JUNI 2014

Buletin BKD & Diklat Kota Palembang/Edisi I/Juni 2014

BULETIN

EDISI I/JUNI 2014

PRIMA “Profesional, Inovatif, Menuju Sejahtera”

1

http://bkdd.palembang.go.id


SALAM REDAKSI

SUSUNAN REDAKSI

Alhamdulillah... Adalah rasa syukur yang sudah sepatutnya selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan dalam berkarya dan berbuat lebih baik lagi, sehingga Buletin BKD dan Diklat Kota Palembang dapat terbit untuk Edisi I Bulan Juni 2014. Pada edisi kali ini, di pertengahan Tahun 2014, kami mengedepankan bahasan pokok mengenai undangundang yang telah mulai diresmikan oleh Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah disosialisasikan oleh BKD dan Diklat Kota Palembang. Undang-undang ini menjadi dasar manajemen kepegawaian, baik untuk PNS dan pegawai kontrak nantinya.

Penasihat

: Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang Kurniawan, AP.,M.Si.

Pemimpin Redaksi

: Kabid. Perencanaan dan Pengendalian Program Hj. Sri Martina, SE., MM.

Redaktur Pelaksana

: M. Azli Febiansyah, S.STP.,MH. Noviarman, SE.,M.Si,Ak.

Sekretaris

: Herlina,S.Sos. Lidya Nita Ismir, SIP., MM

Berkenaan dengan itu pula, kami membuat ulasan mengenai manajemen kepegawaian dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan juga kunjungan Walikota Palembang, Bapak H. Romi Herton, SH., MH., yang memantau dan mendukung kegiatan pelayanan ini. Dan akhirnya, kami, tim redaksi buletin BKD & Diklat Kota Palembang tetap berusaha memberikan sajian terbaik bagi pembaca dengan artikel-artikel yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang telah diadakan BKD dan Diklat Kota Palembang.

Keuangan

: Adrianus Amri, SSTP.,M.Si.

Tim Pendukung

: Sekretaris BKD dan Diklat Kota Palembang dan Kepala Bidang di Lingkungan BKD dan Diklat Kota Palembang

Humas

: Dian Fitriadi, A.Md.

Desain Grafis dan Fotografer

: A. Sangun F., S.Si.

Alamat Redaksi

: Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang Jln. Merdeka No. 252 Telp. (0711) 357279 Fax : (0711) 357290

Selamat Membaca dan Berkarya

“Semoga kita tetap dapat berbuat yang terbaik.” Aamiin...

2

Website

: http://bkdd.palembang.go.id

E-Mail

: [email protected]


H. Romi Herton Walikota Palembang

H. Harnojoyo Wakil Walikota Palembang

VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG PERIODE TAHUN 2013-2018

VISI PELAYANAN DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS MENUJU TERCIPTANYA PNS YANG PROFESIONAL, INOVATIF, DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA MENDUKUNG PALEMBANG EMAS 2013-2018

MISI MEWUJUDKAN SUMBER DAYA APARATUR YANG BERIMAN, PROFESIONAL, VISIONER, DAN BEBAS KKN

3


Rencana Strategis BKD dan Diklat Kota Palembang

B

adan Kepegawaian berkomitmen untuk Rencana Strategis Daerah dan Diklat Kota berkontribusi penuh diperlukan sebagai Palembang sebagai mewujudkan Palembang Emas acuan bagi BKD dan lembaga penyelenggara 2013-2018. Diklat selaku SKPD manajemen kepegawaian Dalam rangka mengantisipasi dalam melaksanakan daerah berkomitmen kondisi dan permasalahan yang Program dan untuk memajukan dan dihadapi serta memperhatikan Kegiatan yang mengembangkan sistem tantangan ke depan dengan diseleraskan dengan manajemen kepegawaian memperhitungkan peluang Rencana yang efektif dan efisien yang dimiliki, maka untuk Pembangunan Jangka agar mampu mendorong mencapai Visi BKD dan Diklat Menengah Daerah peningkatan Kota Palembang, dirumuskan profesionalisme Pegawai Kota Palembang. misi dengan “Mewujudkan Sumber Daya Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan Aparatur yang Beriman, Profesional, publik sehingga tercipta tata kelola Visioner dan Bebas KKN” pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal Guna mewujudkan PNS yang profesional, tersebut, BKD dan Diklat Kota Palembang inovatif dan sejahtera, maka BKD & Diklat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Palembang sebagai lembaga Tahun 2013-2018 berdasarkan Rencana pembina & penyelenggara manajemen Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepegawaian perlu mengedepankan (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013prinsip-prinsip profesionalisme, terutama 2018. Berdasarkan kondisi, potensi dan tantangan Kota Palembang saat ini, yang akan menghadapi masa akan datang, maka Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang membangun visi di tahun 2013-2018 dengan “Pelayanan dan Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas menuju terciptanya PNS yang Profesional, Inovatif, dan Sejahtera dalam rangka mendukung Palembang Emas 2013-2018”. Penyesuaian tersebut didasari oleh pemikiran bahwa pegawai BKD & Diklat Kota Palembang

4


dalam pengetahuan, keterampilan, dan kualitas personal yang dibutuhkan dalam membina dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian.

penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang, sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta sebagai alat organisasi dalam peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja. ***

Landasan hukum dalam perencanaan strategis di BKD dan Diklat tidak terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan strategis ini bertujuan sebagai landasan acuan dalam

TUGAS POKOK & FUNGSI BKD dan Diklat Kota Palembang Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, tugas pokok BKD & Diklat Kota Palembang adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan diklat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan diklat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat, melakukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan diklat, serta melakukan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5


FOKUS UTAMA

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara:

Menuju Birokrat yang Visioner, Berintegritas, dan Berkinerja Tinggi

I

ndonesia

sebagai

bagian

dari

UU ASN yang disahkan DPR pada 19

dunia,

dituntut

untuk

Desember 2013 dan ditetapkan oleh presiden

selalu mampu bersaing dalam kancah

sebagai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur

pergaulan internasional, sebagaimana

Sipil Negara pada 15 Januari 2014 merupakan

visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia menjadi

landasan hukum untuk pembentukan birokrat

bangsa yang semakin mandiri, lebih maju, lebih

yang profesional, dinamis, dan berkinerja tinggi.

adil, dan lebih makmur di Asia. Visi tersebut

Landasan

hanya

penyusunan UU No. 5 tahun 2014 adalah teori

masyarakat

mungkin

memiliki

dicapai

pemimpin

apabila

yang

Indonesia

visioner

dan

teoritis

Manajemen

SDM

yang

digunakan

Strategis

Strategic

berwibawa serta didukung aparatur negara yang

Human

profesional,

memandang sumber daya manusia sebagai

berintegritas,

loyalitas

dan

berkinerja tinggi.

Resources

atau

dalam

Management

yang

unsur terpenting sebuah organisasi. Karena itu, pengadaan,

penempatan,

promosi,

dan

remunerasi pegawai ASN kedepannya harus dilakukan

6

berdasarkan

asas

merit

yang


menempatkan the right person on the right job

Pada saat UU ASN ini diberlakukan per

secara obyektif sesuai kebutuhan organisasi.

tanggal

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PNS merupakan pegawai tetap

berkinerja tinggi. Budaya ini akan disemaikan

pemerintah,

kepada setiap Aparatur Sipil Negara dimanapun termasuk

di

Pemerintah

“Membangun

para pemimpin dan birokrat

PPPK

didefinisikan

sesuai dengan kebutuhan instansi. Jika PNS memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dan

selaras dengan visi dan misi

Palembang,

sedangkan

sebagai pekerja yang diangkat pemerintah

Kota

Palembang. Sebagaimana hal tersebut juga

Walikota dan Wakil Walikota

sistem

terdiri atas dua, yakni pegawai negeri sipil (PNS)

nilai-nilai

integritas, loyalitas dan profesionalisme, dan

berada,

maka

Undang ASN, pegawai aparatur sipil negara

profesi terhormat dengan menerapkan budaya mengutamakan

2014,

akan bertransformasi. Berdasarkan Undang

membangun Aparatur Sipil Negara sebagai

yang

Januari

kepegawaian dalam pemerintahan Indonesia

Salah satu tujuan penting UU ASN adalah

organisasi

15

berhak memperoleh pensiun

“Membangun para

serta tunjangan hari tua, maka

pemimpin dan birokrat

sebaliknya

dengan

PPPK,

Pemerintah Kota

mereka tidak berhak atas

Palembang yang

pensiun ataupun memperoleh

loyalitas dan berkinerja tinggi

visioner, berintegritas,

nomor induk. Dalam jabatan

menuju

loyalitas dan berkinerja

pemerintah Kota Palembang yang visioner, berintegritas,

Palembang

Emas

2018”. Guna tersebut,

ASN juga tidak dikenal lagi jabatan eselon seperti selama

tinggi menuju mencapai Pemerintah

tujuan

ini,

Palembang Emas 2018"

yang

dengan

Kota

tinggi, jabatan

digantikan

jabatan

pemimpin

jabatan

administrasi

Palembang melalui Badan Kepegawaian Daerah

umum,

dan Diklat (BKD & Diklat) Kota Palembang pada

pemimpin tinggi adalah nama baru bagi para

tanggal 27 Maret 2014 mengadakan kegiatan

pemegang jabatan struktural tinggi (Jabatan

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Eselon 1) dan menengah (Eselon 2). Jabatan

tentang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

pemimpin tinggi adalah pegawai ASN nasional,

Pemerintah Kota Palembang yang bertempat di

termasuk mereka yang ditugaskan di daerah

Ruangan Parameswara Kantor Pemerintah Kota

atau di luar negeri. Pegawai jabatan administrasi

Palembang, dengan narasumber Bapak Nurdin

umum dan pegawai jabatan fungsional adalah

Silalahi dan Ibu Suci Purwaningsih dari Badan

pegawai

Kepegawaian Negara.

didesentralisasikan kepada pemda dan/atau

7

dan

akan

ASN

fungsional.

yang

Jabatan

pengelolaannya


instansi

pemerintah

yang

diberi

otonomi,

Berbeda dengan aturan sebelumnya, Undang

misalnya RS BLU, PT BLU, dan PTN badan hukum

Undang baru ini mengatur masa pensiun pegawai

Dalam UU ASN juga memuat bahwa

tahun.

KASN akan merekomendasikan kepada Presiden

mendasar

dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

Tentunya ini

terciptanya

mengenai sanksi yang sebaiknya diberikan

perubahan-perubahan

diharapkan

aparatur

akan

sipil

memacu

negara

yang

profesional, berintegritas, loyalitas, kompetitif

kepada aparat yang melanggar aturan. KASN

dan

terdiri atas lima orang komisioner yang terdiri dan/atau

pejabat

pejabat pimpinan tinggi dari 58 tahun ke 60

non-struktural yang mandiri dan independen.

pemerintah

Untuk

yang awalnya 56 ke 58 tahun. Sementara untuk

Negara (KASN). Komite ini merupakan lembaga

unsur

panjang.

administrasi, masa pensiun diperpanjang dari

aparatur sipil diawasi oleh Komite Aparatur Sipil

dari

lebih

berkinerja

tinggi

untuk

mewujudkan

reformasi birokrasi demi mendukung cita-cita

non

bangsa dan mampu bersaing dalam pergaulan

pemerintah.

internasional. ***

Peserta yang mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

8


TOPIK KHUSUS

Manajemen Kepegawaian Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Pegawai menuju Organisasi Pemerintah yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Peran ASN sangat penting karena akan menghasilkan public goods dan services terhadap masyarakat.

S

umber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur terpenting bagi organisasi. Tanpa adanya unsur manusia sebagai pegawai, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai seperti apa yang diharapkan. Berhasilnya suatu proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sangat tergantung pada unsur manusia yang memimpin dan melaksanakan tugas-tugas serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Di dalam konteks pemerintahan, maka pegawai merupakan alat penggerak segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pentingnya peran pegawai dan pengelolaannya membuat pengelolaan SDM (aparatur) menjadi salah satu isu strategik dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini. Apabila dulu bagian kepegawaian terbatas hanya pada fungsi administratif, tanpa memiliki kewenangan penentuan dan perencanaan pegawai di daerah, saat ini sebagai amanat otonomi daerah, bagian kepegawaian tidak hanya melaksanakan fungsi administratif namun juga bertambah fungsi dan kewenangannya dalam mengelola urusan kepegawaian di daerahnya.

9


Pelayanan rutin kepegawaian di Kantor BKD dan Diklat Kota Palembang setiap hari kerja.

dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa BKD menyelenggarakan fungsi:

Manajemen kepegawaian daerah memiliki arti adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban, yang meliputi perencanaan, pengembangan, kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian PNS Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

Dan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kemudian ditetapkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa BKD mempunyai tugas pokok membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen PNS daerah. Pelaksanaan tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam

Prinsip profesionalisme dalam manajemen kepegawaian, guna membangun Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab, jujur

10


dan adil. Untuk mencapai prinsip profesionalisme Pegawai Negeri Sipil diperlukan pembinaan yang berdasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Manajemen Kepegawaian diarahkan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan dan berhasil guna sehingga dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional

Berbagai faktor mempengaruhi prinsip profesionalisme dalam manajemen kepegawaian, yaitu Perencanaan, Pengadaan, Pengembangan kualitas, Penempatan, Promosi (kenaikan pangkat), Penggajian, Uang duka, dan Pemberhentian. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam mengemban tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan guna meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil untuk itu perlu mendapat perhatian lebih sumber daya manusia yang mengabdi bagi negara.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen kepegawaian adalah segala aktivitas yang berkenaan dengan pemberdayaan sumber daya pegawai dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya dengan adanya manajemen kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil secara efektif dan efisien dapat terwujud dan mampu menghasilkan pegawai dalam kualitas dan kuantitas yang dapat dipertanggungjawabkan. ***

Briefing dan evaluasi mingguan dalam pelayanan kepegawaian

Ruang lobi yang menyediakan bacaan untuk tamu pegawai kantor

11


P PE EL LA AY YA AN NA AN NK KE EP PE EG GA AW WA AIIA AN NT TE ER RP PA AD DU U SSA AT TU UP PIIN NT TU U

P

elayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, yang menganut prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel, dimana masyarakat sebagai kelompok yang dilayani akan mendapatkan pelayanan yang prima.

“Selamat datang di BKD dan Diklat Kota Palembang. Kami Siap Melayani Anda dengan Sepenuh Hati”, begitu papan tulisan teks berjalan (running text) yang terpampang di atas pintu depan dalam ruangan.

12


Salah satu upaya yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat) Kota Palembang adalah dengan menerapkan sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu untuk melayani urusan administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kota Palembang. Berdasarkan data BKD dan Diklat Kota Palembang, PNS di daerah yang dikenal dengan sebutan sebagai kota pempek ini berjumlah sekitar 14.750 pegawai pada akhir Desember 2013. Dari sekian banyaknya jumlah pegawai, banyak urusan administrasi yang dilakukan oleh BKD & Diklat Kota Palembang.

Salah satu petugas loket sedang melayani pegawai

“Mudahan-mudahan seiring dengan adanya pelayanan administrasi kepegawaian dengan sistem pelayanan loket satu pintu dalam pengolahan administrasi pegawai di kantor BKD dan Diklat Kota Palembang, yang baru saja diberlakukan, keluhan pegawai terkait masalah arsip maupun administrasi bisa diminimalisir,” harap Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP., M.Si. Dijelaskan oleh pria kelahiran 17 Juni 1975 ini, jika selama ini urusan layanan kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, gaji, pembuatan kartu suami/istri, dan lainnya dilayani oleh bidang yang bersangkutan atau yang membawahi urusan tersebut. Maka, seiring dengan adanya pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu, semua terpusat di Pelayanan Loket Satu Pintu BKD dan Diklat kota Palembang. “Cara-cara lama seperti itu sudah tidak efektif lagi dan rawan keluhan. Saat ini kami melakukan inovasi pelayanan baru agar semua pegawai tersenyum. Semua pegawai yang mengurus administrasi di BKD dan Diklat Kota Palembang cukup dilayani staf di bagian loket khusus. Semua terpusat, pegawai tinggal menyerahkan berkas persyaratan, BKD dan Diklat Kota Palembang akan memproses hingga tuntas.”

13


“Bahkan ke depan jika sistem pelayanan ini sudah tersosialisasi maksimal, kami yang akan proaktif menghubungi pegawai terkait seluruh pelayanan administrasi kepegawaian,” tandasnya. PNS tidak perlu repot-repot lagi mendatangi kantor BKD dan Diklat Kota Palembang untuk urusan kenaikan pangkat dan sebagainya. Petugas kami yang akan menghubungi atau mendatangi dengan menyerahkan SK kenaikan pangkat. Prinsipnya bukan PNS lagi mendatangi kantor kami. Tetapi cukup berkas yang telah diserahkan berproses secara otomatis sesuai keperluan pegawai.

Walikota Palembang meninjau langsung Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu di BKD & Diklat Kota Palembang Kunjungan Bapak Walikota Palembang, H. Romi Herton, pada Bulan Maret lalu, merupakan kebanggaan dan kehormatan tersendiri buat BKD dan Diklat Kota Palembang. Kunjungan dilakukan secara mendadak dan tanpa didampingi oleh pejabat pemerintah kota lainnya. Usut punya usut ternyata kedatangan Bapak H. Romi Herton dalam rangka untuk meninjau pelayanan kepegawaian pada BKD dan Diklat Kota Palembang yang telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

Walikota Palembang meninjau langsung pelayanan kepegawaian terpadu satu pintu BKD & Diklat Kota Palembang

Dalam kunjungan tersebut, Bapak H. Romi Herton mengapresiasi inovasi yang telah dilaksanakan oleh BKD dan Diklat Kota Palembang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada PNS yang akan mengurus administrasi kepegawaian melalui Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu. Dalam amanatnya, diharapkan agar semua

14


SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, khususnya yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk melakukan terobosan dan inovasi kreatif untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, guna percepatan dalam memajukan dan mensejahterakan Kota Palembang menuju Palembang Emas 2018. Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu pada BKD dan Diklat Kota Palembang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat, tepat, terukur, accountable dan transparan. Tentunya hal tersebut tidak akan berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan bila tidak didukung oleh seluruh stakeholder yang ada. Baik stakeholder internal dan juga external. Dibutuhkan pegawai yang memiliki integritas yang tinggi, loyalitas, profesional dan berkinerja tinggi. Memang untuk saat ini, belum banyak pihak yang mengetahui sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu di BKD dan Diklat Kota Palembang. Perubahan sistem pelayanan kepegawaian ini menghantarkan para pegawai Pemerintah Kota Palembang untuk mengubah mindset-nya dari pelayanan yang sederhana menjadi pelayanan yang lebih cenderung mengayomi, membantu, dan selalu siap memberi masukan. Bahkan pegawai yang bertugas sebagai Front Office di loket, dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam semua aspek pelayanan kepegawaian karena permintaan stakeholder akan terus berkembang. Namun tidak hanya sampai di Front Office saja, BKD dan Diklat Kota Palembang juga telah berusaha memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang terselenggaranya pelayanan yang prima bagi PNS yang akan mengurus administrasi kepegawaian. Ruang tunggu ditata dengan lebih baik lagi sehingga menjadi ruang yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi PNS yang akan mengurus administrasi kepegawaian di BKD dan Diklat Kota Palembang. ***

Ruang lobi untuk tamu pegawai yang nyaman dan representatif

15


Pelayanan Kepegawaian pada Kantor Bkd dan Diklat Kota Palembang BKD dan Diklat Kota Palembang memiliki beberapa pelayanan kepegawaian sebagai berikut: 1. Pelayanan Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil 22. Pelayanan Pengajuan Usul SATYALANCANA 10 tahun, 20 2. Pelayanan Pemberhentian, Pengangkatan dan tahun dan 30 tahun Pemindahan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural 23. Pelayanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu 3. Pelayanan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Istri (KARIS) serta Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional 24. Pelayanan Pengurusan SK Konversi NIP yang Baru 4. Pelayanan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan 25. Pelayanan Pengurusan Kartu PNS Elektronik (KPE) dalam Jabatan Kepala Sekolah 26. Pelayanan Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) 5. Pelayanan Perpanjangan Batas Usia Pensiun terhadap 27. Pelayanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat Eselon II yang Berusia di Atas 58 Tahun di 28. Pelayanan Penerbitan Izin Cuti Pegawai Lingkungan Pemerintah Kota Palembang a. Cuti Tahunan 6. Pelayanan Penunjukkan PNS Tugas Belajar b. Cuti Besar/Haji/Umroh 7. Pelayanan Pelaksanaan Fit and Proper Test bagi Calon Lurah c. Cuti Sakit 8. Pelayanan Penerimaan Calon Praja IPDN d. Cuti Bersalin 9. Pelayanan Penerimaan Dokter/Dokter Gigi PTT e. Cuti Alasan Penting 10. Pelayanan Penerimaan CPNS f. Cuti Diluar Tanggungan Negara 11. Pelayanan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil 29. Pelayanan Penerbitan Izin Belajar Pegawai 12. Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS 30. Pelayanan Inpassing Gaji Pokok PNS 13. Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 31. Pelayanan Penerbitan Izin Meninggalkan Tugas 14. Pelayanan Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS 32. Pelayanan Penerbitan Izin Untuk Melakukan Proses 15. Pelayanan Usul Ujian Penyesuaian Ijazah PNS Perkawinan/Perceraian 16. Pelayanan Usul Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II 33. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Bepergian ke Luar 17. Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Negeri 18. Pelayanan Penerbitan Kartu Peserta TASPEN PNS 34. Pelayanan Diklat Teknis dan Fungsional 19. Pelayanan Penambahan dan PenguranganTunjangan PNS 35. Pelayanan Diklat Struktural (Kepemimpinan dan Prajabatan) 20. Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan 36. Pelayanan Proses Pensiunan PNS Hukuman Disiplin 37. Pelayanan Bidang Kepegawaian lainnya 21. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan (Bapertarum)

16


Pesan Walikota Palembang

K

unjungan Walikota Palembang, Bapak H. Romi Herton, pada Bulan Maret lalu, ke Kantor BKD dan Diklat Kota Palembang dalam rangka meninjau pelayanan kepegawaian pada BKD dan Diklat Kota Palembang, mengapresiasi inovasi yang telah dilaksanakan oleh BKD dan Diklat Kota Palembang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada PNS yang akan mengurus administrasi kepegawaian melalui Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu. Dalam pesannya, diharapkan agar semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, khususnya yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk melakukan terobosan dan inovasi kreatif untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, guna percepatan dalam memajukan dan mensejahterakan Kota Palembang menuju Palembang Emas 2018. Selain itu, Walikota Palembang juga berpesan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, untuk menjadi seorang birokrat yang handal ada 4 (empat) hal yang utama harus dimiliki seorang birokrat, yaitu :

1. Disiplin Sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab pegawai. Disiplin memerlukan integritas emosi dalam mewujudkan keadaan. Disiplin diri dapat dimulai dari hal yang kecil, seperti pembagian waktu dalam pelaksanaan tugas, dan tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

2. Loyalitas Loyalitas adalah kondisi sikap mental untuk tetap memegang teguh kesetiaan, baik kepada organisasi, atasan, maupun rekan sekerja. Loyalitas wajib dipertahankan namun dengan tidak melupakan prinsip dasar bahwa loyalitas tertinggi harus didedikasikan pada hal-hal yang diyakini sebagai kebenaran. Dalam suatu organisasi seorang pegawai diharapkan mempunyai sikap loyalitas yang tinggi sehingga efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah akan tercapai dengan baik.

3. Profesional Setiap pegawai harus memiliki keahlian dan keterampilan yang semakin meningkat dalam menjalankan pekerjaan, karena tuntutan masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang semakin meningkat mutunya untuk hasil yang lebih baik. Setiap bagian harus bisa menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakat dalam pelayanan secara jujur terhadap masyarakat.

4. Berjiwa Besar Pegawai diharapkan memiliki keberanian untuk memaafkan dan berjiwa besar sehingga memberikan kekuatan tersendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka bekerja dengan tetap mendengarkan suara hatinya. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang kuat.

17


Profil Walikota Palembang H. Romi Herton, SH., MH. dilahirkan di Metro, Lampung pada tanggal 19 April 1965. Bertempat tinggal di Jl. Panahan Blok E No. 01 Kampus Palembang. Dari pernikahan dengan Hj. Masyito, SH., beliau dianugerahi empat orang anak, dua laki-laki, dua perempuan, yaitu Muhammad Gerry Swastika Herton, Nessia Ayu Mudita Rachmawati Herton, Aurelia Nurezaliena Herton, dan Muhammad Aron Ceto Nato Herton. Gelar yang diperoleh beliau merupakan hasil dari pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada Tahun 1985 - 1992 dan pendidikan pasca sarjana di Magister Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada Tahun 2005 – 2007. Dari tahun 1988 hingga 2001, beliau pernah mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu, beliau lebih menfokuskan dirinya untuk terjun ke dunia usaha. Untuk diketahui, beliau sekarang merupakan pimpinan dari 12 (dua belas) perusahaan di bidang kontraktor, 4 (empat) perusahaan di bidang SPBU, dan 5 (lima) wartel Swastika.

H. Romi Herton Walikota Palembang

Beliau juga aktif dalam memimpin organisasi kemasyarakatan, diantaranya sebagai Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumsel, Ketua UPS Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Sumsel, dan Ketua BSA Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumsel. Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2008, beliau dipercaya untuk mendampingi Walikota Incumbent yang terpilih kembali, H. Eddy Santana Putra, sebagai Wakil Walikota Palembang untuk periode Tahun 2008 - 2013. Kemudian pada Pemilukada Tahun 2013 lalu, beliau mencalonkan diri hingga terpilih sebagai Walikota Palembang untuk periode Tahun 2013-2018.

PALEMBANG EMAS 2013-2018 18


Profil Wakil Walikota Palembang H. Harnojoyo, S.Sos. dilahirkan di Lahat, Sumatera Selatan, pada tanggal 12 Juni 1967. Bertempat tinggal di Jl. Letjen. H. Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 364 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus. Dari pernikahan dengan Selviana, S.Kom., beliau dianugerahi tiga orang anak. Gelar S1 beliau diambil dari pendidikannya di Universitas Bandar Lampung. Selain itu, beliau juga pernah menjalani pendidikan non formal dengan mengikuti Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelatihan PKKPD. Sebelum menjabat sebagai Wakil Walikota untuk periode Tahun 2013-2018, beliau adalah Ketua DPRD Kota Palembang periode Tahun 2008-2013. Beliau juga memiliki pengalaman kerja di Bank Bali, baik di Kota Lampung dan Kota Palembang. Beliau juga pernah mempunyai usaha di bidang Bangunan dan Perkebunan Karet. Dalam berorganisasi, beliau memiliki pengalaman sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Ilir Barat I, Sekretaris Tim Kampanye SBJ-JK di Kota Palembang, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang periode Tahun 2006-2010. Saat ini, Harnojoyo, S.Sos. menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang periode Tahun 2011-2016.

H. Harnojoyo Wakil Walikota Palembang

Saat ini, beliau mendapat kepercayaan dari H. Romi Herton untuk membantu dan mendampingi beliau sebagai Wakil Walikota Palembang periode Tahun 20132018.

ELOK, MADANI, AMAN, DAN SEJAHTERA 19


Kolom Opini

Kurniawan, AP.,M.Si. Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang

BKD dan Diklat Kota Palembang Menuju Pelayanan Prima

D

alam upaya mencapai keberhasilan sebuah program, salah satu pra syarat yang tidak boleh ditinggalkan adalah penerapan pelayanan prima di segala kegiatan. Pelayanan itu sendiri menurut Daviddow dan Uttal (1989), adalah usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan, yang juga berarti sebagai upaya untuk membantu menyiapkan, menyediakan atau mengurusi keperluan orang lain, sedangkan prima adalah kondisi terbaik atau sempurna, maka dengan demikian, pelayanan prima tentu mempunyai makna sebagai bentuk pelayanan yang terbaik, berkualitas dan sempurna, sesuai dengan kebutuhan orang yang membutuhkan atau para pelanggan.

Meskipun dalam pelayanan publik ini tidak ada keuntungan materi yang langsung dapat dinikmati oleh pemerintah, tetapi dengan memberikan pelayanan prima pada setiap pelayanan publik tentu akan mendatangkan keuntungan dalam bentuk meningkatnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, sehingga akan dapat menjamin kelangsungan hidup dari suatu organisasi. Dalam menentukan apakah pelayanan publik yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan secara prima, ini tentu memerlukan kajian yang terus menerus, karena sering terjadi bahwa suatu standar pelayanan prima yang dimunculkan oleh pemerintah untuk suatu kebijakan yang dianggapnya sudah sangat baik, ternyata tidak sesuai dengan ukuran baik yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu pelayanan prima dalam pelayanan publik yang paling tepat adalah pelayanan terbaik sesuai dengan standar pemerintah, yang sekaligus juga dapat memuaskan masyarakat.

Pelayanan prima tersebut bukanlah hanya dilakukan oleh golongan usaha semata, tetapi seharusnya juga dilakukan dan diterapkan pada seluruh kegiatan pelayanan publik yang ada. Pelayanan publik sendiri mempunyai arti yaitu “segala kegiatan pelayanan yg dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Kep. Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003), atau dapat juga diartikan suatu pelayanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat.

Agar pelayanan publik ini dapat dilakukan secara prima ada 5 (lima) prinsip yang menjadi acuan antara lain: 1. Mengutamakan pelanggan; yaitu dilakukan dengan memberikan suatu kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan, mengutamakan pelanggan

20


2.

3.

4.

5.

external dari pada pelanggan internal dan mengutamakan pelanggan langsung dari pada pelanggan tidak langsung. Sistem yang efektif; yaitu pelayanan yang berlangsung dengan tertib dan lancar di mata pelanggan, meskipun sebenarnya proses pelayanan itu melibatkan beberapa unit kerja yang berbeda. Melayani dengan hati nurani; yaitu bahwa dalam melayani pelanggan sikap dan perilaku petugas haruslah baik, artinya bahwa meskipun sarana dan prasarana pelayanan sangat baik, tapi biasanya sikap dan perilaku pelayanan oleh petugas merupakan penilaian yang tidak dapat diabaikan. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan; bahwa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan perlu selalu berkembang dan diperbarui agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelanggan yang semakin tinggi dan beragam. Memberdayakan pelanggan; yaitu bahwa pelayanan yang diberikan harus dapat menjadi tambahan sumber daya pelanggan dalam upaya menyelesaikan persoalannya sendiri.

Pelayanan Prima mengandung unsur-unsur : a) Customer Satisfaction, yaitu adanya kepuasan atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan; b) Customer Surprise, yaitu adanya kejutan pelanggan, layanan yang diterima lebih dari yang diharapkan pelanggan; c) Customer Delightful, yaitu menyenangkan pelanggan. Layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan.

Pelayanan prima yang dilakukan dalam pelaksanaan program pelayanan kepegawaian ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pelayanan prima yang dilakukan dalam pelayanan publik. Yang sebaiknya dilakukan hanyalah kesiapan dan kemauan petugas pelaksana program kepegawaian di setiap tingkatan dan juga para provider dalam melakukan pelayan kepada masyarakat umum maupun PNS dan PTT di lingkup Pemerintah Kota Palembang.

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Pemerintah Kota Palembang sebagai institusi yang memberikan pelayanan di bidang kepegawaian senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan ditujukan bagi masyarakat umum maupun PNS dan PTT di lingkup Pemerintah Kota Palembang. Pelayanan diharapkan mampu memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan (Pegawai). Layanan diberikan secara transparan, cepat, tepat, nyaman dan ekonomis. “Pelayanan BKD Prima adalah unggulan kami” itu motto kami. Dalam

Dengan berpegang dan mengacu pada 5 (lima) prinsip pelayanan prima, maka sudah dapat dipastikan bahwa Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Pemerintah Kota Palembang yang dilakukan akan menjadi sebuah tangga untuk menuju “Pelayanan Prima” .***

21


Anjungan : Informasi Kepegawaian

Penerapan ISO 9001 : 2008

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian

M

asyarakat merupakan pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh kegiatan masyarakat guna menyongsong era globalisasi yang telah memacu persaingan yang semakin tajam di berbagai sektor ekonomi, investasi barang dan jasa.

Standar Internasional ini ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau yang lebih familiar terdengar dengan singkatan ISO. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). (http://id.wikipedia.org/wiki/ISO diakses tanggal 6 Desember 2013).

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian di daerah harus terus ditingkatkan kualitasnya, debirokratisasi maupun deregulasi kepegawaian tidak lain akan bermuara kepada terciptanya pelayanan prima. Dalam menyongsong era globalisasi tentunya akan terjadi kompetisi yang sangat ketat dalam dunia usaha ataupun investasi dimana akan banyak membutuhkan informasi peluang usaha, pelayanan perijinan ataupun dokumen-dokumen lain.

Meski ISO adalah organisasi non pemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya, dan dalam prakteknya ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.

Hal demikian sangat berimplikasi pada meningkatnya geliat investasi daerah dalam berbagai sektor sehingga turut mempercepat laju pembangunan di Indonesia. Instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan dan manajemen kepegawaian tentu saja adalah Badan Kepegawaian Daerah. Instansi ini memiliki visi yang sama, yakni terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat, mudah, transparan dan pasti.

Isu tentang penerapan ISO ini tentu saja terkait dengan reformasi administrasi yang harus dapat dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah, termasuk diantaranya adalah layanan kepegawaian sehingga kepastian pelayanan kepegawaian yang cepat, mudah, dan transparan dapat tercapai.

Hal tersebut yang kemudian dijadikan tren positif instansi pelayanan kepegawaian yang mulai menata ulang seluruh pola pelayanan. Akan tetapi, perubahan ini jangan sampai melupakan besarnya harapan masyarakat mengenai sebuah pelayanan kepegawaian yang belum terpenuhi. Hal ini terkait bentuk pelayanan yang diberikan oleh pegawai instansi tersebut. Perlu adanya standarisasi pelayanan di Indonesia yang berstandar internasional sehingga harapan masyarakat mampu tercapai.

ISO 9001 merupakan standard international yang mengatur tentang sistem manajemen mutu (Quality Management System), oleh karena itu seringkali disebut sebagai “ISO 9001, QMS”. Adapun tulisan 2008 menunjukkan tahun revisi, maka ISO 9001:2008

22


adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2008. ISO 9001 berisi 20 elemen yang melingkupi keseluruhan proses desain, pembangunan, produksi, instalasi, dan jasa/ pelayanan. Dalam sektor publik, ISO 9001 dapat diterapkan untuk pemerintah daerah, lembaga penelitian dan diklat, dan departemen yang memberikan pelayanan kepada publik yang mendesain produk atau pelayanan mereka sendiri. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, terutama semakin luasnya dunia usaha, maka kebutuhan akan pengelolaan sistem manajemen mutu semakin dirasa perlu dan mendesak untuk diterapkan pada berbagai scope industry yang semakin hari semakin beragam. Versi 2008 ini adalah versi terbaru yang diterbitkan pada Desember 2008 lalu.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 mendapatkan izin untuk memberikan publikasi pada media massa bahwa sistem manajemen kualitas pada instansi pelayanan kepegawaian tersebut telah diakui secara internasional. 3. Audit sistem manajemen kualitas dari Instansi Pelayanan Kepegawaian yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dilakukan secara periodik oleh registrar dari lembaga registrasi, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan audit sistem kualitas. Adapun contoh lembaga audit yang sering digunakan adalah Worldwide Qualifty Assurance. 4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendali yang konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemborosan karena operasi internal.

Secara singkat, relevansi dari penerapan ISO ini adalah sebuah jawaban akan tuntutan masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang memenuhi standar. Hal ini tentu saja seiring dengan perkembangan zaman di mana saat ini, pola pelayanan kepegawaian yang berbelit-belit dan tanpa kepastian sudah menjadi masa lalu. ISO merupakan standar internasional yang mampu memberikan kenyamanan dan kepastian pada masyarakat sehingga pelayanan kepegawaian yang akan diberikan harus sesuai dengan peraturan (standar waktu maksimal) sehingga geliat birokrasi akan semakin menunjukkan tren positif di dalam berbagai sektor. Melalui hal ini, secara otomatis, laju pembangunan akan semakin pesat dan berdampak pada penguatan kondisi pemerintahan kota.

5. Meningkatkan kesadaran kualitas dalam hal pelayanan kepegawaian. 6. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh pegawai (pimpinan maupun staf) melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. 7. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari seluruh pegawai instansi pelayanan kepegawaian ini karena seluruh pihak mendorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 yang umumnya hanya berlaku selama tiga tahun. ISO 9001:2008 memang diperlukan bagi reformasi instansi pelayanan di Indonesia namun perlu ada pengawasan dari semua lapisan, bukan hanya miliki auditor internal. Melalui pengawasan dari semua lapisan ini diharapkan ISO 9001:2008 bukan semata hanya merk dagang suatu instansi namun lebih pada isi dan bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi pelayanan tersebut. Selain proses pelayanan (meliputi waktu pelayanan dan transparansi biaya) yang harus sesuai dengan peraturan, etika pegawaipun harus bisa diperbaiki. ***

Selain itu, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapat dari instansi pelayanan kepegawaian yang telah bersertifikat ISO 9001:2008 ini. Beberapa manfaat tersebut adalah : 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan kualitas yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001:2008 ini menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan kualitas telah direncanakan dengan baik.

23


Pelaksanaan Tes CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Kepala BKD & Diklat Kota Palembang bersama Inspektur Kota Palembang meninjau pelaksanaan seleksi tes CPNS

P

ada tahun 2013 lalu, setelah dilakukan kebijakan moratorium PNS sejak tahun 2010, Pemerintah Kota Palembang membuka keran khusus bagi pelamar dari Tenaga Honorer Kategori II (K2) untuk mengikuti tes Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.503/93 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengumuman dan Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer K2 (yang penggajiannya bukan dari dana APBD Kota Palembang atau APBN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kota Palembang mengumumkan daftar peserta yang mengikuti Tes CPNS Tahun 2013 Tenaga Honorer Kategori II.

24

Penyerahan LJK dan Berita Acara pelaksanaan tes CPNS Formasi Tenaga Honorer K2 kepada Panselnas CPNS 2013 di Kantor Depdagri, Jakarta.

Peserta Ujian CPNS dari Tenaga Honorer K2 Tahun 2013 di lingkungan Pemerintah Kota Palembang berjumlah 1565 orang, yang dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 3 November 2013. Tempat pelaksanaan tes di tiga lokasi, yaitu di SMA Negeri 1, SMA Negeri 10, dan SMP Negeri 18 Kota Palembang, dimana SMA Negeri 1 menjadi pusat lokasi untuk pengumpulan berkas, data dan informasi sekaligus sebagai tempat pembakaran soal-soal Lembar Jawab Komputer (LJK) agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Hasil Seleksi dan Pemberkasan CPNS Formasi Kategori II Setelah mengalami beberapa kali penundaan, akhirnya Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2013 telah mengumumkan hasil seleksi


Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tenaga Honorer Kategori II (K2).

diverifikasi ulang tentang kebenaran dokumen dari masing-masing Tenaga Honorer Kategori II yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palembang. Dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 6A Ayat 9 pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan sejalan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 9 Februari 2014 Nomor : B/789/M.PAN/2/2014.

Saat pelaksanaan tes CPNS 2013 di Gedung SMA Negeri 1 Palembang

Dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang mengikuti tes sebanyak 1.565 orang, yang dinyatakan lulus seleksi CPNS formasi Tenaga Honorer K2 adalah sebanyak 833 orang, sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 9 Februari 2014 Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II.

Tenaga honorer kategori II yang lulus seleksi CPNS dan telah memenuhi persyaratan administratif setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Inspektorat Kota Palembang selanjutnya BKD dan Diklat Kota Palembang melaksanakan proses penelitian kelengkapan berkas yang akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII sebagai persyaratan usul penetapan Nomor Induk Pegawai.

Hasil tes ini telah diumumkan secara nasional melalui beberapa situs online, diantaranya oleh Kementerian PAN dan RB (http://cpns.menpan.go.id), Badan Kepegawaian Nasional (http://sscn.bkn.go.id) dan Website JPNN.

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 bahwa Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer honorer kategori II berikut berkas persayaratannya, sudah harus diterima secara lengkap di Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. ***

Nama-nama Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi tidak serta merta langsung diangkat sebagai CPNS, karena harus

Proses penelitian kelengkapan berkas CPNS dari formasi Tenaga Honorer Kategori II

25


Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Kebutuhan Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan peningkatan kinerja organisasi”. Ditambahkan oleh Bapak Walikota, Palembang dengan wilayah yang besar memiliki peranan strategis di tingkat provinsi, nasional bahkan internasional, dibutuhkan birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi, oleh karena itu salah satu dasar penilaian dalam promosi dan mutasi bagi para pejabat struktural, meliputi prestasi kerja, dedikasi, integritas loyalitas dan perilaku”. Di antara beberapa pelantikan, salah satunya dilaksanakan di Kantor Camat Kertapati dan Kantor Camat Seberang Ulu I Kota Palembang pada hari Rabu, 29 Januari 2014. Sejumlah 49 Pejabat Eselon IV dilantik langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Bapak H. Ucok Hidayat. Dalam amanatnya, Sekda Kota Palembang mengingatkan kepada setiap pejabat yang baru dilantik untuk dapat secapatnya beradaptasi dan bekerja optimal, karena jabatan adalah amanah dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan reformasi birokrasi untuk percepatan mencapai Palembang Emas 2018 sebagai visi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013-2018.***

Walikota Palembang, H. Romi Herton, SH.,MH. melantik Pejabat Struktural.

D

alam kurun waktu dari Bulan Januari sampai Bulan Maret 2014, BKD dan Diklat Kota Palembang cukup disibukkan dengan beberapa pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Jabatan Eselon II, III, dan IV yang diadakan di beberapa instansi pemerintah yang ada di Kota Palembang. Pola pelantikan ini terbilang baru di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, karena pelantikan pejabat yang biasanya dilaksanakan terpusat di Ruang Parameswara Kantor Pemerintah Kota Palembang, kini dilaksanakan hampir di setiap Kantor Kecamatan dan beberapa Kantor SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. “Kita ingin pelantikan pejabat dapat lebih dekat dimata masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, terlebih lagi pejabat di Kecamatan dan Kelurahan yang nantinya akan bersentuhan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.”

Wakil Walikota Palembang, H. Harnojoyo, S.Sos. melantik Pejabat Struktural.

Dalam sambutannya, Bapak Walikota Palembang menyampaikan , “bahwa mutasi dan promosi dalam suatu organisasi adalah hal biasa dan rutin dilakukan dengan tujuan pembinaan karier pegawai dan

26


FOTO-FOTO PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

Para Pejabat Tinggi Pemerintah Kota Palembang

Persiapan pelantikan di Kantor Camat Seberang Ulu I Kota Palembang

Pengambilan sumpah jabatan oleh Walikota Palembang

Wakil Walikota Palembang melantik para Pejabat Struktural

Sekda Kota Palembang melantik para Pejabat Struktural

Kepala BKD & Diklat Kota Palembang melaksanakan gladi resik

Para Pejabat Struktural yang diambil sumpah jabatan pada saat pelantikan.

27


Peresmian Kenaikan Pangkat PNS

S

ebanyak 250 Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mendapat kenaikan pangkat periode 1 April 2014. Wali Kota Palembang, H. Romi Herton, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, H. Ucok Hidayat, meresmikan kenaikan pangkat PNS, Selasa (1/4) di Ruang Parameswara. Dalam amanat Walikota Palembang yang dibacakan Sekretaris Daerah, H. Ucok Hidayat, Wali Kota H. Romi Herton mengatakan, kenaikan pangkat merupakan penghargaan atas prestasi kerja PNS kepada negara. “Kenaikan pangkat juga untuk memotivasi PNS agar meningkatkan dedikasi dan loyalitas dalam mengemban amanah sebagai aparatur negara.”

dan pekerjaan tidak lebih baik sebelumnya,” ujar H. Ucok Hidayat.

Ia juga mengingatkan, PNS yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP.,M.Si., menerangkan, dari 250 PNS yang naik pangkat, ini terdiri dari golongan I sebanyak 4 orang, golongan II 63 orang , dan 183 orang golongan III. “Kenaikan pangkat yang diberikan merupakan wujud perhargaan atas prestasi kinerja, kedisiplinan dan tanggung jawab kerja seorang PNS,” ujar Kurniawan, AP.,M.Si. ***

Walikota Palembang, lanjut H. Ucok Hidayat, juga berpesan agar PNS terus meningkatkan kualitas dan kompetensinya guna menunjang kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat. “Tunjukkan prestasi yang lebih gemilang. Kenaikan pangkat jadi tidak berarti jika tugas

28

dari

Beberapa PNS yang mendapat kenaikan pangkat


IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011 POLA BARU PENGGANTI DP3 DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Pemerintah Kota Palembang melalui BKD dan Diklat Kota Palembang menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

terukur, akuntabel, partsipatif dan transparan. Sekda Kota Palembang juga menyampaikan bahwa untuk memperoleh objektivitas dalam penilaian prestasi kerja digunakan parameter penilaian berupa hasil kerja yang nyata dan terukur yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi atau satuan kerja perangkat daerah.

Kegiatan yang berlangsung di eks Balai Pertemuan Kota Palembang ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang, H. Ucok Hidayat didampingi oleh Kepala BKD & Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP., M.Si.

Menurut Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP.,M.Si., Peraturan Pemerintah tersebut akan diberlakukan per Januari 2014 yang ditargetkan mampu meningkatkan prestasi dan kinerja pegawai. Melalui pola ini pegawai dituntut untuk mengetahui dan memahami betul tupoksinya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki kejelasan tujuan, target dan terukur.

Dalam Bimtek PP No. 46 Tahun 2011 para PNS dari Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Palembang akan mendapatkan pengetahuan baru tentang sistem penilai kinerja PNS yang akan menggantikan fungsi dari DP3 yang selama ini digunakan dalam penilaian PNS. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang H. Ucok Hidayat, mengingatkan kembali bahwa tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja yang dilaksanakan dengan prinsip objektif,

Perilaku kerja juga menjadi salah satu penilaian penting, dimana harus sesuai dengan standar ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penilaian dilakukan setahun sekali dan langsung diadakan evaluasi terkait dua penilaian kinerja dan perilaku tersebut. ***

Contoh Form Penilaian Prestasi Kerja PNS

29


Meningkatkan Kompetensi Pendidikan Menuju Palembang Emas Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang berikan pembekalan kepada Calon Kepala Sekolah Dasar (SD) untuk dapat menjalankan tugasnya dengan manajemen yang baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh, Kepala Bidang TK/SD Disdikpora Kota Palembang, Bahrin, S.Pd, MM., bahwa pihaknya menginginkan agar seorang kepala sekolah memiliki wawasan serta ilmu manajerial yang bisa diterapkan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu sekolah. “Dengan kita memberikan pembekalan tersebut akan muncul kepala sekolah yang memiliki manajemen serta pemimpin yang

akan membawa banyak perubahan dalam pendidikan di Kota Palembang,” kata Bahrin. Lebih lanjut Bahrin menjelaskan, dalam pemberian pembekalan kepada para calon kepada sekolah tersebut di bagi menjadi dua kelompok yang pada setiap kelompoknya berjumlah 40 orang calon sehingga kegiatan pembekalan akan efektif. “Calon kepala sekolah yang mengikuti pembekalan ini, harus bisa lebih baik lagi, sehingga sekolah yang akan dipimpinnya akan lebih bagus dan solid serta siswanya meraih berbagai prestasi yang membanggakan,” paparnya usai pemberian pembekalan kepada calon Kepala SD, Jumat (21/3/2014) di Hotel Azza Palembang.

Observasi Lapangan Diklat Calon Kepala Sekolah Sosok seorang Kepala Sekolah mempunyai tugas yang kompleks, tidak hanya yang berkaitan Iangsung dengan kegiatan proses belajar mengajar, tetapi juga hal-hal yang yang secara tidak langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar. Maka dari itu, untuk

meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah, terutama Sekolah Dasar yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang merasa kegiatan Observasi Lapangan ini sangatlah dibutuhkan. Kepala BKD & Diklat Kota Palembang memberikan sambutan pada acara penerimaan observasi lapangan diklat Calon Kepala Sekolah di SDN Tegalrejo I, Yogyakarta.

30


Kepala BKD & Diklat Kota Palembang beserta rombongan setibanya di SDN Tegalrejo I

Bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Tegalrejo Yogyakarta, Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014, melaksanakan kegiatan Observasi Lapangan (OL) di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014, dengan fokus kegiatan penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, khususnya pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tegalrejo Kota Yogyakarta.

peserta diklat yang hasilnya akan dituangkan dalam Karya Tulis setiap peserta. Dengan harapan peserta nantinya dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang diperoleh dalam masa pembelajaran dengan praktek di lapangan, serta mengembangkan kemampuan dan meningkatkan ketajaman daya analisis peserta dalam pemecahan permasalahan. Selain itu juga, diharapkan setelah dilaksanakan kegiatan Observasi Lapangan yang diikuti oleh calon Kepala Sekolah Dasar se-Kota Palembang ini, nantinya akan melahirkan kepala-kepala sekolah yang berkompeten, berkualitas serta dapat menjadi contoh bagi guru dan siswa/i lainnya. Dan juga tentunya menjadi harapan kita semua dan kegiatan ini akan membantu mewujudkan visi dan misi Palembang Emas 2018. ***

Observasi Lapangan (OL) ini diikuti oleh peserta diklat yang merupakan Calon Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebanyak 40 orang. Rombongan peserta dipimpin langsung Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, Bpk. Kurniawan, AP., M.Si. dan diterima secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bpk. Budi Santosa Asrori,SE.,M.Si. Kegiatan Observasi Lapangan ini merupakan salah satu kurikulum pada Diklat Calon Kepala Sekolah, yang wajib diikuti oleh setiap

31


Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dalam melaksanakan pembinaan dan memproses perizinan pegawai.

Rekapitulasi Perizinan Cuti Pegawai selama Tahun 2013-2014 Januari sampai dengan Desember Tahun 2013 - Cuti Tahunan : 1235 - Cuti Alasan Penting : 54 - Cuti Bersalin : 187 - Cuti Besar : 255 - Cuti Haji : 205 - Cuti Sakit : 39 Total Jumlah : 1975

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai; 2. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan administrasi Perizinan Pegawai; 3. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pembinaan dan administrasi Perizinan Pegawai; 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pembinaan dan administrasi Perizinan Pegawai; 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Januari sampai dengan Mei Tahun 2014 - Cuti Tahunan : 314 - Cuti Alasan Penting : 22 - Cuti Bersalin : 214 - Cuti Besar : 61 - Cuti Haji : - Cuti Sakit : 36 Total : 647 Selain dari memproses penerbitan cuti, Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai juga memproses penerbitan keputusan Walikota Palembang tentang Disiplin PNS. Pada tahun 2013, telah dikeluarkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) keputusan Walikota Palembang tentang hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang terdiri dari:

Kepala Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Subbidang Administrasi Perizinan Pegawai dan Kepala Subbidang Analisa Hukum Kepegawaian. Salah satu tugas pokok Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai adalah penerbitan cuti pegawai, yaitu cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti besar, cuti haji, dan cuti sakit.

Rekapitulasi Hukuman Disiplin PNS selama Tahun 2013-2014 1. Hukuman disiplin ringan 2. Hukuman disiplin sedang 3. Hukuman disiplin berat Total

Berdasarkan rekapitulasi selama tahun 2013 dan 2014, Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai telah menerbitkan perizinan cuti sebanyak: 32

:: 12 keputusan : 16 keputusan : 28 keputusan


Mengenal Lebih Dekat tentang DISIPLIN PNS Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin PNS dibentuk untuk mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi, apabila kewajibankewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Namun Pegawai Negeri Sipil pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga masih banyak didapati PNS yang terkena hukuman, bahkan sampai pemberhentian sebagai PNS. Oleh karena itu, penting bagi seorang PNS untuk memahami kembali Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010.

6.

PENGERTIAN

11. 12.

7.

8.

9. 10.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

13. 14.

Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil Masuk kerja dan menaati jam kerja Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan Menggunakan dan memelihara barang- barang milik negara dengan sebaik-baiknya Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.

15.

KEWAJIBAN SEORANG PNS

LARANGAN PNS

1. 2. 3. 4. 5.

16. 17.

1. Menyalahgunakan wewenang 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional 4. Bekerja pada perusahaan, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing

Mengucapkan sumpah/janji PNS Mengucapkan sumpah/janji jabatan Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Pemerintah Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

33


5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah 6. Melakukan kerjasama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga nengakibatkan kerugian bagi yang dilayani 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 12. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara: a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS c. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkunagan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP (surat keterangan tanda penduduk) sesuai aturan perundang-undangan; 15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye d. Mengadakan kegiatan yang mengarah `kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN 1. Hukuman Disiplin Ringan: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman Disiplin Sedang: a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 3. Hukuman Disiplin Berat: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 (tiga) tahun

34


b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

3.

SANKSI BERDASARKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN 1.

2.

PNS yang tidak masuk kerja selama 5 sampai dengan 15 hari kerja tanpa alasan yang sah dikenai sanksi hukuman disiplin ringan. a) Teguran Lisan: 5 hari b) Teguran Tertulis: 6 sampai dengan 10 hari c) Pernyataan tidak puas secara tertulis: 11 sampai dengan 15 hari. PNS yang tidak masuk kerja selama 16 sampai dengan 30 hari kerja tanpa alasan yang sah dikenai sanksi hukuman disiplin sedang: a) Penundaan kenaikan gaji berkala: 16 sampai dengan 20 hari b) Penundaan kenaikan pangkat: 21 sampai dengan 25 hari c) Penurunan pangkat paling lama 1 tahun: 26 sampai dengan 30 hari.

PNS yang tidak masuk kerja selama 31 sampai dengan 45 hari kerja tanpa alasan yang sah dikenai sanksi hukuman disiplin berat: a) Penurunan pangkat paling lama 3 tahun: 31 sampai dengan 35 hari b) Penurunan jabatan: 36 sampai dengan 40 hari c) Pembebasan jabatan: 41 sampai dengan 45 hari d) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat: 46 hari atau lebih.

AGAR MENJADI PERHATIAN... 1.

2. 3.

4.

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan metaati ketentuan jam dihitung secara komulatif dalam 1 (satu) tahun. Keterlambatan dihitung secara komulatif dan dikonversi 1 hari sama dengan 7,5 jam. Pejabat yang berwenang menghukum, tetapi tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin juga oleh atasannya. Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan apabila tidak menjatuhkan hukuman kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin Proses penanganan pelanggaran disiplin terhadap PNS di Bidang Pembinaan BKD & Diklat Kota Palembang. (insert: Ruang untuk proses BAP.)

35

Buletin BKD & Diklat Kota Palembang/Edisi I/Juni 2014 Iman Hadiyat, S.Psi., MM Kabid Pengembangan dan Pengelolan Data Pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang

Ketentuan Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Dalam hal yang berhalangan sementara adalah Pimpinan Instansi, maka Pimpinan Instansi tersebut menunjuk seorang pejabat yang kedudukannya setingkat lebih rendah di lingkungannya.

Seorang pejabat bisa saja dihadapkan pada suatu situasi atau kondisi dimana yang bersangkutan tidak dapat secara optimal melaksanakan tugasnya, misalnya karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu. Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor K.263/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar setiap atasan dari pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas segera menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh), dengan ketentuan apabila yang berhalangan tersebut adalah :  Pejabat eselon I, maka pimpinan Instansi menunjuk seorang pejabat eselon I lainnya atau seorang pejabat eselon II di lingkungan pejabat yang berhalangan;  Pejabat eselon II, maka pejabat eselon I yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon II lain di lingkungannya atau seorang pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;  Pejabat eselon III, maka pejabat eselon II yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon III lain di lingkungannya atau seorang pejabat eselon IV di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;  Pejabat eselon IV, maka pejabat eselon III yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon IV lain di lingkungannya atau seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut.

Penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Harian dibuat dengan Surat Perintah, dengan ketentuan sebagai berikut :  Dalam surat perintah harus disebutkan tugastugas yang dapat dilakukan selama pejabat definitif tersebut berhalangan sementara;  Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.  Pengangkatan sebagai Pejabat Pelaksana Harian tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya;  Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian tidak membawa dampak terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Harian. Prosedur penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Sesuai dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Walikota Palembang Menandatangani Keputusan / Surat Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, maka penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dilakukan sebagai berikut :

36


- Untuk Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Eselon II terlebih dahulu diusulkan kepada Walikota Palembang melalui BKD dan Diklat Kota Palembang, setelah disetujui maka dikeluarkan Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Eselon II yang ditandatangani oleh Walikota Palembang. - Untuk eselon III dan IV, Pejabat Pelaksana Harian (Plh) ditunjuk langsung oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

d.

e.

f.

Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas Adakalanya terjadi kekosongan jabatan dalam suatu SKPD yang disebabkan antara lain karena pejabat yang lama telah mencapai Batas Usia Pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan dari jabatannya atau hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi sambil menunggu pejabat baru yang definitif dilantik, seorang PNS atau pejabat lain dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas. Sebagaimana diatur dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana, maka seorang PNS atau pejabat lain dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya yang definitif; b. PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. c. Pelaksana Tugas (Plt) bukan jabatan definitif, oleh karenanya PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak diberikan tunjangan jabatan

g.

struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan; Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya; PNS atau Pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya. PNS yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural eselon IV; PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.

Tatacara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Sesuai dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Walikota Palembang Menandatangani Keputusan/Surat Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, maka penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) dilakukan sebagai berikut : - Untuk Pelaksana Tugas (Plt) Eselon II dikeluarkan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Eselon II yang ditandatangani oleh Walikota Palembang. - Untuk eselon III dan IV, Pelaksana Tugas (Plt) terlebih dahulu diusulkan kepada Walikota Palembang melalui BKD dan Diklat Kota Palembang, setelah disetujui maka dikeluarkan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang.***

37


MENGETAHUI JUMLAH TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM) SECARA ONLINE

PNS yang akan mengetahui jumlah tabungan perumahannya (Taperum) kini tidak perlu repot-repot lagi. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS memberikan kemudahan berupa fasilitas akun individu, yang dapat diakses secara online. “Fasilitas ini akan mempermudah PNS ketika ingin mengetahui jumlah Taperumnya melalui website, handphone, maupun smartphone”. Penggunaan fasilitas akun individu (PNS) itu sudah bisa dilakukan sejak 27 Januari 2014, setelah diresmikan oleh Sekretaris Kemenpera, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapertarum-PNS, Rildo Ananda Anwar. Dengan sistem akun individu, juga dapat diketahui jumlah iuran Taperum-PNS yang dihimpun oleh Bapertarum PNS. Saat ini jumlahnya Rp 5,582 triliun. Sedangkan total dana yang telah disalurkan Bapertarum PNS mulai dari tahun 1993 hingga Desember 2013 sebesar Rp 3,094 Triliun. BAGAIMANA CARANYA ? PNS bisa membuka akun individunya masing-masing dengan mengakses 2 (dua) cara, yaitu : 

Melalui sistem SMS: Ketik SLD spasi NIP spasi PASSWORD (password adalah dua angka golongan awal masuk menjadi PNS dan ditambahkan dua angka nol) dikirim ke nomor telepon selular 0812 1900 6000. Contoh: SLD 1961110420070110011100 2100.



Melalui akses internet, yakni mengklik www.bapertarum-pns.co.id, masuk ke menu “beranda”, pilih menu “akun individu”, lalu “login” dengan mengetik NIP, lalu password, ketik dua angka kode golongan awal PNS serta tambahkan dua angka nol.

Salah satu informasi penting yang dibutuhkan para peserta Taperum-PNS sebagaimana layaknya peserta tabungan adalah hak untuk mengetahui jumlah iuran tabungan yang sudah dikumpulkan. Untuk itu setiap PNS harus mempunyai akun individu atau individual account yang bisa diakses setiap saat dan bahkan dimanapun berada, dengan informasi yang akurat.

38


KOLOM OPINI

M. Azli Febiansyah, S.STP.,MH. Kasubbid Perencanaan Program BKD & Diklat Kota Palembang

Komitmen dalam Berorganisasi Oleh : M. Azli Febiansyah, S.STP.,MH.

Secara terjemahan bebas, komitmen merupakan janji pada diri sendiri atau juga kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan atau dicita-citakan, dan itu tercermin dari tindakan nyata kita. Dalam kata lain, komitmen merupakan berpegang teguh pada keputusan yang diambil tanpa mempertanyakan apa-apa lagi dengan keadaan apa pun akan dihadapi. Komitmen terhadap sesuatu merupakan tekad dari niat yang diresapi dalam hati yang paling dalam, dipegang teguh dan tercermin dalam tindakan nyata. Unsur-unsur dari komitmen yaitu, niat dan cara berbanding lurus dengan janji. Komitmen mempunyai kekuatan yang dahsyat yang dapat membuat diri kita berbuat dan berharga luar biasa, di sisi lain yang mengandung resiko yang harus kita pikul dan mempunyai konsekuensi yang serius. Komitmen bukanlah yang harus kita takuti, tapi seharusnya harus kita resapi dalam hati yang paling dalam dan kita hadapi apa pun konsekuensinya. Kita harus punya nyali untuk menghadapi setiap permasalahan maupun ancaman sebagai akibat dari komitmen yang kita buat. Komitmen sangat penting dalam organisasi, seluruh unsur harus selalu berpikir untuk bekerja keras dan cerdas sesuai dengan peranannya masing-masing dalam organisasi sehingga visi, misi, dan tujuan dari organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Sebagaimana kadar iman seseorang yang kadang mengalami peningkatan dan penurunan, tidak jarang terus bertambah, berkurang, atau seolah-olah habis imannya, pun demikian dengan komitmen. Kadangkala kita bekerja dengan semangat dan sadar dengan peranan kita namun tidak jarang pula karena tindakan kita baik sadar maupun tidak justru mencerminkan tidak adanya komitmen kita. Upaya untuk meningkatkan komitmen secara nyata melalui aturan tertulis, adanya prosedur yang jelas dan mengkomunikasi sesama anggota. Harus terus diciptakan aturan main (SOP) yang jelas melalui berbagai bentuk peraturan (regulasi) guna mewujudkan keharmonisan dan kerjasama yang sinergis dalam wadah ‘Team Work’. Upaya pengembangan komitmen organisasi, dari sisi kemanusiaan, adalah melalui cara memanusiakan manusia. Upaya ini akan lebih menilai setiap anggota komunitas atas dasar sifat manusia. Sifat-sifat dasar manusia, seperti punya keterbatasan pada perhatian, pada penghargaan dan lain-lainnya juga tentu harus diperhatikan. Oleh karena sifat manusia yang mudah lupa, kiranya diperlukan upaya untuk terus dapat mengingatkan kita, misalnya melalui slogan-slogan yang kita pajang di meja sehingga kita selalu ingat, minimal kita sadar bahwa komitmen itu penting dan perlu bagi organisasi. Semoga...selalu ada komitmen dalam pelaksanaan tugas kita...

39


DIKLAT KEPEMIMPINAN POLA BARU Oleh : Allan Gunery, SSTP Kasubbid Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan BKD dan Diklat Kota Palembang

“ Selamat Datang Calon Pemimpin Perubahan.....” Demikian kira- kira tulisan pada salah satu spanduk yang terpasang di depan pintu gerbang Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan-Jakarta Pusat, hal ini dalam rangka menyambut calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Pola baru yang akan dimulai pada hari itu, yang tentunya memberikan tanda tanya kepada setiap calon peserta yang melihatnya. Mengapa Diklat Kepemimpinan Pola Baru??? Ada apa dengan Diklat Kepemimpinan Pola Lama??? Bagaimana Diklat Kepemimpinan Pola Baru??? dan Apa itu Pemimpin Perubahan??? Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) yang diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon I, II, III dan IV telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan nomenklatur maupun pola pembelajaran. Diawali dengan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (Sepada); Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (Sepala); Sekolah Pimpinan Administrasi

Tingkat Madya (Sepadya); dan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional (Sespanas). serta Diklat Administrasi Umum (Adum), yang berlangsung sampai tahun 2001, dan kemudian secara nomenklatur berubah menjadi Diklatpim Tingkat I, II, III dan IV sebagaimana yang selama ini kita laksanakan. Seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka dilahirkan Diklatpim Pola Baru oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggantikan diklatpim pola lama, yang efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2014 melalui Peraturan Kepala LAN Nomor 10 tahun 2013, Peraturan Kepala LAN Nomor 11 tahun 2013, Peraturan Kepala LAN Nomor 12 tahun 2013 dan Peraturan Kepala LAN Nomor 13 tahun 2013. Keempat Perkalan tersebut memuat Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV.

40


Diklatpim pola baru ini oleh LAN disebut sebagai Reformasi Sistem Diklat yang sejatinya dimulai dari diklat prajabatan. Reformasi diklat dilakukan dengan perubahannya yang sangat mendasar, meliputi tujuan, syarat dan media pembelajarannya yang sangat berbeda dengan pola sebelumnya. Fokus Diklatpim pada pola baru ini adalah pembentukan karakter (character) birokrat yang profesional yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dan tertatanamnya etika publik yang tinggi, sehingga diklat yang dilakukan tidak berhenti pada pembentukan kompetensi kepemimpinan saja, tetapi juga membentuk seorang pemimpin perubahan (adaptive leadership), yang memiliki integritas, dan berjiwa kreatif, inovatif, dinamis, mampu memimpin proses perubahan di instansinya. Dalam sistem pembelajaran diklatpim Pola Baru, materi pembelajaran tidak sepenuhnya klasikal, selalu didalam kelas, tetapi juga menerapkan sistema onoff campus yang berbasis pada pengalaman dan experience, yaitu pembelajaran di kelas (on campuss) dan aktivitas proyek perubahan (off campuss) di instansinya masing-masing. Secara garis besar, pelaksanaan diklatpim pola baru diberbagai jenjang meliputi 5 (lima) tahapan yaitu Tahap I, (Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi) on campuss, yaitu tahap dimana peserta memahami wawasan kebangsaan dan integritas kemudian mendiagnosa kebutuhan perubahan terhadap organisasi instansinya. Tahap II, Breakthrough I (Tahap Taking Ownership) off campuss,yaitu peserta kembali ke instansinya untuk

mensosialisasikan dan mendapatkan komitmen usul proyek perubahan. Tahap III (Tahap Merancang Perubahan & Membangun Tim) on campuss, yaitu peserta kembali ke kampus dan menyusun proyek perubahan serta membentuk tim yang efektif. Tahap IV Breakthrough II(Tahap Leadership Laboratory) off campuss, yaitu tahap melakukan implementasi Proyek Perubahan yang telah dirancang di instansi kerja peserta diklat. Tahap ke V (Tahap Evaluasi), yaitu tahap untuk menilai kompetensi hasil dari program diklatpim. Evaluasi dilakukan sejak awal proses pembelajaran sampai dengan akhir, yang meliputi aspek sikap perilaku & kualitas perubahan yang dihasilkan. Pada akhirnya peserta diklat kepemimpinan diberbagai jenjang pada dasarnya dituntut mampu menjadi sebagai agen perubahan, menjadi seorang pemimpin perubahan di instansinya yang memiliki sikap integritas dan loyalitas yang tinggi, berjiwa kreatif, inovatif dan entrepreneurship, sehingga mampu menghadapi tantangan dan membuat terobosan pembaharuan dalam organisasinya menuju birokrasi yang berkinerja tinggi. ***

41


POR KORPRI TINGKAT KOTA PALEMBANG KE-3 TAHUN 2014

TIM FUTSAL BKDD “PRIMA” RAIH GELAR JUARA I Sebanyak 691 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah berkompetisi pada Pekan Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (POR KORPRI) ke-3 Tingkat Kota Palembang Tahun 2014. Ratusan pegawai itu Anggota Tim futsal BKDD “Prima” yang bertanding. tergabung dalam 40 kontingen dan bersaing di enam cabang olahraga, yakni tenis meja, bulu tangkis, catur, futsal, voli, dan tenis. “Peserta dari SKPD Pemkot Palembang. POR Korpri yang akan berlangsung dari 25 hingga 29 Maret, ini adalah kegiatan untuk memperingati Hari Jadi KORPRI ke-43,” ujar Ketua Panitia Pelaksana, yang juga Sekretaris Korpri Kota Palembang, Maghrib Naisin. Acara ini dibuka resmi Walikota Palembang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Ucok Hidayat, Selasa (25/3/14) di Lapangan Tenis Pemkot Palembang, Jl. Eka Bhakti, Kelurahan 20 Ilir.

Atlet Bulutangkis BKD foto bersama dengan tim Kecamatan Kalidoni sebelum bertanding

42


Sekretaris Daerah Kota Palembang, H. Ucok Hidayat, mengajak seluruh peserta berkompetisi secara sehat dan fair. Pesan yang ingin disampaikan dalam kompetisi ini adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Kontingen Atlit Tim BKD & Diklat Kota Palembang yang hadir di acara pembukaan POR KORPRI Tahun 2014.

“Ini juga sebagai motivasi untuk menciptakan gairah dalam bekerja. Melalui olahraga yang sehat, akan mewujudkan manusia yang berkualitas,” Ujar H. Ucok Hidayat. Magrib merinci, dari 691 atlet itu, terdiri atas 32 atlet putra dan 15 atlet putri untuk cabor tenis meja. Kemudian 27 atlet putra dan 26 atlet putri untuk cabor bulu tangkis; 36 atlet putra dan 10 atlet putri untuk cabor catur. Cabor futsal terdiri dari 296 atlet putra; bola voli terdiri atas 80 atlet putra dan 129 atlet putri, dan 30 atlet putra dan 10 atlet putri untuk cabor tenis lapangan. Tempat pertandingan dari cabang olahraga tenis meja diselenggarakan di Aula SMK Negeri 3, catur di Aula Dispenda, bulu tangkis di lapangan PBSI Padang Selasa, futsal di lapangan Futsal Graha Sriwijaya, bola

Tim Bola Voli BKD tengah berlaga melawan Tim dari Kecamatan IT II

43


voli di lapangan bola voli SMP Frater Xaverius, dan tenis lapangan digelar di Lapangan Tenis Pemkot Palembang (yang menjadi tempat pembukaan POR KORPRI ke-3). Juara 1, 2, dan 3 mendapat hadiah berupa medali, trofi, uang pembinaan dan piagam penghargaan. Pada penutupan dari perhelatan POR KORPRI tersebut, Trofi Bergilir Wali Kota Palembang diberikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai juara umum dan juara bertahan yang ke-3 kali. Tak lupa, BKD dan Diklat Kota Palembang yang telah mengirimkan beberapa atletnya juga mengecap untuk pertama kalinya sebagai juara ke-1 di cabang olahraga futsal. Sebagai rasa syukur, BKD dan Diklat Kota Palembang pun mengadakan acara pelepasan dan syukuran untuk kontingen atlet yang telah dikirim, di ruang Aula BKD lantai 2 pada tanggal 4 April 2014. “Nantinya pemenang kompetisi ini akan diikutsertakan pada POR Korpri Tingkat Provinsi,” ujar Ketua Panitia. ***

Foto bersama sesaat acara Pelepasan dan Syukuran Kontingen Tim POR KORPRI ke-3

Penyerahan Piala Juara I Futsal dari Manager Tim, M. Azli F. ke Pembina Tim Futsal, bu Hj. Sri Martina

44


Serba Serbi Kepegawaian

S E N AM BE R S AM A Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengawali Tahun 2014 dengan mengadakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) bersama di pelataran Benteng Kuto Besak, pada Hari Jum’at, 17 Januari 2014 yang diikuti oleh ribuan pegawai dari seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Palembang. SKJ yang bertujuan untuk terus membudayakan hidup sehat ini biasanya digelar di halaman tiap SKPD setiap hari Jum’at. Kali ini digelar secara akbar yang langsung dipandu oleh instruktur senam profesional dari Jakarta, Liza Natalia. “Melalui senam ini, Saya ingin memberi motivasi kepada para pegawai yang jumlahnya mencapai 20.000 untuk terus membudayakan hidup sehat dengan melakukan olahraga setiap hari,” ujar Walikota Palembang, H. Romi Herton. “Alhamdulillah Saya lihat semangat para pegawai hari ini sangat tinggi, ini akan terus kita adakan secara rutin,” tambahnya. Selain melakukan senam bersama, Pemkot Palembang mengadakan juga pembagian door prize yang diundi secara langsung. Door prize tersebut diantaranya satu unit sepeda motor, puluhan unit sepeda gunung, lemari es, kompor gas, kipas angin, dan ratusan door prize lainnya. Walikota Palembang langsung mengundi hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. "Hadiah-hadiah yang ada di sini bukan merupakan dana APBD, melainkan dana sumbangan dari donatur-donatur yang ada di SKPD di lingkungan pemkot," ujar Walikota Palembang Bapak H. Romi Herton. Walikota Palembang mengatakan bahwa kegiatan seperti ini akan dilakukan setiap dua bulan atau tiga bulan sekali. Selama ini kegiatan seperti ini diadakan di SKPD masing-masing. ***

Walikota Palembang mengambil kupon undian untuk door prize utama, sepeda motor.

Walikota Palembang ikut bergabung dalam barisan peserta senam bersama

45


PEMERINTAH KOTA PALEMBANG AKAN TERAPKAN SELEKSI BAGI PNS YANG PINDAH ATAU MASUK KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

D

alam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, diperlukan jumlah dan mutu PNS yang tepat untuk mampu memberikan pelayanan publik secara adil dan merata. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Palembang merencanakan akan mengadakan seleksi/tes terlebih dahulu untuk PNS yang akan masuk atau pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Palembang, mengingat saat ini belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Palembang sudah di atas 50%. Dan melihat banyaknya PNS yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota Palembang. Pada tahun 2013 sudah ada sekitar 234 permohonan pindah yang telah diproses. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang melalui Bidang Formasi dan Pemindahan Pegawai Non Jabatan tengah melakukan persiapan untuk pelaksanaan seleksi/tes dimaksud sebagai hasil dari pembelajaran tata cara pelaksanaan seleksi PNS yang pindah di Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu adanya aturan mengenai mekanisme pemindahan PNS yang masuk dan keluar pada Pemerintah Kota Palembang yang akan dituangkan dalam Peraturan Walikota Palembang. Maksud pengaturannya adalah dalam rangka tertib pemindahan PNS, dengan tujuan agar pelaksanaan pemindahan PNS tersebut dapat dirumuskan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pada SKPD. Pelaksanaan seleksi bagi PNS yang akan pindah pada Pemerintah Kota Palembang meliputi Tes Kompetensi Psikologis, Tes Pengetahuan Umum, Penguasaan Komputer dan Wawancara.

PERSYARATAN PINDAH Dalam Peraturan Walikota Palembang mengenai mekanisme pemindahan PNS yang masuk tersebut diatur mengenai persyaratan yang diperlukan. Adapun persyaratan untuk pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Palembang yaitu, sebagai berikut: 1. Pemindahan PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Palembang harus dengan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan : a. Berstatus PNS; b. Telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari daerah asal; c. Ada formasi yang bisa diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota; d. Pemohon selama bekerja di daerah asal melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh Pejabat Eselon II; e. Setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; f. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan; g. Memiliki usia paling tinggi 45 tahun kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota; h. Memiliki pangkat/golongan ruang setinggitingginya Penata Tingkat I (III/d) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota; i. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah SMA/sederajat atau sedang melanjutkan jenjang pendidikan sarjana; j. Siap bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja; k. Tidak menuntut jabatan struktural; l. Bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri; m. Tidak dalam proses izin perceraian; dan n. Sehat jasmani dan rohani.

46


2.

Permohonan pindah PNS ke Pemerintah Kota Palembang, setelah memenuhi persyaratan tersebut di atas dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut : a. Surat rekomendasi dari Kepala Daerah/Sekretaris Daerah daerah asal; b. Surat keterangan ada formasi dari Pemerintah Kota; c. Surat pernyataan dari 2 (dua) Pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa pemohon selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik; d. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir; e. Fotokopi SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir; f. Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir; g. Fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir; h. Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir; i. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir; j. Surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II; k. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; l. Surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam Pengadilan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD; m. Surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup; n. Surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermaterai cukup; o. Surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup; p. Surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian; q. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan r. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang mendasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.

MEKANISME SELEKSI Kemudian untuk pelaksanaan seleksi dalam pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota Palembang dibentuk tim seleksi berdasarkan Keputusan Walikota Palembang yang terdiri dari beberapa unsur terkait. Tim seleksi dimaksud bertugas untuk melakukan analisis surat permohonan pemindahan beserta lampiran, menerima dan memeriksa berkas kelengkapan administrasi calon peserta seleksi sesuai dengan formasi dan kebutuhan pegawai serta persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya melaksanakan seleksi bekerja sama dengan unsur instansi terkait dan mengusulkan calon peserta yang lulus seleksi kepada Walikota Palembang guna ditetapkan surat persetujuan. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut : a. Formasi dan kebutuhan pegawai; b. Penempatan pegawai; c. Kemampuan/kompetensi teknis dan hasil tes psikologi; d. Kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi; e. Pembinaan karir PNS; f. Kebutuhan khusus organisasi; dan g. Data pendukung lainnya. Hasil pertimbangan tim seleksi pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota Palembang adalah dalam bentuk rekomendasi dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan pindah. Rekomendasi untuk permohonan pindah yang telah dikeluarkan oleh tim dimaksud berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila rekomendasi tersebut tidak atau belum ditindaklanjuti oleh pemohon, maka dianggap gugur dan wajib mengajukan permohonan baru. Ketentuan pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemindahan PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut : a. Pemindahan PNS dari Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan; b. Pemindahan PNS dari Kementerian atau Kabupaten/Kota/Provinsi di luar Provinsi

47


Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang.

resmi yaitu melalui instansi asal. Apabila PNS berasal dari dalam Provinsi Sumatera Selatan melalui Bupati/Walikota. Sedangkan yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur atau atasan asal PNS. Surat persetujuan dari Bupati/Walikota daerah asal PNS dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan akan ditindaklanjuti oleh BKD dan Diklat Kota Palembang untuk diterbitkan surat persetujuan ke Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan surat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota/Atasan daerah asal PNS dari luar Provinsi Sumatera Selatan akan ditindaklanjuti untuk diterbitkan surat persetujuan dan pernyataan Walikota Palembang ke Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang. Setelah terbit Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan atau Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang tentang perubahan status kepegawaian, kemudian dikirim kembali ke BKD dan Diklat Kota Palembang untuk diproses Surat Keputusan alih jabatan dan tempat bekerja di instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Surat Keputusan alih jabatan dan tempat bekerja tersebut ditembuskan ke Gubernur/Bupati/Walikota dan Dinas PNS asal untuk dimohonkan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran). Setelah terbit SKPP dari daerah asal ditembuskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk proses pemindahan gaji sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian PNS yang bersangkutan melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal sebagaimana tertera di Surat Keputusan alih jabatan dan tempat bekerja di instansi lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Diharapkan dengan adanya sistem seleksi bagi PNS yang masuk ke Pemerintah Kota Palembang, PNS yang diterima memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Palembang. Serta dapat menunjang terwujudnya Palembang EMAS 2018. ***

GAMBARAN TAHAPAN SELEKSI Gambaran tahapan proses pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota Palembang meliputi PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi secara pribadi kepada Walikota Palembang melalui Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Walikota Palembang mengenai Mekanisme Pemindahan PNS yang Masuk dan Keluar pada Pemerintah Kota Palembang. Syarat mengikuti proses seleksi adalah apabila sudah ada surat adanya formasi pada Pemerintah Kota Palembang. Dimana, surat permohonan yang masuk akan dilakukan telaah dan pencermatan mengenai data Kepegawaian PNS untuk kemudian diteliti apakah formasi yang dituju memang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang atau tidak ada formasi sama sekali. Jawaban mutasi masuk akan dilakukan secara resmi melalui surat tertulis bahwa ada atau tidak adanya formasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Selanjutnya pada tahapan proses seleksi, PNS yang akan pindah masuk setelah mendapatkan jawaban ada formasi akan dikoordinasikan untuk mengikuti tes sesuai jadwal yang telah disepakati. Dimulai dari tes kompetensi psikologi, tes pengetahuan umum, penguasaan komputer, dan wawancara. Penilaian dilakukan dengan mengkompilasi hasil semua tes yang dilakukan serta berdasarkan forum rapat Tim Seleksi. Hasil dari proses seleksi tersebut dapat dipertimbangkan atau belum dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima sehingga didapat PNS yang kualifikasinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Palembang. Selanjutnya, akan dibuat surat jawaban kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau atasan dari PNS yang bersangkutan. Jika diterima, PNS yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pindah mutasi secara

48


PNS yang Pensiun 1 Februari 2014, Otomatis Diperpanjang Ditetapkannya batas usia pensiun PNS untuk pegawai pada jabatan administrasi menjadi 58 tahun dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengundang perhatian masyarakat luas. Banyak PNS terutama yang pada bulan Januari 2014 ini usianya sudah 56 tahun bertanyatanya, kapan ketentuan itu berlaku. Apakah tetap menjadi PNS hingga 58 tahun, atau harus masuk purna tugas.

PNS akan tertahan masa pensiunnya. Mereka akan mendapat kesempatan untuk tetap mengabdi sebagai PNS. UU ASN itu menegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat, antara lain karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini, dan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Hal itu cukup beralasan, karena undang-undang tentang ASN ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. Menurut ketentuan, paling lambat 30 hari setelah disahkan DPR, undang-undang sudah berlaku meskipun belum ditandatangani Presiden. UU ASN yang disahkan DPR pada tanggal 19 Desember 2013, saat ini masih dalam proses untuk ditandatangani Presiden.

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota/pengurus partai politik, dan dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana berencana. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara spesifik diatur dalam pasal 91 ayat (1) UU ASN ini. Sumber (Menpan)

Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas, otomatis usia pensiunnya diperpanjang dua tahun lagi. “Untuk pengaturan secara teknis, akan diterbitkan Surat Edaran Kepala BKN,” ujarnya Tasdik, di Jakarta, Rabu (08/01). Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan batas usia pensiun (BUP) PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun bagi eselon III ke bawah (jabatan administrasi), dan untuk eselon II dan I (Jabatan Pimpinan Tinggi) menjadi 60 tahun, sekitar 11 ribu

49


Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palembang, yang diadakan pada Hari Rabu, 5 Maret 2014, dipusatkan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK) Kota Palembang, Jl. Demang Lebar Daun. Kali ini Dharma Wanita unit BKD & Diklat Kota Palembang bertindak sebagai tuan rumah. Kegiatan kali ini memiliki tema mengenai Sosialisasi Pupuk Kompos, bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang. Juga mengajak Komunitas Palembang Berkebun yang merupakan cabang komunitas dari Indonesia Berkebun (terpusat di Jakarta) yang digerakkan oleh beberapa anak muda.

Foto bersama Ketua dan pengurus Dharma Wanita unit BKD & Diklat Kota Palembang

Seorang pembicara menjelaskan materi tentang pupuk kompos

Stand komunitas “Palembang Berkebun” yang memajang beberapa produknya

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ikut meramaikan kegiatan Dharma Wanita

50


DAFTAR SKPD PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 1. Sekretariat Daerah Jl. Merdeka No. 1 0711-352695/312577 2. Sekretariat DPRD Jl. Gubernur H. Bastari No. 2 Jakabaring 0711-515364 3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jl. Merdeka No. 74 0711-353522 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Jl. Merdeka No. 525 0711-357279 5. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Jl. Ki Kms. Umar No. 84 0711-364115 6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jl. Merdeka No. 1 0711-352695/312577 7. Badan Lingkungan Hidup Jl. Lunjuk Jaya No. 2 0711- 310154 8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Jl. Merdeka No. 3 0711-358272 9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Jl. Demang Lebar Daun No. 3 0711-445985 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Jl. Lunjuk Jaya No. 3 0711-368726 11. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Jl. Letjend. Bambang Utoyo, 5 Ilir 0711-718365 12. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Jl. Merdeka No. 8 0711-312011 13. Inspektorat Jl. Merdeka No. 1 0711-370681/376679 14. Satuan Polisi Pamong Praja Jl. Sekanak No. 46 0711-372325 15. RSUD Palembang BARI Jl. Panca Usaha No. 15 Ulu SU I 0711-519211 16. Pelaksana Harian Badan Narkotika Jl. Merdeka No. 252 0711-357279

17. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Jl. Merdeka No. 1 0711-370681/367769 18. Sekretariat KPU Jl. Mayor Santoso No. 2 0711- 351709 /376679 19. Sekretariat Korpri Jl. Merdeka No. 1 0711-367389 20. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Jl. Merdeka No. 6 0711-373208 21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Sultan M. Badaruddin II No. 2 0711-352573 22. Dinas Perhubungan Jl. P. Sido Ing Lautan No. 35 0711-442547 23. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jl. TP. H. Sofyan Kenawas Komp. RPH Gandus 0711- 445554/441551 24. Dinas Tenaga Kerja Jl. Kapten Anwar Sastro 0711-318066 25. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jl. Slamet Riyadi No. 213, 5 Ilir Boom Baru 0711-710033 26. Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Jl. Slamet Riyadi No. 212, 5 Ilir Boom Baru 0711-718849 27. Dinas Tata Kota Jl. Slamet Riyadi No. 214, 5 Ilir Boom Baru 0711-713387 28. Dinas Pendapatan Daerah Jl. Merdeka No. 21 0711-352282 29. Dinas Kesehatan Jl. Merdeka No. 72 0711-350651 30. Dinas Sosial Jl. Merdeka No. 26 0711-351582 31. Dinas Kebersihan Jl. Sukarela No. 209 A Km. 7 0711-413505 32. Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Nyoman Ratu No. 1271 0711-352271

51

33. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Jl. Sukarela No. 129 B 0711-7078959 34. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Demang Lebar Daun No. 4255 0711-350878 35. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jl. Dr. Wahidin No. 3 0711-350665 36. Kantor Camat Ilir Timur I Jl. Mayor Santoso No. 01 0711-356637 37. Kantor Camat Ilir Timur II Jl. Yos Sudarso No. 8 0711-35710042 38. Kantor Camat Seberang Ulu I Jl. KH. Wahid Hasyim No. 72 0711-511886 39. Kantor Camat Seberang Ulu II Jl. Jendral A. Yani 14 Ulu 0711-513471 40. Kantor Camat Ilir Barat I Jl. Padang Selasa 0711-350572 41. Kantor Camat Ilir Barat II Jl. Makrayu 32 Ilir 0711-351659 42. Kantor Camat Kemuning Jl. Basuki Rahmat No. 75 0711810918 43. Kantor Camat Kalidoni Jl. Talang Gading No. 68 0711-710474 44. Kantor Camat Gandus Jl. TP. H. Sofyan Kenawas 0711-445788 45. Kantor Camat Plaju Jl. D.I. Panjaitan No. 1 0711-543600 46. Kantor Camat Kertapati Jl. Sriwijaya Raya Km. 14 Karya Jaya 07117069457 47. Kantor Camat Sukarami Jl. Kebun Bunga No. 2 0711-411901 48. Kantor Camat Bukit Kecil Jl. Kapten A. Rivai 0711- 351022 49. Kantor Camat Sako Jl. Musi Raya No. 1 0711-811923 50. Kantor Camat Sematang Borang Jl. Padat Karya No. 1 Kel. Srimulya 0711-7346868 51. Kantor Camat Alang-Alang Lebar Jl. Tembus Terminal Alang- Alang Lebar No. 1 071173468


BERITA BERGAMBAR KEGIATAN BKD DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG

Penandatangan Pakta Integritas Tenaga Honorer (17/01/2014)

Pembacaan Pakta Integritas PNS (19/02/2014)

Melatih percakapan (conversation) saat kursus Bahasa Inggris

Di sela-sela rutinitas, Kepala BKD menyempatkan diri ikut gabung dalam latihan vokal (bernyanyi)

Briefing kepada petugas loket untuk pemantapan manajemen loket yang lebih rapi dan tertib

Tim Redaksi Buletin BKD dan Diklat Kota Palembang

52

JUNI 2014

Recommend Documents