JURNAL MANAJEMEN & AKUNTANSI

[Type text] Volume 1, Nomor 1, April 2013

JURNAL MANAJEMEN & AKUNTANSI ANALISA PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA ASURANSI INHEALTH PADA PT.ASURANSI JIWA JIWA INHEALTH INDONESIA (PT AJII) CABANG PEKANBARU Rismanelly, R. Rudi Alhempi, Desi Susanti

1-25

PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH DI PT. BANK SYARIAH “XYZ” CABANG PEKANBARU Moh. Erwin Soaduan, Armis

26-45

ANALISIS REALISASI BELANJA NON PEGAWAI SATUAN KERJA DALAM LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2011 Kodik Wibowo, Azinar Djas, Deviana Syofyan

46-71

PENGARUH LAYANAN PURNA JUAL TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PT. AGUNG OUTOMALL PEKANBARU Vety Adriane Nahuway, Wismar Harianto

72-91

ANALISIS PERMINTAAN BAN MELALUI WORSHOP CRW PECTECH SERVICE INDONESIA DI PEKANBARU Alnika Aprina, Chairul Bachri, Rahmi Zainal

92-115

ISSN 2089-1628

[Type text]

JURNAL MANAJEMEN & AKUNTANSI Volume 1, Nomor 1, April 2013

Penasehat

:

Ketua STIE Persada Bunda

Editor in chief

:

Raden Rudi Alhempi

Managing Editor

:

Dewan Editor

:

Vety Adriane Nahuway Diana Jupiter Rahadiansyah Mundung

Mitra Bestari

:

Sri Yani Kusumastuti (Universitas Trisakti) Nirdukita Ratnawati (Universitas Trisakti) Sudarno (STIE PELITA Pekanbaru) Hardi Salioso (Universitas Islam Riau Pekanbaru) Haznil Zainal (STIE Persada Bunda)

Sekretaris Layout Sirkulasi Alamat Redaksi

: : : :

Hadi Hartono Deviana Sofyan Jupiter STIE Persada Bunda Jl. Diponegoro 42, Pekanbaru, Riau Telp: 0761- 23181 Fax : 0761- 40218 Email: [email protected]

Jurnal Manajemen & Akuntansi diterbitkan 3 kali dalam setahun sebagai media informasi dan komunikasi. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Persada Bunda Pekanbaru. Redaksi menerima tulisan ilmiah yang belum pernah diterbitkan oleh media lain, resensi, atau tanggapan atas suatu artikel. Redaksi berhak mengubah atau memperbaiki bahasa tanpa mengubah materi tulisan. Setiap tulisan bukan cerminan pandangan Dewan Editor. Proses publikasi tulisan dilakukan melalui blind review process yang ditetapkan editor. Diterbitkan: April 2013

JURNAL MANAJEMEN & AKUNTANSI Volume 1, Nomor 1, April 2013

DAFTAR ISI

ANALISA PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA ASURANSI INHEALTH PADA PT.ASURANSI JIWA JIWA INHEALTH INDONESIA (PT AJII) CABANG PEKANBARU Rismanelly, R. Rudi Alhempi, Desi Susanti

1-25

PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH DI PT. BANK SHARIA “XYZ” CABANG PEKANBARU Moh. Erwin Soaduan, Armis

26-45

ANALISIS REALISASI BELANJA NON PEGAWAI SATUAN KERJA DALAM LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2011 Kodik Wibowo, Azinar Djas, Deviana Syofyan

46-71

PENGARUH LAYANAN PURNA JUAL TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PT. AGUNG OUTOMALL PEKANBARU Vety Adriane Nahuway

72-91

ANALISIS PERMINTAAN BAN MELALUI WORSHOP CRW PECTECH SERVICE INDONESIA DI PEKANBARU Alnika Aprina, Chairul Bachri, Rahmi Zainal

92-115

[Type text]

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1. No. 1, 1-25 (April 2013)

ANALISA PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA ASURANSI INHEALTH PADA PT.ASURANSI JIWA JIWA INHEALTH INDONESIA (PT AJII) CABANG PEKANBARU

Rismanelly STIE Persada Bunda Pekanbaru

R. Rudi Alhempi STIE Persada Bunda Pekanbaru

Desi Susanti STIE Persada Bunda Pekanbaru

Abstract This research aims is to know about the impact of service marketing in PT AJII Cabang Pekanbaru toward the customer decision and to find out the dominant factor that influence the marketing of Inhealth Insurance at PT AJII Cabang Pekanbaru. The populations of this research are 107.518, but only 99 respondent uses as the sample by using Slovin model and the accidental sampling. The analysis tools to answer the hypothesis of this study are the multifunctional regression analysis. This study results show that product, price, promotion and process have a simultanously effect to the customer decision. But partially only product, price, promotion have a significant effect to the customer decision but the process doesn‟t have significant effect to the customer decision. According to the study, the dominant influence on customer decision is product. Keywords: product, price, promotion, process, customer decision

PENDAHULUAN Asuransi dapat dijadilan sebagai alat untuk pengumpulan dana atau modal yang dilakukan secara terus menerus, asuransi juga merupakan salah satu instrument pengumpulan dana masyarakat dengan adanya pembayaran premi asuransi ke perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Pekanbaru sebagai ibukota propinsi Riau berdasarkan data Biro Pusat Statistik maka jumlah penduduk pada tahun 2010 kurang lebih 740 ribu jiwa. Menjadikan kota Pekanbaru memiliki potensi yang besar untuk asuransi


kesehatan. Produk jasa asuransi kesehatan pad PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (PT AJII) adalah Asuransi Inhelath yang dapat menjadi suatu kebutuhan dan amat dirasakan manfaatnya. Sehingga dengan berasuransi para orang tua dapat merasa tenang dan dapat mengurangi beban tanggungan yang harus mereka keluarkan untuk biaya kesehatan anak. PT AJII merupakan anak perusahaan PT Askes (Persero) yang merupakan pengelola asuransi jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarga. InHealth didirikan pada tanggal 2 Oktober 2008. Asuransi Inhealth adalah salah satu produk asuransi yang ditawarkan oleh PT AJII, asuransi ini merupakan salah satu bentuk asuransi kesehatan berupa dana pengobatan kesehatan rawat inap dan rawat jalan bagi pemegang polis. Sebagai mana diketahui bahwa keberhasilan bidang asuransi dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh program asuransi itu sendiri. Disamping itu perkembangan jumlah nasabah dalam sektor asuransi ini ditentukan pula oleh keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk-produknya karena sektor asuransi seperti halnya industri-industri lainnya yang menjual produk-produk jasa. Dalam usaha pemasarannya perusahaan asuransi perlu memperhatikan keadaan pasar atau keadaan konsumennya. Penerapan pemasaran sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk memasarkan suatu jasa. Penerapan pemasaran yang dapat diterapkan adalah penetapan harga yang terjangkau dan cukup bersaing, promosi yang menarik, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Promosi yang kurang efektif juga dapat menjadi salah satu penyebab kurang berminatnya masyarakat menggunakan jasa asuransi. Kurangnya promosi dapat dilihat dari masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program asuransi InHealth, masyarakat lebih mengenal Askes sehingga pemahaman masyarakat asuransi InHealth adalah Askes padahal keduanya merupakan program asuransi yang berbeda. Dari penjelasan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah: 1. Bagaimanakah pemasaran jasa yang dijalankan oleh PT AJII Cabang Pekanbaru terhadap keputusan konsumen. 2. Faktor-faktor apa yang paling dominan mempengaruhi pemasaran jasa asuransi InHealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru.

2

Rismanelly, R. Rudi Alhempi, Desi Susanti

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Manajemen Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2010: 1) berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Selanjutnya menurut Hasibuan (2010: 40) fungsi-fungsi dari manajemen adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan (planning), adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. 2. Pengarahan, adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Berdasarkan uraian di atas makpa dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Pengertian Pemasaran Konsep pemasaran adalah suatu orientasi pengelolaan yang menganut pandangan bahwa tugas kunci organisasi adalah menetapkan kebutuhan dan keinginan pasar yang menjadi sasaran dan menyesuaikan organisasi dengan tujuan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien. Konsep pemasaran timbul sebagai usaha untuk memperbaiki posisi perusahaan yang berada dalam keadaan pasar persaingan yang ketat. Menurut Kotler dalam Amir (2005:4) menyatakan bahwa pemasaran adalah merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran yang bebas atas produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Fungsi pemasaran adalah merupakan aktifitas yang penting untuk dilakukan dalam bidang kegiatan pemasaran. Beberapa fungsi manajemen pemasaran yang dikemukakan Swasta dan Sukotjo (2007:182-183): 1. Fungsi pemasaran meliputi sebagai fungsi pertukaran seperti kegiatan penjualan 2. Sebagai fungsi penyedia fisik yang merupakan kegiatan dalam pengangkutan 3


3. Sebagai fungsi panjang yang merupakan bidang dalam standarisasi barang dan grading Keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan produknya dipengaruhi oleh faktor-faktor. Menurut Swastha (2005: 42) faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan adalah: 1. Kondisi dan kemampuan penjualan. Di sini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya, agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan untuk maksud tersebut perusahaan harus memenuhi beberapa masalah penting yang sangat terkait yaitu jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan, harga produk, syarat penjualan 2. Kondisi pasar. Pasar sebagai tempat bertemunya pembeli dengan penjual dapat juga mempengaruhi kegiatan penjualan suatu produk, faktor kondisi pasar yang perlu dipertahankan. 3. Modal. Untuk memperkenelkan barangnya kepada pembeli atau konsumen diperlukan adanya usaha promosi dan sebagainya. 4. Kondisi Organisasi. Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian sendiri yang dipegang orang-orang tertentu. 5. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan seperti lingkungan ekstern dan intern. Pihak ekstren adalah pembeli sedangkan pihak intern adalah produsen atau perusahaan, faktor-faktor lainya seperti: periklanan, peragaan, pemberian hadiah. Kegiatan pemasaran menurut Swastha dan Sukotjo (2007: 179-180) merupakan kegiatan yang produktif karena, memiliki unsur kegunaan yaitu: 1. Form utility yaitu kegunaan karena bentuk adalah kegiatan yang meningkatkan barang dengan jalan merubah bentuk tersebut menjadi barang lain yang secara umum lebih bermanfaat. 2. Place utility yaitu kegunaan karena tempat adalah kegiatan yang merubah nilai suatu barang menjadi lebih berguna karena telah terjadi proses pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. 3. Time utility yaitu kegunaan karena waktu yaitu kegiatan yang menambah kegunaan suatu barang karena ada proses waktu atau karena ada perbedaan waktu. 4. Possesion ulitlity yaitu kegunaan karena milik, adalah kegiatan yang menyebabkan bertambah kegunaan suatu barang karena telah terjadi proses pemindahan dari satu pihak ke pihak lain. Pengertian jasa menurut pendapat Tjiptono (2001: 6) adalah sebagai aktivitas, manfaat/kepuasan yang ditawarkan untuk dijual misalnya adalah jasa dokter gigi, jasa pengacara, bengkel, travel biro dan lain-lain. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari jasa itu sendiri adalah sebagai berikut (Tjiptono, 2001: 14):

4


1. Intangibility yaitu perbuatan atau kerja atau usaha yang tidak bisa, dimiliki, tidak dapat dililiat, diraba hanya bisa dirasakan. 2. Inseparability yaitu produk yang dijual, diproduksi, dikonsumsi secara bersamaan dimana penyedia jasa dan pelanggaan keduanya mempengaruhi jasa yang dihasilkan. 3. Variability yaitu memiliki variasi bentuk, kualitas dan jenis, hal ini tergantung pada siapa, dimana, dan kapan jasa dihasilkan. 4. Perishability yaitu tidak tahan lama untuk disimpan. Sementara itu Tjiptono (2001: 231) menambahkan ada 5 (lima) faktor dominan atau penentu jasa yaitu: 1. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dnegan yang dijanjikan terpercaya dan akurat, konsisten dan kesesuaian pelayanan. 2. Daya tanggap (responsvieness) yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan/complaint yang diajukan konsumen. 3. Kepastian (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. 4. Empati (empathy), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli mmeberikan perhatian secara pribadi kepada langganan. Misalnya karyawan atau pengusaha harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi untuk mencapai persetujuan yang harmonis dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus. 5. Berwujud (Tangible), yaitu berupa fasilitas fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Adapun yang dimaksud marketing mix yaitu kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi (Swastha, 2005: 42). Marketing mix adalah merupakan kombinasi varible atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi pembeli atau konsumen. Jadi marketing mix terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya.

5


Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin dalam melakukan tugas/kegiatan pemasarannya (Assauri, 2009:198). Keempat unsur bauran pemasaran tersebut adalah (Assauri, 2009:198): 1. Produk yaitu bagaimana karakteristik dan ciri-ciri produk yang ditetapkan 2. Harga yaitu bagaimana kebijaksanaan penetapan harga diputuskan 3. Distribusi yaitu bagaimana pendistribusian produk yang dilakukan 4. Promosi yaitu bagaimana koordinasi cara promosi yang dilakukan. Dalam bisnis jasa, segmentasi pasar-pasar dilakukan terutama karena perbedaan tingkah laku pengguna jasa (Customer Behavior) sehingga perusahaan tentunya harus mempunyai strategi berbeda untuk menjangkau jenis-jenis pengguna jasa tertentu. Faktor yang paling dominan yang dapat membedakan pengguna jasa adalah: 1. Tingkat pendapatannya 2. Tingkat status sosialnya 3. Keperluan harga Bauran pemasaran produk dengan bauran pemasaran jasa pada dasarnya sama, namun pada bauran pemasaran jasa bukan hanya 4 elemen yang harus diperhatikan melainkan 8 elemen. Berikut ini pendapat Lovelock dan Wright (2007:18). Ketika membahas strategi untuk memasarkan barang manufaktur, tenaga pemasar biasanya memperhatikan empat unsur strategis dasar yaitu produk, harga, tempat (distribusi), promosi (komunikasi). Tetapi sifat jasa yang melibatkan berbagai aspek keterlibatan pelanggan dalam produksi dan pentingnya faktor waktu, membutuhkan unsur strategis lainnya juga. Maka digunakan model 8P manajemen jasa terpadu. Kedelapan unsur jasa tersebut adalah sebagai berikut: 1. Produk 2. Tempat dan waktu (place and time) 3. Proses (process) 4. Produktivitas dan kualitas (productivity & quality) 5. Orang 6. Promosi dan edukasi 7. Bukti fisik 8. Harga dan biaya jasa lainnya Untuk lebih jelasnya berikut ini uraian mengenai kedelapan elemen jasa tersebut.

6


1. Produk (Product) Manajer harus memilih fitur-fitur produk inti (baik barang maupun jasa) dan beberapa elemen jasa pelengkap yang mengelilinginya, dengan merujuk manfaat yang diinginkan pelanggan dan seberapa tinggi daya saing produk tersebut (Lovelock dan Wright, 2007: 18). Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik perusahaan dan pelayanan yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginan (Alma, 2009: 98). Penjualan jasa berbeda dengan penjualan produk, perbedaan itu terletak pada kenyataan bahwa produk dengan ciri-ciri fisik dan penampilannya dapat dilihat, diraba dan dievaluasi, sedangkan jasa tidak demikian. Bila dalam membeli suatu produk, secara jelas dapat dipilih kategorinya, maka pelayanan jasa masalahnya seringkali tergantung kategori pelayanan jasa apa yang dipilih. Misalnya pembeli memilih jenis pelayanan jasa profesional, maka hasil dari kegiataan pelayanan jasa itu seringkali hanya dapat diidentifikasikan dalam pengertian kriteria tidak terwujud, umpamanya mengenai tingkat efisiensi, keterampilan, produktivitas atau kesejahteraan organisasi. Berbeda dengan produk, maka jarang dapat diberikan jaminan tentang hasil atau daya hidup efektifitasnya. Dalam penjualan jasa perlu diperhatikan konsep-konsep sebagai berikut. 1. Menekan ketidakpastian. Suatu pelayanan jasa professional harus dapat menngurangi segala ketidakpastian pembeli jasa yang sering terkait dalam dunia bisnis. Suatu layanan jasa akan dinilai dampak manfaat terhadap keperluan pembeli jasa. 2. Memahami problema Pelayanan jasa harus dapat memahami problema yang utama pada pembeli jasa. Oleh karena itu pemberi layanan jasa harus mengenal dengan baik pembeli jasa. 3. Pembeli professional Pelayanan jasa harus diberikan oleh orang yang mampu memberikan layanan jasa agar mempunyai arti. 2. Tempat dan Waktu (Place dan Time) Pengiriman elemen produk melibatkan keputusan tentang tempat dan waktu pengiriman dan mungkin melibatkan saluran distribusi fisik atau elektronik, bergantung pada sifat jasa yang diberikan. Perusahaan dapat mengirimkan jasa kepada pelanggan secara langsung atau melalui organisasi perantara, seperti toko ritel yang dimiliki perusahaan lain, yang mendapat komisi berupa

7


persentase harga jual untuk melakukan hal yang terkait dengan penjualan, pelayanan atau berhubungan dengan pelanggan (Lovelock dan Wright, 2007:18). Pemilihan lokasi selalu menyinggung tentang padatnya perumahan, lalulintas kendaraan, lalulintas pejalan kaki, dan sebagainya yang menjadi pertimbangan. Ada beberapa pandangan sebelum pendirian tempat suatu usaha yaitu (Torsina, 2001:16). 1. Apakah tempat tersebut aman dari perampokan, kekerasan dan kenakalan pihak luar? 2. Sesuaikah daerah tersebut dengan jenis usaha kita? 3. Apakah lokasinya merupakan tempat yang mudah dilihat, dan mudah dicari? 4. Apakah lokasi tersebut terletak pada jalan yang sempit dan rusak/sulit/jalan buntu bagi pejalan kaki maupun berkendaraan? 5. Mudahkah dan banyakkah orang atau kendaraan yang berlalu lalang atau singgah ketempat tersebut? dan juga perhatikan tata-traffic dan tanda-tanda larangan lalulintas yang bisa mengganggu kelancaran persinggahan ketempat usaha kita? 6. Kalau lokasi di pinggir jalan raya, maka pemilihan sebelah kiri atau kanan lintas. Apakah ia terletak disisi masuk ke tempat pemukiman atau keluar dari tempat pemukiman? 7. Bagaimana lokasi/site tetangganya? apakah lokasi ini bersebelahan dengan tempat-tempat yang jorok, kotor, bau dan sangat ribut? 8. Bagaimana persaingan yang terjadi di daerah tersebut antara jenis usaha/dagangan yang sama dengan yang ingin ditawarkan kepada konsumen? 3. Proses (Process) Untuk menciptakan dan menyampaikan elemen produk kepada pelanggan diperlukan desain dan implementasi dari proses yang efektif. Sebuah proses menjelaskan metode dan urutan kerja dari sistem yang beroperasi. Proses yang desainnya buruk akan mengganggu pelanggan karena kelambatan, birokrasi dan penyampaian jasa yang tidak efektif. Sama halnya, proses yang buruk menyulitkan para staf di garis depan untuk melakukan tugasnya dengan baik, yang berakibat rendahnya produktivitas, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. 4. Produktivitas dan Kualitas Jasa Produktivitas dan kualitas yang sering juga dipisahkan satu sama lain, harus dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama. Tidak ada perusahaan jasa yang

8


sanggup menangani kedua elemen ini secara sendiri-sendiri. Meningkatkan produktivitas sangat penting untuk menjaga agar biaya tetap terkendali, tetapi manajer harus berhati-hati untuk tidak mengurangi tingkat layanan yang tidak disukai pelanggan. Kualitas jasa yang didefenisikan pelanggan, berperan penting bagi diferensiasi produk dan bagi pembentukan loyalitas pelanggan. Tetapi, investasi untuk peningkatan kualitas tanpa menyadari keseimbangan antara peningkatan biaya dan peningkatan pendapatan akan membahayakan keuntungan perusahaan (Lovelock dan Wright, 2007:19). Untuk memasarkan produk yang bersifat jasa, maka unsur pelayanan kepada konsumen memegang peranan yang sangat penting karena produksi yang bersifat jasa, tidak berwujud dan hanya dapat dirasakan. Apabila unsur ini diabaikan berarti telah menghilangkan sifat dasar yang mendukung program pemasaran jasa. Secara umum, pelayanan adalah kerja yang dilakukan untuk memberi manfaat bagi yang lainnya (Cusson, 2005:33). Ada enam pendekatan untuk meningkatkan pelayanan (Kotler, 2005: 239): 1. Mengharuskan para penyedia jasa bekerja lebih keras dengan kualitas yang lebih tinggi. Bekerja lebih keras bukanlah merupakan pemecahan yang tepat, tetapi bekerja dengan keaslian yang tinggi, yang dapat dilakukan melalui prosedur, seleksi dan pelatihan yang baik. 2. Meningkatkan pelayanan dengan melepaskan beberapa mutu. 3. Mengindustrialisasikan pelayanan dengan menambahkan peralatan dan melakukan standarisasi produksi. 4. Mengurangi pelayanan dengan melakukan suatu pemecahan produk. 5. Mendisain pelayanan yang lebih efektif 6. Memberikan konsumen insentif dengan menukarkan pekerjaan yang biasa dilakukan karyawan perusahaan untuk dikerjakan sendiri. Pelayanan yang baik atau bermutu menurut Wyckof dalam Tjiptono (2001:141) dikenal dengan nama Service Excellence yaitu: 1. Keamanan. Suatu keadaan dimana para pengguna jasa merasa tenang tidak terganggu oleh perasan takut maupun khawatir sehingga dapat mempercayakan keselamatan dininya pada pemberi jasa. 2. Kenyamanan. Kenyamanan adalah suatu keadaan dimana, penguna jasa merasa puas atas kondisi fasilitas yang diberikan seperti tempat yang bersih, kondisi peralatan baru dan lain-lain. 3. Keramahan. Keramahan adalah suatu keadaan dimana pengguna jasa merasa diperlakukan dengan baik, sopan santun dan penuh perhatian oleh pemberi jasa. 4. Ketepatan waktu. Suatu pelayanan dikatakan tepat waktu apabila jangka waktu pelayanan oleh pemberi jasa sesuai atau tepat dengan waktu yang dijanjikan ke pelanggan.

9


5. Orang Banyak jasa yang bergantung pada interaksi langsung dan pribadi antara pelanggan dan karyawan perusahaan (seperti ketika memotong rambut dan makan di restoran). Sifat dari interaksi ini, sangat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Pelanggan sering menilai kualitas jasa yang mereka terima berdasarkan penilaian terhadap orang-orang yang menyediakan jasa tersebut. Perusahaan jasa yang berhasil menyediakan upaya yang cukup besar untuk merekrut, melatih dan memotivasi karyawannya, khususnya tetapi bukan semata-mata orang, yang berhubungan langsung dengan pelanggan (Lovelock dan Wright, 2007:20). 6. Promosi dan Pendidikan Perusahaan dapat mengajarkan mereka tentang manfaat jasa, dimana dan kapan mendapatkannya, dan bagaimana terlibat dalam proses. Komunikasi dapat disampaikan oleh orang-orang seperti tenaga penjual dan pelatih atau melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, reklame, brosur dan situs Web (Lovelock dan Wright, 2007: 20).. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran semua jenis kegiatan pemasaran untuk mendorong pemasaran (Swastha dan Sukotjo, 2007: 349). Promosi adalah usaha-usaha untuk mengenalkan barang/jasa kepada masyarakat, dengan harapan dapat tercapai transaksi (jual beli). Cara melakukan promosi (Mahfoedsz, 2010; 3): 1. Periklanan, setiap bentuk presentasi yang dikemukakan secara tidak langsung (tanpa personil) dan promosi ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu. 2. Personal selling, presentasi langsung yang dilakukan oleh personil wiraniaga perusahaan dengan tujuan menjual dan menjalin hubungan dengan konsumen. 3. Promosi penjualan, motivasi jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa 4. Hubungan masyarakat, membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan tujuan mendapatkan publisitas yang luas, membangun citra positif perusahaan, dan mengatasi gossip, laporan, serta berbagai event yang dapat merugikan perusahaan. Tujuan promosi menurut Machfoedz (2010: 32) adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi dan menarik konsumen baru

10


2. Mengkomunikasikan produk baru 3. Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas 4. Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk 5. Mengajak konsumen untuk mendatangi toko tempat penjualan produk 6. Memotivasi konsumen agar membeli suatu produk 7. Bukti Fisik Lovelock dan Wright (2007: 20) menyatakan bahwa gedung, tanah, kendaraan, perabotan interior, perlengkapan, anggota staf, tanda-tanda, barang cetakan dan petunjuk yang terlihat lainnya yang memberi bukti atau kualitas jasa. Perusahaan jasa perlu mengelola bukti fisik secara hati-hati karena dapat mempengaruhi masa kesan pelanggan. Dalam jasa yang hanya memiliki sedikit elemen berwujud seperti asuransi, iklan sering digunakan untuk menciptakan lambang-lambang bermakna tertentu. Misalnya payung mungkin melambangkan perlindungan dan benteng melambangkan keamanan. Fasilitas pada pemasaran jasa lebih dilihat sebagai out come dari kegiatan distribusi dan logistik, dimana pelayanan diberikan kepada konsumen untuk memperoleh kepuasaan. Fasilitas meliputi aktivitas untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat (Time and Utility) termasuk pelayanan pra transaksi, saat transaksi dan pasca transaksi 8. Harga dan Biaya Jasa Lainnya Mahal atau murahnya suatu harga pada dasamya adalah persepsi konsumen, adakalanya suatu produk dianggap murah oleh seorang konsumen namun dianggap mahal oleh konsumen yang lain. Perbedaan ini muncul dari perbedaan mengenai persepsi konsumen dan manfaat yang diterima dengan mengkonsumsi suatu produk. Apabila produk dipersepsikan berkualitas tinggi dan manfaatnya dianggap banyak maka harga akan dinilai murah. Tetapi apabila persepsi konsumen terhadap kualitas rendah dan manfaatnya dianggap kurang maka harga umumnya dianggap mahal. Harga suatu barang atau jasa merupakan faktor yang menentukan tingkat permintaan pasar dan dapat menentukan posisi perusahaan dalam persaingan. Kemampuan perusahaan dalam persaingan akan mempengaruhi pula tinggi rendahnya volume penjualan yang dapat dicapai serta secara langsung akan memberikan pengaruh bagi tingkat keuntungan perusahaan.

11


Menurut Sutojo (2001: 27) yang dimaksud dengan harga adalah nilai tukar barang atau jasa dan berbagai macam manfaat lain yang bersangkutan dengan barang atau jasa. Harga yang disepakati adalah harga dari penggunaan uang tersebut untuk jangka panjang waktu yang ditentukan bersama. Harga ini dinyatakan dalam persen (%) persatuan waktu yang disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dan dinamakan tingkat bunga. Jadi, tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atau penggunaan untuk jangka waktu tertentu (Budiono, 2001: 2). Tingkat bunga sebagai variable sensitive sangat menentukan dalam mencapai tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Dalam kebijaksanaan harga, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan mempertimbangkan antara lain biaya dan keuntungan. Adapun faktor-faktor yang selalu mempengaruhi tingkat harga adalah (Swastha dan Sukotjo, 2007; 211): 1. Kondisi perekonomian. Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku, pada periode resesi misalnya harga lebih cenderung rendah. 2. Penawaran dan Permintaan. Tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah permintaan akan produk terbatas lebih rendah, maka akan mendorong jumlah yang ditawarkan lebih sedikit. 3. Elastisitas Permintaan. Faktor lain yang mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar apabila terjadi kenaikan harga, maka penjualan akan menurun dan sebaliknya bila terjadi penawaran harga maka permintaan akan mengalami peningkatan. 4. Persaingan. Harga yang ditetapkan berdasarkan persaingan yaitu penetapan harga berdasarkan rata-rata perusahaan sejenis. 5. Biaya. Biaya merupakan dasar dalam penetapan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak menutupi biaya akan mengakibatkan. kerugian. Sebaliknya suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produk maupun biaya non operasi akan menghasilkan keuntungan. 6. Tujuan Perusahaan. Setiap perusahaan selalu mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan lain, seperti volume penjualan, penguasaan pasar, kembalinya modal yang ditanamkan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Assauri (2009:22) dalam menetapkan harga jual produk ataupun jasa, perusahaan harus memperhatikan beberapa berbagai pihak, antara lain konsumen akhir, penyalur, pesaing, pemasok dana, para pekerja, dann pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan karena tingkat harga tidak terlepas dari: 1. Daya beli konsumen 2. Reaksi para pesaing

12


3. Jenis produk 4. Elastisitas permintaan 5. Tingkat keuntungan perusahaan 4. Keputusan Pembelian Konsumen Seluruh kegiatan manajemen pemasaran dikonsentrasikan pada tujuan utamanya, yaitu kepuasan konsumen. Feedback dari konsumen merupakan informasi penting bagi manajemen untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada bagian lain konsep, model, maupun alat analisis yang cukup menarik dipakai dalam penelitian yang terkait dengan perilaku konsumen adalah: pentahapan keputusan konsumen, hirarki efek promosi, model multiatribut untuk sikap dan perilaku konsumen dari fishbein, diagram kartesius dan ekuitas merek (Umar, 2003;244). Dalam pengambilan keputusan membeli seseorang atau kelompok pasar akan melalui tahap-tahap proses pengambilan keputusan konsumen. Tahap-tahap tersebut menggambarkan bagaimana seorang konsumen mengawali keputusan pembeliannya. Tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk mencapai keputusan membeli yaitu: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian (Tunggal, 2002:61 ) Lebih jelasnya dari masing-masing tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Tunggal, 2002:61). 1. Tahap pengenalan masalah Proses membeli dimulai dengan pengenalan kebutuhan yaitu pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh stimulasi. Stimulasi ini bisa datang dari dalam ( internal ) misalnya seseorang merasa lapar, dan karena dorongan dari luar (eksternal) misalnya ingin mentraktir teman. 2. Tahap pencarian informasi Seseorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi tetapi mungkin juga tidak. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber yaitu: a. Sumber pribadi: keluarga, teman b. Sumber komersial: Iklan, wiaraniaga c. Sumber public: Media massa d. Sumber Pengalaman: Pemerikasaan, Penggunaan produk 3. Tahap Evaluasi Alternatif Dalam hal ini konsumen sangat berbeda evaluasinya karena tergantung pada pilihan atribut produk, sesuai atau tidak dengan keinginan mereka. 13


Konsumen juga bebeda tingkat pemenuhan kebutuhannya, faktor merek juga sangat menentukan alternatif. Akhirnya pertimbangan konsumen ialah kepuasan total terhadap alternatif yang Ia ambil 4. Tahap Membeli Tahap ini adalah tahap yang harus diambil setelah melalui tahapan diatas, tetapi ada 2 faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan 5. Tahap Tingkah Laku Pasca Pembelian Tugas pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas serta akan terlibat dalam tingkah laku pasca pembelian yang menarik perhatian pemasar. Secara sistematis proses keputusan konsumen merupakan ungkapan dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk proses keputusan. Ada tiga kelompok pengaruh utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses keputusan konsumen yaitu (Pride & Ferrel, 2000:190): 1. Faktor Pribadi Pengaruh pribadi menggambarkan akibat dan pernyataan-pernyataan mengenai produk yang dibuat oleh seseorang terhadap sikap dan kemungkinan. akan membelinya. Faktor pribadi terdiri atas tiga kategori yaitu (Pride dan William, 2000;191): 1. Faktor demografi yaitu ciri-ciri individu seperti jenis kelamin, usia, ras, suku, bangsa, pendapatan, sekilas kehidupan keluarga, dan pekerjaan. 2. Faktor situasional yaitu keadaan atau kondisi eksternal yang ada ketika konsumen membuat keputusan pembelian. Kadang-kadang konsumen terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian sebagai akibat dan suatu yang tidak diperkirakan semulanya. 3. Tingkat keterlibatan yaitu pentingnya produk dan besarnya minat terhadap produk dalam situasi tertentu seperti harga produk yang mahal, resiko yang tinggi, dan situasi tertentu. 2. Faktor psikologi Faktor-faktor psikologi yang bekerja dalam diri individu, sebagian menetapkan perilaku umum orang-orang tersebut dan dengan tujuan mempengaruhi perilaku konsumen. Yang termasuk faktor psikologi yaitu (Pride dan William, 2000 ;121):

14


1. Persepsi yaitu proses pemilihan, pengorganisasian, dan penginter prestasikan masukan informasi untuk menghasilkan makna 2. Motif yaitu kekuatan energi internal yang mengarah dan kegiatan seseorang kearah pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan sasaran 3. Kemampuan dan pengetahuan yaitu kemampuan, kesanggupan dan efisiensi dalam melakukan tugas tertentu. Kemampuan mencakup baik pelajaran maupun pengetahuan. 4. Sikap yaitu pengetahuan dan perasaan positif atau negatif terhadap sebuah objek atau kegiatan tertentu. 5. Kepribadian yaitu semua ciri-ciri internal dan perilaku yang membuat seseorang itu unik. 3. Faktor sosial Faktor sosial merupakan kekuatan-kekuatan yang dikerahkan oleh orang lain terhadap perilaku pembelian. Faktor-faktor sosial itu yaitu (Pride dan William, 2000;121): 1. Peran dan pengaruh keluarga merupakan kelompok yang paling kuat pengaruhnya terhadap persepsi dan perilaku seseorang 2. Kelompok referensi yaitu individu mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu sedemikian rupa sehingga mengambil nilai, sikap, atau perilaku anggota kelompok. 3. Kelas sosial yaitu sebuah kelompok yang terbuka untuk orang individu yang memiliki tingkat sosial yang serupa. 4. Budaya dan sub budaya yaitu sesuatu yang disekitar manusia dibuat oleh manusia itu sendiri. Hipotesis Berdasarkan perumusan masalah dan dikaitkan pula dengan teori-teori yang digunakan, maka dapat diambil suatu hipotesis, yaitu: 1. Diduga bauran pemasaran jasa yang dijalankan oleh PT Asuransi Jiwa Indonesia InHealth Cabang Pekanbaru adalah produk, harga, promosi dan proses. 2. Diduga faktor bauran pemasaran jasa yang paling dominan adalah harga polis asuransi. METODE PENELITIAN 1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil objek pada PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman

15


Pekanbaru. Penelitian dimulai pada bulan Oktober 2011 dan berlangsung hingga penelitian ini selesai dilaksanakan. 2. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah dari keseluruhan objek yang akan diteliti yaitu nasabah asuransi, karena banyaknya jumlah populasi dan karena keterbatasan waktu dan tenaga maka dilakukan pengambilan sampel sebagian dari populasi yang akan diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang berjumlah 107.518 orang. Mengingat jumlah populasi yang sangat besar, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebagian saja. Maka cara pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2003: 146) sebagai berikut:

n

N 1  N.e 2

Maka banyaknya sampel yang diambil adalah:

n

107.518  99,9 1  107.518.0,12

Jadi sampel yang diambil adalah 99 orang dengan metode accidental sampling. Adapun teknik pengambilan sampel adalah dengan metode accidental.

3. Jenis dan Sumber Data Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. 1. Data primer adalah mencakup materi informasi yang diperoleh dari penelitian langsung dari tempat yang menjadi objek berupa data yang belum diolah yang diperoleh dari konsumen/nasabah. 2. Data sekunder adalah mencakup struktur organisasi perusahaan dalam jumlah nasabah, sejarah PT AJII Cabang Pekanbaru. 4. Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 1. Wawancara (interview) adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan yang dilakukan kepada pimpinan asuransi.

16


2. Kuesioner adalah daftar yang berisikan pertanyaan yang diajukan kepada pihak responden yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 5. Variabel & Operasionalisasi Variabel Variabel dan operasional variabel yang digunakan dalam tulisan ini tersaji pada Tabel 1. Tabel 1 Konsep Operasional Variabel Keputusan konsumen adalah ungkapan dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk proses keputusan (Pride & Ferrel, 2000)

Indikator 1. Faktor Pribadi a. Usia b. Pendapatan c. Pekerjaan. d. Harga 2. Faktor psikologi. a. Proses pemilihan b. Motif penggunaan jasa c. Pengetahuan tentang jasa 3. Faktor sosial a. Pengaruh keluarga b. Pengaruh rekan kerja Produk adalah seperangkat 1. Produk asuransi yang menarik atribut baik berwujud maupun 2. Produk jasa yang sesuai tidak berwujud termasuk di kebutuhan dalamnya masalah warna, 3. Spesifikasi pelayanan harga, nama baik pabrik, nama 4. Fasilitas pengobatan yang baik perusahaan dan pelayanan lengkap yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginan (Alma, 2009: 98). Harga adalah nilai tukar barang 1. Tarif terjangkau atau jasa dan berbagai macam 2. Tarif sesuai dengan kualitas manfaat lain yang jasa bersangkutan dengan barang 3. Tarif cukup bersaing atau jasa (Sutojo, 2001: 27) 4. Tarif sering berubah-ubah Promosi adalah arus informasi 1. Promosi menarik atau persuasi satu arah yang 2. Promosi efektif dibuat untuk mengarahkan 3. Media promosi yang digunakan seseorang atau organisasi 4. Frekuensi dalam melakukan kepada tindakan yang promosi

Skala Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

17


Variabel menciptakan pertukaran dalam pemasaran semua jenis kegiatan pemasaran (Swastha dan Sukotjo, 2007:349). Proses adalah metode dan urutan kerja dari sistem yang beroperasi (Lovelock dan Wright, 2007:18)

Indikator 5. Promosi melalui media elektronik 6. 6. Promosi dalam bentuk brosur 1. 2. 3. 4.

Skala

Pengikatan atau perjanjian Pembayaran premi Klaim individu Pelayanan oleh petugas Inhealth

6. Metode Analisis Data Dalam menganalisa data,digunakan metode deskriptif dimana data yang digunakan berhasil dikumpulkan selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori yang terkait sebagaimana telah dimuat dalam telaah pustaka dan kemudian diambil kesimpulan. 1. Validitas instrumen penelitian Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiono, 2002). Cara pengukuran validitas angket kompetensi menggunakan teknik korelasi dengan r pearson atau koefisien korelasi produk momen pearson dengan taraf signifikan 5%. 2. Reliabilitas instrumen Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan teknik alpha cronbach. Reliabilitas instrumen dianggap andal jika memiliki koefisien reliabilitas =0,6 (besar atau sama dengan 0,6). 3. Analisis Regresi Analisis regresi dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh fungsional antara variable X dengan variable Y dengan menggunakan model sebagai berikut (Sugiyono, 2009: 277): Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e Keterangan: Y = Keputusan Konsumen a = Nilai garis regresi, yaitu apabila nilai X sama dengan 1 (bilangan konstan) β = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada Y X1 = Nilai variable X1 Produk X2 = Nilai variable X2 Harga 18


X3 = Nilai variable X3 Promosi X4 = Nilai variable X4 Proses 7. Pengujian Hipotesis Uji-F Uji-F digunakan untuk menguji perilaku konsumen secara simultan atau secara bersama-sama. Adapun rumus untuk menghitung Fhitung dalam uji F adalah:

F

R2 / k 1  R 2 /n  k  1

Dimana: F : F hitung R : koefisien determinasi k : jumlah variable penelitian n : jumlah sampel Uji-t (korelasi parsial) Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial) dan dan untuk mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat dengan mengukur hubungan antara variabel bebas dengan variable terikat dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap atau konstan. Nilai t yang diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai yang terdapat pada tabel distribusi dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Kriteria untuk uji t ini adalah: t hitung > t tabel atau P value < α atau signifikansi > α ; maka Ho ditolak t hitung < t tabel atau P value > α atau signifikansi < α ; maka Ho diterima Pengolahan data penelitian ini diprooleh dari hasil perhitungan menggunakan SPSS For Windows Versi 16.00. Dan dari hasil perhitungan SPSS for Windows ini akan diperoleh nilai F hitung, t hitung, koefisien determinasi berganda (R 2) dan koefisien determinasi (R) merupakan unsur kesesuaian garis linear berganda terhadap suatu data pada table model summary. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Keputusan konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian seperti gaya hidup, persepsi, sikap, kepribadian dan lain-

19


lain. Sedangkan faktor ekstenal merupakan seperti faktor produk, harga, promosi, dan proses. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Pengujian Kualitas Data: Uji Validitas dan Reliabilitas Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas angket yang digunakan. Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Untuk mengetahui apakah item yang diuji valid atau tidak, hasil korelasi dibandingkan dengan angka titik tabel korelasi dengan taraf signifikansi 1% atau 5%. Berdasarkan Tabel 2, keempat pertanyaan yang diajukan dalam variabel produk (X1) semuanya memiliki r hitung > r tabel. Dari hasil olahan SPSS dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk variabel independent dan dependen adalah Valid. Hal ini dapat dilihat alpha significant < alpha 0,05. Atau dapat membandingkan dengan r tabel. Dengan jumlah Sampel 99, N=99 maka df = N2=97. Jadi diperoleh r tabel = 0,297. Dengan demikian semua butir pertanyaan variabel independen dan dependen adalah valid. Pengujian realibitas atau keandalan instrument dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach dari faktor produk, faktor harga, faktor promosi, proses dan keputusan konsumen didapatkan harga Koefisien Alpha yang lebih besar dari nilai kritis 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk pengambilan data variabel produk, harga, promosi, proses dan keputusan konsumen adalah reliable/andal. Analisis Regresi Hasil estimasi persamaan regresi tersaji dalam Tabel 3. Persamaan regresi yang diestimasi adalah Y = 2,616+ 0,795X 1 + 0,213X 2+ 0,493X 3 + 0,002X 4 Dari persamaan tersebut diperoleh nilai koefisien regresi dari kelima variabel bebas yaitu b 1, b2, b 3 dan b 4 bertanda positif. Artinya bahwa variabel produk, harga, promosi, dan proses mempunyai hubungan positif dengan keputusan untuk membeli jasa asuransi pada PT AJII Cabang Pekanbaru. Semakin bagus produk, semakin bagus harga, semakin gencar promosi, dan semakin bagus proses pengajuan asuransi, semakin banya k masyarakat akan membeli jasa asuransi dari PT AJII Cabang Pekanbaru.

20


Tabel 2. Nilai r hitung dan r tabel Varibel Variabel R hitung r tabel Keterangan Produk X1.1 0,710 0,297 Valid X1.2 0,782 0,297 Valid X1.3 0,838 0,297 Valid X1.4 0,840 0,297 Valid Harga X2.1 0,742 0,297 Valid X2.2 0,719 0,297 Valid X2.3 0,740 0,297 Valid X2.4 0,652 0,297 Valid Promosi X3.1 0,672 0,297 Valid X3.2 0,720 0,297 Valid X3.3 0,790 0,297 Valid X.3.4 0,816 0,297 Valid X3.5 0,666 0,297 Valid X3.6 0,575 0,297 Valid Proses X4.1 0,651 0,297 Valid X4.2 0,735 0,297 Valid X4.3 0,681 0,297 Valid X4.4 0,672 0,297 Valid Keputusan Y1.1 0,786 0,297 Valid Y.1.2 0,796 0,297 Valid Y.1.3 0,777 0,297 Valid Y1.4 0,825 0,297 Valid Y1.5 0,670 0,297 Valid Y1.6 0,605 0,297 Valid Y1.7 0,541 0,297 Valid

α -hitung

α - kritis Keterangan

0.789 0.751 0.712 0.744

0,600 0,600 0,600 0,600

Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

0.557 0.575 0.568 0.705

0,600 0,600 0,600 0,600


0.783 0.763 0.744 0.733 0.779 0.807

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

0.764 0.669 0.645 0.659

0,600 0,600 0,600 0,600


0.815 0.807 0.811 0.799 0.828 0.837 0.847

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

Sumber: hasil SPSS

Uji-F (Uji Simultan) Dari tabel ANOVA dapat disimpulkan bahwa F hitung = 52,271 sedang F Tabel = 2,312 dengan tingkat keyakinan 95%. Dengan demikian F hitung > Ftabel, maka variabel X1, X2, X3 dan X4 secara bersama-sama berpengaruh significant terhadap variabel Y. Sedangkan jika dilihat dari sig α < α, 0.05. Maka dapat dikatakan variabel X1, X2, X3 dan X4 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

21


Uji t (Parsial) Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS di atas maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: DF = n - k – 1 = 99 – 5-1 = 93 α= 0,05 Maka t tabel (0,05;93) adalah 1,985 Tabel 3. Hasil Perhitungan Regresi Keputusan Penggunaan/ Pembelian Jasa Asuransi pada PT AJII Cabang Pekanbaru Variabel Koefisien T- statistik Probabilitas Keterangan Konstanta 2,616 X1 (Produk) 0,795 5,502 0,000 * X2 (Harga) 0,213 1,666 0,099 ** X3 (Promosi) 0,493 4,526 0,000 * X4 (Proses) 0,002 0,020 0,984 Koef. Determinan (R 2) 0,677 Koefisien Korelasi (R) 0,831 Nilai F-Hitung 52,271 * Keterangan: * signifikan pada alpha 1%, ** signifikan pada alpha 10% Sumber: Data Olahan (n=100)

Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: a. Variabel produk (X 1) memiliki t-hitung sebesar 5,502 sedangkan t-tabel yaitu (0,05;93) = 1,985 karena t hitung (5,502) > dari t tabel (1,985) maka H0 ditolak dan H 1 d iterima. Dengan demikian variabel X 1 (produk) berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru. Untuk indikator variabel produk yang paling mendapat respon setuju oleh konsumen adalah produk yang menarik. Untuk itu manajemen perusahaan dapat melakukan upaya mempengaruhi keputusan konsumen dengan memperhatikan variasi produk dan varians untuk masing-masing produk, karena hal inilah yang mendorong konsumen melakukan pembelian produk jasa asuransi. b. Variabel harga (X 2) memiliki t-hitung sebesar 1,666 sedangkan t-tabel yaitu (0,05;93) = 1,985, karena t hitung (1,666) < dari t tabel (1,985) maka H 0 diterima dan H i ditolak. Dengan demikian variabel X 2 (harga) tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru. Meskipun variabel harga tidak berpengaruh terhadap keputusan keputusan konsumen menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru, namun manajemen perusahaan perlu menjaga stabilitas tarif dan menetapkan tarif yang terjangkau serta mampu bersaing dengan asuransi lainnya, sehingga dapat

22


menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru. c. Variabel promosi (X 3 ) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,526 sedangkan t-tabel yaitu (0,05;93) = 1,985, karena t hitung (4,526) > dari t tabel (1,985) maka H o ditolak dan H 1 diterima. Dengan demikian variabel X 3 (promosi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru. Variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru dan indikator yang paling banyak mendapat respon setuju dari responden adalah promosi yang menarik. Untuk itu manajemen perusahaan perlu memperhatikan masalah promosi produk agar lebih dikenal oleh masyarakat. d. Variabel proses (X 4 ) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,020 sedangkan ttabel yaitu (0,05;93) = 1,985, karena t hitung (0,020) < dari t tab el (1,985) maka H o diterima dan H 1 ditolak. Dengan demikian variabel X 4 (proses) tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru. Meskipun variabel proses tidak berpengaruh terhadap keputusan keputusan konsumen menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru, namun manajemen perusahaan perlu menjaga agar proses pengikatan atau perjanjian asuransi Inhealth tepat, proses pembayaran premi asuransi Inhealth cukup cepat, proses klaim individu asuransi Inhealth cepat. Sehingga semakin meyakinkan konsumen untuk menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru. 3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Nilai korelasi pada hasil penelitian ini adalah 0,831 artinya hubungan antara variabel independen yaitu produk, harga/tarif, promosi dan proses dengan keputusan pembelian adalah 0.831 yang berarti hubungan berkategori kuat dan positif. Pengukuran dilakukan dengan menghitung angka koefisien determinasi berganda (R 2 ) mendekati 1 maka makin tepat suatu garis linier dipergunakan sebagai pendekatan terhadap penelitian. Persamaan regresi selalu disertai dengan R 2 sebagai ukuran kecocokan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Adj. R 2 sebesar 0,677 hal ini menunjukkan bahwa 67,70% perubahan pada keputusan konsumen dalam menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru ditentukan oleh variabel bebas yakni produk, harga, promosi dan proses sedangkan 32,30% lagi ditentukan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

23


KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran penelitian sebagai berikut: 1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa secara simultan produk, harga dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru. Artinya semakin baik produk, harga dan promosi maka keputusan konsumen menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT. AJII Cabang Pekanbaru akan semakin positif. Hasil uji secara parsial (uji t) variabel produk, harga dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan keputusan konsumen menggunakan jasa asuransi Inhealth pada PT AJII Cabang Pekanbaru. 2. Variable bebas yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan konsumen adalah variable produk (X 1), kemudian variabel promosi (X 3), variabel harga (X 2 ) dan terakhir variabel proses (X 4 ). DAFTAR PUSTAKA Alma, Buchari, 2009, Manajemen Pemasaran dan Manajemen Jasa, Penerbit Alfabeta, Bandung Amir, M. Taufiq, 2005, Dinamika Pemasaran, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta Assauri, Syofyan, 2009, Manajemen Pemasaran, Dasar Konsep, dan Strategi, Penerbit Rajawali, Jakarta Budiono, 2001, Ekonomi Serri Sinopsis, Penerbit BPFE, Yogyakarta Bulletin Asuransi, 2004, Synergistic Selling, Jakarta Cusson, Robert, R., 2005, Manajemen Pemasaran Jasa, Terjemahan Edwardus, Prenhallindo, Jakarta Foster, D.W., 2002, Dasar-dasar Marketing, Erlangga, Jakarta Hasibuan, Malayu H., 2010, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta Kim, Panglay dan Hazil, 2003, Marketing Suatu Pengantar, PT. Pembangunan, Jakarta Koswara, Sonni, 2002, Topik Pemasaran Praktis Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Kotler, Philip, 2005, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Terjemahan Adi zakaria Afif, Edisi Ketujuh, penerbit LPFEUI, Jakarta Kotler, Phillip, dan Gary Amstrong, 2004, Dasar-dasar Pemasaran, Terjemahan Alexander Sindoro, Erlangga, Jakarta

24


Lovelock, Christopher H., dan Lauren Wright, 2007, Manajemen Pemasaran Jasa, Terjemahan Agus Widyantoro, Penerbit Indeks, Jakarta Machfoedz, Machmoed, 2010, Komunikasi Pemasaran Modern, Cakra Ilmu, Jakarta Nitisemito, Alex S., 2007, Marketing, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Radiosunu, 2005, Manajemen Pemasaran, Rineka Cipta, Jakarta Reksohadiprodjo, Sukanto, 2010, Dasar-dasar Manajemen, BPFE, Yogyakarta Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung Sumarni, Murti, 2001, Pengantar Perasuransian, Penerbit Liberty, Yogyakarta Sutojo, Siswanto, 2001, Kerangka Dasaar Manajemen Pemasaran, Penerbit PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta Swastha, Basu, 2005, Azas-Azas Marketing, Penerbit Liberty, Yogyakarta ________ dan Ibnu Sukotjo, 2007, Pengantar Bisnis Modern, Edisi Ketiga, Cetakan Ketigabelas, Liberty, Yogyakarta Terry, George, 2006, Prinsip-prinsip Manajemen, Terjemahan J. Smith DFM, Bumi Aksara, Jakarta Tjiptono, Fandy, 2001, Manajemen Jasa, Andi Offset, Yogyakarta Torsina, M., 2001, Usaha Restoran Yang Sukses, PT. Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta Tunggal, Amin Wijaya, 2002, Manajemen Pemasaran Kontemporer, Rineka Cipta, Jakarta Umar, Husein, 2003, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, Jakarta Business Research Center, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Winardi, 2003, Manajemen Pemasaran, Alfabeta, Jakarta

25


PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH DI PT BANK SYARIAH “XYZ” CABANG PEKANBARU

Moh. Erwin Soaduan STIE Persada Bunda Pekanbaru

Armis Dosen Fak. Ekonomi Univ. Islam Riau Pekanbaru

Abstract PT Bank Sharia XYZ as well as other Islamic Bank has a product that is a product of funding, financing and services. And one of the products are products mudharabah financing. Sharing system in mudharabah product is a form of real effort in the Islamic banking community with memandirikan will strengthen economic and social development, strengthen business competitiveness in a free market society, and create justice. This study classified into qualitative research using descriptive. Model analysis of the data used is an interactive analysis model developed by Miles and Huberman consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study examines the calculation of the profit sharing ratio in the financing of mudharabah at PT Bank Sharia XYZ Branch Pekanbaru. The results of this study is the first: In mudharabah muthlaqah Financing Bank Sharia XYZ Branch Pekanbaru provide facilities as well as the full right and authority to mudharib or client/mudharib to conduct business and manage the funds raised from this mudharabah accordance with the wants and it will be mentioned in agreement or contract/contract agreed by both parties. While the latter are the hallmarks of mudharabah namely 1) the Bank will enjoy an increase in results at the customer's business profits increased, 2) the Bank is not obligated to pay for the results to the client funding is fixed, but adjusted earnings/results of operations of banks so that banks do not have a negative the spread. 3) Return of principal financing adjusted cash flow so as not to burden the customer. And 4) the Bank will be more selective and careful search for businesses not only in accordance with sharia, but also has good prospects. While the weakness of this mudharabah are: 1) Side Stream, customers use traditional funding is not as mentioned in the contract, 2) Negligent and intentional errors and 3) Concealment by the customer when the customer gains dishonest. Keywords: financing, mudharabah, sharia, bank

Moh. Erwin Soaduan, Armis

PENDAHULUAN Keberadaan lembaga perbankan selain berpengaruh terhadap dunia usaha, dimana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa keuangan perbankan, juga telah banyak menyerap jutaan orang tenaga kerja. Fungsi utama bank merupakan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dan dunia usaha adalah sebagai tempat penyimpanan dana, dan memberikan kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Di Indonesia fungsi bank diartikan sebagai agent of development (Djumhana, 2000: 86). Undang-undang No. 21 Tahun 2008 telah mengatur semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 1 Sedangkan Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna‟, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.2 Sistem bagi hasil penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan negatif spread, pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi, di satu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama (Antonio, 2001: 61). Dari latar belakang tersebut maka terdapat berapa masalah yang menjadi tema pembahasan paper ini yaitu adalah bagaimanakah penerapan pada prinsip mudharabah pada PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru? Bagaimanakah 1 2

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25

27


pihak Bank menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru? Sanksi apakah yang diberlakukan kepada mudharib bila melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Mudharabah? Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, menganalisis upaya pihak Bank dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, dan menganalisis sanksi yang diberlakukan kepada mudharib bila melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Mudharabah? TINJAUAN PUSTAKA Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapat landasan yang kokoh setelah adanya paket deregulasi yaitu, berkaitan dengan berlakunya UndangUndang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang Undang No.7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dengan tegas mengakui keberadaaan dan berfungsinya sistem bagi hasil dalam bank syariah. Dengan demikian pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah merupakan cerminan dari kegiatan muamalah yang berlandaskan syariah Islam ketika melakukan kegiatan usaha. Perbankan syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan beberapa akad, yaitu akad pembiayaan almusyarakah, al-murabahah dan al-mudharabah untuk kegiatan pembiayaan modal usaha, ataupun penyaluran biaya kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan bisnis dengan suatu keuntungan tidak pasti yang mungkin dapat atau juga mungkin tidak dapat diwujudkan (Saed, 2004: 110). Secara umum mudharabah dibagi kepada dua jenis, yaitu: 1. Mudharabah Muthlaqah, yaitu suatu bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib tanpa membatasi spesifikasi jenis usahanya, sepanjang usaha tersebut dianggap baik dan bisa memberi keuntungan. 2. Mudharabah Muqayyadah, yaitu shahibul maal menentukan syarat atau pembatasan kepada pengelola dana dalam menjalankan usaha. Maka inti mekanisme dari pada mudharabah itu sendiri pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemberi modal dan pengelola dana dengan dasar kepercayaan, kerjasama inilah yang merupakan karakter utama dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah di perbankan syariah.

28


Secara bahasa perjanjian menurut jumhur ulama dikatakan dengan Akad, dan secara terminologi akad didefinisikan dengan Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima) sesuai dengan kehendak syari‟at yang mempengaruhi pada objek perikatan (Saed, 2004: 8-10). Untuk mewujudkan suatu kesepakatan dalam sebuah kontrak dalam setiap perjanjian sebagaimana dalam rukun akad, mesti ada kehendak dari pada pihak yang ingin mengikatkan diri, artinya kebebasan untuk mengikatkan diri tersebut menjadi sebuah syarat yang membuat suatu perjanjian menjadi sah atau tidak, kemudian karena pada prinsipnya perjanjian pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, artinya bahwa perjanjian ini hanya didasari kepada kepercayaan bank terhadap nasabah/mudharib, maka dengan sendirinya seorang nasabah/mudharib akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana halnya dengan Bank Syariah juga harus memperhatikan kepentingan dari nasabah/mudharib dalam situasi tertentu (Suharnoko, 2004: 4). Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama pemberi modal sedangkan pihak kedua memanfaatkan untuk tujuan-tujuan usaha dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad (kontrak). 3 Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 4 METODA PENELITIAN Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan sebuah penelitian hukum normatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, dengan demikian penelitian ini menempatkan kaidah-kaidah hukum terkait dengan bagi hasil (Mudharabah) di bank syariah, dalam arti sejauh mana hukum dalam mengatur tentang bagi hasil, mekanisme dan pelaksanaan perjanjiannya. Penelitian ini menggunakan tehnik penelitian Lapangan (Field Research). Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang- Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia No. 2 Tahun 2004, Himpunan Dewan Syariah Nasional Majelis 3 4

Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Op Cit, hlm. 40 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12

29


Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fiqh Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang relevan dan wawancara dengan pihak PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil-hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pandangan kalangan pakar hukum sepanjang hal itu berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini (Soemitro, 1982: 24). Bahan hukum tersier dalam penelitian ini dipergunakan untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, kamus hukum ekonomi, majalah dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan identifikasi seluruh data yag relevan dengan permasalahan,penelitian, setelah data teridentifikasi baru dilakukan inventarisasi data-data, kemudian data yang terkumpul akan dikelompokkan atau dipilahpilah untuk digunakan proses analisis data. Pelaksanaan pembiayaan Mudharabah A. Perjanjian Dalam Hukum Islam Islam adalah agama yang di ridhoi Allah SWT dan bersifat rahmatan lil alamin yang mengandung makna sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perjanjian dan perikatan dalam hukum Islam berikut dikemukakan beberapa pendapat kalangan ulama fiqhiyah, antara lain yaitu: Pertama, menurut Wahbah Alzuhaily secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi (Al-Juhaili, 1989: 80). Sedangkan kalimat al-„ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain (Gemala Dewi, 2006: 45). Kedua, dalam pandangan ulama syafi’iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan. B. Unsur-Unsur Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Islam Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian atau akad adalah sebagai berikut:

30


1. Pernyataan Untuk Mengikatkan Diri. Akad melalui tulisan dibolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaedah yang dibuat oleh ulama. Persyaratan akad melalui perbuatan bisa dilakukan asal perbuatan tersebut menunjukkan saling meridhoi. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan bolehnya perbuatan menjadi ijab dan qabul tersebut kepada perbuatan terhadap barang-barang yang sudah diketahui secara umum oleh manusia (Antonio, 2001: 49). 2. Pihak-Pihak Yang Berjanji (Berakad) Pihak yang berjanji atau berakad diharuskan sama-sama mempunyai kecakapan hukum dalam tindakan hukum. Dalam istilah fiqhnya harus Mukallaf dengan arti lain orang yang hendak melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian diharuskan juga yang berakad itu sehat akalnya artinya tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau gila, maka pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna, sebab telah mampu untuk bersikap dan bertindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol usaha bisnisnya dengan bijaksana (Gemala Dewi, 2006: 53). 3. Objek Perjanjian (Akad). Objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau benda-benda yang dijadikan akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang di timbulkan. Bentuk objek akad tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud seumpama manfaatnya (Gemala Dewi, 2006: 60). Untuk Objek akad harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Objek akad tersebut harus diakui oleh syara’, dengan ketentuan objeknya harus: 1). Berbentuk harta 2). Dimiliki oleh seseorang 3). Bernilai harta menurut harta dalam Islam (Thaib, 2005: 8). b. Objek akad tersebut harus ada dan bisa diserahkan ketika berlangsungnya akad. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman di antara para pihak yang dapat menjadi perselisihan dikemudian hari. Jika objek dalam perjanjian tersebut berupa benda maka bentuk, fungsi, dan keadaan, faedahnya ada cacat pada benda objek akad dimaksud. 31


C. Jenis- Jenis Perjanjian Dalam Hukum Islam Perjanjian atau akad dalam hukum Islam dibagi beberapa macam, dimana tiap macamnya akad tergantung dari sudut pandang mana dilihat, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’, akad atau perjanjian dibagi kepada dua macam yaitu: 1. Perjanjian atau akad yang sahih Perjanjian yang sahih adalah perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara’. oleh karena itu konsekuwensi yang ditimbulkan akan mengikat para pihak yang berjanji atau yang berakad (Antonio, 2001: 66). 2. Akad yang tidak sahih Akad yang tidak sahih atau tidak sah adalah akad/perjanjian yang tidak memenuhi unsur rukun dan unsur syarat, artinya akad ini tak mempunyai dampak hukum atau tidak sah. Ulama Fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu: a. Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan sama sekali, seperti akad perkawinan, dalam hal ini akad yang tidak boleh dibatalkan kecuali dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syara’ untuk membatalkannnya, seumpama melalui thalaq dan khulu’. b.

Akad yang mengikat tetapi bisa dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa atau al-muzara‟ah (kerjasama dalam bidang pertanian), maka dalam hal ini para pihak dibenarkan untuk melakukan khiyar artinya ada hak para pihak untuk memilih apakah meneruskan akad yang telah memenuhi rukun tersebut atau membatalkannya.

c.

Akad yang hanya mengikat salah satu pihak seperti al rahn dan al kafalah (Thaib, 2005: 17-18).

D. Pengaturan Perjanjian Mudharabah Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pembiayaan mudharabah di perbankan syariah landasan bagi mudharib serta sahibul maal dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) telah semakin

32


memiliki landasan hukum, hal ini merupakan era baru bagi usaha perbankan syariah di Indonesia.5 E. Pengertian Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan dalam Islam merupakan perintah dalam Al-Qur’an dan ucapan dari Nabi Muhammad S.A.W, jadi hukum Islam berasal dari teks yang terungkap dari sebuah norma yang saling berhubungan yang melarang kegiatan pengambilan keuntungan (intrest making) dan kegiatan spekulatif yang tidak pantas (Nasution, 2004: 11). Secara umum pembiayaan dalam bank syariah menurut sifat penggunaannya di bagi kepada dua bagian sebagai berikut. 1. Pembiayaan Produktif Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi (Antonio, 2001: 160). Dan menurut keperluannya pembiayaan produktif ini dibagai menjadi dua hal yaitu: a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan Utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah bukan dengan meminjamkan uang tunai, tetapi dengan menjamin hubungan kemitraan (partnership) dengan nasabah (Antonio, 2001: 162). 2. Pembiayaan Investasi Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah/mudharib untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan perluasan usaha(ekspansi), pada umumnya pembiayaan ini diberikan dalam jumlah besar serta pengendapan dana ini cukup lama, sehingga perlu disusun proyeksi arus kas (projected cash flow) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu baru disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan.

5

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 huruf a

33


3. Pembiayaan konsumtif Keamanan atau safety mencerminkan bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang akan terjamin dalam pengembaliannya, sehingga keuntungan atau profitability akan menjadi kenyataan seperti yang diharapkan karena pada dasarnya profitability merupakan tujuan dari pembiayaan tersebut. F. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Secara umum pembiayaan mudharabah dibagi kepada dua jenis, yaitu: 1. Pembiayaan mudharabah mutlhaqah (General investment) Pembiayaan secara mudharabah muthlaqah adalah suatu pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara shahibul maal dalam hal ini bank syariah dengan mudharib atau nasabah yang cakupannya amat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, kalau dalam pemabahasan ulama fiqh salafussaleh seringkali menyebutnya dengan contoh “if al ma syi‟ta” artinya lakukan sesukamu (Antonio, 1999: 173). Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan mudharib tanpa seijin bank syariah yaitu nasabah atau mudharib tidak boleh meminjamkan modalnya atau memudharabahkannya lagi kepada pihak lain (Ascary, 2007: 65). 2. Pembiayaan mudharabah muqayyadah Pembiayaan mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah retrected mudharabah/ specifed mudharabah, yaitu kebalikan dari pembiayaan mudharabah mutlaqah, dalam pembiayaan ini mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha (Antonio, 2001: 173). Untuk jenis pembiayaan mudharabah muqayyadah ini pihak bank syariah dapat memberikan batasan-batasan yang sudah baku kepada nasabah/mudharib, namun di dalam PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, pembiayaan Mudharabah muqayyadah ini tidak ada dilaksanakan. G. Kriteria Penerima Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Berdasarkan prinsip mudharabah bank syariah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga langkah-langkah dalam proses penyaluran pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan karakter dan standart dalam penyaluran dana. Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank syariah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon mudharib atau nasabah/mudharib yang mengajukan permohonan pembiayaan. 34


Langkah-langkah yang di ambil oleh bank syariah dalam pembiayaan pada saat calon nasabah/mudharib menyampaikan atau mengajukan usul permohonan pinjamannya adalah sebagai berikut. a. Tahap Permohonan Pembiayaan Pada tahap ini bank syariah akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/mudharib sesuai dengan kebutuhan analisis yang diperlukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah meneliti keabsahan surat permohonan pembiayaan, apakah telah ditanda tangani oleh pengurus atau yang berwenang sesuai dengan akte pendirian perusahaan (Zulkifli, 2003: 144). b. Tahap Penelitian Berkas Investigasi Pembiayaan Selain melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pembiayaan yang diajukan akan dilakukan juga peninjauan ke lapangan, seperti lokasi kantor, lokasi usaha akan diperiksa kebenarannya yang meliputi posisi lokasi apakah di tempat yang strategis, berorientasi konsumen atau berorientasi bahan baku (Zulkifli, 2003: 143). c. Analisis Pembiayaan Sesuai dengan wawancara yang diperoleh dari PT Bank Syariah XYZ Pekanbaru. Pihak PT Bank Syariah XYZ dalam menetapkan kriteria pertama yang harus dipenuhi oleh penerima pembiayaan mudharabah adalah: 1) Orang atau badan usaha harus Amanah Dengan adanya sifat amanah dalam diri nasabah/mudharib akan membuat investor yaitu PT Bank Syariah XYZ merasa aman dan tidak khawatir ketika memberikan pembiayaan mudharabah. Dalam ilmu Psikologi di kenal teori bahwa manusia beraksi terhadap apa yang dipercayainya sebagai suatu kenyataan dan terhadap kenyataan itu sendiri (Nasution, 2004: 2). 2) Telah menjadi nasabah di PT Bank Syariah XYZ Cabnag Pekanbaru minimal satu (1) tahun. Dalam melaksanakan analisis terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan kepadanya, bank syariah setidaknya harus memuat analisis 5 C yang merupakan standarisasi minimal yang lazim dipergunakan di kalangan perbankan.

35


Setelah melewati semua tahap analisis tersebut maka pihak bank dapat mengambil keputusan apakah permohonan calon nasabah/mudharib tadi dapat diterima atau ditolak. Namun pada kondisi ini calon nasabah/mudharib tetap masih dapat merundingkan hal-hal yang belum sesuai menurutnya dengan pihak bank agar diantara kedua belah pihak tercapai kata sepakat. Apabila terjadi penolakan dari pihak bank terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah/mudharib maka akan berlaku beberapa hal sebagai berikut: a) Penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada calon nasabah/ mudharib beserta dengan alasan-alasannya. b) Pengembalian semua berkas permohonan, kecuali surat permohonan pembiayaan. c) Bila yang ditolak oleh bank adalah permohonan perpanjangan pembiayaan maka hal itu berarti jangka waktu dari pembiayaan tersebut tidak bisa diperpanjang lagi, dengan demikian nasabah nasabah/mudharib diberitahukan agar segera menyelesaikan semua kewajibannya. d) Bila permohonan tambahan fasilitas pembiayaan ditolak, nasabah tetap dapat menikmati limit dari fasilitas pembiayaan yang telah disetujui semula (Zulkifli, 2003: 150). H. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Jaminan pembiayaan mudharabah merupakan tuntutan kepada mudharib untuk mengembalikan modal shahibul maal dalam keadaan semula baik untung maupun rugi (Zulkifli, 2003: 177). Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.6 Untuk memastikan kinerja nasabah/mudharib sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak, biasanya pihak bank mempersyaratkan bagi pemohon pembiayaan mudharabah untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank syariah (Saed, 2004: 86). Dengan keuntungan yang didapat oleh bank merupakan keuntungan juga pihak nasabah dan berpengaruh kepada besarnya nilai bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak sehingga akan menarik minat masyarakat lainnya untuk menyimpan atau menginvestasikan uangnya pada bank syariah tersebut karena 6

Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Op Cit, hlm. 45

36


otomatis dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat juga lebih besar (Wirdyaningsih, 2005: 261). Untuk lebih menjamin pengembalian dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah/mudharib, pihak bank dapat menyarankan kepada nasabah/mudharib supaya untuk memasukkan proyek pembiayaan atau usaha yang dikelola nasabah/mudharib tersebut ke asuransi seperti syariah Takaful, hal ini berguna untuk menjamin ketika sewaktu-waktu nasabah/mudharib mengalami musibah maka pihak asuransi akan melunasi hutangnya, dengan kata lain tagihan hutang dari nasabah/mudharib tersebut akan beralih kepada pihak asuransi. I. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru Perjanjian mudharabah merupakan salah satu produk bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, dengan berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru pada prakteknya menerapkan prinsip pembiayaan mudharabah Muthlaqah dengan memberikan fasilitas dan otoritas serta hak sepenuhnya kepada nasabah/mudharib untuk melakukan usaha dan mengelola dana yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan yang diinginkannya dan hal tersebut akan disebutkan dalam perjanjian atau akad/kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dari Tabel 1, terlihat bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi kuantitas. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat Bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka (Ascarya, 2005: 21). Tabel 1. Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, 2006-2010 NO TAHUN PEMBIAYAAN JUMLAH NASABAH 1 2005 3 2 2006 11 3 2007 32 4 2008 29 5 2009 13 6 2010 12 Sumber: Bank Syriah XYZ Cabang Pekanbaru

37


Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah yang bermasalah A. Permasalahan Pembiayaan Mudharabah Pada dasarnya pelaksanaan bagi hasil mudharabah antara nasabah/mudharib dengan PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru berjalan sesuai dengan Akad yang diperbuat oleh kedua belah pihak sehingga penerapan bagi hasil atau nisbah keuntungan di antara keduanya tetap terlaksana sebagaimana yang telah di muat dalam perjanjian tersebut. Ada beberapa alasan yang menyebabkan permasalahan pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah XYZ Pekanbaru khususnya untuk pembiayaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu: 1. 2. 3.

4.

Adanya Penyimpangan oleh Pengurus Koperasi terhadap dana dari Bank. Adanya keterlambatan atau tak membayar angsuran oleh Anggota Koperasi (Pegawai Negeri Sipil) karena berbagai sebab. Adanya Faktor Eksternal (Faktor luar seperti contoh masuknya Bank Riau dalam memberikan pembiayaan langsung kepada nasabah), dimana Bank tersebut tidak berkoordinasi kepada Bendahara Gaji dan Kepala Dinas/Kepala Sekolah dimana guru tersebut berdomisili. Jauhnya dari Pengawasan/Kontrol PT Bank Syariah XYZ Pekanbaru kepada Nasabah.

Dari permasalahan mudharabah, yang mendominasi adalah pengembalian dana bank yang diberikan kepada Koperasi sebagai contoh di daerah Indragiri Hulu (Inhu) Riau dengan nama KPRI Min Ikhtiarun Nafiah. Namun sampai sekarang Jaminan Berupa Sertifikat (SHM) atas nama Pengurus yang bermasalah tersebut telah dikuasai Bank Syariah XYZ Pekanbaru yang sebelumnya hanya menguasai jaminan berupa SK PNS saja. B. Penanganan Pembiayaan Mudharabah Yang Bermasalah Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, sebagaimana bank lain juga tetap menjalan standar penerapan kolektibilitas bank diluar yang lancar, yakni: 1. 2. 3. 4.

Dalam perhatian khusus; Kurang lancar; Diragukan; Macet.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah ada beberapa prinsip, yaitu antara lain:

38


1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

Tertundanya pembayaran kewajiban nasabah meliputi margin/bagi hasil, hutang pokok dan kewajiban lainnya. Adanya permintaan keringanan-keringanan dalam pengembalian pembiayaan misalnya penjadwalan kembali penurunan margin/bagi hasil, atau keringanan lain. Penurunan kinerja nasabah yang tercermin dari penurunan aktivitas keuangan nasabah Prospek usaha nasabah mulai jenuh Terdapat penundaan penyelesaian proyek yang cukup lama dan/atau pelampauan anggaran proyek yang cukup besar. Terdapat pelanggaran syarat-syarat pembiayaan yang memiliki bobot yang cukup materiil dan dapat merugikan PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru. Kualitas pembiayaan menurun. Adanya peraturan pemerintah yang berpengaruh negatif terhadan prospek usaha nasabah, keadaan memaksa (force majeur), dan kondisi lainnya yang dapat berakibat buruk terhadap usaha nasabah.

Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan Bank adalah menganjurkan nasabah melakukan: 1. Merger yaitu penyatuan manajemen, modal, pemasaran dan lain-lain dengan perusahaan sejenis yang masih berjalan dengan Bank. 2. Join venture yaitu berkongsi dengan perusahaan lain, memperbaiki kekurangan dan/atau kelemahan administrasi pemasaran, pelayanan (services), kuantitas dan kualitas produk, kedisiplinan dan lainnya. 3. Take Over yaitu mengambil alih manajemen perusahaan nasabah dengan mempercayakannya kepada tim atau perusahaan baru yang dibentuk Bank bersama nasabah. C. Penyelesaian Sengketa Di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru Dalam hukum perikatan Islam penyelesaian sengketa pada prinsipnya boleh dilaksanakan dengan tiga jalan, yaitu: 1.

Dengan jalan perdamaian (sulhu) Dalam fiqh Islam pengertian penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian sulhu adalah akad untuk menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan sehingga menjadi perdamaian (Thaib, 2005: 146).

2.

Apabila sebelumnya orang yang berutang telah menerima pernyataan Ibra’ dari pemberi utang.

39


3.

Dengan Arbitrase (Tahkim), yaitu Penyelesaian sengketa dengan jalan tahkim adalah suatu penyelesaian dengan cara penunjukan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. 7

Sampai saat ini PT. Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, hanya menyelesaikan permasalahan Pembiayaan Bermasalah lewat jalur perdamaian (Sulhu) dan Ibra’. Sedangkan lewat jalan Arbitrase belum ada. Namun penulis tetap memaparkan jalan penyelesaian lewat Arbitrase dan Litigasi. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Arbitrase dan Litigasi Langkah-langkah Arbitrase dan Litigasi A. Kriteria Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Arbitrase dan Litigasi 1.

2.

3.

Langkah arbitrase dan litigasi dilaksanakan apabila langkah non arbitrase dan non litigasi baik yang dilakukan oleh Bank maupun Kantor Hukum tidak tercapai. Pembiayaan telah jatuh tempo dan berkolektibilitas Macet. Apabila pembiayaan belum jatuh tempo dan belum berkolektibilitas Macet, Bank akan mencatat/mengadministrasikan terlebih dahulu menjadi pembiayaan yang telah jatuh tempo dan berkolektibilitas Macet dikarenakan nasabah ingkar janji (wanprestasi) sesuai klausula akad pembiayaan dan Regulasi Bank Indonesia yang terkait. Pembiayaan bermasalah yang sisa kewajibannya minimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. Proses Penyelesaian Melalui Arbitrase Menurut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Badan Arbitrase Syariah nasional Nomor: Kep-09/MUI/2003, Badan Arbitrase Syariah nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) yang bertugas memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketasengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

7

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op Cit, hlm. 69

40


PENAWARAN DAN OPINI LEGAL DARI KANTOR HUKUM / LAWYER / BAGIAN HUKUM BANK

PEMBIAYAAN BERMASALAH

INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI

PENGAJUAN USULAN

KOMITE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

REVISI USULAN

TIDAK KOREKSI YA

COLLECTION

PROSES LITIGASI: EKSEKUSI HT, PAILIT, PERDATA, PIDANA

CASH / CICIL

MONITORING

Gambar 1. Skema Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Arbitrase dan Litigasi C. Proses Penyelesaian Melalui Litigasi Bentuk jalan: 1. 2. 3.

pelaksanaannya dilakukan melalui proses lembaga peradilan dengan Pengajuan Gugatan Perdata Pelaporan Pidana Permohonan Eksekusi Agunan 41


4. Permohonan Kepailitan Dengan demikian pilihan penyelesaian sengketa dalam Akad Pembiayaan di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru masih berpatokan kepada aturan yang lama belum mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menentukan kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dan tidak terbatas tentang penyelesaian sengketa di bank-bank syariah. Di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru belum ada sengketa pembiayaan mudharabah yang berlanjut hingga ditempuh penyelesaian melalui jalur pengadilan, maupun melalui jalur BASYARNAS, dimana PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dengan pihak nasabah/mudharib jika terjadi perselihan. Penerapan Sanksi terhadap Nasabah/Mudharib bila melanggar akad pembiayaan Mudahrabah A. Landasan Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Bila Melanggar Akad Pembiayaan Mudharabah Pada prinsipnya kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang tidak dapat dihindari karena di luar kekuasaan manusia (over macht), sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal) dalam hal ini Bank, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah/mudharib dalam mengelola usaha, penyelewengan/penyalah-gunaan modal atau menunda-nunda pembayaran maka kerugian ditanggung oleh nasabah/mudharib. Sehubungan dengan penerapan sanksi, telah ditentukan dalam QS.Maidah 1: “Hai orang beriman, penuhilah akad-akad itu......”8

B.

Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah/Mudharib Bila Melanggar Akad Pembiayaan Mudharabah di PT Bank XYZ Cabang Pekanbaru.

Dalam perjanjian pembiayaan di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru, terhadap nasabah/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharah, dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad pembiayaan ditanda-tangani.

8

Surah Al-Maidah ayat 1

42


Khusus untuk KPRI Ikhtiarun Nafiah, PT Bank XYZ Cabang Pekanbaru akan menyelesaikan permalahannya ke Arbitrase dan Litigasi bila jalur musyawarah tidak juga menemui jalan terang. KESIMPULAN Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (AlMudharabah) pada PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut: a. Dalam Pembiayaan mudharabah muthlaqah PT. Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru memberikan fasilitas dan otoritas serta hak sepenuhnya kepada mudharib atau nasabah/mudharib untuk melakukan usaha dan mengelola dana yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan yang diinginkannya dan hal tersebut akan disebutkan dalam perjanjian atau akad/kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk pembiayaan mudharabah muthlaqah ini pihak PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru membaginya kepada dua kelompok mudharib, yaitu Mudharib perorangan dan Mudharib badan usaha. b. Dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, dimana Bank sebagai wakil Shahibul Maal menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku Mudharib dalam mengelola dana seperti untuk melakukan Mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Dalam praktek di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru belum ada nasabah/mudharib yang memohon pembiayaan mudharabah muqayyadah. c. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, conditon of economy) ditambah delapan (8) aspek yaitu: aspek yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi, agunan serta aspek syariah. d. Pembiayaan Mudharabah dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun dalam prakteknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pengelola usaha/nasabah dan untuk mengurangi resiko, pihak Bank akan meminta jaminan dari nasabah bahwa ia sanggup mengembalikan pembiayaan Mudharabah tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

2. Penyelesaian atas pembiayaan mudharabah bermasalah dilakukan melalui:

43


a.

b.

3.

Langkah penyelamatan, apabila pembiayaaan masih ada harapan kembali kepada Bank, langkah yang bisa ditempuh yaitu rescheduling, reconditioning dan restructuring. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/Mudharib dengan PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, apabila sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan mudharabah.

Penerapan sanksi yang akan diberlakukan oleh Bank kepada nasabah (Mudharib) yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip Ta‟zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan di buat saat akad pembiayaan mudharabah ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun oleh karena akad pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru tidak mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap nasabah/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah, maka PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru tidak mungkin memberikan sanksi terhadap nasabah/mudharib yang melanggar akad

SARAN 1. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank berdasarkan Syariah lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga Bank serta terhadap keunggulan konsep perbankan syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan. 2. Peran pihak PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru dalam memberdayakan pengusaha kecil/golongan ekonomi lemah digiatkan terutama dalam penyediaan pembiayaan/ modal serta persyaratan jaminan dipermudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan risiko kerugian bagi pihak Bank. 3. PT Bank Syariah XYZ Cabang Pekanbaru di sarankan untuk menyempurnakan akad pembiayaan mudharabah, dengan menambah klausula yang mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan 44


diberlakukan terhadap nasabah/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah. DAFTAR PUSTAKA Abdullah Saed, 2004, Menyoal Bank Syari‟ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neo Revivaless, Jakarta: Paramadina Adiwarman A. Karim, 2004, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Raja GrafindoPersada. Agustianto, 2002, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: Cipta Pustaka Media Ascarya Diana Yunita, 2005, Bank Syari‟ah: Gambaran Umum. Jakarta: PPSK BI Bismar Nasution, 2003, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penelitian Hukum PadaMajalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Pebruari 2003. Departemen Agama, 1994, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Gemala Dewi, dkk, 2006, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana Hasballah Thaib, 2005, Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank SistemSyari‟ah, Medan Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006) Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Wahbah Al-Juhaili, 1989, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Damsyik: dar alFikr Wijarno, 1995, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Yusuf Qordhawi, 1997, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Perss

45


ANALISIS REALISASI BELANJA NON PEGAWAI SATUAN KERJA DALAM LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2011 Kodik Wibowo KPPN Pekanbaru

Drs. Azinar Djas, MBA STIE Persada BundaPekanbaru

Deviana Syofyan, SE., Akt STIE Persada Bunda Pekanbaru

Abstract The research was conducted in KPPN Pekanbaru in order to find out how the realization of non personnel expenditures units of work and the problems that most affect the realization of non-personnel expenditures in fiscal year 2011 with the factors, namely Budget Implementation Document, Treasury officials and Regulations, and Implementation Activities Finance. Realization of nonpersonnel expenditures will give the optimal stimulus for growth, stability and economic equality, as expected. Samples that are used in this study as many as 80 units of work that is determined by using a proportional sampling technique. This research uses multiple linear regression analysis method. Methods of analysis that be used to observe the effect of variables Budget Implementation Document, Treasury officials and Regulations, and Implementation of Financial Activity for NonEmployee Actual Expenditures are descriptive and statistical analysis methods. Tests carried out simultaneously (Test F) and partial (statistical t test) with α = 5%. Analyzing data use statistical data processing software. These results indicate that the variable implementation of the Budget Document, Treasury officials and does not significantly affect regulation of Actual Expenditures Non-Employees, while the variable implementation of Financial Activity has a significant influence. It can be concluded that the problems that most affect the realization of Non-Employee Expenditures for Fiscal Year 2011 KPPN Pekanbaru is the implementation of Financial Activities.

Kodik Wibowo, Azinar Djas, Deviana S

Keywords:

Budget Implementation Document, Treasury officials and Regulations, Implementation of Financial Activities, NonEmployee Actual Expenditures

PENDAHULUAN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berada paling depan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, memegang peranan penting dalam melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum serta penyaluran pembiayaan atas beban APBN dalam wilayah pembayaran yang meliputi: Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Tabel 1 diatas terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir realisasi belanja non pegawai di KPPN Pekanbaru menunjukkan penarikan dana yang tidak merata serta adanya penumpukan penarikan dana di akhir tahun anggaran, untuk tahun 2011 penarikan di bulan Desember meningkat drastis sebesar 273% dari bulan November 2011. Tabel 1 Realisasi Belanja Satuan Kerja di KPPN Pekanbaru Realisasi Belanja Bulan

2009 Pegawai

2010 Non Pegawai

Pegawai

Januari

54.040.786.458

4.069.494.252

61.516.852.519

Februari

54.233.142.511

168.202.655.830

Maret

57.480.512.041

91.401.612.768

April

71.200.828.202

Mei

2011 Non Pegawai

Pegawai

Non Pegawai

1.232.684.516

68.504.092.543

3.330.511.440

65.864.745.564

58.907.359.059

72.132.797.192

17.630.424.677

71.239.865.775

168.185.689.768

79.966.201.816

76.374.553.528

158.646.088.880

72.786.597.706

198.071.194.112

84.489.589.292

108.181.480.518

71.425.498.217

186.142.270.172

79.628.560.314

89.286.739.439

100.914.858.221

124.822.923.686

Juni

96.698.428.986

152.732.645.351

106.178.087.428

193.865.418.082

82.557.994.882

132.353.508.803

Juli

78.534.091.833

125.592.263.813

89.275.486.793

230.368.402.565

139.901.238.674

241.834.556.721

Agustus

64.896.849.593

296.943.516.732

76.750.606.336

217.578.865.757

170.413.378.100

315.912.737.312

September

68.036.800.485

167.878.178.571

76.812.289.521

175.427.196.616

6.963.432.454

183.709.080.040

Oktober

68.495.314.539

279.159.352.740

83.067.330.977

296.995.604.149

85.364.785.583

271.279.382.319

Nopember

65.065.596.001

205.543.575.118

74.991.043.638

234.596.493.140

83.040.407.083

317.425.579.909

Desember

86.601.294.347

575.265.459.315

95.863.294.338

604.128.865.768

118.450.355.372

867.251.475.440

Sumber: KPPN Pekanbaru

47


Permasalahan rendahnya daya serap pada periode awal tahun anggaran, dan menumpuknya tagihan pada akhir tahun anggaran merupakan fenomena yang telah lama terjadi. Bahkan delapan tahun setelah diterapkannya paket UU Bidang Keuangan Negara, masalah tersebut tetap terjadi. Implikasi dari rendahnya penyerapan dana DIPA adalah berkurangnya fungsi stimulus fiskal dari APBN terhadap perekonomian, padahal fungsi alokasi APBN terhadap pergerakan sektor riil cukup signifikan. Dari hal tersebut dapat ditegaskan bahwa pengeluaran Kementerian/Lembaga untuk belanja barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tupoksi ataupun program-programnya, diperlukan untuk memberikan stimulans kepada perusahaan dalam melakukan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Pada sisi lain, menumpuknya penyerapan dana DIPA pada akhir tahun akan berpotensi memberikan dampak inflatoir bagi perekonomian secara nasional. Komitmen yang besar dari pemerintah baik di lingkungan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara, maupun kementerian negara/lembaga selaku Pengguna Anggaran terkait dengan optimalisasi penggunaan dana DIPA dengan berbagai permasalahannya tersebut mendorong penulis untuk melakukan identifikasi masalah dan melakukan analisis untuk mendapatkan solusi terkait dengan rendahnya penyerapan dana DIPA. Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yaitu bagaimana realisasi belanja non pegawai satuan kerja dalam lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru Tahun Anggaran 2011? TINJAUAN PUSTAKA Anggaran Negara Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhankebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demand) (Freeman, 2003: 24). Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Deddi Nordiawan, 2007: 19) Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

48


Anggaran ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pedoman dalam mengelola negara, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah dan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih (anggaran.depkeu.go.id). Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (pusdiklatwas.bpkp.go.id). Dengan berlakunya ketentuan peraturan UndangUndang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka pelaksanaan anggaran di Indonesia mengacu pada ketiga undang-undang tersebut di atas (Mochamad Suprajitno,2011:4). Tahapan pelaksanaan anggaran oleh satker dimulai ketika UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Berdasarkan Peraturan Presiden tentang rincian APBN, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. Menteri/ pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN (I Gusti Agung Rai, 2008: 14). Wujud dari dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian negara/lembaga tersebut adalah disusunnya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaaan Anggaran) bagi masing-masing satker lingkup kementerian negara/lembaga bersangkutan (Noor Cholis Madjid, 2011: 22). DIPA memuat pelaksanaan kegiatan satker dalam satu tahun anggaran yang berimplikasi pada adanya penerimaan maupun pengeluaran anggaran pada satker tersebut. Jadi secara garis besar pelaksanaan anggaran pada satker terdiri dari kegiatan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Belanja Negara Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 14 Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 2 angka 1 Belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah

49


pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan. Dalam UU No.10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 angka 8 Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Klasifikasi Belanja Negara Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), belanja modal, belanja lain-lain. Klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Menurut fungsi artinya klasifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja guna memperoleh manfaat sebesarbesarnya (Mochamad Suprajitno, 2011: 54). Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial, disesuaikan dengan tugas masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (Modul Penyuluh Perbendaharaan Keuangan Negara, 2011:33). Oleh karena itu program kementerian negara/lembaga harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Tabel 2 Klasifikasi Jenis Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah 1. Belanja Pegawai 1. Dana Perimbangan (dana bagi 2. Belanja Barang hasil, danaalokasi umum dan dana 3. Belanja Modal alokasi khusus) 4. Pembayaran Bunga Utang 2. Dana Otonomi Khusus dan 5. Subsidi Penyesuaian 6. Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-Lain Sumber: Pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003

Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat

50


maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja lain-lain. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal (UU No.10 tahun 2010). Contoh: gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai. Belanja barang adalah pengeluaran anggaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan (UU No.10 tahun 2010). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya (UU No.10 tahun 2010) yang sifatnya memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Modul Pengelolaan Keuangan Satker, 2011: 33). Pembayaran bunga hutang adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik hutang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman (UU No.10 tahun 2010). Jenis biaya ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan/BAPP (Noor Cholis Madjid, 2011: 40). Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat (UU No.10 tahun 2010). Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada

51


pemerintahan Negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional (UU No.10 tahun 2010). Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer, uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian/lembaga guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko social (UU No.10 tahun 2010). Pengeluaran ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif. Yang termasuk dalam belanja sosial adalah (a) bantuan kompensasi sosial berupa transfer dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikan BBM; (b) bantuan kepada lembaga pendidikan dan peribadatan berupa transfer dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada lembaga pendidikan dan peribadatan (Noor Cholis Madjid, 2011: 41). Belanja lain-lain adalah pengeluaran yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Sifatnya tidak biasa dan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya (UU No.10 tahun 2010). Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam pengelolaan Keuangan Negara dikenal istilah Pejabat Perbendaharaan, yang dimaksud dengan Pejabat Perbendaharaan tersebut adalah Bendahara Umum Negara, Bendahara (Pengeluaran dan Penerimaan) dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (UU No.1 tahun 2004). Secara garis besar kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dibedakan antara kewenangan administratif dan kewenangan kebendaharaan. Kewenangan Administratif dan Kewenangan Kebendaharaan Dalam prakteknya kewenangan digambarkan sebagai berikut:

pengelolaan

keuangan

Negara

dapat

PRESIDEN (CEO)

GUB/BUPATI/WALIKOTA (CEO)

Sumber : Noor Cholis Madjid (2011:9)

52

MENTERI/TEKNIS (COO)

MENTERI KEUANGAN (CFO)

SATUAN KERJA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KPPN/KUASA BUN

BENDAHARA


Gambar 1. Pemisahan kekuasaan para pengelola keuangan negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan Negara pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Menteri/Pimpinan Lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan (Noor Cholis Madjid, 2011: 9). Sesuai dengan prinsip tersebut kementerian keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan kewajiban Negara secara nasional. Selain itu kementerian Negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para Menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan APBN (Deddi Nordiawan, 2007: 17). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjaminnya terselenggaranya saling uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan APBN perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dangan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggara kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian Negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebaga akibat pelaksanaan APBN (Noor Cholis Madjid, 2011: 10). Dilain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa BUN bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksananakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku BUN adalah pengelola keuangan dalam arti sesungguhnya, yang berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Fungsi pengawasan keuangan disini terbatas pada aspek rechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan oleh kementerian teknis atau post audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

53


MENTERI TEKNIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEMBUAT KOMITMEN

PENGUJIAN & PEMBEBANAN

KUASA BUN

PERINTAH PPMBAYAR

PENGUJIAN

Kewenangan Administratif (Administratif beheer)

PENCAIRAN DANA

Kewenangan Administratif (Administratif beheer)

Sumber: Noor Cholis Madjid (2011: 11).

Gambar 2. Pemisahan Kewenangan dalam Pelaksanaan APBN Dengan demikian dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam proses pelaksanaan APBN, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonateur) dan pemegang fungsi pembayaran. Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mencegah dan/atau meminimilkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (PER-66/PB/2005). Menurut UU No.1 tahun 2004 bahwa pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk satuan kerja di lingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan. KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran belanja negara yang dikuasakan kepadanya (UU No.1 2004 pasal 1 angka 12). Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja 54


negara di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangannya kepada KPA untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran. MENTERI/PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PENGUJI SPP/PENERBIT SPM

BENDAHARA PENGELUARAN

UNIT AKUNTANSI INSTANSI

SATUAN KERJA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Sumber: Mochamad Suprajitno (2011: 29)

Gambar 3. Struktur organisasi pengelola keuangan negara PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga (Rocky Marbun, 2010: 2). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tugas pokok PPK adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana; b. Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran negara; c. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; d. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM. Pejabat Penguji SPP/Penandatangan SPM adalah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga (Modul Pengelolaan Keuangan Satker,2011:61). Tugas pokok PP-SPM adalah sesuai PMK Nomor 170/PMK.05/2010 adalah sebagai berikut: a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar; b. Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara; c. Membuat dan menandatangani SPM. Sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan anggaran belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga (Noor Cholis Madjid, 2011: 13). 55


Pelaksanaan Anggaran Belanja Wujud dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku mulai tahun anggaran 2005 berupa daftar isian yang memuat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian negara/lembaga, sehingga dokumen tersebut disebut daftar isian pelaksanaan anggaran atau disingkat DIPA. DIPA tersebut disusun atas dasar peraturan presiden tentang rincian APBN. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menkeu dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN untuk penerbitan SPM. Sebelum SPM diterbitkan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk melakukan pengujian. Pengujian dan pembayaran atas tagihan kepada Negara yang menjadi beban APBN merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran belanja dalam pengelolaan keuangan Negara yang melibatkan beberapa kantor/satuan kerja. Dalam pelaksanaan dan pengujian tagihan terhadap beban APBN maka harus mengacu kepada tiga undang-undang dibidang pengelolaan keuangan Negara, pertama Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kedua, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketiga, Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. MENTERI TEKNIS Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif PEMBUATAN

SPP

MENTERI KEUANGAN Selaku BUN Tahapan Komptabel PENGUJIAN

KOMITMEN

PENGUJIAN

BENDAHARA

SP2D

BANK

SPM

PIHAK KE-3

Pengujian: - Wetmatigheid - Rechtmatigheid

-

doelmatigheid

Pengujian: - Substansial - Wetmatigheid - Rechtmatigheid

-

Sumber : Noor Cholis Madjid (2011: 16)

56

Formal


Gambar 4. Alur Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Negara Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara (DIPA) merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran (PER-66/PB/2005), baik pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja Negara apabila dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia serta tidak diperkenankan untuk melakukan pengeluaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, PA/Kuasa PA kemudian menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang menyebabkan tagihan kepada Negara. Kemudian SPP oleh PPK dibuat dengan menggunakan format yang ada disertai kelengkapan-kelengkapan yang dipersyaratkan SPP terdiri dari SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan), SPP GUP (Penggantian Uang Persediaan), SPP untuk Pengadaan Tanah, SPPLS, SPP-LS non belanja pegawai, SPP untuk PNBP. Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sesuai PER-66/PB/2005 yaitu: 1. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi cek-list kelengkapan berkas SPP, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP, membuat/menandatangani tanda terima SPP, dan menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM. 2. Pejabat penerbit SPM kemudian melakukan pengujian dengan memeriksa dokumen pendukung SPP, memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran, memeriksa kebenaran atas hak tagih menyangkut pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan, dan jadwal pembayaran, memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan. 3. Setelah pengujian, pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS dalam rangkap 3 (tiga). SPM kemudian disampaikan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer melalui loket penerimaan SPM pada KPPN atau melalui kantor pos. Setelah diterima, petugas KPPN akan memeriksa kelengkapan, membuat check-list, mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan meneruskannya ke Seksi Perbendaharan untuk diproses lebih lanjut.

57


SPM yang telah diterima ini, kemudian diuji secara substansif dan formal. Pengujian substansif dilakukan untuk menguji kebenaran perhitungan tagihan dalam SPM, menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA, menguji dokumen dasar penagihan, menguji surat pernyataan tanggung jawab dari kepala kantor/satker, serta menguji faktur pajak beserta SSP-nya. Pengujian formal dilakukan untuk mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen, memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf, serta memeriksa kebenaran dalam penulisan termasuk tidak boleh terdapat cacat penulisan. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi maka dilakukan penerbitan SP2D dan apabila tidakan memenuhi syarat-syarat maka SPM dikembalikan (PER-66/PB/2005).

Pencairan APBN dan Syarat Adminstrasi Pembebanan Anggaran Mekanisme Pembayaran Tagihan Mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN atau pencairan dana bagi sebuah satker ada 2 jenis yaitu mekanisme uang persediaan (UP) dan mekanisme langsung (LS) (PER-66/PB/2005). Mekanisme UP dlakukan dengan cara pembayaran kepada rekanan dibayar melalui rekening bendahara satker, sedangkan dalam mekanisme LS pembayaran kepada rekanan dibayarkan langsung dari rekening kas negara kepada rekening rekanan. Dengan adanya pilihan mekanisme ini diharapkan pelaksanaan tagihan atas beban APBN dapat lebih mudah memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pengelola keuangan di masing-masing satker. Strategi perencanaan pengeluaran menjadi hal yang harus diperhatikan mengingat hanya ada 2 mekanisme pencairan dana. Pengeluaran-pengeluaran sejak awal harus disusun dan direncanakan akan menggunakan UP atau LS mengingat kedua mekanisme pencairan ini mempunyai aturan-aturan tertentu yang bisa menjadi penentu kelancaran atau malah sebaliknya ketika satker tidak memahami mekanisme pencairan kedua mekanisme ini. Mekanisme Uang Persediaan Pembayaran melalui UP adalah pembayaran melalui uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk jenis belanja dan jumlah pembayaran tertentu yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

58


KPPN

SPM

SUPPLIER

SP2D

REKENING BENDAHARA PENGELUARAN


BUKTI2


Gambar 5. Mekanisme Pencairan UP UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran satker hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung Mochamad Suprajitno (2011:101). Penggunaan uang persediaan ini menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada masing-masing satker. Pengisian kembali (revolving) uang persediaan dilakukan setelah uang persediaan digunakan sekurang-kurangnya 75% sepanjang masih tersedia pagu dana dalam DIPA (PER-66/PB/2011). Sisa uang persediaan yang ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa uang persediaan dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian uang persediaan sesuai akun yang ditetapkan. Menurut PER-66/PB/2011 UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut: a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811. Uang Persediaan juga dapat diberikan untuk Belanja Modal Kelompok Akun 5311, 5321, 5331, 5341, dan 5361 (sepanjang untuk pengeluaran honor tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset).

59


b. Diluar ketentuan tersebut diatas, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA pusat oleh Dirjen Perbendaharaan dan untuk DIPA pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kanwil DJPBN oleh Kepala Kanwil DJPBN setempat c. Besaran UP diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku d. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan satker memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) e. Penggantian UP, diajukan ke KPPN dengan SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) f. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp.10.000.000,- kecuali untuk pembayaran honor. Mekanisme pembayaran dengan Langsung (LS) Pembayaran dengan mekanisme LS artinya pembayaran melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening bank penerima setelah memenuhi persyaratan yang diharuskan. KPPN REKENING SPM

KONTRAKTOR/ SUPPLIER

SP2D


BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENYELESAIAN PEKERJAAN


Gambar 6. Mekanisme Pencairan LS Menurut PER-66/PB/2005 pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan untuk: 1.

60

Pengadaan Tanah Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui LS, maka dapat dilakukan melalui UP/TUP. Jika menggunakan LS persyaratan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:


a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari satu hektar di kabupaten/kota Fotokopi bukti kepemilikan tanah Kuitansi SPPT PBB tahun transaksi Surat persetujuan harga Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam anggunan Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan PPAT SSP PPH final atas pelepasan hak Surat pelepassan hak adat (bila diperlukan)

2.

LS untuk pembayaran gaji, lembur, honor/vakasi a) Pembayaran untuk gaji induk/susulan gaji/kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat dilengkapi dengan Daftar Gaji induk/susulan gaji/kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat, SK CPNS, SK naik pangkat, SK jabatan, KGB, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Daftar keluarga (KP4), kopi surat nikah, kopi akta kelahiran, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Daftar potongan sewa rumah dinas, Surat keterangan masih sekolah/kuliah, Surat pindah, surat kematian, SSP PPh pasal 21, kelengkapan disesuaikan dengan peruntukannya b) Pembayaran lembur dilengkapi dengan Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur yang sudah ditandatangani oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar kerja lembur, dan SSP PPh pasal 21 c) Pembayaran honor/vakasi dilengkapi dengan SK tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang ditandatangani oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran dan SSP PPh pasal 21

3.

LS Non Belanja Pegawai a) Pembayaran Pengadaan barang dan jasa Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan Surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan Berita acara penyelesaian pekerjaan (BAP) Berita acara serah terima pekerjaan (BAST) Berita acara pembayaran Kuitansi yang disetujui oleh kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk Faktur pajak beserta SSP yang ditandatangani oleh Wajib Pajak Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan bank atau lembaga keuangan non bank

61


-

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri Ringkasan kontrak untuk rupiah murni dan untuk PHLN Berita Acara dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 dan disampaikan kepada  Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM  Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak  Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan b) Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, dan air) Bukti tagihan daya dan jasa Nomor rekening pihak ketiga (PLN, Telkom, PDAM, dll) Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat dilakukan secara langsung, satker dapat melakukan pembayaran melalui UP. Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh satker setelah mendapat persetujuan/dispensasi terlebih dahulu dari Kanwil DJPBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan c) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pembayaran biaya perjalanan dinas harus dilengkapi dengan daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang berisi antara lain, informasi mengenai data pejabat (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN. Pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas. Pengaruh Belanja Negara Terhadap Perekonomian Anggaran bisa bermakna sebagai lokomotif ekonomi atau setidak-tidaknya salah satu lokomotif ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa diciptakan lewat konsumsi, belanja pemerintah, investasi ditambah dengan net ekspor (X-M) (Sadono Sukirno,2010: 187). Salah satu sumber utama penggerak perekonomian adalah belanja pemerintah (government spending) atau (government consumption). Dengan demikian, belanja pemerintah setidak-tidaknya dapat membantu dalam menjalankan tiga strategi yaitu Pro growth (pertumbuhan), pro job (lapangan pekerjaan), pro poor (kemiskinan). Menurut Gregory Mankiw (2003: 257) rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah dapat menyebabkan multiplier effect, total pembentukan modal atau 62


investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi berkurang. Sebagaimana para pakar sering mengatakan rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah menyebabkan pertumbuhan investasi pemerintah rendah. Ini artinya peluang penyediaan tenaga kerja dapat terhambat. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja serta menyebabkan daya dorong kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal (Chairul Tanjung: tempo.co). Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti akan terjadi dana yang menganggur (iddle money). Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi, masalah dasar yang dihadapi oleh manusia adalah keterbatasan sumber dana sebagai alat pemenuhan kebutuhan dihadapkan pada kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas. Masalah ini juga dihadapi oleh suatu negara termasuk Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan Pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi infesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Namun, dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja atau Performance Based Budget, pencapaian target penyerapan anggaran bukan merupakan indikator kinerja (performance indicator). Apabila diilustrasikan negara sebagai suatu perusahaan, maka dalam konsepsi Ekonomi Mikro, indikator kinerja dapat dipersamakan dengan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan atau yang lebih dikenal dengan istilah Marginal Revenue (MR) yang dirumuskan : MR= . Tentu semua perusahaan menginginkan pencapaian laba maksimum. Dan pencapaian laba maksimum tersebut ditandai dengan nilai MR = MC (Marginal Cost), dimana besaran MC dapat diperoleh dari MC= . Berdasarkan pada teori Ekomoni Mikro diatas, maka kinerja dapat dipersamakan dengan pencapaian laba maksimum. Dalam konsepsi penyelenggaraan birokrasi, berarti MR = MC dicapai manakala tambahan manfaat yang diperoleh dari suatu output kegiatan sudah sama besar dengan tambahan biaya untuk menghasilkan tambahan manfaat output tersebut. Atau MO (marginal outcome) = MC (marginal cost) (Sadono Sukirno, 2010). Dalam menjalankan strategi di atas maka APBN yang dialokasikan dalam DIPA merupakan sumber dokumen pencairan yang sudah diserahkan kepada satuan 63


kerja instansi pemerintah sebagai pemegang anggaran. Kementerian/lembaga harus berlari dengan kecepatan penuh, jangan sampai pencairan anggaran lebih banyak pada akhir tahun anggaran karena hal itu akan lebih banyak mudoratnya daripada manfaatnya. Survey Permasalahan Realisasi Belanja Non Pegawai Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Dalam rangka pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran, satuan kerja melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan timbulnya tagihan kepada Negara. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu: Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Perbendaharaan dan Peraturan, dan Pelaksanaan Kegiatan Keuangan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam hal ini DIPA serta Petunjuk Operasional Kerja (POK) satuan kerja yang merupakan dasar acuan satuan kerja dalam rangka melakukan kegiatan, permasalahan yang muncul disini terkait dengan keterlambatan DIPA/POK, Pengesahan, Revisi (perubahan) DIPA dan POK. Untuk kategori Pejabat Perbendaharaan dan Peraturan, ini terkait dengan ketepatan surat penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan, pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa maupun peraturan-peraturan tentang mekanisme pembayaran. Pada kategori Pelaksanaan Kegiatan Keuangan, kegiatan sudah/tengah berlangsung baik kontraktor/rekanan maupun intern satuan kerja, tetapi pada penelitian ini pelaksanaan kegiatan hanya di fokuskan pada masalah keuangan dan mekanisme pencairan dana, masalah yang sering muncul pada kategori ini yaitu SPM yang sering ditolak karena salah/kurang lengkap, rekanan terlambat mengajukan tagihan, BAP/BAST terlambat diterima, maupun kuitansi-kuitansi yang terlambat ditandatangani. Instrumen kategori permasalahan diatas dikembangkan dari dimensi penelitian yang telah dibuat dengan cara mengembangkan indikator yang akan diukur dari tiap-tiap dimensi per variabel. Setelah indikator tiap-tiap dimensi ditentukan maka kemudian indikator tersebut dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan tersebut dapat dituangkan baik dalam bentuk lisan(melalui wawancara) atau dalam bentuk tertulis (melalui kuisioner).

64


Setelah instrumen penelitian dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan survey terhadap permasalahan realisasi belanja. Survey ini dapat dilakukan melalui wawancara atau melalui kuisioner yang dibagikan peneliti kepada responden. Hal yang diperhatikan pada saat melakukan survey adalah jawaban yang diperoleh dari responden harus seobjektif mungkin, karena itu intervensi dari peneliti untuk memaksa atau menggiring responden untuk menjawab dengan jawaban tertentu harus dihindari. Sehingga hasil yang diperoleh dari survey ini benar-benar objektif dan tidak bias. Setelah survey selesai dilakukan maka langkah selanjutnya adalah mengolah, menganalisis, dan melakukan pengujian terhadap hasil survey tersebut. Untuk mengetahui permasalahan yang dialami satuan kerja, hasil dari pengolahan dan pengujian data responden tersebut kemudian ditarik kesimpulan sebagai berikut : jawaban responden yang melebihi rata-rata terhadap pertanyaan atas variabelvariabel dapat disimpulkan sebagai permasalahan yang paling mempengaruhi realisasi belanja non pegawai pada KPPN Pekanbaru tahun anggaran 2011. Hipotesis Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian dan sekaligus untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut yaitu: diduga realisasi belanja non pegawai satuan kerja di KPPN Pekanbaru tahun anggaran 2011 masih belum efektif sesuai dengan perencanaan pencairan per bulan ini ditandai dengan penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran, dikarenakan masih terdapat permasalahan pada Pelaksanaan Kegiatan Keuangan. METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.249 Pekanbaru dan dilaksanakan selama 2(dua) bulan dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 terhadap 80 satuan kerja dari 373 satuan kerja yang melakukan proses penarikan dana APBN di KPPN Pekanbaru dengan teknik random yang mewakili per kementerian. Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis data, yaitu: 1.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari bendahara satker atau staffnya yang datang ke KPPN Pekanbaru untuk mengurus penerbitan SP2D tentang tanggapan mereka mengenai permasalahan pada realisasi belanja non pegawai di KPPN Pekanbaru. Data primer ini diperoleh dari responden yang menjadi obyek penelitian.

65


2.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari KPPN Pekanbaru dalam bentuk data realisasi belanja, struktur organisasi, tabel, diagram, dan gambar.

Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan program SPSS (Statistic Program For Social Science) untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dan signifikan meliputi faktor Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Perbendaharaan dan Peraturan, dan Pelaksanaan Kegiatan Keuangan terhadap Realisasi Belanja Non Pegawai. Analisis regresi linear berganda dapat dihitung dengan menggunakan rumus: Yi = a + b1 X1i + b2X2i + b3X3i + ei Keterangan: Y : Realisasi Belanja Non Pegawai X1 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran X2 : Pejabat Perbendaharaan dan Peraturan X3 : Pelaksanaan Kegiatan Keuangan a : Konstanta b1-b3 : Koefisien regresi ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN Analisa Data Hasil Uji Regresi Linear Berganda Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Analisis Regresi Linear Berganda dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS Statistics for Windows Versi 17.00. Adapun hasil pengujian regresi dapat dilihat dalam tabel berikut.

66


Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda Variabel konstanta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (X1) Pejabat Perbendaharaan dan Peraturan (X2) Pelaksanaan Kegiatan Keuangan (X3)

Koefisien 22,719 0,151 -0,174 -0,333

t 15,638 1,346 -1,484 -3,145

Sig. 0,000 0,182 0,142 0,002

keterangan Sig. tidak sig. Tidak sig. Sig.

Variabel Dependen: Realisasi Belanja Non Pegawai (Y) Sumber: Data diolah

Tabel 4. Hasil Uji Anova Model

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

188,389

3

62,796

Residual

604,811

76

7,958

Total

793,200

79

F 7,891

Sig. 0,000

Sumber: Data olahan, 2012

Dari Tabel 4 diketahui nilai yang diperoleh adalah 7,891 dengan tingkat signifikansi 0,000 sedangkan Fα;(k-1);(n-k) = F5%(4-1)(80-4) =F0,05(3)(76) =2,72. Dengan tingkat probabilitas 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 ternyata nilai > , maka ditolak dan diterima. Dengan demikian secara keseluruhan variabel-variabel (X1, X2, X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai (Y). Uji T (t-test) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing–masing variabel bebas (dokumen pelaksanaan anggaran (X1), pejabat perbendaharaan dan peraturan (X2), dan pelaksanaan kegiatan keuangan (X3)) terhadap realisasi belanja non pegawai (Y) digunakan uji t. Uji t ini merupakan pengujian hipotesis tentang parameter koefesien regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel Y atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan Tabel 3, Hasil Uji Regresi Linear Berganda yang dapat dilihat bahwa nilai X1 = 1.346, lebih kecil daripada = tα; (n-k)= t5%; (80-4) = t5%(76) =1,665 dengan tingkat signifikansi 0,182. Ini berarti pada taraf level of signifikan sebesar 95% menunjukkan < maka diterima dan ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen pelaksanaan

67


anggaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai. Nilai X2 adalah sebesar 1,484 (tanda minus diabaikan) dan nilai adalah 1,665 dengan tingkat signifikansi 0,142, jadi < maka diterima dan ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pejabat perbendaharaan dan peraturan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai. Sedangkan untuk nilai X3 adalah sebesar 3,145 (tanda minus diabaikan) dan nilai adalah 1,665 dengan tingkat signifikansi 0,002. Jadi > maka ditolak dan diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pelaksanaan kegiatan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai pada tingkat keyakinan 95%. Pembahasan Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran kurang memberikan pengaruh yang kuat dan tidak terlalu signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai. Hal ini dapat diartikan DIPA meskipun datangnya tepat waktu pada awal tahun anggaran tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai karena masih ada DIPA yang dana bertanda bintang (dananya diblokir) yang disebabkan oleh belum lengkapnya data dokumen pendukung pada waktu penyusunan anggaran RKAKL sehingga DIPA tersebut harus dilakukan Revisi DIPA ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyelesaian dari pengesahan DIPA Revisi juga masih menjadi permasalahan karena masih ditemui keterlambatan diterimanya DIPA Revisi dari Kanwil DJPB ke satker. Meskipun demikian variabel ini tidak boleh diabaikan karena pelaksanaan realisasi anggaran tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya Dokumen Anggaran (DIPA). Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pejabat perbendaharaan dan peraturan kurang memberikan pengaruh yang kuat dan tidak terlalu signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai. Hal ini dapat diartikan meskipun penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan lebih cepat, akan tetapi belum diimbangi dengan pemahaman tentang peraturan pengadaan barang dan jasa, serta peraturan mekanisme pembayaran sehingga satuan kerja masih mengalami kendala dalam realisasi belanja non pegawai di KPPN Pekanbaru. Akan tetapi variabel ini tetap harus diperhatikan dan perlu ditingkatkan karena kegiatan realisasi belanja non pegawai tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya pejabat perbendaharaan dan pelaksanaan realisasi belanja non pegawai harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 68


Hasil analisis regresi linier berganda maupun pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan kegiatan keuangan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai. Artinya realisasi belanja non pegawai pada KPPN Pekanbaru 2011 banyak dipengaruhi oleh variabel ini. Masalah yang muncul disini yaitu keterlambatan dalam mengajukan tagihan, sehingga SPP, SPM juga terlambat dibuat yang akhirnya menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan dana ke KPPN, masalah lain yang muncul yaitu seringnya SPM ditolak oleh KPPN karena belum memenuhi persyaratan secara administratif dan masih terdapat penulisan SPM yang salah, antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penggunaan format SPTB GU dan SPTB LS yang kurang tepat Pencantuman kode output pada SPTB tidak sama dengan SPM Pencantuman nomor DIPA pada SPM yang kurang tepat Penulisan kode SPM yang tidak tepat Penggunaan akun yang tidak tepat Penulisan uraian pembayaran yang kurang tepat Kesalahan perhitungan pada SPTB, daftar nominatif jumlah tidak sama dengan SPM Masih terdapat tanda tangan pejabat pada SPTB, SPM, daftar nominatif pembayaran yang fotocopian atau scan.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dokumen pelaksanaan anggaran kurang berpengaruh dan kurang signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai. Hal ini dapat diartikan DIPA meskipun datangnya tepat waktu pada awal tahun anggaran tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai karena masih ada DIPA yang dana bertanda bintang (dananya diblokir) yang disebabkan oleh belum lengkapnya data dokumen pendukung pada waktu penyusunan anggaran RKAKL sehingga DIPA tersebut harus dilakukan Revisi DIPA ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Pejabat perbendaharaan dan peraturan kurang berpengaruh dan kurang signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai. Hal ini dapat diartikan meskipun penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan telah tepat waktu, akan tetapi belum diimbangi dengan pemahaman tentang peraturan pengadaan barang dan jasa, serta peraturan mekanisme pembayaran sehingga satuan kerja masih mengalami kendala dalam realisasi belanja non pegawai di KPPN Pekanbaru

69


3.

4.

Pelaksanaan kegiatan keuangan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap realisasi belanja non pegawai. Variabel pelaksanaan kegiatan keuangan juga menjadi faktor dominan dibandingkan variabel yang lain, sehingga permasalahan realisasi belanja non pegawai tahun anggaran 2011 di KPPN Pekanbaru banyak dipengaruhi oleh faktor ini, permasalahan yang sering muncul yaitu keterlambatan rekanan dalam pengajuan tagihan dan seringnya SPM satuan kerja yang ditolak oleh KPPN karena kurang memenuhi persyaratan Pelaksanaan realisasi belanja non pegawai di KPPN Pekanbaru tahun anggaran 2011 sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan, penyerapan belanja sudah tercapai maksimal sesuai dengan DIPA, akan tetapi di sisi lain masih ditemukan permasalahan yaitu pencairan dana satuan kerja masih belum tepat waktu sesuai dengan rencana pencairan setiap bulan dan pelaksanaan administratif belum bisa berlangsung dengan baik dan lancar.

Saran 1.

2.

3.

4.

70

Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sudah baik dan tepat waktu, supaya tetap dipertahankan dimasa-masa yang akan datang, akan tetapi perlu diperbaiki pada tingkat Penyusunan dan Perencanaan Anggaran RKAKL dan tidak terjadi dana yang diblokir. Untuk Kanwil DJPB supaya lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam mempercepat pengesahan DIPA Revisi Penetapan dan Penunjukan Pejabat Perbendaharaan sudah baik dan tepat waktu, supaya dipertahankan, akan tetapi untuk pemahaman peraturan masih kurang sehingga perlu pembinaan secara intensif baik dari internal satker sendiri maupun dari KPPN Pekanbaru atau Kanwil DJPB, baik melalui konsultasi maupun sosialisasi Kegiatan pelaksanaan keuangan masih banyak mengalami kendala, hal yang sering muncul pada internal satker adalah keterlambatan diterima tagihan, oleh karena itu supaya lebih ditingkatkan lagi koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan bagian keuangan. Di sisi lain untuk mengurangi seringnya SPM ditolak, supaya satker lebih teliti lagi dalam pembuatan SPMnya Pelaksanaan realisasi belanja non pegawai yang sudah baik sesuai dengan prosedur dan peraturan supaya dipertahankan dan ditingkatkan. Begitu juga dengan penyerapan anggaran maksimal sesuai dengan dana dalam DIPA, akan tetapi satker perlu memperbaiki dan meningkatkan ketertiban dalam perencanaan pencairan per bulan supaya penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Untuk para pegawai KPPN Pekanbaru juga perlu memperbaiki dan meningkatkan lagi


pelayanannya terutama di bidang pencairan dana kepada satker dengan cara pelayanan yang lebih cepat, tepat, ramah, dan profesional. DAFTAR PUSTAKA Agung Rai, I Gusti., 2008. Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus. Jakarta: Salemba Empat Freeman, Robert.J,., & Shoulders, Craig D. 2003. Governmental and Nonprovit Accounting-Theory and Practice, 7th Edition. Pearson Education, Inc Madjid, Noor Cholis., 2011. Pengujian dan Pembayaran Tagihan. Jakarta: Pusdiklat Anggaran Nordiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi, dan Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat Suprajitno, Mochamad., 2011. Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara. Jakarta: Pusdiklat Anggaran Tim Penyusun Modul Penyuluh Perbendaharaan. 2011. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja. Jakarta

Dokumen-dokumen Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2011 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perbandaharaan nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

71


PENGARUH LAYANAN PURNA JUAL TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PT. AGUNG OUTOMALL PEKANBARU

Vety Adriane Nahuway STIE Persada Bunda Pekanbaru

Wismar Harianto STIH Persada Bunda Pekanbaru

Abstract Company achievement is really depended upon how can the company win on competition and manage the relationship to the customer. The key of success is excellent after sales service. The purpose of study of excellent after sales service on PT. Agung Automall Pekanbaru is: service procedures to customer are the influence of after sales service on customer loyalty. This study is descriptive analysis to discover characteristic of after sales service and customer loyalty variables. Also to verified the hypothesis from the real data. Based on the two characteristic of this research, the method of data collection is surveymethod. Keywords: Excellent after sales service and customer loyalty. PENDAHULUAN Memenangkan dan memelihara pelanggan dalam jumlah besar merupakan prospek yang tidak mudah bagi sebuah perusahaan. Namun upaya untuk membuat setiap pelanggan menjadi mitra seumur hidup adalah suatu sasaran yang bisa membuat keajaiban besar bagi setiap perusahaan maupun karyawan yang melakukan hal tersebut. Keberhasilan sebuah perusahaan benar-benar ditentukan oleh seberapa besar perusahaan tersebut mampu memenangkan dan memelihara hubungan dengan para pelanggannya, salah satunya melalui layanan purna jual. Dalam ekonomi yang berorientasikan layanan seperti dewasa ini, maka pelayanan yang prima lebih dari sekedar senjata untuk bersaing, pelayanan yang prima juga adalah keterampilan untuk bertahan hidup. Sebaliknya tanpa pelanggan perusahaan tidak akan ada.

Vety Adriane Nahuway, Wismar Harianto

Setiap pelanggan datang dengan membawa harapan-harapan tertentu terhadap kualitas barang/produk dan pelayanan yang diberikan perusahaan, serta akan membawa pulang pengalamannya selama berurusan dengan perusahaan. Bila perusahaan mampu memberikan lebih dari pada yang diharapkannya, maka dalam persepsinya, kualitas pelayanan perusahaan relatif tinggi tetapi bila perusahaan gagal memenuhi apa yang diharapkannya maka persepsinya kualitas pelayanan perusahaan relatif rendah. PT. Agung Automall Pekanbaru sebagai distributor mobil dengan merek Toyota sekaligus sebagai bengkel resmi dari produk tersebut telah mampu memberikan layanan purna jualnya yang cukup baik pada dewasa ini. Seiring dengan perkembangan perusahaan dalam memberikan layanan purna jual yang baik pada setiap pelanggannya perusahaan melengkapinya dengan fasilitas instalasi (pemasangan), perawatan dan perbaikan. Masih adanya pelanggan yang belum terlayani secara maksimal, lambatnya menangani keluhan telepon, antrian mobil yang kadang-kadang harus antri untuk dilayani di bengkel perusahaan. Secara tidak langsung telah membuat perusahaan ini cukup terpuruk di mata pelanggannya. Jika keadaan yang demikian berlangsung dalam waktu lama, tidaklah mustahil jika suatu saat perusahaan tersebut akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Meski Toyota melesat kencang di pasaran, tetapi hal ini menimbulkan suatu fenomena tentang layanan purna jual produk Toyota, apakah layanan purna jual yang dijanjikan perusahaan dalam hal ini PT. Agung Automall sudah mampu memenuhi kepentingan dan harapan bagi pemilik mobil tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah, bagaimana prosedur layanan purna jual yang dilakukan oleh PT. Agung Automall. Sejauhmana pengaruh layanan purna jual terhadap loyalitas konsumen pada PT. Agung Automall Pekanbaru. TINJAUAN PUSTAKA Layanan Purna Jual Konsumen semakin piawai dalam permintaan mereka dan semakin menuntut standar layanan yang lebih tinggi. Dalam literatur pemasaran, layanan terhadap konsumen setingkat dilihat sebagai bagian dari unsur bauran pemasaran "place" (tempat) dan dikaitkan dengan komponen distribusi dan logistik dari unsur tersebut. Namun (Adrian Payne, 2000: 217) beranggapan bahwa ada beberapa argumen yang mendukung pilihan layanan konsumen sebagai unsur bauran pemasaran yang lebih luas dan terpisah. Argumen-argumen ini meliputi:

73


1. Harapan pelanggan yang berubah. Dalam hampir setiap pasar, konsumen kini lebih menuntut dan lebih piawai dibanding konsumen dimasa lalu. 2. Semakin pentingnya layanan konsumen. Seiring berubahnya harapan konsumen, para pesaing rnemandang layanan konsumen sebagai senjata kompetitif yang dipakai untuk mendiferensiasikan penjualan mereka. 3. Kebutuhan akan strategi hubungan (relationship strategy). Untuk memastikan bahwa strategi layanan konsumen yang dapat menciptakan preposisi nilai bagi konsumen diformulasikan, dilaksanakan dan dikendalikan, perlu kiranya memberi peransentral pada layanan konsumen dan bukan sekedar bagian dariberbagai unsur bauran pemasaran. Menurut Fandi Tjiptono (2000: 125), kualitas pelayanan internal akan mendorong terwujudnya kepuasan karyawan dan tumbuhnya rasa memiliki diantara mereka. Kualitas pelayanan internal tercermin dalarn lingkungan intenal yang kondusif (lewat pemberdayaan, delegasi wewenang, saling percaya, komunikasi yang efektif) dan implementasi total human reward. Adanya keterkaitan antara kepuasan karyawan dengan tingkat loyalitas pada perusahaan dapat digambarkan melalui rangkaian yang saling mengait. Kepuasan karyawan akan mendorong tumbuhnya loyalitas karyawan pada perusahaan. Selanjutnya, loyalitas karyawan akan mengarah kepada peningkatan produktivitas. Produktivitas karyawan mendorong pelayanan eksternal, yang kemudian menetukan kepuasan pelanggan eksternal. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penentu loyalitas pelanggan. Pada prinsipnya, ada tiga kunci utama dalam memberikan layanan konsumen yang unggul, yaitu: 1. Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen,termasuk di dalam memahami tipe-tipe konsumen. 2. Pengembangan database yang lebih akurat daripada pesaing. 3. Pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu kerangka strategik. Dalam mendefinisikan jasa yang berkualitas, ada beberapa karakteristik tambahan yang patut diperhitungkan pula. Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman (Fandy Tjiptono, 2000; 14) mengidentifikasikan lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa, yaitu: 1. Sarana Fisik (tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pagawai dan sarana komunikasi. 2. Keandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

74


3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap. 4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. Aturan kelima dimensi tersebut disusun berdasarkan derajat kepentingan relatifnya dimata pelanggan. Dimensi-dimensi ini digunakan pelanggan untuk menilai kualitas jasa (service quality) yang didasarkan pada perbandingan antara jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dipersepsikan (perceived service).Gap diantara jasa yang diharapkan dan yang dipersepsikan merupakan ukuran kualitas jasa. Dalam menetapkan strategi jasa layanan purna jual (Philip Kotler, 1997) perlu dipikirkan bahwa harus ada pelayanan perawatan dan reparasi, pelayanan pelatihan dan lain-lain. Berikut ada 3 alternatif layanan purna jual yaitu: 1. Perusahaan menyediakan pelayanan-pelayanannya sendiri. 2. Perusahaan mengatur distributor dan pedagang untuk menyediakan pelayanan-pelayanan ini. 3. Perusahaan menyerahkan penyediaan pelayanan-pelayanan tersebut kepada pihak ketiga.

Pertumbuhan Pendapatan

Retensi Karyawan

Loyalitas Pelayanan Eksternal

Nilai-nilai Pelayanan Eksternal

Kepuasan Karyawan

Loyalitas Pelanggan

Kepuasan Karyawan

Produktivitas Karyawan

     

Desain tempat kerja Desain pekerjaan dan ruang gerak Pembuatan keputusan Seleksi dan pengembangan karyawan Penghargaan dan pengakuan karyawan Kecukupan alat-alat untuk melayani para pelanggan

Profitabilitas

Kualitas/ biaya pelayanan bagi pelanggan yang dihasilkan dari perbaikan kualitas dan produktivitas

 Nilai atraktif 

(rasio kualitas/ biaya) Pelayanan yang dirancang dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

 Retensi  Bisnis 

ulangan Referral

Sumber: Fandy Tjiptono (2000: 119)

75


Gambar 1. Konsep Pelayanan Hasil Bagi Pelanggan Loyalitas Pelanggan Memiliki pelanggan yang loyal adalah tujuan akhir dari semua perusahaan. Tetapi kebanyakan dari perusahaan tidak mengetahui bahwa loyalitas konsumen dapat dibentuk melalui beberapa tahapan mulai dari mencari calon pelanggan potensial sampai dengan advocate customers yang akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Tabel 1. Tipe-tipe Pelanggan menurut Tangga Loyalitas Tipe

Deskripsi

1. PROSPEK (PROSPECT)

Orang-orang yang mengenal bisnis (barang atau jasa) suatu perusahaan, tetapi belum pernah masuk tokonya, serta belum membeli barang/ jasa perusahaan tersebut.

2. PEMBELANJA (SHOPPER)

Prospek yang telah yakin untuk mengunjungi toko tersebut, paling tidak satu kali. Akan tetapi, pembelanja masih belum membuat keputusan membeli dan perusahaan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi mereka.

3. PELANGGAN (CUSTOMER)

Orang yang memiliki barang atau jasa perusahaan.

4. KLIEN (CLIENT)

Orang yang secara rutin membeli barang atau jasa perusahaan.

5. PENGANJUR (ADVOCATES)

Pelanggan yang sedemikian puasnya dengan barang atau jasa perusahaan, sehingga ia akan menceritakan kepada siapa saja tentang betapa memuaskannya barang/jasa perusahaan tersebut.

Sumber: Fandy Tjiptono (2000: 128)

Menurut Griffin (1995, 4), Loyality is defened as random purchase expressed over time by some decision making unit. Dari defenisi tersebut terlihat bahwa loyalitas lebih mengarah pada perilaku yang ditujukan dengan pembelian atau permintaan rutin yang didasarkan pada unit pengambilan keputusan. Selanjutnya Griffin (1995: 11) rnengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal, antara lain: 1. Mengurangi biaya pemasaran, karena biaya untuk menarik konsumen baru lebih mahal. 2. Mengurangi biaya transaksi, seperti negosiasi kontrak, pemrosesan, pesanan. 76


3. Mengurangi biaya turn over konsumen, karena pergantian konsumen yang lebih sedikit. 4. Meningkatkan penjualan silang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. 5. Word of Mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. 6. Mengurangi biaya kegagalan, seperti biaya penggantian. Peningkatan Loyalitas Pelanggan Untuk dapat menjadi pelanggan yang loyal, seorang pelanggan harus melakukan beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama dengan penekanan dan perhatian yang berbeda untuk masing-masing tahap, karena setiap tahap mempunyai kebutuhan dalam setiap tahap tersebut. Perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk membentuk calon pembeli menjadi pelanggan yang loyal dan klien perusahaan. Hill (1996, 60) menjelaskanbahwa tingkatan loyal terbagi atas enam tingkat seperti terungkap di bawah ini. For our purposes, can define six loyalty levels and these are discussed below: (1) Suspect – This segment includes all the buyers of the product / service category in the market place. Suspect ale either unaware of your organisation's product or services or have no inclination to purchase it. (2) Prospect – Prospect are potensial customer who have some attraction towards your organization but have oot yet taken to step of doing bossiness with you. (3) Customer – Typically a one – of your product (although the category may include some repeat buyers) who has no felling of loyalty towards your organization. (4) Client – Repeat customers who have positive feeling of loyalty towards your organization but who support is passive rathers than. active, alty towards your organization. (5) Advocates – Client who actively support your organization by recomending it to others. (6) Partners -- A partnerhip is the strongest form of customer supplie( relationship whices is sustained both partices see it as mutually beneficial. Untuk lebih jelasnya lagi berikut ini digambarkan mengenai piramida tentang tahapan loyalitas pelanggan (Gambar 2).

77


KERANGKA PEMIKIRAN Salah satu faktor yang ikut membuat sebuah produk itu "bersinar" adalah pelayanan yang menyertainya. Pembelian produk bukanlah tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan. Pembelian masih ada tahap lainnya yang justru tidak kalah penting, yaitu tahap purna jual. Dalam tahap ini konsumen mengevaluasi apakah ia telah membuat keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi produk, menilai kepuasan dan ketidak puasannya dan memutuskan apakahakan menghentikan pemakaian produk. Semua ini berpengaruh pada perilaku komplain dan pola pembelian konsumen dimasa mendatang.

Sumber: Hill (1996: 60)

Gambar 2. The Loyalty Piramid Konsumen yang rnerasakan kepuasan dalam layanan puma jual dari sebuah produk, maka tentunya konsumen tersebut akan melakukan pembelian ulang (purchase repetition) akan produk tersebut. Kepuasan pelanggan dapat diukur apakah service performance minimal sama dengan customer expectation maka kepuasan pelanggan tidak akan tercapai. Namun sebaliknya selama service performance melebihi customer expectation maka kepuasan pelanggan terpenuhi. Loyalitas konsumen ini sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan karena akan memberikan laba untuk perusahaan, penjelasan ini merupakan paradigma atau kerangka pemikiran seperti yang ada di Gambar 3.

78


Pelayanan Purna Jual (X) 1. 2. 3. 4. 5.

Kepuasan Konsumen

Keandalan (Reliability) Daya tanggap (Responsiveness) Jaminan (Assurance) Empati (Empaty) Sasaran fisik (Tangibles)

Loyalitas Konsumen (Y) 1. Pembelian uang 2. Penolakan terhadap jasa yang ditawarkan oleh pesaing 3. Kekebalan konsumen terhadap daya saing perusahaan pesaing 4. Penciptaan prospek

Gambar 3. Kerangka Pemikiran (Paradigma)

Pelayanan Purna Jual (X) 1. 2. 3. 4. 5.

Keandalan (Reliability) Daya tanggap (Responsiveness) Jaminan (Assurance) Empati (Empaty) Sasaran fisik (Tangibles)

Loyalitas Konsumen (Y) 1. Pembelian uang 2. Penolakan terhadap jasa yang ditawarkan oleh pesaing 3. Kekebalan konsumen terhadap daya saing perusahaan pesaing 4. Penciptaan prospek

Gambar 4. Paradigma Penelitian HIPOTESIS Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut: H1: Layanan Purna Jual yang dilakukan PT. Agung Automall Pekanbaru berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian dilakukan di PT. Agung Automall Pekanbaru, dengan melakukan survey di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Adapun yang menjadi sample penelitian adalah 64 orang responden pembeli/konsumen produk Toyota yang terdaftar sampai dengan bulan Juni 2010 di PT. Agung Automall Pekanbaru. Sedangkan masalah yang akan diteliti adalah pengaruh layanan purna jual terhadap loyalitas konsumen pada PT. Agung Automall Pekanbaru.

79


Variabel Penelitian Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel independen (x) adalah layanan purna jual, sedangkan variabel dependen (y) adalah loyalitas konsumen.Untuk pengolahan data dengan menganalisis sikap responden terhadap setiap butir kuesioner untuk melihat hasil penilaian (positif/negatif) dengan menggunakan skala Likert’s. Untuk memperoleh data dari variable kualitatif, setiap veriabel terlebih dahulu dijabarkan kedalam sub variabel, dan setiap sub variabel akan dioperasionalkan kedalam indikator. Setiap indikator akan diukur dengan peringkat jawaban skala ordinal. Teknik Analisis Data Untuk meneliti pengaruh diantara sub-sub variabel penelitian tentang layanan purna jual terhadap loyalitas konsumen, menggunakan data hasil tabulasi yang ditetapkan pada pendekatan penelitian, yaitu dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Untuk dapat melihat hubungan antara variabel secara lengkap dapat dilihat pada diagram jalur berikut ini:

Gambar 5. Diagram Jalur Keterangan Gambar 5: X1 = Keandalan (reliability) X2 = Daya Tanggap (Responsiveness) X3 = Jaminan (Assurance) X4 = Empati (Empathy) X5 = Saran Fisik (Tangibles) Y = Loyalitas Konsumen

80


Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut (Nirwana SK Sitepu, 1994: 17): 1. Menghitung besarnya pengaruh antara pengaruh antara variabel bebas X dengan antara variabel-variabel bebas X dengan variabel tidak bebas Y dengan menggunakan koefisien korelasi dengan rumus:

2. Txi x j 

n  n  n  n  X ih X jh    X ih   X jh  h 1  h 1  h 1  2 2  n 2  n   n 2  n   n  X ih    X ih   n  X jh    X jh    h 1    h 1  h 1    h 1

i  1,2,... j  1,2,... 3. Menghitung matriks korelasi R dengan bentuk matriks sebagai berikut:

 rx1x1   rx 2 x1 r  x 3 x1  rx 4 x1 r  x5 x1  ryx  1

rx1x2 rx 2 x2 rx 3 x2 rx 4 x2 rx 5 x2 ryx2

rx1x3 rx 2 x3 rx 3 x3 rx 4 x3 rx5 x3 ryx3



rx1 y   rx 2 y  rx 3 y   rx 4 y  rx 5 y   ryy 

4. Menghitung matriks invers (kebalikan) R xx1

 CRx1x1   CRx 2 x1  CR  x 3 x1  CRx 4 x1  CR x 5 x1   CRyx 1 

CRx1x2 CRx 2 x2 CRx 3 x2 CRx 4 x2 CRx5 x2 CRyx2

CRx1x3 CRx 2 x3 CRx 3 x3 CRx 4 x3 CRx 5 x3 CRyx3

CRx1x4 CRx 2 x4 CRx 3 x4 CRx 4 x4 CRx5 x4 CRyx4

CR x1x5 CRx 2 x5 CRx 3 x5 CRx 4 x5 CRx5 x5 CRyx5

CR x1 y   CRx 2 y  CRx 3 y   CRx 4 y  CRx5 y   CRyy 

5. Menghitung koefisien jalur sebagai berikut:

81


Pyxi  

CR yxi CR yy

6. Menghitung faktor-faktor i = 1,2,3,4,5, yang mempengaruhi variabel Xi terhadap Y, yaitu koefisien determinasi (R2) 7. Menghitung koefisien jalur di luar variabel X1 dan X2 terhadap Y, yaitu:

p ye   Ryx2 i Pengujian Koefisien Jalur 1. Pengujian Secara Keseluruhan Secara Hipotesis minor pada penujian secara keseluruhan ini adalah: Ho = Pyx1= Pyx2 = ... Pyx5 = 0 H1 = sekurang-kurangnya ada sebuah P yx1 = 0,1,2,3...5 Statistik Uji yang digunakan adalah:

n  k  1  p yx ryx k

F

i 1

i

i

 

k   k 1   p yxi ryxi  i 1  

Kriteria uji tolak Ho ji Fo >F:(k; n-k-1) Dengan F:(k; n-k-1) didapat dari tabel distribusi F Snodecor dengan  = 10%, derajat kebebasannya: db 1 = k dan db2 = n-k-1. 2. Pengujian Secara Individual Jika hipotesis minor pada pengujian keseluruhan dalam penelitian signifikan, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian secara individual diantara sub variabel, yaitu: 1. Keandalan (Reliability) berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen du PT. Agung Automall. 2. Daya Tanggap (Responsiveness) berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen di PT. Agung Automall. 3. Jaminan (Assurance) berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen di PT. Agung Automall.

82


4. Empati (Empathy) berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen di PT. Agung Automall. 5. Sarana Fisik (Tangibles) berpengaruh positif terhadap loyalitas Di PT. Agung Automall. Hipotesis tersebut dalam statistik adalah sebagai berikut: 1. Ho = P yx1 ≤ 0 melawan H1 = P yx1 > 0 2. Ho = P yx2 ≤ 0 melawan H1 = P yx2> 0 3. Ho = P yx3 ≤ 0 melawan H1 = P yx3> 0 4. Ho = P yx4 ≤ 0 melawan H1 = P yx4> 0 5. Ho = P yx5 ≤ 0 melawan H1 = P yx5> 0 Statistik uji untuk setiap hipotesis tersebut adalah:

Toi 

1  R

Pyxi 2 y , x1 x 2 x 3 x 4 x 5

CR

ij

n  k 1 Tolak Ho, jika Toi ≥ tai (n – k – 1) Selanjutnya untuk menguji keberartian koefisien antar variabel X 1 samapai X5 dengan hipotesis sebagai berikut: Ho : pxixj = 0 H1 : pxixj ≠ 0 tolak Ho jika t hitung > t (1 – a/2 : n – k – 1) KARAKTERISTIK RESPONDEN Sebagian besar konsumen berjenis kelamin pria yang ditunjukkan dengan nilai 60,94% dan diikuti oleh jenis kelamin wanita sebesar 39,06%. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, pegawai swasta adalah yang terbesar yakni 50,00%, kemudian disusul pegawai negeri sebesar 21,88%, selanjutnya adalah pekerjaan lain-lain sebesar 15,62%, dan terakhir mahasiswa yang berjumlah 12,50%. Karakteristik responden berdasarkan jenis mobil merek Toyota yang mereka miliki adalah 46,87% untuk Toyota Kijang, 18,75% responden memiliki Sedan Toyota, 9,37% responden memiliki Truk Toyota dan lain-lain sebesar 25,00%. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan lamanya menjadi konsumen, yang terbesar adalah diatas 12 bulan yakni 23,43% dan yang terkecil adalah konsumen yang baru yakni antara 1-3 bulan dengan total sebesar 3,12%.

83


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dari pengumpulan data-data di lapangan, didapat beberapa hasil penelitian dan pembahasannya sebagai berikut. Piramida Tingkat Loyalitas Konsumen pada PT. Agung Automall Pekanbaru Dari Gambar 6, dapat terlihat bahwa tingkat loyalitas konsumen pada tahap first time customer (konsumen yang baru menjadi pelanggan) sebanyak 100%. Tahap customer (pelanggan yang melakukan pembelian ulang) sebanyak 51,57%. Tahap clients (pelanggan yang menolak mempergunakan produk lain selain merek Toyota) sebanyak 40,62%. Tahap advocates (pelanggan yang sering melakukan komunikasi dari mulut ke mulut sebanyak 4,69%. Tahap partners (pelanggan yang melakukan rekomendasi terhadap orang lain dengan menolak pindah ke produk lain) sebanyak 3,12%. Hal ini memberikan gambaran bahwa pada umumnya pelanggan tergolong loyal terhadap PT. Agung Automall.

Gambar 6. Piramida Tingkat Loyalitas Konsumen pada PT. Agung Automall Pekanbaru Pengaruh Layanan Puna Jual Terhadap Loyalitas Konsumen Hasil penelitian mengenai pengaruh layanan purna jual terhadap loyalitas konsumen pada PT. Agung Automall Pekanbaru yang diimplementasaikan ke dalam lima buah sub variabel, yaitu kehandalan/Reliability (X1) Kesigapan/ Responsiveness (X2), Jaminan/Assurance (X3), Empati/empathy (X4), dan sarana fisik/Tangibles (X5). Adapun hipotesis minor yang diuji adalah sebagai berikut:

84


1. Kehandalan/Reliability berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen di PT. Agung Automall. 2. Kesigapan/Responsiveness berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen di PT. Agung Automall. 3. Jaminan/Assurance berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen di PT. Agung Automall. 4. Empati/Empathy berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen di PT. Agung Automall. 5. Sarana Fisik/Tangibles berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen di PT. Agung Automall. Pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan analisis jalur dengan langkah sebagai berikut. Koefisien jalur ditentukan melalui perumusan: Pyx   i

CR yxi CR yy

Dari hasil perhitungan, pengaruh faktor-faktor i = 1, 2, 3, 4, 5 yang mempengaruhi variabel X terhadap Y, yaitu koefisien determinasi (R2) sebagai berikut: k

2 R yxi   Pyxi R yxi  0,4198 i 1

Pengaruh koefisien jalur diluar variabel X terhadap Y, yaitu: 2 Pyx  1  Ryxi  0,7617

Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh positif antara layanan purna jual yang diimplementasikan melalui kualitas jasa terhadap loyalitas pelanggan akan diuji hipotesis secara keseluruhan tersebut dengan bentuk sebagai berikut: H0 = Pyx1 = Pyx2 = ... = Pyx5 = 0 H1 = sekurang-kurangnya adalah sebuah P yx1 = 0, i = 1, 2, 3, 4, 5

85


Tabel 2. Pengujian sub hipotesis minor x terhadap y Hipotesis Layanan purna jual mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan

Koefesien Jalur 0,4840

t hitung

t tabel

4,6848

1,2963

H0 ditolak terdapat hubungan yang nyata antara X1 dengan y

0,2790

2,6633

1,2963


0,0637

0,6352

1,2963

H0 diterima tidak terdapat hubungan yang nyata antara X3 dengan y

0,3553

3,3960

1,2963


0,0471

0,4433

1.2963

H0 diterima tidak terdapat hubungan yang nyata antara X5 dengan y

Kesimpulan

Sumber: Data hasil pengolahan Program SPSS versi 10.00

Statistik uji yang digunakan adalah:

n  k  1  p yx ryx k

F

i 1

 

i

  k 1   p yxi ryxi  i 1   k

i



64  5  10,4198  8,3931 51  0,4198

Dari tabel distribusi F – diperoleh: Fα;k ;nk 1  F10%;5;58  1,94 . Karena F >F ;( k, n – k – l), maka H0 ditolak. Berarti dapat diteruskan pada pengujian individu, meskipun terdapat minimal hanya 1 variabel x yang berpengaruh terhadap y dengan hipotesis sebagai berikut

86


( ). Dengan menggunakan tabel distribusi t Tolak H0, jika diperoleh: t1-a(n – k – l) = t0,10(58) = 1,2963 Harga t hitung X1, X2 dan X4 jatuh di daerah H0 ditolak, artinya koefesien jalur signifikan dan diagram jalur tidak mengalami perubahan. Secara lengkap struktural kausal antara variabel x dan y dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7. Diagram Jalur Pengaruh Layanan Purna Jual (x) terhadap Loyalitas (y)

Dari gambar struktural hubungan kausal antar variabel dengan nilai-nilai paramter struktur di atas, maka pengaruh dari variabel penyebab ke variabel akibat, baik bersifat langsung maupun tidak langsung dapat dilihat sebagai berikut: pengaruh langsung variabel kesigapan/responsiveness terhadap loyalitas konsumen, yaitu sebesar 7,79%. Pengaruh tidak langsung yang terbesar adalah dengan melalui variabel empati, yaitu sebesar –1,05%. Pengaruh keseluruhan variabel kesigapan/responsiveness terhadap loyalitas konsumen adalah sebesar 9,69%. Hal ini memberikan gambaran bahwa variabel kesigapan/responsiveness mempunyai pengaruh terhadap loyalitas konsumennya. Besarnya pengaruh langsung variabel Jaminan/Assurance terhadap loyalitas konsumen, yaitu sebesar 0,41%. Pengaruh tidak langsung yang terbesar adalah

87


dengan melalui variabel keterandalan, yaitu sebesar –0,22%. Pengaruh keseluruhan variabel Jaminan/Assurance terhadap loyalitas konsumen adalah sebesar 0,14%. Hal ini memberikan gambaran bahwa variabel Jaminan/Assurance berpengaruh kecil terhadap loyalitas konsumennya. Besaran pengaruh langsung variabel Empatia dalah sebesar 12,62%. Sedangkan pengaruh tidak langsung yang terbesar adalah dengan melalui variabel keterandalan/reliability, yaitu sebesar –2,69%. Total pengaruh variabel Empati adalah sebesar 8,41%. Hal ini memberikan gambaran bahwa variabel Empati berpengaruh relatif besar terhadap loyalitas konsumennya. Sedangkan pengaruh langsung variabel Bukti Fisik/Tangibles adalah sebesar 0,22%. Sedangkan pengaruh tidak langsung yang terbesar adalah dengan melalui variabel empati, yaitu sebesar –0,44%. Total pengaruh variabel sarana Fisik/Tangibles adalah sebesar 0,34%. Hal ini memberikan gambaran bahwa variabel sarana Fisik/Tangibles berpengaruh relatif kecil terhadap loyalitas konsumennya. Analisis Jalur Baru Variabel X 1, X2, X4 terhadap Y Didasarkan Pada Koefisien Korelasi Karena hanya variabel X 1, X2, X4 saja yang berpengaruh secara positif terhadap Y, artinya harga t hitung jatuh di daerah H0 ditolak. Selanjutnya akan diuji keberartian koefisien hanya variabel X1, X2, X4 dengan hipotesis sebagai berikut. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pengaruh X terhadap Y, yaitu koefisien determinasi (R2) sebagai = 0,4139 Pengaruh koefisien jalur diluar variabel X terhadap Y, yaitu 0,7656 Dengan demikian dapat diketahui bahwa koefisien jalur X1 terhadap Y yaitu 0,4840 koefisien jalur X2 teradap Y yaitu 0,2895 koefisien jalur X4 terhadap Y yaitu 0,3426 Selanjutnya dapat diketahui besar pengaruh variabel X1, X2, X4 terhadap Y sebesar 41,39% dan pengaruh variabel lain terhadap Y sebesar 58,61%. Secara lengkap struktural kausal antara variabel X 1, X2, X4 dan Y dapat digambarkan sebagaimana Gambar 8. Berdasarkan hasil penelitian, variabel jaminan/assurance (X3) dan sarana fisik/tangibles tidak jatuh pada daerah H0 ditolak, dikarenakan pada pengujian sub hipotesis minor X3 terhadap Y ternyata t hitung = 0,6352 lebih kecil bila dibandingkan dengan t total = 1,2963. Dari hasil penelitian di lapangan ternyata keramahan, perhatian dan kesopanan karyawan dalam melayani konsumen

88


sebagai pelanggan pada PT. Agung Automall Pekanbaru masih mendapatkan penilaian kurang baik dari para responden.

Keterangan: X1 = Reliability (Kehandalan) X2 = Responsiveness (Kesigapan) X4 = Loyaliltas Gambar 8. Diagram Jalur Pengarh Layanan Purna Jual (X 1, X2, X4) terhadap Loyalitas (y) Begitu pula untuk variabel sarana fisik/tangibles (X5), pada pengujian hipotesis minor X5 terhadap Y ternyata t hitung sebesar 0,4433 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,2963. Hal ini sebagai akibat dari ketersediaan lapangan parkir kendaraan selama berada di areal parkir PT. Agung Automall, dirasakan masih kurang oleh para responden.Demikian juga dengan kemampuan bengkel resmi yang disediakan oleh PT. Agung Automall masih terbatas daya tampungnya, terutama pada saat kendaraan – kendaraan mau di service maupun diperbaiki. Secara keseluruhan berdasarkan hipotesis yang diungkapkan pada Pendahuluan yakni layanan purna jual yang dilakukan oleh PT. Agung Automall Pekanbaru mampu berpengaruh positif sebesar 41,98% terhadap loyalitas konsumen pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu hipotesis diterima. KESIMPULAN 1. Pelaksanaan layanan purna jual di PT. Agung Automall Pekanbaru untuk kualitas jasa yang terdiri atas kehandalan/reliability, kesigapan/responsiveness, jaminan/assurance, empati/empathy, dan sarana 89


fisik/tangibles secara umum sudah sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Tingkat loyalitas konsumen terhadap PT. Agung Automall Pekanbaru cenderung belum terlalu tinggi karena mayoritas konsumen berada pada tingkat customer, yaitu sebesar 51,57%. 2. Dari hasil pengujian statistik, ternyata unsur layanan purna jual terhadap loyalitas konsumen pada PT. Agung Automall Pekanbaru berpengaruh positif yakni sebesar 41,95%. Sedangkan pengaruh total tertinggi berasal dari dimensi kehandalan/reliability, yakni sebesar 23,47%. 3. Pada analisis jalur baru, untuk variabel kehandalan/reliability, kesigapan/ responsiveness dan empati/empathy teruji memiliki pengaruh kuat sebesar 41,39%. Dengan pengaruh total tertinggi berasal dari dimensi kehandalan/reliability sebesar 23,07%. Sedangkan untuk dua variabel yakni jaminan/assurance dan sarana fisik mempunyai pengaruh yang kecil terhadap loyalitas konsumen pada PT. Agung Automall Pekanbaru. SARAN 1. PT. Agung Automall Pekanbaru harus dapat mempertahankan layanan purna jual pada dimensi kehandalan/reliability karena dilihat dari hasil penelitian, dimensi kehandalan/reliability adalah yang paling dominan diantara variabel layanan purna jual yang lain. Adapun cara untuk mempertahankannya adalah dengan memberikan pelayanan yang tepat disaat konsumen PT. Agung Automall Pekanbaru sangat membutuhkan layanan tersebut. 2. Perhatian, keramahan dan kesopanan karyawan dalam melayani konsumen masih harus dibenahi lagi, dengan memberikan program pelatihan untuk memperbaiki kemampuan SDM. Bengkel resmi yang telah ada hendaknya dapat dikembangkan dan ditambah lagi kapasitas daya tampung kendaraan yang di service. Begitu pula dengan tata letak ruang bengkel yang perlu diperbaiki susunannya. 3. Melakukan riset kepuasan pelanggan secara periodik. Hal ini perlu dilakukan karena pihak perusahaan harus selalu mengikuti keinginan dan harapan konsumennya yang selalu berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA Cooper, Donald R., & William C. Emory. Metode Penelitian Bisnis. AlihBahasaOleh Lina Salim, MBA. Edisi Kelima. Jakarta. Penerbit Erlangga. Darmadi Durianto – Sugiarto – Tony Sitinjak. 2001. Strategi Menaklukkan PasarMelalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek. Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

90


Fandy Tjiptono. 1999. Strategi Pemasaran. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit ANDI. Freddy Rangkuti. 2001. Riset Pemasaran. Cetakan Keempat. Jakarta. PenerbitPT.Gramedia Pustaka Utama. Griffin, Jill. 1995. Customer Loyalty: How to Keep It, How to Earn It, Second Edition, Lexington Books, New York. Husein Uma. 2000. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Cetakan Pertama.Jakarta. Penerbit Jakarta Business Research Center. Johannes Supranto. 1997. Pengukuran TingkatKepuasan Pelanggan: Untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Cetakan Pertama, Jakarta. Penerbit PT. Rhineka Cipta. Le Boeut, Michael. 2001. Memenangkan dan Memelihara Pelanggan, Alih Bahasa Oleh Ny. Rieka Harahap-Tahapary. Pustaka Tangga, Jakarta. Lukas SetiaAtmaja. 1997. Memahami Statistika Bisnis. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit Andi. Nirwana S.K Sitepu. 1994. Analisa Jalur, UPT Jurusan Statistik, FMIPA UNPAD Bandung. R.V.Forter Timothy.2001. CustomerCare:Memberi Perhatian kepada Konsumen, Alih Bahasa oleh Agus Teguh.H. PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. Jakarta. Sciffman, L.G., &L.L Kanuk. 2000. Customer Behavior. 7-th Edition. Englewood Cliffs, N.J,: Prentice Hall International, Inc. Singarimbun, Masri danSofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta. Sutisna, 2001.Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Cetakan Pertama. Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Zeithami, Valerie A, andMary Jo Bitner, 1996. Service Marketing. International Editions Mc. Graw Hill, Inc. Singapore.

91


ANALISIS PERMINTAAN BAN MELALUI WORSHOP CRW PECTECH SERVICE INDONESIA DI PEKANBARU

Alnika Aprina STIE Persada Bunda Pekanbaru

Chairul Bachri STIE Persada Bunda Pekanbaru

Rahmi Zainal STIE Persada Bunda Pekanbaru

Abstrak Pada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan alat angkut dan perbengkelan yang didukung oleh bagian yang membantu berjalannya operational perusahaan dengan baik. Salah satu bagian yaitu perbengkelan merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Semua perbaikan mobil angkut merupakan tanggung jawab Workshop CRW Pectech Service Indonesia. Penelitian ini dilakukan di workshop CRW Pectech Service Indonesia Pangkalan Kerinci dengan tujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan permintaan ban Workshop CRW Pectech Service Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, kuesioner, dokumentasi dari perusahaan, dan yang menjadi responden adalah karyawan Workshop CRW Pectech Service Indonesia yang berjumlah 53 responden. Sedangkan metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda, Analisis Validitas, Analisis Reliabilitas, uji T dan uji F. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa harga, jumlah konsumen dan selera konsumen mempengaruhi permintaan ban pada Workshop CRW Pectech Service Indonesia. Tinggi rendahnya permintaan ban di workshop CRW Pectech Service Indonesia sangat ditentukan oleh variabel harga, jumlah konsumen dan selera konsumen. Perusahaan harus mempertahankan harga yang sesuai dengan kualitas produk, perusahaan juga bisa menyediakan ban dalam jumlah besar karena jumlah konsumen yang semakin meningkat dan perusahaan harus dapat mempertahankan pelayanan purna jual berkelanjutan untuk menyesuaikan selera konsumen sehingga permintaan ban terus meningkat. Kata-kata kunci: permintaan ban, regresi berganda, harga, konsumen, selera

Alnika Aprina, Chairul Bachri, Rahmi Zainal

PENDAHULUAN Perkembangan usaha dewasa ini telah diwarnai dengan berbagai macam persaingan di segala bidang. Salah satunya adalah persaingan bisnis yang semakin ketat. Melihat kondisi tersebut menyebabkan pebisnis semakin dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi target volume penjualan (Wahyuni, 2008). Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan alat transpotasi membawa angin segar bagi perusahaan otomotif. Persaingan yang semakin ketat terjadi di dalam dunia otomotif khususnya produk mobil karena produk ini merupakan alat transportasi darat yang paling dominan banyak dimiliki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Workshop CRW Pectech Servise Indonesia yang berada di Pangkalan Kerinci Riau merupakan pengembangan workshop dan perbaikan kendaraan mobil khususnya mobil Hino. Ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan layanan perusahaan kepada konsumen baik dalam kualitas maupun kuantitas terlebih. Sejak Desember 2010 mobil Hino telah banyak memperbaiki spartpartnya pada workshop CRW Pectech Servise Indonesia pertahun. Karena itulah, peningkatan pelayanan juga harus dilakukan. Sebab dengan banyaknya perbaikan serta service perawatan mobil Hino pada workshop CRW Pectech Servise Indonesia membawa konsekuensi perlunya peningkatan pelayanan purna jual. Workshop CRW Pectech Servise Indonesia beraktifitas sebagai workshop mobil Hino yang memperbaiki sparepart mobil Hino. Mobil Hino ini dipakai sebagai alat transportasi untuk pengangkutan kayu-kayu besar yang akan diantar ke PT. RAPP. PT. RAPP sendiri memiliki banyak mobil pengangkut kayu yang mana sebagian mobil tersebut bermerk Hino. PT RAPP sendiri memberikan wewenang kepada Workshop CRW Pectech Servise Indonesia untuk memperbaiki dan melakukan perawatan service bagi kendaraan Mobil Hino dari PT. RAPP. Pengembangan workshop dan training center Hino di workshop CRW Pectech Servise Indonesia ini adalah komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan pusat layanan service merek Hino.Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan sumber daya manusianya yaitu tenaga teknisi yang handal dan terpercaya. Berikut dapat dilihat tabel mengenai unit produk Mobil Hino yang diperbaiki di workshop CRW Pectech Servise Indonesia yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2011.

93


Tabel 1. Jumlah unit produk Mobil Hino yang diperbaiki di workshop CRW Pectech Servise Indonesia, 2009-2011 Periode Jumlah Unit HINO yang diperbaiki 2009 70 Unit 2010 85 Unit 2011 100 Unit Sumber: Workshop CRW Pectech Servise Indonesia

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 jumlah unit mobil Hino yang diperbaiki ada sebanyak 70 unit Hino sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 85 unit Hino dan tahun 2011 sebanyak 100 unit Hino. Ini menandakan bahwa setiap tahunnya mobil Hino banyak yang diperbaiki dan dilakukan perawatan mesin pada workshop CRW Pectech Servise Indonesia. Ada beberapa bagian yang sering diperbaiki pada mobil Hino di workshop CRW Pectech Servise Indonesia, yaitu: Head lamp, Ban, Spion Assy, Grille Radiator, Protector Grille, Kaca Depan, Stiker Hino Stiker Turbo Intercooler dan perawatan service lainnya. Tabel 2.

Jumlah sparepart Mobil Hino yang diperbaiki di workshop CRW Pectech Servise Indonesia, 2009-2011

Grille Spion Assy Radiator 2009 18 110 39 11 2010 11 118 24 12 2011 16 126 32 8 Sumber: Workshop CRW Pectech Servise Indonesia Periode

Head lamp

Ban

Protector Grille 30 25 36

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa permintaan ban merupakan permintaan yang paling tinggi. Banyaknya permintaan ban mobil Hino yang diperbaiki dan diganti karena tingginya tingkat kerusakan ban. Hal ini disebabkan karena mobil Hino beroperasi ke lokasi hutan akasia yang memiliki jalan yang rusak, becek dan sebagainya sehingga mengakibatkan ban mobil Hino banyak yang rusak, selain itu juga disebabkan karena beban muatan mobil Hino yang melebihi standar muat sehingga menyebabkan ban cepat rusak. Setiap kegiatan pemeliharan yang dilakukan pada workshop CRW Pectech Service Indonesia harus mempunyai satu atau lebih diantara keempat target berikut. Kalau tidak, maka kegiatan tersebut tidak akan dipertanggung jawabkan atau tidak dapat disebut kegiatan pemeliharaan yang efektif dan efisien. Hal itu adalah: 1. Untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan kegiatan maintenance. 94


2. Mengurangi keusangan dan mencegah kerusakan yang tidak wajar dan mencegah break-down. 3. Memperbaiki jika terjadi break-down. Bertitik tolak dari latar belakang maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan adalah menidentifkasi faktor yang mempengaruhi peningkatan permintaan ban dan berapa banyak permintaan ban melalui workshop CRW Pectech Service Indonesia dan mengestimasi besarnya pengaruh factor tersebut. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Permintaan Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu (Sukirno, 2003: 70). Fungsi permintaan seorang konsumen akan suatu barang dapat dirumuskan sebagai: Dx = f ( Px, I, Py, T,U ) Persamaan tersebut berarti jumlah barang X yang diminta dipengaruhi oleh harga barang X, pendapatan konsumen, harga barang lain, selera dan faktorfaktor lainnya. Dimana DX adalah jumlah barang X yang diminta konsumen, P x adalah harga barang X, I adalah pendapatan konsumen, Py adalah harga barang selain X, T adalah selera konsumen dan U adalah Faktor-faktor lainnya. Kurva Permintaan Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan antara tingkat harga suatu barang dengan jumlah yang diminta atas barang tersebut, ceteris paribus. Kurva permintaan mempunyai slope yang menurun ke kanan (berslope negatif ) yang berarti jika harga suatu barang naik (asumsi yang lain tetap- ceteris paribus) maka konsumen akan cenderung untuk menurunkan permintaanya atas barang tersebut, begitu pula sebaliknya dan hal ini disebut Hukum Permintaan (Nopirin, 2004:32). Berikut ini dapat dilihat gambar kurva permintaan di bawah ini:

95


Gambar 1. Kurva permintaan Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga. Pergeseran kurva permintaan ditunjukkan dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Permintaan Pasar Permintaan pasar merupakan jumlah total suatu barang yang ingin dibeli oleh setiap konsumen pada setiap tingkat harga, atau dengan kata lain merupakan penjumlahan permintaan individual. Permintaan individual adalah jumlah suatu barang yang dibeli oleh konsumen pada setiap tingkat harga (Setiadi, 2003: 128). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pasar Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa suatu permintaan konsumen terhadap suatu barang berubah (Sumarwan, 2003: 74): 1. Harga barang itu berubah sedang faktor yang lain tetap. Perubahan ini hanya menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. 2. Salah satu atau lebih faktor-faktor lain berubah (tidak ada lagi ceteris paribus) Kenaikan permintaan akan menyebabkan kurva permintaan bergerak naik ke kanan. Sebaliknya jika permintaan turun makan kurva permintaan akan bergeser turun ke kiri. Adapun faktor-faktor pembentuk keadaan ceteris paribus adalah: a. Pendapatan. Bila pendapatan konsumen naik maka permintaan akan naik dan sebaliknya, b. Jumlah konsumen di pasar c. Selera atau preferensi konsumen. Bila selera konsumen terhadap suatu barang naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan, yang berarti disetiap tingkat harga konsumen akan menambah konsumsinya. Selain itu juga menurut Buchari (2003:85) faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar yaitu: 1. Harga Barang itu Sendiri. Harga barang akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat, sedangkan jika harga turun maka jumlah permintaan barang akan menurun. 2. Harga Barang Subtitusi (Pengganti). Apabila harga dari barang substitusi lebih murah maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi jika harga barang substitusi naik maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula.

96


3. Harga Barang Komplementer (Pelengkap). Barang pelengkap juga dapat memengaruhi permintaan barang/jasa. 4. Pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. 5. Selera Konsumen. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. 6. Intensitas Kebutuhan Konsumen. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak, akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. 7. Perkiraan Harga di Masa Depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. 8. Jumlah Penduduk. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat.

Harga Harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang memberikan penghasilan bagi perusahaan dan perusahaan hendaknya dapat menetapkan harga secara tepat. Tujuan dari penetapan harga menurut Kotler ada lima, yaitu: untuk kelangsungan hidup, laba sekarang maksimum, pendapatan sekarang maksimum, pertumbuhan penjualan maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. Selanjutnya tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor- faktor yaitu: 1. Kondisi Perekonomian. Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku, misalnya saat terjadi deflasi/inflasi, maka harga suatu produk bisa menjadi bertambah mahal ataupun murah. 2. Penawaran dan permintaan. Penawaran merupakan suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu, sedangkan permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh sejumlah pembeli pada tingkat harga tertentu. 3. Elastisitas Permintaan. Sektor lain yang dapat mempengaruhi penentuan dari harga adalah sifat permintaan pasar. Jika suatu barang meningkat, maka harga suatu barang akan menaik begitu juga terjadi sebaliknya 4. Persaingan Harga. Harga jual beberapa merk barang lain juga sering dipengaruhi oleh permintaan yang ada. 5. Biaya. Biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam menetapkan harga suatu produk, harga jual yang tidak dapat menutupi biaya akan mengakibatkan kerugian perusahaan. 6. Tujuan perusahaan. Suatu perusahaan menetapkan harga barang produksinya adalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan tujuan

97


7.

itu pada umumnya berupa laba maksimal, volume penjualan, penguasaan pasar tertentu dan modal tertanam pada perusahaan. Pengawasan Pemerintah. Pengawasan pemerintah ini dapat berupa penentuan harga maksimum dan minimum. Deskriminasi harga yang lain akan mendorong terjadinya kecurangan , oleh sebab itu perlu adanya pengawasan

Hipotesis Berdasarkan permasalahan yang diamati, maka diambil hipotesis bahwa diduga faktor yang paling mempengaruhi peningkatan permintaan ban melalui workshop CRW Pectech Servise Indonesia dari harga ban, jumlah konsumen, selera atau preferensi konsumen

METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT Pectech Service Indonesia dengan menfokuskan penelitian pada konsumen yang menggunakan mobil Hino dan melakukan perbaikan sparepart pada workshop CRW Pectech Servise Indonesia di Pangkalan Kerinci Riau. Penelitian ini dilakukan awal bulan Februari 2012 dan berakhir akhir April 2012. Jenis dan Sumber Data 1.

2.

Data primer, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner atau data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung pada responden. Data skunder, data yang sudah dipublikasikan oleh pihak perusahaan diantaranya sejarah singkat perusahaan, referensi-referensi yang digunakan untuk penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengambilan data yang digunakan adalah: 1. 2.

98

Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang terpilih. Dokumentasi, yaitu metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggandakan atau mengcopy data yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan dan pihak-pihak lainnya.


Populasi dan Sampel Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen yang melakukan perbaikan service dan perbaikan sparepart pada workshop CRW Pectech Servise Indonesia. Dan jumlah sampel untuk penelitian ini diambil dari jumlah konsumen yang melakukan perbaikan sparepart pada tahun 2011 yaitu sebanyak 50 orang konsumen dan 3 orang dari internal perusahaan yang diteliti. Kemudian dalam penentuan sampel, digunakan sampel jenuh (metode sensus) yaitu sampling yang diperoleh dari keterangan semua anggota populasi. Variabel Penelitian Permintaan ban adalah keinginan konsumen untuk membeli ban pada periode waktu tertentu. Faktor – factor yang mempengaruhi permintaan ban adalah: 1. Harga (X1) 2. Jumlah konsumen di pasar (X2) 3. Selera atau preferensi konsumen (X3) 4. Permintaan Konsumen ( Y ) Dalam melakukan analisis data terhadap data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu data yang sudah ada kemudian dianalisa, dibahas dan dibandingkan dengan uraian teoritis dari berbagai sumber yang ada. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil dari data variabel diatas, penulis mentransformasikan dengan pengukuran variabel dengan menggunakan 5 Skala Likert, merupakan skala yang dapat memperlihatkan tanggapan konsumen terhadap karakteristik suatu produk yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Cukup Setuju (CS) Setuju (S) Sangat Setuju (SS)

=1 =2 =3 =4 =5

Analisis Data 1.

Uji Validitas dan Reliabilitas Validitas, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan item-item pertanyaan mana saja yang valid, dan uji Reliabilitas, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat reliabel dari semua item pertanyaan yang dinyatakan valid.

99


2.

Dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi liner berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh harga, jumlah konsumen dan selera konsumen terhadap keputusan pembelian, dengan rumus: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 dimana: Y = Permintaan Konsumen a = konstanta b = koefisien regresi X1= Harga X2 = Jumlah konsumen di pasar X3 = Selera atau preferensi konsumen Selanjutnya untuk pengolahan data dari hasil kuisioner penulis menggunakan program statistical product and service solution, yang lebih dikenal dengan program SPSS versi 16.00, dimana dari program ini akan menghasilkan output, berupa koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R2), t hitung serta persamaan regresi, yang semuannya merupakan hasil dari penelitian ini, dan uji F.

KARAKTERISTIK RESPONDEN Responden dalam penelitian ini adalah semua supir mobil hino yang memperbaiki mobilnya pada workshop CRW Pectech services Indonesia, team leader dan mechanic yang berjumlah 53 orang . Karakteristik responden meliputi usia, tingkat pendidikan, lama bekerja dan jenis kelamin.

Tabel 3. Responden berdasarkan Usia Usia Frekuensi Presentase (%) 20 – 25 tahun 12 22,64 26 – 30 tahun 15 28,30 31 – 35 tahun 13 24,52 36 – 40 tahun 8 15, 10 40 tahun keatas 5 9,44 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data Tabel 3 dilihat bahwa persentase responden berdasarkan usia yang paling tinggi adalah responden berusia 26 – 30 tahun yaitu 28,30% yang tergolong usia produktif, diikuti oleh responden berusia 31 – 35 tahun 24,52% , usia 20 – 25 tahun 22,64% , usia 36 – 40 tahun 15,1%, dan yang paling sedikit 100


adalah responden yang berusia 40 tahun keatas yaitu 9,44% karena tergolong usia non produktif. Usia terendah responden adalah 23 tahun, usia tertinggi adalah 52 tahun, sedangkan usia rata – ratanya adalah 45 tahun. Usia bias mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Tabel 4. Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase (%) SLTP 6 11,33 SLTA 30 56,60 D3 12 22,64 S1 5 9,43 S2 0 0,00 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data Tabel 4 di ketahui bahwa tingkat pendidikan responden beraneka ragam, mulai dari SLTP hingga Perguruan Tinggi/Diploma. Persentase responden berpendidikan SLTA 56,60%, Hal ini menunjukan bahwa Workshop CRW Pectech Service Indonesia merekrut karyawan dengan tingkat pendidikan rendah, dimana sesuai dengan jenis pekerjaan yang dominan membutuhkan kekuatan fisik seperti mechanic dan supir yang rata-rata mengenyam pendidikan tingkat SLTA dan kejuruan. Kemudian diikuti oleh responden berpendidikan Diploma 22,64%, SLTP 11,33%, dan responden yang paling sedikit adalah responden yang berpendidikan S1 9,43% karena lulusan S1 hanya dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu seperti Supervisor atau Admin yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan data Tabel 5 dilihat bahwa persentase responden yang lama bekerja lebih dari 6 tahun 47,16%, karena pada masa kerja tersebut responden memiliki tingkat loyalitas yang tinggi dan responden yang paling sedikit lama bekerja kurang dari 1 tahun 9,44%, karena motivasi responden dalam bekerja hanya mencari pengalaman.

Tabel 5. Responden berdasarkan Lama Bekerja Lama Bekerja Frekuensi Presentase (%) Kurang dari 1 tahun 5 9,44 Antara 1 – 3 tahun 8 15,10 Antara 4 – 6 tahun 15 28,30 Lebih dari 6 tahun 25 47,16 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

101


Tabel 6. Responden berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) Laki – laki 50 94,33 Perempuan 3 5,67 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 6, dari 53 responden 94,33% berjenis kelamin laki – laki dan 5,67% responden berjenis kelamin perempuan. Data diatas menunjukan bahwa karyawan laki – laki lebih dominan di Workshop CRW Pectech Service Indonesia dibandingkan karyawan perempuan. Karena jenis pekerjaan diworkshop CRW Pectech Service Indonesia lebih banyak mengandalkan tenaga seperti mechanic dan tyreman ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Variabel Harga ( X1) Tabel 7 menyajikan tanggapan responden terhadap mahalnya harga ban yang ditawarkan kepada workshop CRW Pectech Service Indonesia 35% menyatakan sangat setuju dan 65% mengatakan setuju. Dari hasil penilaian sebahagian besar menyatakan setuju karena Workshop CRW Pectech Service Indonesia menerapkan standar kualitas ban yang tinggi sehingga perusahaan harus mencari ban dengan kualitas yang bagus, di ikuti dengan harga relatif mahal. Berdasarkan Tabel 8, 22,7% menyatakan sangat setuju, dan 77,3% lagi mengatakan setuju. Hal ini di sebabkan karena perusahaan menginginkan produk dengan kulitas bagus tetapi dengan harga relative murah. Sehingga bermunculan produk dengan harga yang bervariasi. Oleh karena itu perusahaan harus selektif dalam proses pembelian ban. Tanggapan responden terhadap harga ban yang di tawarkan kepada Workshop CRW Pectech Service Indonesia sesuai dengan kualitas sebahagian besar menilai Setuju 69,9% (lihat Tabel 9). Karena standar kualitas yang bagus pasti akan di imbangi dengan haga yang mahal. Tabel 7.

Tanggapan Responden terhadap mahalnya harga ban yang di tawarkan kepada Workshop CRW Pectech Service Indonesia Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 19 35,9 Setuju 34 64,1 Cukup Setuju 0 0 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 Sumber: Data olahan

102


Tabel 8. Tanggapan Responden terhadap harga ban yang di tawarkan kepada Pectech Service Indonesia bervariasi Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 12 22,7 Setuju 41 77,3 Cukup Setuju 0 0 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data olahan

Tabel 9.

Tanggapan Responden terhadap harga ban yang di tawarkan kepada Workshop CRW Pectech Service Indonesia sesuai dengan kualitas Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 16 30,1 Setuju 37 69,9 Cukup Setuju 0 0 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Tabel 10.

Tanggapan Responden terhadap perbandingan harga ban merk yang satu dengan merk yang lainnya tidak begitu jauh Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 17 32 Setuju 22 41,5 Cukup Setuju 14 26,5 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Tanggapan responden terhadap perbandingan harga ban merk yang satu dengan merk yang lainnya tidak begitu jauh adalah 41,5 % menyatakan setuju karena supplier Workshop CRW Pectech Service Indonesia akan berlomba-lomba menjadi mitra bisnis yang dominan sehingga mereka akan berupaya menawarkan harga yang sangat bersaing antara ban merk yang satu dengan merk yang lainnya. Sementara penilaian sangat setuju adalah 32% dan sisanya

103


Cukup Setuju 26,5% karena responden masih ada menerima penawaran ban dengan harga yang cukup tinggi. Tabel 11. Tanggapan Responden terhadap harga kompetitor ban merk Sportrak lebih murah Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 21 39,63 Setuju 22 41,51 Cukup Setuju 10 18,86 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Tanggapan responden terhadap harga kompetitor ban merk Sportrak lebih murah adalah 41,51 % menyatakan setuju karena para kompetitor ban Sportrak tidak mempunyai kualitas yang lebih bagus dari pada ban Sportrak sehingga harga ban competitor lebih murah. Sementara responden yang menyatakan sangat setuju adalah 39,63%, sisanya 18,86% menyatakan cukup setuju.

Jumlah Konsumen (X2) Berdasarkan Tabel 12, 56,60% responden mengatakan setuju bahwa jumlah konsumen semakin meningkat selama tiga tahun terakhir hal ini disebabkan karena dari tahun ke tahun tingkat produktivitas kegiatan houling pengangkutan kayu meningkat tajam, 22,4% menyatakan Cukup Setuju, 7% menyatakan sangat setuju , sisanya 4% menyatakan tidak setuju. Tabel 12.

Tanggapan Responden terhadap jumlah konsumen semakin meningkat selama tiga tahun terakhir Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 7 13,20 Setuju 30 56,60 Cukup Setuju 12 22,64 Tidak Setuju 4 7,56 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Tanggapan responden terhadap kualitas ban sangat mempengaruhi jumlah permintaan konsumen tire pada unit 43,39% menyatakan setuju, konsumen akan mencari ban dengan kualitas yang tinggi hal ini di sebabkan karena konsumen 104


sangat mengingin ban yang di beli awet dalam pemakaiannya. Sementara 30,20% menyatakan cukup setuju karena menurut responden bukan hanya kualitas ban yang harus diperhatikan tetapi juga kondisi jalan yang curam bisa mempercepat kerusakan ban yang berkualitas bagus. Sisanya 26,41% menyatakan sangat setuju. Tabel 13.

Tanggapan Responden terhadap kualitas ban sangat mempengaruhi jumlah permintaan konsumen tire pada unit Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 14 26,41 Setuju 23 43,39 Cukup Setuju 16 30,20 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 14 dapat di uraikan tanggapan responden terhadap faktor yang mempengaruhi umur ban yaitu 38% menyatakan sangat setuju, 43,39% mengatakan setuju, karena kondisi jalan sangat mempengaruhi tingkat umur ban misalnya kondisi jalan yang ekstrim biasanya menyebabkan ban cepat rusak. Sisanya 15% menyatakan cukup setuju dan 3,91% manyatakan tidak setuju. Tabel 14.

Tanggapan Responden terhadap mempengaruhi umur ban Penilaian Frekwensi (Orang) Sangat Setuju 20 Setuju 23 Cukup Setuju 8 Tidak Setuju 2 Sangat Tidak Setuju 0 Jumlah 53

kondisi

jalan

sangat

Persentase (%) 37,7 43,39 15,00 3,91 0 100

Sumber: Data Olahan

Tabel 15.

Tanggapan Responden terhadap faktor konsumsi ban merupakan biaya yang paling tinggi di dalam workshop CRW Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 17 32,07 Setuju 29 54,71 Cukup Setuju 7 13,22 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

105


Berdasarkan Tabel 15, 32,07% responden menyatakan sangat setuju bahwa konsumsi ban merupakan biaya yang paling tinggi di dalam Workshop CRW, 55% mengatakan setuju karena kegiatan operational Workshop CRW Pectech Service Indonesia adalah pengangkutan kayu dimana ban merupakan kebutuhan yang utama sisanya 33% menyatakan cukup setuju. Tabel 16.

Tanggapan Responden bahwa jumlah konsumen terbanyak berasal dari log transport departemen Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 18 20,75 Setuju 24 45,28 Cukup Setuju 11 20,75 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Tanggapan Responden bahwa jumlah konsumen terbanyak berasal dari log transport departemen adalah 45,28 % menyatakan setuju karena log transport merupakan departemen yang bertugas mensupport pengangkutan kayu ke berbagai sector. Sementara penilaian sangat setuju adalah 33,97% dan sisanya cukup setuju 20,75% . Selera Konsumen (X3) Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat tanggapan dari responden 32% menyatakan sangat setuju bahwa ban merek Sportrak lebih banyak digunakan di workshop CRW, dan 68% mengatakan setuju karena merek sportrak merupakan merek ban yang memiliki kualitas yang sangat bagus Tabel 17.

Tanggapan Responden terhadap merk ban Sportrak yang lebih banyak digunakan di workshop CRW Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 17 32,07 Setuju 36 67,92 Cukup Setuju 0 0 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

106


Berdasarkan Tabel 18, 60,37% menyatakan sangat setuju bahwa ban harga murah dan kualitas bagus sangat mempengaruhi selera konsumen terhadap pemakain ban karena setiap konsumen cendrung akan mencari produk dengan harga yang relatif murah dengan kulitas yang bagus, 26,41%, menyatakan sangat setuju dan 7% tidak setuju karena menurut responden sangat susah mencari barang yang memiliki kulitas bagus tapi di jual dengan harga yang murah. Tabel 18. Tanggapan Responden terhadap harga murah dan kualitas bagus sangat mempengaruhi selera konsumen terhadap pemakain ban Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 14 26,41 Setuju 32 60,37 Cukup Setuju 0 0 Tidak Setuju 7 13,22 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Tabel 19.

Tanggapan Responden terhadap layanan purna jual yang bagus menarik minat konsumen Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 6 11,32 Setuju 29 54,71 Cukup Setuju 14 26,41 Tidak Setuju 4 7,56 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 19, terlihat bahwa 11% responden menyatakan sangat setuju bahwa layanan purna jual yang bagus lebih menarik minat konsumen, 29% mengatakan setuju karena layanan purna jual merupakan suatu bentuk apresiasi dari produsen ban terhadap keinginan konsumen dan pemenuhan atas kepuasan pelanggan dan 8% tidak setuju karena menurut responden layanan purna jual tidak berpengaruh dengan permintaan konsumen karena yang sangat mempengaruhi adalah kualitas

107


Tabel 20.

Tanggapan Responden terhadap ban merk triangle yang paling banyak di gunakan di workshop CRW untuk kondisi jalan yang curam Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 10 18,86 Setuju 22 41,50 Cukup Setuju 19 35,84 Tidak Setuju 2 3,773 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 20 terlihat bahwa 41,50% responden menyatakan setuju bahwa ban Triangle merupakan merek ban yang paling banyak di gunakan diworkshop CRW untuk kondisi jalan yang curam karena merk tersebut adalah produk ban yang sangat dipercaya oleh perusahaan karena memliki kulitas yang bagus, dirancang khusus untuk kondisi jalan yang ekstrim, 35,84 % menyatakan Cukup Setuju, 18,86% menyatakan sangat setuju dan sisanya 3,773 menyatakan tidak setuju. Tanggapan Responden terhadap ban merk Sportrak diworkshop CRW menunjukan perkembangan yang meningkat adalah 49,05 % menyatakan setuju karena ban merk sportrak memiliki keunggulan yang lebih banyak dari pada merk lainnya sehingga selera konsumen akan produk tersebut semakin meningkat. Sementara penilaian sangat setuju adalah 39,63% dan sisanya cukup setuju 11,32% .

Tabel 21. Tanggapan Responden terhadap ban merk Sportrak di Workshop CRW menunjukan perkembangan yang meningkat Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 21 39,63 Setuju 26 49,05 Cukup Setuju 6 11,32 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Peningkatan Permintaan ban ( Y ) Berdasarkan Tabel 22 terlihat bahwa 20,75% menyatakan sangat setuju bahwa permintaan ban di workshop CRW mengalami kenaikan setiap tahunnya, 60% mengatakan setuju karena kegiatan operational Workshop CRW Pectech 108


Service Indonesia dari tahun ke tahun meningkat sehingga otomatis jumlah permintaan ban akan meningkat juga,dan 19% mengatakan Cukup Setuju. Tabel 22. Tanggapan Responden terhadap permintaan ban di workshop CRW Pectech Service Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 11 20,75 Setuju 32 60,37 Cukup Setuju 10 18,88 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 23 terlihat bahwa 58,49% responden mengatakan setuju jika permintaan ban berbanding lurus dengan banyaknya jumlah unit karena semakin banyak jumlah unit pasti akan membuat jumlah permintaan ban semakin tinggi, 20,75% menyatakan ragu–ragu, 9,433% menyatakan sangat setuju, 7,547% menyatakan tidak setuju dan sisanya 3,780% mengatakan sangat tidak setuju. Tabel 23. Tanggapan Responden terhadap permintaan ban berbanding lurus dengan banyaknya jumlah unit Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 5 9,433 Setuju 31 58,49 Cukup Setuju 11 20,75 Tidak Setuju 4 7,547 Sangat Tidak Setuju 2 3,780 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

Tabel 24.

Tanggapan Responden terhadap faktor dominan yang mempengaruhi permintaan ban adalah faktor harga Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 15 28,30 Setuju 22 41,50 Cukup Setuju 14 26,41 Tidak Setuju 2 3,79 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

109


Berdasarkan Tabel 24 diatas, 28,30% responden menyatakan sangat setuju bahwa faktor dominan yang mempengaruhi permintaan ban adalah faktor harga, 41,50% mengatakan setuju karena harga ban merupakan biaya yang paling besar dalam kegiatan operational Workshop CRW Pectech Service Indonesia sehingga manajemen berupaya mencari ban dengan harga yang relative murah dan kualitas bagus, 26,41% mengatakan Cukup Setuju dan 3,799% mengatakan tidak setuju. Tabel 25.

Tanggapan Responden terhadap permintaan ban di workshop CRW bergantung dari budget keuangan Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 2 3,77 Setuju 6 11,32 Cukup Setuju 27 50,94 Tidak Setuju 13 24,52 Sangat Tidak Setuju 5 9,45 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan Berdasarkan tabel 25 diatas, dapat dilihat tanggapan dari responden terhadap tingginya permintaan ban bergantung dari budget keuangan para pemilik unit yaitu 4% menyatakan sangat setuju, 11% mengatakan setuju, 51% mengatakan Cukup Setuju karena Workshop CRW Pectech Service Indonesia akan menyediakan stok ban agar kegiatan operational dapat berjalan lancar, 25% mengatakan tidak setuju dan 9% menyatakan sangat tidak setuju. Tanggapan Responden terhadap permintaan ban di workshop CRW merupakan permintaan material yang terbanyak jika dibanding dengan material lainnya adalah 45,28 % menyatakan sangat setuju dan setuju dan sisanya cukup setuju 9,44% . Tabel 26.

Tanggapan Responden terhadap permintaan ban di workshop CRW merupakan permintaan material yang terbanyak jika dibanding dengan material lainnya Penilaian Frekwensi (Orang) Persentase (%) Sangat Setuju 24 45,28 Setuju 24 45,28 Cukup Setuju 5 9,44 Tidak Setuju 0 0 Sangat Tidak Setuju 0 0 Jumlah 53 100 Sumber: Data Olahan

110


Uji Validitas Berdasarkan Tabel 27 dapat dilihat bahwa penelitian dikatakan valid karena α < sig. Dari hasil uji validasi dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid. Tabel 27. Perhitungan Validitas INDIKATOR

item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 item 19 item 20

R HITUNG (PEARSON CORRELATION) 0,428 0,285 0,271 0,373 0,365 0,274 0,493 0,445 0,617 0,316 0,418 0,384 0,622 0,235 0,254 0,234 0,582 0,669 0,559 0,295

alpha Signifikansi KETERANGAN

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,001 0,039 0,025 0,006 0,002 0,047 0,000 0,001 0,000 0,021 0,002 0,005 0,000 0,021 0,028 0,039 0,000 0,000 0,000 0,032

VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID

Sumber: Data diolah

Analisis Reabilitas Berdasarkan Tabel 28 dapat dilihat bahwa penentuan reabilitas data atas variabel penelitian dengan variabel yang akan diuji menunjukan bahwa hasil perhitungan tersebut memenuhi syarat reabilitas. Variabel dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha > 0,60 yaitu 0,674 > 0,60. Hal ini didukung oleh pendapat Getut Prameswari dalam bukunya yang berjudul Aplikasi SPSS dalam penelitian.

111


Tabel 28. Uji Reabilitas Cronbach's Alpha 0,674 Sumber: data diolah

N of Items 20

Analisi Data Analisis secara parsial (Uji-t) Mengacu kepada penggunaan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 5% dalam uji thitung sesuai dengan kebutuhan maka didapat nilai t-tabel sebesar 2,007. Karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,084 > 2,007 atau nilai sig lebih kecil dari nilai alpha yaitu 3,4% < 5% pada pengujian koefisien regresi variabel harga menunjukan ada pengaruh signifikan antara harga dengan permintaan produk. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial harga berpengaruh terhadap permintaan produk pada Workshop CRW Pectech Service Indonesia. Dan nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,347 > 2,007 atau nilai sig lebih kecil dari alpha yaitu 2,3% < 5% pada pengujian koefisien regresi variabel jumlah konsumen menunjukan ada pengaruh signifikan antara jumlah konsumen dengan permintaan produk. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial jumlah konsumen berpengaruh terhadap permintaan produk pada Workshop CRW Pectech Service Indonesia. Sedangkan nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,501 > 2,007 atau nilai sig lebih kecil dari alpha yaitu 1,6% < 5% pada pengujian koefisien regresi variabel selera konsumen menunjukan ada pengaruh signifikan antara selera konsumen dengan permintaan produk. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial selera konsumen berpengaruh terhadap permintaan produk pada Workshop CRW Pectech Service Indonesia. Koefisien Korelasi dan Determinasi Untuk melihat nilai korelasi antara variabel, dapat dilihat dari Tabel 29. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh angka R sebesar 0,523. Hal ini menunjukan bahwa terjadi hubungan yang cukup berarti antara harga, jumlah konsumen dan selera konsumen terhadap permintaan produk. Selain itu pada analisis determinasi diperoleh angka R2 yang disesuaikan (adjusted R Square), sebesar 0,229 atau (22,9%). Hal ini menunjukan bahwa permintaan produk oleh konsumen pada Workshop CRW Pectech Service Indonesia sebesar 22,9% ditentukan oleh variabel harga, jumlah konsumen dan selera konsumen. Sedangkan 77,1% lagi ditentukan oleh faktor lain yang tidak 112


dimasukan dalam model penelitian ini. Variabel yang dimaksud missal adalah selera, jasa yang diberikan pesaing, atau pelayanan purna jual. Tabel 29. Hasil Analisis Korelasi berganda Indikator Nilai R (Korelasi berganda) 0,523 R Square 0,273 Adjusted R Square 0,229 Variabel Dependen: Permintaan Ban (Y) Sumber: Data diolah Analisis secara Serentak ( Uji-F) Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara harga, jumlah konsumen, dan selera konsumen terhadap peningkatan jumlah permintaan ban secara simultan. Uji-F dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan F-tabel pada taraf signifikan sebesar 5%. Dari hasil pengolahan data di peroleh nilai F sebesar 6.134 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 dan F tabel pada alpha 5% diperoleh sebesar 3,182. Dengan demikian F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 6.134 > 3,182 dan nilai sig lebih kecil dari alpha yaitu 0,001 < 0,05. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa harga, jumlah konsumen dan selera konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan ban pada Workshop CRW Pectech Service Indonesia di Pangkalan Kerinci. Dengan demikian hipotesa di terima pada tingkat keyakinan 95%. Tabel 30. Uji Anova Model Sum of Squares df Mean Square Regression 78,402 3 26,134 Residual 208,767 49 4,261 Total 287,170 52 Variabel Dependen: Peningkatan Permintaan ban Sumber: Data diolah

F 6,134

Sig 0,001

Persamaan Regresi Linier Berganda Dalam pengolahan data di gunakan paket program SPSS (Statistic Product and Service Solution) versi 16.00 dan diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 31. Output Regresi Berganda Variabel Koefisien t Konstanta 0,684 0,124 X1 0,277 2,084 X2 0,294 2,347 X3 0,379 2,501 Sumber: Data Diolah

Signifikansi 0,092 0,034 0,023 0,016

Keterangan Signifikan Signifikan signifikan

113


Hasil pengolah data disajikan persamaan regresinya sebagai berikut: Y = 0,684 + 0,277X1 + 0,294X2 + 0,379X3 Dari hasil analisa regresi linear berganda menerangkan bahwa semua variabel yang digunakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap permintaan ban Workshop CRW Pectech Service Indonesia di Pangkalan Kerinci. Koefisien variabel harga (X1) bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara harga dengan jumlah permintaan. Semakin bagus persepsi harga yang dimiliki konsumen terhadap produk yang dijual, semakin tinggi permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Koefisien regresi variabel Jumlah Konsumen (X2) bernilai positif dan signifikan artinya terjadi pengaruh positif antara jumlah konsumen dengan jumlah permintaan. Semakin banyak jumlah konsumen maka semakin meningkat permintaan produk. Koefisien regresi variabel Selera Konsumen (X3) Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara selera konsumen dengan jumlah permintaan, semakin naik selera konsumen maka semakin meningkat permintaan produk. KESIMPULAN Berdasarkan analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Permintaan ban dipengaruhi oleh harga, jumlah konsumen, dan selera konsumen baik secara partial maupun secara serentak. 2. Dari korelasi ( R ) diperoleh hasil bahwa ada hubungan cukup berarti antara variabel bebas (harga, jumlah konsumen dan selera konsumen ) dengan variabel terikatnya (permintaan). 3. Besar kecilnya kontribusi dari faktor harga, jumlah konsumen dan selera konsumen terhadap permintaan ban pada Workshop CRW Pectech Service Indonesia Pangkalan Kerinci digunakan nilai koefisien (R 2) sebesar 0,273. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka diberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membuat permintaan ban lebih efektif dan efisien pada Pectech Service Indonesia sebagai berikut: 1. Agar permintaan meningkat maka perusahaan harus bias mempertahankan harga yang sesuai dengan kualitas ban. 2. Perusahaan juga harus bisa menyediakan ban dalam jumlah besar karena jumlah konsumen yang semakin meningkat dari tahun ketahun akan meningkatkan permintaan ban.

114


3. Perusahaan harus bisa mempertahankan layanan purna jual berkelanjutan untuk menyesuaikan selera konsumen sehingga permintaan ban terus meningkat. Dengan cara menempatkan beberapa orang khusus yang bertugas menangani semua keluhan dari customer. DAFTAR PUSTAKA Angipora, Marius, 2002, Dasar- dasar Pemasaran, Rajawali Pers, Jakarta. Assauri, Sofyan, 2006, Manajemen Pemasaran, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. Buchari, Alma, 2004, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Penerbit Alfabeta, Bandung. Kotler dan Armstrong, 2002, Prinsip- prinsip Pemasaran, Edisi kedelapan, Jilid Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta. Kotler, Philip, 2002, Manajemen Pemasaran, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Pramesti, Getut, 2011, Aplikasi SPSS dalam penelitian, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Santoso, Singgih, 2008, Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Setiadi, 2003, Perilaku konsumen dan Implikasi untuk strategi dan penelitian Pemasaran, Kencana, Jakarta Siswanto, Sutojo, 2003, Kerangka Dasar Manajemen, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Solihin, Ismail, 2009, Pengantar Manajemen, PT Gelora Aksara Pratama, Erlangga, Jakarta. Stphen P. Robbin dan Coulter Mary,2009, Manajemen, Edisi kesepuluh, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta. Subandi, 2008, Sistem Ekonomi Indonesia, Cetakan Keempat, Alfabeta, Bandung. Sukirno, Sadono, 2003, Pengantar Teori Mikroekonomi, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sumawarman, 2003, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, Ghalia Indosnesia, Jakarta. Swastha, Basu, 2006, Azas-azas Marketing, Edisi Ketiga, Penerbit Liberty. Yogyakarta. Tambunan, Tulus TH, 2003, Perekonomian Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. Terry, George R dan Rue Lislie W, 2008, Dasar dasar Manajemen, Cetakan Kesepuluh, Bumi Aksara,Jakarta. Tjiptono, 2002, Manajemen Pemasaran, Penerbit BPFE, Yogyakarta. William J. Stanton, 2003, Prinsip Pemasaran, Edisi ketujuh, Jilid kedua, Penerbit Erlangga. Widarjono, Agus, 2005, Ekonometrika Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, FE UI, Yogyakarta.

115

Petunjuk Penulisan Naskah Naskah dibuat menggunakan Microsoft Office Word. Seluruh bagian dalam naskah diketik dengan huruf Time New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1, ukuran kertas A4 dan marjin 3,3,2,2 cm untuk semua sisi serta jumlah halaman kurang lebih 25 halaman atau 7000 kata termasuk daftar pustaka. Untuk kepentingan penyuntingan naskah, seluruh bagian naskah (termasuk tabel, gambar dan persamaan matematika) dibuat dalam format yang dapat disunting oleh editor. Editor dapat meminta data yang digunakan dalam grafik/gambar untuk keperluan penyuntingan. Gaya Penulisan Umum. Naskah untuk Jurnal Manajemen dan Akuntansi dapat berupa hasil penelitian. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan gaya naratif. Tabel dan gambar harus mencantumkan sumber. Tabel, gambar dan persamaan matematika diberi nomor secara berurut sesuai dengan kemunculannya. Semua kutipan dan referensi dalam naskah harus tercantum dalam daftar pustaka dan sebaliknya, sumber bacaan yang tercantum dalam daftar pustaka harus ada dalam naskah. Urutan Naskah. Urutan naskah mengikuti format sebagai berikut: Judul, Nama dan Alamat Lengkap Penulis, Alamat Korespondensi, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metodologi dan Data, Hasil, Diskusi dan Analisis, Daftar Pustaka. Berikut adalah petunjuk untuk setiap bagian naskah: Judul. Judul tidak melebihi 15 kata dalam bahasa Indonesia. Data Penulis. Berisi nama lengkap semua penulis tanpa gelar, lembaga afiliasi penulis dan alamatnya (termasuk kode pos) serta alamat salah seorang penulis untuk korenspondensi (telepon, faksimili dan email). Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris (jika naskah dalam bahasa Indonesia) dan bahasa Indonesia (jika naskah dalam bahasa Inggris), yaitu 100 – 300 kata, maksimum 300 kata berisikan tiga hal yaitu topik yang dibahas, metodologi yang dipergunakan dan hasil atau pembuktian yang didapatkan. Kata Kunci. Ditulis dalam bahasa Inggris maksimum 5 subjek. Kata kunci berisi kata atau frasa yang sering dipergunakan dalam naskah dan dianggap mewakili dan atau terkait dengan topik yang dibahas. Pendahuluan. Pendahuluan paling tidak memuat latar belakang dan tujuan dari penelitian, studi sebelumnya yang relevan, permasalahan ataupun hipotesis yang akan diuji dalam tulisan tersebut, metodologi atau alat analisis yang dipilih, narasi singkat dari hasil yang didapatkan jika tulisan adalah hasil pengujian empiris atau preposisi jika tulisan yang dibuat bersifat hasil pemikiran. Metodologi dan Data. Bagian ini berisi informasi teoretis dan teknis yang cukup memadai untuk pembaca dapat mereproduksi penelitian dengan baik. Hasil. Tuliskan hasil yang didapat berdasarkan metode yang digunakan. Dapat disajikan berupa tabel, gambar dengan disertai uraian singkat yang mengangkat poin-poin penting. Pembahasan. Bagian ini memuat interpretasi dari hasil dan diskusi menyangkut hasil pada penelitian sebelumnya yang terkait. Pembahasan memuat keunikan serta persamaan dan perbedaannya dan dari hasil penelitian sebelumnya. Diskusikan juga penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Daftar Pustaka. Daftar pustaka disusun dengan urutan abjad dengan mengikuti gaya sebagai berikut:

Publikasi buku Dixit, A. K., & Norman, V. 1980. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge University Press. Artikel dalam jurnal Rangazas, P. 2000. Schooling and Economic Growth: A King-Rebelo Experiment with Human Capital. Journal of Monetary Economics , 46 (2), 397-416. Bab dalam buku Durlauf, S. N., Johnson, P. A., & Temple, J. R. 2005. Growth Econometrics. In P. Aghion, & e. S N Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth (Vol. IA). Amsterdam: North-Holland. Kertas kerja (working papers) Kremer, M., & chen, D. 2000. Income Distribution Dynamics with Endogenous Fertility. Working Paper, 7530 . Makalah yang dipresentasikan Chen, H. K., & Chou, H. W. 2006a. Supply Chain Network Equilibrium with Asymmetric Variable Demand and Cost Functions. Makalah . Taipei. Mimeo dan karya tak dipublikasikan Knowles, J. 1999. Can Parental Decisions Explain US Income Inequality? Mimeo . Nashihin, M. 2007. Poverty Incidence in Indonesia, 1987-2002: A Utility-Consistent Approach Based on a New Survey of Regional Prices. Disertasi doktoral . Canberra. Dokumen lembaga Indonesia, R. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Artikel dari situs web dan bentuk elektronik lainnya Summers, R., & Heston, A. W. 1997. Retrieved from Penn World Table, Version5.6: http://pwt.econ.unpenn.edu/ Artikel di koran, majalah, dan periodik sejenis Begley, S. 1993( April 12). Killed by Kindness. Newsweek , pp. 50-56. Kutipan. Contoh: Masalah ini pernah diteliti oleh Kremer dan Chen (2000). Hasilnya menunjukkan bahwa keputusan orang tua bisa mempengaruhi distribusi pendapatan (Knowles 1999; Dollar et al. 1988). Untuk ulasan selanjutnya lihat antara lain Williamson (1985). Tabel, Gambar dan Persamaan Matematika. Judul dan isi tabel diketik dengan huruf ukuran 10 pts dan cetak tebal. Penggunaan garis dalam tabel hanya untuk kepala tabel (heading) dan akhir tabel. Hindari isi tabel yang tidak perlu. Gambar dan grafik akan dicetak dalam format hitam putih sehingga perlu dibuat perbedaan pola antar data yang ditampilkan dan bukan dengan gradasi warna atau perbedaan warna. Garis yang ditampilkan pada grafik hanya sumbu dan garis data saja. Persamaan matematika ditulis dengan menggunakan Microsoft Equation Editor. Tuliskan hanya persamaan matematika yang sangat terkait dengan pembahasan. Daftar Kegiatan Penyerahan Naskah 1. Penulis sudah membaca Petunjuk Bagi Penulis 2. Penulis sudah menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. Naskah yang sudah mengikuti petunjuk penulisan naskah Jurnal Manajemen dan Akuntansi b. Penulis mengirimkan dokumen kelengkapan dalam bentuk softcopy ke alamat redaksi

YAYASAN PENDIDIKAN PERSADA BUNDA (YPPB) PEKANBARU

STIE Persada Bunda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda Sarjana (S1) Program Studi Manajemen dan Sumber Daya Manusia (MSDM) Diploma 3 (D3) Program Studi Akuntansi

STIH Persada Bunda Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum

STISIP Persada Bunda Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Persada Bunda Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi

STIBA Persada Bunda Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Persada Bunda Sarjana (S1) Program Studi Sastra Inggris

ABA Persada Bunda Akademi Bahasa Asing Persada Bunda Diploma 3 (D3) Program Studi Bahasa Inggris

ASM Persada Bunda Akademi Sekretaris dan Manajemen Persada Bunda Diploma 3 (D3) Program Studi Manajemen Diploma 3 (D3) Program Studi Sekretari

JURNAL MANAJEMEN & AKUNTANSI

Recommend Documents