Jurnal Teknologi Pertambangan Volume. 1 Nomor. 1 Periode: Maret-Agustus 2015
PENENTUAN ZONASI PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BLORA BAGIAN SELATAN PROVINSI JAWA TENGAH Dody Bagus Widodo, Budiarto, Abdul Rauf Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral, UPN “Veteran” Yogyakarta, Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Yogyakarta 55283 Indonesia ABSTRAK Kabupaten Blora (bagian selatan), Provinsi Jawa Tengah memiliki sumberdaya mineral bukan logam dan batuan cukup besar, sehingga perlu dilakukan zonasi perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk membantu pemerintah maupun investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Blora. Sumberdaya yang diteliti pada penelitian ini adalah pasirbatu, batugamping, dan gypsum. Mineral Pasir Batu, Batugamping dan Gypsum yang berada di Kabupaten Blora berada pada Kecamatan Cepu, Kec Randublatung, Kec Kedungtuban, Kec Jati, Kec Kradenan. Dengan total sumberdaya : a. Pasir Batu : 2.199.000 m³ b. Batugamping : 99.960.000 m³ c. Gypsum : 4.820 m³ Pada Penentuan Zonasi Perizinan Pertambangan Mineral Pasir Batu, Batugamping dan Gypsum pada Kabupaten Blora dilakukan dengan cara pertampalan (overlay). Adapun sektor-sektor terkait yang dapat di lakukan dengan cara pertampalan (overlay) ini berjumlah 11 parameter yaitu Ketinggian lahan, Kemiringan lahan, Rawan Bencana, Ketebalan tanah penutup, Air Tanah, Sungai dan Bangunan, Mata Air dan Peresapan Air, Hutan dan Perkebunan, Pariwisata, Pemukiman, Penggunaan Lahan Pertanian. Kemudian akan dibahas potensi sumberdaya pasirbatu, batugamping, dan gypsum pada daerah mana saja di Kabupaten Blora bagian selatan. Selanjutnya akan dibahas pula penentuan secara umum mengenai peraturan – peraturan dalam penambangan sumberdaya tersebut. Lebih jauh lagi akan dibahas mengenai teknik penambangan pada masing-masing sumberdaya dengan spessifik daerha masing – masing. Kata Kunci : Zonasi, mineral bukan logam dan batuan, Kabupaten Blora. 1. PENDAHULUAN Kabupaten Blora memilki Mineral Non Logam dan Batuan yang cukup besar. Mineral tersebut antara lain: Pasir Batu , Gypsum dan Batugamping.
Gypsum dan Pasir Batu, Perhitungan Jumlah sumberdaya hanya pada Mineral yaitu Pasir Batu, Gypsum dan Batu Gamping, dan Penelitian dilakukan untuk Penentuan Zonasi Perijinan Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan pada Kabupaten Blora. Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°07'30'‘ BT - 111°37'30'' BTdan diantara 6°52'30'‘ LS - 7°17'30'' LS. Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Blora Sebelah Utara adalah Kab Rembang dan Kab Pati, sebelah Selatan Kab Ngawi (Provinsi Jawa Timur), sebelah Barat Kab Grobogan, dan Sebelah Timur Kab Bojonegoro (Prov Jawa Timur).
Hal ini dilakukan membantu Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat atau pun investor yang akan melakukan penambangan pada Kabupaten Blora, untuk terpantaunya daerah yang dapat atau tidaknya diberikan Ijin Usaha Penambangan Kabupaten Blora harus memiliki Peta Penentuan Perijinan Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Kabupaten Blora. Dengan kata lain tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Mengetahui sumberdaya Mineral Non Logam dan Batuan pada Kabupaten Blora Bagian Selatan Provinsi Jawa Tengah dan menentukan Zonasi Perijinan Pertambangan Pada Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, penelitian ini memiliki batasan-batasan dalam kegiatannya, seperti penelitian dilakukan pada Kabupaten Blora yang meliputi 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jati, Kecamatan Cepu, Kecamatan Kradenan, pada Mineral Non Logam dan Batuan yaitu Batu Gamping
2. ANALISIS Mineral Pasir Batu, Batugamping dan Gypsum yang berada di Kabupaten Blora berada pada Kecamatan Cepu, Kec Randublatung, Kec Kedungtuban, Kec Jati, Kec Kradenan. Dengan total sumberdaya : a. Pasir Batu : 2.199.000 m³ b. Batugamping : 99.960.000 m³ c. Gypsum : 4.820 m³ Pada Penentuan Zonasi Perizinan Pertambangan Mineral Pasir Batu, Batugamping dan Gypsum pada
12
Penentuan Zonasi Perizinan Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan … Dody Bagus Widodo Kabupaten Blora dilakukan dengan cara pertampalan (overlay). Adapun sektor-sektor terkait yang dapat di lakukan dengan cara pertampalan (overlay) ini berjumlah 11 parameter yaitu Ketinggian lahan, Kemiringan lahan, Rawan Bencana, Ketebalan tanah penutup, Air Tanah, Sungai dan Bangunan, Mata Air dan Peresapan Air, Hutan dan Perkebunan, Pariwisata, Pemukiman, Penggunaan Lahan Pertanian.
a. b. c.
Gambar 3. Peta Parameter Rawan Bencana a. Kawasan Rawan Bencana I, dengan peringkat 30. b. Kawasan Rawan Bencana II, dengan peringkat 20. c. Kawasan Rawan Bencana III, dengan peringkat 10.
Gambar 1. Peta Parameter Ketinggian Lahan a. b. c.
Ketinggian lebih dari 2000 m dpl, dengan peringkat 30. Ketinggian antara 1000 – 2000 m dpl, dengan peringkat 20. Ketinggian kurang dari 1000 m dpl, dengan peringkat 10.
Gambar 2. Peta Parameter Kemiringan Lahan
Kemiringan lebih dari 100 %, dengan peringkat 30. Kemiringan antara 50 – 100 %, dengan peringkat 20. Kemiringan kurang dari 50 %, dengan peringkat 10.
13
Jurnal Teknologi Pertambangan Volume. 1 Nomor. 1 Periode: Maret-Agustus 2015
Gambar 4. Peta Parameter Ketebalan Tanah a. b. c.
a.
Tebal tanah penutup > 3 m, dengan peringkat 30. Tebal tanah penutup 1 – 3 m, dengan peringkat 20. Tebal tanah penutup < 1 m, dengan peringkat 10.
b.
c.
Gambar 5. Peta Parameter Kedalaman Air Tanah a. Kedalaman muka air tanah < 5 m, dengan peringkat 30. b. Kedalaman muka air tanah 5 – 15 m, dengan peringkat 20. c. Kedalaman muka air tanah > 15 m, dengan peringkat 10.
Gambar 7. Peta Parameter Mata Air dan Serapan a.
b. c.
Lahan di atas mata air sampai jarak 500 m dan membentuk segitiga terbalik dan ujung segitiganya merupakan mata air, dengan peringkat 30. Lahan di atas mata air berjarak >v500 m atau di atas peringkat pertama,dengan peringkat 20. Lahan di samping dan di bawah peringkat 30 dan 20 diberi peringkat 10.
Gambar 8. Peta Parameter Hutan dan Perkebunan
Gambar 6. Peta Parameter Sungai dan Bangunan
Pada sempadan sungai < 50 m dan antara 500 m ke hulu dan 1000 m ke hilir dengan peringkat 30. Di luar sempadan sungai 50-100 m dan di luar jarak 500 m ke hulu dan 1000 m ke hilir, dengan peringkat 20. Di luar sempadan sungai > 100 m dan diluar jarak 500 m ke hulu dan 1000 m ke hilir, dengan peringkat 10.
14
Penentuan Zonasi Perizinan Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan … Dody Bagus Widodo a. b. c.
d.
Hutan lindung dan Kawasan lindung, dengan peringkat 210. Perkebunan dan Hutan rakyat, dengan peringkat 30. Hutan produksi, dengan peringkat 20. Lahan lainnya, dengan peringkat 10.
Gambar 10. Peta Parameter Perbukitan a. b. c. d.
Pada radius < 100 m, dengan peringkat 210. Pada radius >100 m – 1 km dan dirasakan masih terpengaruh, peringkat 30. Pada radius >100 m – 1 km dan tidak dirasakan terpengaruh, peringkat 20. Di luar radius 1 km, dengan peringkat 10.
Gambar 9. Peta Parameter Pariwisata
a. b. c. d.
Sampai radius 100 m dari batas terluar, dengan peringkat 210. Diluar radius 100 m – 1 km dan sampai 4 km masih terlihat, peringkat 30. Diluar radius 1 – 4 km dan tidak terlihat, dengan peringkat 20. Diluar radius 4 km dengan peringkat 10.
Gambar 11. Peta Parameter Penggunaan Lahan Pertanian
15
Jurnal Teknologi Pertambangan Volume. 1 Nomor. 1 Periode: Maret-Agustus 2015
a. b. c. d.
Sawah irigasi teknis dan ½ teknis, dengan peringkat 210. Sawah irigasi non teknis, dengan peringkat 30. Sawah tadah hujan, kebun, ladang dan tegalan, dengan peringkat 20. Semak belukar dan rerumputan, dengan peringkat 10.
Dari Parameter tersebut akan dilakukan Overlay untuk memperjelas penentuan layak, layak bersyarat maupun tidak layak izin. Dasar menggunakan cara overlay dikarenakan banyak sektor yang terkait dalam Penentuan Zonasi Perizinan Pertambangan Mineral Pasirbatu, Batugamping dan Gypsum di Kabupaten Blora. Dari peta 11 parameter akan dilakukan overlay dan menghasilkan 5 peta overlay pertama. Karena jumlah parameter ada 11, maka 1 parameter akan dioverlaykan pada overlay 2. Begitu juga dengan overlay selanjutnya hingga mendapatkan overlay 4, yang nantinya akan dioverlaykan lagi dengan peta sebaran mineral untuk mendapatkan peta zonasi perizinan. Gambar 13. Peta Overlay Parameter 3 dan 4
Gambar 12. Peta Overlay 1A Parameter 1 dan 2 Gambar 14. Peta Overlay 1C Parameter 5 dan 6
16
Penentuan Zonasi Perizinan Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan … Dody Bagus Widodo yang mempunyai kandungan Batugamping tertinggi adalah Kecamata Kradenan, tepatnya berada di desa mendenrejo sebesar 12.000.000 m³, hal ini di pengaruhi oleh tingginya Batudan gamping dan luasnya persebaran yang berada di area tersebut, sehingga daerah tersebut memiliki sumber daya yang paling banyak di banding daerah lain. b. Persebaran mineral Pasir Batu di daerah blora Bagian Selatan berpusat pada Kecamatan Cepu yang berada pada Desa Balun sebesar 699.000 m³, Desa Nglanjuk sebesar 600.000 m³ dan Desa Sumberpitu 900 m³, hal ini dikarenakan daerah Kecamatan Cepu ini dekat dengan aliran sungai bengawan solo yang arusnya membawa kandungan pasir yang cukup besar untuk area tersebut. c. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jumlah kandungan mineral gypsum terdapat pada Kecamatan Randublatung di Desa Tanggel, Desa Kutukan, sebesar 3.920 m³, Kecamatan Kedungtuban di Desa Nglandeyan sebesar 900 m³, perbedaan jumlah sumberdaya pada daerah tersebut juga di karenakan perbedaan luas area persebaran dan kedalaman mineral tersebut.
Gambar 15. Peta Overlay 1D Parameter 7 dan 8
Penentuan Umum Peraturan Pertambangan. Berdasarkan dengan Undang – Undang No 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 14 tentan Pertambangan Mineral dan Batubara , mineral yang terdapat di Kabupaten Blora Bagian Selatan termasuk dalam penggolongan komoditas mineral non logam dan batuan. Berdasarkan arahan tata ruang sebagaimana tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen bahwa Ketentuan Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan pertambangan, meliputi: a. Identifikasi potensi tambang. b. Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi. c. kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. d. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahanlahan bekas galian. e. Pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, serta pengeboran air bawah tanah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. f. Pembatasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengambilan air tanah. g. Perlu adanya studi analisis dampak lingkungan sebelum dilakukan penambangan. h. Melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Gambar 16. Peta Overlay 1E Parameter 9 dan 10
3. PEMBAHASAN Mengetahui Sumberdaya Mineral Pasir Batu, Batugamping dan Gypsum pada Kabupaten Blora a. Dari hasil penelitian sumber daya Batugamping yang berada di Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kradenan, daerah
17
Jurnal Teknologi Pertambangan Volume. 1 Nomor. 1 Periode: Maret-Agustus 2015
Pengaturan Teknik Penambangan Mengingat endapan mineral yang ditambang merupakan perbukitan maka sistem penambangan yang diterapkan adalah side hill type quarry. Kuari (quarry) adalah sistem penambangan yang diterapkan untuk mineral konstruksi dan mineral industri. Bentuk penambangannya adalah berjenjang, dilakukan secara bertahap dari tempat yang tinggi ke arah lembah.
4. KESIMPULAN Banyaknya kandungan batugamping dan gypsum di tiap daerah bergantung dengan keluasan dan kedalaman daerah tersebut, untuk kandungan pasir batu dipengaruhi oleh jauh dekatnya daerah tersebut dengan sungai. Kegiatan penambangan dan ekplorasi di tiap daerah pertambangan diatur oleh peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yakni Undang – Undang No 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 14 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.
Batugamping di Kabupaten Blora (Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kradenan). Penambangan Batugamping dilakukan penambangan dengan metode Top Side Hill type system, dilakukan pada endapan yang terletak di pegunungan dan perbukitan. Penggalian diawali dari puncak atau dari bagian atas bukit dan berjenjang ke arah bawah
Metode penambangan yang dapat digunakan pada batugamping Top Side Hill type system, Gypsum dengan metode Pit Type System, pasir batu dengan menggunakan metode tambang terbuka yang dilakukan secara konvensional.
Gypsum di Blora (Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kedungtuban). Penambangan dilakukan dengan metode Pit Type system, dilakukan pada endapan yang terletak relatif datar dengan ketinggian relatif sama dengan daerah sekitarnya
5.
Pasir Batu di Blora (Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan jati, dan Kecamatan Kradenan). Sistem Pengerukan, dilakukan pada endapan pasir atau sirtu yang terdapat pada aliran sungai.
18
DAFTAR PUSTAKA
