Jerman dan Indonesia untu k p e m b a ngunan ber k elanjutan d a n k e r j a sama yang inovatif
Prakata Kedutaan Besar Jerman di Jakarta menyambut para pengunjung pameran kerja sama pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka JERIN. Serangkaian kegiatan JERIN – Jerman dan Indonesia – mengedepankan sukses kemitraan Indonesia dan Jerman dalam berbagai bidang. Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman sudah berlangsung selama hampir 60 tahun, bahkan hubungan kerja sama sudah terjalin sejak kedua negara ini berdiri. Saling berkunjung dan saling kontak di bidang ilmu, kesenian dan pertukaran ekonomi yang semakin berkembang telah membangun hubungan yang erat di antara kedua negara. Di samping itu, Jerman selalu mendorong dan ikut memperkuat relasi Indonesia dengan Eropa seperti juga halnya dengan relasi Uni Eropa dengan ASEAN.
Melalui JERIN, pameran akan dilaksanakan di sejumlah tempat-tempat umum dan mengedepankan kerja sama pembangunan di antara kedua negara.
Melalui JERIN, pameran akan dilaksanakan di sejumlah tempat-tempat umum dan mengedepankan kerja sama pembangunan di antara kedua negara. Selama lima puluh tahun terakhir, kerja sama ini mengembangkan kapasitas Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur dan tenaga kerja yang berkualitas. Selama bertahun-tahun, pemerintah Jerman bekerjasama untuk memperkuat program simpan-pinjam sebagai salah suatu alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan. Tiga bidang fokus kerja sama pembangunan digarisbawahi di pameran ini: • Perubahan iklim: Jerman dan Indonesia bekerjasama untuk mengembangkan ekonomi rendah karbon dan melestarikan keanekaragaman hayati. Investasi dalam energi terbaharukan dilakukan dalam skala besar dan konteks perundingan internasional tentang perlindungan iklim dibahas. Perhatian utama fokus bidang ini adalah pembangunan berkelanjutan.
• Republik Federal Jerman merupakan mitra pembangunan dalam hal tata pemerintahan yang baik dan desentralisasi di Indonesia. Fokus bidang utama bidang ini menyangkut partisipasi yang demokratis dan pelayanan publik untuk masyarakat di seluruh Indonesia. • Pengembangan sektor swasta berkontribusi dalam pengembangan lingkungan sehat untuk penciptaan lapangan kerja di sektor swasta, termasuk usaha kecil dan menengah. Bidang fokus ini berkaitan dengan pembangunan inklusif. Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, BMZ, menjadi sponsor pameran ini yang dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Kedutaan Besar Jerman mengharapkan agar presentasi ini dapat menginspirasi Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang JERIN - Jerman dan Indonesia. Melihat program JERIN, kemungkinan Anda akan menemukan acara, dimana Anda ingin berpartisipasi dan tertarik untuk menghadiri beberapa acara yang lainnya. Selamat Datang di German Weeks dari Oktober 2011 sampai dengan Februari 2012!
Dr. Norbert Baas Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia
Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) bertugas untuk menyusun prinsip dan strategi kebijakan kerjasama pembangunan Jerman. Prinsip dan strategi ini yang mendasari proyek dan program kerjasama yang dikembangkan bersama dengan negara mitra dan organisasi internasional. Tujuan dan Topik Kebijakan kerjasama pembangunan Jerman bermaksud untuk berkontribusi dalam pencapaian kebebasan dan keamanan untuk semua orang, kehidupan tanpa kemiskinan, tanpa kecemasan dan tanpa kerusakan lingkungan hidup. Fokus kerjasama Jerman di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan pedesaan, tata pemerintahan yang baik, perlindungan iklim dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam segala upaya ini. Courtesy of Thomas Ecke
Dirk Niebel
Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman
Bagi kami, Indonesia adalah mitra pembangunan yang sangat penting, dimana kami secara bersama-sama menghadapi berbagai tantangan umum, termasuk tantangan pada tingkat global. Karena itulah kami turut serta dalam upaya perlindungan iklim global sebagai fokus utama kerjasama kami dengan Indonesia, selain untuk memajukan sektor swasta. Guna menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan usaha dan kerjasama maksimal dari kedua pemerintah dan sektor swasta.
Pendekatan Setiap dua tahun sekali, BMZ bertemu dengan pemerintah setiap negara mitra untuk menyepakati bidang fokus kerjasama dan juga volume kerjasama keuangan. Berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan, BMZ menugaskan organisasi pelaksana milik pemerintah Jerman untuk melaksanakan proyek dan program tersebut bersama dengan institusi di negara mitra. Kerjasama langsung antara Jerman dengan mitranya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan pendekatan, seperti misalnya: memberikan kredit bunga rendah kepada negara yang sedang berkembang, menempatkan pakar Jerman untuk memberi advis kepada pemerintah negara mitra ataupun menugaskan organisasi swasta Jerman melaksanakan proyek di negara yang sedang berkembang. Anggaran Pada tahun 2011, anggaran belanja BMZ sebesar 6,22 milyar Euro, yang menandakan peningkatan sebesar 2,5 persen dibandingkan tahun 2010. Anggaran ini setara dengan 2 persen anggaran pendapatan dan belanja federal Jerman. Saat ini kira-kira 61 persen anggaran BMZ dibelanjakan untuk kerjasama bilateral dengan negara mitra. Detil belanja per sektor pada tahun 2009 sebagai berikut: 1 Pendidikan (24%)
7
2 Kesehatan (3%)
1
3 Tata pemerintahan & masyarakat sipil (17%)
2
6
4 Air & limbah (8%) 5 Infrastruktur & layanan sosial lainnya (5%)
3 5
4
6 Perdagangan & perindustrian (31%) 7 Lain-lain (12%) Sumber: BMZ, Bilaterale Brutto-ODA nach Förderbereichen 2009
Perubahan Iklim
Mitigasi dalam Industri
Perubahan iklim adalah fenomena yang disebabkan oleh pemanasan global. Hal ini terjadi karena perubahan komposisi gas rumah kaca (GRK) pemerangkap panas (karbon dioksida, metana dll.) di atmosfer yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Emisi GRK ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, perubahan pemanfaatan lahan (misalnya penggundulan hutan), dan pembakaran sampah. Perubahan iklim mencakup semua bentuk inkonsistensi iklim, seperti misalnya lebih seringnya terjadi kekeringan, banjir, topan yang lebih dahsyat, serta dampak jangka panjang seperti kenaikan permukaan air laut, gagal panen, dan lenyapnya keanekaragaman hayati.
• Sebagai perekonomian yang tumbuh pesat, Indonesia menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah yang cukup signifikan. Pada saat yang bersamaan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. • Oleh karena itu, perubahan iklim menjadi prioritas utama bagi Indonesia, yang secara resmi diumumkan oleh Presiden Yudhoyono pada tahun 2009: “Kami sedang menyusun kebijakan energi terpadu yang meliputi tata guna lahan, perubahan tata guna lahan, dan kehutanan yang akan mengurangi emisi Indonesia sebesar 26% di tahun 2020 dari tingkat Bisnis Seperti Biasa (Business As Usual). Dengan dukungan internasional, kami yakin bahwa penurunan emisi dapat mencapai 41%.”
•
• •
•
Untuk mendukung pencapaian tujuan internasional untuk membatasi pemanasan global hingga 2 derajat Celsius, Pemerintah Jerman berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 21% sampai tahun 2012 dan 40% sampai tahun 2020 dengan tahun 1990 sebagai tahun dasar. Jerman merupakan salah satu pengekspor teknologi hemat energi dan energi terbarukan terbesar di dunia. Penelitian dan pengembangan serta integrasi kebijakan lingkungan, ekonomi, dan inovasi merupakan pilar strategi Jerman untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Jerman adalah bagian dari Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU-ETS).
Fokus utama kerjasama • Hutan dan Perubahan Iklim - Mendukung penerapan strategi bagi perlindungan hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sejalan dengan sektor yang lain yang berdampak pada hutan; - Mendukung pengurangan emisi dari penggundulan dan degradasi hutan serta perbaikan kondisi hidup masyarakat miskin pedesaan. • Penurunan gas rumah kaca di perkotaan dan industri - Mendukung penyusunan instrumen kebijakan terkait strategi pertumbuhan rendah karbon di perkotaan; - Mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dari limbah perkotaan dan industri. • Energi Terbarukan - Mendukung pemanfaatan energi terbarukan secara luas; - Mendorong pengurangan resiko panas bumi untuk meningkatkan investasi swasta; - Mendukung konstruksi pembangkit listrik baru tenaga panas bumi.
• Sektor industri, yang menyumbang 30% terhadap PDB (naik sebesar 4% antara 2008 dan 2010), adalah salah satu penggerak pembangunan Indonesia. • Namun demikian, pada waktu yang bersamaan, sektor ini merupakan salah satu pengguna akhir energi terbesar (48%) dan kontributor yang kian besar dalam meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK). Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil adalah salah satu penyebab utama perkembangan ini. • Industri penghasil gas rumah kaca terbesar adalah baja, semen, (bubur) kertas, pupuk, dan tekstil. • Industri Indonesia dapat mengurangi GRK dengan berbagai cara, seperti misalnya mengganti teknologi efisiensi rendah, mengganti bahan bakar, dan memperbaiki proses produksi. Caracara ini juga memungkinkan untuk menghemat biaya energi dan memperkuat keunggulan dalam persaingan.
• Sebagai negara industri maju, sektor perindustrian menempati peringkat 3 teratas sumber emisi di Jerman. • Kebijakan untuk menyeimbangkan perkembangan tersebut, terutama dalam rangka Program Mitigasi Gas Rumah Kaca Nasional sejak 2005, meliputi: o Peranserta sektor yang mengunakan energi secara intensif dalam Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU-ETS); o Dana khusus, inisiatif resmi dan program pelabelan efisiensi energi; o Insentif bagi penggunaan energi terbarukan dan mendukung penelitian dan pengembangan teknologi ramah iklim. • Dengan pengembangan dan pemasaran teknologi “hijau”, sektor perindustrian menjadi penggerak utama menuju ekonomi rendah karbon.
Di bidang Mitigasi dalam Industri, dukungan Pemerintah Jerman meliputi: • Mendukung para kementerian Republik Indonesia yang terkait dalam pengembangan instrumen fiskal dan ekonomi, skema insentif dan perbaikan kerangka hukum bagi industri untuk beralih ke praktek rendah karbon serta siklus produksi yang berkelanjutan (misalnya standar efisiensi energi, pembatasan emisi GRK, perjanjian sukarela, transfer teknologi). • Menginisiasi Kemitraan Pembangunan dengan Sektor Swasta (DPP) sebagai proyek ujicoba nyata untuk dijadikan model untuk replikasi dan digunakan oleh industri lain (misalnya peluncuran inovasi teknologi di pasar Indonesia dan/atau pengembangan kebijakan mitigasi untuk rantai pasokan dan proses produksi ramah lingkungan). • Meningkatkan kapasitas bagi penyedia jasa dan pelatihan dan pendampingan teknis bagi perusahaan industri guna penerapan kebijakan mitigasi yang paling efisien dan efektif. • Menyediakan kredit pembiayaan ulang melalui sektor perbankan Indonesia untuk investasi penurunan emisi bagi usaha kecil dan menengah (UKM). • Meningkatkan kapasitas sektor perbankan Indonesia guna menyiapkan produk perbankan yang berkelanjutan bagi investasi penurunan emisi. • Menyediakan dana investasi yang sejalan dengan prinsip perbankan Islam bagi usaha kecil dan menengah untuk berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan.
Hutan dan Perubahan Iklim • Hutan Indonesia berada di pusat debat tentang perubahan iklim dan menarik perhatian dunia internasional. 80% emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari perubahan tata guna lahan dan hutan. • Mekanisme untuk mengkompensasi penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD) – yang dirundingkan di tingkat internasional dan ditetapkan di dalam perjanjian bilateral – sangat relevan bagi Indonesia. • Indonesia mulai mengembangkan kerangka kelembagaan dan regulasi untuk dapat melaksanakan REDD di tingkat pemerintah daerah.
Di bidang Hutan dan Perubahan Iklim, dukungan Pemerintah Jerman meliputi: • Mendukung penyusunan struktur operasional dan tata kelola yang efektif guna mengelola hutan secara berkelanjutan. • Mendukung pembiayaan kesiapan REDD, skema distribusi pembayaran inovatif, dan pembentukan sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi dalam lingkup kabupaten untuk emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan. • Mendorong pengelolaan bersama taman nasional, skema pembayaran untuk penyedia jasa ekosistem, dan inisiatif konservasi melalui Izin Restorasi Ekosistem dan Debt for Nature Swaps. • Mendukung perencanaan tata guna lahan yang peka karbon dan mendorong pengembangan masyarakat yang berkelanjutan serta konservasi keanekaragaman hayati guna memadukan pembangunan ekonomi dengan perlindungan sumber daya alam.
• Luas hutan Jerman telah meningkat sebesar sekitar 1 juta hektar (+10%) selama empat dasawarsa terakhir dan meliputi lebih dari 30% luas tanah Jerman. Dengan sekitar 3,4 milyar m3, hutan Jerman merupakan salah satu cadangan kayu yang tumbuh paling besar di Eropa dan mengalami kenaikan sebesar sekitar 100 juta m3 per tahun. • Pertumbuhan hutan menyerap CO2 lebih banyak daripada yang dilepaskan lewat pemanfaatannya. Ini berarti hutan mengurangi CO2. Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU-ETS) tidak merencanakan adanya kredit REDD terkait pertumbuhan hutan ke depan. • Namun demikian, terdapat sejumlah investor swasta yang berminat pada kredit REDD dari negara tropis untuk keperluan CSR atau sebagai opsi pasar wajib (compliance market) di masa depan.
“Struktur pengelolaan lokal harus tersedia: hingga ini berhasil, kita bisa saja berbicara apa saja tentang perubahan iklim, namun tidak ada yang akan berubah. Ini menjadi dasar dikenalkannya struktur pengelolaan hutan berdasarkan model Jerman.” (Basah Hernowo, Direktur Konservasi Hutan dan Air BAPPENAS)
Mitigasi Gas Rumah Kaca di Area Perkotaan • Urbanisasi di Indonesia semakin pesat. Pada tahun 2010, lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2020, diperkirakan 67% penduduk Indonesia akan tinggal di area perkotaan. • Urbanisasi yang tidak terencana mengakibatkan penggunaan lahan yang berlebihan dan ketergantungan pada transportasi pribadi bermotor. Ini menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Area perkotaan adalah penyumbang kedua besar dari emisi GRK Indonesia. • Namun, langkah-langkah seperti lampu jalan dan gedung hemat energi, transportasi umum yang rendah karbon, dan peningkatan pengelolaan sampah dapat mengurangi CO2 secara signifikan.
Di bidang Mitigasi Gas Rumah Kaca di Area Perkotaan, dukungan Pemerintah Jerman meliputi: • Mendukung pengembangan rencana aksi iklim terpadu bersama kota mitra di Indonesia dan dengan melibatkan masyarakat sipil. • Mendukung pengenalan teknologi efisien melalui Kemitraan Pembangunan dengan Sektor Swasta sebagai model inovatif untuk kebijakan mitigasi perubahan iklim di kota dan area perkotaan (misalnya melalui lampu jalan hemat energi). • Mendukung pengembangan kapasitas untuk kebijakan mitigasi perubahan iklim bagi masyarakat perkotaan (contohnya melalui modul pembelajaran tentang efisiensi energi di sekolah kejuruan teknik). • Mendukung perencanaan dan pengembangan skema transportasi perkotaan yang berkelanjutan. • Mendukung investasi dalam solusi transportasi umum yang rendah karbon, misalnya Commuter Rail System di Jakarta dan sekitarnya, untuk mendukung peralihan ke moda transportasi yang ramah iklim. • Mendukung perencanaan dan penerapan pengelolaan sampah yang rendah karbon dan ramah lingkungan di perkotaan.
• Di Jerman, limbah, transportasi dan permintaan energi yang paling banyak menyumbang terhadap pemanasan global. • Melalui langkah-langkah efisiensi energi, kawasan bebas mobil, transportasi umum dan standar gedung yang hemat energi, beberapa kota di Jerman sudah mengurangi jejak karbonnya. Pemerintah Jerman menargetkan 30 kota akan bebas emisi CO2 pada tahun 2030. • Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari limbah diwujudkan melalui pemilahan sampah, perbaikan pengelolaan sampah, dan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang. • Transportasi di Jerman memiliki moda terpadu yang saling terhubung: jalan darat, jalur kereta api, jalur air, dan udara – dengan sistem transportasi umum yang menyeluruh.
“Dengan kontribusi Pemerintah Jerman, sekitar 20.000 siswa sekolah kejuruan teknik di area perkotaan mendapatkan modul pembelajaran tentang efisiensi energi. Selain itu, sistem pencahayaan di sekolah diganti dengan sistem pencahayaan yang hemat energi. Siswa memantau energi yang dihemat dan menghitung penghematan CO2” (Sigit Pujiono, Guru SMKN 7 Semarang))
Courtesy of KfW image archive
Energi Terbarukan • Pasokan energi di Indonesia sebagian besar berbasis bahan bakar fosil. Ini tidak hanya memicu perubahan iklim, namun juga mendorong naiknya ketergantungan pada impor bahan bakar. • Indonesia memiliki sumber daya energi alternatif yang melimpah, di mana yang paling berpotensi adalah panas bumi, biomassa, tenaga air dan surya. • Dengan “Visi 25/25”, Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan pasokan energi terbarukan menjadi 25% di tahun 2025. Di bidang Energi Terbarukan, dukungan Pemerintah Jerman meliputi: • Membantu meningkatkan akses untuk sumber energi bersih dengan memaksimalkan pemanfaatan terhadap sumber daya air Indonesia. Memberikan dukungan teknis dan pelatihan bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air skala kecil, dan mendukung pengawasan dan penjaminan mutu konstruksi lebih dari 200 pembangkit listrik tenaga mini hidro di Sumatra dan Sulawesi. • Mendukung sektor tenaga air skala kecil di Indonesia dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas komunitas lokal. Mendukung konsolidasi dan institusionalisasi pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di Indonesia bagi generasi mendatang dan negara lain. • Memberikan masukan kepada komunitas ASEAN untuk mengembangkan sektor energi terbaharukan di tingkat regional dan membangun jaringan regional untuk pertukaran pengalaman, pengembangan kapasitas bersama dan transfer pengetahuan. Promosi kisah sukses dan praktek terbaik di daerah dan di dunia. • Mendorong eksplorasi situs panas bumi dan konstruksi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dengan lebih dari 200 juta Euro demi pengurangan emisi CO2 sebesar lebih dari 600.000 ton per tahun, membantu
Tata Pemerintahan yang Baik • Perluasan pasokan energi terbarukan adalah pilar penting dalam strategi Pemerintah Jerman untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. • Teknologi Jerman berkontribusi terhadap pengembangan energi bersih dan diekspor ke berbagai negara. • Jerman adalah negara pertama di dunia yang mengenalkan tarif feed-in yang efektif untuk listrik dari sumber energi terbarukan.
mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar, meningkatkan kualitas udara dan memenuhi kebutuhan energi lebih dari 600.000 pelanggan. • Menyediakan dana hibah sebesar lebih dari 7 juta Euro untuk pembangunan situs geotermal Seulawah Agam di Aceh untuk mengurangi resiko panas bumi bagi sektor swasta serta mengembangkan Kemitraan Pemerintah dan Swasta pertama di sektor ini di Indonesia. • Melakukan kajian evaluasi kelayakan Program Elektrifikasi 1000 Pulau dengan Energi Terbarukan, proyek tenaga air skala menengah dan peningkatan efisiensi pembangkit listrik geotermal untuk memperkuat sektor energi terbaharukan di Indonesia. “Memanfaatkan sumber daya energi terbarukan yang berlimpah di Indonesia, khususnya panas bumi, merupakan kunci dari rencana Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi rendah karbon.” (Abadi Poernomo, Presiden Direktur PT. Pertamina Geothermal )
• Republik Indonesia merupakan contoh untuk proses demokratisasi yang damai. Pemilihan umum yang bebas sudah dilaksanakan berkali-kali, kebebasan berpendapat sudah terjamin.
• Dengan 16 negara bagian dan 80,2 juta penduduk, Republik Federal Jerman memiliki pengalaman luas dalam mendorong pemerataan pembangunan di sebuah negara yang beragam – terutama setelah penyatuan kembali.
• Mengingat keanekaragaman dan luasnya negara ini, salah satu tantangan besar ke depan adalah mewujudkan kesamaan hak untuk semua penduduk.
• Peran kepastian hukum dan kebebasan berpendapat sangatlah penting untuk hubungan antara negara dengan warganya.
• Desentralisasi dan penguatan prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan aspek penting strategi Pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan yang adil, setara dan berkelanjutan.
• Tata pemerintahan yang baik didukung oleh mekanisme partisipasi dan keterwakilan bermacam-macam kepentingan, sistem peraturan perundang-undangan yang baku maupun akses terhadap informasi.
Fokus Utama Kerjasama • Desentralisasi pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup penduduk. Desentralisasi membuat pelayanan menjadi lebih tepat sasaran, meningkatkan transparansi anggaran dan memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi. • Penguatan dan perlindungan hak politik, ekonomi dan sosial semua warga adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang adil. • Transparansi dan pro-integritas mendorong pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat serta pemberantasan kemiskinan dan mencegah pemborosan sumber daya.
Memperkuat Hak Warga • Republik Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan konvensi hak asasi manusia internasional. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. • Undang-Undang No. 14/2008 menjamin keterbukaan informasi publik. Tujuannya antara lain mengoptimalkan jaminan hak masyarakat terhadap pelayanan publik, menjadikan badan publik lebih transparan, efektif dan akuntabel dan mempercepat pemberantasan korupsi.
• Hanya orang yang tercatat memiliki akses terhadap hak sipil, seperti misalnya hak terhadap identitas, hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Namun, pencatatan kelahiran dan kematian di Indonesia belum optimal. Kerjasama Indonesia-Jerman meningkatkan kualitas pelayanan catatan sipil dan membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya melalui pencatatan diri dan keluarga. • Di Indonesia, perempuan seringkali sulit untuk mengakses dan terlibat dalam program pembangunan. Pelatihan penganggaran responsif gender dikembangkan untuk melatih pegawai negeri di tingkat propinsi, kabupaten dan kota tentang bagaimana merancang program yang lebih adil bagi perempuan dan laki-laki.
• Di Jerman, perlindungan data pribadi dianggap relevan untuk menentukan arus informasi mengenai dirinya sendiri. Hak ini dijamin melalui Undang-Undang tentang Kerahasiaan Data Pribadi dan oleh Komisaris Kerahasian Data di tingkat nasional dan tingkat negara bagian. • Jerman terkenal menjaga hak atas pendidikan dengan sebuah sistem pendidikan publik yang luas dan pada umumnya bebas biaya hingga pendidikan tinggi. Rata-rata pengeluaran negara untuk setiap mahasiswa mencapai 8.420 Euro per tahun. 48% mahasiswa adalah perempuan.
“Dalam kurun waktu lima tahun ini, kerja sama teknis dengan Pemerintah Jerman di bidang administrasi kependudukan telah banyak membantu Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonsolidasi pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan pendekatan sistem melalui model piloting. Salah satu capaian yang cukup bagus adalah pembangunan infrastruktur pelayanan, baik dalam bentuk gedung percontohan maupun outlet pelayanan.” (Soetjahyo, Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri)
Transparansi dan Anti-korupsi • Pemerintah Indonesia telah berinisiatif untuk memberantas korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). • Pemberantasan korupsi di KPK ini menangani gejala korupsi dari dua arah: melalui pencegahan dan penindakan. • Bersama usaha reformasi lainnya, pemberantasan korupsi telah berhasil mempengaruhi secara positif persepsi tentang korupsi di Indonesia. Pada tahun 2003, Indonesia masih berada di posisi 122 dari 133 negara pada Transparency International Corruption Perception Index, sementara pada tahun 2010, persepsi terhadap korupsi telah membaik dan RI duduk di posisi 110 dari 178 negara.
“Kerjasama antara KPK dengan pemerintah Jerman saya lihat cukup membantu KPK. Salah satunya adalah KPK Whistleblower’s System (http://kws.kpk.go.id). Dengan adanya KWS, institusi lain yang semula merasa takut untuk melaporkan tipikor yang terjadi dalam institusinya kepada KPK, kini merasa aman untuk melaporkannya. Selain itu juga Portal ACCH (http://acch.kpk. go.id), yang memungkinkan KPK untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan masyarakat pun bisa mendapatkan informasi dari KPK.” (Haryono Umar, Wakil Ketua KPK)
• Pelaksanaan administrasi di Republik Federal Jerman diatur melalui Undang-Undang Tata Usaha Negara. Undang-undang ini mengatur prosedur administrasi terkait pelayanan publik dan membuat keputusan administrasi lebih mudah diprediksi dan dapat diandalkan. • Lagi pula, kualitas dan keadilan keputusan birokrasi dapat diperiksa, karena undangundang ini membuka peluang kepada warga untuk mengajukan pemeriksaan tersebut. • Undang-Undang Tata Usaha Negara merupakan dasar profesionalisme, efisiensi dan efektivitas birokrasi sekaligus melindungi warga dari penyalahgunaan wewenang aparatur.
• Dalam rangka kerjasama Indonesia-Jerman, KPK mengembangkan Portal ACCH (Anti-Corruption Clearing House) sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan anti-korupsi nasional. • KPK juga mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan secara anonim dan aman untuk tindak pidana korupsi bagi para whistleblower: KPK Whistleblower System (KWS). Sistem ini berbasis internet dan terjamin aman dan dapat diakses di manapun. • Pengembangan kapasitas untuk pelayanan satu pintu mendorong akuntabillitas dan transparansi dan menghindari biaya tinggi dalam penyediaan pelayanan publik. • Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, didukung oleh kerjasama Indonesia-Jerman, mengembangkan mekanisme kerja yang transparan berdasarkan Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Untuk menjamin kualitas pelayanan publik di Indonesia, suatu negara kepulauan dengan kondisi hidup yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, standar baku yang berlaku di seluruh Indonesia menentukan mutu dan cakupan yang memuaskan untuk pelayanan bagi semua warga. • Partisipasi publik dalam perbaikan pelayanan publik sudah terinstitusionalisasi melalui suatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Aturan ini mensyaratkan sebuah pendekatan multi-pihak yang dimulai dengan survei keluhan dengan pelanggan unit pelayanan dan bermuara pada janji pelayanan demi perbaikan pelayanan publik tertentu.
• Salah satu fokus kerjasama adalah kerangka hukum untuk desentralisasi dan pelayanan publik. Pembedaan dan penerapan standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik masih perlu didorong dan dipertajam. • Perimbangan keuangan yang mempertimbangkan berbagai cara pengalokasian sumber dana oleh pemerintah pusat maupun peningkatan pendapatan asli daerah akan memastikan tercapainya pelayanan publik yang sesuai kebutuhan warga. • Pelayanan publik mensyaratkan aparatur negara yang profesional. Kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman mendukung penerapan reformasi birokrasi, penyusunan kerangka hukum kepegawaian dan pengembangan kapasitas pada tingkatan individu, organisasi dan kebijakan.
•
•
•
Di Jerman, hubungan kewenangan didasari oleh prinsip subsidiaritas. Sesuai prinsip ini, suatu fungsi melekat pada tingkatan yang paling dekat dan cocok untuk menanganinya. Maka, tugas yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah tidak perlu diambilalih oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Dan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri, tidak perlu menjadi wewenang pemerintah. Alokasi dana kepada tingkatan pemerintahan melalui berbagai mekanisme perimbangan keuangan vertikal dan horisontal menjamin pemerataan kondisi hidup, kalaupun daya fiskal negara bagian dan pemerintah daerah berbeda-beda. Untuk menyediakan pelayanan publik secara efisien, efektif dan lintas batas, pemerintah daerah di Jerman membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sipil, terutama lembaga nirlaba, dan mengembangkan kerjasama antar-daerah.
Pengembangan Sektor Swasta • Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan bersiap diri menjadi salah satu negara yang ekonominya terkemuka di tahun 2025. • Kendalanya, saat ini rendahnya kapasitas penyerapan pasar tenaga kerja, rendahnya produktifitas dan mutu tenaga kerja, maupun semakin tumbuhnya sektor informal menjadi tantangan utama bagi pertumbuhan yang berimbang. • Pemerintah Indonesia menyusun beragam strategi nasional yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mengacu pada visi “pro-kaum miskin, propertumbuhan, pro-pekerjaan, dan pro-lingkungan”.
• Jerman telah mengembangkan berbagai instrumen bagi promosi ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan konsultasi kebijakan, yang bisa dijadikan teladan untuk mempromosikan pembukaan lapangan kerja yang produktif. • Standar tinggi untuk mutu produk, ketenagakerjaan, dan produktifitas dipertahankan melalui kerjasama erat dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan sektor swasta. • Sejak melakukan reformasi struktural secara luas, pengangguran di tahun 2010 berada di titik terendah sejak tahun 1992, setelah stagnan selama kurang lebih 15 tahun.
Fokus Utama Kerjasama “Pemerintah Indonesia sekarang sedang merevisi sistem perimbangan keuangannya antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Dengan dukungan dan fasilitasi kerjasama Jerman, kami dapat melakukan perbandingan dan penilaian terhadap sistem di negara yang sedang berkembang dan yang berpenghasilan menengah lainnya melalui pengkajian dan konferensi video langsung. Ini membantu kami untuk mengambil kesimpulan bagi usulan reformasi sistem kami.”
(Heru Subiantoro, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu)
Penciptaan lingkungan yang kondusif untuk perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif dengan serangkaian strategi, instrumen, kawasan percontohan dan mitra: • Kami membekali lulusan sekolah dan pencari kerja dengan keterampilan dan kecakapan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dan mempertahankan untuk tetap bekerja; • Kami membantu meningkatkan pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknis sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja; • Kami membantu pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah agar memanfaatkan potensi ekonomi dan mengubah gagasan inovatif menjadi strategi bisnis; • Kami membantu meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi dengan memperkuat UKM pada rantai nilai dan gugus tertentu, serta memperbaiki iklim bisnis dan investasi; • Kami memfasilitasi pemangku kepentingan utama dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk duduk bersama dan membantu mereka melakukan intervensinya sendiri; • Kami membantu menyusun mekanisme bagi perlindungan berkelanjutan terhadap risiko sosial dan ekonomi serta meningkatkan perawatan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Pembangunan Ekonomi Regional • Strategi LRED Nasional telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, sementara kerangka kebijakan pendukung sedang dikembangkan. • Program yang berkaitan dengan LRED memberikan pembelajaran berharga dan praktik yang baik yang dapat direplikasi. • LRED adalah pendekatan yang cocok guna memanfaatkan potensi lokal dan membantu mengurangi ketimpangan antar-daerah. • Disamping infrastruktur, tantangan utama adalah kapasitas kelembagaan yang kurang memadai, proses yang birokratis, dan lemahnya koordinasi. • Keterlibatan dan dialog dengan sektor swasta berperan penting bagi pembangunan ekonomi yang lestari di Indonesia.
Di bidang Pembangunan Ekonomi Lokal, Pemerintah Jerman mendukung mitranya: • dalam pelaksanaan kebijakan yang koheren dan terkoordinasi di tingkat nasional dan daerah tertentu di seluruh Indonesia; • dalam proses integrasi instrumen LRED yang sudah teruji ke dalam struktur mitra, dengan memperhatikan rasa kepemilikan dan keberlanjutan penggunaan instrumen tersebut; • dalam penciptaan lingkungan ekonomi yang sehat yang mendorong bisnis dan daya saing di sektorsektor terpilih. Hal ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan.
• Jerman mengandalkan beragam kelembagaan dan serangkaian instrumen bagi Pembangunan Ekonomi Lokal dan Regional (LRED). • Pendekatan multi-level yang terkoordinasi, beserta pembagian kewajiban dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan sektor swasta memberikan landasan bagi promosi ekonomi. • Sektor swasta adalah mitra penting dalam menggerakkan prakarsa LRED. • Pendekatan yang erat ke inovasi memungkinkan peningkatan daya saing, khususnya untuk perusahaan kecil. • Pendekatan LRED di Jerman sangat berhasil dan dapat dijadikan teladan bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Menciptakan Angkatan Kerja yang Kompeten • Di Indonesia, TVET dilakukan di sekolah dan pusat pelatihan. Untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, kerjasama dengan industri dan mitra bisnis menjadi semakin penting. • Visi Pemerintah Indonesia adalah menciptakan angkatan kerja yang terampil dan berdaya saing. • Sejak tahun 2009, tingkat pengangguran lulusan SMK menurun hampir sebesar 6%. Hal ini mengindikasikan bahwa TVET di Indonesia semakin berkembang. • Pada tahun 2020, sebagian besar angkatan kerja Indonesia berumur antara 15 dan 24 tahun, yang dapat menjadi sasaran pelatihan kejuruan yang bermutu. Ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
• Umumnya, UKM Jerman mengembangkan angkatan kerja melalui sistem Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan (TVET) ganda. TVET dicirikan oleh tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemberi kerja. • TVET berdasarkan kontrak antara perusahaan dan siswa, di mana siswa mendapatkan pembelajaran sekaligus pendapatan. Selain itu, pelatihan juga diselenggarakan di sekolah kejuruan dengan sistem paruh waktu guna menyesuaikan ketersediaan tenaga kerja dengan permintaan pasar. • Layanan bimbingan kerja yang bersinergi dengan layanan pencocokan dan pelatihan lanjutan memudahkan peralihan dari sekolah ke dunia kerja dan pembelajaran seumur hidup. • Menurut pengalaman praktis sistem TVET Jerman, kaum muda menjadi lebih memenuhi syarat dunia kerja. Inilah salah satu alasan untuk pengangguran usia muda yang rendah di Jerman.
Di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan (TVET), Pemerintah Jerman memberikan dukungan dalam hal: “Survei Iklim Bisnis (BCS) sangat bermanfaat bagi daerah dan mendorong kabupaten dan kota untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.” (Drs. Cornelis MH, Gubernur Kalimantan Barat )
• Memperkuat kemitraan antara sekolah & pusat pelatihan dan industri untuk menjadikan TVET lebih berorientasi kebutuhan; • Mendukung penyusunan peraturan yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran; • Memperkuat penyediaan informasi pasar tenaga kerja lokal dan peningkatan mutu sertifikasi & pengujian dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk masuk ke dalam dunia kerja; • Meningkatkan mutu pengajaran dan sekolah melalui pelatihan guru dan pejabat pengelola; • Meningkatkan mutu dan modernisasi lembaga pelatihan melalui peralatan dan alat bantu pengajaran yang mutakhir; • Merehabilitasi dan membangun sekolah di daerah yang terkena dampak tsunami; • Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lebih dari 40 pusat pelatihan kejuruan di Indonesia, sehingga lebih dari 13.000 tempat belajar telah ditingkatkan mutunya atau direhabilitasi.
“Sejak Kerjasama Indonesia-Jerman di BLK Bandung dimulai di tahun 1987, tiga aspek penting telah berubah sebagai hasil kerjasama itu: kecakapan para lulusan meningkat, peralatan pengajaran kami bermutu jauh lebih baik, dan membaiknya etos kerja siswa.“ (Bambang Purwoprasetyo, mantan Kepala Bagian Penyelenggaraan dan Pemberdayaan, BLK Bandung)
Perlindungan Sosial & Layanan Kesehatan
• Pemerintah Indonesia telah menjadikan perlindungan sosial sebagai strategi utamanya dalam pengentasan kemiskinan dan telah menetapkannya sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
• Sistem jaminan sosial Jerman terbentuk dibawah pemerintahan Bismarck pada tahun 1883. • Saat ini, sistem tersebut terdiri atas 5 pilar asuransi, yaitu asuransi kesehatan, kecelakaan, pensiun, pengangguran, dan perawatan jangka panjang.
• Menurut salah satu tujuan Reformasi, perlindungan sosial di Indonesia harus mencakup baik jaminan sosial dengan skema iuran maupun program bantuan sosial bagi kaum miskin dan rakyat kecil.
• Sistem asuransi ini bersifat wajib, sehingga semua penduduk Jerman memperoleh jaminan sosial.
• Upaya percepatan pemerintah diperkirakan berhasil menyediakan jaminan kesehatan dalam bentuk tertentu kepada sekitar setengah dari jumlah penduduk Indonesia.
• Sistem Jerman ini terbukti sangat sukses dan dapat dijadikan teladan bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Pemerintah Jerman, khususnya di bidang Perlindungan Sosial dan Layanan Kesehatan, menyediakan dukungan bagi: • Peningkatan kerjasama antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam perampungan Reformasi Perlindungan Sosial Nasional melalui layanan konsultasi dan pelatihan yang berorientasi kebutuhan. • Penelitian dan masukan terhadap pengembangan kebijakan strategis untuk pengelolaan keuangan sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan. • Peningkatan kapasitas bagi penerapan skema jaminan sosial, seperti misalnya jaminan kesehatan sosial dan bantuan sosial bagi kelompok paling rentan (kaum miskin, pekerja informal, orang cacat, manula). • Modernisasi rumah sakit provinsi di Banda Aceh, Makassar, dan Palembang serta penyediaan peralatan dan pembangunan fasilitas kesehatan di provinsi Aceh
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
dan pengiriman peralatan medis ke lembaga kesehatan di NTT dan NTB guna peningkatan pelayanan kesehatan. • Pencegahan penyebaran HIV/AIDS melalui prakarsa pemasaran sosial dan perbaikan akses terhadap alat kontrasepsi.
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Undang-undang Dasar Indonesia, Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 34 § 2
Sejak 1958, Badan Federal untuk Geosains dan Sumberdaya Alam (BGR) atas nama Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) bekerja di bidang geosains dan pertambangan. BGR memberikan layanan advis dan penilaian kompeten kepada BMZ terkait perencanaan dan implementasi kebijakan maupun konsultasi pembangunan dengan negara mitra. Kerjasama teknis dengan Indonesia sudah dimulai pada tahun 1980an. Pada saat itu, fokus kegiatan terletak pada penelusuran sumberdaya mineral. Pada tahun 1989, fokus utama ini berubah menjadi geologi lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan kota. Sejak 2003, BGR bekerjasama dengan Badan Geologi dalam pelaksanaan proyek kerjasama teknis „Mitigasi Resiko Geologi“. Tujuannya adalah mengembangkan dan menguji metodologi praktis untuk penilaian resiko geologi. Selain itu, temuan proyek diintegrasikan ke dalam strategi mitigasi resiko geologi jangka pendek dan panjang di tingkat nasional, propinsi maupun lokal.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Sejak 1 Januari 2011, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH menyatukan pengalaman yang telah diperoleh Deutscher Entwicklungsdienst (DED) gGmbH (Layanan Pembangunan Jerman), Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Kerjasama Teknis Jerman) dan InWEnt – Pembangunan Kapasitas Internasional, Jerman. GIZ beroperasi di lebih dari 130 negara dan mempekerjakan lebih dari 17,000 karyawan di seluruh dunia, di samping kira-kira 1.110 pekerja pembangunan, 750 integrated experts dan 455 returning experts, 700 pakar lokal di organisasi mitra dan 820 relawan “weltwärts”. Dengan volume bisnis sebesar kurang lebih 1,85 milyar Euro, GIZ berada di posisi yang strategis untuk menghadapi tantangan masa depan.
GIZ in Indonesia Atas nama Pemerintah Jerman, GIZ mengimplementasikan proyek kerjasama teknis yang telah disepakati bersama Pemerintah Indonesia terutama pada tiga bidang fokus berikut: Tata Pemerintahan yang Baik/ Desentralisasi Proyek-proyek yang berkonsentrasi pada bidang Desentralisasi, Anti-Korupsi, Catatan Sipil dan HakHak Perempuan mendukung semua tingkatan pemerintahan dalam struktur desentralisasi secara koheren dan sistematis Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan GIZ mengimplementasikan proyek terkait Pengurangan Gas Rumah Kaca di daerah Perkotaan dan pada bidang Industri, Perhutanan dan Keanekaragaman Hayati maupun Energi Terbarukan. Pengembangan Sektor Swasta Dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan penghasilan demi pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan, proyek-proyek yang didukung oleh GIZ berkonsentrasi pada Pengembangan Ekonomi Regional, Pelatihan Kerja dan Jaminan Sosial.
KfW Entwicklungsbank Kami mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang dan dalam masa transisi untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.
KfW Entwicklungsbank adalah bagian dari KfW Bankengruppe dan merupakan bank pembangunan Negara Jerman yang terdepan. Bank ini bekerja atas nama Pemerintah Federal Jerman, membantu mencapai sasaransasaran yang ditetapkan untuk Kerjasama Pembangunan Jerman: untuk mengurangi kemiskinan, melindungi iklim, memastikan perdamaian dan membuat globalisasi yang adil. Dalam hal pembiayaan, memberikan saran dan panduan untuk proyek-proyek pembangunan di seluruh dunia upaya-upaya KfW fokus pada kebutuhan negaranegara mitra. Pada tahun 2010, komitmen global KfW Entwicklungsbank sebesar EURO 4.5 milyar.
KfW Entwicklungsbank di Indonesia Sejak 1962 lebih dari EURO 3 milyar telah diadakan dibawah Kerjasama Keuangan Indonesia-Jerman. KfW Entwicklungsbank atas nama Pemerintah Jerman memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia melalui pembiayaan infrastruktur yang ramah lingkungan, perlindungan sumber daya serta kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan pembangunan sektor swasta. Di antaranya, kerjasama tersebut terdiri dari • Promosi penggunaan energi terbarukan, • Pelaksanaan pengelolaan sampah padat yang berkelanjutan di perkotaan, • Perlindungan terhadap hutan hujan tropis (REDD), • Penyediaan fasilitas pinjaman untuk investasi bagi usaha kecil dan menengah (UKM) bidang efisiensi energi, serta • Pengenalan program-program pendidikan kejuruan dan pelatihan. Portofolio saat ini yang dalam persiapan dan pelaksanaan berjumlah lebih dari EURO 600 juta. Courtesy of KfW image archive
Courtesy of KfW image archive
Alumni Jerman di Indonesia Jerman adalah suatu negara yang selalu up to date dengan teknologinya dan memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap serta biaya kuliah yang relatif murah menjadikan Jerman sebagai negara tujuan yang ideal untuk menuntut ilmu bagi sebagian mahasiswa Indonesia. Sekitar 70% dari jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman mengambil jurusan-jurusan eksakta yaitu jurusan teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan kebayakan dari mereka kuliah di kota-kota seperti Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Aachen dan Muenchen. Seusai mengambil gelar akademis di universitas di Jerman, para alumni yang kembali ke tanah air biasanya menempati posisi-posisi penting baik di universitas, di instansi pemerintah maupun di sektor swasta. Sebut saja beberapa nama alumni yang saat ini sedang atau pernah menjabat seperti Mantan Presiden RI Prof. Dr.-Ing. BJ. Habibie, Gubernur DKI Jakarta Dr. –Ing Fauzi Bowo, Komisaris PT Indomobil Dr.-Ing. Gunadi Sindhuwinata, Mantan Dirut Pertamina Dipl.-Ing. Ari Soemarno dan banyak lagi sederet nama-nama alumni Jerman tidak dapat sebutkan satu persatu. Selain berkecimpung di dunia professionalnya, para alumni Jerman juga mempunyai wadah guna menyalurkan aspirasinya di bidang sosial budaya, pendidikan dan olahraga, seminar dan workshop serta forum silaturahim dalam bentuk organisasi-organisasi alumni Jerman
German Alumni Organisations in Indonesia: •
Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ). Address: Pertamina Learning Centre (Building TC III, 2nd floor), Jl. Sinabung II, Terusan Simprug, South Jakarta 12060. Phone: 7399511, Email:
[email protected], Website: www.paj.or.id
•
Alumni of TU Berlin and other universities in Berlin (ALTUBINA Plus Indonesia). Address: c/o ZETA Corporation. Graha GIP 8th floor, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Jakarta 12930. Phone: 021-2522538, Email:
[email protected], Website: www.altubina.com
• • • •
Carl Duisberg Alumni Association in Indonesia (CDAAI) Address: c/o PT. BASF Indonesia. Jl. Daan Mogot Km. 14 Cengkareng. Phone: 021-6190007, Email:
[email protected] KAAD Committee Indonesia (KONTAK) Address: c/o Universitas Atmajaya. Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930. Email:
[email protected] Perhimpunan Alumni Hanss Seidel Indonesia (PAHSI) Address: Hanss Seidel Foundation. Menara Cakrawala 9th floor, Jl. MH. Thamrin No. 9. Jakarta. Email:
[email protected] Indonesian Capacity Building Development (INCABIN) Address: Jl. Cibaduyut Lama No. 68 B. Bandung 40235. Phone: 022-5401290, Email:
[email protected]
