PENGADIIAN AGAMA BENGKULU KELAS Jl. Jend. Basuki Rahmat No.
IA
11Telp. (0735) 21225
Website:www.pa-benskulu.go.id Email:pa
[email protected] BENGKULU 3822L
KONTRAK KERJA PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM PENGADII.AN AGAMA BENGKULU KETAS I A N
omor : W7 - AL I 322I HR.OS I 2 I 2Ot5
Pada hari ini Jumat tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu enarn belas (L2-A2-20L6) kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama
Y u I i, S.Ag., MH
NIP
t97 40119.200
Jabatan
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A
1
12. 1.002
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2.
Nama
Emma Ellyani, SH., MH
Jabatan
Ketua Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum (YAY. LKBH) UMB Bengkulu
Alamat
Kampus li UMB Jl. Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Bahwa berdasarkan:
1.
PERMA
No.l tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak mampu
di Pengadilan.
2.
Perjanjian kerja sarna antar Ketua Perrgadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan Lernbaga Konsultasi
dan Bantuan Hukum Universitas il'luhamrnadiyah Bengkulu No: w7 - Atl32U HK.OS I 21 2C16 tangga I 12 Februari 2016 tentang penyedlaan pemberi bantuan hukunr di pos bantuan hukurn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
3.
lA
DIPA Pengadilan Agama Bengkuiu Kelas 1 A Nonnor : DIPA-005.04.2.309152/2015 tanggai 07 Desember
2015
Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan kontrak kerja penyediaan pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum pada Kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A derrgan ketentuan dan syarat-syarat yang telah di tetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJMN
Pihak pertama memberi tugas kepada pihak kedua, dan pihak kedua rnenerima tugas tersebut untuk nnelaksanakan pekerjaan penyediaan pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum pada kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas lA, sebagai berikut:
1.
Pelayanan pos bantuan hukum di lakukan di ruang pemberian pelayanan terhadap pencari keadilan di
Kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas lA.
2.
Pelayanan pos bantuan hukum sebagai mana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang di sediakan oleh pemberi bantuan hukum, yang meliputi:
a. b. c. 3. 4.
Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum. Bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. Pemberiaan advis dan konsultasi hukum.
Jenis jasa hukum pada ayat (2) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama. Pasal 2 M EKANISME PEMBERIAN JASA
1.
Petugas
pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan
hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon
2.
bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas lA. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melarnpirkan surat-surat yang diperlukan langsung di beri jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, dan pembuatan gugatan/permohonan.
3.
Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum mernbuatkannya secara utuh dan siap di ajukan ke meja 1 (satu tulisan)
4.
Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diseralikan ke meja 1 cialam
5.
bentuk hard copy dan soft copy. Biaya penggadaan surat gugatan/pemohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum. Pasal 3 HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN
1.
Pemberian jasa kepada pernberi bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu
Keias
I A T.A 2015 Nomor :
D1PA405.M.2.308157/2OL6 tanggal
07 Desember 2015 sebesar
Rp.
38.0O0.000,-(tiga puluh delaoan juta rupiah).
2.
Pemberi imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum tersebut dibayarkan setiap bulan selarna 8 {delapan) bulan dari bulan Maret sampai dengan Oktober Tahun 2C16 dengan jumlah setiap bulan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa kontrak, melalui
kantor pelayanan pembendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu, kemudian di transfer ke Bank Mandiri Nomor rekening: 11340-1046101-4 a.n. YAY LKBH UMB. Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1.
9 (sembilan) bulan, dimulai sejak kontrak kerja ini di tanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua, terhitung dari bulan Februari 2016
Jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja ini adalah selama sampai dengan bulan Oktober 2016.
I jadwal Setiap hari senin sampai dengan harijum'at pada jam kerja yang akan di atur lebih lanjut dalam piket pemberian bantuan hukum, petugas pemberi bantuan hukum datang ke kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk bertugas memberikan bantuan hukum, sebagaimana yang telah di
tentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 diatas. Pasal 5 HAK, KEWAJIBAN DAN KEWAJIBAN
1ak, kewajiban dan larangan PIHAK PERTAMA:
3.
yaitu meja dan kursi di Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pos bantuan hukum, ruang pemberian laYanan. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kemampuan pihak pertama. pemberi jasa bantuan Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh
,1.
hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani, Melakukan pen8awasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di pos bantuan hukum
i. 2
secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
5 6.
Memberikan sanksi kepada pihak kedua apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja sama. pihak pertama dilarang untuk menerima imbalan/pemberian/gratifikasi dari pihak kedua dalam bentuk apapun.
-lax, kewajiban dan larangan PIHAK KEDUA:
i.
Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum yang berdasar dari lembaga
Z. 3.
baniuan hukum Yang PinrPinannya. lvieiaksanakan pernberian bantuan hukurn sesuai l'iari dan jarn keria yang telah di tentukan. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah di tentukan sesuai dengan jam kerja.
J. 5
Menerrtukan junrlah pemberi bantuan hukum yang akan di tugaskan di pos bantuan hukumlvlembuat daftar petugas pem.l,eri bantuarr hukum dan system pengaturan rotasi para petugas pembe:'i baniuan hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkuiu Kelas I A
5
Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah di lakukan dari pihak pertama sebagaimana disebutkan pada diatasMembuat laporan bulanan terkait pelaksanan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada
r.
ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas lA.
g 3 :3.
Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelakanan tugas yang tidak menjadi kewajiban pihak pertama, seperti komputer/laptop, printer, kertas, dan lain sebagainya. Melaksanakan seluruh ketentuan yang di atur dalam kotak kerja ini. pihak kedua dilar.ang mengambil biaya dari para pihak yang di layani.'
1.1. Pihak kedua dilarang melakukan pendampingan dalam persiadangan. :2. pihak kedua dilarang memberikan imbalan/gratifikasikepada pihak pertama.
Pasal 6
MONITORING DAN EVAUASI 1.
pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kontrak permasalahan untuk membahas dan perkembangan yang timbul da[am kaitannya dengan kerja sama Para pihak melaksanakan
yang dijalani. Para pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekaliterhadap
pelaksanan kontrak kerja ini. Pasal 7
PEMUTUSAN OLEH PIHAK PERTAMA
Aoabila pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai mana diatur dalam surat perjanjian
kerja ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak kedua mengenai kelalaian yang dilakukan maka kontrak kerja ini.dapat di putuskan secara sepihak oleh pihak pertama dari segala resiko dan tanggung oleh pihak kedua. Adanya pemutusan sepihak dan sanksi tersebut tidak membebaskan pihak kedua untuk menyelesaikan semua kewajibannya sampai dengan yang diterimanya pemberitahuan pemberian pemutusan sepihak. Pasal 8
PIHAK KEDUA MENGUNDURKAN DIRI
Apabila pihak kedua mengundurkan diri setelah ditandanganinya kontrak kerja ini, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan pihak pertama akan dikenakan sangsi tlCak diikut sertakan sebagai calon mitra lembaga oenyediaan petugas pemberijasa hukum terhadap para pencari keadilan yang berada di posbakurn Pengadilan Agama Bengkulu Keias i A.. Pasal 9 LA.IN-LAiN
Sesuai dengan tujuan yang diadakannya bantuan hukum yang c,idasarkan pada prinsip keadilan, non
diskrirninasi, keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, serta prinsip perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak, maka petugas pemberi bantuan hukum tidak di perbolehkan memungut biaya apapun dengan alasan apapun kepada pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum. 2,
Bagi petugas pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan ayat (1) di atas,dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-unda ngan yang berlaku. Pasal 10 PENUTUP
Demikian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas di Bengkulu dalam rangkap 2 (dua), dua asli masing-masing dibubuhi materai secukup-cukupnya dan rnasing,.nasing
memiliki kekuatan hukum yang sama.
Kontrak kerja asli pertama untuk pihak pertama dan kontrak kerja asli kedua untuk pihak kedua yang setiap halaman nya di paraf oleh kedua belah pihak.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
dan Bantuan Hukum UMB Bengkulu
Pejabat pembuat Komitrnen Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A
: --.= \:-r'ry
uvEhi, '€i4,3$f
-
sH., M.
H Nt
Y u Ii, S.Ag.,M.H. P. 19740119.20012.1002
MENGETAHUI: ilan Agama Bengkulu Ketas I A
Kuasa penggunaan anggaran
u ketas IA
S.H.
.1.001
s.Ag-, MH
2.2002
