KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BIRO HUKUM – SEKRETARIAT JENDERAL Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Raperpu, RPP,dan Raperpres.
DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Permenkumham Nomor No. M.HH.01.PP.01.01.Tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan PerundangUndangan. SE PU Nomor 13/SE/M/2005 perihal Tata Cara
Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Dep. PU
SYARAT PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG Undang-Undang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU PP, Perpres diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi
atau peraturan yang setingkat
Peraturan Menteri diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi
atau peraturan yang setingkat atau dibentuk berdasarkan kewenangan
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Penganti UU Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pembentukan Undang-Undang Prolegnas ditetapkan dalam rapat paripurna DPR
untuk jangka waktu: • panjang; • menengah; dan • tahunan.
berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU
memuat : (1)program pembentukan UU; (2)pokok materi yang akan diatur; dan (3)keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
pokok materi serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya penjelasan konsepsi RUU yang meliputi : 1. Latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. Sasaran yang akan diwujudkan; 3. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan 4. Jangkauan dan arah pengaturan.
Pembentukan Undang-Undang Penyusunan di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi
Badan Legislasi
dapat meminta bahan/masukan
•DPD •masyarakat
dikoordinasikan oleh
Prolegnas (dilingkungan DPR)
hasilnya dikoordinasikan dengan
Pemerintah
(dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas)
(melalui Menteri)
Pembentukan Undang-Undang Penyusunan di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri meminta perencanaan pembentukan RUU di lingkungan masing-masing
Menteri (yang bertanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan)
• Menteri lain • Pimpinan Pemerintah Non Kementerian apabila telah menyusun naskah akademik RUU wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan
melakukan pengharmonisasian atas RUU yang telah diterima (melalui Forum Konsultasi)
bila dibutuhkan, dapat mengundang
hasil konsepsi RUU, wajib meminta persetujuan kepada
Presiden
dikoordinasikan melalui Badan Legislasi Nasional
DPR
• ahli dari lingkungan perguruan tinggi; • organisasi sosial politik; • profesi; dan • unsur kemasyarkatan lainnya.
Pembentukan Undang-Undang Penyusunan Prolegnas antar DPR dan Pemerintah Prolegnas
Prolegnas
(lingkungan DPR)
(lingkungan Pemerintah)
Presiden dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah (dikoordinasikan oleh Badan Legislasi)
Menteri konsultasi konsepsi RUU yang dihasilkan DPR kepada Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
(persetujuan secara tertulis sekaligus menugaskan Menteri mengkoordinasikan kembali dengan DPR)
Prolegnas yang telah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden
dilaporkan di Rapat Paripurna DPR (untuk mendapatkan penetapan)
Pembentukan Undang-Undang Apabila RUU...
Termasuk Prolegnas
Diluar Prolegnas
Tidak memerlukan izin prakarsa dari Presiden
•
•
•
Harus ada izin prakarsa dari Presiden Permohonan izin prakarsa terdiri dari: urgensi dan tujuan, sasaran, pokok pikiran, lingkup, objek yg diatur, jangkauan serta arah pengaturan Jenis : Ratifikasi Konvensi atau perjanjian internasional, pelaksanaan putusan MK , mengatasi keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam. keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional
Pembentukan Undang-Undang Panitia Antar Kementerian Pemrakarsa membentuk Panitia Antar Kementerian.
Pemrakarsa mengajukan surat permintaan ke Menteri/Pimpinan Lembaga terkait Menteri/pimpinan menugaskan pejabat (paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal surat permintaan) Pemrakarsa Menetapkan SK Pembentukan Panitia Antar Kementerian (paling lambat 30 hari sejak tanggal surat permintaan) Kepala Biro Hukum Pemrakarsa bertindak sebagai
sekretaris Panitia Antar Kementerian
Proses Pembentukan Undang-Undang Pemrakarsa dalam menyusun RUU terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik yang pelaksanaannya dapat diserahkan pada perguruan tinggi atau pihak ketiga yang memiliki keahlian
Kegiatan perancangan undang-undang dilaksanakan oleh biro hukum pada Pemrakarsa
Hasil perancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Panitia Antar Kementerian untuk diteliti kesesuaiannya (dilibatkan juga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi sosial sesuai kebutuhan)
Anggota Panitia Antar Kementerian kemudian menyampaikan laporan hasil pembahasan dan meminta arahan kepada menteri/pimpinan lembaga masing-masing
Ketua Panitia Antar Departemen melakukan koordinasi dengan Pemrakarsa mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi untuk diberikan keputusan atau arahan
Setelah dilakukan penyempurnaan, RUU disampaikan kepada Menteri dan Menteri/pimpinan lembaga terkait. Persetujuan dan pertimbangan diberikan paling lama 14 hari sejak RUU disampaikan.
Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pertimbangan, Pemrakarsa bersama Menteri menyelesaikannya dengan Menteri/pimpinan lembaga terkait.
Jika penyelesaian tidak berhasil, Menteri menyampaikan permasalahan tersebut secara tertulis kepada Presiden. Jika Presiden memutuskan RUU masih mengandung permasalahan, Presiden menugaskan Menteri dan Pemrakarsa mengkoordinasikan penyempurnaan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja
Proses Pembentukan Undang-Undang Di Luar Prolegnas Pemrakarsa wajib berkonsultasi dengan Menteri Menteri melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang,
ahli hukum, dan/atau perancang peraturan perundangundangan dari lembaga pemrakarsa maupun terkait.
Jika koordinasi telah berhasil, Konsep RUU disampaikan
kepada Presiden untuk mendapat persetujuan
Jika koordinasi tidak berhasil Menteri dan Pemrakarsa
menyampaikan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan atau arahan. Keputusan dan arahan tersebut sekaligus merupakan persetujuan izin prakarsa penyusunan RUU
Berdasarkan persetujuan tersebut pemrakarsa membentuk
panitia antar departemen dan memulai proses penyusunan RUU sebagaimana telah diuraikan diatas.
Proses Pembentukan Undang-Undang Penyampaian RUU kepada DPR Mensesneg menyiapkan: 1. Surat Presiden yang memuat: menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan, sifat penyelesaian RUU, cara penanganan dan pembahasan 2. Keterangan Pemerintah yang memuat: urgensi dan tujuan, sasaran, pokok pikiran, lingkup, objek yang diatur, jangkauan serta arah pengaturan yang menggambarkan keseluruhan substansi RUU Kemudian disampaikan kepada DPR Dalam Pembahasan Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk diberikan arahan dan keputusan
Proses Pembentukan Undang-Undang RUU yang Disusun DPR Presiden menugaskan Menteri yang membidangi substansi
RUU paling lambat 60 hari sejak surat pimpinan DPR Menteri menyampaikan pandangan Pemerintah dan saran penyempurnaan dalam Daftar Inventarisasi Masalah koordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.
Pembentukan PP dan Perpres Penyusunan RPP dan Raperpres Pemrakarsa membentuk Panitia Antar Kementerian Pembentukan Panitia Antar Kementerian,
pengharmonisasian,penyusunan,dan penyampaian kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam penyusunan RUU
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Tata Cara Menyusun Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum B K I
Surat Edaran Nomor 13 /SE/M/2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
E
R M O E N H T U E K R U I M A N | P U
Dasar Hukumnya: 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Program Legislasi Nasional; dan 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden. Surat Edaran ini diterbitkan untuk memudahkan penyusunan produkproduk hukum di bidang pekerjaan umum dengan didukung metode yang baku dan standar serta mengikat kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 19
Alasan Penggantian SE 13 Tahun 2005
B K I
E
R M O E
SE 13 Tahun 2005 perlu diganti karena beberapa alasan yaitu: 1. Perubahan Nomenklatur dari Departemen menjadi Kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2.
Undang-Undang 10 Tahun Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan dasar hukum SE 13 Tahun 2005 diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3.
Bagan Alir Prosedur Penyusunan Perundang-Undangan yang diatur dalam SE 13 Tahun 2005 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum; dan
4.
Belum adanya keseragaman Penyusunan Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum.
N H T U E K R U I M A N | P U
20
Rancangan Surat Edaran Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
B K I
E
R M O E N H T U E K R
DASAR PEMBENTUKAN
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
U I M A N | P U
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 21
Rancangan Surat Edaran Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 4. Keputusan Presiden Republik Nomor 84/P Tahun 2009;
B K I
E
R M O E
DASAR PEMBENTUKAN
Indonesia
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
N H T U E K R U I M A
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2011; dan
N | P U
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum. 22
Rancangan Surat Edaran Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
B K I
MAKSUD DAN TUJUAN
E
R M O E N H T U E K R
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membentuk produk hukum.
Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan teknik penyusunan yang pasti, baku, dan standar di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
U I M A
RUANG LINGKUP
N | P U
Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini meliputi jenis, kerangka, dan materi muatan produk hukum, tata cara pembentukan produk hukum, dan kewenangan penetapan. 23
Rancangan Surat Edaran Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
B K I
PENGERTIAN
E
R M O E N H T U E K R U I M A N | P U
Produk Hukum adalah peraturan perundangundangan yang menjadi pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, atau peraturan kebijakan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Jenis produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas: a. Peraturan Menteri; b. Keputusan Menteri; c. Instruksi Menteri; d. Surat Perintah; dan e. Surat Edaran. 24
Rancangan Surat Edaran Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
B K I
MATERI MUATAN
E
R M
KERANGKA DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
O E N H T
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
U E K R U I
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PRODUK HUKUM
M A N
KEWENANGAN PENETAPAN
| P U 25
KERANGKA DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
B K I
E
R M O E N H T U E K R
Kerangka Produk Hukum terdiri atas: 1. Judul; 2. Pembukaan; 3. Batang Tubuh; 4. Penutup; 5. Lampiran (jika diperlukan)
U I M A N | P
Format Produk Hukum
U 26
KERANGKA DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM 1. Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PRT/M/20...
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai ... (2) Peraturan Menteri ini bertujuan ... (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini ... dst BAB II (Judul Bab)
TENTANG ......................
Memuat Maksud,Tujuan, dan Lingkup yang dinormakan ke dalam beberapa ayat
Judul disesuaikan dengan kebutuhan, namun mencerminkan substansi pengaturan
Pasal 3
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(1) …………………………… (2) …………………………… (3) ……………………………
Dapat dibagi menjadi bagian dan paragraf, sesuai kebutuhan
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, BAB ... KETENTUAN PENUTUP
Berisikan:
Menimbang : a. ............................................; b. ............................................; c. .............................................
Mengingat
: 1. .............................................; 2. ..............................................
1. Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan peraturan menteri; atau 2. pertimbangan yang mencerminkan kebutuhan dibentuknya peraturan menteri yang bersifat filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis apabila tidak ada pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (mandiri) Berisikan: Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan peraturan menteri.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ........ MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
(NAMA TANPA GELAR) Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ......................................
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
BAB I KETENTUAN UMUM (NAMA TANPA GELAR)
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1........................................ 2........................................
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
Memuat batasan pengertian atau definisi yang dirumuskan dalam angka - Batasan pengertian / Definisi; - Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; - Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
Format Peraturan Menteri
27
KERANGKA DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM Format Keputusan Menteri
Format Keputusan Menteri
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR ../KPTS/M/20.. TENTANG
B K I
...................... MENTERI PEKERJAAN UMUM,
E
R M O E
Menimbang
b. ...............................;
Mengingat
N H T
: a. ...............................;
: 1. ...............................; 2. ...............................;
Memperhatikan: ...............................;
U E
Berisikan: Latar belakang Menteri
dibuatnya
Berisikan: Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan keputusan menteri.
Jika diperlukan
MEMUTUSKAN :
K R
Menetapkan
U I
KESATU
: ......................................................................
KEDUA
: ......................................................................
M A
KETIGA
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
N
Keputusan
: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ........
Jumlah diktum disesuaikan kebutuhan
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. ................................;
| P U
2. ................................. Ditetapkan di .............................. pada tanggal .............................. MENTERI PEKERJAAN UMUM,
(NAMA TANPA GELAR)
28
KERANGKA DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM Format Instruksi Menteri INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR ../IN/M/20.. TENTANG .....................
B K I
E
MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
: a. .........................................; b. .........................................;.
R M O E N
Mengingat
K R
Berisikan: Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan keputusan menteri.
: 1. ..........................................; 2. ...........................................;
MENGINSTRUKSIKAN: KEPADA
: 1. ................................; 2. .................................
UNTUK
:
KESATU
: ..................................
U I
KEDUA
: ..................................
KETIGA
: Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
M A
KEEMPAT
: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
N | P U
Format Instruksi Menteri
Jika diperlukan
Memperhatikan : ...............................................;
H T U E
Berisikan: Latar belakang dibuatnya Instruksi Menteri
Jumlah diktum disesuaikan kebutuhan
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1................; 2................; 3.................
Ditetapkan di .............................. pada tanggal .............................. MENTERI PEKERJAAN UMUM,
29 (NAMA TANPA GELAR)
KERANGKA DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM Format Surat Perintah SURAT PERINTAH MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR .../SPRIN/M/20.. MENTERI PEKERJAAN UMUM,
B K I
Menimbang
b. ............................;
E
R M
: a. ............................;
Mengingat
: 1. ............................; 2. ............................;
O E Memperhatikan : ................................;
Berisikan: Latar belakang dibuatnya Instruksi Menteri Berisikan: Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan keputusan menteri. Jika diperlukan
N MEMERINTAHKAN:
H T U E K R
KEPADA
: 1.................................; 2..................................
UNTUK
U I
: 1 .................................. 2 .................................. 3 Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Format Surat Perintah
M A N |
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1...............; 2...............
P
Ditetapkan di ..............................
U
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
pada tanggal ..............................
(NAMA TANPA GELAR)
30
KERANGKA DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM Format Surat Edaran Kepada yang terhormat, 1...............................;
B K I
2...............................
E
SURAT EDARAN Nomor: .../SE/M/20..
R M O E N H T
TENTANG .......................................................................................................................
A. Umum B. Dasar Pembentukan C. Maksud dan Tujuan
U E K R U I
D. Ruang Lingkup E. Penutup
Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.
M A
Ditetapkan di ..............................
N
pada tanggal .............................. MENTERI PEKERJAAN UMUM,
| P U
Format Surat Edaran
(NAMA TANPA GELAR) Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1..............................; 2..............................
31
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BAGAN ALIR TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
NO
PROSES
1
Unit pemrakarsa menyiapkan rancangan produk hukum dengan berkoordinasi bersama Bagian Hukum Ditjen/unit kerja yang menangani bidang hukum
2
Unit pemrakarsa bersama BagianHukumDitjen/unit kerjayangmenangani bidang hukumberkoordinasi dengan Biro Hukum dalam membahas rancangan produk hukum
3
Setelah disepakati dalam pembahasan, BagianHukumDitjen/unit kerjayangmenangani bidang hukummenyampaikanrancangan produk hukum kepadaSetditjen/Setba/Setitjen/Biro/Pusat untukmendapatpersetujuan dari pemrakarsa
4
Hasil rancanganproduk hukum berupa Peraturan Menteri yang sudah disetujui kemudian diserahkankepada Biro Hukum untuk dibuatkan konsep rancangan draft final produk hukum
5
Biro Hukum menyampaikan rancangan draft final produk hukum berupa Peraturan Menteri kepada Sekjen untuk diusulkan kepada Menteri dengan meminta paraf persetujuan
6
Draft final rancangan produk hukum berupa Peraturan Menteri yang sudah diusulkan oleh Sekjen kepada Menteri untuk diparaf, dikembalikan kepada Biro Hukum untuk ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri
7
Produk hukum berupa Peraturan Menteri disampaikan oleh Biro Hukum kepada ke SubbagianTata Usaha Menteri untuk penomoran
8
Produk hukum berupa Peraturan Menteri yang sudah diberi nomor diserahkan kembali kepada Biro Hukum untuk disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan ke dalam Berita Negara RI (BNRI)
9
Produk hukum berupa Peraturan Menteri yang sudah diundangkan dalam BNRI, dikembalikan kepada Biro Hukum untuk kemudian dilegalisasi dan diberikan sebanyak 1 (satu) rangkap asli kepada Pemrakarsa dan 1 (satu) rangkap asli kepada Subbagian Tata Usaha Menteri
10
Produk hukum berupa Peraturan Menteri disebarluaskan oleh Pemrakarsa, Biro Hukum,Bagian Hukum Ditjen, Unit Kerja yang menangani bidang hukum, dan/atau websitemelalui salinan yang sudah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum.
UNIT PEMRAKARSA (Eselon II)
BAGIAN HUKUM DITJEN/UNITKERJA YG MENANGANI BIDANG HUKUM
SESDITJEN/SESBA/
BIROHUKUM
SESITJEN /BIRO/
SETJEN
PUSAT
SUBBAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN PUSKOMPU
SEKJEN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
MENTERI HUKUM DAN HAM
32
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PRODUK HUKUM Perubahan B K I
E
R M O E N H T U E K R U I M A N | P U
1. Apabila suatu produk hukum diubah dengan cakupan materi muatan kurang dari 50 % (lima puluh persen), dilakukan dengan: a. menyisipkan atau menambah materi muatan; atau b.menghapus atau mengganti sebagian materi muatan. 2. Perubahan produk hukum yang berupa peraturan menteri dapat dilakukan terhadap : a. bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran, atau b.kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 3. Perubahan produk hukum yang berupa keputusan menteri dapat dilakukan terhadap: a. sebagian diktum dan/atau lampiran; dan/atau b.kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 4. Perubahan produk hukum yang berupa Instruksi Menteri, dan Surat Edaran Menteri dapat dilakukan terhadap a. sebagian batang tubuh dan/atau lampiran; dan/atau b.kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 5. Perubahan produk hukum yang berupa Surat Perintah Menteri, dapat dilakukan terhadap: a. batang tubuh; dan/atau b.kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 33
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PRODUK HUKUM Pencabutan B K I
E
R M O E N
1. Jika suatu perubahan mengakibatkan: a. sistematika berubah; b. materi muatan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. materi pokoknya berubah; maka produk hukum yang diubah tersebut dicabut, dan dibentuk kembali dalam produk hukum yang baru.
H T U E K R U I M A
2. Pencabutan dan/atau penggantian Produk Hukum dilakukan terhadap produk hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bertentangan dengan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
N | P U
3. Pencabutan dan/atau penggantian Produk Hukum hanya dapat dicabut oleh produk hukum yang sederajat atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 34
KEWENANGAN PENETAPAN Produk Hukum Ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri
Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran Menteri memuat substansi lintas kementerian/lembaga, ditetapkan bersama oleh Menteri dengan menteri/kepala lembaga terkait sesuai kewenangannya.
BIRO HUKUM KEMENTERIAN PU
Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri dan tidak dapat didelegasikan penetapannya. Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Perintah, dan Surat Edaran Menteri selain yang ditetapkan oleh Menteri dapat ditetapkan atas nama Menteri oleh: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Jenderal; atau d. Kepala Badan. Produk hukum berupa keputusan, instruksi, dan surat perintah, dapat ditetapkan oleh: a. Sekretaris Jenderal; b.Inspektur Jenderal; c. Direktur Jenderal; atau d.Kepala Badan Produk hukum berupa surat edaran dapat ditetapkan oleh: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Jenderal; atau d. Kepala Badan 35
36
