Jurnal Sistem Kesehatan Journal of Health System

pISSN 2460-8831 eISSN 2460-819X

JSK

Jurnal Sistem Kesehatan Journal of Health System

Artikel Penelitian Identifikasi Parasit Intestinal Penyebab Infeksi Oportunistik dengan Studi Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Mengenai Hygiene pada Penderita HIV/ AIDS Insi Farisa Desy Arya, Ajeng Pratiwi

1

Gambaran Pemanfaatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Kecamatan Jatinangor Nita Arisanti, Deni K Sunjaya

7

Kesiapan Puskesmas dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 Sharon Gondodiputro

12

Konsep Pembuatan Obat yang Baik pada Pengobatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat Guswan Wiwaha, Diana K Jasaputra, Niken Budiastuti, Sarifudin

21

Gambaran Motivasi Menjadi Dokter Pada Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Sari Puspa Dewi, Insi Farisa Desy Arya, Achadiyani, Tri Hanggono Achmad

24

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sebagai Determinan Kesehatan yang Penting pada Tatanan Rumah Tangga di Kota Bandung Ardini S Raksanagara, Ahyani Raksanagara

30

Gambaran Rencana Masa Depan Pemilihan Bidang Profesi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Angkatan 2007 Dani Ferdian, Sharon Gondodiputro, Sari Puspa Dewi

35

Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kejadian Demam Berdarah di Jawa Barat Ardini S Raksanagara, Nita Arisanti, Fedri Rinawan

43

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015

Kesiapan Puskesmas dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 Sharon Gondodiputro1 1 Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Abstrak Indonesia sebagai negara kesejahteraan, memiliki tanggung jawab dalam menyejahterakan rakyat, antara lain menciptakan jaring pengaman sosial seperti asuransi sosial. Berdasarkan UU No 40 Tahun 2004, Jaminan Kesehatan Masyarakat telah dilaksanakan sejak Tahun 2005 dan diharapkan berfungsi untuk seluruh masyarakat di Tahun 2019. Puskesmas sebagai salah satu pihak yang berperan, wajib disediakan oleh pemerintah (duty bearers) agar dapat memberikan pelayanan kesehatan, sehingga hak atas kesehatan bagi masyarakat terpenuhi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan Puskesmas untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Sebuah studi kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Profil Kesehatan Indonesia 2003-2011dan proyeksi penduduk dari Biro Statistik Indonesia. Data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon. penelitian menunjukkan jumlah Puskesmas di Indonesia telah melampaui standar, namun situasi ini tidak terjadidi Pulau Jawa. Baik sebelum dan setelah tahun 2005, penambahan Puskesmas berlangsung sangat lambat dan jumlahnya masih jauh di bawahs tandar. (p>0,05). Rasio antara Puskesmas dan jumlah penduduk di Indonesia menurun dari tahun ke tahun, tetapi di Pulau Jawa rasio ini masih di atas standar dan cenderung meningkat. (p>0,05). Tampaknya bahwa program Jaminan Kesehatan Masyarakat, belum membuat pemerintah melakukan percepatan pembangunan Puskesmas, yang berarti bahwa ketersediaan puskesmas saat ini belum siap dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014-2019 Kata Kunci: Jaminan kesehatan nasional, ketersediaan, puskesmas

Primary Health Center (PHC/Puskesmas) Preparedness to Support The Indonesian National Health Insurance in 2019 Abstract Indonesia as a welfare state, has the responsibility, among others to create a social safety net such as social insurance. According to the Law No 40 Year 2004, a National Health Insurance was implemented since 2005 and is expected to function for the entire community in 2019. PHC as on of the parties contribute to the system, is provided by the government (duty bearers) to fulfil the right of all community to the enjoyment of the highest attainable standard of health.The aim of this study is to analyze the availibility of PHC to support the National Health Insurance. A quantitative study was done using secondary data from Indonesia Health Profile 2003 - 2011 and population report from Indonesian Bureau of Statistics. The data is analyzed using Wilcoxon rank test. Number of PHC in Indonesia has exceeded the standard, however, this situation does not occur in Java Island. Both before and after 2005, it appears that the addition of PHC lasted very slow and the number is still far below the standard (p>0,05). Moreover ratio between PHC and population in Indonesia decreases from year to year, but in Java, this ratio is still above the standard and likely to increase (p>0,05).Results and Discussion. It appears that Health Insurance program in 2005, does not make the government to accelerate building PHC, meaning that the availibility of PHC nowadays do not fullfil to support the implementation of National Health Insurance in 2014-2019 Key Words: Availibility, Indonesian national health insurance, primary health center

Korespondensi : Sharon Gondodiputro, dr., MARS., MH Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNPAD Jl. Pasteur No. 38 Bandung 40161 Mobile:+62811234624 Email: [email protected]

12

JSK, Volume 1 Nomor. 1 Tahun 2015

Sharon Gondodiputro: Kesiapan Puskesmas dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019

Pendahuluan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menganut prinsip negara kesejahteraan (welfare state), telah mencantumkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap warganya untuk memajukan kesejahteraan umum1. Pernyataan ini diperkuat pada Pasal 28 H perubahan ke dua UUD 45 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak atas jaminan sosial. Beberapa prinsip negara kesejahteraan adalah: 1) Tanggung jawab dan peran negara yang besar dalam menyejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini adalah parlemen yang membuat undangundang dan pemerintah yang melaksanakan undang-undang.2 Hal ini mengandung arti bahwa pemerintahan mempunyai kewenangan yang besar dalam mengatur rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan. 2) Sejahtera adalah suatu kondisi sejahtera dari seluruh masyarakat

bukan hanya masyarakat miskin2,3 3) Bentuk tanggung jawab Negara kesejahteraan bagi masyarakatnya adalah dengan membuat model atau sistem jarring pengaman sosial (social safety net) atau asuransi sosial4 4) Adanya standar minimum kebutuhan masyarakat agar berkehidupan yang layak.4,5 Model jaminan sosial di Indonesia disahkan dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa model jaminan sosial yang dianut di Indonesia adalah model asuransi sosial termasuk asuransi kesehatan. Diharapkan dengan adanya asuransi kesehatan, maka setiap penduduk Indonesia mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan, yang dikenal dengan istilah cakupan semesta Dalam World Health Report Tahun 2010, dicantumkan 3 dimensi dalam mencapai cakupan semesta yaitu seperti tampak pada Gambar 1 di bawah ini:6

Gambar 1. Dimensi Menuju Cakupan Semesta (Universal Coverage) Sumber: World Health Report 20106

Tiga dimensi untuk mencapai cakupan semesta bagi seluruh penduduk Indonesia yaitu: 1) Penduduk yang akan dijamin kesehatannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu7: a) Tahap pertama mulai 1 Januari 2014 yaitu penerima bantuan iuran yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu, anggota TNI/Polri/ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementrian Pertahanan, dan Polri beserta anggota keluarganya, peserta asuransi kesehatan PT Askes dan PT Jamsostek beserta keluarganya. b) Tahap kedua meliputi seluruh

13

penduduk yang belum masuk sebagai peserta paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019. Komponen penduduk mempunyai peran yang penting khususnya dalam pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Bila pemerintah belum dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan fasilitas kesehatan dan biaya jaminan kesehatan dari tahun ke tahun meningkat dengan pesat yang suatu saat akan membebani pemerintah. 2) Pelayanan kesehatan mana yang akan ditanggung baik oleh pemerintah dan masyarakat (benefit package) meliputi pelayanan



komprensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif). Pelayanan ini dilaksanakan secara wajib oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas dan rumah sakit.7 3) Sumber dana bagi peserta bantuan iuran dibayar oleh pemerintah, sedangkan bagi peserta lainnya dalam bentuk pembayaran premi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).7 Fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan dokter praktik berfungsi sebagai gate keeper yaitu merupakan Penyedia Pelayanan Kesehatan yang melakukan kontak pertama.8 dengan individu, keluarga dan masyarakat sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Khususnya Puskesmas mempunyai peran ganda sebagai gate keeper yaitu sebagai tempat upaya kesehatan perorangan dan masyarakat.8 Artinya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas bersifat komprehensif yaitu preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Keadaan ini berbeda dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter praktik saat ini, yaitu lebih mementingkan kuratif daripada aspekaspek yang lainnya. Berdasarkan keterangan tersebut, peran Puskesmas dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional dan akhirnya meningkatkan derajat kesehatan sangat strategis. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengembangan Puskesmas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemerintah berfungsi sebagai pemegang tanggung jawab (duty bearers) dalam menyediakan Puskesmas agar masyarakat mendapatkan haknya atas kesehatan (right holders)9 Sejak tahun 2005, pemerintah telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebagai perwujudan sistem jaminan sosial dan diberlakukan bagi penduduk miskin sesuai kuota. Dalam perjalanannya, pemerintah menjalankan pula program Jaminan Persalinan dan sebagian besar Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menyelenggarakan pula jaminan kesehatan bagi penduduk miskin nonkuota. Diharapkan mulai 1 Januari tahun 2014, secara bertahap seluruh penduduk Indonesia diwajibkan mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai salah satu fasilitas kesehatan primer milik pemerintah, maka Puskesmas wajib berpartisipasi dalam memberi pelayanan kesehatan komprehensif bagi peserta JKN. Keadaan ini, tentu saja memerlukan upaya-upaya yang strategis dan akseleratif dalam pemenuhan dan kemudahan akses Puskesmas bagi masyarakat (availibility), kesiapan baik dari pihak masyarakat dan BPJS. Sebagai tahap awal dilakukan penelitian terhadap kesiapan Puskesmas dari segi availibility dalam mendukung program JKN tahun 2014-2019.

14

Bahan dan Cara Bahan penelitian ini adalah data sekunder tentang jumlah penduduk dan jumlah Puskesmas yang berasal dari dokumen Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2003 s.d Tahun 2011dan dokumen Proyeksi penduduk 2000-2025 dari Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS). Metode penelitian merupakan metode penelitian kuantitatif untuk menilai availibility berupa jumlah Puskesmas dibandingkan dengan standar dan rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk. Analisis statistik menggunakan Wilcoxon rank test untuk menganalisis adanya perbedaan jumlah dan rasio Puskesmas sebelum dan sesudah diterapkannya jamkesmas pada tahun 2005.

Hasil Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebagai tahun pelaksanaan total program JKN adalah sebesar 258.437.000, dimana 56,27% penduduk Indonesia akan tinggal di Pulau Jawa.10 Keadaan ini menyebabkan tingkat kesejahteraan dan kesehatan bangsa Indonesia tergantung pada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI dan Yogyakarta). Selanjutnya penduduk di Pulau Jawa bertambah dengan pesat yaitu dari 125.173.900 jiwa pada tahun 2003, akan bertambah 20.252.000 jiwa (16,18%) dalam kurun waktu 17 tahun menjadi 145.425.900 jiwa pada tahun 2019. Dari tiga provinsi yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, jumlah penduduk di Jawa Barat akan bertambah dengan pesat pada tahun 2019 yaitu sebesar 29,52% dibandingkan dengan Jawa Tengah (4,68%) dan Jawa Timur (5,40%). Selanjutnya dari tiga provinsi dengan jumlah penduduk relatif sedikit, jumlah penduduk di Banten akan bertambah dengan pesat pada tahun 2019 yaitu sebesar 50,08%, diikuti oleh Yogyakarta sebesar 14,29% dan DKI sebesar 8.01% (Gambar 2). Informasi tentang pertambahan penduduk ini sangat diperlukan dalam perhitungan penyediaan Puskesmas serta kebutuhan dana bantuan iuran agar jaminan kesehatan dapat terlaksana dengan baik.



Gambar 2 . Proyeksi Jumlah Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2003-2019 Sumber: Biro Pusat Statistik10

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Puskesmas di Pulau Jawa dan Indonesia Tahun 2003-2011 Sumber: Olahan Data Sekunder Profil Kesehatan Indonesa Tahun 2003-2011.11

15



Dalam menilai availibility Puskesmas, dilakukan perhitungan kebutuhan Puskesmas berdasarkan standar yaitu membagi jumlah penduduk dengan 30.000 penduduk. Pada Gambar 3, tampak bahwa secara nasional jumlah Puskesmas di Indonesia telah melebihi standar, dan sejak tahun 2005 terlihat upayaupaya pemerintah untuk menambah jumlah Puskesmas. Namun demikian keadaan ini tidak terjadi di provinsi-provinsi yang terletak di

Pulau Jawa. Baik sebelum maupun sesudah tahun 2005, tampak bahwa penambahan Puskesmas berlangsung sangat landai dan jumlah yang ada masih jauh dibawah standar Pada hasil uji Wilcoxon didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,109. (Tabel 1). Hal ini mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan jumlah Puskesmas sebelum dan sesudah diterapkan program jamkesmas pada tahun 2005 di Pulau Jawa

Tabel 1. Jumlah Puskesmas di Provinsi-provinsi Berlokasi di Pulau Jawa Sebelum dan Sesudah Tahun 2005 Provinsi

Jumlah Puskesmas Sebelum Program Jamkesmas Tahun 2005

Jumlah Puskesmas Sesudah Program Jamkesmas Tahun 2005 Rata-rata Standar Deviasi

Nilai signifikansi dengan Uji Wilcoxon

Rata-rata

Standar Deviasi

Pulau Jawa

3.376

15

3.473

52

0,109

Jabar Jateng Jatim Banten DKI Yogyakarta

987 855 915 172 331 117

8 2 7 1 3 -

1.014 859 941 198 343 119

19 12 10 19 4 2

0,109 0,593 0,109 0,109 0,109 0,317

Rata-rata kebutuhan Puskesmas setiap tahunnya adalah sebesar 954 buah dengan nilai minimum sebesar 861 buah dan nilai maksimum sebesar 1054 buah. Hal ini tidak sejalan dengan pertambahan Puskesmas yaitu rata-rata 24 buah pertahun, dengan nilai minimum sebesar 5 buah dan nilai maksimum sebesar 65 buah. Bahkan pada tahun 2004, terjadi penurunan

jumlah Puskesmas sebesar 8 buah (Gambar 4) Indikator lain untuk menilai availibility Puskesmas adalah dilakukan perhitungan rasio Puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk. Pada Tabel 2, tampak bahwa di tingkat nasional rasio tersebut dari tahun ke tahun menurun dan telah memenuhi standar 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Sama

Gambar 4. Perkembangan Pembangunan Puskesmas di Pulau Jawa Tahun 2003- 2011 Sumber: Olahan Data Sekunder Profil Kesehatan Indonesa Tahun 2003-201111

16



seperti dengan jumlah Puskesmas yang belum mencapai target, maka di Pulau Jawa, rasio ini belum memenuhi standar yaitu masih di atas 30.000 penduduk dengan trend cenderung meningkat. Pada Tabel 2 tampak pula, dengan adanya program Jamkesmas pada Tahun 2005, belum membuat pemerintah bergerak untuk membangun Puskesmas yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Jawa. Rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk, setelah tahun 2005 justru meningkat di sebagian besar provinsi di Pulau Jawa, kecuali Banten dan Jawa Timur. Dengan rasio yang meningkat dari tahun ke tahun, dapat diramalkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas di Pulau Jawa belum dapat berlangsung secara optimal. Dari 6 provinsi di Pulau Jawa, hanya DKI dan

Yogyakarta yang telah memenuhi standar rasio Puskesmas berbanding jumlah penduduk, namun polanya cenderung meningkat. Bila keadaan ini tidak diantisipasi, maka rasio tersebut akan tidak memenuhi standar. Agar rasio tersebut tercapai, maka dibutuhkan percepatan pembangunan Puskesmas di seluruh provinsi yang berlokasi di pulau Jawa dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk. Pada Tabel 3 tampak kebutuhan jumlah Puskesmas di provinsi-provinsi yang berlokasi di Pulau Jawa berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019.

Tabel 2. Rasio Puskesmas dengan Jumlah Penduduk Sebelum dan Sesudah Program Jamkesmas Tahun 2005

Provinsi

Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Banten DKI Yogyakarta Pulau Jawa Indonesia

Rasio Puskesmas dengan Jumlah Penduduk Sebelum Program Jamkesmas Tahun 2005 Standar Rata-rata Deviasi 38904 440 37145 208 38700 319 52660 1142 26085 147 27761 277 37461 296 28685 116

Rasio Puskesmas dengan Jumlah Penduduk Sesudah Program Jamkesmas Tahun 2005 Standar Rata-rata Deviasi 40939 700 37586 521 38328 158 51924 2513 25977 477 28453 208 38112 274 26558 868

Trend

↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓

Nilai signifikansi dengan Uji Wilcoxon 0,109 0,285 0,109 0,285 0,109 0,109 0,109 0,109

Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan Puskesmas pada Tahun 2019

Jabar Jateng Jatim Banten DKI

43.249.300 32.540.800 36.387.300 10.947.900

Jml Puskesmas Yang Ada Tahun 2011 (buah) 1.045 867 955 225

9.022.100

341

9.252.200

308

Yogyakarta Pulau Jawa Indonesia

3.467.200 135.614.600 236.331.300

121 3.554 9.321

3.674.800 145.425.900 258.437.000

122 4.848 8.615

Provinsi

17

Proyeksi Jml Penduduk Tahun 2011 (jiwa)

Proyeksi Jml Penduduk Tahun 2019 (jiwa)

Jml Puskesmas Yg Seharusnya Ada Thn 2019 (buah)

48.845.300 33.109.800 37.144.200 13.399.600

1.628 1.104 1.238 447

Kekurangan Jml Puskesmas Thn 2019 (buah) (583) (237) (283) (222) sudah mencukupi (1) (1.294) 706



Pembahasan Jaminan sosial (social security) merupakan salah satu implementasi penyelenggaraan negara kesejahteraan. Dari definisi tentang jaminan sosial yang dikemukakan oleh Williams and Heins dan UU SJSN dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial mempunyai 3 unsur yaitu:12,13 1) Perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara sebagai jaminan sosial. 2) Perlindungan sosial ini terhadap risiko atau bahaya seperti kematian, kejadian sakit, pengangguran dan kemiskinan. 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak. Selanjutnya terdapat 3 bentuk jaminan sosial seperti yang dikutip dalam Williams and Heins yaitu:12 “Social insurance is part of a social security system. The other major transfers included in the system are public assistance and income supplements”. Sejak tahun 2004, Indonesia telah mempunyai Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 (UUSJSN). Diharapkan dengan adanya SJSN, seluruh masyarakat dapat terlindungi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Selanjutnya dalam rencana pengembangan jaminan sosial di Indonesia telah dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam penjelasan Undang Undang tersebut menyebutkan:14 “Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hakhak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap sehingga pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.” Menurut Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (2) UUSJSN, program jaminan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi sosial. Keadaan ini mengakibatkan bahwa prinsipprinsip asuransi sosial wajib menjadi pegangan dalam pelaksanaaan JKN. Pada asuransi sosial, pengelolaannya bukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.15 Beberapa definisi asuransi sosial dikemukakan oleh Williams & Heins, Baker & Weisbrot, Black’s Law Dictionary,

18

Mehr & Cammack serta Reyda :12, 16-19 1) Merupakan asuransi wajib berdasarkan undang undang. Keuntungannya adalah setiap masyarakat harus ikut serta dalam asuransi ini, sehingga terjadi kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda serta yang berisiko tinggi dan rendah. 2) Perusahaan asuransi (penanggung) merupakan milik negara dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan UU Usaha Perasuransian, maka pengelola asuransi sosial adalah badan usaha milik negara.20 3) Tertanggung adalah seluruh masyarakat. 4) Merupakan bagian dari jaring pengaman sosial (social safety net), sehingga tidak bersifat memperoleh keuntungan. 5) Besarnya santunan (benefit) difokuskan kepada kepantasan masyarakat (social adequacy) daripada keadilan pribadi (individual equity). Kepantasan masyarakat didefinisikan sebagai santunan yang dibayar memenuhi standar kehidupan tertentu pesertanya.19 Selanjutnya besaran santunan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.19 Dari keterangan tersebut, terdapat 3 komponen utama dalam pelaksanaan asuransi sosial kesehatan yaitu masyarakat, BPJS dan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan komprehensif. Pembahasan mengenai penduduk, bukan hanya sekedar jumlah saja tetapi harus lebih luas lagi yaitu menyangkut demografi. Demografi berasal dari 2 kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan grafein yang berarti menggambar atau menulis. Menurut hasil simpulan Sri Moertiningsih Adioetomo dan Omas Bulan Samosir,21 demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran dan komposisi strukturnya yang dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi. Biro Pusat Statistik telah melakukan proyeksi jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2025. Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebagai tahun pelaksanaan total program JKN adalah sebesar 258.437.000 dan 56,27% penduduk Indonesia akan tinggal di Pulau Jawa.10 Keadaan ini menyebabkan, tingkat kesejahteraan dan kesehatan bangsa Indonesia tergantung pada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah,



Jawa Timur, Banten, DKI dan Yogyakarta). Dari ke 6 provinsi yang ada, Provinsi Banten dan Jawa Barat patut mendapat perhatian yang besar, karena pertambahan penduduk yang pesat. Bila pertambahan penduduk ini tidak dapat dikendalikan , maka akan menjadi beban pemerintah baik pusat dan daerah, terutama jika pertambahan ini adalah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu karena biaya jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah. Pemerintah sebagai duty bearers berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Puskesmas mempunyai peran strategis dan keunggulan dalam mendukung terlaksananya JKN dibandingkan dengan praktik dokter, dan klinik swasta. Hal ini disebabkan karena Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama.22 Fungsi ini mempunyai makna bahwa Puskesmas bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya, tidak hanya menunggu sampai masyarakat menjadi sakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas tidak menitikberatkan pada upaya kuratif saja, tetapi juga upaya preventif dan promotif.23 Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.22 Adapun upaya kesehatan wajib adalah upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan wajib diselenggarakan oleh Puskesmas seperti promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan.22 Dengan tanggung jawab yang besar ini, keberadaan Puskesmas mempunyai peran stratgeis dalam mendukung program JKN, namun demikian pada penelitian ini jumlah dan rasio Puskesmas belum mencukupi terutama di provinsi-provinsi yang berlokasi di pulau Jawa. Pembangunan Puskesmas belum berdasarkan pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan yang ada pula sangat jauh dari target setiap tahunnya. Keadaan ini menggambarkan bahwa pemerintah di provinsiprovinsi di Pulau Jawa belum semuanya serius mengantisipasi kebutuhan Puskesmas dalam mensukseskan program JKN. Sebagai contoh, pada tahun 2019 dibutuhkan penambahan 1294 buah Puskesmas (Tabel 3), sementara ratarata pembangunan Puskesmas setiap tahunnya hanya 24 buah Puskesmas (Gambar 4). Keadaan

19

ini harus mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Simpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dan rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk di Pulau Jawa belum siap dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014-2019.

Saran

Dalam menyongsong pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia tahun 2019, pemerintah harus berupaya untuk melakukan akselerasi pertambahan jumlah Puskesmas berdasarkan pertambahan jumlah penduduk.

Daftar Pustaka 1. UUD 1945 2. Robson. Welfare State and Welfare Society, Illusion and Reality. London: George Allen & Unwin;1977. 3. Atkinson. Incomes and Welfare State, Essays on Britain and Europe.Great Britain:Cambridge University Press; 1995. 4. “Welfare State”, http://en.wikipedia.org/ wiki/Welfare_state, diunduh 11 Juni 2009. 5. Sachs, Jeffrey. Welvaart Voor De Wereld, Economie Voor Een Overbevolkte Planeet. Amsterdam/ Antwerpen:Business Contact; 2008. 6. WHO. World Health Report 2010: Health Systems Financing The Path To Universal Coverage. Geneva: WHO; 2010. 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. 8. Kementrian Kesehatan RI. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta:Kemenkes; 2009. 9. UNFPA. Human rights-based Programming. New York;.2006. 10. Biro Pusat Statistik. Proyeksi Penduduk 2000-2025. [dunduh 30 Agustus 2013]. Tersedia dari: http://www.datastatistik indonesia.com/ proyeksi/ index.php. 11. Kementrian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2003-2011. 12. Williams & Heins. Risk Management and Insurance, sixth ed. Singapore:McGraw-Hill Inc.;1989. 13. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.



14. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 15. Man Suparman Sastrawidjaja. AspekAspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung: Alumni; 2003. 16. Baker & Weisbrot.Social Security, The Phony Crisis. Chicago and London: The University of Chicago Press; 1999. 17. Garner BA (ed. in chief). Black’s Law Dictionary, Seventh ed. Minn, USA: West Group St Paul;1999. 18. Djoko Prakoso. Hukum Asuransi Indonesia, cetakan kelima. Jakarta:Rineka Cipta; 2004.

20

19. Reyda. Principles of Risk Management and Insurance, 10th ed.Boston:Pearson Int. Ed;2008. 20. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 21. Sri Moertingingsih Adioetomo & Omas Bulan Samosir. Dasar-dasar demografi, Edisi 2, Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas IndonesiaSalemba Empat; 2010. 22. Kementrian Kesehatan RI. KepMenKes Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 23. WHO. Declaration of Alma Ata; 1978


Jurnal Sistem Kesehatan Journal of Health System

Recommend Documents