Rp 290.592.128,00 (dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dan di Bank BPD Jateng dengan no. Rek 3.063.05609.7 sejumlah Rp 69.903.230,00 (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah). 2) Keterangan saksi ahli WIRABA, BSc Bin MUKHOROBIN memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana saksi adalah Akuntan Publik di HLB HADORI & REKAN Jogjakarta. Saksi menerangkan bahwa RSUI YAKSSI Gemolong dalam pengeluaran dana atau masuknya dana dari hasil usaha mestinya tidak dilakukan oleh Sdr SUDARMAN selaku pengelola dan harusnya melalui mekanisme Pengurus dan mayoritas dalam pembelian barangbarang kebutuhan Rumah Sakit termasuk alat kesehatan dari pihak luar, dan cara pembeliannya dengan cara berhutang dan kontan. Saksi juga menerangkan bahwa pada akhir tahun 2006 RSUI YAKSSI

memiliki

keuntungan

yang

berujud

uang

Rp

394.621.030,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh rupiah). Uang tersebut disimpan di: brangkas kas RSUI YAKSSI sejumlah Rp 34.125.672,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), di Bank BPD Jateng dengan no. Rek 1.063.00044.1 sejumlah Rp 290.592.128,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dan di Bank BPD Jateng dengan no. Rek 3.063.05609.7 sejumlah Rp 69.903.230,00 (enam puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah). commit to user



i. Keterangan Tersangka (Resume) 1) Tersangka Drs. SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (Alm) tetapi sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 09 September 2008, memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa saksi mengakui bahwa pemilik RSUI YAKSSI secara Administrasi adalah milik Yayasan tetapi di lapangan adalah milik saksi. Saksi membenarkan bahwa telah memberikan honor dan THR kepada sdr. SLAMET SUKARDI ALBARQY dan Ny. MUFLIKUN (sdri. NURHAYATI) sejak tahun 2001 sampai 2007 dengan total sebesar Rp. 64.050.000,00 (enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dan uang itu diambil dari uang kas RSUI YAKSSI yang terdapat di kasir. Saksi juga membenarkan bahwa juga memberikan sepeda motor RC 100 tahun 1999 warna hijau dengan No. Rangka: RC100N-245796,

No.

Mesin:

E109ID-245692

kepada

sdr

SLAMET SUKARDI ALBARQY. Pada intinya saksi mengakui telah menggunakan uang kas RSUI YAKSSI untuk pemberian honor, THR dan juga sepeda motor, namun saksi tidak merasa melakukan penggelapan terhadap kas RSUI YAKSSI karena tersangka mengaku sebagai pemilik dari RSUI YAKSSI dan merasa bahwa sejumlah uang yang telah digunakan merupakan uangnya. j. Barang Bukti 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 151 / IX / 2009 / Reskrim, tanggal 15 September 2008 Telah dilakukan penyitaaan terhadap barang bukti berupa : 

1 ( satu ) lembar surat Penunjukan Drs. SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO ( alm ) sebagai diraktur administrasi dan Keuangan RS. Islam YAKSSI Gemolong ( Penanggung jawab Operasional RS Islam Gemolong, Sragen ) Tanggal 25

Oktober 1999. commit userpenyitaan. Dan telah dibuatkan berita to acara



2) Dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 04 / I / 2012 / Reskrim, Tanggal 10 Januari 2012. telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : a) 1 ( Satu ) kwitansi uang muka pembelian kendaraan, tertanggal 11 Agustus 2000 yang tertera tanda tangan Bp. SUDARMAN senilai Rp 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah). b) 1 ( Satu ) kwitansi tambahan uang muka pembelian kendaraan, tertanggal 12 Agustus 2000 yang tertera tanda tangan Bp. SUDARMAN senilai Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ). c) 6 ( Enam ) tanda terima cicilan sepeda motor Suzuki RC 100 dari Drs. SUDARMAN. d) 5 ( Lima ) Buku kas harian masuk – keluar RSUI YAKSSI Gemolong terdiri dari : (1) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 23 Sep 2004 s / d 14 Des 2004, (2) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 14 Des 2004 s / d 14 Mar 2005, (3) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 15 Mar 2005 s / d 09 Jun 2005, (4) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 10 Jun 2005 s / d 23 Okt 2005, (5) Buku kas harian Masuk – Keluar tanggal 24 Okt 2005 s / d 31 Des 2005. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan 3) Dengan surat perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 118 / VI / 2008 / Reskrim, tanggal 24 Juni 2008, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : a) 1 ( satu ) lembar Kwitansi penerimaan uang atas nama KH. SLAMET SUKARDI ALBARQY tanggal 10 Oktober 2005. commit to user



b) 2 ( dua ) lembar Kwitansi penerimaan uang atas nama KH. SLAMET SUKARDI ALBARQY tanggal 01 Nopember 2005. Dan telah di buatkan berita acara penyitaan. Untuk barang bukti pada point ( C ) melekat pada berkas perkara Nomor : BP / 300 / XII / 2011 / reskrim, tanggal 25 Desember 2011

dengan

tersangka

atas

nama

SUMARDI,

ST

Bin

SISWODIHARJO. 4) Dengan Surat Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 118 / I / 2012 / Reskrim, tanggal 27 Januari 2012. telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa :  1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Warna Hijau, Merek Suzuki, Type Tornado-GX/RC100 S, tahun 1999 dengan No Rangka MHDRC100NXJ245796,

DAN

Nomor

Mesin

:

E108ID245692. dengan Plat nomor AD-3763-DP. Atas nama pemilik Untung Triyanto yang ber alamat Kramat Rt.03/05, Kemiri,KBK Kramat Karangayar. Berikut STNK dan BPKB dengan Nomor 8886265 Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan. 5) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 14 / II / 2012 / Reskrim tanggal 04 Februari 2012. telah dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) lembar Neraca RSI YAKSSI Sragen tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, 1 (satu) lembar Neraca RSI YAKSSI Sragen tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, 1 (satu) lembar Neraca RSI YAKSSI Sragen tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, commit to user



1 (satu) lembar Neraca RSI YAKSSI Sragen tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan. Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan. 6) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 15 / II / 2012 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2012. telah di lakukan Penyitaan berupa : 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 Rumah Sakit Islam YAKSSI Gemolong Sragen Nomor : 036 / HR – 4100 / LP / IX / 2005 tanggal 28 September 2005 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 Rumah Sakit Islam YAKSSI Gemolong Sragen Nomor : 034 / HR – 4100 / LP / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Rumah Sakit Islam YAKSSI Gemolong Sragen Nomor : 035 / HR – 4100 / LP / IX / 2007 tanggal 17 September 2007 yang dibuat Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan 7) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 15.a / II / 2012 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2012. telah di lakukan Penyitaan berupa : 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja tentang Audit Atas Laporan commitKesehatan to user Keuangan Yayasan dan Sosial Syarekat Islam



(YAKSSI) tahun 2004 dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2000, 2001, 2002 dan 2003, dengan Nomor : 019 / HR – 4100 / SPK / V / 2005, tertanggal 18 Mei 2005. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja tentang Audit Atas Laporan Keuangan Rumah sakit Islam (YAKSSI) Gemolong Sragen Tahun Buku 2005 dan 2006, dengan Nomor : 016.A / HR – 4100 / SPK / VII / 2007, tertanggal 2 Juli 2007. Dan telah di bautkan Berita Acara Penyitaan 8) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 16 / II / 2012 / Reskrim, tanggal 06 Februari 2012. telah di lakukan Penyitaan berupa : a) 1 (satu) bendel foto Copy Akta Notaris Nomor 002 tanggal 17 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta H. ANWAR DJONONUROGO, SH,yang telah di legallisir b) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 05 / 2007 tanggal 05 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT ERET HARTANTO, SH kota Surakarta. Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan. 9) Dengan Surat Perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 25 / II / 2012 / Reskrim, Tanggal 17 Februari 2012. telah dilakukan penyitaan berupa : a) 12 ( dua belas ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu ) dengan nomor seri GBB610753, PAJ344173, CAA509210,

CAG174127,

PAR655014,

EAP995258,

QBU866354,

BCO254356,

GAP864997,

HAC768512,

LAE677821, HAL998167 b) 1 ( satu ) lembar Kwitansi warna putih bertuliskan Rumah Sakit Umum Islam “ YAKSSI “ Gemolong tertanggal ; Gemolong, 16 Mar 2007 dengan tulisan nominal uang sebesar Rp. commit to user



600.000,00 ( enam ratus ribu rupaiah ) guna membayar akomodasi yayasan. c) 1 ( satu ) buah amplop warna coklat dengan tulisan kop Rumah Sakit Umum Islam “ YAKSSI “ Gemolong d) 1 ( satu ) bendel Laporan Operasional AuditRumah Sakit Umum Islam YAKSSI Gemolong Sragen mulai agustus tahun 1999 sampai dengan Desember tahun 2007 oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sragen dengan Nomor : 790/344/29/2008, tertanggal 05 Maret 2008 Dan telah dibuatkan Berita Acara Peyitaan 10) Dengan Surat Perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 28 / II / 2012 / Reskrim, Tanggal 21 Februari 2012. telah dilakukan penyitaan berupa : - 2 ( dua ) bendel Pendirian Operasional dan Permasalahan RSI YAKSSI Gemolong. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan 11) Dengan surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 29 / II / 2012 / Reskrim, tanggal 23 Februari 2012 telah di lakukan penyitaan berupa : a) 1 ( satu ) buah buku ber warna coklat yang bertuliskan gaji tukang bulan juni 1999 b) 1 ( satu ) buah buku ber warna Batik biru yang bertuliskan B.G Tukang 1999 c) 1 ( satu ) buah buku Folio ber warna Biru yang bertuliskan Modal dasar Buku Transaksi 1999 d) 1 ( satu ) buah buku Folio ber warna Biru yang bertuliskan Pemasukan 1 Nop 99 s/d 24/AP 00 e) 1 ( satu ) buah buku Folio ber warna coklat yang bertuliskan Buku I Agustus 09 s/d Desember 09 f) 1 ( satu ) buah Foto kopi buku sampul plastik warna Ungu commit to user bertuliskan masuk /keluar 1 jan 00 s/d 24/Apr 00



g) 1 ( satu ) buah Foto kopi buku sampul plastik warna Ungu yang bertuliskan kas masuk & Keluar 24 april 2000 s/d 17 Nop 2000 h) 1 ( satu ) buah buku Folio warna Hijau motif Hitam bertuliskan buku kas masuk / keluar RSI YAKSSI 17-11-00 s/d 12-09-01. i) 1 ( satu ) buah buku Folio warna Biru Batik bertuliskan kas masuk keluar 13-09-2001 s/d 30-06-2002 j) 1 ( satu ) buah buku masuk – keluar RSI YAKSSI 1 Juli 2002 s/d 16 Nop 2002 warna batik merah putih. k) 1 ( satu ) buah buku Folio warna batik biru kuning merah bertuliskan buku masuk keluar RSI YAKSSI 17 Nov 2002 - 23 maret 2003 l) 1 ( satu ) buah buku Folio warna batik biru kuning merah bertuliskan kas Masuk keluar 24 maret 2003 s/d 31 – 07-03 m) 1 ( satu ) buah buku Folio warna kuning bertuliskan kas masuk /keluar 1 Agts 03 s/d 9 -03 04 n) 1 ( satu ) buah buku Folio warna hijau bertuliskan kas Masuk / Keluar Kasir 10 maret 04 s/d 22 – 09 - 04

6. Pembahasan Penyidikan adalah suatu bentuk usaha untuk membuat jadi terang atau membuat jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi. Usaha ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran materiil atau kebenaran yang sesuai dengan fakta sesungguhnya. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidikan dapat dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia maupun oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Moeljatno, adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat fomil) dan bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil) (Sudarto, 1990: 43). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila tindakan to user hukum. tersebut termasuk tindakancommit yang melawan



Peningkatan status dari saksi menjadi tersangka memang kadang terjadi di dalam proses penyidikan. Hal tersebut terjadi karena keyakinan penyidik menjadi kuat berdasarkan keterangan yang ada dan keterangan tersebut mendukung. Wewenang dalam menentukan seseorang menjadi saksi maupun tersangka adalah oleh penyidik baik itu atas petunjuk dari penuntut umum maupun atas hasil penyidikan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Abdul Basir, SH. MH., pada tanggal 2 Mei 2012 meskipun sdr SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm) sebagai terlapor, penyidik tetap memanggilnya sebagai saksi, dengan alasan belum ada bukti-bukti yang mengarahkan saksi sdr SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm) sebagai tersangka. Hal ini dilakukan karena aparat kepolisian tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menetapkan apakah sdr SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm) akan dijadikan tersangka atau saksi. Penggambaran peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam kasus tersebut akhirnya ditemukan titik terang, di mana akhirnya diketahui yang

melakukan

tindak

pidana

penggelapan

adalah

saksi

sdr

SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm), dengan terpenuhinya unsurunsur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu: „Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu‟

Setelah unsur-unsur tindak pidana penggelapan oleh saksi sdr SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm) dipenuhi, maka terhadap saksi sdr SUDARMAN Bin PAWIRO SEMITO (alm) ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan lagi sebagai tersangka. Setelah unsur-unsur tindak pidana penggelapan oleh „saksi‟ telah dipenuhi, maka „saksi‟ tersebut mengalami peningkatan status menjadi tersangka dan dilakukan pemeriksaan ulang sebagai tersangka.Untuk mengungkap secara to user hukum tentang benarkah commit telah terjadi tindak pidana dalam contoh kasus



pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya tentunya pihak penyidik tidak akan kesulitan mengidentifikasikan barang bukti yang salah satunya atau beberapa dapat dijadikan alat bukti yang selanjutnya akan diperiksa di sidang, pengadilan (Hotman Siahaan, 2010: 2). Dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Abdul Basir, SH. MH., pada tanggal 2 Mei 2012, dapat disimpulkan bahwa peningkatan status saksi menjadi tersangka dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Diterimanya laporan tentang adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi; b. Mengumpulkan alat bukti yang sesuai dengan uraian dari Pasal 184 KUHAP; c. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi oleh penyidik; d. Pemeriksaan yang dilakukan dengan status masih sebagai saksi, kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, ia mengalami peningkatan status menjadi tersangka; e. Seseorang yang oleh penyidik dijadikan sebagai seorang saksi, tetapi kemudian diberi petunjuk oleh penuntut umum untuk dijadikan sebagai seorang tersangka; f. Tersangka tersebut kemudian akan dijadikan saksi lagi untuk tersangka lainnya. Peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan yang mana seorang tersangka dipanggil dahulu sebagai seorang saksi memang diakui oleh penyidik seringkali dilakukan terutama pada kasus-kasus penggelapan atau penipuan. Keterangan dari saksi adalah tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri atau ia alami sendiri. Adapun syarat alat bukti keterangan saksi adalah sebagai berikut : a. Dinyatakan di sidang pengadilan; b. Sebelum memberi keterangan wajib bersumpah atau berjanji; c. Tentang yang ia lihat, dengar atau alami sendiri; d. Dalam bahasa Indonesia; commit to user e. Jawaban diberikan dalam keadaan bebas/pernyataan tidak menjerat.



Menjadi seorang saksi adalah kewajiban hukum karena sesuai dengan Pasal 224 KUHAP dikatakan bahwa, “menolak menjadi saksi di Pengadilan Negeri tanpa alasan yang sah dapat dituntut pidana”. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi wajib datang dan apabila ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyelidik “untuk dibawa” kepadanya, sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Apabila seorang saksi tidak dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar, penyidik akan datang ke tempat kediamannya. Menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP, keterangan dari tersangka ataupun saksi yang diberikan kepada penyidik harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Karena tersangka dan atau saksi wajib memperoleh perlindungan hak asasi. Satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis) yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Seorang saksi adalah bukti hidup yang sangat membantu dalam proses penyidikan. Nilai dari keterangan saksi sebagai alat bukti adalah sebagai berikut: Alat Bukti Keterangan Saksi a. Apabila keterangan saksi memenuhi semua persyaratan Undangundang. b. Alat Bukti Petunjuk 1) Saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan tidak disumpah atau berjanji (karena alasan yang sah), keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah atau diberjanji. 2) Saksi tidak hadir di sidang pengadilan, keterangannya dalam BAP penyidikan diberikan tidak di bawah sumpah atau janji, dibacakan di sidang pengadilan bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain.

commit to user



c. Nilainya Sama Dengan Keterangan Saksi Saksi tidak hadir di sidang pengadilan, keterangannya dalam BAP telah diberikan di bawah sumpah atau janji, dibacakan di sidang pengadilan. d. Sekedar Menambah Keyakinan Hakim (Bukan Alat Bukti) Saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan tidak mau bersumpah atau berjanji sekalipun telah disandera di Rumah Tahanan, namun keterangannya bersesuaian dengan alat buktu yang lain. e. Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian 1) Keterangan sakasi yang diperoleh dari pengetahuan orang lain (Testimonium De Audito). 2) BAP saksi diberikan tidak di bawah sumpah atau janji dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (petunjuk) apabila keterangan saksi tersebut ada hubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu, keterangan ini disebut dengan keterangan berangkai (Ketting Bewijs). Cara menilai kebenaran keterangan saksi adalah dengan cara sebagai berikut: a. Bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain; b. Bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain; c. Alasan saksi untuk memberikan keterangan; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi. Biasanya setelah adanya Laporan Polisi, terlapor dipanggil dahulu sebagai seorang saksi dan kemudian dilihat apakah benar dia melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan tersebut atau tidak, baru setelah ditemukan kecocokan dengan Laporan Polisi tersebut dan telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) KUHAP, minimal 2 orang saksi serta 1 alat bukti lain, maka saksi tersebut akan dipanggil lagi sebagai tersangka. Cara tersebut to user bisa mendapatkan keterangan dilakukan adalah agar commit para penyidik



tersangka yang sebenar-benarnya. Sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, di mana saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing , bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Karena apabila tersangka tersebut dipanggil langsung sebagai seorang tersangka, biasanya ia akan cenderung memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak sebenarnya. Lain halnya apabila tersangka tersebut dipanggil dahulu sebagai seorang saksi, biasanya ia akan memberikan keterangan yang sejujurnya, apa adanya dan tidak berbelitbelit, kemudian keterangan tersebut akan dijadikan sebagai titik terang dalam proses penyelesaian perkara. Terkadang pemanggilan tersangka sebagai saksi terlebih dahulu dalam proses penyidikan dilakukan apabila alat bukti yang mendukung kurang dan agar si tersangka tidak melarikan diri. Dalam hal ini penyidik memandang bahwa pemanggilan terhadap seseorang sebagai saksi terlebih dahulu adalah sah dan boleh dilakukan, karena tidak ada pelarangan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ataupun pada aturan pelaksanaan lainnya. Sebenarnya dalam meningkatkan status saksi menjadi tersangka dapat dilakukan pada saat proses penyelidikan, tetapi hal itu jarang dilakukan karena anggaran yang dikeluarkan untuk memaksimalkan proses penyelidikan pasti akan banyak. Sehingga dalam meningkatkan status saksi menjadi tersangka dengan memanggil tersangka sebagai saksi terlebih dahulu seringkali dilakukan pada saat proses penyidikan, guna memperkecil anggaran penyelidikan. Adapun alasan penyidik menjadikan tersangka tersebut sebagai saksi terlebih dahulu baru kemudian mengalami peningkatan status menjadi tersangka adalah karena sebagai berikut: a. Masih adanya keragu-raguan dari penyidik terhadap kedudukan saksi tersebut dalam tindak pidana yang terjadi; commit to user



b. Agar tersangka yang sesungguhnya dapat terpancing untuk bersedia memberikan keterangan sejujurnya dan tidak berbelit-belit; c. Agar tersangka tidak melarikan diri dalam proses pemeriksaan; d. Menghindari adanya penghentian proses penyidikan karena bukti dari tersangka tidak mencukupi dan tersangka dianggap tidak bersalah. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa alasan dari penyidik menjadikan seorang tersangka menjadi saksi terlebih dahulu adalah sebagai berikut: a. Untuk mempermudah dalam proses pembuktian; b. Merupakan petunjuk dari penuntut umum; c. Adanya penafsiran bahwa saksi harus ada lebih dari satu. Penyidik adalah pihak yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Penyidik memiliki wewenang untuk menaikkan status seseorang dari saksi menjadi tersangka jika ia telah menemukan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Police are the “gatekeepers” into the criminal justice system: if police do not arrest, it is unlikely that an offender will enter the system and proceed to the courts, yang artinya adalah Polisi merupakan “penjaga gerbang” menuju ke sistem peradilan pidana: jika Polisi tidak menahannya, sepertinya tidak mungkin bagi pelanggarnya untuk masuk ke dalam sistem dan melanjutkan persidangan, intinya adalah Polisi adalah pihak yang memiliki wewenang untuk tetap melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu proses pemerikaan dengan alasan yang dimilikinya (Jennifer L. Hartman and Joanne Belknap, 2003: 350). Dalam meningkatkan status seseorang dari saksi menjadi tersangka tidak boleh hanya atas dasar keyakinan pribadi dari penyidik, namun harus didasarkan dari temuan alat bukti yang ada dan mengarahkan, dalam hal ini penyidik membutuhkan dua orang saksi dan satu alat bukti lain yang telah diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jika hal tersebut telah terpenuhi, maka penyidik dapat meningkatkan status dari saksi menjadi commit user tersangka. Kesimpulan dari hasil to penelitian penulis mengenai kesesuaian



peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen dengan ketentuan KUHAP adalah telah terbukti sesuai, yaitu dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

B. Implikasi Yuridis Atas Peningkatan Status saksi Menjadi Tersangka Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Sragen Peningkatan status saksi menjadi tersangka merupakan suatu bentuk masalah. Pada saat berstatus saksi, ia harus memberikan keterangan sejujurnya dan sebenar-benarnya dan juga ia tidak ada perasaan takut untuk dianggap bersalah. Namun pada saat ia terbukti bersalah dan status telah meningkat menjadi tersangka, maka trademark penjahat akan melekat padanya. Dengan adanya peningkatan status saksi menjadi tersangka menimbulkan ketakutan yang besar pada penahanan yang akan dialaminya, yang sebelumnya tidak terpikirkan karena awalnya menjadi seorang saksi dan kemudian harus ditahan karena peningkatan status yang dialaminya dari saksi menjadi tersangka. Keterangan yang diberikan oleh tersangka bersumber pada kehendak bebas, sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan berdampak pada timbulnya suatu pembuktian yang diperoleh secara tidak sah. Hal lainnya adalah adanya dorongan dari seorang saksi untuk memberikan sumpah palsu, karena apabila seorang tersangka menolak suatu kesaksian yang telah diberikannnya pada saat si tersangka tersebut masih menjadi saksi (di bawah sumpah) bagi tersangka lainnya, maka ia akan dikenai kesaksian palsu. Asas perlindungan human dignity selalu

dikaitkan

dengan

memperhatikan

tersangka atau terdakwa harus kepentingan

dan

ketertiban

masyarakat sesuai dengan pembahasan dan pengkajian tentang HAM pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Walaupun begitu, dijelaskannya tentang hak tersangka dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tidaklah menjamin bahwa hak-hak tersangka tersebut dapat berjalan dengan baik. commit to user Karena dalam pelaksanaannya, banyak pejabat penyidik yang melakukan



penyimpangan dalam proses penyidikan. Tindakan „penyimpangan‟ yang terjadi pada proses penyidikan tidak jarang ditemukan. Namun sebaliknya, hal tersebut

malah

dianggap

„wajar‟

bagi

penyidik.

Padahal

tindakan

penyimpangan yang terjadi akan menimbulkan masalah bagi perlindungan terhadap tersangka. Peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan biasanya ditemukan pada saat awal proses penyidikan dalam usaha menemukan bukti yang kemudian secara sah digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Penyimpangan dalam proses peyidikan yang terjadi merupakan cara kerja sistem kepolisian yang dirusak. Hal tersebut akan berdampak terhadap subsistem cara kerja Polisi yang akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan sesuai sistem peradilan pidana, misalnya menjadi tidak tercapainya penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada lainnya, karena tersangka yang sesungguhnya tidak dapat dipidanakan atas tindak pidana yang dilakukan. Maka dari itu diantara subsistem yang ada haruslah memiliki kesamaan tujuan dalam melaksanakan pencegahan terhadap tindak pidana. Seorang polisi, penuntut umum dan jaksa tentunya memiliki cara sendirisendiri dalam mencegah, ataupun menangani seorang tersangka. Perpaduan antara polisi, penuntut umum dan jaksa inilah yang disebut dengan perpaduan antara subsistem aparat penegak hukum. Kejaksaan memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap kerja kepolisian dalam proses penyidikan dalam usaha meningkatkan status saksi menjadi tersangka. Jika terjadi penyimpangan, dakwaan jaksa oleh pengadilan dapat dibatalkan. Undang-undang telah memuat tentang hak-hak tersangka, namun apabila hak-hak tersangka tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai aturan yang ada karena adanya tindakan yang menyimpang dari penyidik, maka perkara tersebut kemungkinan akan dibatalkan, walaupun tindakan yang dilakukan memang menjurus terhadap kesalahan tersangka. Masyarakat menuntut agar pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman dan tidak dapat commit to user melarikan diri dari hukuman tersebut. Hal ini menjadi tanggung jawab



Kepolisian dan kejaksaan yang dalam pelaksanaannya secara jelas telah diatur di dalam Undang-undang. Ketika penyidik melimpahkan berkas perkara seseorang yang seharusnya menjadi tersangka tetapi oleh penyidik hanya dijadikan saksi, maka penuntut umum tidak dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menjadikan saksi tersebut menjadi tersangka, karena hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka dan penyidikan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Oleh sebab itu, untuk menghindari proses penyidikan menjadi batal demi hukum maka perlu adanya suatu koordinasi yang dilakukan oleh pihak penyidik dengan pihak penuntut umum, agar tidak terjadi petunjuk dari penuntut umum dalam hal peningkatan status saksi menjadi

tersangka

yang

menyebabkan

terlanggarnya

hak

non

self

incrimination. Penyidikan seharusnya dapat dinyatakan tidak sah dan menjadi batal demi hukum apabila seorang penyidik melakukan pelanggaran terhadap hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas ketika terjadi peningkatan status saksi menjadi tersangka. Karena secara khusus pada saksi perlu ditegakkan larangan self incrimination.

commit to user



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut : 1. Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kesesuaian peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen dengan ketentuan KUHAP adalah telah terbukti sesuai, yaitu dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jika hal tersebut telah terpenuhi, maka penyidik dapat meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka. Karena dalam usaha meningkatkan status seseorang dari saksi menjadi tersangka tidak boleh hanya atas dasar keyakinan pribadi dari penyidik, namun harus didasarkan dari temuan alat bukti yang ada dan mengarahkan, dalam hal ini penyidik membutuhkan minimal dua orang saksi dan satu alat bukti lain yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 2. Implikasi yuridis atas peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan adalah mendorong seseorang memberikan kesaksian palsu dalam proses pemeriksaan. Selain itu, pada proses pemeriksaan apabila tidak sesuai dengan Undang-undang maka pemeriksaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena aparat penegak hukum telah melanggar hak dari tersangka.

B. SARAN Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan dalam proses penyidikan dimana status saksi mengalami peningkatan menjadi tersangka, menurut penulis kemampuan dalam mengungkap fakta dari penyidik perlu ditingkatkan lagi, agar kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka menjadi sepadan. commit to user

63



2. Mengungkap fakta dengan memaksimalkan proses penyelidikan dapat dilakukan oleh penyidik, agar keterangan yang diperoleh untuk meningkatkan status saksi menjadi tersangka menjadi maksimal. 3. Adanya koordinasi yang baik dan jelas antara penyidik dan penuntut umum dalam meningkatkan status saksi menjadi tersangka agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan pemeriksaan batal demi hukum.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA Dari Buku Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Agus Salim, 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana Andi Hamzah, 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika , 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika , 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Bambang Waluyo, 2000. Pidana & Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika Hartono, 2010. Penyidikan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika Harun M. Husein, 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta Ignatius Ridwan Widyadharma, 2000. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Edisi Revisi. Semarang: Mimbar Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

commit to user



Luhut M.P. Pangaribuan, 2006. Hukum Acara Pidana:Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan. Jakarta: Djambatan M. Karyadi dan R. Soesilo, 1988. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia M. Yahya Harahap, 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika Moch. Faisal Salam, 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Soejono dan H. Abdurrahmah, 2005. Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta Soenarto Soedibroto, 2003. KUHP& KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Sudarto, 1990: Hukum Pidana I . Semarang: Yayasan Sudarto, Cetakan Kedua Dari Jurnal Hotman Siahaan, 2010. Analisis Visum Et Repertum Psychiatricum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana. Majalah Fakultas Hukum Universitas Palembang: Vol. 16 commit to user



Jennifer L. Hartman and Joanne Belknap, 2003. Beyond The Gatekeepers: Court Professional’ Self Reported Attitude About and Experiences with Misdemeanor Domestic Violence Cases. Criminal Justice and Behaviour: Vol. 30 Dari Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

commit to user



commit to user

KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENINGKATAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PENANGANAN KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN)

Recommend Documents