KAJIAN AKADEMIS ATAS RAQAN TENTANG PERUBAHAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BAB I PENDAHULUAN
A. 1.
LATAR BELAKANG Landasan Filosofi dan Sosiologis
Pemerintahan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah menyusun Rancangan Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Sabang, berkaitan dengan hal tersebut, agar tidak terjadi over laping (tumpang tindih) tugas dalam menangani bencana perlu ditinjau kembali Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, dimana berdasarkan Qanun tersebut terdapat salah satu bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yaitu Bidang Penanggulangan Bencana, sehingga harus segera diubah nomenklatur bidang tersebut dengan bidang yang benar-benar diperlukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sendiri dalam menjalankan fungsinya. Disamping hal tersebut di atas, struktur dan nomenklatur bidang dan sub bidang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana yang tersebut dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan untuk menghindari adanya rangkap tugas antara bidang dalam satu organisasi yang akan berakibat pada rendahnya kinerja pada organisasi tersebut, adanya penggunaan nomenklatur yang jelas sehingga tugas dan fungsi badan terbagi habis dan tidak menimbulkan penafsiran atau pengkajian terlebih dahulu oleh pejabat yang menduduki jabatan pada badan tersebut. Adapun struktur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat saat ini (sesuai Qanun Nomor 5 Tahun 2008) sebagai berikut: Jumlah jabatan struktural seluruhnya 17, yang terdiri dari: - Kepala Eselon IIb 1 - Sekretaris Eselon IIIa 1 - Bidang Eselon IIIb 4 - Subbagian Eselon IVa 3 - Subbidang Eselon IVa 8 1
Nomenklatur dari Jabatan Struktural tersebut sebagai berikut: 1. Kepala 2. Sekretariat yang membawahi: - Subbagian Umum dan Kepegawaian - Subbagian Program dan Pelaporan - Subbagian Keuangan
3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi membawahi: - Subbidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu - Subbidang Penanggulangan Masalah Politik, Sosial Budaya dan Masyarakat 4. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi: - Subbidang Pemberdayaan Satlinmas - Subbidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satlinmas 5. Bidang Penanggulangan Bencana membawahi: - Subbidang Mitigasi Bencana - Subbidang Penanggulangan Bencana 6. Bidang Politik membawahi: - Subbidang Pendidikan Politik - Subbidang Kelembagaan Politik Dengan struktur dan nomenklatur jabatan sebagaimana tersebut di atas, banyak tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang belum terbagi habis, hal ini disebabkan antara lain pada saat penyusunan Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang SOTK Lembaga Teknis Daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tergesa-gesa, sehingga pada saat itu belum habis terkaji. Untuk maksud tersebut sehubungan dengan adanya penghapusan Bidang Penanggulangan Bencana, maka pihak eksekutif mengambil langkah-langkah perubahan nomenklatur bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan beberapa kajian dan pertimbangan, serta telah pula dilakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh sebagai pembina dan pengendali organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dari hasil kajian dan koordinasi direncanakan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut: 1. Kepala 2. Sekretariat terdiri dari: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan c. Subbagian Keuangan. 3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Idiologi; a. Subbidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan b. Subbidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa. 4. Bidang Perlindungan Masyarakat; a. Subbidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2
b. Subbidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat. 5. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan; a. Subbidang Penyelesaian konflik dan Sara; dan b. Subbidang Fasilitasi kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan 6. Bidang Politik Kemasyarakatan; dan a. Subbidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada b. Subbidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing 2.
Landasan Yuridis
Dalam penyusunan Rancangan Qanun Tentang Perubahan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sabang: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/s tanggal 19 Desember 2011 tentang Tindak Lanjut pelaksanaan penataan organisasi perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007.
B. MAKSUD DAN TUJUAN 1.
Maksud Maksud mengadakan perubahan Qanun tersebut antara lain adalah agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas, dimana dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang maka
3
Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang melakukan fungsi dan tugas penanggulangan bencana harus segera dihapus. 2.
Tujuan (1) Agar tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat tentang penanggulangan bencana dapat digantikan dengan tugas dan fungsi lainnya yang berkaitan dengan tugas kesatuan bangsa dan politik. (2) Agar pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat tidak ditumpangi dengan tugas-tugas lain yang tidak berkaitan atau bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. SUMBER DATA PENYUSUNAN - Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut pada landasan yuridis; - Dialog/konsultasi dan koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Aceh, Sekda dan Para Asisten Sekda Kota Sabang, Para Staf Ahli Walikota Sabang serta Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sabang; - Analisis Jabatan.
D. KERANGKA MATERI RANCANGAN QANUN Rancangan Qanun disusun dengan sistimatika yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi penyusunan Qanun yaitu sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011. Rancangan Qanun Perubahan terdiri dari Konsideran, Batang Tubuh dan Penjelasan sebagai berikut: a. Konsideran Konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum penyusunan perubahan qanun, sedangkan dalam pertimbangan berisi latar belakang filosofis, sosiologis. b. Batang Tubuh Batang tubuh rancangan qanun terdiri dari II pasal yaitu: - Pasal I mengubah bunyi pasal 29 dan 32 Pasal II mengatur tentang Ketentuan Penutup.
4
BAB II KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan Rancangan Qanun tentang perubahan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang disebabkan karena adanya pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Sabang, sehingga salah satu bidang yang menangani penanggulangan bencana pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Sabang harus segera dihapus agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. B. SARAN Disarankan agar pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 dibahas bersamaan dengan Rancangan Qanun SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang, sehingga tidak ada pegawai yang dirugikan.
a.n. Sekretaris Daerah Kota Sabang Asisten Administrasi Umum u.b Kepala Bagian Organisasi,
KEMALA DEWI, S.H, M.M Pembina Tk. I NIP. 19600819 198703 2 001
5
