JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1.
Oktober 2011
PROBLEMATIKA MENUJU DOSEN PROFESIONAL Edhy Sutanta Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, IST AKPRIND Yogyakarta Jl. Kalisahak No. 28, Komplek Balapan, Yogyakarta, 55222 email:
[email protected] ABSTRACT Professional lecturer is required by each college. Reality Indonesia lecturer nationally there are 93,272 (53.78%) lecturers who can not be certified because they are not yet qualified master's degree. In addition, the budget constraints for further studies, the capacity of the appropriate course of science, and local policies in higher education institutions often still be inhibiting further studies lecturer. These problems must be resolved to avoid greater problems in the Indonesian higher education. And, the problems can be solved only through active cooperation between faculty, university institutions, and government regulations to implement Law number 14 which was released in 2005, about Teachers and Lecturers. Keywords: professional lecturers, higher education, master degree. I. PENDAHULUAN Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Untuk menjadi seorang dosen profesional harus memenuhi kualifikasi akademik meliputi ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1 Pasal 9). Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik,
Volume 2, Nomor 1.
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi dosen profesional menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tulisan ini membahas tentang beberapa problematika yang dihadapi oleh khususnya dosen di bidang ilmu informatika/komputer dalam rangka memenuhi kualifikasi dosen prefosional. Beberapa asumsi akan digunakan untuk menyederhanakan alur pikir dalam pembahasan. II. PEMBAHASAN II.1. Persyaratan Dosen Profesional Menurut UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Bab 1, Pasal 47 dinyatakan, bahwa kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian dengan kualifikasi minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Bukti atas profesionalisme dosen tersebut dibuktikan dengan sebuah sertifikat profesional yang akan diberikan setelah memenuhi sejumlah syarat, yaitu (UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1 Pasal 47): 1. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
43
JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1. 2.
Memiliki jabatan akademik sekurangkurangnya asisten ahli; dan 3. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, sesuai Panduan Sertifikasi Dosen, khususnya pada Buku I tentang Naskah Akademik yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas tahun 2009, secara lebih rinci, persyaratan agar seorang dosen dapat disertifikasi adalah (Ditjen Dikti, 2009): 1. Dosen tetap di perguruan tinggi negeri; 2. Dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ; 3. Dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat; 4. Telah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun; 5. Memiliki jabatan akademik sekurangkurangnya Asisten Ahli; 6. Memiliki kualifikasi akademik sekurangkurangnya S2 dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi; 7. Mempunyai beban akademik sekurangkurangnya 12 sks per semester dalam dua tahun terakhir di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap; tugas tambahan dosen sebagai pejabat struktural (di lingkungan perguruan tinggi) diperhitungkan SKS-nya sesuai aturan yang berlaku; dan 8. Bagi dosen non PNS melampirkan surat keterangan inpassing kepangkatan sementara dari Kopertis. Sedangkan dosen yang tidak diperkenankan mengikuti sertifikasi adalah (Ditjen Dikti, 2009): 1. Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik; 2. Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain; 3. Dosen tetap yayasan yang berumur lebih dari 65 tahun nol bulan. Kompetensi Dosen Profesional Sesuai Panduan Sertifikasi Dosen, khususnya pada Buku I tentang Naskah Akademik yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas tahun 2009, secara lebih rinci, dijelaskan tentang empat jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, serta kompetensi kepribadian. Persyaratan minimal untuk masing-masing kompetensi tersebut sekurang-kurangnya adalah sebagai
Volume 2, Nomor 1.
Oktober 2011
berikut (Ditjen Dikti, 2009): 1. Kompetensi Pedagogik, meliputi: a. Kemampuan Merancang Pembelajaran 1). Batasan, yaitu kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran 2). Sub kompetensi, meliputi: a). Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan. b). Menguasai strategi pengembangan kreatifitas. c). Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran. d). Mengenal mahasiswa secara mendalam. e). Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa. f). Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. g). Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi. h). Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata i). kuliah tertentu. j). Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran. k). Merancang strategi pembelajaran mata kuliah. l). Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT. b. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran 1). Batasan, yaitu kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran. 2). Sub Kompetensi, meliputi: a). Menguasai keterampilan dasar mengajar. b). Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa. c). Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran. d). Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran. e). Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif,
44
JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1. dan menyenangkan. f). Mengelola proses pembelajaran. g). Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa. h). Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. c. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran 1). Batasan, yaitu kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sahih dan terpercaya,didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran. 2). Sub Kompetensi, meliputi: a). Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengantujuan pembelajaran. b). Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran. c). Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran. d). Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan. e). Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan. f). Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa. g). Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses pembelajaran. h). Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. d. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 1). Batasan, yaitu kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu. 2). Sub Kompetensi, meliputi: a). Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran (instructional research) dalam berbagai aspek pembelajaran. b). Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik. c). Menganalisis hasil penelitian
Volume 2, Nomor 1.
2.
Oktober 2011
pembelajaran. d). Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kompetensi Profesional a. Batasan Kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik profesional berupaya untuk mewujudkan sikap (aptitude) dan perilaku (behavior) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya. Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai pemangku kepentingan. b. Sub Kompetensi, meliputi: 1). Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Dalam hal ini, dosen diharapkan menyadari tentang pentingnya: a). Memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan
45
JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1. yang berkenaan dengan bidang ilmunya. b). Bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional. c). Kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siapmengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah. 2). Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian. Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah. 3). Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi. Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan kesarjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa
Volume 2, Nomor 1.
Oktober 2011 penulis bersama (co-authorship), serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau tinjauan (review), menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan (editorial), pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah (journal), menyusun bahan sillabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium. 4). Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Untuk itu seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif. Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi danefisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban.
3.
Kompetensi Sosial a. Batasan, yaitu kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, teman sejawat, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan. b. Sub Kompetensi, meliputi: 1). Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan. 2). Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas. 3). Kemampuan menghargai pendapat
46
JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1.
4.
Kompetensi Kepribadian a. Batasan, yaitu sejumlah nilai, komitmen, dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara professional. b. Sub Kompetensi, meliputi: 1). Empati (empathy), meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar. 2). Berpandangan positif terhadap orang lain, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki, menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka. 3). Berpandangan positif terhadap diri sendiri, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki, mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri. 4). ‘Genuine’ (authenticity), bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan ‘terbuka’ mudah ‘dilihat’ orang lain. 5). Berorientasi kepada tujuan, senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan.
(PNS dan non PNS), dan berdasarkan jenjang pendidikan dosen (PNS dan non PNS). Data statistik dosen nasional tahun 2009, berdasarkan jenjang pendidikannya (status PNS dan non PNS), terdiri atas dosen jenjang pendidikan D-1, D-2, D-3, D-4, Profesi, dan S-1 sebanyak 93.272 (53,78%) dan dosen dengan jenjang pendidikan S-2 dan S-3 sebanyak 80.169 (46,22%) (Tabel 1). Dari Tabel 1, juga dapat diketahui bahwa dosen dengan jenjang pendidikan S-1 menempati rangking tertinggi, yaitu 85.429 (49,26%) (Gambar 1). TABEL 1: DATA DOSEN NASIONAL (PNS DAN NON PNS) BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN Kategori
D-1
D-2
D-3
D-4
Profesi
S-1
S-2
19.100 32.340
S-3
Total
PTN
0
0
55
329
1.382
Kopertis I
2
0
379
377
149
7.526
2.060
Kopertis I I Kopertis I II Kopertis I V Kopertis V Kopertis VI Kopertis VII Kopertis VIII Kopertis I X Kopertis X Kopertis XI Kopertis XII Total
0
0
116
171
76
4.827
1.750
63
7.003
1
0
388
134
368
8.606
7.032
1.055
17.584
0
1
241
381
181
10.068
5.429
565
16.866
0
0
22
119
64
2.725
2.877
344
6.151
0
0
183
410
148
5.596
3.204
231
9.772
0
1
270
504
264
8.666
6.674
559
16.938
0
1
66
94
42
3.558
1.504
68
5.333
0
0
75
131
94
6.065
2.097
112
8.574
1
0
99
222
89
3.531
1.576
93
5.611
0
0
55
102
23
2.983
1.198
46
4.407
0
2
13
16
2
2.178
540
20
2.771
4
5
1.962
2.990
2.882
85.429 68.281
11.888
173.441
8.668
61.874
64
10.557
Sumber: http://evaluasi.or.id/, diakses tanggal 26 Desember 2009 85429
90000 80000
68281
70000 60000
Jum lah
orang lain 4). Kemampuan membina suasana kelas. 5). Kemampuan membina suasana kerja. 6). Kemampuan mendorong peran serta masyarakat.
Oktober 2011
50000 40000 30000
Data Dosen Indonesia Mengacu pada data yang dirilis oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dalam situs http://evaluasi.or.id/ (upload terakhir tanggal 26 Desember 2009), diketahui rekapitulasi data dosen nasional (di seluruh perguruan tinggi resmi di seluruh Indonesia) dalam kategori jenis kelamin (PNS dan non PNS), berdasarkan jenjang jabatan akademik dosen
Volume 2, Nomor 1.
20000 10000
11888 4
5
1962
D-1
D-2
D-3
2990
2882
D-4
Profesi
0 S-1
S-2
S-3
GAMBAR 1: GRAFIK J UMLAH DOSEN NASIONAL (PNS DAN NON PNS) BERDASARKAN J ENJANG P ENDIDIKAN (Sumber: Diolah sendiri)
47
JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1. Khusus dosen berstatus PNS, data statistik dosen nasional berdasarkan jenjang pendidikannya, terdiri atas dosen jenjang pendidikan D-3, D-4, Profesi, dan S-1 sebanyak 23.680 (34,50%) dan dosen dengan jenjang pendidikan S-2 dan S-3 sebanyak 44.957 (65,50%) (Tabel 2). Dari Tabel 2, juga dapat diketahui bahwa dosen dengan jenjang pendidikan S-2 menempati rangking tertinggi, yaitu 35.992 (52,44%) (Gambar 2). TABEL 2: DATA DOSEN NASIONAL PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN Kategori PNS PTN PNS DPK Kopertis I PNS DPK Kopertis II PNS DPK Kopertis III PNS DPK Kopertis IV PNS DPK Kopertis V PNS DPK Kopertis VI PNS DPK Kopertis VII PNS DPK Kopertis VIII PNS DPK Kopertis IX PNS DPK Kopertis X PNS DPK Kopertis XI PNS DPK Kopertis XII Total
0
0
0
0
1
281
339
20
641
0
0
0
1
68
278
492
86
925
0
0
0
0
15
406
591
106
1.118
0
0
0
0
4
220
481
66
771
0
0
1
2
3
339
482
47
874
0
0
0
4
15
447
1.020
95
1.581
0
0
2
8
3
326
346
19
704
0
0
0
0
3
295
447
39
784
0
0
1
0
3
134
268
26
432
0
0
0
0
0
198
173
13
384
0
0
1
0
0
193
48
2
244
0
0
61 339
dosen jenjang pendidikan D-1, D-2, D-3, D-4, Profesi, dan S-1 sebanyak 68.592 (67,09%) dan dosen dengan jenjang pendidikan S-2 dan S-3 sebanyak 33.650 (32,91%) (Tabel 3). Dari Tabel 2, juga dapat diketahui bahwa dosen dengan jenjang pendidikan S-1 menempati rangking tertinggi, yaitu 62.661 (61,29%) (Gambar 3). TABEL 3: DATA DOSEN NASIONAL NON PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN Kategori
D- D- D- D-4 Profesi S-1 S-2 S-3 Total 1 2 3 0 0 55 324 1.252 18.235 31.016 8.430 59.312 0 0 1 0 10 551 292 13 867
Oktober 2011
Dosen BHMN Dosen PTS Kopertis I Dosen PTS Kopertis II Dosen PTS Kopertis III Dosen PTS Kopertis IV Dosen PTS Kopertis V Dosen PTS Kopertis VI Dosen PTS Kopertis VII Dosen PTS Kopertis VIII Dosen PTS Kopertis IX Dosen PTS Kopertis X Dosen PTS Kopertis XI Dosen PTS Kopertis XII Total
D- D1 2 0 0
D-3
D-4
Profesi
S-1
Sumber: http://evaluasi.or.id/, diakses tanggal 26 Desember 2009
0
0
0
0
0
0
2
0
378
377
139
6.975
1.768
51
9.690
0
0
116
171
75
4.546
1.411
43
6.362
1
0
388
133
300
8.328
6.540
969
16.659
0
1
241
381
166
9.662
4.838
459
15.748
0
0
22
119
60
2.505
2.396
278
5.380
0
0
182
408
145
5.257
2.722
184
8.898
0
1
270
500
249
8.219
5.654
464
15.357
0
1
64
86
39
3.232
1.158
49
4.629
0
0
75
131
91
5.770
1.650
73
7.790
1
0
98
222
86
3.397
1.308
67
5.179
0
0
55
102
23
2.785
1.025
33
4.023
0
2
12
16
2
1.985
492
18
2.527
4
5 1.901 2.646
1.375 62.661 30.962 2.688 102.242
62661
35995
60000
35000 30000
50000
25000
21903
20000 15000 8962
10000
J u m la h
Jum lah
Total
0
70000
5000
S-3
Sumber: http://evaluasi.or.id/, diakses tanggal 26 Desember 2009
1.377 21.903 35.995 8.962 68.637
40000
S-2
40000 30962 30000 20000
0
0
61
339
1377
D-1
D-2
D-3
D-4
Profesi
10000
0 S-1
S-2
S-3
4
5
D-1
D-2
1901
2646
1375
D-3
D-4
Profesi
2688
0
GAMBAR 2: GRAFIK JUMLAH DOSEN NASIONAL PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN (SUMBER: DIOLAH SENDIRI) Khusus dosen berstatus Non PNS, data statistik dosen nasional berdasarkan jenjang pendidikannya, terdiri atas
Volume 2, Nomor 1.
S-1
S-2
S-3
GAMBAR 3: GRAFIK JUMLAH DOSEN NASIONAL NON PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN (Sumber: Diolah sendiri)
48
JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1. Jika dibandingkan antara dosen nasional PNS dan dosen nasional non PNS, berdasarkan data Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah dosen PNS lebih kecil dibandingkan jumlah dosen non PNS. Berdasarkan jenjang pendidikan dosen, jumlah dosen nasional non PNS jenjang pendidikan ≤ S-1 jauh lebih besar daripada jumlah dosen PNS jenjang pendidikan ≤ S-1 (Tabel 4, Gambar 4). TABEL 4: PERBANDINGAN DATA DOSEN NASIONAL PNS & NON PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN Katego ri
PNS
Non PNS
D-1
D-2
D-3
D-4
0 0,00 %
0 0,00 %
4 0,00 %
5 0,00 %
4
5
61 0,04 % 1.90 1 1,10 % 1.96 2
339 0,20 % 2.64 6 1,53 % 2.99 0
Nasion al
Profe si 1.377 0,80 % 1.375 0,79 % 2.882
S-1 21.90 3 12,70 % 62.66 1 36,13 % 85.42 9
S-2 S-3 Total 35.99 5 8.962 68.637 20,87 5,20 39,80 % % % 30.96 102.24 2 2.688 2 17,85 1,55 58,95 % % % 68.28 11.88 173.44 1 8 1
(Sumber: Diolah sendiri) 70.000 60.000
Jumlah
50.000 40.000
PNS Non PNS
30.000 20.000 10.000 0 D-1
D-2
D-3
D-4
Profesi
S-1
S-2
S-3
GAMBAR 4: GRAFIK JUMLAH DOSEN NASIONAL NON PNS BERDASARKAN JENJANG P ENDIDIKAN (Sumber: Diolah sendiri) Problem Menuju Dosen Profesional Pemahaman atas ketentuan tersebut di atas, bahwa seseorang adalah dosen profesional jika telah memiliki sertifikat profesional, dan untuk dapat disertifikasi, seorang dosen harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 1. Berstatus sebagai dosen tetap pada suatu lembaga pendidikan tinggi resmi (Catatan: perlu ditegaskan di sini bahwa perguruan tinggi yang dimaksud harus resmi, mengingat tidak sedikit lembaga yang menamakan perguruan tinggi, namun sesungguhnya tidak resmi atau ilegal). 2. Telah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun. 3. Jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
Volume 2, Nomor 1.
Oktober 2011
4.
Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 dari Program Studi Pasca Sarjana terakreditasi. 5. Mempunyai beban akademik sekurangkurangnya 12 sks per semester dalam dua tahun terakhir di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap (Catatan: tugas tambahan dosen sebagai pejabat struktural di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan SKS-nya sesuai aturan yang berlaku). 6. Memenuhi persyaratan minimal empat jenis kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian, dan harus mengembangkannya secara berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya adalah difokuskan pada upaya memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dosen dapat disertifikasi jika memiliki jenjang pendidikan minimal S-2. Untuk menyederhanakan alur logika, beberapa asumsi juga digunakan, yaitu: 1. Masa kerja dosen, jabatan akademik dosen, beban akadmeik dosen, serta persyaratan minimal pada empat jenis kompetensi terpenuhi. 2. Data dosen yang diacu bersumber dari situs resmi yang dikelola oleh Ditjen Dikti, yaitu http://evaluasi.or.id/) sehingga bersifat valid dan up to date, dan dosen yang dimaksud merupakan dosen tetap pada lembaga perguruan tinggi yang resmi 3. Setiap dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmunya. 4. Target sertifikasi sebagai bukti dosen profesional adalah akhir tahun 2014, sehingga tersisa waktu 4 tahun 5. Rata-rata lama studi lanjut jenjang S-2 adalah 2 tahun dan 4 tahun untuk S-3. 6. Dosen dengan jenjang pendidikan D-1, D-2, D3, dan Profesi memiliki tanggungjawab sendiri untuk menyelesaikan studi hingga jenjang S-1 atau D-4. Berikut adalah identifikasi problematika yang muncul terkait dengan fokus pembahasan menuju dosen profesional dengan asumsi-asumsi yang digunakan tersebutdi atas, yaitu: 1. Jumlah dosen dengan jenjang pendidikan S-1 atau lebih rendah masih sangat besar. Berdasarkan data statistik dosen nasional, diketahui bahwa saat ini terdapat sejumlah 93.272 dosen dengan jenjang pendidikan S-1 atau kurang, terdiri atas 23.680 dosen PNS dan 68.592 dosen non PNS. Jumlah ini akan menjadi problem besar, tidak hanya bagi dosen yang bersangkutan, namun juga menjadi problem bagi institusi perguruan tinggi di mana dosen tersebut mengabdikan dirinya, dan
49
JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1.
2.
3.
tentu juga akan menjadi problem besar bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam kondisi yang paling ekstrim, jika dosen tersebut tidak memperoleh solusi untuk mengikuti jenjang pendidikan S-2, maka efeknya mereka tidak bisa disertifikasi. Hal ini berarti mereka tidak akan bisa memperoleh “sebutan” dosen profesional. Problem ini tentu tidak bisa hanya dibebankan pada individu-individu dosen, perlu campur tangan pihak lembaga perguruan tinggi di mana dosen mengabdikan dirinya (sesuai pasal 71 ayat (2) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), dan juga pihak Pemerintah sebagai institusi tertinggi di negara ini yang memperoleh amanat untuk melaksanakan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat (sesuai pasal 71 ayat (1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Ketersediaan anggaran untuk studi lanjut minim. Ketersediaan anggaran juga menjadi problem bagi upaya menuju dosen profesional. Studi lanjut bagi dosen dengan jenjang pendidikan S-1 atau yang lebih rendah menjadi sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus, agar tidak timbul “petaka” besar bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam perhitungan kasar, jika rata-rata kebutuhan biaya studi lanjut S-2 adalah Rp. 50.000.000,-, maka diperlukan dana (bisa diperoleh dari berbagai sumber) lebih dari Rp. 4,6 trilyun hanya untuk memenuhi syarat minimal jenjang pendidikan dosen. Tawaran beasiswa studi lanjut S-2 dan S-3 dari pemerintah dan dari luar negeri juga tidak begtu saja menyelesaikan problem ini. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan peluang beasiswa tersebut. Faktor usia, bidang studi, dan sejumlah faktor lainnya menjadi problem sehingga peluang beasiswa yang ada sulit diperoleh. Anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2010, yaitu sebesar Rp 195,6 triliun (http://www.indonesia.go.id/), rupanya belum dapat mengatasi problem ini. Sedangkan pemerintah sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat (sesuai pasal 71 ayat (3) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Kapasitas program studi terbatas.
Volume 2, Nomor 1.
4.
Oktober 2011
Sekalipun peluang studi lanjut dosen bisa diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri, namun peluang ini tidak begitu saja dapat menyelesaikan masalah. Pemilihan sebuah perguruan tinggi untuk studi lanjut bukanlah hal yang mudah. Seorang dosen harus mempertimbangkan banyak hal untuk dapat menentukan apakah akan melanjutkan studi di perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri. Ketika dosen sudah memutuskan untuk studi di dalam negeri misalnya, maka problem yang dihadapi berikutnya adalah keterbatasan kapasitas program studi yang dituju. Bahasa, keluarga, waktu, dan dana umumnya merupakan faktor yang melemahkan keinginan dosen untuk studi lanjut di luar negeri. Kebijakan lokal di institusi perguruan tinggi yang kurang kondisif. Semakin banyak jumlah dosen yang memiliki jenjang pendidikan S-2 dan S-3, pada gilirannya akan mampu meningkatkan kualitas sebuah program studi di perguruan tinggi. Sekalipun demikian, sebuah institusi perguruan tinggi memiliki kebijakan lokal yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan institusi, serta situasi dan kondisi di masing-masing institusi. Di antara kebijakan tersebut, seringkali dapat menimbulkan problem, termasuk kebijakan mengenai studi lanjut dosen, antara lain: a. Kebijakan masa kerja minimal untuk dapat studi lanjut. b. Senioritas dosen untuk menentukan dosen yang “berhak” studi lanjut. c. Minimnya dukungan anggaran studi lanjut dosen. d. Keharusan mengabdi setelah selesai studi lanjut, dosen yang baru saja menyelesaikan studi lanjut, biasanya tidak bisa langsung melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sebelum mengabdi dalam jangka waktu tertentu terlebih dahulu. e. Beberapa perguruan tinggi masih menerapkan kebijakan rekrutmen calon dosen dari lulusan jenjang S-1 dengan alasan bisa “dibentuk” sesuai dengan kebutuhan institusi, baru kemudian diijinkan studi lanjut setelah institusi yakin tentang kinerja dosen yang direkrut. Kebijakan ini dapat menimbulkan problem karena dosen yang direkrut tersebut jelas tidak bisa memenuhi syarat untuk disertifikasi. f. Beberapa perguruan tinggi masih menerapkan kebijakan rekrutmen calon dosen dari lulusan jenjang S-1 dengan
50
JURNAL MANAJAMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Volume 2, Nomor 1. alasan meminimalkan anggaran untuk gaji dosen. Kebijakan ini dapat menimbulkan problem bagi perguruan tinggi yang memiliki anggaran dana yang terbatas, karena akhirnya juga harus menyediakan anggaran untuk studi lanjut dosen. KESIMPULAN Dosen profesional sangat dibutuhkan oleh setiap program studi di perguruan tinggi. Keberadaan dosen profesional menjadi penting demi menjamin dan meningkatkan kualitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa secara nasional (PNS dan non PNS) masih terdapat 93.272 (53,78%) dosen dengan jenjang pendidikan D-1, D-2, D-3, D-4, Profesi, dan S1, sehingga tidak bisa disertifikasi. Kondisi ini memerlukan upaya dan perhatian serius dari berbagai pihak untuk mendorong dan mengatasi problem yang mendesak, yaitu harus memiliki jenjang pendidikan minimal S-2 agar dapat disertifikasi. Problem lain yang terkait adalah ketersediaan anggaran untuk studi lanjut yang minim, kapasitas program studi yang sesuai bidang ilmu yang terbatas, dan adanya berbagai kebijakan lokal
Volume 2, Nomor 1.
Oktober 2011
di institusi perguruan tinggi yang seringkali kurang kondusif untuk studi lanjut dosen. DAFTAR PUSTAKA ……, 2009, http://evaluasi.or.id/, diakses tanggal 26 Desember 2009. ……, 2009, http://www.indonesia.go.id/, diakses tanggal 26 Desember 2009. DEPDIKNAS RI, 2005, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN. DEPDIKNAS RI, 2007, PERATURAN MENDIKNAS RI NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN Depdiknas RI, 2009, Buku I, Naskah Akademik Panduan Sertifikasi Dosen, Jakarta.
51
