PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
K E M E N T E R I AN P E K E R J AAN U M U M BIRO HUKUM – SEKRETARIAT JENDERAL Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 1
PENDAHULUAN B K I
E
R M
Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 14 Januari 2012 telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yg dalam pelaksanaannya mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan keadilan.
O E N H T U E
Undang-Undang agar dapat dilaksanakan diperlukan Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaannya
K R U I M A N | P
Telah terbit Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
U 2
PENDAHULUAN (2) Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 : Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 6 jo Pasal 11). 1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 2. Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum adalah BUMN, tanahnya menjadi milik BUMN. Sumber Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 52) 1. APBN dan/atau APBD; 2. Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/BUMN yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3
DASAR HUKUM B K I
E
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
R M O E N H T U E K R U I M A
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
N | P U 4
PENGERTIAN Definisi dalam Raperpres ini pada dasarnya sama dengan Undang-Undang 2 Tahun 2012 dengan Penambahan sbb: B K I
E
R M O E N H T U E K R U I M A N | P U
1. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. 2. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN. 5
PENGERTIAN B K I
E
5.
Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
6.
Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
7.
Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
8.
Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh BPN untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
9.
Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada diatas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.
R M O E N H T U E K R U I M A N | P U
6
MATERI MUATAN Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: B K I
E
R M
Perencanaan
O E N H T
Persiapan
U E K R U I M A N | P U
Pelaksanaan Penyerahan hasil 7
PERENCANAAN B K I
E
R M O E N H T U E
Instansi
Perencanaan Pengadaan Tanah yang berdasarkan atas: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 3. Rencana Strategis; dan 4. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
K R U I M A N | P
Disusun dalam bentuk: Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
U 8
PERENCANAAN Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 1.memuat: maksud dan tujuan rencana pembangunan; 2. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; 3. letak tanah; 4. luas tanah yang dibutuhkan; 5. gambaran umum status tanah;
Disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup: 1. survei sosial ekonomi; 2. kelayakan lokasi; 3. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; 4. perkiraan nilai tanah;
6. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 7. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
5. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
8. perkiraan nilai tanah; dan
6. studi lain yang diperlukan.
9. rencana penganggaran. BIRO HUKUM KEMENTERIAN|PU 9
PERSIAPAN Gubernur B K I
E
R M O E N H T U E K R U I M A N | P U
Setelah Menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah
Tim Persiapan bertugas: 1. mengumumkan rencana pembangunan; 2. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; 3. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; 4. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; 5. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan 6. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.
Membentuk Tim Persiapan
Tim Persiapan beranggotakan: 1. Bupati/walikota; 2. Satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait; 3. Instansi yang memerlukan tanah; dan 4. Instansi terkait lainnya. 10
PERSIAPAN Tim Persiapan
Pemberitahuan rencana pembangunan;
Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan
Rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Meliputi kegiatan: • Pengumpulan data awal Pihak yang Berhak; dan • Objek Pengadaan Tanah.
• Dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
• Langsung antara lain melalui sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan. • Tidak Langsung antara lain melalui media cetak atau media elektronik.
Pihak yang Berhak: 1. Perseorangan; 2. Badan hukum; 3. Badan sosial; 4. Badan keagamaan; atau 5. Instansi pemerintah. yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
• Menghadirkan Pihak yang Berhak dan Masyarakat yang akan terkena dampak • Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Instansi. 11
PELAKSANAAN B K I
Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi:
E
R M O E N H T U E K R U I M A N |
a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. penilaian Ganti Kerugian; c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian; d. pemberian Ganti Kerugian; dan e. pelepasan tanah Instansi.
P U 12
PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH B K I
E
R M O E N
Meliputi kegiatan: 1. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan 2. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
H T U E K R U I
Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
M A N |
Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah.
P U 13
PELAKSANAAN Ganti Kerugian
B K I
E
R M O E N H T U E K R U I M A N | P U
Penilaian Ganti Kerugian dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan Penilaian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 14
PENYERAHAN B K I
E
R M O E N H T U E K R
Lembaga Pertanahan menyerahkan Pengadaan Tanah kepada Instansi memerlukan tanah setelah:
hasil yang
1. pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak; dan/atau 2. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.
U I M A N | P U 15
Tahapan Penyelenggaraan PengadaanTanah
Waktu Minimal (tanpa keberatan)
141
141
37
Total 319
Waktu Maksimal (dengan keberatan)
289
257
37
Total 583
Catatan : • Waktu dalam tahapan terhitung sejak dokumen perencanaan resmi diterima oleh Gubernur. • Waktu dihitung dengan satuan hari kerja.
16
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KARENA KEADAAN MENDESAK
B K I
E
R M O E N H T U E K R U I M A N | P U 17
SUMBER PENDANAAN Sumber Pendanaan
B K I
E
R M O E N H T U E K R U I M A N |
•
Anggaran Pendapatan (APBN); dan/atau
dan
Belanja
Negara
•
Anggaran (APBD).
dan
Belanja
Daerah
Pendapatan
Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Pengadaan Tanah meliputi dana: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; d. penyerahan hasil; e. administrasi dan pengelolaan; dan f. sosialisasi.
P U 18
B K I
E
R M O E N H T
CONTOH KASUS
U E K R U I M A N | P U 19
CLASS ACTION KELOMPOK MASYARAKAT DESA SERUT, DKK (PEKERJAAN NORMALISASI KALI GOMBONG ) Kementerian PU
PT. TRADA GOMBONG
KONTRAK KERJA 04PKK/PPSDA-SO/2008 11 MARET 2008
PEKERJAAN NORMALISASI KALI GOMBONG dalam bentuk pelindung tebing kritis kali gombong
Desa Serut
Desa Banjareja
Kelompok masyarakat ketiga desa tersebut mengajukan gugatan class action no 07/PDT.G/2009/PN.KBM
Desa Gandusari
Pemeriksaan dihentikan krn tata cara gugatan class action dinyatakan tidak sah.
Dianggap telah merusak lingkungan para penggugat, menyebabkan banjir dan tanah penggugat tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti sebelum ada nya proyek tersebut
Tidak ada upaya hukum, Sudah incracht
20
(PROYEK PEMBANGUNAN BANJIR KANAL TIMUR) Penggugat Intervensi II (18 Subjek hukum) mengakui tanah sengketa sebagai miliknya
Penggugat Intervensi III mengakui tanah sengketa sebagai miliknya
Gugatan Intervensi II
4
3
Gugatan Intervensi III (ahli waris Batong bin Atjong)
Gugatan meminta ganti rugi atas pembebasan tanah proyek BKT di Kampung Rawadas rt 8 rw 3, kel Pondok Kopi, kec Duren Sawit seluas ±6.270 m² hak girik /letter c no 441 persil 1S1 an Umro binti Djana Perkara No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jaktim
1
Amar putusan : 1. Menyatakan Umro sebagai pemilik sah 2. PU , Ketua P2T membayar ganti rugi
Penggugat intervensi I melakukan Banding. Posisi Kasus Proses Banding
2
Kementerian PU
Umro binti Djana Gugatan Intervensi I (Idi Taing)
Penggugat Intervensi I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya
21
PETA PERKARA INCE KOEMALA DENGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (JALAN TOL REFORMASI MAKASSAR) Gugatan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum islam NO (ditolak) di PT PA (11/06/2011)
P Agama Makassar No. 442/Pdt.g/2011/PA Mks
Posisi kasus terakhir Kasasi Di MARI
4 3 PN Jaksel No.1255/Pdt.G/2009/PN.Jaksel
1
Kementerian PU
Intje Koemala
Dicabut (12/11/2009)
Intje Chandra Taniwijaya
2
Ince Baharuddin
Rahman A Aziz
No.190/Pdt.G/2002/PN.Mks PN, PT, MA, dan PK (Bukan Domain PU) Putusan : -Yang Bayar Wali Kota Makasar
Ince Baharuddin Menang
Gugatan : PU-Walikota membayar tanah jalan tol Reformasi Makassar PN Makassar No. 184/Pdt.G/2001/PN.Mks
PU kalah (12/11/2001)
PT Makassar No. 50/Pdt/2003/PT.Mks
PU kalah (25/03/2003)
MARI (Kasasi) No. 3287 K/Pdt/2006
PU kalah (21/08/2007)
Novum (Sertifikat : 5,6,44/94) MARI (PK) No. 117 PK/Pdt/2008
PU kalah (24/11/2010)
hakim menilai bahwa bukti baru tersebut tidak bersifat menentukan, karena berdasarkan penelitian Tim Penanganan Masalah Pertanahan dinyatakan bahwa tanah yang terkena proyek jalan tol tersebut bukanlah tanah negara melainkan tanah adat atas nama Intje Koemala, sedangkan dalam Bukti Sertifikat Hak Pakai dimaksud dinyatakan sebagai tanah Hak Pakai bekas tanah negara, sehingga tidak menentukan hak kepemilikan, dan juga terbitnya Sertifikat Hak Pakai Tersebut tidak dilandasi oleh riwayat tanah/ asal usul tanah
5
Johni Alexander dan Lili Mangintung
Gugat Perlawanan
Putusan No Perkara 248/Pdt.G/Plw/2009/PN.Mks Gugat Perlawanan PN Makassar Menunda Putusan, sampai ada kepastian putusan mana yang benar.
22
PERKARA Wong Anwar Hairuddin (Tol Makassar Seksi 2) Wong Anwar Hairuddin (Penggugat)
Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Jalan dan Jembatan Tol (Tergugat) Perkara No. 83/Pdt.G/2012/PN.MKS
•
Penggugat mengaku sebagai pemilik dari beberapa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rappojawa & Rappokaling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar seluas 72.786 m2 yang terkena proyek jalan tol Makassar Seksi 2.
•
Penggugat mendalilkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 117/PK/Pdt/2009 yang menyatakan SHP an. Departemen PU tidak bersifat menentukan, maka tidak ada alasan bagi tergugat I untuk tidak membayar ganti rugi tanah objek perkara Rp. 36.393.000.000,-
Posisi terakhir: •Telah Sidang Lapangan , & menyerahkan Kesimpulan •Menunggu Putusan 23
PERKARA Tol Cikampek - Palimanan Ketua TPT Jalan Tol Cikampek (Cikopo) Palimanan Wilayah I. (Tergugat)
H. Eman Sulaeman Dkk(Penggugat) Perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.Subang
Dalil Gugatan : H. Eman S, dkk yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan. Dalil gugatan Penggugat yaitu tidak setuju atas harga ganti rugi yang telah dikonsinyasi di PN Subang;
Telah diputus tgl 29 Agustus 2012 dengan Putusan Gugatan Gugur karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan
Catatan : Saat ini TPT tengah mengajukan 5 (lima) Permohonan Konsinyasi kepada PN Subang dan sekarang dalam proses Penetapan. 24
PETA PERKARA NATIGOR PANJAITAN 3 2
Kementerian PU
1
NATIGOR PANJAITAN
No. 60/Pdt.G/2002/PN.TNG Tuntutan : Ganti rugi tanah jln Tol Ruas Pdk. Aren – Ulujami senilai total Rp. 2,9 milyar
PN Tangerang No. 60/Pdt.G/2002/PN.TNG Putusan :
PU kalah 26/08/2002
PU dan P2T dihukum utk membuat/memproses surat penetapan/perintah kepada PT. Jasa Marga untuk membayar ganti rugi
PT Bandung No. 92/PDT/2003/PT.BDG
PU kalah 19/05/2003
MARI (Kasasi) 2746 K/Pdt/2003
PU kalah 25/03/2004
Penetepan Eksekusi : No. 48/PEN.EKS/2004/PN.TNG tgl. 30/07/2004 Eksekusi : Surat Menteri PU kpd Dirut PT. Jasa Marga No. HK.01.08-MN/635 tgl. 21/12/2005. Perihal : Surat Perintah Pembayaran Sbg Pelaksaanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap
PT. Jasa Marga
PT. Jasa Marga Gugat Perlawanan PN Tangerang No. 318/Pdt/PLW/2004/PN.TNG
PT. JM Menang 25/04/2005
Putusan : - Menyatakan sita eksekusi terhadap objek sengketa tidak sah dan tidak berharga; - Menyatakan Sita Eksekusi No. 48/Pen.Eks/2004/PN.TNG tgl 30 Juli tidak berkekuatan Hukum
PT Banten No. 50/Pdt/2005/PT.BTN
PT. JM Menang 04/01/2006
Putusan : Menguatkan Putusan PN
NATIGOR PANJAITAN No. 33/Pdt.G/2005/PN.TNG NATIGOR PANJAITAN
MARI (PK) 11 PK/Pdt/2005
PU kalah 14/06/2006
PN Tangerang No. 33/Pdt.G/2005/PN.TNG
PU kalah 14/07/2005
Penetepan Eksekusi : No. 14/PEN.EKS/2004/PN.TNG tgl. 01/02/2007 Eksekusi : Surat Dirjen Bina Marga An. Menteri PU kpd Dirut PT. Jasa Marga No. KU.08.13Db/354 tgl. 08/05/2008. Perihal : Surat Penetapan Perintah Pembayaran Putusan PK No. 11PK/Pdt/2005 dan Penetapan Eksekusi PN Tangerang Nomor 14/PEN.EKS/2007/PN.TNG
PT Banten No. 18/PDT/2006/PN.BTN
PU Menang 24/04/2006
25
PETA PERKARA FLY OVER PRAMUKA H. TATANG SUTARNA
1
KEMENTERIAN PU
2
MASUROH BINTI AMAT
Obyek Gugatan : Tanah Seluas + 8.480 m2 Girik C110 Persil 17 S III yang terkena pembangunan Fly Over Pramuka
Obyek Gugatan : Tanah Seluas 7320 m2 Girik C110 Persil 17 S III yang terkena pembangunan Fly over Pramuka
Tuntutan : Menghukum T I (Bina Marga), T II (Walikota Jaktim), dan T III (Dinas PU DKI) membayar Ganti Rugi sebesa Rp. 34.960.170.00,00
Tuntutan : Menghukum Tergugat I (Kem. PU), Tergugat II (Dinas PU DKI), Tergugat III (Walikota Jaktim/P2T) agar tidak membayar uang ganti rugi kepada Turut Tergugat II (H. Tatang Sutarna)
PN Jakarta Timur No. 39/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM
PU kalah 14/08/2007
PT. JAKARTA No. 39/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM
PU kalah 14/05/2008
Menghukum T II (Dinas PU sebesa Rp. 65.100.000.000,00
DKI)
PN Jakarta Timur No. 579/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM
membayar
Ganti
Rugi
Proses Persidangan
Putusan: PU dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum Menghukum TII dan T III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (PU lepas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat)
MARI (Kasasi) 440 K/PDT/2009
PU kalah 17/06/2009
PU lepas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat
MARI (Peninjauan Kembali) 440 K/PDT/2009
PU kalah 30/09/2010
PU lepas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat
26
PETA PERKARA CIKUNIR JUNCTION
ROEKIYONO
AFFANDIE
1
2
KEMENTERIAN PU
6
No. 320/Pdt.G/2006/PN.BKS
1 No. 339/Pdt.G/2005/PN.BKS
AFFANDIE MENANG 08/03/2006
No. 395/Pdt./2006/PT.BDG
AFFANDIE MENANG 22/03/2007
PERDAMAIAN AKTA NOTARIS NO. 12 TGL 25 MEI 2007
6
DIMYATI
5
No. 386/Pdt.G/2009/PN.BKS (Putusan tgl 9/12/2010)
5 4
3
No. 42/Pdt.G/2009/PN.BKS
No. 55/Pdt.G/2011/PN.BKS
Gugatan dicabut oleh Penggugat tanggal 14 Juli 2009 GUGATAN DINYATAKAN NO (TIDAK DAPAT DITERIMA) Putusan tgl 01/11/2011
GUGATAN DINYATAKAN NO (TIDAK DAPAT DITERIMA)
TAUFIK BIN YAHYA
No. 373/Pdt.G/2010/PN.BKS
No.205/Pdt.G/2011/PN.BKS
Penggugat menuntut kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Tergugat I), PT. Jasa Marga (Tergugat II), dan P2T Pemerintah Kota Bekasi (Tergugat III) untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sisa lahan yang belum dibayar melalui konsinyasi. Status Terakhir Sidang : Pembuktian
3
RAHMAN ISA
GUGATAN DINYATAKAN NO(TIDAK DAPAT DITERIMA) Putusan tgl 11/07/2011
PERKARA CIKUNIR JUNCTION Obyek Perkara : tanah seluas + 21.550 m2 di Kel. Jatibening, Pd. Gede, Kota Bekasi yang terkena pembangunan jalan Tol JORR E1 Cikunir. Tuntutan : uang ganti kerugian Proses Konsinyasi : Permohonan Konsinyasi tgl 4 Oktober 2010 oleh ketua TPT JORR Widodo Subagio, M. Eng. Sc kpd Ketua PN Bekasi untuk melakukan penitipan uang ganti rugi atas tanah seluas 8.645 m2 sebesar Rp. 7.002.450.000,Penetapan Konsinyasi Ketua PN Bekasi No. 06/EKS.CONS/2010/PN.Bks tanggal 10 November 2010. Posisi terakhir proses konsinyasi : Uang Ganti rugi yang dikonsinyasikan telah diserahkan oleh PN Bekasi kepada pihak Affandie tanpa sepengatahuan Kementerian PU. Pihak Kementerian PU belum mendapatkan alas hak .
27
28
