Jua! Beli dan Peralihan Hak, Darmabrala dan Herlanto
49
te rbatas, baik yang dilakukan oleh naturlijk persoon ataupun oleh recht persoon, yang mana terhadap keduanya oleh undang-undang dibenarkan dan memiliki hak dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam bcrkecimpung di dunia bisnis hampir dapat dipastikan bahwa si apapun atau pcrusahaan manapun tidak dapat sepenuhnya steril dari hubungan utang piutang, baik yang berbentuk utang dagang, utang bank dan la in sebagainya. Hubungan utang piutang ini terjadi dikarenakan dunia usaha yang sangat dinamis, kebutuhan dalam rangka mengembangkan usaha, keperiuan pembayaran, penyediaan dana eadangan dan sebagainya. Se layaknya dalam konstruksi hukum kcbendaan perdata, yai tu dengan adanya konsep schuld, yailu pemahaman sederhananya terhadap jumlah utang teltentll hanls dillinasi sestlai dengan jllmlah tertentlltlya tersebllt, dan apabila ditcntukan ada bunga, provisi maupun beban-beban lainnya, maka kesemuanya hants dilunasi. Selanjulnya, terdapat konsep hajiung, yaitu ke wajiban untuk mcnjamin bahwa prestasi dapat diwujudkan atau prestasi dapat dijamin. Makna yang tersirat adalah untuk kepastian pclunasan atas utang tcrsebut d ipcrsyaratkan adanya suatu jam inan. Lembaga jaminan dalam praktek dikenal beberapa benluk. Salah satu da ri lembaga jaminan tcrsebut adalah gadai. Gadai merupakan salah satu be ntuk Icmbaga jaminan yang dapat dikatakan konservatif tctapi masih tetap d ipergunakan. Dikatakan &mikian dikarenakan saat ini banyak berkembang be ntuk-bentllk lembaga jaminan yang papuleI'. Objek gadai secara Ulllllm adalah benda bergerak, tetapi dalam tulisan ini akan lebih dititikberatkan pe mbahasannya pada objek gadai saham perllsahaan perseroan terbatas. Merujuk pada kctenluan Undang-Undang No.1 tallLlll 1995 tcntang Perscroan Terbatas ("UUPT"), khususnya pada Bab 111 tcntang Modal dan Sa ham, sceara umlilll dapat ditarik suatu gambaran umum bahwa dalam sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas mutlak harus ada saham. Klialifikasi saham dalam hal ini hants memiliki nilai ekonomis atau sctidaktidaknya dapat dinilai dengan liang. Para peraneang undang-undang me nyikapi adanya kcmungkinan bentllk penyertaan modal saham yang tidak di lakllkan dalam bcntllk liang, tctapi juga dalam bentuk-bentuk lainnya tetapi tetap kllalifikasinya harus dapat dinilai dengan uang. Salah satll pengcrtian lain dari saham adalah "wujud konkrit dari modal perseroan.'" Sclain
3
Yani. Ahmad dan Gunawat~idjaja, "Seri l-Iukul11 Bisnis Pcrseroan Terbatas".
(Pcnerbit: Jakarta: Raja Gratilldo Persada, 2000). hal. 55.
50
Jurnai Hukllm dan Pembangllnan, Tahlln Ke-J5 No. I, Januar;- Maret 2005
fungsinya sebagai bukti bagian penyertaan modal ("atau andil''') dan kepemilikan modal dalam sebuah perusahaan tetapi juga bagi para pemegang sahamnya dapat pula mempergunakan ~aham-saham tersebut sebagai Jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit, baik untuk keperluan perusahaannya, keperluan pemegang saham atau pun untuk diletakkan sebagai jaminan pihak ketiga. Ketentuan Pasal 54 UUPT menyatakan:"Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.'" Ketentuan pasal terse but di alas memberikan makn a bahwa saham diartikan sebaga i benda bergerak dan juga memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya. Pengertian saham sebaga i benda be rgerak ini juga d isebulkan dalam ketenluan Pasal 51 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdala ("KUH Perdala"), yang menyatakan:
"yang dianggap sebagai barang bergerak karena dilentukan undang-undang adalah: Bukti saham alall saham dalam persekutuan perdagangan liang, persekuluan perdagangan atall persekuluan perusahaan. sekalipzm barang-barang bergerak yang bersangkulan dan perllsahaan ilZl milik persekllluan. Bukli saham alau alall saham ini dipandang sebagai benda bergerak. lelapi hanya lerhadap masing-masing peserta saja. selama persekwlIan .., berjalan. Se lain merupakan benda bergerak berdasarkan ketentuan Pasal 1511 KUH Perdata juga dapat ditarik pemahaman ter hadap kategorisasi saham sebagai benda tidak berwujud. Karenanya, saham lebih merupakan "hak" daripada barang dalam arti nyata. Saha m dalam sebaga i bentuk penyertaan di dalam modal perseroan dibuktikan dengan adanya surat saham atau sertifikat
4 Lihat WJS Purwadarminta, bahwa dipandang dari su dul etomologis bahasa. saham diartikan sebaga i bagian atau andil dalam suatu perusahmm (W.lS Poerwadarminta, Kamus
Umum Bahasa Indonesia, (Penerbit: PN Balai Pustaka. 1976), hal. 849. S Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Ulldallg Nomor 1 lahun 1995. Lembar Negara Nomor 13, Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No ., Pasal 54 ayal (I). Dalam penjeJasannya dikatakan pemilikan alas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemcgangnya. Hak tersebut dapat dipcrtahankan kcpada setiap orang. 6
Indonesia,
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata -
penerjemah R. Subekti , S.I-I ., (Pradnya Paramila, 1955), Pasa151!.
Burger/ijk
We/boek,
5/
Jua/ Beli dan Perolihan !-Iak, Darmabrata dan Her/on/o
saham. Adallya surat sahalll ata u sertifikat sahalll itu tidak dapat secara selta merta ditafsirkall sebagai wujud dari sahalll dilllaksud, tetap i lebih mer upakall forlllalitas berdasarkall ketelltuall perulldallg-ulldallgall sebagai bukti bagi kepellli lika ll sahalll o leh para pelllilikilya.
II.
Saham dan Bezit A.
Saham dan Ketentuan Pasal1977 KUH Perdata Ketelltuall Pasal 1977 KUHPerdata dalalll hal illi Illelly atakall:
"mel belrekking
101
roerende goederen. die noch in
ren/en bes/aan. noch in inschulden welke niel aan
loonder balaalbaar lilel.
~i}n.
geldl hel
be~it
als volkomen
Niellemin kan degene die ielS verloren hefl. ofaan wien iels ol1lvreemd is. gedlfrende drie jaren. Ie rekenan van
den dag waarop het verlies of de onlvreemding heji plaals gehad. hel verlorelle of onlvreemde als ~ijn eigendom ferllg vorderen van dengene in wiens hane/en
hij hel~elve vindl. behoundens hel verhall van den iaals/gemelde op dengene van wien hi} he! bedr bekomen heft. en onverminderd de bepaling van art. ,,' Teljelllahall Prof. Subekti:
.. Terhadap benda bergerak yang lidak berupa bunga maupun be/'upa piulang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun dem ikian siapa yang kehilangan atau kecl/rian sesualu di dalam jangka waktu tiga tahun. terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itll, dapallah ia menunlul kembali barangnya yang hilang
----7 Ellgelbrecht. Kitab Undang-Undang dan Pcraturan-Peraturall Rt:pub lik Indonesia. Le iden: Gu nun g Agu ng. 1960.
52
Jurnal Hlikum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Morel 2005
atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tidak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini un/uk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lag; pula -..ti€.ngan tidak mengllrangi ketentuan pasal 582. n.' Paragraf pertama pasal 1977 membahas mengenai masalah benda bergerak .dalam hubllngannya dengan keadaan berkllasa (bezit)' Karena Saham merupakan benda yang dapat di bezit maka sebelum melangkah lebih jauh, kita han.s menelaah mengenai hubungan antara saham dengan be::it. Saham sebagai suatu benda bergerak memberikan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan kepada pemegangnya/pemiliknya 'O Terhadap benda bergerak, setiap orang bisa menikmati hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang berupa hak milik (eigendom)" mallplln be::it. Jika mengaitkan saham
8
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Burger/ijk We/hoek. Op.Ci/, PasaI1977.
9 Be=il menurut kett:ntuan Pasal 529 KUH P~rdata adalah keadaan memt!gang atau menikmati sualu benda dimana sescorang menguasainya , baik se ndiri ataupUll dengan pcrantaraan orang lain seolah-olah illl kcpunyaannya sendiri. 13andingknn dengan pengertian bezit menurut Subekti, yaitu "suatu keadaan lahir, dimana seseo ran g mc nguasai benda seolaholah itll punyanya sendirL keadaan mana oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempcrsoalkan hak mihk atas benda sebenarnya ada pad a siapa" (Frieda I-Iusni I-Iasbullah dan Surini Ahlan SyariL Materi Perkuliahan Hukum Pl!rdat3. Buku A. D!'!pok: Fakultas Hukurn Universitas Indonesia. 2000) dan bandingkan juga dengan pengertian bezit menurut Sri Soedewi; be=it ialah "keadaan memegang atau rnenikmati sesualu benda, dimana seseorang rnenguasainya baik sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain seolah-olah itll adalah kepunyaannya sendiri (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. S.H., Hukum Perdata: I-Iukurn
Benda (Yogyakarta: Liberty, 1974), cetakan keempa.). 10 Pada dasamya hak- hak kebendaan diatur dalam Buku II KUH Perdata dapat dibcdakan sebagai berikut (dengan rnengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria):
I. hak- hak kebendaan yang bersifat memberi kenikrnatan (zakelijk genotsrecht) in; dapal dapat atas bendanya sendiri dapat juga lerhadap milik orang lain (misaJnya bezil). 2. hak kebendaan yang bersifat membcrikan jaminan (zakelijk zakersheidsrecht) (misalnya gadai, hipotik). (Sri Soedewi Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. S.H., Hukum Perdata: I-Iukum Benda
(Yogyakarta: Liberty, 1974), ce.akan keempat, ha1.29). II Hak milik (eigendom) diatur di dalam ketentuan Pasal 570 KUH Perdata, yang berbunyi "hak milik adalah hak untuk menikmati sualu benda dengan sepenuhnya dan untuk
53
Jual Beli dan Peralihal1 Hak, Darmabrata dan Hertanto
dengan hak milik adalah jelas sekali bahwa sa ham dapat dimiliki dengan hak milik, Namun jika kita mengaitkan antara saham sebagai benda bergerak tidak bertubuhftidak berwujud dengan be:it, maka akan membawa kita kepada pertanyaan lebih jauh, apakah ada bezit terhadap benda bergerak tidak bertubuh (onlichamelijk).
B,
Bezit atas Benda Tidak Bertubuh
Seperti yang sudah dibahas di atas, saham merupakan benda bergerak tidak berwujudftidak bertubuh. Hal ini akan menuntun kita pad a pertanyaan selanj utnya, apakah benda tidak bertubuh itu bisa diadakan be: it atasnya? Secara doktrin hukum, be:i! sendiri dikenal pembagiannya antara be:i! benda dan be:i! hak. Be:it benda ialah bei! mengenai benda-benda berwujud, sedangkan be:it hak ialah be:i! terhadap benda-benda tidak berwujud ataupun hak." Menurut Pitlo, disamping itu ada bayangannya yaitu be:it dari hak itu, sehingga di samping hak milik itu ada be:;i! dari hak milik, disamping hak piutang ada bezit dari hak piutang dan sebagainya." Dari pcndapat Pitlo ini jelas tersurat bahwa Pitlo mengakui bahwa memang dalam hukulll men genal be:i! atas benda tidak bertubuh (be: it atas hak). Conlohnya mungkin adalah seorang kreditur mempunyai piutang terhadap debitur, kemudian terhadap debitur ini kreditur menyerahkan penagihan piulangnya kepada pihak ketiga agar debilllr membayar lunas utangnya. Pihak ketiga yang menerima piutang dari kreditur inilah merupakan be:iller dari piulang yang dimiliki oleh kreditur awal. ffiF!nguasai benda lasebul dengan sebcbas-bebasnyi.1. asa! tidak dipergunakan bcrtentangan dcngan undang-undang atau peraturan Ulllum )lung diadakan oh:h kekuasaall yang Illcmpunyai wcwcnang unluk itu dan asnl tidak Itlcnimbulkan ganggu3n h:rhadap hak-hak orang lain. kcsemuanya itll dengan tidal.: mellgunlngi kelllllngkinan untuk adanya pcncahutan hak itll untuk kcpentingml umulll. dCllgan pc:mbayaran pcngganti k.:rugian yang Jay,]k menu rut ketentu.m uIH.l ang-undang:'
'"
I ~ Sri So~dcwi sclldiri Ilu:nambahkan pada ul1lul11nya setiap benda itll dapat diperuntuki bezit tetapi ada dun jenis benda yang tidak diperuntuki, yaitu benda yang tidal dalam p
54
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Morel 2005
Pasal 529 KUH Perdata yang membahas mengenai bezit sendiri menjabarkan dalam kalimatnya "yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan ... " Kebendaan dimaksud dalam ketentuan Pasal 529 KUHPerdata ini harus dilihat sebagai kese luruhan benda dilihat secara umum, baik bergerak dan tidak bergerak, juga bertubuh maupun tidak bertubuh . Selain itu Pasal 547 KUHPerdata juga menegaskan antara lain "kedudukan atas kebendaan tidak bel1ubuh berakhir bagi yang memangkunya, apabi la orang lain selm:na satu tahllll telah menikmatinya dengan tiada gangguan apapun juga." Ketentuan Pasal 547 KUHPerdata telah secara jelas menyebutkan salah satu akibat dari bezit terhadap benda tidak bertubuh, dengan demikian dalam KUHPerdata sendiri mengenal adanya kedudukan bezit terhadap benda tidak berlubuh. C.
Bczit at as Saham
Bagaimanakah dengan bezil atas saham? Seperti yang telah dilerangkan di atas, saham pada dasarnya merupakan sualu haklandilandil dalam suatu perseroan terbatas. KUI-I Perdata mendefinisikan saham sebagai suatu yang karena kelentuan oleh undang-undang harus dianggap sebagai benda bergerak.14 Dengan demikian saham adalah merupakan benda yang tidak bertubuh d.ikarenakan ketentuan undang-undang harus dilihat sebagai benda bergerak. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 54 UUPT bahwa saham adalah benda bergerak. Harus diingat bahwa sahma itu tidak hanls dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan atau tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, maka saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham.1S Kalau tidak maka daftar persero (aandelhoudersregister) yang biasanya ada di kantor perseroan dapat dipakai sebagai pembuktian pemegang saham.16 Selain itu dalam ketentuan Pasal 44 UUPT dan penjelasannya sudah ditegaskan bahwa kepada pemegang
14
Kitab Undang-Undang Hukum Perdala - BlIrger/ijk Wetboek. Gp. Cit . Pasal 511.
l~ Purwosutjipto. "Pcngertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan", (Penerbit: Djambatan , 2005), cetakan ke-J 0, haLl 09. 16
Ibid.
Jual Beli dan Peralihan Hak, Darmabrata dan Hertanto
jj
saham diberikan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya berupa surat saham. De ngan demikian pada hakekatnya memang saham me rllpaka n benda tidak bertllbllh. Karena saham merupakan benda be rgerak tidak be rtllbllh, maka dengan demikian pengatllran bezit berlaku pula terhadap saham. Contoh yang paling dekat dis ini adalah apabi la seOI'ang pemegang saham menggadaikan sahamnya sebagai
jaminan aka n hutang-hlltangnya, maka s i penerima gada i adalah bezitter ter hadap saham-saham yang digadaikan. Memang kedudukan penerima gadai terhadap pemberi gadai adalah dapat dianggap sebagai detentor, namun kedlldukan penerima gada i terhadap pihak ke t iga/diluar hubllngan antara pemberi gadai denga n penerima gadai adalah pe ne rima gada i ada lah bezitter. 17
D.
Saham dalam Pcrdata
Lingkup Kctcntuan
Pasal
1977 KUn
Dalam ayat pe rtama Pasal 1977, dimana kctentllan pasal ini mengesampingkan 2 (dua) macam be nda bergerak yai4! bllnga (rent en) dan pilltang (inschulden) ya ng tidak harus dibayar kepacla si pembawa. Saham sebagai benda bergerak jelas-jelas bllkanlah merllpakan sllatll bllnga yang dimakslld dalam Pasal 1977 KUHPe rdata. Na mun begitll kita me ngaitkan apabila kita melihat piutang d engan saham, maka yang yang harll s kita teliti lebi h jallh adalah apakah saham itll terlllaslik dalam kat ego ri piutang atau bukan merupakan piutang.
Memang j ika dilihat secara sekilas, saham dan pilltang mempllnyai karakteristik yang hampir sama. Kedllanya adalah benda bergerak tidak berwlIjlld, merupakan sllatll hak atas ses llatu dan mempun ya i cant pengalihan pada dasarnya hampir sama satll sama lain (kecllali saham yang pengali hann ya harus tundllk pllia pada
11 Sr i SOl!dt!wi dalam bukllnya membagi be;;! send iri dalam burger/ijk be;;/ dan delenlie, Burger/ijk be; ;l adnlah be;;t dimana be;itter·n ya memang berkehendak untuk metl1pun yai barnn g terst! but bagi dirinya sendir!, Bllrger/ijk bezil illl binsanya ada pada
pemilik. Sedangkan dew/ Hie ialah be::it dimana beziller.nya di si ni tidak mempunyai kehendak unluk llletl1plln yni barang itu lagi bagi dirinya sendiri , Dis in i seorang menguasai bl!nda terse but bt!rdasnrkan hubungan hukutn yang terlen tu ckngan orang lain, misalnya: karena disewanya. dipinjamnya. digadaikannya atau lain-lain (Soedcwi Sr i SOl! dewi Masjhoen Sofwall, S. H .. Hukulll Perdata: Hukulll Benda (Yogyakarta : Liberty, 1974), cdakan keempaL
haI. 85).
56
lurnai Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, lanuari- Maret 2005 ·
anggaran dasar perseroan) . Namun jika dilihat lebih teliti lagi, maka kita akan menemukan kenyataan sebagai berikut:
18
I)
Pembuat undang-undang memang menggolongkan saham dan piutang sebagai benda tidak bertubuh yang termasuk dalam benda bergerak karena lIndang-undang (Ketentllan Pasal 511 KUHPerdata), namlln dalam ketentllan Pasal 511 KUHPerdata terse but sa ham dengan pilltang dipisahkan dalam sllb ayat yang berbeda. Saham (aandellen) dimasllkkan dalam ketentuan Pasal 511 angka 4 KUHPerdata, sedangkan pilltang dimasllkkan dalam ketentllan Pasal 511 angka 3 KUHPerdata." Dari hal ini dapat terlihat bahwa memang sejak awal pembllat undang-lindang berniat untuk membedakan pcngertian antara saham dengan piutang. lika tidak, maka pembllat lIndang-lIndang akan memasukkannya ke dalam I slib ayat yang sama;
2)
Piutang merupakan sllalu hak meminta terhadap sllatu pelaksanaan prestasi. Prestasi yang hendak diminta ini adalah sllatll prestasi yang dapat dinilai dengan liang (hal sesllai dengan pengertian ketentllan Pasal 511 angka 3 KUHPerdata), secara a contrario dapat dikatakan bahwa suatll hak mcminta melaksanakan prestasi yang prestasinya tidak dapat dinilai dengan liang bllkanlah termasuk dalam pengertian pilltang.19 Lain halnya dengan piutang, saham pada dasarnya merupakan sllatll hak lIntlik
Datam salinan asli Pasal 511 angka 3 KUH Perdata sebagaimana disebutkan dalam
Engelbrecht memang tidal..: menycbutkan kata inschulden yang bernrti piulang melainkan: verbintenissen en vorderingen, die opeischbare geldsommen of roerende goederen tot ondwerp hebben. namun kalimat tersebut secara umum sudah dapat diidcntikkan dcngan piutang karen a pengertian piutang sendiri adalah suatu hak untuk meminta suatu pelaksanaan
prestasi yang preslasi tcrsebut dapat dinilai dengan liang. 19 Lihat juga Undang-Undang No.3? tahun 2004 tentang Kepai!itan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mala uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbu! karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi o!eh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Jual Beli dan Peralihan Hak, Darlllabra/a dan Her/an/a
57
meminta pelaksanaan prestas i, namun prestasi yang diminta o leh pemegang saham bukanlah suatu prestasi yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai pemilik modal dari suatu perseroan terbatas, pemegang saham mempunyai hak seperti: menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham lO , menggunakan hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham 21 , mengajukan gugatan terhadap perseraan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseraan yang dianggap tidak adi l dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham , Direksi atau KOl1lisaris", dan lain-lain. Hak-hak yang dim iliki a leh pemegang saham tersebut adalah hak yang t idak dapat dinila i dengan uang. Deviden bukanlah merupakan konsekuensi langsung dari kepemilikan sa ham. PCl1lbagian de vide n kepada pel1legang saham harus ditentukan dengan Rapat Ul1llllll
Pemega ng Sa ham berdasarkan ketentu31l 3nggaran
dasar perusahaan terlebih dahulu sebelum perusahaan membayar deviden kepaela pemegang sahal1l ." Dari uraian di atas dapat kita ambil kes impulan bahwa saham adalah benda ya ng tidak sama dengan piutang. Keduanya mempllnyai karakteristik yang hampir serupa namun pada saat yang bersamaan mem il iki ciri -ciri dan konsekuensi yang berbeda Sa ll! sama lain.
Karena saham tidak termasuk dalam benda bergerak ya ng dikecualikan dari ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata, atau dengan kata lain ketenluan Pasal 1977 KUH Perdata mencakup juga te rhadap saham.
~o
Indonesia. UU Pcrseroan Tcrbatas, Op.C'iI.. Pasal 7 1 ayat (\) .
21
Ibid. Pasa! 71 ayn! ( I ).
22
Ibid. Pasal 54 ayat (2).
" Ibid, Posal 62 .ya! (2).
58
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Maret 2005
E,
Saham dan Ketentuan Vcrjaring dalam Kctcntuan Pasal 1977 KUH Perdata
Pada dasarnya ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata mengandung ketentuan tentang verjaring, yaitu extinctieve verjaring (verjaring yang membebaskan dari suatu peruta ngan)," Pasa l 1977 ayat I KUHPerdata mengatur tentang exlinclieve verjaring dengan tenggang o (nol) tahun. Menurut Prof. Subekti, dalam keten tua n Pasal 1977 bezil berlaku sebagai titel yang sempurna, dengan itu dimaksudkan bahwa siapa saja yang dengan jujur memperoleh suatu barang bergerak dari seo rang bezitter, seket ika itu juga memperoleh hak milik atas barang itu." Nam un terhadap ketentuan ayat I Pasal 1977 KUH Perdata ini dikecualikan dalam ketentuan ayat 2-nya. Pasal 1977 ayat 2 KUHPerdata itu intinya menentukan bahwa perlindungan ya ng diberikan oleh Pasal 1977 ayat (I) KUHPerdata itu tidak berlaku bagi barang-barang yang hilang at au berasal dari pencLirian. Barangsiapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktLl 2 (dua) tahlm terhitLing sejak hilangnya atau dicLirinya barang itll berhak
untuk
meminta kembali barangnya dari setiap ora ng ya ng memegangnya (revindicalie). KecLiali bila si peillegang barang itu
me'l:!.!?erolehnya/meillbelinya di pasa r tahunan, pelelangan umum, atau dari seorang pedagang yang lazim diperdagangkan barangbarang demikian maka si pemilik barang harlls mengembalikan harga
barang yang telah dibayar oleh s i penanggLing barang itLi (I ihat Pasal 582 KUH Pcrdata). Adanya pengeclIalian ini menyebabkan tuntutan seorang peillilik saham yang merasa sahamnya kecurian atall kehilangan sahamnya terhadap seorang beiller beritikad baik akan gLigur terhitung semenjak 3 (tiga) tah,m terse but maka gugurlah hak menuntut dari orang yang merasa kehilangan/kec urian terhadap beziller atas saham.
24 Sri Soedewi, Op.Cil., hhat juga Subekti, ia mengatakan bahwa verjaring (Iewal waktu) adalah sa lah s
Jual Beli dan Peralihan Hak, Darmabrata dan Hertanto
III.
59
Perjanjian Jual Beli Bcrsifat Konscnsual Obligatoir A.
Pcngcrtian Apabila dibaca kete ntuan Pasal 1458 KUHPerdata, yaitu:
"Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah p i/w k. segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan ten tang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang lersebut belum diserahkan dan beillm diba)'ar. "" Serdasarkan ketentuan !ersebut mengandung pengertian bahwa jual beli sudah mengikat setelah tercapainya kat a sepakat, meskipun benda be lum diserahkan dan harga belum dibayar. Dengan demikian, maka peljanjian jual be li banI meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, ya iru dalam hal ini pihak penjual dan pihak pembeli. Konstruksi demikian lazim disebut dengan ist ilah perjanjian jual beli yang bersifat konsensllal obligatoir. Perjanjian jual bel i be lum menga li hkan hak milik atas benda yang dijadikan objek peljanjian tersebu!. Peralihan hak milik teljadi se!elah benda tersebu! diserahkan oleh penjual kepada pembel i. Pengertian pCljanjian tersebu!' bersifa! kOJ7senslIal obligaloir ialah bahwa peljanjian (ersebut telah mellgikat pada saat tcrcapainya ka ta sepakat, dan bani meletakkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Peralihan hak milik reljadi jika telah teljadi penyerahan ataulevering.
B.
Levering scbagai salah s'llu cara pcrolehan hak milik Pasal 584 KUH Perdata, yang menyatakan:
"flak milik alas sualu barang tidak dapal diperoleh selain dengan pengambilaJ7 unluk dimiliki. dengan perlekatan, dengaJ7 daluwarsa. dengan pewarisan, baik J11enllrlll lIndang-lfndang maupun menurut surat wasial,
dan dengan penunjllkkan atau penyerahan berdasarkan
16
Kitab Unda ng-Undang Hukum Perdata - Burger/ijk Wetboek, Gp. Cit. Pasal 1458.
60
Jurnai Hu/rum dan Pemhangunal1, Tahull Ke-35 No. I, Januari- Mare/1005
saaru perisliwa perdala unluk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. "27
\
Pasal tersebut mengatur mengenai cara-cara perolehan hak milik., dimana diantaranya ditentukan perolehan hak milik karena penyerahan yang terjadi atas suatu perost,wa perdata untuk memindahkan hak milik., dan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, ialah perjanjian-perjanjian obligatair yang mendahului terjadinya peralihan hak milik tersebut. Perjanjian tersebut haruslah sah. Lazim dikatakan bahwa peralihan hak milik harns didasarkan pada titel yang sah, dan hams dilakukan oleh orang yang bemak. Titel yang sah sebagaimana dimaksud ialah perjanjianperjanjian obligatoir yang mendasari terjadinya peralihan hak milik tersebut. Oleh karenanya perjanjian tersebut haruslah sah. Selanjulnya, menumt prinsip yang diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata, maka penyerahan tersebut hams dilakukan oleh orang yang bemak berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut. Prinsip yang diatur daJam ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, dapat kita lihat pula dalam ketentuan Pasal 1168" KUH Perdata yang mengatur Illengenai pembedaan temadap hipotik., dimana hipotik pada prinsipnya hanya dapat dibebankan oleh orang yang berhak, jadi boleh pemilik tanah tersebut. 8agi benda tetap, maka prinsip tersebut berlaku dan dengan demikian perlindungan diberikan kepada pemilik benda tersebut, jika bendanya dialihkan oleh orang yang tidak berhak memindahtangankannya. Pemilik dapat menuntut kepada pelllbeli untuk dikembalikannya benda tersebut. C.
Bagaimaoakab deogao benda bergerak
Dalam benda bergerak terdapat pengaturan dalalll ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata, pada dasamya merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, dimana terhadap benda
27
Kitab Undang-Undang HUKum Perdata - Burger/iJk We/boek, Op.Cit. Pasal 584.
zs ,H ipotct lidak. dapat diadakan selain oleh orang yang mempunyai wewenang untuk memindahtanganbm barang yang dibebani itu.
Jual Beli dan Peralihan Hak. Darmabrata dan Hertanto
61
bergerak, maka siapa yang menguasai benda bergerak terhadap di rinya lah d ianggap sebagai pemilik benda bergerak tersebut. Bezit dianggap se bagai titel yang semp urn a (Iegit imas i teori Paul Scholten) . Apa yang perlu diperhatikan di dalam prinsip pengaturan tersebut ia lah letak per lindun gan hukum ya ng berbeda dengan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, d imana menurut ketentuan Pasal 1977 KUH Pe rdata, letak perlind un gan hukum nya diberikan ke pada pembe1i yang beritikad baik. Hal ini te rkait dengan upaya pe ngha lusan hukum demi teljad inya kela ncaran dibidang perdagallgan, disamp in g mengandul1g 1I1lsur yang sifatnya proseslIal,
yakni me1etakkan perlind ungan kepada pihak pembeli yang berit ikad baik. Prins ip yang te rd apat da1am Pasal 1977 KUH Perdata juga terdapat dalam pengaturan mengenai gadai, yakni terdapat da lam Pasa1 1152 ayat (4) KUH Perdata, yang secara garis besar menentukan bahwa: " ha l tida k berkuasanya s i pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidak1ah dapat
dipertanggungjawabkan kepada si berpiutallg ya ng telah mencrima barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak si ya ng ke hil angan sliatu kecllrian barang itl! lIlltuk melluntutnya kembali."
Baik Pasal 1977 ayat (2) maupun ayat 1152 ayat (4) KUH Perdata me ne ntukan secara tegas, bahwa pemilik kehilangan atau kecurian (t idak atas dasar suatu hubungan hukum yang teljadi dan mendasari), sedangkan da1am Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata secara tegas ditentukan pula bahwa, t idak berku asa nya s i pemberi gada i (suatu hubungan hukum ya ng me ndasa ri teljadinya penyerahan) atas be nda tidak dapat dipcrtanggungjawabkan kepada s i berpiuta ng. D.
Bagaimana dcngan gad ai saham ?
Secara teoretis te lah dikupas tuntas tentang bagaimana korelasi antara saham da1am konteks hukum be nda de nga n l11enekankan pada aplikasi yu ridisnya, jika te rjadi peralihan hak atas saham dikarenakan sahal11 tersebut diletakkan sebagai objek jaminan gada i. Pada bagian ini akan dia ngkat dari aspe k-aspek UI11UI11 perbanka n ya ng bersifat praktis dan a plikatif se hubunga n dengan praktek gadai saham. Pada prakteknya gadai sahal11 tidakl ah se l11udah ya ng kebanyakan orang bayangkan. Kalangan perbankan dalam hal menerima peletakkan obj ekjaminan gada i sa ham. Dikatakan dem iki an karena secara prinsip terdapat aspe k yang merupakan dasar pertimban ga n, yaitu sebe rapa bonafid perusahaan ya ng sahamnya aka n digadaikan tersebut.
61
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Marel1005 Bonafiditas perusahaan sudah tentu akan memberikan sllatll nilai tersendiri bagi perusahaan yang akan menjaminkan sahamnya. Sebagai illlstrasi sederhana, yaitu sebuah perllsahaan tidak ternama yang didirikan dengan modal dasar sebesar Rp.20 .000.000,- dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp.S.OOO.OOO.- dan akan menggadaikan sahalll -saham yang dimilikinya dalalll perllsahaan lIntlik dapat Illelllperoleh fasilitas kredit dari bank, sepertinya Illemerlukan perjllangan sangat besar agar sahamnya dapat diletakkan sebagai jaminan. Gadai saham/perjanjian gadai saham merllpakan perjanj ian accessoir, sedangkan perjanjian obligatoir-nya adalah perjanj ian kredit yang notabene merupakan perjanjian pokokn ya. Den gan kata lain apabila perjanjian obligaloir-nya telah terpenllhi , maka perjanjian accessoir-nya secara serta merta akan tllrllt berakhir. Dalam konstruksi gadai saham lazimnya turul dicantllmkan klausul kuasa yang lidak dapat ditarik kembali (irrevocable power of altorney), yang bertlljllan lIntuk memberikan hak prefens i kepada pihak bank selaku kreditur, salah salu conloh dari pernyataan dalam surat kuasa dimaksud adalah sebagai berikut:
"Upon default of the Principal under the terms of Loan Agreement and/or Pledge of Shares Agreement or 10 such olher auxiliary agreement(s) with re.\pect 10 the Loan Agreement and/or Pledge of Shares Agreement. to sell and/or otherwise to transfer Ihe Shares which the Principal holds. in whole or in part. on such lerms and condilions as may be considered reasonable by the Proxy and to receive all paymenls, issue receip/.\·. transfer such share subscriplions and to execute any documents related to Ihe foregoing. This power of attorney and all other powers granted herein are irrevocable and shall be construed as an integral part and inseparable part 10 Ihe Loan Agreement and/or Pledge of Shares Agreement or to sllch olher auxiliary agreement(s) with reJpecl to the Loan Agreement andlor Pledge of Shares Agreement. " Merujuk pada contoh pernyataan tersebut di atas dapat diklltip bahwa apabila terjadi peristiwa wanpreslasi (default) kredilur berkuasa atas saham-sahamnya tersebut berdasarkan sural kllasa yang
Juol Beli dan Peralihan Hak, Darmabrata dan Hertonto
63
tidak dapat ditarik kembali saham-saham yang digadaikan tersebut, dan kreditur untuk itu dapat tindakan hukum untuk mengeksekusi saham -saham terse but seolah-olah pihaknya sebagai pemilik saham, jika ternyata debitur ciderajanji. Perlu untuk diperhatikan bahwa pemberian gadai saham dilakukall oleh pihak yang berwenang untuk melakukannya. Pemberian jaminan gadai saham mana dilakukan selain dalam rangka untuk memperoleh fasilitas kredit, juga dilakukan dan diberikan secara sukare la oleh pihak yang menjaminkannya. Oleh karenanya (akan) terjadi suatu peristiwa hukum yang kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan hukum, ya itu peristiwa pemberian fasilitas kredit dan perbuatan memberikan jaminan gadai saham. Konstruksi pemberian fasilitas kredit dan peletakkan jaminan berupa gadai atas saham terse but dilandaskan pad a sebuah perjanjian pokok (beserta seluruh perjanjian lainnya yang mengikuti, ya ng lazimnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok), yang mengatur tentang pemberian fasilitas kredit, pembebanan jaminan, termasuk dan tidak terbatas didalamnya turut terdapat pemberian irrevocable power of attorney terhadap sahamsaham yang dijaminkan oleh debitur. Sebelum sampai pada tahap eksekusi saham, lazimnya terdapat beberapa hal ya ng dapat dilakukan oleh kreditur dan debitur, yang sifatnya bertujuan untuk menghindari eksekusi (diperjualbelikannya saham oleh kreditur kepada pihak ketiga lainnya), antara lain yaitu: I. restrukturisasi hutang; 2. penjadwalan kembal i pembayaran (rescheduling); 3. pelunasan. Apabila ketiga alternatif so lusi tersebut tidak dapat d i laksanakan, maka bank akan melakukan eksekus i terhadap sahamsaham terse but, yaitu dellgan menjualnya kepada pihak ketiga·. Dasar dari dilakukannya perbuatan eksekusi gadai sa ham tadi sepenuhnya berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana . diatur dalam perjanjian pokok dan perjalljian gadai saham. Penyelesaian dengan cara tersebut senantiasa dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur dalam tatanan amicable seUlemeni (penyelesaian secara damai). Memang pad a prakteknya kemungkinan yang dapat terjadi adalah debitur bersedia untuk bekerjasama dan debitur yang bersikap sebaliknya. Terhadap debitur yang tidak bersikap koopcratif pad a prinsipnya eksekus i tetap dapat dilangsungkall. Walaupun demikian
64
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, JOl1uari- Maret 2005
bank senantiasa berupaya untuk menegakkan prinslp prundenlial sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk Icbih memperkuat landasan kreditur untuk melakukan eksekusi gadai saham. Cara yang ditempuh seeara umum terdapat tahapan-tahapan, seperti halnya dilakukan beberapa kali teguran (somas i) kepada debitur. Apabila eara tersebut tidak diindahkan, maka lazimnya tahap yang dilakukan selanjutnya adalah dengan meminta penetapan eksekusi gadai saham pad a pengadilan negeri. Penjualan biasanya dilakukan secara tertutup oleh pihak kreditur (bank), yaitu dengan turut memperhatikan kepentingan dari pihak pemberi gadai." Hal tersebut merupakan suatu standar klausula yang lazim berlaku dikalangan perbankan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1347 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai beriku!: "Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secat·a diam-diam dimasukkan dalam peljanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan." Alasan lain dilakukan penjualan tersebut secara tertutup, adalah bertujuan untuk memberikan suatu privellege tersendiri bagi pemberi gadai lazimnya menghendaki agar sahamnya dibeli oleh pihak keliga yang memiliki core business yang sama dengan maksud dan lujuan perusahaannya. Tujuannya adalah agar perusahaan yang dimilikinya tersebut tidak jatuh pada tangan yang salah dan dapat berakibat buruk terhadap kinerja perusahaan yang telall dibangunnya.
banking,
:!<) Terhad~p praktl!k-praktt!k perbankan sehubungan gadai saham telah melalui proses wawancara dan diskusi dcngan Bapak Irvan GunardwL S.H .. M.H., Kepala Divisi Hukul11 Bank BII, dalam wawancara mana juga telah dikontirmasikan bahwa \azimnya para pemberi
gadai saham. khuslisnya jika
te~iadi
eksekusi gadai saham secara
UI1lUIll
sclalll bersikap
kooperalif dalarn rangka rnenyelesaikall rnasalah fasilitas kredilnya yang rnacd.
JlIal Beli dan Peralihan Hak, Darmabrala dan ·Herianio
65
DAFT AR PUST AKA
Engelbrechl. Kitab Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Republik Indonesia. Leiden: Gunung Agung, 1960. Hasbullah, frieda Husni dan Surini Ahlan Syarif. Materi Perkuliahan Hukull1 Kebendaan Perdata, Buku A. Depok: fakultas Hukull1 Universitas Indonesia, 2000. H.M.N. Purwosutjipto . Pengertian Pokok Hukull1 Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan. Jakarta: Djall1batan, 2005. eet. 10. Indonesia, Kitab undang-undang hukum perdata = burgerlijk wetboek. Penerjell1ah R. Subekti, S.H. Jakarta: PT Pradnya Parall1ita. 1995. Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pell1bayaran Utang. Indonesia. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nome .. I Tahun 1995. Lell1bar Negara Nomor. 13, Tahun 1995, TLN No. Prof. Mr. Pitlo, Het Zakenreeht naar het Nederlaands Burgerlijk Wetboek. Penerbit HD Tjeen Will ink & Zoon NV-Hareem tahun 1955. Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty, 1974, eet. Keempat. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, 2003. eet. 31. W.J.S. Poerwadarm inta, Karmls Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Bakai Pustaka. 1976 Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. Seri I-Iukum l3isnis Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
f .
