John Fresly Ketua Lahir di Medan, 4 September 1969. Sebelum menjabat sebagai komisioner Komisi Informasi Pusat, John Fresly adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
Pendidikan Sarjana Hukum strata 1 diselesaikan di Fakultas
Hukum
Universitas
Indonesia
dan
menyelesaikan Program Magister Hukum/Lex Legibus Magistri (LLM) di Nigata University, Jepang.
Saat ini beliau
menempuh program Doktor Ilmu
Administrasi Negara di Universitas Brawijaya (2012…).
Evy Trisulo D Wakil Ketua Lahir di Malang, 18 Maret 1973. Sebelum menjadi Komisioner KI Pusat, Evy, demikian dia biasa dipanggil, merupakan pejabat Humas di Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI). Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan S2 Magister Hukum di Universitas Indonesia. Di samping menjadi pejabat Humas di LAN, Evy juga aktif sebagai tenaga pengajar diberbagai Diklat Aparatur Negara. Evy memiliki visi membudayakan keterbukaan informasi dalam setiap interaksi komponen bangsa. Komisioner yang mempunyai hobi fotografi ini ingin mengintegrasikan kultur birokrasi dengan semangat keterbukaan yang diusung UU nomor 14 Tahun 2008.
Henny S.Widyaningsih Anggota Lahir di Jakarta pada 9 Januari 1958. Sejak 1985 menjadi dosen di jurusan Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI) dan 8 tahun menjadi Kepala Humas dan Protokol UI. Henny aktif di berbagai organisasi profesi kehumasan, seperti Bakohumas, Perhumas, ISKI, Amic dan beberapa kali menjadi juri dalam penghargaan Anugerah Media Humas yang diselenggarakan oleh Bakohumas dan Perhumas. Henny merupakan satu-satunya komisioner KI Pusat jilid I yang terplih kembali sebagai komisioner KI Pusat jilid II. Dalam periode sebelumnya, Henny menjabat sebagai Wakil Ketua KI Pusat (2009 – 2011) yang membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). Pada 2012-2013 dia menjadi Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) sekaligus Wakil Ketua KI Pusat.
Dyah Aryani P Anggota Lahir di Jakarta 6 April 1975. Sebelum menjadi komisioner KI Pusat, Dyah adalah pekerja NGO, peneliti, dan seorang advokat. Selama 13 tahun Dyah berkecimpung dalam penelitian, pengkajian, advokasi hukum dan kebijakan media. Interaksinya dengan hukum dan kebijakan media dimulai dengan advokasi pembahasan RUU Penyiaran (2000-2002); sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung (Amicus Curre) pada pada uji materiil di Mahkamah Konstitusi atas UU No. 32 Tahun 2002 yang dimohonkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (2006); pada 2011, bersama dengan Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) melakukan uji materiil atas UU No. 32 Tahun 2002 terkait dengan penguasaan dan kepemilikan media. Tahun 2012 Dyah melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertema: “Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian dari 3 Badan Publik di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI dan Kepolisian RI)”. Sebelum terpilih sebagai Komisioner KI Pusat, sejak 2009 – 2013 Dyah merupakan tenaga ahli Komite III DPD RI.
Abdulhamid Dipopramono Anggota Sejak remaja Hamid tak pernah lepas dari dunia informasi dan jurnalistik. Saat masih pelajar SMAN IV Yogyakarta, ia sudah menjabat Pemimpin Redaksi Majalah Gelora. Kegemaran menulis ia teruskan saat kuliah di Teknik Sipil FT UGM hingga menjadi Pemimpin Umum Majalah Clapeyron dan Pemimpin Umum Majalah Mahasiswa UGM Balairung. Ia juga memimpin Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Banyak konsolidasi dan aksi mahasiswa juga diikutinya saat itu di berbagai kota.
Saat memasuki dunia kerja, Hamid awalnya berkarier di perusahaan konsultan nasional hingga menjabat direktur teknik. Tahun 1997 ia berpindah sebagai direktur utama dan komisaris perusahaan swasta lainnya, hingga 2006. Pada 2006–2011 ia menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Harian Jurnal Nasional merangkap Pemimpin Redaksi Majalah Eksplo. Tahun 2011 ia mundur dari Jurnal Nasional untuk melanjutkan kuliah di Kajian Strategis Ketahanan Nasional Pascasarjana UI, hingga lulus cum laude tahun 2012. Selepas dari Jurnal Nasional ia tetap aktif di bidang informasi dan media sebagai konsultan.
Selain menekuni pekerjan, Hamid juga aktif di organisasi profesi dan kemasyarakatan. Di antaranya pernah sebagai Sekjen Jaringan Aktivis Prodemokrasi (Prodem), Wakil Ketua Departemen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Vice President Junior Chamber International (JCI), Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia, Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Sekretaris Umum Keluarga Alumni UGM (Kagama), dan salah satu Ketua Gerakan Nasional Indonesia Berintegritas (GNIB). Di beberapa organisasi tersebut ia juga menangani medianya.
Saat menjabat Sekjen Prodem, pria kelahiran Klaten tahun 1960 ini cukup intens dengan kelompok pergerakan sipil, pemuda, dan mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi dan HAM. Tahun 2002-2004 bersama para lawyer aktivis 80-an membentuk Tim Advokasi Prodem yang, antara lain, bergerak membebaskan mahasiswa yang ditahan polisi akibat melakukan aksi-aksi demo. Ia juga ikut menginisiasi Forum Aktivis Lintas Generasi yang melibatkan aktivis 70-an, 80-an, dan 90-an.
Tulisan lepas Hamid pernah dimuat di media umum seperti Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Suara Karya, Kedaulatan Rakyat, Berita Nasional, Yogya Pos, dan Minggu Pagi. Ia juga menjadi editor beberapa buku yang telah terbit. Sepanjang tahun 2002– 2005 Hamid banyak menjadi narasumber di beberapa stasiun televisi, radio, situs warta, dan media cetak, yang membahas topik-topik sosial, politik, ekonomi, demokrasi, hukum, dan HAM. *
Rumadi Ahmad Anggota Lahir di Jepara 4 Maret 1969. Sebelum menjadi komisioner KI Pusat, Rumadi adalah staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping mengajar, dia juga Koordinator Program the WAHID Institute Jakarta (2009-2013), yang bergerak dalam isu pluralisme dan kebebasan beragama. Melalui lembaga yg didirikan KH. Abdurrahman Wahid ini, sejak 2008 Rumadi menginisiasi membuat laporan akhir tahun mengenai situasi kehidupan beragama di Indonesia. Dia juga aktif sebagai Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU (2010-2015). Selain mengajar dan menjadi aktifis gerakan sosial, dia juga dikenal aktif menulis tentang isu-isu Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. Sejumlah buku dan artikel di jurnal ilmiah telah diterbitkan. Tulisan-tulisannya juga menghiasi berbagai media seperti Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Suara Pembaruan, dan sebagainya.
Yhannu Setyawan Anggota Lahir di Jakarta, 1 Oktober 1973. Sebelum menjadi Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, Yhannu Setyawan adalah Ketua KI Provinsi Banten. Pendidikan S1-nya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan. Sebelum berkhidmat di lingkungan Komisi Informasi, aktifitas utamanya adalah pengajar pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di samping itu, mantan Plt/Pj Dekan di FH Mathla'ul Anwar (FH UNMA) Pandeglang-Banten ini juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Yhannu banyak terlibat dalam kegiatan kajian, baik yang berbasis teori maupun riset lapangan terkait tematika hukum dan peraturan perundangundangan. Pernah mengelola Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPU FH Unila) juga menjadi peneliti pada berbagai program riset, serta pernah menjadi Anggota Badan Pekerja Dewan Riset Daerah (DRD) di Provinsi Banten.
Di luar aktifitas mengajar dan meneliti, Yhannu juga banyak bersentuhan dengan aktiifitas di beberapa lembaga dan organisasi masyarakat sipil misalnya menjadi Inisiator pembentukan CLEAN Community (Center for Law Enforcement Community), Inisiator pendirian Kantor Riset Data Utama (RDU) di Banten.
