1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Polsekta Samarinda Ulu) Ramin1, Sarosa Hamongpranoto2, Nurini Aprilianda3 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRACT Masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Dalam proses pertumbuhannya anak banyak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya, baik pengaruh positif maupun negatif. Salah satu wujud kenakalan anak yang negatif adalah kenakalan anak yang melanggar ketentuan hukum, yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Walaupun ada pendamping dari orang tua terhadap anak tersebut, sering orang tua memarahi anaknya sehingga penyidik sulit melakukan penyidikan karena anak yang bermasalah dengan hukum tersebut menjadi merasa ketakutan, tertekan dan sering enggan berbicara hal tersebut akan menyulitkan penyidik untuk mengambil keterangan dari anak tersebut. Kata Kunci: perlindungan hukum, tersangka anak, penyidikan ABSTRAK Childhood is a process of growth, physical and mental, then the children should be protected from a variety of behaviors that can interfere with the growth process. In the growth process of children are affected by their surroundings, both positive and negative effects. One form is the negative delinquency delinquency in violation of the law, which in turn can be categorized as criminal acts committed by children. Although there was a companion of the parents of the child, parents often scold their children so that investigators conduct investigations is difficult because children who have problems with the law being scared, depressed and often reluctant to speak it will be difficult for investigators to take account of the child. Key Words: legal protection, suspect, child, investigation
1
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 3 Pembimbing II, Dosen Hukum Pidana Anak Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2
2
PENDAHULUAN Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan 4. Anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkwalitas sehingga dapat menghadapi tatangan dimasa yang akan datang. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu anak harus mendapatkan jaminan dan terpenuhi hakhak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.5 Menurut Romli, anak diartikan sebagai seorng yang masih muda usia (umur) dan belum dewasa, serta bulum kawin, sedangkan menurut karrtono anak adalah manusia normal, masih
muda dan sedang menentukan identitasnya, serta sangat labil jiwanya
sehingga mudah kena pengaruh lingkunganya, selanjutnya menurut Purwadinata anak adalah manusia yang masih kecil , dan menurut Korsnoen anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidupnya, karena muda terpengaruh dengan keadaan sekitarnya Salah satu wujud kenakalan anak yang negatif adalah kenakalan anak yang melanggar ketentuan hukum, yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana disebut dengan anak nakal, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dimaksud dengan anak nakal adalah, (1) Anak yang melakukann tindak pidana, atau (2) Anak yang melakukan perbuatan dinyatakan terlarang bagi anak, baik menrurt peraturan
4.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sinar Grafika, 2002 5. Ibid, Psl 3 hlm. 5
3
perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yangbersangkutan 6. Hukum sengaja dibuat tidak lain untuk dilaksanakan, adapun hukum itu sendiri sebagai pelindung kepentingan manusia, sedangkan bagi yang melanggar dikenakan saksi hukum, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum ada tiga unsure yang harus dipastikan yaitu ; Kepastian hukum, Kemamfaatan, dan keadilan,7 Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkanya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku “ Dikutip : Dewi Tymes “. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang, sebagaimana diistilahkan, fiat Ystitia et pereat (Meskipun dunia mau runtuh hukum harus ditegakan)8. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tupoksi Kepolisian RI, adalah sebagai pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, Salah satunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya9. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana10.
.Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997, tentang peradilan anak, sinar grafika, hal, 53 Soedikno Mertokusumo, Mengenal hukum, Alditira, Jakarta, 2000, hal, 151 8 ibid, hal, 152 9 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 10 M Yahya Harahap, Penyidikan, diakses tahun 2012 dari http://www.google.int/publik/thb/peoplesmuggling/default.asp. 6 7
4
Dalam bahasa belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian opsporing Menurut Pinto, Penyidikan (opsporing) berarti pemeriksaan pormula oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa suatu pelanggaran hukum11. Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkan surat perintah Penyidikan yang dikeluarkanya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam Instasi penyidik dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut
Penyidik dapat melakukan tugas dan
wewenang dengan menggunakan taktik dan Tehnik penyidikan berdasarkan KUHP. Agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulainya proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan12. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) KUHP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa yang syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah13. Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu, Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal
11.
Pinto, Penyidikan (osporing), diakses tahun 2012 dari http://www.google.int/publik/thb/peoplesmuggling/default.asp. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 (1), hlm 10 13 . Ibid, Pasal 6 (1), hlm. 16 12
5
ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah14. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 tahun 1983 yaitu pada pasal 3 yang membuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan dua (Bripda) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, Penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum Pidana (Lex Specialist Derogat lex Generalist) secara sosiologi, kewenangan
polisi dalam proses pemeriksaan
pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (Status) dan peranan (Rule). Berdasarkan perumusan kedua peraturan perudang-undangan ini, Barda Nawawi Arief merinci tugas Kepolisian Republik Indonesia15. sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dalam negeri, yang mencakup berbagai aspek yang sangat luhur dan mulia. Pada pasal (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan mengenai pengertian antara penyidik, penyidikan, penyelidik dan penyelidikan. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 16. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menururut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mencari tersangkanya. Berkaitan dengan tersebut diatas, Sudarto mengemukakan bahwa aturan-aturan tersebut memberikan petunjuk “apa yang harus dilakukan” oleh aparat penegak hukum . Ibid, Pasal 10 (1) dan (2), hlm. 18 Arief, Barda Nawawie. 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bahkti, Bandung, hlm. 3-4 16 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal (1), hlm. 20 14
15.
6
(dalam hal ini Polri) dan fihak-fihak lain apabila ada persangkaan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang luas 17 pendapat ini sebagaimana ditentukan didalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik ini dirumuskan sebagai serangkaian tidakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang mana dengan barang bukti tersebut membuat terang adanya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam kenyataanya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai tindak pidana apa yang telah dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan, dimana tindak pidana dilakukan, dengan apa tindak pidana dilakukan, bagaimana cara tidak pidana dilakukan, mengapa tidak pidana itu dilakukan, dan siapa pembuatnya. Pengertian fungi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan. Perkara kepada penuntut umum (kejaksaan) dalam rangka sistim pidana. Sebagai penyidik polisi mempunyai tugas dan wewenang khusus, yang diperlukan untuk kelancaran
acara pidana telah
ditentukan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Pasal 6,7,14,15, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur yang berdasarkan undang-undang pengadilan anak disebut dengan anak nakal penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak18. Meskipun penyidiknya, penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tersebut, penyidik terhadap anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri dan disebut sebagai penyidik anak. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penangananya lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan 17 18
. Sudarto ap. Cit,112, 113 .Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengdilan anak pasal 42 (1) dan (2)
7
untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaanya (dalam proses penyidikan di kepolisian Sektor Kota Samarinda Ulu) yang biasa dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak-anak yang sedang menghadapi masalah hukum tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak anak-anak dalam proses penyidikan adalah : (a) penyidik wajib memeriksa tersangka anak nakal dalam suasana kekeluargaan; (b) dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dapat membantu memperlancar tugas penyidik, dan dari ahli pendidikan yang mendapatkan bahan bacaan ataupun surat kabar lain serta bahan pelajaran bila masih sekolah; (c) proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan, tersebut
sesuai dengan Undang-
undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 Bab V Acara Pengadilan Anak pasal (42). Oleh sebab itu penyidik saat melakukan pemeriksaan berdasi pakaian preman, suasana santai sambil bercanda bergurau, selayaknya teman sebaya, atau teman sepermainan, diajak makan, minum bersama selayaknya kakak beradik ataupun dalam pengasuhan orang tuanya, wali atau orang lain manapun yang bertanggiung jawab atas pengasuhan yang sehingga meraka tidak merasa tertekan dapat memberikan jawaban yang meraka alami ataupun yang dilakukan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 antara lain terhindar dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainya; Jadi untuk menunggu proses hukum yang dihadapi selalu diberi kesempatan untuk membaca dan disediakan untuk bahan yang dimaksud, surat kabar ataupun bahan pelajaran bagi
tahanan yang usia anak-anak yang masih sekolah atau pelajar yang meminta kepada
petugas jaga. Setiap anak butuh bersosialisasi dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka dan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik anal-anak butuh lingkungan yang baik pula, karena jangka waktunya dalam proses penyidikan di kepolisian pendek hanya tiga puluh hari harus dilimpahkan ke Penuntut umum, Ahli kesehatan jiwa, untuk masalah
8
kesehatan tahanan yang ada keluhan kesehataan selalu mendapatkan pelayanan dilakukan jadi satu dengan pelayanan kesehatan kepolisian, yang memerlukan perawatan dirujuk ke rumah sakit umum maupun swasta sesuai dengan permintaan yang bersangkutan atau kesehatan yang dikeluhkan, tetapi karena statusnya sebagai tahanan saat perawatan penyembuhan yang dikeluhkan tetap jadi pengawasan kepolisian19. Untuk masalah agama, terutama dalam hal melaksanakan beribadah diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tahanan anak-anak maupun dewasa, yang beragama muslim ataupun agama lainya, diberikan buku-buku bacaan maupun Al-qur”an ataupun kitab lainya yang diperlukan oleh tahanan Non muslim, diperuntukan tahanan anak-anak maupun tahanan dewasa selalu disediakan di perpustakaan. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tahanan anak, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan dilakukan secara efektif, sehingga nantinya apabila sesudah dilimpahkan kepenuntut umum dapat diteruskan di alih status jadi terdakwa untuk diputuskan jadi terpidana di lembaga pemasyarakatan. Dengan tujuan anak-anak yang nantinya tidak akan mengulangi perbuatanya lagi untuk perbuatanya sebagai pelaku kejahatan yang pernah dilakukanya, yang dapat menikmati masa remajanya dilingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Walaupun dilakukan
pembinaan pada saat dilakukan penyidikan di tahanan di
Kepolisian di penuhi hak-hak anak yang tersebut telah diupayakan dengan baik, dan dilakukan se-efektif mungkin karena bukan tempatnya untuk melakukan pembinaan anakanak yang berhadapan dengan hukum, tidak akan tercapai dengan tujuan semula karena sifat anak yang masih labil pola pikirnya dan sebelum anak terjelumus melakukan perbuatan jahat sehingga berhadapan dengan masalah hukum, di bagian pembinaan masyarakatlah harus membuat program yaitu Sat Binmas melakukan penerangan di sekolah-sekolah atau tempat lainya jangan sempai para pemuda-pemudi dubawah umur terpengaruh lingkungan tetapi dilingkunhgan keluarganya sangat menentukan, sehingga para pemuda-pemudi tidak dapat menikmati masa remaja dan harus berhadapan dengan masalah hukum 20.
19
20.
Hasil wawancara dengan bapak Kapolsekta Samarinda Ulu, tanggal 5 Mei 2012.
Hasil wawancara dengan Bapak Kanit Res Intel Samarinda Ulu tanggal 22 Mei 2012
9
Pemberian konseling, yaitu konsultasi kepada pelaku anak-anak diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukanya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku tidak merasa takut setelah dilakukan penyidikan. dengan adanya konseling ini diharapkan pelaku dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kejadian yang dialami tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu mempermudah polisi dalam melakukan penyidikan. Brigpol Suhaibar Khalid menekankan bahwa dalam proses konseling, kami didalam melakukan pemberian pertanyaan tidak memakai pakaian seragam dinas, tetapi kami bertindak seolah-olah teman maupun guru mereka sehingga mereka tidak merasa tertekan dan dengan leluasa memberikan penjelasan kejadian yang terjadi sesungguhnya dilokasi tindak pidana.21 Sedangkan Iptu Kadiyo menyatakan bahwa saat bertanya menggunakan bahasa yang halus bagaikan seorang bapak bagi mereka yang tidak ingin melihat mereka seolah-olah bersalah tapi kita anggap mereka senang bercerita kepada orang tuanya.22 Polsekta Samarinda Ulu untuk mengakomodinir proses diversi dan restorative
justice
untuk menangani hambatan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : (1) Perlu pemahaman dengan baik mengenai Krisis undang-undang Kesejahtraan anak dan undangundang Pengadilan anak pada semua tingkatan. untuk Penyidik, Penenuntut umum dan hakim sebagai penegak hukum perlu perubahan undang-undang untuk diperbarui seperti halnya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
(2) Pengaturan diversi dan restorative
justice dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang Peradilan anak. Bahwa Indonesia sebagai Negara Fihak dalam Konvensi Hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberiikan perlindungan khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hokum; (3) pengertian anak menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana anak, dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 3 anak . Hasil wawancara dengan dengan Brigpol Suhaibar Khalid, Selaku penyidik pembantu Polsekta Samarinda Ulu tanggal 10 Mei 2012 22 . Wawancara dengan Iptu Kadiyo, selaku kanit Reskrim Polsekta Samarinda Ulu tanggal 10 Mei 2012. 21
10
yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana; (4) dalam Bab II tentang Diversi pasal 7 tingkat penyidikan, dan penuntut umum serta pemeriksaan perkara anak ditingkat pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi dengan memperhatikan diatur pasal 8 ayat 3 proses diversi. KESIMPULAN Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses penyidikan, diantaranya adalah merahasiakan identitas anak pelaku tindak pidana, pemberian konseling diluar jalur hukum melalui unit Reskrim oleh para penyidik dengan kreteria tertentu. Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dilaksanakan oleh unit Reskrim setelah pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana, polisi juga mencari barang bukti dan saksi-saksi yang mendukung adanya peristiwa tindak pidana, adanya proses diversi dan restorative justice, dan berupaya kerjasama dengan lembaga Swadaya Masyarakat. Faktor penghambat oleh Polsekta Samarinda Ulu dalam proses penyidikan yaitu selama anak proses penyidikan sulit untuk mencari pendamping dalam proses penyidikan karena identitas orang tua tidak jelas. Walaupun ada pendamping dari orang tua terhadap anak tersebut, sering orang tua memarahi anaknya sehingga penyidik sulit melakukan penyidikan karena anak yang bermasalah dengan hukum tersebut menjadi merasa ketakutan, tertekan dan sering enggan berbicara hal tersebut akan menyulitkan penyidik untuk mengambil keterangan dari anak tersebut. Tempat yang menjadi tahanan sementara anak tidak tersedia, selama ini tempat penahananya anak hanya dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa. Tetapi tahanan anak masih dapat berinteraksi karena dekatnya jarak dengan tahanan orang dewasa. Anak-anak pelaku tindak pidana dan keluarga yang sedang mengalami proses penyidikan setuju dilaksanakan diversi dan restorative justice demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak. Upaya untuk menangani hambatan adalah dengan cara meningkatkan kualitas penyidik, perlu diadakan pelatihan, maka indikator yang harus dimiliki adalah menguasai tehnik penyidikan, memeriksa secara empati, sabar, penuh pengertian, kominikatis, menerima
11
pelayanan secara cepat dan tepat. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyidik antara lain mengadakan pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan sosialisasi melalui media dan rekan seperti Pemda dan LSM. Dengan adanya usaha tersebut , diharapkan ada peningkatan terhadap kualitas penyidik yang professional, sehingga pelaku tindak pidana yang masih usia anak-anak merasa aman dan terlindung bahkan mungkin diatasi sesuai dengan harapan.
DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Sinar Grafika, 2002 Ibid Pasal 3 hlm 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997, tentang Peradilan anak Sinar Grafika hlm 53 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Alditira, Jakarta, 2000, hlm 151 Ibid, hlm 152 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia M.
Yahya
Harahap,
Pewnyidikan
diakses
tahun
2012,
dan
http//www.google.int/public/thb/peoplesmuggling/Defanlt.asp. Pinto.
Penyidikan
(osporing)
diakses
2012
dan
http//www,google.int/thb/peoplesmuggling/Defanlt.asp. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 (1) hlm 10 Ibid pasal 6 (1) hlm 16 Ibid pasal 10 (1) dan hlm 16 Arif, Barda Nawawi. 1998. Beberapa aspek kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : Citra aditiya Bakti, Bandung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 42 (1) dan (2)
