Jon Kanedi : Analisis Konsep Dan Implementasi Pembiayaan Murabahah

Jon Kanedi : Analisis Konsep Dan Implementasi Pembiayaan Murabahah

ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS JON KANEDI Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang Jl. Jenderal Sudirman Komplek Langgini Ponpes Al-Badr Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau HP. 0813 7139 5282 e-mail: [email protected] ABSTRACT The method used in the data collection is literature, observation, interview and documentary study. In writing this research is deductive, inductive and descriptive of the primary and secondary data. The results showed that the concept and implementation as well as matters relating to both the murabahah considered burdensome and not contrary to Islamic law. Murabahah more often realized as consumer financing for the absolute benefit of the bank specified. Keywords: Concept, Implementation, Financing, Murabaha ABSTRAK Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka, observasi, interview dan studi dokumentasi. Dalam penulisan penelitian ini adalah metode deduktif, induktif serta deskriptif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dan implementasi serta halhal yang berkaitan dengan keduanya pada pembiayaan murabahah dianggap tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan hokum syariat Islam. Pembiayaan murabahah lebih sering direalisasikan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dengan keuntungan yang ditetapkan mutlak dari bank. Kata Kunci: Konsep, Implementasi, Pembiayaan, Murabahah A. PENDAHULUAN Di Indonesia, gagasan untuk mendirikan bank syariah sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, namun belum terealisasi. Pada akhirnya gagasan tersebut muncul lagi pada tahun 1988, dan pada tahun 1991 ditanda tanganilah akte pendirian PT. Bank Mu’amalat Indonesia1. Dan setelah

1

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 31.

90


itu, lahirlah bermacam-macam lembaga keuangan syariah seperti BPRS, BMT dan lain-lain dan bahkan bank-bank yang menggunakan sistem bunga pun membuka windows-windows syariah. Lahirnya perbankan Islam tersebut adalah sebagai respon terhadap sistem bunga yang telah difatwakan haram oleh mayoritas Ulama. Maka sebagai ganti sistem bunga tersebut diangkatlah sistem bagi hasil atau Profit and Loss Sharing (PLS). Adapun akad yang mewakilinya adalah mudharabah dan musyarakah. Kenyataannya, bank kemudian menyadari bahwa dua produk tersebut sulit untuk diterapkan karena resiko yang mungkin diterima oleh bank sangat tinggi. Maka, bank-bank Islam menerapkan transaksi-transaksi mark-up (penambahan harga). Di antara transaksi mark-up tersebut adalah murabahah, sebuah kontrak penambahan harga (cost plus) yang dengannya seorang nasabah yang berkeinginan membeli perlengkapan atau barang-barang meminta kepada bank Islam untuk membeli dan menjual barang tersebut pada mereka dengan harga pokok pembelian ditambah margin yang dinyatakan. Dengan demikian, hal itu adalah transaksi pembiayaan sekaligus penjualan. Pembiayaan murabahah menduduki 80 % sampai 95 % usaha bank Islam dan meminimalisir posisi PLS hingga tinggal 5 % atau bahkan mungkin 0. Hal ini disebabkan

karena pembiayaan ini nyaris tanpa resiko dan

keuntungan yang didapatkan oleh bank bersifat pasti. Sesungguhnya di antara kiat mencari rezki yang diperbolehkan dan sangat ditekankan adalah jual beli. Sementara di antara cara mencari rezki yang diharamkan dan yang paling keras larangannya di antara larangan Allah adalah riba. Terdapat dalam surat QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. Al-Baqarah: 278-279. Jual beli ini dibagi oleh para fuqaha’ ke dalam beberapa pembagian, adapun berdasarkan pada cara penetapan harga produk jual beli tersebut dibagi kepada tiga macam yaitu : musawamah, muzayadah dan amanah. Jual beli amanah dibagi lagi kepada tiga macam yaitu murabahah, tauliyah dan

91


wadh’iyah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah sesungguhnya adalah salah satu bentuk jual beli.2 Namun demikian, kemunculan lembaga-lembaga keuangan syariah hari ini khusus di Indonesia tidak didukung penuh oleh ummat Islam. Di antara alasan yang banyak dilontarkan adalah keserupaan sistem Bank/BPR Syariah tersebut dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Di antara produk Bank/BPR Syariah yang dianggap serupa oleh masyarakat adalah pembiayaan Murabahah. Adapun kritik pokok terhadap pembiayaan ini adalah: 1. Dengan resiko yang rendah dan bersifat jangka pendek, bank Islam tidak berhasil memenuhi misi utama perbankan Islam yaitu Profit and Loss Sharing (PLS). Resiko yang dijalani oleh bank sangat minim dan margin telah ditentukan di awal. Terlebih lagi, asset pembelian dijadikan sebagai garansi dan bank juga bisa meminta nasabahnya untuk memberikan suatu jaminan tertentu. Kombinasi dari keuntungan tetap dan jaminan memastikan bahwa resiko yang ditanggung oleh bank adalah sangat kecil. 2. Skema

yang

digunakan

meniru

perbankan

konvensional

dengan

menyamarkan keuntungan melalui permainan kata-kata atau hiyal (tipu muslihat) lainya. Melihat alasan yang disampaikan oleh masyarakat, seolah-olah kita mendengar ucapan orang-orang kafir di masa turunnya ayat penghalalan jual beli dan pengharaman riba. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu adalah seperti riba”. Padahal murabahah adalah salah satu bentuk dari akad jual beli yang telah disahkan oleh Islam dan telah dipraktekkan sejak lama, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari keabsahannya. Namun, pada zaman dulu praktek akad murabahah masih dilakukan oleh seorang pembeli kepada seorang penjual. Sedangkan pada saat ini, akad murabahah berimplementasi antara seorang nasabah dengan Bank/BPR Syariah dan bahkan melibatkan pihak ketiga (supplier/penyedia) karena bank tidak memiliki barang, sehingga 2

Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, (Kuwait: Dzat AsSalasil, 1987), Juz. 9, hlm. 9.

92


terjadi beberapa akad dan wa'ad (janji) sebelum akad murabahah tersebut terlaksana yang dalam istilah para ulama kontemporer disebut dengan murabahah murakkabah3. Dengan demikian, tentunya ada perbedaan praktek antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Perbedaan tersebut tidak menyebabkan hilangnya sistem hukum syar’i terhadap akad tersebut. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian terhadap salah satu konsep dan implementasi pembiayaan murabahah pada salah satu Bank/BPRS Syariah yang dalam penelitian penulis memilih pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dengan judul “Analisis Konsep Dan Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris”. Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsep pembiayaan murabahah yang diterapkan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris? Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah yang diterapkan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris? Bagaimana analisis fikih terhadap konsep dan implementasi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris?

B. KONSEP TEORITIS 1. Pengertian Murabahah Murabahah

(‫)مرابحة‬

secara

bahasa

bermakna

pemberian

keuntungan. Kata Murabahah (‫ )مرابحة‬merupakan salah satu contoh dari wazan ‫مفاعلة‬, yang berasal dari kata ‫الربح‬. ‫ الربح‬maknanya adalah ‫النماء في التجر‬ (pertumbuhan dalam perdagangan)4. maka bagi orang Arab seseorang itu dianggap untung kalau aset dagangannya tumbuh /bertambah, hal ini senada dengan ayat Al-qur'an;

3

Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-‘Imrany, Al-‘Uqud Al-Maliyah AlMurakkabah Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah, (Riyadh : Dar Kunuz Isybiliya, 2006), hlm. 257. 4 Ibnu Manzhur, Lisanul Arab, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 223.

93


   “Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka”. (QS. Al-Baqarah: 16) Ketika disebutkan pembayaran produk ini adalah dengan cara murabahah dimana setiap sepuluh dirham diambil keuntungan satu dirham atau ketika seseorang berkata saya menjualnya dengan cara murabahah maka orang tersebut harus menyebutkan keuntungan yang dia ambil. Oleh sebab itu, dalam akad murabahah penyebutan jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual adalah sebuah kemestian. Walaupun murabahah berwazan mufa’alah, tetapi tidak bermakna saling

menguntungkan

karena

dalam

murabahah

yang

mendapat

keuntungan hanya penjual, tetapi murabahah disini bermakna memberikan keuntungan (‫)إرباح‬5. Adapun murabahah secara istilah yaitu jual beli barang dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang ditentukan. Ini adalah makna yang disepakati oleh para fuqaha’ walaupun mereka berbeda dalam ungkapan lafadz6. Dalam kitab Al-Hidayah disebutkan bahwa definisi murabahah adalah perpindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad yang pertama dan harga

yang

pertama

ditambah

dengan

keuntungan7.

Al-Kasani

mendefinisikan murabahah yaitu jual beli dengan harga pembelian pertama ditambah keuntungan8. Dalam kitab Al-Mughny, definisi murabahah adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan9.

5

Al-Khursyi, Syarh Al-Muhaqqiq Al-Jihbidz Al-Fadhil Al-Mudaqqiq Sayyidi Abi Abdillah Muhammad Al-Khursyi ‘alal Mukhtashar Al-Jalil Lil Imam Abidh Dhiya Sayyidi Khalil, (Mesir : Al-Mathba’ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1317 H), hlm. 5/171. 6 Muhammad Sholah Muhammad Ash-Showy, Muykitatul Istitsmar … hlm. 198. 7 Al-Marghinany, Al-Hidayah Syarh Bidayatul Mubtadi, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2000 M), hlm. 2/62. 8 Al-Kasany, Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’, (Kairo: Darul Hadits, 2005), hlm. 7/137. 9 Ibnu Qudamah, Al-Mughny, (Kairo: Darul Hadits, 2005), hlm. 5/362.

94


2. Hukum Jual Beli Murabahah Dalam catatan Imam Muhammad Amin bin Umar yang lebih popular dengan sebutan Ibnu Abidin, dan catatan Ibnu Hazem bahwa murabahah adalah sistem jual beli yang diciplak dari negara Persia (salah satu Negara adidaya disaat itu) oleh masyarakat Arab Islam dalam aktivitas bisnis mereka pada abad pertama hijriah10. Murabahah lebih dikenal dengan: "‫"ده يا زده‬11, maksudnya: "saya menjual barang kepadamu dengan keuntungan 1 dirham dari setiap 10 dirham". Seiring perkembangannya, murabahah akhirnya menjadi sistem jual beli yang dilegitimasi oleh para ulama klasik, bahkan keabsahannya merujuk kepada konstitusi ulama (ijma'), Imam Al-Kasani12 (dari ulama Hanafi) menjelaskan bahwa sepanjang sejarah semenjak diperaktekan sistem murabahah dari generasi ke generasi tidak ada segelintir komunitas muslim dan ulama yang mengingkari akan keabsahanya sistem jualbeli murabahah. Hal itu dapat dijadikan rujukan sebagai bentuk ijma', disamping itu ada banyak alasan sistem jual-beli murabahah ini diterima oleh banyak kalangan. Jadi, jual beli murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi’in dan para Imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Adapun dalil jumhur dalam membolehkan akad murabahah adalah keumuman dalil-dalil tentang pembolehan akad jual beli baik dari Al-Qur’an maupun hadits13. Diantaranya adalah firman Allah SWT :        “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275) 10

M. Ilyas Marwal, Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan (makalah). 11 Adalah Bahasa Persia kalau diterjamahkan ke bahasa kita berarti : pada setiap 10 menghasilkan 1 12 Al-Kasany, Badai’ Ash-Shanai’… hal. 7/136 13 Abdul Hamid Mahmud Thahmaz, Al-Fiqhul Hanafy fi Tsaubihil Jadid, (Damaskus: Darul Qalam, 2001) hlm. 4/185.

95


                          “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29) Sabda Rasulullah SAW: )‫إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه وصححه الباني‬ “Sesungguhnya jual beli itu dilandasi oleh saling redho”. (HR. Ibnu Majah dan dishohehkan oleh Syekh Al-Bany). Sementara murabahah adalah jual beli yang didasarkan pada saling ridho antara dua pihak yang bertransaksi. Jumhur ulama juga beralasan bahwa dalam akad jual beli murabahah ini semua syarat-syarat terpenuhi dan akad ini sangat dibutuhkan. Karena orang yang bodoh yang tidak paham tentang perdagangan, dia sangat butuh atas berita dari orang yang paham. Selain itu, murabahah adalah jual beli barang dengan harga yang jelas14. Hanya saja, menurut ulama Malikiyah jual beli ini hukumnya khilaful aula karena memerlukan banyak penjelasan yang kadang-kadang sulit bagi masyarakat umum sehingga jual beli itu menjadi rusak. Penjual harus menjelaskan barangnya dan semua biaya yang dikekuarkan untuk mendapatkan barang tersebut (untuk kemudian diperhitungkan) sebagai tambahan harga; dan tidak mustahil menimbulkan perselisihan15, sedangkan Ibnu Hazam berpendapat murabahah hukumnya haram dengan alasan bahwa syarat keuntungan harus diberitahukan adalah syarat yang tidak ada dalam Al-Qur’an, sehingga jual beli ini adalah jual beli dengan harga yang

14

Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2004), hlm. 5/3766-3767. 15 Abdurrahman Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah, (Kairo: AlMaktab Ats-Tsaqafy, 2000), hlm. 2/210.

96


tidak jelas. Hanya saja beliau membolehkan bagi seseorang yang berada di suatu negeri dimana tidak ada sistem jual beli kecuali dengan sistem ini16. Menurut ulama Hanabilah murabahah hukumnya ada dua macam17: a. Hukumnya boleh tanpa ada perdebatan, yaitu jika keuntungan itu disebutkan secara lansung dan tidak ada kaitan dengan modal, seperti seseorang berkata : aku membelinya dengan harga Rp. 1.000,00 dan aku jual kepadamu dengan mengambil keuntungan Rp. 100,00. b. Hukumnya makruh jika keuntungan yang diambil merupakan bagian dari modal, seperti seseorang berkata: saya mengambil keuntungan Rp. 10,00 pada setiap Rp. 100,0018. Bentuk ini juga dimakruhkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, AlHasan, Masruq, Ikrimah, Said bin Jubair dan Atha’ bin Yasar. Adapun Alasan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memakruhkan bentuk ini karena ada semamcam ketidakjelasan berapa keuntungan yang diambil. Dengan demikian, jika ketidakjelasan itu bisa dihilangkan maka hukumnya menjadi boleh19.

3. Metode Pengambilan Keuntungan Dalam Murabahah Adapun metode untuk menetapkan keuntungan dalam murabahah ada tiga macam20 : a. Keuntungan itu dalam bentuk persentase dari modal, seperti 10 %, 5 % dan seterusnya. Contoh : Aku jual barang ini kepadamu dengan modal Rp. 1.000,00 ditambah laba 10 % atau 5 % dari jumlah modal.

16

Muhammad Sholah Muhammad Ash-Showy, Musykilatul Istitsmar… hal. 202 Ibid. 18 Abdurrahman Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arbaah… hal. 211 19 Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah… hlm.36/ 319., Ibnu Qudamah, Al-Mughny… hlm. 5/362, An-Nawawy, Al-Majmu’… hlm. 13/5-6. Lihat juga; AlMawardi, Al-Hawil Kabir, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 5/279. 20 Muhammad Sholah Muhammad Ash-Showy, Musykilatul Istitsmar… hlm. 200. 17

97


b. Keuntungan itu dalam bentuk yang terpisah dari modal. Contoh : Aku jual barang ini kepadamu dengan modal Rp. 1.000,00 ditambah laba Rp. 100,00. c. Keuntungan itu adalah lump sum (sekaligus) ditambah lagi dengan persentase tertentu. Contoh : Saya telah membeli barang ini Rp. 1.000,00, saya jual kepadamu Rp. 2.000,00 dan ditambah laba 10 %.

C. METODE Penelitian ini mulai dilaksanakan tanggal 01 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2011 dan bertempat di PT. Bank Perkedritan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah yang kemudian disebut dengan Bank Syariah Berkah yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 depan SMU 2 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-Riau. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank Perkedritan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah, sedangkan subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait dalam penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Perkedritan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah secara proposional. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Pimpinan, karyawan dan pegawai PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang sedang menjalankan tugasnya dengan jumlah 14 (empat belas) orang, oleh karena kuantitas populasi terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan sampel. Namun PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris mewakilkan kepada 5 (lima) orang karyawan yang telah diberikan kepercayaan untuk membimbing selama penelitian ini berlangsung yang ditunjuk oleh pimpinan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah : a. Library research, yaitu dengan cara melakukan telaah pustaka yang merupakan suatu studi dokumentasi dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, maupun dengan penelusuran melalui internet

98


dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. b. Field research, yaitu : 1. Observasi/Pengamatan Lansung yaitu mengadakan pengamatan lansung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. 2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara lansung dengan pimpinan dan karyawan guna melengkapi data yang diperlukan tentang konsep dan implementasi pembiayaan murabahah. 3. Dokumentasi, yaitu penulis akan mengumpulkan bahan-bahan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara lansung tentang pembiayaan muarabahah yang dipraktekkan di PT. Bank Perkedritan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah dimana informasi yang diperoleh adalah dari internal

perusahaan

yang

mengetahui

secara

jelas

sebagaimana

pembiayaan murabahah itu dipraktekkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni dengan cara memaparkan informasi-informasi factual yang diperoleh dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, yang berhubungan dengan konsep dan implementasi murabahah. Kemudian setelah semua data berhasil dikumpulkan, penulis menjelaskan secara rincian sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

D. PEMBAHASAN 1. Konsep Murabahah yang Digunakan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Konsep murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang ditetapkan tersebut adalah:

99


a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah: 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

100


4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. c. Jaminan dalam Murabahah: 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 3) Bentuk jaminan yang dipakai ada dua macam: a) Fisik seperti berupa tanah dan suratnya dan BPKB kendaraan. b) Non-fisik yaitu garansi dari lembaga (Dinas/Instansi/Badan atau KUD) d. Utang dalam Murabahah: 1) Secara

prinsip,

penyelesaian

utang nasabah

dalam

transaksi

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

101


2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah

satu

pihak

tidak

menunaikan

kewajibannya,

maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. f. Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. g. Jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank dengan mempertimbangkan jumlah dana yang akan disalurkan. h. Metode pembayaran adalah sistem cicilan atau taqsith. i. Bentuk pembiayaan murabahah yang disalurkan adalah dalam bentuk produktif dan konsumtif. j. Ketentuan umum tentang diskon dalam murabahah 1) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 2) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 3) Jika dalam jual beli murabahah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.

102


4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad. 5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. k. Potongan pelunasan dalam murabahah, dengan ketentuan: 1) ika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad 2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. l. Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris bisa melakukan penyelesaian (settlement)

murabahah

bagi

nasabah

yang

tidak

bisa

menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dengan harga pasar yang disepakati; 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dari hasil penjualan; 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris mengembalikan sisanya kepada nasabah; 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dapat membebaskannya;

103


m. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bias menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. n. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan: 1) Akad murabahah dihentikan dengan cara: a) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dengan harga pasar; b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dari hasil penjualan; c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah; d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dan nasabah. 2) PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad: a) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSNMUI/ III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik; b) Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau

104


c) Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

2. Implementasi Murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris a. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan Prinsip-prinsip yang memperngaruhi pembiayaan tersebut Thi Six C of Finanching diantaranya : 1) Competence to Borrow (Wewenang) Analisa bank tentang apakah memang benar-benar nasabah (debitur) adalah orang yang memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan permohonan atas nama suatu perusahaan tertentu. 2) Character (Watak) Officer bank akan melihat danmenganalisa sejauh mana kesungguhan dan kejujuran debitur terhadap usaha uang akan dibiayai. Kejujuran terhadap informasi yang diberikan pada bank. 3) Capacity (Kemampuan) U;ntuk lebih menjamin dan meyakinkan bahwa nasabah memang betul mempunyai kompetensi, biasanya bank melihat dan menganalisa kemapuan nasabah dengan cara : a) Pegawai/PNS, bankmelihat dan memeriksa tempat nasabah bekerja, lama bekerja gajidiberikan setia bulannya mencukupi atau tidak membayar angsuran, serta apakah ada keterkaitan dengan pinjaman di bank lain. Officer bank biasanya mengecek langsung kebendahara tempat nasabah bekerja. b) Wiraswasta, bank melihat dan menganalisa dari laporan keuangan. Jenis usaha yang ditekuni, penghasilan perbulan, serta biaya yang dikeluarkan oleh debitur. Dari sinilah pengahasilan bersih akan nampak,sehingga kemampuan debitur dalam membayar angsuran akan terlihat oleh bank. 4) Capital (Modal Kerja)

105


Dalam hal ini bank memiliki keuangan nasabah dari uang muka yang harus diberikan kepada bank khusus pembiayaan elektronik dan murabahah umum seperti untuk pembelian tanah kendaraan, kendaraan bermotor yakni minimal 30 % sedangkan maksimalnya terserah debitur dari besar pembiayaan yang diajukan. 5) Collateral (Jaminan) Barang yang dijadikan jaminan adalakalanya barang yang dibeli langsung oleh debitur jika mencukupi menurut bank, maka ditambah dengan jaminan lainnya. Selain dari jaminan tersebut juga bisa dengan memberikian barang jaminan lainnya terserah debitur selama bernilai material menurut bank. Nilai jaminan yang diberikan tidak boleh kurang dari besar pembiayaan yang diajukan. Jika jaminan berupa tanah, maka bank melihat langsung kondisi tanah tersebut apakah lokasi jaminannya yang sebenarnya, jika milik jaminan tersebut adalah pihak ketiga, maka debitur harus

memberikan surat kasa

pemindahan jaminan atas nama pemohon pembiayaan. 6) Condition Of Economic (Perkembangan Ekonomi dan Sektor Usaha) Bank Syaria’ah berkah berada dilingkungan penduduk yang usahanya mayoritas petani, baik petani sawit,karet, peternak ayam potong, maupun sapi, jadi mayoritas pun parah petani ini biasanya deengan cari melihat pengalaman masa lalu, sebab bukannya sekali bank jatuh pada lubang yang sama. Untuk usaha ayam potong prospeknya sangat diragukan dimana usaha ini sangat rentan penyakit, maka bank untuk saat ini belum mampu membiayai jenis usaha ini. Sedangkan usaha untuk karet, sawit serta pedangan harian biasanya lebih mudah memperoleh pinjaman. Karena usaha ini prospek sangat bagus.

b. Proses Pemberian Pembiayaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris bertanggung jawab terhadap kelancaran dan nasabah sekaligus bagi hasil yang harus diberkkan kepada penabung. Oleh itu bank menjalankan prinsip kehati-

106


hatian (Prudential Banking). Bank berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan dapat dikembalikan kepada bank sesuai dengan perjanjian. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia tentang tingkat kolektibilitas bank. Dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Maka bank harus tetap waspada terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalan (Non Ferforming Loan) serta menjaga tingkat kesehatan bank, maka PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris memproses pembiayaan melalui beberapa prosedur. Prosedur yang harus dilakukan antara lain. 1) Pengajuan Surat Permohonan Sebelum calon nasabah (debitur) mengajukan permohonan,maka CS (costumer service) atau AO (Account Officer) terlebih dahulu memberikan informasi serta menjelaskan tentang prinsip pembiayaan murabahah yang ditetapkan. Terutama kepada nasabah yang baru prtama kalinya mengajukan permohonan ke bank tersebut. Begitu juga kepada nasabah yang sekedar cari informasi tentang pembiayaan. Halhal yang paling prinsip yang harus diketahui oleh debitur sebelum mengajukan permohonan antara lain : a) Bank tidak membiayai usaha langsung,tapi bank akan membiayai pembelian barang. b) Pembelian barang tersebut pertama-tama atas nama bank baru kemudian dijual kepada nasabah dengan harga bank yaitu margin 24 %

pertahun. Pengambilan margin besar 24 % tersebut

dipertimbangkan selain untuk mengimbangi bagi hasil dana pihak ketiga sebesar 15%, juga karena margin 24% tersebut 3 % adalah bonus jika debitur rutin mengansur. Setelah dihiutng-hitung bank memperoleh keuntungan 5 % artinya margin 24% adalah margin kotor. c) Pembelajaan barang harus dilakukan dalam waktu satu minggu

107


Bagi calon nasabah yang sudah membawa dokumen oleh bank,jika setuju dengan syarat yang diharapkan,maka selanjutnya nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Proses penentuan ditolak atau diterimamya permohonan pembiayaan tersebut biasanya selama 15 hari. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi

dalam mengajuka

permohonan untuk nasabah antara lain ; i.

Proposal,

debitur

mengisi

formulir

permohonan

pembiayaan,dengan mencantumkan tujuan pembelian barang, jenis barang yang akan dibiayai atau debitur mengisi formulir permohonan pembayaran. ii.

Perencanaan usaha, prospek usaha serta berkembang usaha

iii.

Perincian penggunaan dana yakni dengan merinci barangbarang apa saja yang akan dibeli, apakah barang dagangan, pertanian, atau elektonik.

iv.

Besar dana yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, apakah menandai dengan perincian barang yang akan dibiayai.

2) Persyaratan mengajukan untuk umum : a) Mengisi Formulir Pembiayaan b) Foto copy KTP suami/istri (3 Rangkap) c) Foto copy Kartu Keluarga (3 Rangkap) d) Foto copy surat nikah (3 Rangkap) e) Slip gaji bagi pegawai (2 rangkap), bagi yang tidak pegawai menyertakan surat jumlah pemghasilan perbulannya. f) Rekening Listrik g) Foto copy jamin jika surat tanah maka disertai PBB, BPKB (Mobil/roda dua), (3 rangkap) h) Surat keterangan usaha (minimal keluran setempat) i) Rincian barang yang akan dibeli j) Denah lokasi usaha dan lokasi jaminan

108


Selanjutnya proposal atau surat permohonan tersebut dilampiri dengan berkas sebagai berikut : a) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) d) Akta Pendirian Perusahasan Usaha e) Laporan Keuangan f) Persyaratan yang diminta kemudian Persyaratan untuk pegawai selain dari pada atas yang lebih penting adalah: a) SK sebagai karyawan tetap b) Untuk pegawai bank sendiri angsuran hutang maksimal 10 bulan dan ¼ dari gaji dijadikan sebagai angsuran hutang c) Untuk pegawai secara umum angsuran maksimal 50% darijumlah gaji dan jika ada tambahan pendapatan lain maka bisa jadi 20%.

Karena PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris tersebut adalah bank perkreditan rakyat (BPR) yang pasarnya adalah masyarakat pedesaan dimana para calon nasabah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris tersebut dalam mengajukan pembiayaan mayoritas kurang mengetahui tata cara pembuatan proposal, oleh sebab itu account officer bank lebih aktif untuk mencari informasi dan data-data tentang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ke bank. Setelah Account Officer memperoleh data. Pada saat mewawancarai nasabah. 3) Wawancara (Interview) Wawancara ini diakukan oleh AO (Account Officer) pada saat mewawancarai ini Account

Officer

akan melihatkan karakter dari

nasabah sejak awal nasuk kedalam kantor, apakah nasbah termasuk dalam kategori orang yang jujur kessunguhan nasabah/debitur dlm

109


mengajukan pembiayaan akan terlihat pada saat nasabah menyampaikan informasi. a) AO (Account Officer) mewawancarai tentang hal-hal yang sifatnya pribadi sebagai pertanyaan pemanasan, dan terkadang pertanyaan tersebut sifatnya ringan dan terkadang menjebak, seperti tempat tinggal,jumlah anak atau tanggungan. b) Inisiatif melakukan pembiayaan ke PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris,hal ini penting diketahui oleh bank sebagai bahan pertimbangan persetujuan. Terutama informasi tentang inisiatif (ide mengajukan pembiayaan), c) Account

Officer

mewawancari hal-hal yang berkaitan dengan

kebenaran dan tujuan penggunaan dana, jumlah dan jangka waktu pembiayaan yang diajukan d) Kemudian hal yang paling penting adalah prinsip pembiayaan murabahah,yakni dalam jual beli barang, barang yang dibeli debitur tersebut adalah atas nama bank, sesuai criteria awal. Pembelanjaan barang diberikan waktu 1 minggu, jika uang yang dibelanjankan berlebih mak a yang tersebut harus dikembalikan ke bank dengan faktur pembelian. Setelah itu barang dijual kepada debitur dengan haraga pokok ditambah keuntungan margin sebesar 24% untuk murabahah umum dan bakulan , sedangkan margin 30 % untuk murabahab elektonik. e) Pada

intinya

data,informasi

pnterviewini langsung

dari

selain

unuk

nasabah

memperoleh

yang

akan

data-

dibuktikan

kebenarannya pada saat melaksanakan survey kelapangan (on the spot),juga menyampaikan informasi tentang terjadislah penafsiran dikemudian hari. 4) Penyedikan Berkas-Berkas Permohonan Setelah data sementara diperoleh dari wawancara dilakukan,maka tahap selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah diajukan nasabah. Selain dari pada itu bank merikasa keaslian dari

110


dokumen-dokumen yang sudah ada, apakah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh bank atau belum. Kelengkapan data sangat menunjang uji kelayakan lapangan pada survey. 5) Survei (On The Spot) Setelah berkas dokumen diperiksa dan lengkapi oleh bank, selanjutnya account officer melakukan peninjauan dan pengecekan langusung tempat lokasi debitur. Hal ini perlu dilakukan sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan kelaykan pembiayaan yang akan diberikan. AO dan bagian legal dan administrasi akan meninjau keabsahan dan dokumen antara lain : a) Sertifikat tanah atau lainnya yang dijadikan barang jaminan. b) Sertifikat tanah yang diperjual belikan dengan mengecek kebenaran kepemilikan atas tanah tersebut. c) Melihat dan keabsahaan/legalitas dari BPKB kendaan bermotor, baik yang akan dikadikan sebagai barang jual beli maupun barang jaminan. d) Bagi debitur pegawai ,bank akan mengecek langsung kepada bendahra yang bersangkutan atas kerterkaitannya dengan pinjaman pada bank lain. Jika ternyata debitur memiliki pinjaman di bank lain, maka bank akan mempertimbangkan layak atau tidaknya debitur tersebut dibiayai. e) Izin usaha, lega latau tidaknya usaha yang akan dibiayai. f) Kondisi ekonomi debitur

untuk melihat kemampuan debitur dalam

membayar utang. Setelah melakukan survey, AO membuat analisa angka-angka usaha debitur sebagai dasar pertimbangan saat CCm. Selain dari pada itu, account officer akan melihat kebenaran informasi yang disampaikan pada saat wawancara, seperti jumlah tanggungan, jumlah penghasilan, serta biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Dari data tersebut bank dapat melihat dan lebih meyakinkan kemampuan kurang strategis, maka account officer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah layak diteruskan atau tidak. 6) Credit Committee Meeting (CCM)

111


Credit Committee Meeting ini merupakan suatu rapat panitia pembiayaan yang terdiri dari : Account officer, legal, administrasi dan direktur yang bertujuan untuk menentkan pembiayaan yang sudah diproses sampai pada tahap survei disetujui atau ditolak. Rapat CCM dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu setiap tanggal 1-24, sementara untuk tanggal 25-30 akhir bulan adalah waktu penyelesaian pembiayaan yang di CCM kan hanya untuk pembiayaan murabahah bakulan. Untuk pembiayaan murabahah elekronik bank kerjasama dengan mitra tersebut sudah meyeleksi sebelumdiajukan kepada bank. Masing-masing

account

officer

mempersiapkan

berkas

atau

dokumen yang sudah dianalisa kelayakannya,dan AO harus mengetahui secara persis tentang karakter calon nasabah. Selain dari pada itu AO harus bisa mempertahankan nasabah yang akan ditangani atas kelayakan yang sudah disurvei. Sebelum CCM dilaksanakan, maka account officer harus membuat dokumen pelengkap selan dokumen yang sudah ada antara lain: a) UP (Usulan Pembiayaan), yang berisi mulai dair tangggal realisasi, failitas yang diberikan (murabahah), angsuran yang harus dibayar setiap bulannya AO yang merekomendasikannya. b) MP (Memoradum Pembiayaan), merupakan analisa karakter debitur sekiranya layak diberikan pembiayaan setelah dilakukan survey c) Analisa kondisi keuangan, untuk melihat kemampuan debitur membayar hutang. d) Analisa kondisi Usaha Nasabah,untuk melihat kemapuan debitur membayar hutang. Dari hasil CCM tersebut, bagi permohonan pembiayaan yang setuju biasanya ada catatan yang berupa dokumen yang tambahan yang harus dilengkapi menjelang proses realisasi. 7) Penyerahan Dokumen Kepada Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan Untuk data jaminan diberikan kepada bagian legal dan untuk data seperti UP (usulan pembiayaan) diberikan kepada bagian administrasi untuk

112


segera membuat surat-surat yang diperlukan sebagai penunjang proses realisasi. Surat-surat serta berkas itu diantaranya adalah : a) Half Sheet (HP), isinya sama dengan UP. Digunakan untuk bagian pembukuan operasional. b) Offering Letter (OL), surat persetujuan pembiayaan. c) Surat pernyataan perwakilan pembelian barang atas nama banmk. d) Surat realisasi wakalah e) Surap perjanjian murabahah. f) Surat kuasa penyerehan jaminan, baik atas barang yang dibeli maupun jaminan tambahan g) Blanko Asuransi. h) Slip-slip:

slip

pencairan

pembiyaan,

daftar

angsura,

biaya

administrasi, dan tabungan yang harus dibuka untuk fasilitas pendebetan rekening saat membayar angsuran. 8) Realisasi (Pencairan Pembiayaan) Realisasi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh bank syari’ah ini dibedakan dalam dua jenis,yakni realisasi langsung dan realiasi tidak langsung: a) Realiasi Langsung Merupakan pencairan yang dilakukan dengan menggunakan hanya satu akad yakni akad murabahah. Jenis pencairan satu akad ini khusus untuk pembelian barang-barang yang mudah diperhitngkan nilai seperti pembelian kendaraan bermotor, tanah dan barang-barang elektronik. Teknisnya adalah untuk pembiayaan elektronik debitur sudah memesan barang kepada mitra bank atau orang lain terserah dari debitur. Setelah harga disepakati dengan supplier, mitra bank mengajukan memo order barang kepada bank bahwa debitur layak diberikan pembiayaan untuk pembelian barang tersebut. Jika disetujui oleh bank maka debitur harus bayar uang muka 30 % dari harga pokok barang. Sedangkan

113


angsurannya maksimal 10 Bulan dengan margin 30% pertahun. Margin yang dikenakan berbeda dengan margin pada pembiayaan murabahah umum dan murabahah bakulan sebab jangka waktu angsurannya lebih sedikit dan besar pembiayaan dibawah Rp. 5 Juta. Untuk kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua, debitur sudah memesan barang kepada mitra bank atau orang lain terserah dari debitur. Kemudian setelah harga disepakati dengan supplier, debitur mengajukan kepada bank bahwa debitur membutuhkan dana untuk pembelian barang tersebut. Jika bank menyatakan layak untuk diberikan pembiayaan, maka bank mencairkan dana lansung dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan. Debitur memberikan uang muka minimal sebesar 30% dan maksimal terserah nasabah. Sedangkan untuk pembelian tanah, debitur harus menghadirkan pihak-pihak terkait terutama pemilik tanah. Untuk pembiayaan murabahah tambahan beli mobil, debitur cukup membawa bukti berupa BPKB mobil yang akan dibeli tersebut dan menghadirkan pemilik mobil, hal ini menjadi bukti bahwa debitur betulbetul butuh uang untuk tambahan beli mobil. Setelah itu lansung menandatangani surat perjanjian dan pengikatan oleh notaris. b) Realiasi tidak langsung Realisasi tidak lansung dilakukan dengan menggunakan dua akad yakni akad murabahah dan akad wakalah. Realisasi dengan akad ini khusus untuk pembelian barang-barang yang banyak unitnya, tidak bisa dicapai oleh bank dan juga harus disetujui oleh nasabah. i.

Wakalah Teknisnya, setelah semua dianalisa dan dicek kebenarannya selanjutnya debitur harus hadir ke bank bersama suami/istri untuk menandatangani surat pernyataan dan realisasi wakalah. Jangka waktu wakalah adalah 1 minggu dan debitur harus sudah menyerahkan bukti pembelian dan jika dana tersisa harus

114


dikembalikan kepada bank dan jika kurang bank tidak bertanggung jawab. Kemudian barang yang sudah dibeli akan dicek oleh AO. Jika debitur ingkar janji, maka konsekwensinya bank lansung membatalkan wakalah dan memaksa nasabah untuk segera mengembalikan dana yang telah diberikan atau mengambil alih jaminan yang sudah diberikan. ii.

Murabahah Setelah barang dicek oleh AO, selanjutnya dibuat akad murabahah antara bank dan debitur dimana debitur harus menanadatanagani Surat Perjanjian Murabahah dan Surat Kuasa Penyerahan Jaminan.

iii.

Pengikatan jaminan Pengikatan jaminan yang ada di bank antara lain notaris untuk pembiayaan di atas Rp. 8 juta seperti pengikatan Leges, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Hipotik, Fidusia dan Borght.

iv.

Monitoring (pengawasan) Sejak pembiayaan dicairkan, maka semenjak itu pulalah tanggung jawab AO terhadap debitur dilaksanankan. Jika terjadi tunggakan maka bank akan bertindak: a) Mengeluarkan surat tagihan dengan interval surat pertama dan surat berikutnya adalah 14 hari atau 2 minggu. b) Jika tidak ada tanggapan, maka dikeluarkan surat peringatan pertama dengan mengenakan sanksi, jika ternyata debitur benarbenar tidak mampu membayar, denda tidak dikenakan. c) Jika dalam waktu 14 hari masih juga belum ada respon, sementara bank sudah mendatangi debitur dan debitur adalah nasabah mampu, maka surat peringatan terakhir terpaksa diberikan dengan sanksi keterlambatan. d) Jika tidak ada respon juga, maka bank akan mengeksekusi jaminan.

115


Sanksi keterlambatan yang diambil oleh bank adalah sebesar 1,5% perminggu kali jumlah angsuran. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan bagi debitur yang mampu. Untuk debitur yang benar-benar tidak mampu, maka bank akan melakukan: e) Tidak memberikan sanksi keterlambatan. f) Bank memberikan bantuan zakat dengan tanpa pembebasan hutang. Sanksi yang diambil oleh bank akan disalurka kepada dana social yang akan digunakan oleh bank untuk membantu debitur yang benar-benar tidak mampu.

3. Analisa Data Analisis Fikih Terhadap Konsep dan Implementasi Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris a. Konsep Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang lebih dikenal dengan Bank Syariah Berkah adalah bank yang menjalankan usahanya untuk menyalurkan dana berdasarkan pada prinsip-prinsip menghindari diri dari hal-hal yang melanggar prinsip syariah. Secara umum konsep yang digunakan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah berdasarkan pada fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan murabahah. Namun ada satu hal yang menjadi permasalahan, yaitu pada bentuk pembiayaan yang bertujuan produktif. Seharusnya yang dijadikan akad untuk pembiayaan produktif adalah akad mudharabah atau musyarakah. Tetapi dengan pertimbangan banyaknya kesulitan dan mudharat maka PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris menggunakan akad murabahah. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris hanya membiayai pembelian peralatan atau barang yang diperlukan oleh nasabah, bukan membiayai usaha secara lansung sehingga dari sisi akad tidak ada yang melanggar aturan syariat. Namun, inilah permasalahan yang sangat berat

116


dirasakan oleh nasabah yaitu ketika harga barang yang telah mereka beli dari bank dengan akad murabahah di pasar menjadi turun. Sedankan angsuran yang mereka bayarkan ke bank tetap. b. Implementasi Pembiayaan Murabahah Setelah memaparkan implementasi pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, maka penulis melihat secara umum implementasi pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris telah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh DSN-MUI dan juga pendapat para ulama baik yang klasik maupun kontemporer. Yang membuat akad menjadi sah adalah ketika rukun dan syarat terpenuhi. Maka, dalam implementasi pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris secara rukun semuanya terpenuhi. Seperti ada dua orang yang berakad, ada barang dan ijab Kabul dalam surat akad. Adapun syarat-syarat dalam murabahah, seperti: 1) Modal harus diketahui oleh pembeli Dalam PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, modal diketahui jelas oleh pembeli, karena pembeli lansung yang menanyakan kepada penyedia barang. 2) Keuntungan jelas Keuntungan yang diambil oleh bank juga jelas, yaitu dalam bentuk persentase dan diketahui oleh pembeli dengan pasti dan terang. 3) Modal berupa barang mitsliyat Adapun dari jenis modal adalah dalam bentuk mata uang rupiah, dan ini sudah termasuk pada barang mistliyat 4) Transaksi pertama sah Transaksi pertama yaitu antara bank dengan supplier adalah akad jual beli yang sah dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun hal-hal lain yang menjadi bahan kritikan adalah cara pembayaran angsuran. Adapun cara pembayaran yang digunakan dengan

117


sistem angsuran atau taqsith adalah sah karena jual beli taqshit hukumnya adalah boleh dan tidak termasuk dalam kategori ba’iatani fi ba’iah atau two in one. Karena dari sisi waktu berbeda, walaupun pelaku dan objek sama. Dalam realisasi tidak lansung, bank melakukan dua akad yaitu akad wakalah dan muarabahah. Wakalah adalah akad yang sah dalam Islam, dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang, kemudian barang tersebut akan dijual kembali kepada nasabah. Maka hal yang seperti ini, tidak sama dengan bai’atani fi bai’ah. Karena akad yang pertama dan yang kedua terpisah.

E. KESIMPULAN Setelah penulis menguraikan konsep dan pola pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam tataran konsep pembiayaan murabahah yang digunakan oleh pihak bank tidak terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI dan juga arahan dari Dewan Pengawas Syariah bank, sehingga konsep yang digunakan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. 2. Dalam implementasi pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang melalui beberapa tahapan dan syarat-syarat yang harus ditetapkan, pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hukumnya dipandang boleh selama tidak ada syubuhat-syubuhat yang menyebabkan jatuh pada yang diharamkan.

118


F. DAFTAR PUSTAKA Al-‘Amrany, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Al-‘Ukud Al-Maliyah AlMurakkabah Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah, Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2006. Al-Juzairy, Abdurrahamn. Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah, Kairo: Maktab Ats-Tsaqafy, 2000. Al-Khursyi, Syarh Al-Muhaqqiq Al-Jihbidz Al-Fadhil Al-Mudaqqiq Sayyidi Abi Abdillah Muhammad Al-Khursyi ‘alal Mukhtashar Al-Jalil Lil Imam Abidh Dhiya Sayyidi Khalil, Mesir: Al-Mathba’ah Al-Kubra AlAmiriyah, 1317 H. An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarf. Al-Majmu’ Syarh AlMuhazzab, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004. Asy-Syafi’i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Al-Umm, Lebanon: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, 2009. Al-Kasany, Bada’I As-Shana’I fi Tartib Asy-Syara’I, Kairo: Dar Al-Hadits, 2005. Al-Marghinany, Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi, Lebanon: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, 2000. Al-Manzhur, Ibnu, Lisanul Arab, Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2003. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. Ash-Showy, Muhammad Sholah Muhammad. Musykilatul Istitsmar fil Bunuk Al-Islamiyah wa kaifa ‘Alajuha Al-Islam, Jeddah: Darul Wafa’, 1990. Asy-Syarbiny, Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib, Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifah Ma’ani Alfadzil Minhaj, Beirut: Darul Ma’rifah, 1997. Ar-Rasyid, Mahmud Abdul Karim Ahmad. Asy-Syamil fi Muamalat wa ‘Amaliyat Al-Masharif Al-Islamiyah, Urdun: Darun Nafais,2007. Az-Zuahily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004. Hammad, Nazih. Mu’jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishodiyah fi Lughotil Fuqaha’, Riyadh: Ad-Dar Al-‘Alamiyah Lilkitab Al-Islamy, 1995.

119


Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa DSN-MUI tentang Produk Perbankan Syariah, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009. Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Rajawali Press., 2010. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. Al-Mausuah Al-Fiqhiyah, Kuwait: Dzat As-Salasil, 1987. Marwal, M. Ilyas, Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan (makalah) Qudamah, Ibnu. Al-Mughny wa Yalih Asy-Syarh Al-Kabir, Kairo: Dar AlHadits, 2004. Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahsid, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, tt. Saeed, Abdullah. Menyoal Bank Syariah terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: EKONISIA, 2004. Thohmaz, Abdul Hamid Mahmud. Al-Fiqh Al-Hanafy fi Tsaubih Al-Jadid, Beirut: Ad-Dar Asy-Syamiyah, 2001.

120

Jon Kanedi : Analisis Konsep Dan Implementasi Pembiayaan Murabahah

Recommend Documents