JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN SEJARAH Latar historis berdirinya Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (dahulu Civics Hukum), terinspirasi oleh fenomena universal bahwa setiap negara berusaha melakukan pembinaan terhadap warganegaranya agar menjadi warga negara yang baik melalui pendidikan formal. Berdasarkan fenomena tersebut, timbul persoalan tentang siapa tenaga pendidik (guru) yang harus mengajarkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaran tersebut, sementara pengajar civics di sekolah dilakukan oleh guru-guru yang belum memiliki kompetensimemadai dan profesional dalam mengajar mata pelajaran tersebut. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di lapangan, dan peran IKIP MALANG sebagai Lembaga Pendidikan yang mendidik calon guru, pada tahun kuliah 1963 Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS) IKIP MALANG mendirikan jurusan civics-hukum. Jurusan ini berperan sebagai wadah untuk mendidik tenaga guru yang memiliki kewenangan mengajar mata pelajaran civics. Pada awalnya, jurusan yang dimaksud menjadi sub-bagian jurusan Sejarah, FKIS. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan dan pembaharuan di bidang pendidikan pada umumnya, Jurusan civics hukum berdiri sendiri sebagai jurusan dan tidak menjadi subbagian jurusan sejarah, bahkan dalam perkembangannya mengalami perubahan nama serta program yang dilaksanakan. Secara kronologis, perkembangan nama jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pada tahun 1963, jurusan PPKn berdiri dengan nama Sub Jurusan Civics-Hukum; pada tahun 1968, berubah menjadi jurusan Civics-Hukum (Berdasarakan buku pedoman tahun 1969 Fakultas Keguruan Ilmu Sosial). Pada tahun 1970, dengan adanya perubahan dalam penataan jurusan di lingkungan IKIP MALANG (khususnya FKIS), jurusan Civics-Hukum menjadi bagian dari jurusan Sejarah-CivicsHukum (Buku Pedoman 1970 FKIS IKIP Katalog Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UM 2012

Create PDF with GO2PDF for free,1if you wish to remove this line, click here

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan2

MALANG). Pada tahun 1973, berdasarkan Buku Pedoman 1975, nama jurusan berubah menjadi Sub Departemen Civics, yang menjadi bagian dari Departemen Sejarah-Civics. Pada tahun 1975 sesuai dengan buku pedoman IKIP MALANG tahun 1976-1979 nama jurusan diubah menjadi Departemen Civics. Pada tahun 1980, sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman IKIP MALANG 1980, nama jurusan berubah menjadi Departemen Civics Hukum. Pada tahun 1982, sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman IKIP MALANG 1982, nama jurusan diubah menjadi Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara. Pada tahun 1983, berdasarkan ketentuan Buku Pedoman IKIP MALANG 1984-1987, nama jurusan diubah menjadi Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara yang berlaku sampai 1995. Sejak tahun 1995 Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara berubah nama menjadi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sampai sekarang. Mulai tahun 1992 berlaku Kurikulum Pendidikan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah (PKSM), selanjutnya disebut dengan Kurikulum 1992. Mulai tahun akademik 1998/1999 berlaku Kurikulum 1998; yang penyelenggaraannya Kurikulum 1992 diintegrasikan dalam Kurikulum 1998. Kurikulum 1998 terdiri atas konfigurasi Program Kewenangan Tambahan (Minor) dan Program Kemampuan Dasar atau Post Secondary Subject Matter Mastery (PSSM) baik bagi mahasiswa intern Jurusan PMP-Kn, intern FPIPS maupun ekstern FPIPS. Selanjutnya mulai tahun akademik 1999/2000 berlaku Kurikulum yang disesuaikan dengan Kurikulum Nasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Mendikbud nomor 01217/U/1995 (disebut dengan Kurikulum 1999). Tahun akademik 2003/2004 berlaku kurikulum 2002 mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas, No. 232/U/2000, Keputusan Mendiknas, No. 045/U/2002, Keputusan Mendikbud, No. 013/U/1998, serta hasil pengembangan kurikulum oleh tim pengembang kurikulum Universitas Negeri Malang. Berdasarkan SK Rektor No. 0381/KEP/PT 28.H/C/2000, mulai tahun ajaran 2000/2001 Jurusan Pendidikan Pancasila dan

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here


Kewarganegaraan (PPKn) berada dalam naungan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), seiring dengan perubahan IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang, dimana Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang selama ini menjadi naungan Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), berubah menjadi Fakultas Ekonomi. Berdasarkan SK Rektor No. 0487/KEP/H32/OT/2009, mulai tanggal 17 Agustus 2009, jurusan PPKn berubah menjadi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, direncanakan terdiri dari dua Program Studi, yaitu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Program Studi Ilmu Hukum. Program studi PPKn sudah mendapat ijin operasional, sedangkan Program Studi Ilmu Hukum masih dalam tahap persiapan usulan proposal. VISI, MISI, DAN TUJUAN Visi Jurusan dan atau Program Studi yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan pendidikan dan teknologi untuk membentuk Guru PKn yang memiliki komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Misi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan atau Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah: (1) Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.



(2) Mengembangkan dasar-dasar keilmuan di bidang PPKn secara berkesinambungan yang berakar pada bidang ilmu hukum, sosial-politik, budaya, moral, dan pembelajaran. (3) Menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pendidikan karakter bangsa yang bermoral dan berbudaya sesuai denagan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tuggal Ika, kesadaran berdemokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, serta memiliki komitmen terhadap NKRI dalam kerangka pergaulan global. (4) Membangun organisasi yang dinamis, sehat dalam rangka penguatan tata kelola program studi yang partisipatif, transparan, akuntabel, bermoral, dan religius. Tujuan Tujuan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) dan atau Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah: (1) Menghasilkan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memiliki wawasan keilmuan dan kemampuan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tuggal Ika, dan NKRI, (2) Memberikan layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (3) Menghasilkan pengembangan ilmu kependidikan dan teknologi di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (4) Menghasilkan pengembangan dasar-dasar keilmuan yang memungkinkan pembelajaran secara berkesinambungan di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (5) Mengembangkan jejaring (networking) penyebaran informasi keilmuan kependidikan dan pembelajaran di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak, (6) Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing dalam dunia kerja.



ORGANISASI Berdasar Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, struktur organisasi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan terdiri atas unsur pimpinan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, dan unsur pelaksana akademik atau para dosen. Jurusan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris. Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali. Deskripsi tugas Ketua Jurusan HKn/Kaprodi PPKn adalah (1) Melakukan kordinasi segala kegiatan jurusan/prodi terkait dengan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat), sesuai dengan Visi, Misi Jurusan/Prodi; (2) Melakukan kordinasi komunitas jurusan/prodi dalam mempertahankan ’jati dirinya’ sebagai institusi pendidikan nilai dan moral serta sebagai pengawal Pancasila, UUDNR Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI; (3) Memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jurusan sesuai agenda rapat yang telah ditetapkan baik terkait dengan substansi kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; (4) Melakukan kordinasi segala keperluan jurusan/prodi untuk mempersiapkan borang akreditasi; (5) Mengondisikan iklim kerja jurusan/prodi yang partisipatif, nyaman, aman dan penuh kekeluargaan; (6) Melakukan kordinasi, motivasi dan penilaian kinerja dosen jurusan/prodi; (7) Menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh fakultas dan atau universitas dimana jurusan/prodi terkait dengan itu; (8) Membuat surat tugas, surat pengantar dan rekomendasi tugas dosen jurusan/prodi ke fakultas baik di dalam lingkungan UM maupun di luar UM; (9) Menandatangani surat-surat yang dikeluarkan oleh jurusan/prodi; (10) Mengordinasikan penetapan usulan judul skripsi mahasiswa bersama sekretaris jurusan (sekjur) dan ketua bidang keilmuan jurusan/prodi; (11) Bersama Sekjur, kordinator keilmuan dan bendahara menyusun RBA tahunan untuk jurusan/prodi; (12) Bersama Sekjur melakukan kordinasi penilaian



kinerja dosen jurusan/prodi; dan (13) Bersama Sekjur, melakukan koordinasi yudisium mahasiswa jurusan/prodi setiap semester/angkatan. Deskripsi tugas Sekjur adalah (1) Mengelola kesekretariatan yang terkait dengan /jurusan/prodi; (2) Mengordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh GPM jurusan/prodi; (3) Mendokumentasikan data penting/rahasia jurusan/prodi baik terkait dosen maupun mahasiswa; (4) Menyusun jadwal perkuliahan pada setiap semester/tahun akademik jurusan/prodi; (5) Mengagendakan surat masuk/surat keluar terkait dengan jurusan/prodi; (7) Mengordinasikan dalam pembuatan/penyimpanan segala SOP/Instruksi Kerja jurusan/prodi (minimal 8 jaminan mutu); (8) Bersama Kajur dan Kordinator Bidang Keilmuan menyeleksi usulan judul skripsi mahasiswa jurusan/prodi; (9) Bersama kajur, kordinator keilmuan dan bendahara jurusan/prodi menyusun RBA tahunan untuk jurusan/prodi; (10) Mengordinasikan penerbitan berkala jurnal ilmiah jurusan/prodi; (11) Bersama Kajur, melakukan kordinasi penilaian kinerja dosen jurusan/prodi; dan (12) Bersama Kajur, melakukan kordinasi yudisium mahasiswa jurusan/prodi setiap semester/ angkatan. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan memiliki laboratorium, sebagai satuan pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala. Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan universitas atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.



STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN/PROGRAM STUDI PPKn

Ketua Jurusan/Prodi HKn/PPKn

Kepala Laboratorium

Bidang Nilai dan Moral

Bidang Hukum dan Ketatanegaraan

Bidang Politik

Sekretaris

Bidang SosialBudaya

Gugus Penjamin Mutu

Dosen-Mahasiswa Gambar 1. Struktur Organisasi Jurusan/Prodi PPKn

KETENAGAAN Jumlah tenaga dosen adalah 19 orang dengan jabatan fungsional akademik sebagai berikut: Guru Besar 1 orang, Lektor Kepala 12 orang, Lektor 5 orang, dan Asisten Ahli 1 orang. Ditinjau dari jenjang pendidikannya, dosen Jurusan HKn/Prodi PPKn terdiri dari: S2 15 orang, Sarjana/S1 1 orang, dan S3 3 orang. Empat orang sedang menempuh program S3.



SARANA PENDIDIKAN Personel Laboratorium JurusanHukum dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Malang terdiri atas para Dosen, dan Tenaga Laboran. Penempatan personel di dalam unit kerjaserta deskripsi tugasnya diatur dan menjadi wewenang Ketua Jurusan dengan memperhatikan pertimbangan/usul Ketua Laboratorium. Tata kerja Laboratorium Jurusan HKn adalah sebagai berikut. Kepala Laboratorium Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan berstatus memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsifungsi laboratorium serta bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan HKn. Tenaga Laboran bertugas melaksanakan tugas-tugas administrasi, dokumentasi, dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Hukum dan Kewarganegaraan. Deskripsi tugas Kepala Laboratorium adalah (1) Meningkatkan inovasi fungsi Laboratorium jurusan/prodi sebagai pusat sumber belajar, produksi media dan layanan media yang berguna bagi kegiatan akademik-perkuliahan; (2) Melaksanakan mekanisme penggunaan sarana laboratorium jurusan/prodi sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja yang telah ditetapkan; (3) Melakukan pendataan dan laporan sarana laboratorium yang dimiliki oleh jurusan/prodi; (4) Mengordinasi fasilitasi layanan penggunaan inventaris laboratorium jurusan/prodi untuk keperluan pembelajaran dan kajian dengan penuh tanggungjawab, empati dan kekeluargaan; (5) Melakukan kordinasi dengan ketua bidang keilmuan yang berbasis kinerja yang sesuai dengan Tri Dharma; dan (6) Melakukan kordinasi dengan laboran untuk meningkatkan pelayanan, perawatan dan pengamanan sarana dan inventaris laboratorium jurusan/prodi.

Kepala laboratorium membawahi empat bidang pengembangan keilmuan, yakni bidang nilai dan moral, bidang hukum dan ketatanegaraan, bidang politik, dan bidang sosial-budaya. Bidang nilai dan moral bertugas untuk (1) Mengembangkan dasar-dasar

keilmuan nilai dan moral serta mengaplikasikannya melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan


Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan9 Pengabdian pada Masyarakat); (2) Menyeleksi judul-judul skripsi/tugas akhir mahasiswa yang berbasis keilmuan nilai dan moral; dan (3) Berkolaborasi dengan koordinator bidang ilmu lain dan kajur/sekjur serta bendahara untuk menyiapkan tema dan menyusun proposal Seminar/Lokakarya/Workshop/dll, baik yang teragendakan dalam RBA maupun insidental event tertentu.

Bidang hukum dan ketatanegaraan bertugas untuk (1) Mengembangkan dasar-dasar keilmuan hukum dan ketatanegaraan serta mengaplikasikannya melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat); (2) Menyeleksi judul-judul skripsi/tugas akhir mahasiswa yang

berbasis keilmuan hukum dan ketatanegaraan; dan (3) Berkolaborasi dengan kordinator bidang ilmu lain dan kajur/sekjur serta bendahara untuk menyiapkan tema dan menyusun proposal Seminar/Lokarkarya/Workshop/dll, baik yang teragendakan dalam RBA maupun insidental event tertentu.

Tugas bidang politik adalah (1) Mengembangkan dasar-dasar keilmuan politik serta mengaplikasikannya melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat); (2) Menyeleksi judul-judul skripsi/tugas akhir mahasiswa yang berbasis pada keilmuan politik; dan (3) Berkolaborasi dengan kordinator bidang ilmu lain dan kajur/sekjur serta bendahara untuk menyiapkan tema dan menyusun proposal Seminar/Lokakarya/Workshop/dll, baik yang teragendakan dalam RBA maupun insidental event tertentu.

Dan bidang sosial-budaya bertugas (1) Mengembangkan dasardasar keilmuan sosial-budaya serta mengaplikasikannyya melalui kegiatan Tri Dhara Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat); (2) Menyeleksi judul-judul skripsi/tugas akhir mahasiswa yang berbasis keilmuan sosialbudaya; dan (3) Berkolaborasi dengan kordinator bidang ilmu lain dan kajur/sekjur serta bendahara untuk menyiapkan tema dan menyusun proposal Seminar/Lokakarya/Workshop/dll, baik yang teragendakan dalam RBA maupun insidental pada event tertentu.



Kelembagaan Laboratorium HKn memiliki hubungan konsultatif dan informatif dengan dosen-dosen pembina matakuliah Jurusan HKn. Hubungan ke luar Jurusan atau ke luar Universitas Negeri Malang mengikuti aturan prosedural yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Malang. Laboratorium HKn memiliki prasarana, sarana dan peralatan laboratorium yang dikelompokkan ke dalam perangkat keras (hard ware), perangkat lunak (soft ware), dan bahan-bahan habis pakai. Perangkat keras terdiri atas: (1) prasarana yang berupa gedung dan ruang laboratorium sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilmiah, dan (2) peralatan yaitu: komputer, televisi, video kaset, OHP, slide projektor, lap top, LCD, foto kamera, mesin ketik, mesin foto kopy, dan lain-lain. Sebagai alat bantu dalam melaksanakan kegiatan ilmiah. Perangkat lunak (soft ware) yang ada berupa sarana media pengajaran seperti media grafis, majalah ilmiah, hasil penelitian, hasil pengabdian kepada masyarakat, buku-buku latihan kerja, modul dan model-model kehidupan masyarakat, miniatur dan lain-lain, di samping bahan habis pakai. Berbagai upaya ditempuh untuk mengadakan peralatan laboratorium, antara lain: (1) pembelian dengan prioritas dengan segi kepentingan yang dananya diperoleh dari pemerintah, swasta, atau sumbangan dari masyarakat/mahasiswa, (2) pembuatan media baik yang dibuat oleh dosen maupun yang dibuat oleh mahasiswa, misalnya modul, buku paket, kliping, skema grafis, diagram dan lainlain yang menunjang penyelenggaraan Jurusan HKn/ProdiPPKn. Prosedur penggunaan alat-alat laboratorium Jurusan HKn/Prodi PPKn adalah (1) diatur oleh Kepala Laboratorium, (2) dalam penggunaan laboratorium, peminjam alat-alat baik dosen maupun mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Kepala Laboratorium, (3) bukti persetujuan Kepala Laboratorium diserahkan kepada Laboran guna pengeluaran barang atau alat dan sebagai bukti peminjaman. Laboran mencatat peminjam tersebut, (4) pengembalian barang pinjaman oleh dosen/mahasiswa langsung kepada Laboran, selanjutnya Laboran melaporkan kepada Kepala Laboratorium, (5) pengusulan permintaan barang yang diperlukan dapat diajukan oleh



dosen kepada Kepala Laboratorium secara tertulis, (6) Kepala Laboratorium menyeleksi usulan-usulan yang masuk dengan berkonsultasi pada Ketua Jurusan untuk diusulkan kepada fakultas, (7) bantuan dari Universitas/fakultas diterima oleh Ketua Jurusan dan selanjutnya diinventarisasi oleh Kepala Laboratorium, dan disimpan dalam gudang, (8) bantuan yang diperoleh dari lembaga lain di luar Universitas Negeri Malang atas usaha laboratorium diatur dengan peraturan tersendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan (9) Laboratorium Jurusan HKn/Prodi PPKn dimanfaatkan untuk: perpustakaan, pengembangan media seperti audio, visual, audio visual, penyebaran informasi terutama dalam rangka pengabdian kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, model-model program, dan memberi rekomendasi dalam bidang studi PPKn dalam konten, metodologis dan media pembelajaran. KOMPETENSILULUSAN Kompetensi lulusan program studi PPKn terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi pilihan. Deskripsi kompetensi tersebut sebagai berikut. KompetensiUtama Kompetensi utama lulusan Prodi PPKn meliputi kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogi meliputi kemampuan lulusan untuk (1) menyusun rancangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; (2) mengorganisasi materi sesuai dengan karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; (3) memilih metode, membuat media dan mengaplikasikannya sesuai dengan karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; (4) melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan prosedur dan teknik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; dan (5) mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kasus pembelajaran pada diri siswa melalui penelitian tindakan kelas dan penulisan karya ilmiah (artikel).



Kompetensi profesional meliputi kemampuan (1) penguasaan substansi Pendidikan Kewarganegaraan, (2) penguasaan keterkaitan konsep ilmu lain dengan pembelajaran Kewarganegaraan, (3) penguasaan kerangka dasar, struktur dan materi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, (4) penguasaan kemampuan menyesuaikan materi pembelajaran Kewarganegaraan dengan perkembangan siswa, dan (5) penguasaan kemampuan mengelola laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan. Kompetensi Pendukung Lulusan Kompetensi pendukung lulusan meliputi kompetensi sosial dan kepribadian. Kompetensi sosial meliputi kemampuan (1) melakukan kolaborasi, sharing pendapat, (2) mengembangkan sikap inklusi, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif, (3) membangun komunikasi secara efektif, empati dan santun, (4) bekerjasama dan beradaptasi di tempat bekerja. Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan (1) pengembangan intuisi keagamaan, (2) kebangsaan yang religius dan berkepribadian, (3) pemilikan sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri, (4) mengembangkan profesionalisme kependidikan. Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan Lulusan Prodi PPKn memiliki kompetensi mengembangkan model-model pembelajaran PKn yang berbasis pada nilai luhur dan karakter bangsa, meliputi model pendidikan karakter, multikultural, DD/CT (Deep Dialogue/Critical Thinking), VCT (Values Clarification Technique). Konteks Kerja Lulusan

Lulusan Utama PPKn memiliki kewenangan penuh sebagai Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau guru Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang SLTP, SMA dan SMK.Di samping kewenangan di atas lulusan program ini dapat bekerja di bidang non keguruan sebagai pegawai pada instansi pemerintah maupun swasta.



STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM Kurikulum 2006 yang diberlakukan bagi mahasiswa sekarang merupakan pengembangan kurikulum 2002 yang dilakukan oleh Jurusan HKn/Prodi PPKn berdasarkan Keputusan Mendiknas, No. 232/U/2000, Keputusan Mendiknas, No. 045/U/2002, Keputusan Mendikbud, No. 013/U/1998, serta hasil pengembangan kurikulum oleh tim pengembang kurikulum Universitas Negeri Malang. Kurikulum 2006 merupakan perubahan dari Kurikulum tahun 2002, melalui kegiatan Workshop Validasi Kurikulum Jurusan HKn/Prodi PPKn tahun 2006. Struktur Program Kurikulum Jurusan/ProdiPPKn FIS Universitas Negeri Malang terdiri lima komponen, yaitu MPK 10 sks, MKK 95 sks, MKB 22 sks, MPB 10 sks dan MBB 13 sks. Jumlah total 150 sks. Secara rinci sebaran matakuliah berdasar Kurikulum 2006 tertuang dalam Tabel 1.



Tabel 1. Sebaran Matakuliah Program Studi PPKnberdasar Kurikulum 2006 Sandi & Matakuliah A.

Sks Js

semester 1

2

3

4

5

Kompetensi 6

7

8 Inti Ins U

P

L

Prasyarat

Mata Kuliah PengembanganKepribadian (MPK) 10 Sks

Mpk432 Pendidikan Pancasila

2

2

x

Mpk421 Pendidikan Agama Islam

2

2

x

Mpk433 Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

x

Mpk428 Bahasa Inggris Profesi

2

2

x

Mpk427 Bahasa Indonesia Keilmuan

2

2

JUMLAH

10

10

x

B. Mata Kuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK I) 10 Sks Mdk401 Pengantar Pendidikan

3

3

Mdk402 Pengembangan Peserta Didik

3

3

Mdk403 Belajar Dan Pembelajaran

4

4

10

10

JUMLAH

x x x

C. Mata Kuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK II) 79 Sks x

Kwn401 Pengantar Ilmu Sosial

2

2

Kwn402 Dasar Dan Konsep Pendidikan Moral

2

2

Kwn403 Pengantar Ilmu Hukum

2

2

x

Kwn404 Ilmu Negara

2

2

x

Kwn405 Ilmu Kewarganegaraan

2

2

x

Kwn406 Nasionalisme Indonesia

2

2

x

Kwn407 Pendidikan Budi Pekerti

2

2

x

Kwn408 Pengantar Hukum Indonesia

2

2

x

Kwn409 Ilmu Politik

2

2

x

Kwn410 Ilmu Pemerintahan

2

2

x

x


Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan15 Sandi & Matakuliah

Sks Js

semester 1

2

3

4

5

Kompetensi 6

7

8 Inti Ins U

P

L

Prasyarat

Kwn411 Pengantar Filsafat

2

2

x

Kwn412 Teori-Teori Sosial

2

2

x

Kwn413 Teori Konstitusi Dan Uud 1945

3

3

x

Kwn414 Sejarah Ketatanegaraan Ri

2

2

x

Kwn415 Hukum Tata Negara

2

2

x

Kwn408

Kwn416 Hukum Adat

2

2

x

Kwn408

Kwn417 Sosiologi Politik

2

2

x

Kwn418 Sistem Politik Indonesia

2

2

x

Kwn419 Sosiologi Hukum

2

2

x

Kwn420 Teori-Teori Demokrasi

2

2

x

Kwn421 Hukum Perdata Dan Bisnis

3

3

x

Kwn408

Kwn422 Hukum Pidana

2

2

x

Kwn408

Kwn423 Hukum Islam

2

2

x

Kwn408

Kwn424 Hak-Hak Azasi Manusia

2

2

x

Kwn425 Filsafat Ilmu

2

2

x

Kwn426 Statistik

2

4

x

Kwn427 Antropologi Politik

2

2

x

Kwn428 Hukum Administrasi Negara

2

2

x

Kwn429 Hukum Acara

2

3

x

Kwn408

Kwn430 Hukum Pajak

2

2

x

Kwn408

Kwn431 Filsafat Hukum

2

2

x

Kwn411

Kwn432 Filsafat Moral

2

2

x

Kwn411

Kwn433 Filsafat Pancasila

3

3

x

Kwn408

Kwn434 Seminar Ppkn

2

4

x

Kwn435 Politik Hukum

2

2

x

Kwn436 Pemerintahan Daerah Kwn437 Hukum Dan Hubungan Internasional

2

3

x

2

2

x

Kwn438 Ekonomi Politik

2

2

x

79

85

JUMLAH

Kwn401

Kwn404

Kwn409

Kwn408

Kwn410


Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan16 Sandi & Matakuliah

Sks Js

semester 1

2

3

4

5

Kompetensi 6

7

8 Inti Ins U

P

L

Prasyarat

D. Mata Kuliah Pilihan (Wajib Lulus 6 Sks) Kwn439 Perbandingan Sistem Politik

2

2

x

Kwn440 Filsafat Politik

2

2

x

Kwn441 Hukum Perlindungan Konsumen Kwn442 Kebijakan Publik

2

2

x

2

2

x

Kwn443 Etika Komunikasi

2

2

x

Kwn444 Pengantar Jurnalistik

2

2

x

Kwn445 Psikologi Sosial

2

2

x

Kwn446 Hukum Lingkungan

2

2

x

Kwn447 Hukum Perbankan

2

2

x

18

18

JUMLAH

Kwn409

E. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 22 Sks Kwn448 Kemampuan Dasar Mengajar

4

4

Kwn449 Pengembangan Bahan Ajar

4

4

x

Kwn450 Perencanaan Pengajaran

3

4

x

Kwn451 Strategi Belajar Mengajar

4

4

x

Kwn452 Evaluasi Pendidikan

4

4

x

Kwn453 Penelitian Pendidikan

3

4

x

22

24

JUMLAH

x

F. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 10 Sks Kwn454 Skripsi

6

12

x

Ppl490 Ppl

4

6

x

10

18

JUMLAH

Kwn453

G. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 13 Sks Kwn455 Studi Masyarakat Indonesia

2

2

Kwn456 Pendidikan Politik

3

4

x

Kwn457 Psikologi Kepribadian

2

2

x

Kwn458 Manajemen Konflik

2

2

x

Kkn490 KKN

4

12

x

13

22

JUMLAH

x

Kwn401 Kwn405



DESKRIPSI MATAKULIAH PRODI PPKn MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) MPK432Pendidikan Pancasila, 2 sks 2 js Kompetensi Seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab seorang warga negara dalam memecahkan bebagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilainilai dasar (basic value) Pancasila. Materi Pertumbuhan faham kebangsaan Indonesia; sistem perundangan dan ketatanegaraan Republik Indonesia; dinamika pelaksanaan UUD 1945, Filsafat, Etika, dan Implementasi Ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Kepustakaan Margono, dkk. 2002. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Malang. Penerbit UM. Notonegoro. 1959. Pembukaan UUD 1945, Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia. Notonegoro. 1974. Pancasila dan Dasar Filsafat Negara. Jakarta. Pandjuran Tujuh Notonegoro. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Jakarta. Pandjuran Tujuh Alfian dan Murdiono (Eds.) 1989 Pancasila Sebagai Ideologi. MPK421Pendidikan Agama Islam, 2 sks 2 js Kompetensi Membantu terbina mahasiswa yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antara umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan nasional.



Materi Pengertian agama, pengenalan manusia terhadap Tuhan, Fungsi agama, ancaman-ancaman agama (Samawi dan Budaya); Pengertian agama Islam: ruang lingkup, karakteristik, sumber dan norma ajaran Islam (Al Quran, Hadist dan Ijtihad); manusia dalam berbagai pandangan, Islam dan ilmu pengetahuan; Peribadatan dalam Islam: pengertian ibadat, pengertian dan syarat diterimanya ibadat, pangkal ibadat dan hikmat yang terkandung di dalamnya; Membangun keluarga sakinah (perkawinan); pengertian, hikmah, asa, rukun mahar, kawin campur dan kewarisan; Ahlak: Pengertian ahlak, aliran-aliran moral, pembagian akhlak dalam Islam; Islam dan masalah kontemporer: KAM dan HAM dalam Islam, Pelestarian lingkungan, Perekonomian dan pembaharuan dalam Islam. Kepustakaan Syihab, M. Quraish, 1999. Wawasan Al Qur'an. Bandung Penerbit Mizan Imarah, Muhammad. 1999. Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan (terjemahan Abdul Hayyie Al Kattanie). Jakarta. Gema Insan. Ibnul Hajjaj. Abul Husain Muslim. 1954. Shahih Islam. Ash-Shabuny, Muhammad Ali. Shafwatu at-Tafaasir, Lebanon, Darr el-rasyad. Zuhdi, Masfuk, 1988. Masail Fiqhiyah. Jakarta, Haji Masagung. MPK433Pendidikan Kewarganegaraan, 2 sks 2 js Kompetensi Pembekalan peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.



Materi Pengertian dan pemahaman tentang bangsa dan negara dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antara warga negara dengan negara, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta politik nasional dan strategi nasional. Kepustakaan Al Hakim, Suparlan dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Malang. Penerbit Universitas Negeri Malang. Endang Zaelani Sukaya. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogjakarta. Penerbit Paradigma. Lemhanas dan Dikti Depdiknas RI. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. Gramedia. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Undang-Undang nomor 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Republik Indonesia. MPK428Bahasa Inggris Profesi, 2 sks 2 js Kompetensi Matakuliah ini bertujuan untuk membekali mahassiwa dengan ketrampilan membaca bacaan yang berkaitan dengan bidang studi mereka. Pemahaman bacaan didasari pula oleh pembekalan pengetahuan dan penguasaan tata bahasa dan kosa kata. Diharapkan pada akhir semester mahassiaw dapat memahami bacaan secara mandiri. Materi Perkuliahan ini sebagian besar bacaan singkat yang diikuti pertanyaan (comprehension questions), latihan tata bahasa (grammer), dan kosa kata (vocabulary). Isi bacaan selain yang bersifat umum, juga yang berkaitan dengan bidang studi. Kepustakaan Englis For Children College Students by Team of Instructions. English Dept. IKIP, Malang



Berbagai buku ESP (English for….) sesuai dengan jurusan yang diajar. MPK427Bahasa Indonesia Keilmuan, 2 sks 2 js Kompetensi Terampil mengenali karakteristik BIK; Terampil menggunakan BIK dalam karya ilmiah; Terampil menyusun karya ilmiah dengan memperhatikan BIK. Materi Karakteristik BIK mencakup ciri: (a) memahami (penerapan EYD), (b) bentuk kata/istilah, (c) keefektifan kalimat. Pengguna bahasa Indonesia keilmuan (BIK) difokuskan pada: (a) penyusunan kalimat dalam paragraph mencakup, (i) kohesi-koherensinya; dan (ii) keruntutan kalimat; (b) pengembangan gagasan dalam paragraph mencakup (i) keutuhan/kepaduan gagasan, dan (ii) kelengkapan (c) teknik pengembangan gagasan secara alamiah (kronologis dan spesialis, dan secara logis (deduktif, induktif, analisis, klimaksantiklimaks dan sebagainya). Penyusunan karya ilmiah mulai tahap pra penulisan, penulisan dan penyuntingan. Kepustakaan Johanes, Herman. 1980. Membina Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Indonesia yang Ilmiah, Indah dan Lincah. Dalam analisis kebudayaan. Tahun 12, Nomor 4. Keraf, Gory S. 1994. Komposisi Ende Flores, Nusa Indah. M.Crimmon, James. 1967. Writing With Purpose. Boston: Houghton Mifflin Company. Moelion. M. Anton (Ed). 1988. TB buku Bahasa Indonesia. Jakarta Balai Pustaka. Rafi ' uddin, Ahmad. 1992. Penulisan Makalah. Malang. IKIP Malang Tompkins, Gail. 1996. Teachhing Writing: Balancing Process and Product. Oxford Press.



MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN KWN401Pengantar Ilmu Sosial, 2 sks 2 js Dosen : Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum Kompetensi Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial, hubungannnya, pengembangannya, serta proses pembelajarannya di sekolah. Materi Konsep-konsep dasar ilmu sosial (sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, dan sebagainya), Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber nilai ilmu-ilmu sosial, struktur dan metodologi ilmu-ilmu sosial, sosiologi masyarakat Indonesia, pengajaran ilmu sosial di sekolah, dan beberapa teori-teori sosial. Kepustakaan Bank, James, A. 1995. Teaching Strategies for The Social Studies. Addison Wesly Publ.Co. Calief. Dimyati, Muhamad. 1989. Pengajaran Ilmu-ilmu Sosial di Sekolah: Bagian Integral Sistem Ilmu Pengetahuan. Malang. FPS IKIP Malang. Fenton, Edwin. 1967. The New Social Studies. New York: Holt, Ruiehan & Winston. Hasan, S Hamid. 1996. Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Bandung. FPIPS IKIP Bandung. Jarolimek, John. 1993. Social Studies in Elementary Education. New York: The Mac. Millian Co. Joys, Bruce R. 1972. New Strategies for Social Education. Chicago: Science Research Ass. Inc. Malo, Manasse (Ed). 1989. Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia. Jakarta. Rajwali Pers. Poerwito. 1981. Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Malang: Dwidaya. Program Akta Mengajar V-B Komponen Bidang Studi IPS. 1983. Metode dan Media Pengajaran IPS. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.



Simangunsong dan Zainal Abidin. 1984. Metodologi Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Jakarta: Akademika Presindo. Sumaatmadja. Nursid. 1984. Metodologi Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial(IPS). Bandung: Alumni. Udin Ali Imran. 1976. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Depdikbud. MDK401Pengantar Pendidikan, 3 sks 3 js Di susun oleh FIP KWN407Pendidikan Budi Pekerti, 2 sks 2 js Dosen : Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si Kompetensi Mahasiswa memahami pengertian, sasaran dan tujuan Pendidikan Budi Pekerti. Materi Pengertian, sasaran dan tujuan Pendidikan Budi Pekerti, ruang lingkup pembahasan dan sifat-sifatnya, hubungannya dengan kepribadian. sikap, dan perilaku, pengintegrasiannya dengan PPKn, serta hubungan keilmuannya dengan pendidikan afeksi, pendidikan nilai-nilai, pendidikan moral, dan pendidikan karakter Kepustakaan Bertens, K. 1993. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bloom, B.S. 1987. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals (Handbook I: Cognitive Domain). New York: Longman Inc. Hurlock, E.B. 1979. Personality Development.New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd. Jarolimek, J. 1990. Social Studies in Elementary Education(8th ed.). New York: MacMillan Publishing Company. Joice, B., & Wefl, M. 1986. Models of Teaching (3rd ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. Knowles, R.T., & McLean, G.F. 1986. Psychological Foundations of Moral Education and Character Development. Washington: University Press of America.



Krathwohl.D.R., Bloom, B.S., & Masia, B.B. 1980. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals (Book II: Affective Domain). NewYork:Longman. Solomon, R.C. 1984. Etika: Suatu Pengantar. Terjemahan Drs. Andre Karo-Karo. Jakarta: Erlangga. Titus, H.H, & Keeton, M. 1973. Ethics for Today (5th ed.). New York: D. Van Nostrand Company. KWN403Pengantar Ilmu Hukum, 2 sks 2 js Dosen : Dr. H. Suko Wiyono SH, MH Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep dasar ilmu hukum Materi Hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum dan masyarakat, sumber-sumber hukum, azas dan sistem hukum, mazhab-mazhab ilmu hukum, penemuan hukum, hukum sebagai kaidah. Kepustakaan C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. J.B. Daliyo, Dkk. 1992. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Gramedia. Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum sebagai suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty. SukoWiyono, 1993.Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Laboratorium PMP & KN FPIPS IKIP Malang. KWN404Ilmu Negara, 2 sks 2 js Dosen : Drs. H. M.Yuhdi Batubara, SH, MH Kompetensi Mahasiswa mampu memahami konsep, sistem dan permasalahan yang bersangkutan dengan kenegaraan. Materi Pengertian ilmu negara, tujuan, kedudukan, dan fungsi ilmu negara, hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu sosial, teori tentang



asal mula negara, susunan negara, bentuk negara dan pemerintahan, unsur-unsur negara klasik dan modern. Kepustakaan Basah, Sjahran. 1987. llmu Negara: Pengantar, metode, sejarah perkembangan. Bandung: Alumni. Daliyo, G.S. 1975. llmu Negara. Jakarta: Balai Pustaka. Kusnardi, Moh. 1985. llmu Negara. Jakarta: Perintis Press. Naning, Ramdlon. 1982. Aneka Asas llmu Negara. Surabaya: Bina llmu. Soehardjo. 1894. llmu Negara Pertumbuhan Konstitusi Negara Modern. Semarang: Effhar. KWN402Dasar Konsep & Pend. Moral, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Margono, M.Pd, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan dapat melakukan analisis, klasifikasi berbagai konsep tentang Pendidikan moral Materi Pengertian, teori dalam pendidikan moral, Sosialisasi, transformasi dan pendidikan moral, pendidikan moral dalam perspektif historis, konsep-konsep pendidikan moral mutakhir, pelbagai model pendidikan moral, pendekatan-pendekatan dalam pendidikan moral, isu-isu mutakhir dalam praksis Pendidikan moral. Kepustakaan Daroeso, Bambang. 1987. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila. Aneka llmu, Semarang. Dekker, Nyoman.1996. Sekitar Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial dan Aneka Ragam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penerbit: IKIP Malang. Ivon Ambroise, SJ. 1992. Pendidikan Nilai. Bandung: Grasindo. Karwadi. 1993. Pendidikan Nilai memasuki Tahun 2000, Seri Bunga Rampai. PT Gramedia, Jakarta. Djahiri, Kosasih. 1989. Pendidikan Moral, Nilai. Alumni IKIP Bandung. M. Sastrapratedja. 1993. Pendidikan Nilai. Bandung: Grasindo.



Suyitno, A. 1985. Konsep PMP sebagai Pendidikan Nilai-nilai. Jakarta. P2LPTK Dirjen Dikti, Depdikbud. KWN405Ilmu Kewarganegaraan, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si Kompetensi Mahasiswa memiliki pemahaman tentang hakikat dan kedudukan ilmu kewarganegaraan dalam ilmu sosial Materi Hakikat dan kedudukan ilmu kewarganegaraan dalam ilmu sosial, hak dan kewajiban warga negara dalam proses politik, pengertian ilmu kewarganegaraan, kedudukan ilmu kewarganegaraan dalam ilmuilmu sosial, hakikat dan pengertian warga negara, hak dan kewajiban warga negara, bidang-bidang kehidupan warga negara, perspektif warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kepustakaan Cahyoto. 1995. llmu Kewarganegaraan: Suatu Pembahasan Sistematis Mengenai Kedudukan, Pendekatan, Metodologi dan Isi. Malang: Lab PMPKN FPIPS IKIP MALANG. Budiardjo, M. 1982. Dasar-dasar llmu Politic. Jakarta: Gramedia. Gautama, S. 1987. Warga Negara dan Orang Asing. Bandung: Alumni. Hadiwardoyo, ALP.1991. Moral dan Masalahnya. Yogyakarta: Kanisius. Isjwara, F. 1980. Pengantar llmu Politik. Bandung: Binacipta. Magnis-Suseno, F. 1987. Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafaat Moral, Yogjakarta. Kanisius Poedjowijatna, I.R. 1982. Etika: Filsafat Tingkah Laku. Jakarta: BinaAksara. Poerbopranoto, K. 1976. Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jakarta: Pradnya Paramita.



KWN406Nasionalisme Indonesia, 2 sks 2 js Dosen : Drs. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd, MH Kompetensi Mahasiswa mampu menemukan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam tataran teoritis dan praktis. Materi Pengertian dan makna sejarah perjuangan nasional, imperialisme dan kolonialisme, perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan kolonialisme, pelbagai cara perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, pelbagai rongrongan terhadap negara Republik Indonesia. Kepustakaan CST. Kansil dan Julianto, 1988 Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Jakarta. PT Erlangga Dekker Nyoman, 1964, Sejarah Indonesia Baru, Bagian Masa Pergerakan Kebangsaan (1905-1945). Malang. Lembaga penerbit IKIP Malang. __________,1993, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Malang. penerbit IKIP Malang __________, 1997, Sejarah dan Pergerakan Revolusi Nasional. Malang. penerbit IKIP Malang. Hans Kohn, 1964 Nasionalisme arti dan sejarahnya. Jakarta. PT Erlangga. Marwati Junet Puspo Negoro, dkk, 1987 Sejarah Nasional Indonesia jilid I-VI. Jakarta. Balai Pustaka. Muchtar Lubis, 1978, Bangsa Indonesia, (masa lampau, masa kini, masa depan). Jakarta. Yayasan Dayu Pringgodigdo, 1986 Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta. Dian Rakyat. Sartono Kartodirjo, 1990 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia jilid I dan II. Jakarta. PT. Gramedia. ___________, 1999, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional, dari nasionalisme sampai nasionalisme jilid 2, Jakarta. penerbit PT Gramedia Pustaka Utama



Sukarno 1964, Dibawah Bendera Revolusi, jilid I Cet III. Jakarta. Penerbit yayasan dibawah bendera revolusi. MDK403Perkembangan Peserta Didik, 3 sks 3 js Disusun oleh FIP KWN412Teori-teori Sosial, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Kt. Diara Astawa, SH, M.Si Kompetensi Mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep dan karakteristik teori sosial yang selanjutnya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Materi Konsep dasar teori sosial; hubungan teori sosial dengan paradigma sosial, teori-teori sosial makro, teori-teori sosial mikro, pengembangan teori-teori sosial, implementasi teori sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kepustakaan Bellamy, Richard. 1990. Teori-teori Sosial Modern. Jakarta. LP3ES. Budiman, Arief. 1996. Teori Pembangunan Duma Ketiga. Jakarta. Gramedia. Clament, Kevin. P. 1997. Teori Pembangunan dari Kiri Ke Kanan. Jyogyakarta. Pustka Pelajar. Craibs, Jois. 1992. Teori-teori Sosial Modem. Jakarta. Rajawali Press. Lauer. Roberth. H. 1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta. Penerbit Bina Aksara. Poloma, M. 1994. Sosiologi Kontemporer. Jakarta. PT Raja Grafindo. Ritzer, George. 1988. Conteporary Sociological Theory. New York, Alfred Aknop. ___________. 1980. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. TerjemahanAlimandan. Jakarta. CV Rajawali.



Sanderson, Stepen K., 1995. Sosiologi Makro: Sebuah Pendekalan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Siahaan, Hotman M. 1986. Pengantar Ke Arab Sejarah dan Teori Sosiologi. Jakarta. Penerbit Eriangga. Veeger, K.J. 1993. Realitas Sosial. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama Zamroni. 1992. Pengantar Perkembangan Teori Sosial. Yogyakarta. Tiara Wacana. KWN408Pengantar Hukum Indonesia, 2 sks 2 js Dosen : Prof. Dr. Sukowiyono, S.H Kompetensi Mahasiswa mampu memahami tatanan hukum yang berlaku di Indonesia Materi Pengertian tata hukum, sistem hukum, macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia, politik hukum Indonesia, sejarah Tata hukum di Indonesia. Kepustakaan Artidjo. A. 1997. Identitas Hukum Nasional. Yogyakarta: FH UII Daliyo. 1992. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Utama. Djamali. Abdul. 1996. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Gesafudo Persada. Hartono, H. 1982. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hakim, Abdul. 1988. Politik Hukum Indonesia. Jakarta; Yayasan Lembaga Satuan Hukum Indonsia. Kansil. 1984. Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka. Kartahadipradja, Sudiman. 1984. Pengantar Ttata Hukum Indonesia. Bandung: Ghalia Indonesia. Samidjo. 1993. Pengantar Hukum Indonesia. Poedjawijatna, Bandung : Armico.



Sanusi, Achmad. 1991. P l H dan Tata Hukum Indonesia. Bandung: Tarsito. Supomo. 1982. Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. Sunaryati, Hartono. 1991. Politik Hukum menuju Satu sistem Hukum nasional. Bandung: Alumni. Soetandyo, W. 1994. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Surabaya: Raja Grafindo Persada. KWN409Ilmu Politik, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Petir Pujiantoro, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami konsep, sistem dan permasalahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah politik Materi Pengertian ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, konsep-konsep politik, ideologi politik, pengaruh politik internasional terhadap perkembangan ilmu politik Konsep, sistem dan permasalahan politik dalam hubungannya dengan perkembangan politik di Indonesia dan dunia Internasional Kepustakaan Budiardjo, Miriam.1980. Dasar-dasar llmu Politik. Jakarta. Dian Rakyat. Budiardjo, Miriam. 1980. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta. Gramedia. Koentjoro Purbopranoto. Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi. Jakarta. Penerbit Ersco. Murtopo Ali,1974. Strategi Politik Nasional. Jakarta CSIS "The Paragon Press Malang. Singadilaga Doddy. 1973. Politik Luar Negeri Indonesia. Bandung. Alumni. Soebijono, dkk. 1992. Dwi Fungsi ABRI. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.



KWN410Ilmu Pemerintahan, 2 sks 2 js Dosen : Dra. Sri Untari, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dalam ilmu pemerintahan dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang pemerintahan. Materi Pengertian ilmu pemerintahan, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial, teoriteori tenbentuknya pemerintahan, asas dalam pemerintahan, organisasi dan administrasi pemerintahan, fungsi dan tanggungjawab pemerintahan dalam pemerintahan. Kepustakaan Budiardjo, Miriam.1980. Dasar-dasar llmu Politik. Jakarta. Dian Rakyat. Budiardjo, Miriam. 1980. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta. Gramedia. Budiharjo, Miriam, dan Maswadi Rauf, 1984. Indonesia dalam Takeo Uchida (ed) Political Sciences In Asia and The Pacific, Bangkok UNESCO Regional Officer for Education In Asia and The Pacific. Jacobson, G.A and Lipman, H.M. 1978 ( diperbaiki oleh William L. Shell). Political Sciences. New York Harper and Row. Koentjoro Purbopranoto.1976. Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi. Jakarta. Penerbit Eresco. Koentjaraningrat (ed), 1979. The Social Sciences In Indonesia Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI, 1975, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia , Juni, Nomor, 1, Jilid II Jakarta LIPI. KWN411Pengantar Filsafat, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Suwarno Winarno Kompetensi Mahasiswa mampu memahami tentang hakikat dan prinsipprinsip serta konsep-konsep dasar filsafat



Materi Menanamkan pemahaman pada mahasiswa tentang hakikat dan prinsip-prinsip serta konsep-konsep dasar filsafat: pengertian, objek, metode dan fungsi filsafat, hakikat permasalahan dalam filsafat, cabangcabang dan aliran filsafat, pandangan filsafat tentang manusia, sejarah filsafat, teori kebenaran, ilmu, filsafat dan agama. Kepustakaan Amir, Achmad. 1981, Etika. Jakarta Bulan Bintang. Bakry, Hasbullah 1970, Sistematika Filsafat. Jakarta Wijaya. Dwi Yarkarya, Ms. 1966. Percikan Filsafat. Jakarta PT Pembangunan. DA Wila Huky. 1981. Pengantar Filsafat. Surabaya Usaha Masayarakat. Gasalba, Sidi. 1973. Sistem Filsafat. Jakarta Bulan Bintang Poedjowijatno, R. 1982. Etika Filsafat dan Tingkah Laku. Jakarta Bina Aksara. KWN413Teori Konstitusi dan UUD 1945, 3 sks 3 js Dosen : Drs. H. Suparlan, M.Si Kompetensi Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang teori-teori konstitusi sebagai dasar pelaksanaan tata negara dan memahami gerak pelaksanaan UUD 1945, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan amandemen. Materi Pengertian konstitusi, kedudukan konstitusi dalam negara, nilai-nilai konstitusi, sifat dan bentuk konstitusi, prosedur dan sistem perubahan konstitusi, living konstitusional, konvensi, penetapan UUD, hak uji materiil, sejarah pembentukan UUD 1945, azas-azas yang dianut UUD 1945, hubungan pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945, makna pembukaan, penjelasan UUD 1945, dan amandemen.



Kepustakaan Abu Daud Busroh, SH. 1987. Inti Sari Hukum Tata Negara Perbandingan. Jakarta: PT, Bina Aksara. Indra D. Sharma. 1962. Modern Constitution At Work. London: Asia Publishing House. Kusnardi, M. Ibrahim, H. 1983. Pengatar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat studi HukumTata Negara FH Univ. Indonesia. Lubis, Solly. 1987. Pembahasan UUD 1945. Jakarta: Rajawali Press. Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Jakarta: Mandar Maju Mahfud, Moh. 1999. Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara. Jogyakarta. UII Press. Parlin M. Mangunsong. 1992. Konvensi Ketatanegaraan sebagai salah satu sarana Perubahan UUD. Bandung: Alumni Pringgodigdo, HAK. 1974. Tiga Undang-undang Dasar. Jakarta: PT Pembangunan. Sumantri, S. 1979. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni. Sumantri, S. 1986. Hak Uji Materiil di Indonesia. Bandung: Alumni. Suparlan. 1997. Perbandingan Sistem Konstitusi. Malang: IKIP Malang. Thoif, Dahlan. 1999. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. KWN414Sejarah Ketatanegaraan RI, 2 sks 2 js Dosen : Prof. Dr. Suko Wiyono, SH Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai sejarah ketatanegaraan RI serta makna sejarah ketatanegaraan RI bagi pembentukan moral bangsa Materi Pengertian tata negara dan ketatanegaraan, sejarah terbentuknya pemerintah RI, ketatanegaraan RI pada masa pelaksanaan UUD 1945 periode I, ketatanegaraan RI pada masa pelaksanaan konstitusi RIS 1949, ketatanegaraan RI pada masa



pelaksanaan UUDS 1950, ketatanegaraan RI pada masa pelaksanaan UUD 1945 periode II, makna sejarah ketatanegaraan RI bagi pembentukan moral bangsa. Kepustakaan Dekker, Nyoman. 1997. HukumTata Negara Rl. Malang. Penerbit IKIP Malang. Kusnardi, Moh. 1987. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. Pusat Studi HTN FH. Universitas Indonesia. Riyadi, Slamet. 1994. Hukum Tata Negara dalam Sejarah Ketatanegaraan Rl. Malang: IKIP Malang. Siswoyo, Wahid. 1996. Langkah Awal Memahami Kekuasaan Eksekutif. Malang. Penerbit IKIP Malang. Sunny, Ismail. 1986. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta. Aksara Baru. Yoeniarto. 1990. Sejarah Ketatanegaraan RI. Jakarta: Bumi Aksara. KWN415Hukum Tata Negara, 2 sks 2 js Dosen : Prof. Dr. Suko Wiyono, SH Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai dasar dan konsep HTN serta memiliki sikap rasional dalam kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Materi Pengertian hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, supra struktur negara, infra struktur negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lain yang memiliki obyek kajian negara. Kepustakaan Dekker, Nyoman. 1997: Hukum Tata negara RI. Malang Penerbit IKIP Malang. Kusnardi, Moh. 1987. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta. Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia Sunny, Ismail. 1977, Pergesaran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta Aksara Baru



Busroh, Abu Daud dan Abubakar Busroh1983, Asas-Asas Hukum Tata Negara. Jakarta Ghalia Indonesia. Kuswandi Binsar R. Saragih. 1980 Susunan Pembangunan Kekauasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta PT Gramedia Jakarta. Manan Bagir dan Kencana, 1996, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta. Pustaka Jaya. Tikat, Sumbada, 1987, Hukum Tata Negara, Bandung, Pt Eresco. KWN416Hukum Adat, 2 sks 2 js Dosen : Drs. H. Suparlan M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai hukum adat dan pertumbuhannya dalam berbagai lapangan hukum serta penerapannya dalam pembangunan nasional: Materi Pengertian hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, perkembangan politik hukum adat, pembinaan hukum adat, peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, struktur persekutuan hukum. Kepustakaan Abdurrahman 1984. Hukum Adat menurut Perundang-undangan RI, Jakarta: Cendana Press. Busbar, Muhammad 1983 Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita. Hadikusumah, H. 1980 Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung: Alumni. Koesnoe. 1979 Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini. Surabaya. Airlangga Koesnoe. 1983 Hukum Adat sebagai suatu model Hukum, Surabaya: Usaha Nasional. Sudiyat, I. 1978 Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Sudiyat, I. 1978 Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty. Wignyodipuro, R.S.1992 Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekakan. Jakarta: PT Enka Parahiyangan.



KWN417Sosiologi Politik, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Petir Pudjantoro, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami tentang adanya perubahan sosial dalam masyarakat sebagai akibat dari suatu sistem politik. Materi Hakikat, pengertian dan perkembangan sosiologi politik, stratifikasi sosial dan kekuasaan politik, pelbagai faktor perubahan sosial, sosialisasi politik di Indonesia. Kepustakaan Munandar Soleman, 1998. Dinamika Masyarakat transisi, Mencari Aslternatif, Teori Sosiologi dan arah perubahan. Yogyakarta. Pustaka Pajajaran. Nasikun, 1984. Sistem Sosial di Indonesia. Jakarta, PT Rajawali. Sadiyo. 1990. Sosiologi Politik. Malang. Penerbit IKIP Malang. Soleman B, Taneko, 1986. Konsepsi Sistem Sosial. Jakarta, FajarAgung. Soerjono Soekanto. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali Press. Susanto, Astrid. 1987. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bandung, Binacipta. KWN418Sistem Politik Indonesia, 2 sks 2 js Dosen : Dra. Sri Untari M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami konsep sistem politik dan bekerjannya sistem politik di Indonesia. Materi Pengertian dan ruang lingkup sistem politik, dasar dan landasan politik, sistem politik di masa penjajahan (1908-1945), sistem politik di masa 1945-1950, sistem politik di masa (19501959), sistem politik di masa (1959-1965), sistem politik di masa



masa Orde Baru, sistem politik di era Reformasi, Pembangunan sistem politik. Kepustakaan Darmodihardjo, Dardji. 1979. Santiaji Pancasila. Malang: Lab. Pancasila IKIP Malang. Easton, David (Alih bahasa Sahat Simamora). 1984. Kerangka kerja Analisis Sistem Politik. Jakarta. Bina Karya. Kartaprawira, Rusadi. 1980. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Rais H. Amin. 1986. Demokrasi dan Proses Politik. Bandung: LP3ES. Siswoyo, Wahid. 1994. Pendidikan Politik. Malang: Penerbit IKIP Malang. KWN419Sosiologi Hukum, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Kt Diara Astawa, SH, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami tentang peran hukum dalam kehidupan masyarakat utamanya terhadap perubahan sosial kemasyarakatan yang terjadi dewasa ini. Materi Hukum dan ilmu sosial, perkembangan sosiologi hukum, basis sosial hukum, hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat, hukum dan perubahan sosial, fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang berubah, kesadaran hukum dan kepatutan hukum Kepustakaan Dirjo Sisworo, Sujono. 1986. Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Dirjo Sisworo, Sujono. 1985. Asas-asas Sosiologi. Bandung: Armico. Rahardjo, Sutjipto. 1986. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa Sukanto, Soeryono. 1989. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali.



Sukanto, Soeryono. 1982. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial. Bandung: Alumni. Sukanto, Soeryono. 1983. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni. MDK403Belajar dan Pembelajaran, 4 sks 4 js Disusun oleh FIP KWN420, 020107011022420, Teori-teori Demokrasi, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Suparman AW. SH, M.Hum Kompetensi Mahasiswa mampu memahami berbagai konsep dan teori tentang demokrasi serta aplikasi demokrasi di Indonesia Materi Konsep teori demokrasi, sejarah pemikiran teori demokrasi, macam demokrasi, pengertian demokrasi Pancasila, aspek-aspek demokrasi Pancasila, peran kekuatan sosial politik dalam demokrasi Pancasila, pemilihan umum dalam demokrasi Pancasila, lembaga perwakilan dalam demokrasi Pancasila, lembaga Legislatif, eksekutif dan yudikatif, peranan ormas dalam pengembangan demokrasi Pancasila. Kepustakaan Budiardjo, Miriam.1980. Dasar-dasar llmu Politik. Jakarta.Gramedia. Hazairin. 1983. Demokrasi Pancasila, Jakarta. Aneka cipta. Joeniarto. 1982. Domokrasi dan sistem Pemerintahan Negara. Jakarta. Bina Aksara. Pamudji, S. 1995. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional. Jakarta. Bina Aksara. Rais, Amien. 1986. Demokrasi dan Proses Politik. Jakarta. LP3ES. Sukarna, 1981. Demokrasi Versus Kediktatoran. Bandung. Alumni. Suseno, Frans Magnis. 1995. Mencari Sosok Demokrasi, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.



KWN421Hukum Perdata dan Bisnis, 3 sks 3 js Dosen : Rusdianto Umar, SH, M.Hum Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep dasar hukum perdata dan bisnis serta perubahannya terhadap berlakunya BW di Indonesia. Materi Hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, hukum jaminan, perkembangan hukum perdata di Indonesia. Kepustakaan Badrulzaman, M. Danim. 1983. KUH Perdata Buku UI, Hukum Perikatan. Bandung: Alumni. Hardjawidjaja. 1979. Hukum Perdata tentang Orang. Jakarta: Pembimbing Masa. Hock, Lie Oen. 1967. Catalan Sipil: Jakarta. Mahadi. Tanpa tahun. Hak Atas Benda Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenai Hukum suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty. Moegni. Tanpa tahun. Perbuatan melawan Hukum. Nieuwenhuis Tanpa tahun. Pokok-pokok perikatan. Terjemahan. B. Saragih. Prawirohamidjojo. R. Soetoyo. Bab-bab tentang Hukum Benda. Bandung: Alumni. Prodjodikoro. W. Tanpa tahun. Asas-asas hukum Perdata. Purwosucipto. 1987. Pengertian Pokok hukum Dagang di Indonesia. Jakarta; Djembatan. Rido, Ali. 1977. Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan dll, R Subekti. 1985. KUHD dan Kepailitan. Jakarta: Pradnya Paramita. Satrio, J. 1982. Hukum Perjanjian. Bandung. Alumni. Setiawan, R 1979. Hukum Perikatan. Jakarta: Bina Cipta. Setiawan, R. Tanpa tahun. Elementer perbuatan melawan hukum. Soepomo, R 1970. Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Noor Komala.



Soebekti. 1983. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Pembimbing Masa. Soetoyo, P. Tanpa tahun. Hukum Orang dan keluarga. Sofwan, Sri Soedwi Majehun. 1974. Hukum Benda. Yogyakarta: Seksi Hukum UGM Sofwan, Sri Soedwi Majehun. 1975. Hukum Perutangan A. Yogyakarta: Seksi Hukum UGM Sofwan, Sri Soedwi Majehun. 1975. Hukum Perutangan B.Yogyakarta: Seksi Hukum UGM Soebekti. 1986. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa Sudargo, Gautama. 1996. Komentar atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 No. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti. Usma, S. dkk. 1990. Hukum Pengangkutan di Indonesia. Jakarta; Rineka Cipta. Volimar, H.F.A. 1983. Pegantar Studi Hukum Perdata. Jilid I. Jakarta Rajawali. UU. No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.ss KWN422Hukum Pidana, 2 sks, 2 js Dosen : Drs. Kt. Diara Astawa, SH, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami konsep dasar hukum pidana serta penerapannya. Materi Azas-azas hukum pidana, hukum pidana di Indonesia dan sejarahnya, straf kaarfeit dan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, percobaan, penyitaan, hapusnya kewenangan menuntut dan menjalani pidana, kejahatankejahatan tertentu dalam KUHP. Kepustakaan Prodjodikoro, Wariyono, 1979. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Eresco. Mulyatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Bina Aksara. Prastyohamidjaya, Maskiman, 1996, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT Pradnya Paramitha.



Saleh Ruslan, 1983, Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Jakarta. Aksara Baru. Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Pemberdayaan Masyarakat, Bandung Sinar Baru. Rubai, Masruchri, Made S, Astuti Djawali, 1989. Hukum Pidana I. Malang, FH Unibraw. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Mulyatno, 1978. Yogyakarta, Gajah Mada. KWN423 Hukum Islam, 2 sks 2 js Dosen : Drs. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd, MH Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai materi hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam sistem hukum Hindia Belanda maupun dalam sistem hukum setelah Indonesia merdeka (sistem hukum nasional). Materi Pengertian hukum Islam, sumbersumber hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, sifat dan asas hukum Islam, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, sejarah hukum Islam di Indonesia. Kepustakaan Abdulrahmad, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta Akademika Presindo. Ali, Muhammad, Daud, 1991. Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta Rajawali Pres Djamali, Abdul, 1992, Hukum Islam Bandung, Mandar Maju Hammulah, Anuk, 1987, Hukum Islam I, Malang, FH. Unibraw Rofig Ahmad, 1998, Fiqh Mawaris, Jakarta, CSIK- Raja Grafindo Persada Shabuni, Syeh, Muhammad Ali, 1995, Hukum Islam Menurut Al. Qur’an dan Hadis, Bandung, Trigenda Karya



KWN424Hak-hak Asasi Manusia, 2 sks 2 js Dosen : Nuruddin Hady, S.H, M.H. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan mengamalkan hak-hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 Materi Pengertian, landasan dan hakikat hak asasi manusia, sejarah pengembangan dan perjuangan hakhak asasi manusia, ruang lingkup hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam hubungan Internasional, hak asasi manusia dalam pembangunan. Kepustakaan Eko, Prastyo. 2001. HAM Kejahatan Negara dan Imperalisme Modal. Yogyakarta, Insist press. Paul, Barit & Beny Norman. 1988. Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jakarta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Prinst Darman. 2001. Sosialisasi dan Disminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Romadhon, Naning. 1983. Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta Lembaga Kriminologi Universtas Indonesia. Sadiyo. 1993. Pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945. Malang, IKIP Malang Shabirin, Nadya dan Naning Mardiniah. 2000. Disminasi Hak Asasi Manusia. Jakarta, CESDA LP3ES KWN425Filsafat Ilmu, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Rasyid Al Atok, M.Pd, M.H. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami terjadinya ilmu pengetahuan. Materi Terjadinya ilmu pengetahuan, memahami makna penalaran ilmiah, dan memahami prisip dan kaidah penalaran yang digunakan dalam penyimpulan yang sah. Materinya meliputi: pengertian serta hakikat ilmu pengetahuan dan logika, garis besar aliran-aliran epistemologi dan logika, fungsi berfikir logis, berbagai macam



logika, logika formal dan hukum penyimpulan, logika tradisional dan logika simbolik, logika kuantifikasional, logika induktif, kesesatan penyimpulan, dan asilogisme. Kepustakaan Konstaff, Odarwis, 1992, Pengantar Filsafat. Yogyakarta. Tiara Wacana. Hatta, Muhammad, 1983. Alam Pikiran Yunani. Jakarta. Penerbit Tambamas. Poedjamiyatno, 1986. Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat. Jakarta. PT Bina kasara. Suryo Sumantri, Yuyun, 1990, Filasafat Ilmu Sebuah Pengantar. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan. _____________, 1991. Ilmu dalam Perspektif. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. KWN426Statistik, 2 sks 4 js Dosen : Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsepkonsep yang terdapat dalam statistik, serta terampil menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan penelitian dan praktik penyelenggaraan pendidikan di sekolah Materi Konsep statistik dalam pendidikan, frekuensi distribusi dan tendensi sentral, jenis-jenis teknik analisis korelasi, uji chi kuadrat, analisis variant, teknik sampling dan uji hipotesis. Kepustakaan Firguson, G.A. 1981. Statistik Analysis in Psychology and Education. Guiford. J.P. 1965. Fundamental Statistics in Psychology and Education. Kushner, H.W. dan Malo, G.D. 1980. Understanding Basic Statitics ini Psychology and Education Sutrisno Hadi, 1994. Statistik Jilid I,II,III. Yogjakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.



Sutrisno Hadi, 1994. Analisis Regresi. Yogjakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Sudjana. 1986. Metode Statitik. Bandung. Wayan Ardhana. Statitik Deskriptif dalam Psikologi dan Pendidikan. KWN427Anthropologi Politik, 2 sks 2 js Dosen : Drs. H. M. Yuhdi Batubara SH, MH Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai hakikat dan konsep-konsep dasar anthropologi politik dalam pengembangan budaya bangsa. Materi Hakikat, pengertian dan perkembangan anthropologi politik, pendekatan dan metode anthropologi politik, wilayah politik, aspek primordial dalam politik, budaya politik di Indonesia, tradisi dan modernisasi, kegunaan anthropologi politik dalam perkembangan budaya bangsa. Kepustakaan Amal, Ichlasul. 1995. Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional. Gadjah Mada University Press. Alfian. 1991. Profil Politik Indonesia. Jakarta; FT Pustaka Utama Grafis. Cholil. 1995. Pengantar Antropologi Politik. Jakarta: Gramedia. Dal Djuni. 1991. Sistem Politik. Jakarta. Bina Aksara. Grobiel, A. Almond. 1990. Budaya Politik. Jakarta: Bumi Aksara. Koentjaraningrat. 1990. Beberapa pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat. Nasikun. 1987. Sistem Sosial Indonesia. Yogyakarta: FISIPOL-UGM Yogyakarta. Rais. Amin. 1986. Demokrasi dan Proses Politik. Jakarta. LP3ES. Ramlan, Subekti. 1992. Memahami Ilmu Politik Jakarta: Gramedia. Yakob Utomo. 1990. Menuju Masyarakat Baru Indonesia. Jakarta. Gramedia Utama.



KWN428Hukum Administrasi Negara, 2 sks 2 js Dosen : Nuruddin Hady, S.H, M.H. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami tentang Hukum Administrasi Negara, sehingga ada kepatuhan dan dapat berpartisipasi dalam penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Materi Pengertian HAN, kedudukan dan hubungan HAN dengan ilmu lainnya, obyek (ruang lingkup), sumber-sumber HAN, asas-asas umum HAN, bentuk-bentuk perbuatan pemerintah, kepunyaan publik, kedudukan para petugas publik, susunan pemerintahan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, sanksi-sanksi, dan peradilan TUN. Kepustakaan Ali Farid. 1996. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Nasional. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Atmosudirdjo, Pradjudi. 1983. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. Bachyan Mustofa, 1995. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Djatmika, Sastra. 1980. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Djambatan. Indrakarta. 1991. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta. Sinar Harapan. Kotam, Y. Stefanur. 1995. Mengenal Peradilan Kepegawaian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Lotulung, Paulus Effendy. 1996. Himpunan makalahasas-asas umum Pemerintahan yang baik, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Marbun, SF & Muh. Mahfud. 1998. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Jogyakarta. Liberty. Marbun, SF, 1988. Peradilan Tata Usaha Negara. Jogyakarta. Liberty. Philipus, M Hadjon, 1994. Pengantar Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jogyakarta: Gajah Mada University Press.



Philipus, M Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Jakarta: PT. Bina Ilmu. Poerbopranoto, Koentjoro.1981. Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: Alumni. Soehino, 1994. Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan. Yogjakarta. Liberty. Soetomo. 1981. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara. Malang. Lembaga Penerbitan Unibraw. Yuniarti. R.1982. Perkembangan Pemerintahan Lokal. Bandung: Alumni. KWN429 Hukum Acara, 2 sks 3 js Dosen : Drs. Kt. Diara Astawa, SH, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsepsi hukum acara pidana dan perdata, baik secara teoritis maupun praktis. Materi Pengertian, sifat, tujuan dan azas-azas hukum acara pidana dan perdata, penyidikan, penuntutan, praperadilan, teori pembuktian, pemeriksaan sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan hakim, pembaharuan hukum pidana dan perdata di Indonesia. Kepustakaan Hamzah, Andi. 1984. Pengantar Hukum Acara Perdata. Jakarta: Ghalia Idonesia. Mertokusumo, Sudikno. 1985. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty. Naruanti, 1988, Tablik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Jakarta, Fajar Agung. Prakosa, Djoko, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta, Liberty. Prodjodikoro, Wirjono. 1985. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. Purnomo, Bambang, 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta, Amarta.



Purnomo, Bambang, 1988, Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hubungan Acara Pidana Yogyakarta, Dikbud Saleh, Wandjik, 1981, Hukum Acara Perdata, Percetakan Ghalia Indonesia Sumaryanti, 1987. Peradilan Koruksitas di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara Subekti,R. 1989. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta. Widhayanti, Erni, 1988. Hak-hak Tersangka-Terdakwa didalam KUHAP. Yogyakarta Liberty. KWN430Hukum Pajak, 2 sks 2 js Dosen : Hj. Yuni Astuti SH, M.Pd Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Materi Pengertian hukum pajak, sistem perpajakan, jenis-jenis pajak, sanksi perpajakan, berbagai permasalahan tentang perpajakan. Kepustakaan Arianto, Kuntardi, 1984, Sistem dan Peraturan Perpajakan. Indonesia. Alumni Bandung. Brotodihardjo, R Santoso. 1986, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung. Penerbit Eresco Budiono, 1982. Uraian Dasar Pajak Negara (Umum) dan Administrasi, Jakarta, Berita Pajak. Rahmat Sumtro, 1982, Perundangan Pajak Indonesia, Bandung Eresco. Rahmat Sumitro, 1978, Dasar-Dasar Hukum Pajak. Bandung Eresco. Soemitro, Rochmat.1979. Asas dan Dasar Perpajakan.Bandung PT Eresco.



KWN431Filsafat Hukum, 2 sks 2 js Dosen : Drs. H. Suparman AW. SH, M.Hum Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai landasan filosofis dari hukum dan penerapannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Materi Pengertian dan fungsi filsafat hukum, metodologi filsafat hukum, manusia mau menaati hukum, hubungan filsafat hukum dengan kekuasaan, hubungan filsafat hukum dengan keadilan hubungan filsafat hukum dengan hukum positif, aliran-aliran dalam filsafat hukum. Kepustakaan Darmodihardjo, Dardji, Sidharta, 1995. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Mas Soebagyio; Slamet Supriatna, 1992. Dasar-dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta. Akademika Presindo. Rasyidi, Lili & B. Arief Sidharta, 1989. Filsafat Hukum Mashab dan Refleksinya. Bandung. Remaja Karya. Roestandi, Achmad. 1987. Responsi Filsafat Hukum. Bandung. Armico. Soetikno, 1985. Filsafat Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita. Wahyuningsih, Sri. 1986. Filsafat hukum, Malang. Universitas Brawijaya. KWN432Filsafat Moral, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Suwarno Winarno Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis serta mengklarifikasi pemikiran-pemikiran filosofis tentang persoalanpersoalan etika Materi Hakekat dan karakteristik pernyataan moral, pelbagai tipe permasalahan moral, prinsip-prinsip moral dan tuntunan moral,



struktur dan evaluasi teoriteori moral, kontribusi filasafat moral dalam pengembangan teori dan praktis Pendidikan Kepustakaan Anshari, E, Saifuddin. 1981. llmu, filsafat dan agama. Surabaya: Bina llmu. Bertens, K. 1997. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Drijarkara, N, S.J. 1981. Percikan filsafat. Jakarta: Pembangunan. Gazalba, Sidi. 1981. Sistematika filsafat. Jakarta: Bulan Bintang. Poedjawijatna, I.R. 1986. Etika, filsafat tingkah laku. Jakarta: Bina Aksara. Poespoprodjo, W. 1988. Filsafat moral kesusilaan dalam teori dan praktek. Bandung Remaja Karya. Poedjawijatna, I.R. Tahu dan pengetahuan. Jakarta: Bina Aksara. Poedjawijatna, I.R. 1980. Pembimbing kearah alam filsafat. Jakarta: Pembangunan. Suseno, F,M. 1989. Etika dasar, masalah-masalah pokok filsafat moral. Yogyakarta: Kanisius. Suseno, F,M. 1982. Etika umum, masalah-masalah pokok filsafat moral. Yogyakarta: Kanisius. Zubair, A. Charris. 1986. Etika. Jakarta: Rajawali. KWN433Filsafat Pancasila, 3 sks 3 js Dosen : Drs. Suwarno Winarno Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menelaah secara kritis landasan filosofis dari Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Materi Pancasila sebagai filsafat dan sistem filsafat, pokokpokok isi filsafat Pancasila, hakikat Pancasila sebagai ideologi, pelaksanaan filsafat Pancasila, Pancasila dalam perspektif perbandingan ideologi. Kepustakaan Anshari, E, Saifuddin. 1981. llmu, filsafat dan agama. Surabaya: Bina llmu. Bertens, K. 1997. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



Poedjawijatna, I.R. 1986. Etika, filsafat tingkah laku. Jakarta: Bina Aksara. Poespoprodjo, W. 1988. Filsafat moral kesusilaan dalam teori dan praktek. Bandung Remaja Karya. Poedjawijatna, I.R. Tahu dan pengetahuan. Jakarta: Bina Aksara. Poedjawijatna, I.R. 1980. Pembimbing kearah alam filsafat. Jakarta: Pembangunan. Suseno, F,M. 1989. Etika dasar, masalah-masalah pokok filsafat moral. Yogyakarta: Kanisius. Suseno, F,M. 1982. Etika umum, masalah-masalah pokok filsafat moral. Yogyakarta: Kanisius. Zubair, A. Charris. 1986. Etika. Jakarta: Rajawali. Notonegoro. Pancasila Dasar Filsafat Negara RI. Lapasila IKIP Malang. Beberapa hal mengenai Pancasila. Malang. Penerbit IKIP Malang. KWN434Seminar PPKn, 2 sks 4 js Dosen : Drs. H. Suparlan. M.Si, Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai bahan pendalaman bidang studi PPKn dan menganalisis suatu masalah untuk dibahas dalam seminar. Materi Pengertian seminar, berbagai bentuk seminar, diskusi panel, dan sejenisnya serta praktek seminar dengan materi perkuliahan di Jurusan PPKn. Kepustakaan Munson, L.S. 1984. How to Conduct Training Seminars. New York: Mc. Graw-Hill Furchan, Arief. 1982. Pengantar Penelitian Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional. Universitas Negeri Malang. 2000. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan Penelitian). Malang.Universitas Negeri Malang.



KWN435Politik Hukum, 2 sks 2 js Dosen : Drs. H.M. Yuhdi Batubara SH, MH Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai politik hukum di Indonesia dan sejarah perkembangannya dalam rangka pembentukan hukum nasional Materi Pengertian politik hukum, sejarah politik hukum nasional, realita sosial di Indonesia, realitas hukum dan pengembangan hukum nasional, pengaruh tata internasional baru terhadap politik hukum internasional. Kepustakaan A. Siti Sutami. Tanpa tahun. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Eresco. Alkosar, Artidjo. M. Sholeh Amin. 1986. Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Jakarta R.ajawali. C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Daliyo. J.B.dkk. 1992. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta; Gramedia. Hartono, Sunaryati. 1972. Beberapa MasalahTraditional DalamPengamanan Modal AsingIndonesia. Jakarta. Koentjaraningrat. 1986. Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta Djambatan Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukumsebagai suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty. KWN436Pemerintahan Daerah, 2 sks 3 js Dosen : Drs. H. Edi Suhartono. SH, M.Pd Kompetensi Mahasiswa memiliki pemahaman tentang bentuk-bentuk dan susunan serta tugas-tugas dan wewenang pemerintah di daerah dalam rangka pembangunan daerah Materi Pengertian pemerintahan daerah dan pemerintahan di daerah, landasan hukum pelaksanaan pemerintahan, asas-asas



penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pembagian wilayah, pembangunan daerah, desentralisasi, devolusi, otonomi daerah, otonomi khusus. Kepustakaan Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Media Sarana Press. Joeniarto. 1976. Perkembangan Pemerintahan Lokal. Bandung: Alumni. Lubis, M. Solly. 1983. Perkembangan Garis Politik dan Perundangundangan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni. Manullang.M. 1982. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia Jakarta: Bina Aksara. Misdyanto dan R.G. Kartasaputra. 1990. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta: Bina Aksara. Musanef. 1985. Sistem pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Gunung Agung. Riwu Kaho. 1982. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara Soejito, Irawan. 1983. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jakarta: Bina Aksara. Soejito, Irawan. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta. Suhino. 1991. Perkembangan Pemerintahan di daerah. Yogyakarta: Liberty. Sunindhia, Y.W. 1987. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Jakarta: Bina Aksara. Sujanto. 1983. Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia. Suganda. Dann. 1981. Masalah Otonomi Dearah dan Hubungannya antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Surianingrat, Bayu. 1981. Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintah di Indonesia. Jakarta: Dewaruci Press. Syafrudin, Ateng. 1983. Pasang surut Otonomi Daerah. Bandung: Univ. Katolik Parahiyangan.



The Liang Gie. 1971. Pembahasan tentang perundang-undangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Karya UU RI No. 5 Tahun 1974. Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Surabaya: Arkola. KWN437Hukum & Hubungan Internasional, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Petir Pudjantoro, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami pentingnya hukum dan hubungan internasional, dalam suasana adanya saling ketergantungan dan kerjasama antara satu negara dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya. Materi Pengertian hukum dan hubungan internasional, prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional, politik internasional, subjek hubungan internasional, kerjasama internasional, sejarah perkembangan hukum Internasional dan hukum Internasional humaniter, politik luar negeri Indonesia. Kepustakaan Anwar Chairul, 1988, Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Jakarta, Djawalihasan. Effendi, Masykur, 1992, Hukum Humaneter Internasional, Surabaya, Usaha Nasional. Frankel, 1980. Hubungan Internasional, Jakarta, Singgih Bersaudara Halsti KJ, 1987. Politik Internasional Kerangka Analisa, Jakarta. Pedoman Ilmu Jaya. Hadi Soesastro, AR Sutopo, 1981, Strategi Hubungan Internasional Indonesia di Kawasaan Asia-Pasifik. CSIS Jakarta. Huszar and De Grazia, 1953, International Relations, New York Arnes and Noble. Kusumaatmadja, Mochtar. 1982, Pengantar Hukum Internasional. Bandung. Binacipta. Kusumaatmaja, Mochtar. 1979, Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1979. Bandung. Binacipta.



Maclelland, A. Charles, 1986. Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem, Jakarta CV. Rajawali Malik, Adam. 1976, Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru, Jakarta. Idayu. Marbun. BN. 1972, Pasaran Bersama Eropa dan Indonesia. Jakarta. Airlangga. Parthiana, I, Wayan, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Mandar Maju. Sastroamidjojo, Ali CS, 1972, Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta. Yayasan Indonesia. Starke, JG.1992, Pengantar Hukum Internasional. Jakarta. Sinar Grafika. Tsani, Moh, Burhan, 1990, Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta, Liberty. Taslif, 1987, Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Mabluk, Bandung, CV Abradin. Urip Atmadja, Suwandi, 1967. Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, Pustaka Tirtamas. Warsito Soeparyo, 1985. Hubungan internasional. Malang. Lab. Hukum dan Kewarganegaraan, IKIP Malang. Yasmin, 1985, Hukum Internasional Humaniter , Bandung, Armico KWN438Ekonomi Politik, 2 sks 2 js. Dosen : Drs. Nur Wahyu Rochmadi. M.Pd, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu menganalisis dan mengambil sikap terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah dalam kaitannya dengan ekonomi. Materi Pengertian ekonomi politik, peran negara dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan pendapatan, teori ketergantungan, teori modernisasi, ekonomi politik internasional, dari deregulasi ekonomi ke politik, ekonomi politik rakyat, konglomerasi dan ekonomi kerakyatan serta koperasi, kebijakan



pemerintah dunia III dalam bidang ekonomi dan industrialisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kepustakaan Arif, Sritua. 1998. Pembangunan dan Ekonomi Indonesia. Jakarta. Zaman Wacana Mulia. Atul Kohli. 1996. The State and Development in The Third world. Princeton University Press. Budiman, Arif.1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gie, Kwik Kian. 1994. Analisis Ekonomi Politik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Mas'ud, Mochtar. 1994. Ekonomi - Politik Internasional dan Pembangunan. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Mas'ud, Mochtar.1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 -1971. Jakarta: LP3ES. Mas'ud, Mochtar. 1994. Negara kapitalis dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Syahrir. 1990. Analisis Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Prisma Nomor 2 Tahun 1996. MATA KULIAH PILIHAN KWN439Perbandingan Sistem Politik, 2 sks 2 js Dosen : Dra. Sri Untari, M.Si Kompetensi Mahasiswa dapat membandingkan sistem politik yang berlaku di banyak negara dengan menggunakan analisisa sistem, analisa struktural, analisa fungsional dan analisa struktural fungsional. Materi Pengertian dan ciri-ciri sistem politik, hubungan sistem politik dengan lingkungannya, fungsi-fungsi input dan output sistem politik, struktur dan fungsi dalam sistem politik, model pembuatan keputusan politik, perbandingan sistem politik Indonesia dengan



sistem politik negara lain (Inggris, Malaysia, Filipina, USA, Rusia dan sebagainya). Kepustakaan Almond, Gabriel, GB. Powell Jr, 1978, Comparative politics: System, Process and Policy, Boston, Little Brown Easton, David, 1989, Kerangka Kerja Dalam Analisis Sistem, Jakarta Kartasasmita, Rusadi, 1992, Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Sinar Baru Algensindo. Mas'oed, Mochtar, 1999, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta, Gajah Mada University Press Mc Lennan, Barbara, 1975, Comparative Political system: Political Process in developed and Developing States, Duxbury, North Scituate Mass KWN443Etika Komunikasi, 2 sks 2 js Dosen : Dra. Sri Untari, M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami etika komunikasi dan menerapkan etika komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Materi Etika dalam komunikasi, etika dan kepribadian, etika kepegawaian dan bisnis, etika komunikasi antar personal kantor, hubungan internal dan eksternal, fungsi dan peran Humas, pemahaman kode etik dan aspek hukum dalam Humas, sikap dalam melaksanakan tugas PR, fungsi dan peran keprotokolan dan MC. Kepustakaan Abdurrachman Oemi,1986 Publik Relation, Bandung Alumni. Djanaid Djanalis,1993, Public Relations Dalam Teori dan Praktek, Indopurel Training. Effendi Syamsuri, 1983, Etika Sopan Santun Pergaulan Menurut Tata Krama National Surabaya, Karya anda. Effendi Onong, 1981, Dimensi-Dimensi Komunikasi, Bandung penerbit Alumni. Lawrence Kin Caid & Wilbur Schamm, 1977, Asas-Asas Komunikasi Antar Manusia, Jakarta LP3ES



Sunaryo, 1991, Komunikasi Persuasi dan Retortika, Yogyakarta Liberty. The Liang gie, 1988, Ensiklopedia Administrasi, Jakarta, PT Gunung Agung. Toni Kertapati, 1987. Bunga Rampai Asas-Asas Penerapan dan Komunikasi, Jakarta, Bina Aksara KWN440Filsafat Politik, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Suwarno Winarno Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menelaah secara intensif landasan filosofis dari institusi-institusi politik delbagai masalah berkenaan dengan penyelenggaraan institusi-institusi politik Materi Filsafat politik (terminologi, kedudukan dan komponennya), pelbagai model justifikasi politik (teori hukum alam, utiliterisme dan teori historis), kreteria adekuasi filsafat politik (kebebasan, persamaan, kepentingan umum dan demokrasi). Kepustakaan Haricahyono, Cheppy. 1986. Ideologi Politik. Yogyakarta: Hanindito. Rapar. 1989. Filsafat Politik Agustinus. Jakarta; Rajawali. Suseno, Frans Magnis. 1988. Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral, Dasar Kenegaraan. Jakarta; Gramedia. Suseno, Frans Magnis. 1995. Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta; Gramedia. Surbakti, Ramlan. 1997. Memahami Ilmu Politik. Jakarta; Gramedia Sastrapratedja. 1987. Sang Penguasa. Jakarta: Gramedia.



KWN441Hukum Perlindungan Konsumen, 2 sks 2 js Dosen : Yuniastuti, S.H, M.Pd, Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum. Kompetensi Mahasiswa mampu menguasai tentang latar belakang dan pelaksanaan perlindungan konsumen Materi Tentang latar belakang perlindungan konsumen, gerakan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, peranan pemerintah dalam perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen, aspek hukum perdata dan publik, etika bisnis dan tanggung jawab konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, nilainilai moral dalam hukum dan perlindungan konsumen. Kepustakaan M. Nasution. 1995. Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. M. Djumhana. Tanpa Tahun. Hukum, Ekonomi, Sosial Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Sondang P Siagian. 1996. Etika Bisnis. Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo. D. Veronika Komalaruah. 1989. Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. KWN442Kebijakan Publik, 2 sks 2 js Dosen : Dra. Arbaiyah Prantiasih M.Si Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai studi kebijakan publik sebagai implementasi dari negara hukum Materi Pengertian kebijakan publik, proses kebijakan publik, pendekatan dan teorikebijakan publik, kebijakan publik dan kepentingan umum dan isu-isu kebijakan publik. peran birokrasi dalam kebijakan publik. Kepustakaan



Abdul Wahab, Solichin. 1997. Pengantar analisis kebijakan Publik. Malang: IKIP Malang. Bambang Sunggono. 1994. Hukum dari kebijakan Publik, Jakarta: Sinar Grafika. Charles, O, Jones, 1991. Pengantar kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali. Dunn,William N. 1995. Analisis Kebijakan Publik. Jogyakarta: Hanindita. Islami, Irfan. 1992. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta; Bumi Aksara. Jurnal FIA, 1991. Unibraw Malang, Kebijakan Publik. Malang: IKIP Malang. Moekiyat, 1995. Analisis kebijakan Publik. Bandung. Penerbit Mandar Maju.. Santoso, Priyo Budi. 1995. Birokrasi Pemerintahan Orde baru, Jakarta: Raja Granindo Persada. KWN446Hukum Lingkungan, 2 sks, 2 js Dosen : Yuniastuti, S.H, M.Pd. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep dasar hukum lingkungan Materi Sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan lingkungan, pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan, undangundang No. 4 tahun 1982, prinsipprinsip penyelesaian masalah pencemaran, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan. Kepustakaan Silalahi, Daud, 1996. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung. Alumni Danusaputro, 1982. Hukum Lingkungan bandung, Bina Cipta Kusumaatmadja, Komar, 1982. Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional. Bandung Alumni.



Kusumaatmadja, Mohtar, 1987. Pencemaran Laut dan Pengertian Hukumnya, Bandung, UNPAD. KWN444Pengantar Jurnalistik, 2 sks, 2 js Dosen : Drs. H. A. Rosyid Al Atok. M.Pd, MH Kompetensi Memahami dan menguasai pengetahuan tentang jurnalistik dan mempertajam kepekaan terhadap fakta yang ada di sekitarnya sebagai bahan dan ide untuk menulis di media massa. Materi Pengertian jurnalistik, jenis jurnalistik, perkembangan bidang jurnalistik, teknik penulisan berita ilmiah, features dan resensi, bahan jurnalistik, bentuk-bentuk berita, dan media penyampaian, kiat menggali berita dan kode etik jurnalistik. Kepustakaan Badudu, JS. 1986. Cakrawala Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia. Efendi, Onong Ukiyono. 1992. Radio Siaran, Teori dan praktek. Bandung: Mandar Maju. Jurnaldi. 1992. Kiat Praktek Jurnalistik. Padang: Angkasa Raya. Wahyudi, JB. 1991. Komunikasi Jurnalistik. Bandung: Mandar Maju. Wonxohito, M. 1977. Teknik Jurnalistik dalam Sistem Pers Pancasila. Jakarta: Depen. Zein, Umar Nur. 1992. Penulis Features. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. KWN445Psikologi Sosial, 2 sks, 2 js Dosen : Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum Kompetensi Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar psikologi yang dipergunakan untuk masalah psikologis di lingkungan sosial. Materi Pengertian psikologi sosial, ruanglingkup kajian dan kaitannya dengan ilmu lain, konsep-konsep dasar psikologi sosial, proses interaksi antar individu dalam berbagai tatanan sosial, sejarah dan



ruang lingkup psikologi sosial, kedudukan psikologi sosial, pengertian dan konsep dasar psikologi sosial, pendekatan dalam psikologi sosial, dan berbagai bidang terapan psikologi sosial. Kepustakaan Krech, David & Richard SC. 1984. Theory and Problems of Social Psychology. Tokyo. Mc Graw Hill. Gerungan, WH. 1967. Psikologi Sosial. Bandung. Eresco. Hall, Calvin S & Gardner Lindzey. 1995. Psikologi Kepribadian. Jilid I, II, dan III. Terjemahan Yustinus. Yogjakarta. Kanisius. Horton, Paul & Chester L Hunt. 1992. Sosiologi. Jilid I dan II. Jakarta. Erlangga. Shadilly, Hasa. 1978. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta. PT. Pembangunan. KWN447Hukum Perbankan, 2 sks, 2 js Dosen : Rusdianto Umar, S.H, M.Hum Kompetensi Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek hukum dalam kegiatan perbankan. Materi Aspek hukum dalam perbankan, perikatan, jaminan, pembukuan, perusahaan, surat berharga, jual beli perniagaan, persaingan curang, dan hak milik perusahaan, prosedur permohonan kredit. Kepustakaan Subekti. 1978. Hukum Perjanjian. Jakarta: Pinter Mono Satrio. 1991. Hukum Jaminan dan Bab-bab Jaminan (Kebendaan). Bandung: Citra Aditya Bakti Wijanarko. 1995. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indoensia. Jakarta: Grafiti Press. Undang-undang No. 10/1998 tentang Perbankan.



MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) KWN448Kemampuan Dasar Mengajar, 4 sks 4 js Dosen : Drs. Edi Suhartono, S.H, M.Pd. Kompetensi Mahasiswa mampu melaksanakan teknik dan prosedur pelaksanaan kemampuan dasar mengajar dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran di kelas. Materi Konsep-konsep dasar belajar dan mengajar, tugas dan fungsi guru di kelas, fungsi instruksional, fungsi manajerial, fungsi edukational, kemampuan dasar mengajar: keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan meberikan variasi, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memberi penguatan (reinforcement), dan keterampilan mengelola kelompok kecil Kepustakaan A Djahiri, Kosasih. 1989. Strategi Belajar Nilai, Moral, Bandung. Alumni. Hamalik, Oemar. 1991. Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar berrdasar CBSA, Bandung. Sinar Baru. Semiawan, Conny. 1985. Pendekatan Ketrampilan Proses bagaimana mengaktifkan Siswa dalam Belajar. Jakarta. Gramedia. Sudjana, Nana. 1991. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung. Sinar Baru. Sudjana, Nana. 1989. Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung. Sinar Baru. KWN449Pengembangan Bahan Ajar, 4 sks 4 js Dosen : Drs. Nur Wahyu R, M.Pd, M.Si., Hj. Yuni Astuti SH, M.Pd Kompetensi Mahasiswa mampu melaksanakan proses dan prosedur pengembangan bahan ajar dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran.



Materi Konsep Dasar Kurikulum PPKn dan Tata Negara, Pengembangan Kurikulum PPKn dan Tata Negara, pendekatan pengembangan materi PPKn dan Tata Negara. Analisis materi pokok PPKn dan Tata Negara dalam kurikulum. Penyusunan bahan ajar berdasar kurikulum. Kepustakaan Abdul Gofur. 1982. Desain Instruksional serta langkah Sistematis. Solo: Tiga Serangkai Oemar Hamalik.1985. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. Kurikulum Mata Pelajaran PPKn terbaru. Kurikulum Mata Pelajaran Kewarganegaraan terbaru. Kurikulum Mata Pelajaran Tata negara terbaru. KWN450, Perencanaan Pengajaran, 3 sks 4 js Dosen : Drs. Edi Suhartono, S.H, M.Pd. Kompetensi Menanamkan pemahaman kepada mahasiswa tentang perencanaan pengajaran PPKn dan penerapannya dalam proses belajar mengajar di sekolah Materi Pendekatan sistem dalam penyusunan perencanaan pengajaran PPKn, pola dan model pengembangan pengajaran PPKn, isi perencanaan pengajaran PPKn, penyusunan perencanaan pengajaran PPKn, pemilihan dan penetapan jenis perencanaan pengajaran PPKn, pengorganisasian perencanaan pengajaran PPKn. Kepustakaan A Djahiri, Kosasih. 1989. Strategi Belajar Nilai, Moral, Bandung. Alumni. Hamalik, Oemar. 1991. Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar berdasar CBSA, Bandung. Sinar Baru. Sudjana, Nana. 1991. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung. Sinar Baru.



Sudjana, Nana. 1989. Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung. Sinar Baru. Semiawan, Conny.1985. Pendekatan Ketrampilan Proses bagaimana mengaktifkan Siswa dalam Belajar. Jakarta.Gramedia. KWN451Strategi Belajar Mengajar, 4 sks 4 js Dosen : Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan berbagai macam pendekatan di dalam melaksanakan strategi belajar mengajar. Materi Konsep dasar strategi belajar mengajar, hakekat belajar mengajar, pendekatan di dalam belajar mengajar, macam-macam strategi belajar mengajar, media dan sumber dalam pembelajaran, pengelolaan kelas. Kepustakaan A Djahiri, Kosasih. 1989. Strategi Belajar Nilai, Moral, Bandung. Alumni. Hamalik, Oemar. 1991. Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar berdasar CBSA, Bandung. Sinar Baru. Sudjana, Nana. 1991. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung. Sinar Baru. Sudjana, Nana. 1989. Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung. Sinar Baru. Semiawan, Conny.1985. Pendekatan Ketrampilan Proses bagaimana mengaktifkan Siswa dalam Belajar. Jakarta.Gramedia. KWN452Evaluasi Pendidikan 4 sks 4 js Dosen : Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si. Kompetensi Menanamkan pemahaman dan keterampilan pada mahasiswa tentang tata cara mengevaluasi dan analisa hasil belajar siswa secara tepat.



Materi Pengertian dan perencanaan pengukuran dan penilaian berdasarkan tujuan, kriteria penyusunan test, validitas dan reliabilitas test, pengelolaan hasil test proses afektif, penafsiran dan kegunaan hasil test. Kepustakaan Sudjana, Nana. 1991. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung. Sinar Baru. Sudjana, Nana. 1989. Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung. Sinar Baru. Semiawan, Conny.1985. Pendekatan Ketrampilan Proses bagaimana mengaktifkan Siswa dalam Belajar. Jakarta.Gramedia. Winarno, ME. 1995. Evaluasi Hasil Belajar dalam Olahraga. Malang. OPF IKIP Malang. KWN453Penelitian Pendidikan , 3 sks 4 js Dosen : Drs. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd.,M.Si, Prof. Dr. Sukowiyono, SH., M.H Kompetensi Mahasiswa mampu memahami serta terampil melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah sesuai dengan metodologi penelitian secara benar. Materi Hakekat dan perkembangan penelitian, jenis-jenis penelitian, penelitian kualiatif dan kuantitatif, jenis-jenis metode penelitian, langkah-langkah penelitian, komponen proposal penelitian, penyusunan dan try out instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengelolaan data, analisis dan interpretasi data, penyusunan laporan hasil penelitian. Kepustakaan Arikunto, Suharsimi. 1983. Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktis, Jakarta; PT Bina Aksara. Furchan, Arief. 1982. Pengantar Penelitian Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional.



Hadi Sutrisno. Metodologi Research (jilid 1 s/d IV). Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Hadi, Sutrisno. 1978. Statistik, Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Kerlinger, Fred N., Foundations of Behavioral Research, second eiditon, New York: Holl, Rinehart and Winston, Inc. Koentjaraningrat, 1977. Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia. MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) KWN454Skripsi, 6 sks 12 js Dosen : TIM Kompetensi Mahasiswa mampu menyusun skripsi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan benar dan betul. Materi Pengalaman belajar untuk menerapkan kaidahkaidah keilmuan dalam mengkaji berbagai masalah yang relevan dengan pengajaran bidang studi dalam bentuk skripsi. Kepustakaan Arikunto, Suharsimi. 1983. Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktis, Jakarta; PT Bina Aksara. Furchan, Arief. 1982. Pengantar Penelitian Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional. Koentjaraningrat, 1977. Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia. Universitas Negeri Malang. 2000. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan Penelitian). Malang.Universitas Negeri Malang. Jurusan PPKn. 2001. Petunjuk Pelaksanaan Pemrograman dan Penulisan Skripsi Jurusan PPKn, FIP Universitas Negeri Malang. Malang. Universitas Negeri Malang. Pusat Penelitian IKIP Malang. 1989. Pedoman Bagi Penyumbang Karangan. Forum Penelitian. I (2): 228-231.



PPL490 PPL, 4 sks 6 js Pedoman Universitas Negeri Malang MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) KWN455Studi Masyarakat Indonesia, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Nur Wahyu Rochmadi. M.Pd, M.Si Kompetensi Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi karakteristik masyarakat secara komprehensif, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam sikap dan perilakunya. Materi Menanamkan pemahaman mengenai: pengertian masyarakat, kebudayaan masyarakat, ciri-ciri masyarakat, masyarakat desa dan kota, kelompok-kelompok masyarakat, pelapisan masyarakat Indonesia, struktur masyarakat Indonesia, teori perubahan masyarakat, perubahan struktural dan fungsional, faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan masyarakat, dinamika masyarakat transisi, pengembangan masyarakat (community development). Kepustakaan Hendropuspito. 1989. Sosiologi Sistematika. Yogyakarta. Penerbit Kanisius. Koentjaraningrat, 1975. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta, Jembatan Koentjaraningrat, 1986. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta. Aksara Baru. Munandar Soleman, 1998. Dinamika Masyarakat transisi, Mencari Alternatif, Teori Sosiologi dan arah perubahan. Yogyakarta. Pustaka Pajajaran. Nasikun, 1984. Sistem Sosial di Indonesia. Jakarta, PT Rajawali.



Soleman B, Taneko, 1986. Konsepsi Sistem Sosial. Jakarta, Fajar Agung. Soerjono Soekanto. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali Press. Susanto, Astrid. 1987. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bandung, Binacipta. KWN456Pendidikan Politik, 3 sks 4 js Dosen : Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si Kompetensi Mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep pendidikan politik, yang pada gilirannya memiliki kesadaran dalam berbudaya politik (komunikasi, partisipasi dan empati) sesuai dengan norma-norma politik yang menjadi komitmen bersama. Materi Konsep dasar, tujuan dan materi pendidikan politik, membangun wawasan politik warga negara, norma-noma politik, model-model pendidikan politik, budaya politik (komunikasi, partisipasi dan empati politik), dan komitmen politik. Kepustakaan Alfian. 1978. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta. Penerbit PT Gramedia. Almond, Gabriel A. & Sidney Verba. 1985.Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Terj. Sahat Simamora. Jakarta. Penerbit Bina Aksara. Budiardjo, Miriam (Peny.). 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta. Peneibit PT Gramedia. Fatah, Eep Saifulloh. 2000. Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Karim, Rusli, M. 1991. Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakarta. Penerbit Tiara Wacana Yogya. Kartono, Kartni. 1989. Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung. Mandar Maju.



————————. 1990. Wawasan Politik: Mengenai Sistem Penddikan Nasional. Bandung. Peneibit CV Mandar Maju. Langeveld, Willem. 1979. Political Education for Teenagers. Amsterdam. Council for Cultural Co-operation. Mas'ud, Mochtar dan Colin Mac Andrews. 1982. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Naning, Randlon. 1982. Pendidikan Politik dan Regerasi. Yogyakarta- Penerbit Liberty. Wayo. 1986. Pendidikan Politik. Malang. Jurosan PMP-KN-FPIPSIKIP Malang. KWN457Psikologi Kepribadian, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Margono. M.Pd, M.Si Kompetensi Menanamkan pemahaman kepada mahasiswa tentang kedudukan psikologi kepribadian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Materi Menanamkan pemahaman kepada mahasiswa tentang kedudukan psikologi kepribadian, tahaptahap perkembangan moral, pengertian kepribadian, struktur kepribadian psikologi dalam, teori kepribadian Pancasila, tipologi kepribadian, karakter dan temperamen, pembentukan dan perubahan sikap, kematangan pribadi, berbagai masalah kepribadian. Kepustakaan Azwar, Saifudin. 1988, Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya, Yogyakarta: Liberty. Kartono, Kartini. 1980. Teori Kepribadian. Bandung: Penerbit Alumni. Kartono, Kartini. 1989. Hygiene Mental. Bandung. Mandar Maju. Mahali, Mudjab, 1984. Pembinaan Moral. Yogyakarta, BPFE. Pasaribu. 1989. Teori Kepribadian, Bandung. Tarsito. Suyanto, Agus. 1991. Psikologi Kepribadian, Jakarta: Bumi Aksara. Suryabrata, Sumadi.1982. Psikologi Kepribadian, Jakarta: Rajawali Press.



KWN458Manajemen Konflik, 2 sks 2 js Dosen : Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si Kompetensi Melalui perkuliahan ini, mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep konflik dan mampu menyelesaikan konflik dalam kehidupan secara cerdas, demokratis, santun dan manusiawi. Materi Konsep dasar konflik, perspektif masyarakat terhadap konflik, teori-teori konflik, sumber-sumber konflik, dimensi-dimensi konflik, bentuk-bentuk konflik, dan strategi mengelola konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan global Kepustakaan Berger, Peter L & Richard J. Neuhauss. 1977. To Empower People: The Role of Mediating Structure in Public Policy. Washinton, American Enterprise Institute for Public Policy Research. Coser, Lewis. 1956. The Function of Social Conflict. New York. The Free Press. Dahl Robert A. 1985. Dilema Demokrasi dan PIuralis: Antara Otonomi dan Kontrol. Terj. Sahat Simamora. Jakarta. Rajawali Press. Dahrendorf, Ralf. 1996. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri.(Sebuah Analisa Politik). Ten. AiiTOandan. Jakarta. CV Rajawali. Fatah, Eep Saefulloh. 1994. "Manajemen Konflik Politik dan Etemokrasi" dalam Prisma. Tahun XXIII, Nomor 8 (Halaman 43-56) Giddens, Anthony, dan Davied Held. 1987. Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik. Teq. Vedi R- Hadiz. Jakarta. Hughmial, 2000. Resolusi Damai dan Konflik Kontemporer. Jakarta, PT Raya Grafindo Persada. Ida, Laude. 1996. Anatomi Konflik: NTJ, Elite Islam dan Negara. Jakarta. Sinar Harapan.



Guur, Ted Robert, eds. 1980. Handbook of Political Conflict: Theory and research. New York. The Free Press. Tholkhah, Imam 1997. Konflik Politik di Indonesia. Jakarta. Rajawali Press. Wiyono, Sutarto. 1993. Konflik dalam Organisasi Industri Dengan Strategi Pendekatan Psikologis. Semarang. Satyawacana. KKN490Kuliah Kerja Nyata (KKN), 4 sks 12 js



NAMA DAN ALAMAT DOSEN Arbaiyah Prantiasih, Dra., M.Si, Lektor Kepala IV/c, NIP 195206181980032001, NIDN 0006085203, Sandi 801706, Alamat Perum. Landungsari Asri B-6 Dau Malang 65151, Tlp. Rum. 460119. (Kepala Laboratorium) A. Rosyid Al Atok, Drs. H, M.Pd, M.H. Lektor IV/a, NIP 196204281987011001, NIDN 0028046208, Sandi 871719, Alamat Jl. Kepuh Gg,X/28, Malang 65148 Tlp. Rum. 861771 HP. 08123315318. Edi Suhartono, Drs, H, SH, M.Pd, Lektor IV/c, NIP 19610405198601 1001, NIDN 0004056107, Sandi 861715, Alamat Jl. Suropati 171 A Batu, Tlp. Rum. 593246. HP. 081333045500. Kt. Diara Astawa, SH, Drs, M.Si, Lektor Kepala IV/a, NIP 195405221982031337, Sandi 821717 Alamat Jl. Comal VI/7A. Perum. Srikandi Indah, Malang 65123, Tlp. Rum. 470037. Margono, Drs., M.Pd, M.Si, Lektor IV/a, NIP 196105181987011001, NIDN 0018056106, Sandi 871716 Alamat Jl. Mayjen Panjaitan XI/20 Malang 65114 Tlp. Rum. 581681. Moch. Yuhdi Batubara, Drs. H, SH, MH, Lektor Kepala IV/b, NIP 195111181980031002, NIDN 0018115102, Sandi 801708, Alamat Jl. Berlian 25, Perum. Ratu Sari Tlogomas Malang 65151, Tlp. Rum. 552554. Nuruddin Hady, SH., MH, Lektor III/c, NIP 197605072006041001, NIDN, Sandi, Alamat Jl MT Haryono Gg. XII/no 1165, Dinoyo. Nur Wahyu Rochmadi, Drs., M. Pd., M. Si., Lektor Kepala IV/b, NIP 196410131990031001, NIDN 0010036406, Sandi 901714, Alamat Perum. Graha Laksana Tidar Blok I/2 Dau Malang, Tlp. Rum.588908 HP. 08155508949. Petir Pudjantoro, Drs., M.Si, Asisten Ahli III/b, NIP 196508211990011001, Sandi 901723, Alamat Jl. Perum. Tambak Asri Permai A/5, Tajinan Malang 65172, Tlp. Rum. 805521. Rusdianto Umar, SH.,M.Hum, Lektor III/c, NIP197304121999031002, NIDN 0012047303, Sandi 991724 Jl. Perumahan Permata Brantas Indah Kav 40, Jatimulyo Malang 65141, Tlp. Rum. 581540.


Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan72 Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum, Lektor III/c, NIP 197410042005012002, NIDN 004107404, Sandi 051725, Alamat Jl. Panjaitan IV/No.5 Malang HP. 081334712151. (Sekjur HKn) Sri Untari, Dra., M.Si, Lektor Kepala IV/b, NIP 196010091986012002, NIDN 03339106010, Sandi 861718 Alamat Jl. Akordion 30 Malang. Tlp. Rum.408843, HP. 0817389112 Suko Wiyono, SH., Prof. Dr. H., M.H., Lektor Kepala IV/e, NIP 195405011979031002, NIDN 03334015404, Sandi 791707 Jl. Kendalsari 8 Malang 65141 Tlp. Rum. 498087, 486569 Fax 713 603, HP 081131 3724. Suparlan Al Hakim, Drs., M.Si, Lektor Kepala IV/b, NIP 195508271981021001, NIDN 0027065503, Sandi 811710 Alamat. Jl. Terusan Sigura-Gura G-73 Malang 65145 Tlp. Rum. 560133. (Kajur HKn) Suparman Adi Winoto, H. SH., Drs., M.Hum. Lektor Kepala IV/c, NIP 195404011980031002, NIDN 0010045407, Sandi 801704 Alamat. Jl. Terusan Sigura-Gura F-51 Malang 65145 Tlp. Rum. 553008 (Kepala PPPPTK PKn dan IPS Malang). Suwarno Winarno, Drs., Lektor Kepala IV/a, NIP 195004031978031001, NIDN 03334035003 Sandi 781711 Alamat. Sumbersekar Semanding 25, Dau Malang 65151 Tlp. Rum. 461205 Tlp. HP 08123247557. Sutoyo, SH, M.Hum, Lektor III/c, NIP 197206172005011001, NIDN 0017067210, Sandi 051726, Alamat MT. Haryono 210A Dinoyo Malang 05145, Tlp. 572782, HP. 08123436615 Yuniastuti, SH, M.Pd, Hj., Lektor III/d, NIP 195806011987012001, NIDN 0030065805, Sandi 871721, Alamat. Jl. Bendungan Sigura-Gura Ic Malang 65145 Tlp. Rum. 552506.


Katalog Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UM 2012 1


JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Recommend Documents