Jerman dan Hungaria. dengan. Merajut Kerjasama Bilateral. Widyaiswara Akan Semakin Krisis. Kompilasi Usul Kegiatan Dari Akar Rumput

Pekik Komando Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya

9

Edisi 04/Tahun XI/April 2013

Widyaiswara Akan Semakin Krisis

Kompilasi Usul Kegiatan Dari Akar Rumput

17

21

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Merajut Kerjasama Bilateral

dengan

Jerman dan Hungaria lensa ck • Pembinaan Mental Satgas Tanggap Darurat di Pusdikpassus Batujajar Kabupaten Bandung

daftar isi Berita Utama Kerjasama 4 Merajut Bilateral dengan Jerman dan Hungaria

Edisi 044Tahun XI4April 2013

4

liputan khusus Komando 9 Pekik Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya

17 info baru Infrastruktur 13 Peresmian oleh Menteri Pekerjaan

Umum di Sumatera Barat

17 Widyaiswara Akan Semakin Krisis

13 25

inovasi Usul Kegiatan Dari 21 Kompilasi Akar Rumput (dengan Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya)

Environmental 25 Aplikasi Economic dalam

Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung Hijau

21

Model untuk 29 Pendekatan Mengelola Air Baku Air

Minum (ABAM) Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) (Studi Kasus : DAS Babon Semarang)

29 2

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Pemimpin Redaksi Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, T.M. Hasan, Buchori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi BhimaA. Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Erwin Setyadhi, Bhima Dhanajaya IndahWaluyo Raftiarty, Danang Pidekso Djati Widodo, Indah Raftiarty Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, M. Sundoro Respati,A. Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Adjar Prajudi, Nieke Nindyaputri Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rina Agustin I, Oloan M.S Rudi A. Arifin, Setyaningrum, M. Aulawi DzinEndang Nun, Siti Aliyah Junaedi Alex A.G. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Aswin Sukahar, Kusumawardhani Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing Deddy Sumantri, Dian Suci Hastuti Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Alamat Redaksi Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Telp/Fax. 021-72796578 Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Email Siti Aliyah Junaedi [email protected] Alamat Redaksi Jl. Patimurawebsite No. 20, Kebayoran Baru 12110 http://ciptakarya.pu.go.id Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] twitter @ditjenck

Cover : Delegasi Indonesia melihat miniature kota Berlin (Foto : Rina Agustin)

Membuka Gerbang Kerjasama Cipta Karya dengan Jerman dan Hungaria Indonesia menjawab tantangan global dengan terus melakukan ‘anjangsana’ dengan Negara-negara yang berpotensi menjalin kerjasama bilateral. Yang paling anyar adalah kunjungan Perdana Menteri Jerman Angela Merkel ke Indonesia dan dibalas oleh Presiden SBY ke Jerman Maret 2013 lalu. Dari Jerman, Presiden SBY langsung bertolak ke Hungaria. Jerman adalah kekuatan ekonomi dan teknologi besar di dunia. Hungaria, meskipun terbilang Negara menengah di benua biru itu, namun Hongaria terus memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebagai salah satu anggota terbaru Uni Eropa (sejak 2004). Mendapatkan kesempatan bekerjasama dengan kedua Negara tersebut merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia. Apalagi, dalam kerjasama bilateral dengan kedua Negara tersebut, Indonesia berani berargumentasi mengenai syarat-syarat yang harus ditempuh. Indonesia saat ini sedang menjaga komitmennya untuk membangun kota/ kawasan perkotaan agar dapat tercipta kota yang berkelanjutan, mempunyai daya saing dengan kota-kota lain di dunia, serta nyaman bagi masyarakat untuk berusaha dan melakukan kegiatan sehari-hari. Program MP3EI, Penataan Ruang, Pengembangan Permukiman, dan Program Green City serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan beberapa contoh program nyata yang sedang dijalankan Pemerintah saat ini guna membangun kota yang di cita-citakan tersebut dalam waktu yang segera. Disamping menjalankan program pembangunan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PU juga berupaya untuk dapat mengembangkan program-program inovatif yang lebih efisien dan efektif untuk dapat diterapkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PU dalam mengembangkan program tersebut adalah melalui kerjasama antar negara guna menggali pengetahuan dan pengalaman dari negara lain untuk dapat dipelajari kemungkinannya untuk dapat diterapkan di Indonesia, dengan tetap menjaga kearifan lokal. Pada kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jerman dan Hungaria awal Maret 2013, telah dinyatakan keinginan Presiden RI kepada Kepala Negara Jerman dan Hungaria untuk bekerjasama di dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Kunjungan Presiden RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh kunjungan Delegasi Kementerian Pekerjaan Umum ke Jerman dan Hungaria guna mendalami serta untuk membahas lebih rinci lagi mengenai kerjasama bilateral dalam pembangunan di bidang infrastruktur permukiman perkotaan. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya! Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 03 4Tahun XI4April 2013

3

berita utama

Merajut Kerjasama Bilateral

dengan Jerman dan Hungaria

Foto : Rina Agustin

Rina Agustin Indriani *) & Agus Achyar **)

Menteri PU dan rombongan berfoto bersama di depan Gong Perdamaian di Ruang Terbuka Hijau Godolla – Hungaria

P

residen SBY membalas kunjungan Kanselir Republik Federal Jerman, Angle Merkel, tujuh bulan silam (Juli 2012) dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman. Pada kesempatan berikutnya SBY dan rombongan juga berdialog dengan sejumlah orang penting di Budapest. Tak menunggu waktu lama, gayung bersambut dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk menjajagi peluangpeluang kerjasama bilateral dengan Jerman dan Hungaria. Melalui sebuah ajang Pameran Internasional Konstruksi, Permesinan dan Pertambangan (BAUMA 2013) yang berlangsung di The Cuvilie Theater, Munich Residenz, Munich, Jerman, Minggu (14/4). Menteri PU mencatat, potensi kerjasama Indonesia dengan Jerman dan Hungaria dalam pengembangan prasarana dan

Lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jerman dan Hungaria pada 3-8 Maret 2013 membawa angin segar bagi peningkatan kerjasama ketiga Negara di bidang pembangunan infrastruktur Permukiman. Kunjungan Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya yang dilakukan setelahnya adalah langkah positif untuk mematangkan kerjasama bilateral dengan dua Negara Eropa Tengah dan Timur.

sarana permukiman perkotaan seperti penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, perumahan permukiman, pengelolaan dan konservasi bangunan bersejarah (urban heritage) serta efisiensi sumber daya dalam konsep pembangunan kota hijau di masa depan (future city concept). Djoko Kirmanto didampingi antara lain Direktur Jenderal Cipta Karya Imam Santoso Ernawi, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto, Inspektur Jenderal Kementerian PU Bambang Guritno, Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi, Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono beserta jajarannya, serta ada perwakilan dari masing-masing Kementerian Koordinator, Ekonid, dan sektor swasta. Pada kutipan yang berhasil didapat dari salah seorang

berita utama peserta dari Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU, Natsir, Menteri PU menyampaikan kondisi Indonesia yang merupakan negara yang menempati urutan ke-16 terbesar di dunia dari sisi pertumbuhan ekonomi GDP sebesar hampir USD satu triliun dan merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Asia tenggara. Di samping itu, Indonesia juga berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan sebesar 6% dalam 5 tahun terakhir kecuali pada tahun 2009 karena krisis ekonomi global. Dengan jumlah Penduduk 240 juta jiwa, tercapai Income per kapita indonesia sebesar USD 3500. Kedepan, lanjut Menteri PU, potensi investasi di indonesia melalui program Masterplan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang diperkirakan akan menggerakkan ekonomi dengan melibatkan dana sebesar lebih dari 180 milyar USD serta sudah disiapkannya sekitar 135 proyek investasi di sektor infrastruktur yang akan siap untuk dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan nilai investasi sekitar 50 miliar USD. Indonesia juga akan mengambil kesempatan dari kesepakatan ASEAN Economic Community 2015. Kesempatan tersebut berupa peluang pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui forum ASEAN tersebut yang melibatkan 600 juta penduduk dari 10

anggota negara ASEAN, yang masih sangat membutuhkan infrastruktur terutama air bersih dan listrik. Sampai dengan tahun 2015, ASEAN diperkirakan akan membutuhkan tidak kurang dari 60 millyar USD pertahun untuk membiayai infrastruktur tersebut. Terakhir, Menteri PU menyampaikan bahwa melalui forum Bauma 2013, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia dan mengajak para pengusaha Indonesia, di samping lembaga pemerintah, untuk mengambil kesempatan dan peluang bisnis ini melalui kerja sama dengan pihak swasta internasional di samping kerjasama dengan negara bilateral lain, terutama dengan negaranegara di Asia. Pada kesempatan yang lain, Menteri PU bertemu dengan Menteri Transport, Building and Urban Development Negara Federal Jerman, DR. Peter Ramseaur di arena pameran sebelum tour Expo Bauma 2013. Pada pertemuan tersebut, Menteri PU menyampaikan keinginan Kementerian PU untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Pemerintah Jerman khususnya Kementerian Transport, Building and Urban Development. Kerja sama tersebut di bidang perencanaan pembangunan kota yang lebih menjawab isu global, green city, energy efficiency

Foto : Rina Agustin

Menteri PU dan rombongan di pameran Bauma 2013


5

Merangkul Kota Berlin Pada kunjungan ke Kota Berlin, Dirjen Cipta Karya bersama jajarannya bertemu dengan Pemerintah kota Berlin, Senator Untuk urusan Urban Development, Dr Christian Gaebler, serta didampingi oleh Mr. Michael Thielke, Head of Department of Environmental Policy, Mrs. Monika Kehlbacher Head of Integrated Environmental Protection dan Mr. Carlo Zondonella Head of Division for waste management and street cleaning. Hadir pula pada pertemuan ini, bapak Wakil Dubes RI untuk Jerman Bapak Dr Siswono Pramono serta Bapak Kusuma Pradopo Minister Counselor kedubes RI untuk Jerman. Mereka menjelaskan, Kantor Walikota Berlin melaksanakan kebijakan pembangunan kota sebagaimana tercantum pada rencana pembangunan kota yang sudah disepakati oleh negara negara Uni Eropa. Menyinggung infrastruktur permukiman, air minum untuk Kota Berlin menggunakan air tanah yang ditampung di reservoir untuk diolah sebelum didistribusikan ke pelanggan. Penanganan sampah di Kota Berlin dilakukan oleh unit kerja di bawah Kantor Walikota yang bekerjasama dengan pihak swasta. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah upaya Pemerintah Kota Berlin untuk memenuhi standar kuantitas dan kualitas pelayanan (standar Uni Eropa) yang telah disepakati oleh negara-negara anggota. Termasuk dalam hal ini adalah perencanaan kota dan perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan sampah Kota Berlin dilakukan oleh unit kerja di bawah kantor Walikota yang bekerjasama dengan pihak swasta, yaitu Berliner Stadtreinigungsbetriede (BSR). Perusahaan ini merupakan perusahaan pengelola sampah terbesar di Eropa yang dibangun sejak tahun 1951 di bawah Pemerintah Kota Berlin. Lingkup kegiatan dari BSR ini mencakup promosi pengurangan sampah, pembuangan sampah yang aman dan ramah lingkungan, waste recovery dan daur ulang sampah, serta penyapuan jalan. Biaya operasional BSR ditutupi dari pembayaran jasa pengelolaan sampah dari masyarakat atau penerima manfaat, namun tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atas jasa pelayanan tersebut. Proses manajemen sampah di Kota Berlin dilakukan melalui tahap pengumpulan sampah dari sumber sampah, pengolahan sampah menjadi energi dan mengangkut residu sampah ke tempat penampungan residu. Dalam pertemuan itu disampaikan usulan Kementerian PU untuk mengundang Walikota Berlin dan Senator untuk berkunjung

6

Foto : Agus Achyar

serta peningkatan pelayanan infrastruktur terpadu khususnya di sektor penyediaan air minum, persampahan serta perbaikan kawasan permukiman. Keinginan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke Jerman pada awal Maret 2013. Kementerian Transport, Building dan Urban Development menyambut baik keinginan Menteri PU tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan pertemuan internal Kementerian tersebut untuk langkah berikutnya. Setelah tour Expo di arena pameran, sore harinya, tim mengunjungi instalasi pengolahan sampah organik di kota Munich yang dikelola oleh Bekon. Bekon adalah perusahaan di bawah kota Munich dan bertugas untuk mengelola sampah di Munich. Instalasi yang dikelola adalah instalasi pengolahan sampah organik dari kota Munich, dibangun pada tahun 2007 dan menerapkan konsep waste to energy dengan menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan sebagian listrik kawasan kota yang dikelola oleh divisi listrik kota Munich.

Foto : Rina Agustin

berita utama

: Menteri PU berbincang dengan Menteri Transport, Building and Urban Development Jerman. Foto Bawah : Menteri PU dan rombongan saat berkunjung ke Kementerian Keuangan Hungaria Foto Atas

ke Indonesia untuk dapat membahas tindak lanjut dari usulan kerjasama ini. Tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain rencana penerbitan Minutes of Meeting (MoM) untuk pihak-pihak yang berkepentingan, serta konfirmasi rencana kunjungan Tim Ahli dari Pemerintah Kota Berlin ke Indonesia untuk membahas lebih rinci rencana kerjasama. Kerjasama Hungaria Menteri PU bersama rombongan bertemu dengan Menteri Urusan Ekonomi Hungaria. Mereka membahas keinginan Indonesia untuk bekerjasama dengan Hungaria dalam pembangunan kota, penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan sampah. Pertemuan Menteri PU dengan Menteri Keuangan Nasional Hungaria utamanya terkait dengan rencana pinjaman (loan) dari Hungaria untuk pengembangan air minum di Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Indonesia dengan pagu pinjaman sebesar 50 Juta USD. Status proses administrasi pinjaman sudah sampai penyusunan konsep Framework Agreement. Konsep FA sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Hungaria melalui Kedutaan Besar Hungaria untuk Indonesia pada tanggal 20 Maret 2013. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum

berita utama menyampaikan bahwa perubahan mendasar dari konsep FA adalah besaran pagu pinjaman yang akan digunakan untuk pembangunan air minum IKK yang semula 50 Juta USD menjadi 30 Juta USD, adapun selebihnya diusulkan untuk digunakan bagi pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang lain. Saat ini Pemerintah Indonesia sedang menunggu jawaban atas konsep FA tersebut. Menanggapi hal itu, Menteri Nasional Ekonomi pada prinsipnya menyetujui usulan yang disampaikan oleh Menteri PU, dan FA dijanjikan akan diselesaikan dalam waktu secepatnya. Sejalan dengan proses persetujuan Framework Agreement dari Pemerintah Hungaria, beberapa langkah persiapan pinjaman yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum antara lain: (i) Penyiapan dokumen perencanaan dan penetapan pemda/PDAM penerima program pembangunan IKK yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Direncanakan 34 kabupaten menjadi sasaran program ini. (ii) Penyusunan project cycle sebagai bagian dari persetujuan Framework Agreement. (iii) Penyiapan dokumen pelelangan. Selain dengan Menteri Keuangan, Menteri PU dan rombongan juga bertemu dengan Menteri Pembangunan Nasional (National Development) Hungaria. Pertemuan ini ditujukan untuk memperluas kerjasama antara Kementerian

Pekerjaan Umum dengan Kementerian Pembangunan Nasional dalam pembangunan infrastruktur perkotaan serta konservasi bangunan bersejarah (urban heritage). Menteri PU menyampaikan bahwa Kementerian PU berniat untuk memperluas kerjasama di bidang pengembangan perkotaan termasuk konservasi urban heritage, disamping kerjasama pembangunan air minum yang sedang dalam proses persetujuan. Menteri Pembangunan Nasional Hungaria menyambut baik rencana perluasan kerjasama tersebut dan mengharapkan agar dapat direalisasikan sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Pembangunan Nasional. Disampaikan bahwa Menteri Pembangunan Nasional memiliki tugas pokok dalam pembangunan infrastruktur dan energi listrik. Adapun untuk pembangunan sarana permukiman dan konservasi urban heritage merupakan kewenangan dari masing-masing pemerintah kota di Hungaria dibawah kendali dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pembangunan Nasional juga mengundang Menteri PU menjadi pembicara dalam International Water Forum yang akan diselenggarakan di Budapest pada bulan Oktober 2013. Untuk merealisasikan kerjasama antara Kementerian PU dengan

Foto : Rina Agustin

Menteri PU memberikan cinderamata kepada Menteri Pembangunan Nasional Hungaria


7

berita utama

Kementerian Pembangunan Nasional Hungaria dan Kementerian Terkait di Hungaria, beberapa langkah tindak lanjut yang akan segera dilaksanakan antara lain : (i) Penajaman lingkup kerjasama yang akan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk Hungaria dan berkoordinasi dengan Kementerian Pembangunan Nasional Hungaria dan Kementerian lain yang terkait. (ii) Penyiapan dokumen Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU).

Terbuka Hijau (RTH) Godollo, dan Instalasi Pengolahan air Limbah Csepel Budapest. Pabrik pembuatan IPA di Godollo merupakan kerjasama antara Kementerian Pertahanan Hungaria dengan Hidrofilt dan Currus, perusahaan yang bergerak dalam pembuatan instalasi air minum di Hungaria. Kerjasama antara dua institusi tersebut ditujukan untuk menyediakan instalasi pengolahan air baku yang mengandung arsenik akibat polusi dari kegiatan industri yang kurang terkendali di Hungaria pada masa lalu. Saat ini perusahaan tersebut mendapatkan penugasan untuk membuat instalasi pengolahan air minum untuk penyediaan air di wilayah timur dan selatan Hungaria yang sumber airnya mengalami pencemaran cukup tinggi. Dalam rencana pelaksanaan pengembangan air minum di sejumlah ibu kota kecamatan (IKK) di Indonesia, yang sebagian dananya akan berasal dari pinjaman lunak Pemerintah Hungaria, pabrikan dari Hungaria akan bekerja sama dengan pabrikan air minum Indonesia untuk melakukan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi unit air baku dan unit produksi dari sistem penyediaan air minum IKK. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini akan diperoleh mutu konstruksi unit air baku dan unit produksi yang memiliki standar kualitas Eropa dan terjadinya transfer keahlian serta teknis teknologis dari pabrikan Hungaria kepada pabrikan di Indonesia. Selain ke pabrik pembuatan instalasi air minum, Menteri PU dan delegasi berkesempatan untuk mengunjungi salah satu RTH di Godollo. Kota Godollo yang terletak 30 km arah barat daya dari Budapest merupakan salah satu kota tujuan wisata di Hungaria karena terkenal dengan keasrian dan panorama alamnya karena dikelililingi bukit hijau. Saat ini Kota Godollo merupakan pusat pertanian Hungaria, dengan kehadiran universitas pertanian kenamaan di Eropa. Dipimpin oleh walikota dr. György Gémesi yang sudah menjabat sejak tahun 1990, Godollo terus melakukan pembenahan kota dengan penambahan ruang terbuka hijau di pusat kota seiring dengan rehabilitasi dan restorasi bangunan bersejarah. Hal ini menjadikan Godollo merupakan kota tujuan wisata untuk beristirahat bagi warga kota Budapest dan Eropa. Pada kunjungan selanjutnya, Menteri PU menengok pengolahan air limbah di Csepel Budapest. Proyek ini merupakan investasi terbesar di Eropa Tengah dalam rangka konservasi air sungai Danube. Teknologi yang digunakan merupakan aplikasi teknologi ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi dari produksi gas yang dihasilkan dari instalasi pengolah limbah. Seluruh instalasi dalam ruangan tertutup dan dilengkapi dengan pengolah bau sehingga tidak mengganggu lingkungan. Instalasi Pengolah Limbah Budapest mengolah rata-rata 300.000 m3/hari atau ekivalen dengan 1,6 juta penduduk Budapest dan mampu mengolah sampai dengan 900.000m3/hari. Pengelolaan instalasi air limbah dilakukan oleh operator swasta termasuk sistem pengaliran limbahnya. Seluruh biaya operasional untuk pengelolaan limbah sepenuhnya dibiayai dari tarif buangan limbah dari masyarakat pelanggan.

Kunjungan Menteri PU ke Infrastruktur bidang Cipta Karya Pada kesempatan lain Menteri PU dan rombongan mengunjungi beberapa proyek pembangunan bidang Pekerjaan Umum di Budapest. Tiga diantaranya adalah bidang Cipta Karya, yaitu Pabrik Pembuatan Instalasi Pengolah Air Minum di Godollo, Ruang

*) Kasubdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum **) Kasubdit Wilayah I Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Foto Atas : Delegasi RI di Kota Berlin Foto Bawah : Suasana kota Budapest, Hungaria.

8

Foto -foto : Buchori

liputan khusus

Pekik Komando

Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya Thamrin dan Mulyadi menghela nafas panjang. Di atas ketinggian 10 meter dia memastikan apakah Carabiner yang mengait Harnes sudah mengikat kuat tubuhnya yang berdiri di atas papan panjat tebing. Beberapa saat lagi, mereka berdua akan membawa seorang korban untuk diturunkan di bawah.

Korban dilarikan ke tenda untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum dibawa Ambulance

D

i bawah sudah ada Kurniawan dan Nuryanto yang bersiap menjemput korban sambil memegang tali sintetis yang mengendalikan pergerakan turun para evakuator dan korban dalam tandu lipat. Sembari meneriakkan yel-yel ‘PU-PU-PU’ berkali-kali, korban dan kedua evakuator turun dengan gerakan yang sangat hati-hati namun cepat dan mantap. Sesampainya di tanah, empat orang sudah bersiap dan melarikan korban ke tenda tempat pertolongan pertama tersedia. Sesaat kemudian, Ambulance meraung-raung mengarah ke tenda, dan dengan sigap korban dilarikan ke dalam Ambulance. Aksi simulasi pengamanan korban seperti itu dilakukan para calon Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya yang selama dua pekan dilatih dilatih para Baret Merah di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) Batujajar dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.


9

liputan khusus Aksi yang diiliustrasikan diatas adalah mobilisasi udara, salah satu keterampilan yang diajarkan Kopassus kepada Satgas. Selain itu, mereka diajarkan merakit tenda darurat dengan cepat, baris berbaris, mobilisasi di air, rayapan tali, dan keterampilan individu maupun kelompok lainnya. Selain keterampilan, mereka juga ditanamkan nilai-nilai disiplin, bertahan hidup (survival), kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan lain-lain. Pada sesi pembekalan teknis di Jakarta, para calon Satgas yang berjumlah 90 orang ini juga diajarkan materi tentang mitigasi bencana, mekanisme tanggap darurat Cipta Karya dan pengenalan peralatan ke-Cipta Karya-an untuk membantu pengungsi korban bencana. Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dadan Krisnandar, menyampaikan pesan khusus kepada para Satgas, bahwa Ditjen Cipta Karya memiliki banyak peralatan yang siap dimobilisasi di setiap ada tanggap darurat bencana, kapan pun dan di mana pun. Bukan saja harus lihai mengoperasikan peralatan, Satgas juga harus memiliki jiwa kepemimpinan di lapangan untuk memobilisasi sumber yang ada agar para korban mendapatkan bantuan secara cepat dan tepat. Pelatihan Satgas Tanggap Darurat yang digelar Ditjen Cipta Karya dari 4 – 19 April 2013 ini adalah kali kedua setelah yang pertama juga diadakan di Pusdikpassus September 2012 silam. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama

berupa pembekalan teknis dan substansi ke Cipta Karya-an selama empat hari bertempat di Wisma Sanita Jakarta. Tahap kedua berupa pembekalan mental dan fisik selama dua minggu bertempat di Pusdikpassus. Dalam arahannya kepada peserta, Kepala Bagian Umum Ditjen Cipta Karya Sudarwanto mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk membentuk karakter satgas tanggap darurat yang sigap, cekatan dan disiplin. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. “Kalian yang disini adalah yang terpilih dari seluruh Indonesia. Pelatihan ini adalah untuk melatih jiwa kepemimpinan untuk calon-calon pemimpin kedepan. Saya berpesan setelah selesai dari pelatihan ini agar menjaga nama baik Korps Satgas dan Ditjen Cipta Karya,” kata Sudarwanto mewakili Sesditjen Cipta Karya saat membuka pelatihan di Wisma Sanita Jakarta, di awal pembekalan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap para peserta nantinya dapat terampil dalam memasang alat pengolah atau penjernihaan air. Keterampilan ini wajib bagi para peserta karena ketika terjadi bencana masalah air minum sangat penting. “Ini merupakan pesan Dirjen Cipta Karya untuk kalian semua,” katanya kepada para peserta. Abdurahman, peserta dari Satker Randal Sulsel mengaku siap mengikuti pelatihan ini. Ia menuturkan, satu bulan setelah mendapat perintah untuk mengikuti pelatihan satgas, ia telah Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dadan Krisnandar didampingi Komandan Pusdikpassus Kol.Inf. Nyoman C. menyematkan tanda lencana ‘Wing’ sebagai tanda selesai mengikuti Diklat.

10

liputan khusus navigasi darat, wawasan kebangsaan, pembinaan motivasi, sistem pengamanan, mountanering, mobilisasi udara dan teknik mendayung. Selama empat hari terakhir peserta akan berlatih fisik di Situ Lembang Bandung. Selaku pembina dari Ditjen Cipta Karya, Kabag Umum Sesditjen Cipta Karya Sudarwanto mengatakan, target peserta satgas tanggap darurat sampai dengan 2014 adalah 300 peserta. Pada angkatan I tahun kemarin diikuti sebanyak 58 orang sedangkan pada angkatan ini sebanyak 89 orang. “Target kami angkatan ini sebenarnya adalah 120 orang, namun kemarin ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang mengundurkan diri,” kata Sudarwanto. “Bisa dibilang ini merupakan personil elit Cipta Karya yang tidak hanya terampil secara teknik namun juga berkualitas dalam memimpin maupun memobilisasi upaya tanggap darurat,” tambah Sudarwanto.

Foto Atas

: Komandan Pusdikpassus Kol.Inf Nyoman C memberikan pengarahan kepada para Satgas. Foto Bawah : Anggota Satgas dengan sigap membangun tenda darurat di Lapangan Hitam Pusdikpassus.

mempersiapkan fisik dan mental. “Setalah mendapat surat tugas, saya sabtu minggu rutin lari pagi untuk mempersiapkan fisik. Pelatihan ini kan yang penting untuk mengasah disiplin,” kata mantan anggota Paskibra ini. Hary peserta asal Satker PLP Sulawesi Utara juga menyatakan hal yang sama. “Kebetulan saya sering main futsal sehingga fisik lumayan terjaga. Lagian juga gak akan mati kok,” katanya. Setelah melewati pembekalan di teknis di Jakarta, peserta dijemput dan diantar ke Pusdikpassus, Batujajar Jawa Barat. Dalam apel sambutan, Wakil Komandan Pusdikpassus Letkol Sudaryanto mengatakan, pelatihan ini merupakan upaya untuk melatih disiplin, mental tangguh, loyalitas dan motivasi tinggi peserta, sehingga berguna bagi instansi Kementerian PU dan juga bangsa dan negara. Ia juga berpesan kepada para peserta agar segera menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi di Pusdikpassus. “Latihan ini mengandung risiko, hayati latihan ini secara mendalam, karena kalian datang ke sini untuk berlatih,” kata Sudaryanto. Ia juga meminta kepada para peserta untuk bertanya seluas-luasnya kepada para pelatih selama mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, sebanyak 17 pelatih dari grup Para Kopassus mendampingi peserta calon satgas selama berada di Pusdikpassus. Para peserta ini tinggal di Barak Kopassus selama mengikuti pelatihan. Beberapa materi yang diajarkan dalam pelatihan tersebut antara lain, bela negara, pembinaan disiplin, PBB,

Siap Jadi Avant Garde Tanggap Bencana Komandan Pusdikpassus, Kolonel Inf. I Nyoman Cantiaca pada pelepasan 90 anggota Satgas mengobarkan semangat berapiapi. Dia berpesan agar Satgas mengamalkan nilai-nilai dan keterampilan yang diajarkan di Pusdikpassus. “Nilai disiplin, memiliki jiwa korsa, harus saling membantu, kerjasama, jangan saling menjatuhkan. Bekal nilai-nilai yang diterima di Batujajar tersebut harus diamalkan di lapangan. Kalian harus melaksanakan tugas Negara dengan tuntas,” kata Nyoman. Nyoman menambahkan, Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya adalah Satgas pertama di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah yang dilatih oleh Kopassus. Berdasarkan laporan Menteri Pekerjaan Umum kepada Presiden, bahwa Satgas yang dilatih di Batujajar mengalami perubahan sikap yang mendasar. Dalam sebuah testimoni, salah seorang Satgas angkatan pertama mengaku terjadi perubahan yang signifikan dalam sikapnya usai dilatih si “Baret Merah”Kopassus. Sebelumnya, dia jarang sekali menunaikan sholat, kini dia rajin melaksanakannya. Kedisiplinan pun dia praktikkan dalam pekerjaan di kantor, contohnya soal kedatangan. “Saya sebelumnya biasa masuk kantor siang jam 9 atau 10 pagi, setelah mengikuti pelatihan Satgas, saya datang kurang dari jam 8, bahkan bila perlu saya lah yang akan membuka pintu gerbang kantor,” ucapnya lantang. Nyoman menambahkan, Pusdikpassus bangga dengan para Satgas Ditjen Cipta Karya. Namun yang lebih penting katanya adalah penerapannya. Satgas harus bergerak cepat ketika terjadi bencana di daerahnya masing-masing. Kekuatan Satgas nantinya, lanjut Nyoman, bukan faktor peralatan yang lengkap. Tapi keterampilan memobilisasi sumber daya yang ada di lapangan menjadi kunci kekuatannya. Ia membandingkan dengan personil Kopassus, mereka hebat bukan karena ditunjang Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang ada, namun karena jiwa pantang menyerah dan patriotismenya. “Kapan pun dan di mana pun ada bencana, kalian harus segera terjun ke lapangan, dan laksanakan semua dengan tuntas!”seru Nyoman. Sementara itu, saat menyambut para Satgas di Jakarta (19/4), Sesditjen Cipta Karya, Dadan Krisnandar mengharapkan peningkatan kualitas Satgas terkait penguasaan peralatan bidang air minum maupun sanitasi. “Tidak mungkin dalam pelatihan yang waktunya singkat bisa menguasai secara maksimal. Maka


11

liputan khusus kalian harus melakukannya secara learning by doing. Yang penting kesiapan kedisiplinan, kepercayaan diri, siap dalam semua medan, baik banjir, longsor, gempa, dan lain-lain yang akan dihadapi,” ujar Dadan. Dalam arahannya kepada peserta, Kepala Bagian Umum Ditjen Cipta Karya Sudarwanto mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti di lapangan, tidak ada perlakuan perbedaan terhadap Angkatan I dan II. Menurutnya, perbedaan memang direncanakan sebelumnya dengan memberikan pelatihan KOMANDO kepada Angkatan I. Sedangkan pada angkatan II dipilih pelatih berkualifikasi PARA. “Komando lebih kuat di survival dan Para Dasar lebih kuat di mobilisasi udara. Suatu saat nanti kami akan memberikan pelatihan Satgas dengan palatih mariner untuk menguasai medan seperti tsunami dan banjir bandang. Satgas di tiap angkatan akan memiliki spesifikasi khusus,” ulas Sudarwanto. Sudarwanto juga berharap partisipasi para Satuan Kerja induk para anggota Satgas untuk memfasilitasi stafnya dalam menjalankan tugas-tugas Satgas. Dalam waktu dekat, Ditjen Cipta Karya akan menggelar latihan gabungan antara Angkatan I dan II. “Kita tidak mau hanya memobilisasi peralatan saja jika ada gelar kesiapan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), tapi kita akan mengerahkan deville Satgas Tanggap Darurat yang kita miliki,” ujarnya. Begitu juga pada setiap tanggap darurat bencana, lanjut Sudarwanto, Ditjen Cipta Karya akan mengerahkan Satgas bersama peralatan dan operatornya seperti yang sudah dilakukan di banjir Jakarta awal tahun ini. Dengan target hingga tahun 2014, setiap provinsi ada lima Satgas yang dilatih di Pusdikpassus untuk aktif di setiap penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Pekik Komando Sapta Taruna Tujuh karyawan PU yang dikenal dalam sejarah kementerian ini dikenal dengan ‘Sapta Taruna’ bukan dari personil militer atau yang memiliki dasar kemiliteran. Mereka hanya berbekal keberanian, jiwa kebangsaan, serta “cinta terhadap korsa”. Mereka berjuang mempertahankan Gedung Sate Bandung (3 Desember 1945) dengan hati tulus dan tanpa pamrih, meski jiwa dan raga yang harus dikorbankan. Pada peristiwa heroik itu, sebanyak tujuh karyawan gugur. Selanjutnya meraka dijuluki Sapta Taruna. Satgas Tanggap Darurat Bencana di bawah lindungan Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) adalah penerus jiwa Sapta Taruna. Pembentukan Satgas ini diawali dengan kegelisahan Anggota Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya berlatih mobilisasi udara di Pusdikpassus Bandung

12

pimpinan DJCK untuk membenahi tata kerja Tim Penanggulangan Darurat Bencana. Dalam setiap kesempatan mengunjungi proses tanggap darurat bencana, Dirjen Cipta Karya yang saat itu dijabat Budi Yuwono selalu menemui bantuan asing yang datang lebih cepat. Padahal DJCK sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas dan fungsi yang melekat dengan dampak bencana seharusnya datang lebih cepat bersama tim dari kementerian dan lembaga lain. DJCK menyelenggarakan fasilitas serta infrastruktur permukiman bagi masyarakat pengungsi korban bencana, antara lain penyediaan air minum, penyediaan tempat permukiman/hunian darurat, serta penyediaan/penyelenggaraan sanitasi darurat. Untuk mewadahi pasukan kecil ini, Pimpinan Direktorat Jenderal Cipta Karya mencanangkan terobosan kebijakan yang pelaksanaannya secara tahun jamak. Pertama, dengan membangun Depo Logistik Regional, yang diawali di Medan (2012), Surabaya dan Makassar serta meningkatkan Depo Logistik yang telah ada di Bekasi. Ini bertujuan untuk penyimpanan Barang/Peralatan yang diperlukan pada saat terjadi bencana di daerah, sehingga mampu membantu pendistribusian bantuan secara lebih cepat. Sedangkan terobosan kedua, memberikan pembekalan kemampuan dan peningkatan keterampilan Personil melalui Pendidikan dan Pelatihan. Pembekalan personil Satuan Tugas dengan muatan aspek teknis/substantif yang dirancang dengan pendekatan penularan pengalaman dan keterampilan melalui bimbingan dari para pendahulu secara internal, sedangkan untuk pembekalan kemampuan secara mental dan fisik agar setiap personil memiliki bekal keberanian, kepeloporan, kemampuan bertahan hidup serta keterampilan fisik yang memadai. Untuk tujuan itu, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya menjalin kerjasama dengan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (PUSDIKPASSUS) Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) di Batujajar – Bandung. Jauh lebih penting dari semua itu, bahwa budaya dalam lingkungan militer, yaitu disiplin, satu komando, loyalitas, serta hormat terhadap senior dan sejawat menjadi keseharian yang melekat baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan di masyarakat. Dengan memberikan pembekalan kepada Personil Satuan Tugas di dalam suasana lingkungan militer, berarti penyemaian karakter kepada yang muda telah dimulai. Pemeliharaan dan menjaga kesinambungan pembekalan perlu diteruskan, karena tak dapat diremehkan bahwa mereka adalah individu dan Satuan Tugas yang diharapkan sebagai garda terdepan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam setiap bencana. Keberhasilan yang dilandasi kemampuan, dan hasil yang luar biasa karena penanganan yang radikal, tidak tertutup kemungkinan akan melahirkan “Sapta Taruna-Sapta Taruna” baru yang tangguh dan memiliki jiwa kepeloporan (leadership) yang dapat dibanggakan untuk berbagai bidang, tidak hanya terbatas untuk Tanggap Darurat Bencana. (Teks: Buchori & Danang)

info baru

Peresmian Infrastruktur oleh Menteri Pekerjaan Umum di Sumatera Barat Rusunawa Sawahlunto pagi itu tampak meriah. Ratusan umbul-umbul dan sederet ucapan selamat menghiasi halaman depan Rusunawa yang terletak di Kelurahan Durian II, Kecamatan Baringin Kota Sawahlunto. Di halaman tengah, nampak tenda besar dan panggung beralaskan karpet merah berdiri megah. Didalam tenda, berdiri sederet prasasti dan balilho yang siap untuk ditandatangani dan ditinjau.

Foto -foto : Danang Pidekso

Menteri PU Djoko Kirmanto menandatangani prasasti beberapa infrastruktur Cipta Karya yang ada di Prvovinsi Sumatera Barat.

S

emua persiapan tersebut adalah dalam rangka Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk meresmikan berbagai infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Sumatera Barat akhir April lalu. Rusunawa Sawahlunto merupakan satu dari delapan infrastruktur yang diresmikan pagi itu. Tepat pukul 11.00, tarian gelombang menyambut kedatangan Menteri PU berserta rombongan. Turut mendampingi Menteri, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar dan Walikota Sawahlunto Amran Nur. Sementara dari Ditjen Cipta Karya, nampak Sesditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar, Direktur Bangkim Amwazi Idrus, Direktur PLP Djoko Mursito dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Danis H. Sumadilaga. Rusunawa Sawahlunto menjadi tempat simbolis peresmian berbagai infrastruktur Cipta Karya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Delapan infrastruktur yang diresmikan tersebut yaitu; Rusunawa Sawahlunto dan Rusunawa Purus Kota Padang yang telah menampung 366 KK, SPAM Kandi Sawahlunto, SPAM IKK Koto Parik Gadang Diateh Kab. Solok Selatan dan SPAM Kampia


13

info baru

Tabu Karambia Kota Solok yang menyalurkan air ke 10.500 jiwa, TPA Regional Kota Kota Payakumbuh dengan daya tampung 458 m3 perhari, Kolam Retensi Cimpago Kota Padang mampu menampung 100 m3 dan Gedung PIP2B Sumbar di Kota Padang. Menteri PU Djoko Kirmanto mengungkapkan rasa bangganya bahwasanya bantuan dan bentuk kerjasama pembangunan infrastruktur di provinsi Sumatera Barat ini telah direspon dengan sangat baik mulai dari perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan pemanfaatan yang maksimal, sehingga APBN yang bernilai tinggi benar-benar dapat bermanfaat terutama bagi kesejahteraan rakyat. Apalagi, setiap program yang diluncurkan, dibarengi dengan penyediaan dana sharing dari APBD daerah. “Tidak semua provinsi bisa seperti Sumatera Barat ini. Terima kasih atas komitmennya,” kata Djoko Kirmanto. Dalam kesempatan tersebut ia juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua kota dan kabupaten dan terutama kepada pemerintah provinsi yang telah efektif menjadi kepanjangan tangan Kementerian PU dalam membangun infrastruktur permukiman, dan sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur Sumatera Barat dan seluruh jajarannya, juga Walikota dan Bupati dan seluruh jajarannya. Lebih lanjut menurut Djoko, semua infrastruktur yang dibangun merupakan investasi fisik yang diharapkan dapat menambah modal sosial dan menjadi nilai tambah bagi kota dan kabupaten yang mendapatkan bantuan. Dimana pada gilirannya bisa meningkatkan hidup dan penghidupan masyarakat serta dapat berkontribusi dalam pembangunan skala nasional. “Hal yang terpenting adalah infrastruktur yang dibangun dengan APBN yang jumlahnya tidak sedikit harus dijaga

14

Rusunawa Purus di Kota Padang. Rusunawa ini memiliki 196 kamar dan baru 186 kamar yang berpenghuni, dengan harga sewa mulai Rp 245 ribu sampai Rp 325 ribu per bulan.

keberlanjutannya melalui pemeliharaan yang seksama dan tersistem,” tambah Djoko. Rusunawa 2 Twin Blok di Sawahlunto dibiayai APBN tahun 2011-2012 sebesar Rp 28,8 mililar, tipe 24 dengan 198 kamar. Sedangkan Rusunawa Purus di Padang, juga dibangun dua twin blok juga tipe 24 dengan 198 kamar. Pembangunannya memanfaatkan APBN 2008-2009 sebesar Rp 25,8 miliar. Sedangkan pembangunan SPAM dimaksudkan untuk penyediaan akses air minum bagi masyarakat di sekitarnya. Sebab sebagian masyarakat belum memiliki sumber air minum yang memenuhi kualitas dan kurang memenuhi syarat. TPA Regional Payakumbuh juga merupakan program nasional, yang diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah melalui Kementerian PU berpartisipasi membangun TPA yang bersifat stimultant. TPA ini digunakan untuk mengolah sampah dari kabupaten/kota disekitarnya. Sementara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, cukup banyak bantuan Kementerian PU untuk sumbar tahun ini. Jumlahnya mencapai Rp 2,4 triliun. Namun diharapkan Pemko/ Pemkab terkait dapat membantu kelancaran pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik di sekitarnya. Sebab dalam banyak hal, persoalan lahan selalu mengganjal kelancaran perkerjaan fisik. “Kita berharap kepala daerah dapat menyelesaikan persoalan

info baru di tingkat daerah baik sebelum proyek dimulai, saat pelaksanaan dan selesai pembangunannya,” ujar Irwan Prayitno. Kunjungan Pasar dan Penerima Hibah Setelah meresmikan berbagai infrastruktur di Rusunawa Sawahlunto, Menteri Djoko Kirmanto menyempatkan diri untuk mengunjungi dan berbincang dengan warga penerima program hibah air minum yang berada di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. “Gimana sudah dapat air, senang nggak ?,” kata Menteri Djoko Kirmanto yang disambut ucapan terima kasih para warga penerima hibah. Program hibah air minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Setelah berbincang dengan warga penerima hibah, Menteri PU Djoko Kirmanto beserta rombongan kemudian meninjau Pasar Baru Kota Sawahlunto di Kecamatan Lembah Segar. Pembangunan pasar tersebut dilatarbelakangi kebutuhan tempat berkumpul di pusat kota dengan mengembalikan identitas kota tersebut, sebagai kota lama dan mempertahankan unsur heritage kota. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Foto Atas

: Menteri PU meninjau Pasar Sawahlunto yang telah 90% terbangun. Selain meninjau pasar, Djoko Kirmanto juga berdialog dengan para pedagang. Foto Bawah : Menteri PU Djoko Kirmanto berbincang dengan warga Sawahlunto penerima hibah air minum bantuan dari USAID. Biaya pemasangan untuk sambungan air ini gratis dengan tarif murah per bulan.


15

info baru

Foto Atas : Rusunawa Kota Sawahlunto dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Harga sewa rusun ini Rp 150 ribu per bulan. Foto Tengah Kiri : Menteri PU Djoko Kirmanto menyerahkan kunci secar simbolik kepada penghuni Rusunawa Sawahlunto Foto Tengah Kanan : Pasar Baru Sawahlunto dibangun dengan konsep khas daerah setempat. Tahun ini pasar tersebut rencananya siap dihuni tahun 2013 ini. Foto Bawah : Menteri PU Djoko Kirmanto meninjau Danau Cimpago Purus. Danau ini berfungsi untuk menampung dan menyerap air sehingga kawasan sekitar tidak kebanjiran.

Pasar ini terdiri dari 312 kios/toko dan 394 lapak/los. Pasar baru mampu menampung 442 pedagang lama, yang saat ini menempati pasar sementara dan 264 pedagang baru. Pembangunan pasar dibiayai pinjaman Bank Dunia melalui program Urban Sector

16

Development Reform Project (USDRP) dibawah pembinaan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 17,5 miliar dan APBD Kota Sawahlunto 2013 sebesar Rp 2,3 miliar, atau total biaya Rp19,9 miliar. Dalam kunjungannya, Djoko Kirmanto melihat sekeliling pasar dan berbincang dengan calon pedagang penghuni pasar. Ia menilai pasar tersebut cukup bagus dan berharap bisa segera ditempati. (Teks : Danang Pidekso)

info baru

Widyaiswara

Akan Semakin Krisis Toeti Ariati S. *)

Isu perampingan struktur di kementerian dan lembaga sudah menjadi berita akhirakhir ini. Perampingan dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB) yang perlu dilakukan pemerintah. Ada 16 Kementerian dan Lembaga pemerintah (K/L) yang mendapatkan prioritas pertama dalam right sizing, salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum.

R

eformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut pembaharuan terhadap aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Perampingan dilakukan dengan menggabungkan kementerian yang setelah dievaluasi ternyata memiliki tugas dan fungsi serupa dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dengan penggabungan ini diharapkan terjadi efisiensi. Efisien karena tidak terjadi duplikasi antar kementerian dan lembaga dalam mengerjakan tugas yang sama. Hal ini penting, apalagi mengingat koordinasi di Negara kita ini masih sulit untuk dapat dilakukan dengan baik.


17

info baru

Dalam birokrasi melatih Pegawai Negeri Sipil pemerintah dikenal jabatan (PNS) pada Lembaga Diklat karier yang dibedakan Pemerintah, yang diduduki menjadi dua. Pertama jabatan oleh PNS dengan hak dan Widyaiswara, sebagai salah satu jabatan struktural, yaitu jabatan kewajiban yang diberikan yang secara tegas ada dalam secara penuh oleh pejabat yang fungsional, adalah jabatan fungsional yang struktur organisasi, dan kedua berwenang. Sebagaimana mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jabatan fungsional, yaitu diketahui, jabatan fungsional jabatan teknis yang tidak Widyaiswaradyaiswara jawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan tercantum dalam struktur termasuk dalam rumpun atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada organisasi, tetapi dari sudut pendidikan lainnya. pandang fungsinya sangat Lembaga Diklat Pemerintah, yang diduduki oleh Sebelum Tahun 2006, diperlukan dalam pelaksanaan persyaratan untuk dapat PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan tugas-tugas pokok organisasi. diangkat menjadi Widyaiswara Kebijakan dalam dapat dilakukan sampai secara penuh oleh pejabat yang berwenang. penyelenggaraan dengan dua tahun sebelum pemerintahan seperti itu PNS yang bersangkutan nampaknya ingin mengurangi memasuki masa pensiun. jabatan struktural dan akan Pada saat itu (akhir tahun lebih banyak memanfaatkan tenaga atau sumberdaya aparatur 2006) di Departemen Pekerjaan Umum tercatat terdapat yang memiliki jabatan fungsional. Jabatan yang terkait dengan sekitar 70 Widyaiswaradyaiswara. Namun setelah tahun 2006 profesionalisme bidang tertentu, baik yang disebut Widyaiswara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur maupun jabatan fungsional yang melekat di Satminkal (unit Negara Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional eselon I). Widyaiswaradyaiswara dan Angka Kreditnya ditetapkan bahwa Widyaiswara, sebagai salah satu jabatan fungsional, adalah pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Widyaiswara jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, harus memenuhi syarat dimana pada saat pengangkatan sebagai tanggung jawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan atau Widyaiswara usia paling tinggi 50 tahun.

18

info baru utama Jabatan Fungsional Dalam peraturan tersebut Keterampilan meliputi dibuka peluang pengangkatan pelaksanaan kegiatan teknis Widyaiswara melalui jalur yang berkaitan dengan CPNS untuk mengisi lowongan Jabatan fungsional adalah kedudukan yang penerapan konsep dan formasi Widyaiswara. Namun metode operasional di bidang khusus untuk Widyaiswara menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang ilmu pengetahuan tersebut dari jalur CPNS ini, perlu dan hak seorang PNS dalam suatu satuan serta pemberian pengajaran di diperhitungkan berapa lama tingkat pendidikan tertentu. waktu yang diperlukan untuk organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya B e r d a s a r k a n mempersiapkan Widyaiswara didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan Peraturan Menteri Negara ini untuk dapat melakukan Pendayagunaan Aparatur kegiatannya dalam mengajar. tertentu serta bersifat mandiri. Negara Nomor : Per/10/M. Pertambahan Widyaiswara Pan/6/2007 Tentang Jabatan selama kurun waktu tersebut Fungsional Penata Ruang dan (2006 - 2012) relatif tidak Angka Kreditnya, disebutkan bertambah secara signifikan sementara Widyaiswara yang memasuki masa pensiun cukup bahwa Penata Ruang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi banyak. Jumlah Widyaiswara di Kementerian PU, status per Januari tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 2013, berjumlah 23 orang. Pada akhir tahun 2013 jumlah ini akan pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan berkurang sebanyak 8 orang karena alasan para Widyaiswara tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. tersebut memasuki usia pensiun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama apabila Tugas Pokok Penata Ruang adalah melakukan kegiatan dikaitkan dengan program Diklat di Kementerian PU pada tahun perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana 2013 yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 122 Diklat tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan teknis (di luar diklat kepemimpinan). Bisa dibayangkan kebutuhan ruang. akan Widyaiswaradyaiswara untuk mengisi kebutuhan tenaga Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara pengajar cukup tinggi. Krisis Widyaiswara. Apakah keterbatasan tenaga Widyaiswara ini dapat diatasi No 65/Kep/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional dengan memanfaatkan tenaga teknis lainnya seperti tenaga dari Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya jabatan fungsional lainnya atau tenaga professional dari luar disebutkan bahwa Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, bahkan memanfaatkan tenaga struktural? Hal ini perlu dilihat, terutama penggunaan tenaga jabatan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat fungsional yang ada di kementerian PU ditinjau dari tugas dan yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara tata bangunan, perumahan dan permukiman. fungsi tenaga-tenaga tersebut. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas pokok pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam dan Perumahan adalah melaksanakan penyelenggaraan tata suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya bangunan, perumahan dan permukiman. didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta Apakah PNS yang memiliki jabatan fungsional, dalam hal ini Jabatan Fungsional Penata Ruang atau Jabatan Fungsional Tata bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis Bangunan dan Perumahan, dapat melakukan kegiatan tatap yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat muka? Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur jabatan diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. fungsional tersebut. Jabatan fungsional PNS terdiri atas jabatan fungsional keahlian Dalam peraturan yang mengatur jabatan fungsional Penata Ruang dan yang mengatur jabatan fungsional Tata Bangunan dan jabatan fungsional keterampilan. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan dan Perumahan, pada bab terkait Bidang dan Unsur Kegiatan, fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan disebutkan bahwa angka kredit juga dapat dipenuhi oleh kedua yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama jabatan fungsional tersebut dari penunjang tugas, baik Penata Ruang maupun teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang salah lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Jabatan fungsional keahlian merupakan jabatan fungsional satunya adalah dari mengajar/melatih pada diklat pegawai. kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya Angka kredit yang dapat diklaim oleh para pejabat fungsional mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Penata Ruang untuk mengajar/melatih adalah sebesar 0,40 untuk bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian setiap 2 Jam Pelajaran. Sementara untuk pejabat fungsional Tata meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan Bangunan dan Perumahan dapat pula mengklain angka kredit teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian untuk mengajar/melatih walau memang angka kreditnya kecil yaitu sebesar 0.04 untuk setiap 2 Jam Pejaran tatap muka. pengajaran dengan cara yang sistematis. Jabatan fungsional ketrampilan merupakan jabatan fungsional Dengan demikian, dapat disimpulkan para pejabat fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan akan dapat mengisi kekurangan tenaga untuk mengajar (tatap tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan muka). Namun perlu difahami bahwa kegiatan yang dilakukan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas oleh para Widyaiswara tidak hanya mengajar, walaupun tugas


19

info baru

Perlu difahami bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Widyaiswara tidak hanya mengajar, walaupun tugas utamanya mengajar. Dalam kaitannya dengan kediklatan kegiatan Widyaiswara tidak terbatas hanya mengajar.

utamanya mengajar. Dalam kaitannya dengan kediklatan kegiatan Widyaiswara tidak terbatas hanya mengajar. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup kediklatan adalah segala kegiatan yg terkait dengan terselenggaranya diklat mulai dari masukan, proses, hasil, keluaran, manfaat serta substansi diklat. Lebih lanjut, apabila dilihat sub unsur Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat untuk angka kredit yang dapat diperoleh/ diklaim oleh Widyaiswara, terdiri dari kegiatan: 1. Penganalisisan kebutuhan Diklat; 2. Penyusunan kurikulum Diklat; 3. Penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya; 4. Pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya; 5. Pemeriksaan ujian Diklat sesuai spesialisasinya; 6. Pembimbingan peserta Diklat pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya;

7. Pengelolaan program Diklat diinstansinya;dan 8. Pengevaluasian program Diklat. Adakah tenaga fungsional lainnya selain Widyaiswara yang dapat melakukan kegiatan ini? Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, saat ini Pusdiklat sudah melibatkan Widyaiswara yang sudah purna tugas namun memiliki kompetensi terhadap bidang tertentu, para pejabat fungsional sesuai bidangnya, dan para pakar atau nara sumber sesuai komptensi yang diperlukan. Semakin berkurangnya tenaga Widyaiswara atau jabatan fungsional lainnya perlu menjadi pemikiran para pemegang kebijakan terkait penyelenggaraan Diklat, baik di Kementerian PU maupun di Lembaga Aministrasi Negara sebagai Pembina Widyaiswara. *) Widyaiswara Utama Kementerian Pekerjaan Umum

20

inovasi

Kompilasi Usul Kegiatan Dari Akar Rumput

(dengan Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya)

Wayan Lindu Suwara *)

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2013, beberapa kegiatan salah satunya adalah penyamaan persepsi dan konsolidasi dalam rangka memperkuat amunisi dalam pelaksanaan yang tahun 2013 agar sesuai sasaran dan target renstra Cipta Karya. Selain itu, menjaring usulan kegiatan masing-masing kegiatan melalui pelaksanan konsolidasi regional.

D

alam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab/Kota, dimana RPIJM merupakan dokumen rencana dan program pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dalam periode lima tahunan, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat/swasta. RPIJM juga menjadi acuan bagi pemrograman dan penganggaran pembangunan bidang Cipta Karya, sekaligus sebagai rencana tindak bagi pemerintah kab/kota serta propinsi untuk membangun infrastruktur bidang Cipta Karya secara terpadu, efisien, dan efektif. Keterpaduan ini terdiri dari pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan keterpaduan pendanaan. Selain itu, RPIJM bidang Cipta Karya berfungsi untuk mengakomodasikan kebutuhan infrastruktur permukiman di daerah serta menjawab isu strategis terkini. RPIJM disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi dan Ditjen Cipta Karya. Sebagai dokumen teknis, RPIJM diharapkan sudah menampung kebutuhan pemangku kepentingan lokal dan aspirasi masyarakat. Dalam penyusunannya, RPIJM ditekankan pada proses partisipasi melalui dialog dengan seluruh stakeholder sehingga dapat diterima oleh semua pihak sebagai acuan pembangunan

Direktur Bina Program Antonius Budiono memberikan arahan dalam acara TOT Randal untuk wilayah Timur di Bali pertengahan Februari lalu.

infrastruktur permukiman. Dengan demikian, maka pembangunan infrastruktur permukiman bisa ditangani dan dibiayai secara bersama oleh para pemangku kepentingan. Penyusunan RPIJM Penyusunan RPIJM bidang Cipta Karya kabupaten/kota pada dasarnya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ditjen Cipta Karya, bertindak sebagai pembina, sedangkan pemerintah propinsi berperan sebagai fasilitator, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan penyusun dari dokumen RPIJM. Di dalam mekanisme penyusunan RPIJM Cipta Karya terdapat unit pelaksanaan di Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan diterbikannya SK Dirjen Cipta Karya No. 25/KPTS/DC/2012 pada tingkat pusat dibentuklah Satgas Randal yang terdiri dari pejabat yang mewakili Direktorat Bina Program, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Tata Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Pengembangan Penyehatal Lingkungan Permukiman, dan Sekretariat Ditjen Cipta Karya. Direktorat Bina Program Cipta Karya juga terdapat Koordinator Wilayah (Korwil). Ditingkat propinsi, dibentuk satgas Randal yang berfungsi memfasilitasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIJM. Satgas Propinsi dapat dibentuk melalui SK Gubernur/Sekda. Adapun anggotanya terdiri


21

inovasi dari unsur Bappeda, Dinas PU/CK/Permukiman, BPLHD, Dispenda, SKPD terkait pembangunan Cipta Karya, dan Satker-Satker Cipta Karya Propinsi. Usul kegiatan Kab/Kota melalui Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya Dalam pelaksanaannya, perencanaan tahunan perlu dilakukan monitoring dan pengendalian agar sesuai sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran baik terhadap kegiatan pelaksanaan program-program di daerah. Untuk mengefektifkan kinerja penganggaran dan pemograman di kab/kota, sejak Tahun 2012 Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Pusat membangun Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya. Penyusunan Sistem ini bertujuan untuk mengkonsolidasi data dan informasi dan mengkompilasi basis data serta terintegrasinya database perencanaan bidang Cipta Karya seluruh kabupaten/Kota. Melalui sistem dimaksud, pemerintah kab/kota dapat berinteraksi langsung dengan menginput/mengupdate dokumen RPIJM pada Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya dengan alamat web http://ciptakarya.pu.go.id/sip/. Disamping itu, sistem disusun untuk kompilasi dari usulan Kab/Kota yang telah ditinjau dan disinkronisasi oleh Propinsi

berdasarkan RPIJM dan MP serta menyangkut data RPIJM/MP, penilaian kualitas, dan profil daerah Direktorat Bina Program melalui Satker Perencanaan dan Pengendalian Pusat melakukan pembekalan melalui mekanisme TOT kepada seluruh Konsultan Individu propinsi. TOT telah dilaksanakan secara regional, Wilayah Barat pada tanggal 5-8 Februari 2013 di Batam-Kepulauan Riau dengan peserta seluruh Satker randal dan Konsultan Individu Propinsi Sumatera dan Jawa, serta Wilayah Timur tanggal 12-15 Februari 2013 di Denpasar-Bali dengan peserta seluruh Satker Randal dan Konsultan Individu dari Propinsi Kalibanustra, Sulawesi, Maluku dan Papua. Penyelenggaraan TOT ini bertujuan: (i) menyamakan persepsi dan capaian yang dilakukan Konsultan Individu di Propinsi; (ii) meningkatkan pemahaman keterpaduan perencanaan program pembangunan bidang Cipta Karya (SPPIP, RPKPP, RISPAM, RTBL, SSK dengan RPIJM), (iii) mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang layak; (iv) memberikan pemahaman dalam mengaplikasikan sistem database bidang Cipta Karya; (v) mengaplikasikan sistem e-Monitoring, DAK dan Sistem Spasialisasi dan Visualisasi berbasis WEB GIS, dan pembinaan penyusunan laporan e-Monitoring reguler, e-Monitoring DAK, SAK, dan SIMAK BMN, serta (vi) memberikan pemahaman terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya. Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya Para Kasubdit di lingkungan Bina Program memeberikan arahan para peserta TOT Wilyah Timur di Bali.

22

inovasi

Gambar 1 Tampilan awal Sistem Aplikasi Perencanaan Bidang Cipta Karya

Perancangan Sistem Aplikasi Database Perencanaan Database perencanaan Bidang Cipta Karya merupakan komponen yang penting dari sebuah siklus informasi perencanaan dan penganggaran. Penyusunan, pengembangan serta penggunaannya sangat dibutuhkan dalam rangka pengumpulan informasi dan kompilasi hasil penyusunan data RPIJM seluruh kab/ kota. Dalam penyusunan sistem aplikasi database perencanaan, format data RPIJM dan MP telah didefinisikan format struktur data dan tabel-tabelnya. Kodefikasi kegiatan berdasarkan struktur dan kode akun penganggaran (rka-kl) juga mengacu kode akun dari Kementerian Keuangan meliputi: output, sub output, komponen, sub komponen. Kodefikasi Wilayah: Kab/Kota, Kec., Kel/Desa disusun menggunakan kode wilayah dari BPS. Sebagai informasi, masih perlu dilakukan update terkait kode-kode daerah pemekaran. Pencantuman angka dalam pendanaan baik bersumber dari APBN (Rp Murni, PLN, HLN), APBD Propinsi, APBD Kab/Kota, PDAM, Swasta, Masyarakat, DAK, dalam aplikasi ini harus diinput dalam ribuan rupiah, diakomodir juga berkaitan dengan readiness criteria meliputi: Umum (Kesiapan Lahan, DED, AMDAL), Khusus (SPPIP, RPKPP, Surat Minat, RTBL, SSK, RISPAM) yang diisi dengan tahun kegiatannya. Dalam sistem ini, dokumen readiness criteria disediakan menu upload.

Matrik Laporan berupa uraian hasil isian RPIJM, Rekapitulasi Isian Usulan Program Kabupaten/Kota. • Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran dari hasil isian RPIJM disusun berdasarkan Sektor: Bangkim, PBL, Air Minum, PLP. • Penanda Tematik Kegiatan dari Usulan Program Kabupaten/ Kota berdasarkan DAK, MDGs, Pro Rakyat, MP3EI • Usulan MP dan Usulan DAK b. Tingkat Propinsi • Peta wilayah propinsi yang menunjukkan Kabupaten/Kota. • Kepatuhan Isian Report RPIJM. • Rekapitulasi Sumber Pendanaan hasil isian RPIJM (grafik dan pie chart). • Rekapitulasi hasil upload laporan dokumen RPIJM Kabupaten/Kota. • Rekapitulasi profil Kabupaten/Kota. • Isian penilaian kualitas RPIJM Kabupaten/Kota yang dinilai oleh propinsi. • Validasi dan persetujuan MP Kabupaten/Kota menjadi MP Propinsi. • Matrik rekapitulasi RPIJM. • Matrik tematik kegiatan dari Usulan Program Kabupaten/ Kota berdasarkan DAK, MDGs, Pro Rakyat, MP3EI yang telah divalidasi dan disetujui oleh propinsi. c. Tingkat Pusat • Tabel kepatuhan isian RPIJM. • Rekapitulasi RPIJM berdasarkan jumlah kebutuhan pendanaan. • Rekapitulasi isian profil Kabupaten/Kota. • Matrik laporan RPIJM yaitu Rekapitulasi Isian Usulan Program Kabupaten/Kota. • Rekapitulasi hasil Memorandum Program seluruh propinsi per sektor. • Rekapitulasi matrik tematik kegiatan hasil isian yaitu DAK, MDGs, Pro Rakyat, MP3EI.

Tingkatan Informasi Sistem Aplikasi Database Perencanaan a. Tingkat Kabupaten/Kota • Profil Kabupaten/Kota. • Upload Laporan Dokumen RPIJM Kabupaten/Kota.

Manfaat Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya: • Kompilasi data perencanaan program bidang Cipta Karya yang terpusat, sistematis, akurat, terpercaya dan handal.

berperan sebagai media dalam penyediaan data-data program infrastruktur permukiman dan kebutuhan anggarannya lebih cepat, akurat, terpercaya, dan valid, Integrasi antar data yang konsisten baik dari proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. Bank data ini akan mendukung pada proses-proses perencanaan ke depan seperti konreg, sinkronisasi, dan menyimpan data untuk kembali dapat digunakan oleh berbagai pihak serta sebagai alat kontrol dalam proses perencanaan.

•


23

inovasi

Gambar 2 Tampilan dashboard dan matrik laporan RPIJM pada level kab/kota

Dalam penyusunan sistem aplikasi database perencanaan, format data RPIJM dan MP telah didefinisikan format struktur data dan tabeltabelnya. Kodefikasi kegiatan berdasarkan struktur dan kode akun penganggaran (rka-kl) juga mengacu kode akun dari Kementerian Keuangan meliputi: output, sub output, komponen, sub komponen.

• •

Sarana komunikasi stakeholder Cipta Karya dalam proses perencanaan, pemprograman, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Sarana monitoring kualitas perencanaan bidang Cipta Karya berdasarkan RPIJM dan Memorandum Program (MP) yang disusun oleh daerah.

Pembinaan teknis Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya a. Randal Propinsi melakukan sosialisasi kepada Kab/Kota terkait penggunaan SIM dalam proses perencanaan program di lingkup Cipta Karya b. Randal propinsi mengirimkan Surat Permohonan penetapan petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan di Kab/Kota (personil satgas RPIJM). c. Kab/kota diharapkan menetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIM di Kab/Kota untuk mengikuti sosialisasi dan pembekalan penggunaan aplikasi pada acara workshop TOT di propinsi. d. TOT yang dilaksanakan di propinsi meng-agendakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan system aplikasi SIP kepada Kab/

24

Kota dan melakukan pendampingan kepada kab/kota mengenai penggunaan SIM Perencanaan. Pengelolaan Sistem Aplikasi Database Perencanaan Mekanisme Inputing/Updating dan pegelolaan data RPIJM pada Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya oleh kabupaten/kota : • 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada awal tahun periode Januari s/d Februari, data hasil Review RPIJM dan MP 2013-2017 dan pada akhir tahun Oktober s/d Desember yaitu: Dokumen Review RPIJM dan MP 2014-2018 • Data RPIJM dan Memorandum Program yang telah terkodefikasi, 2 (dua) kali dalam setahun sesuai dengan jadwal pengumpulan Dokumen RPIJM. Diharapkan dari inputing dan updating langsung data RPIJM oleh stakeholder di kabupaten/kota dapat menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat serta sebagai data dukung yang valid dalam pengambil keputusan. Semoga! *) Fungsional Pranata Komputer Muda

inovasi

Aplikasi Environmental Economic

dalam Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung Hijau

asiabusinesscentre.blogspot.com

Pesatnya laju pembangunan infrastruktur saat ini telah menimbulkan tekanan serius terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri, kehidupan manusia memerlukan infrastruktur dan bangunan gedung dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh penyediaan air bersih, pengolahan limbah, suplai energi dan kelistrikan, transportasi termasuk jalan dan jembatan, dan bangunan gedung.

D

ata menunjukkan (Sayyed, 2012), kontribusi CO2 yang cukup signifikan dari sektor-sektor infrastruktur dan bangunan gedung kian meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Selain itu, pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan bangunan gedung juga memberi tekanan pada keberadaan keanakearagaman hayati dan nilai-nilai lingkungan pada pada lokasi dimana mereka dibangun. Akibatnya, degradasi lingkungan tidak terhindarkan. Dalam upaya menekan potensi degradasi lingkungan pada masa pembangunan dan pemanfaatan, diperlukan konsep

www.dutchwatersector.com

N.T.I. Bramono *)

pendekatan untuk mengetahui value (nilai) yang terkandung dalam suatu lingkungan, dan mengkuantifikasikannya dalam satuan yang mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan terkait. Salah satu konsep pendekatan yang dapat digunakan adalah konsep environmental economic. Environmental economic: valuation and techniques Environmental economic (Grafakos, 2011) pada prinsipnya adalah konsep yang berupaya mengkorelasikan hubungan antara dua pilar pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan lingkungan. Pandangan tradisional pembangunan infrastruktur dan atau bangunan gedung menyatakan bahwa tujuan ekonomi mengesampingkan dampak terhadap lingkungan, dan kenyataannya kerusakan lingkungan sangat sulit diperbaiki dengan tercapainya tujuan ekonomi. Environmental economic mengkoreksi pandangan tradisional ini, dengan menjadikan tujuan ekonomi tidak lebih besar dari aspek lingkungan. Artinya, dalam pembangunan infrastruktur dan atau bangunan gedung, aspek lingkunganlah yang menjadi tujuan utama. Untuk mengetahui value (nilai) yang dikandung dalam suatu konteks lingkungan ekosistem, dikenal istilah environmental valuation. Sedangkan jumlah keseluruhan dari nilai yang terkandung dalam suatu ekosistem disebut dengan Total Economic Value (TEV). Dalam masing-masing nilai yang tersimpan dalam ekosistem, terdapat apa yang disebut dengan layanan lingkungan


25

(ecosystem services), yang terdiri dari 3 kategori: nilai yang didapat dari penyediaan (provisioning), nilai yang didapat dari pengaturan (regulating), dan nilai yang didapat dari warisan kultural (cultural amenity) dari suatu ekosistem. Rincian dari nilai-nilai dalam TEV beserta dengan contohnya, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1. Setelah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam suatu ekosistem, maka selanjutnya dikenal istilah valuation techniques. Valuation techniques ini merupakan pendekatan kuantifikasi akan nilai-nilai tesebut, dengan menggunakan satuan moneter (uang). Satuan moneter berupa uang digunakan untuk memberikan gambaran besar seberapa banyak nilai-nilai yang terkandung dalam suatu ekosistem yang harus dipertimbangkan apabila hendak dilakukan suatu pembangunan infrastruktur atau bangunan gedung di lokasi tersebut. Untuk lebih memudahkan pemahaman, beberapa teknik valuasi, tipikal aplikasi, contoh penggunaan dan keterbatasan dari masing-masing teknik valuasi sebagaimana terlampir di Lampiran 2. Hasil dari valuasi ini adalah sebagai dasar atau bagian dari Analisis Untung Rugi (Cost Benefit Analysis/CBA) untuk melakukan masukan terhadap pengambil keputusan, terkait dengan layak tidaknya sebuah infrastruktur atau bangunan gedung dibangun pada suatu konteks lingkungan atau ekosistem tertentu. Aplikasi Environmental Economic dalam Pembangunan Infrastruktur dan/atau Bangunan Gedung Hijau Sebagaimana disampaikan sebelumnya, environmental economic berperan sebagai masukan kebijakan untuk dapat memperoleh alternatif pilihan terbaik dengan dampak negatif paling kecil terhadap lingkungan. Untuk lebih memudahkan gambaran mengenai bagaimana konsep environmental economic valuation diterapkan dalam konteks tertentu, terdapat dua kasus yang dapat dilihat dalam Lampiran 3. Dalam Kasus 1 sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3 ini, skenario awal berupa pembangunan Instalasi Filtrasi Air dipertimbangkan akan mempunyai lebih banyak dampak penting terhadap lingkungan, daripada melakukan revitalisasi pada wilayah sekitar lingkungan sumber air. Nilai ekosistem yang muncul dalam kasus ini antara lain meliputi: direct use, meliputi provisioning (air baku), cultural services (rekreasi, edukasi/sains), indirect use meliputi regulating (pemurnian air, kontrol banjir, dan carbon storage), option value meliputi provisioning (air bersih),

26

www.herrydevi.com

www.pejalan.com

inovasi

cultural services (rekreasi), bequest value meliputi provisioning (air bersih), dan existence value yang meliputi cultural services (rekreasi, edukasi, nilai spiritual) dan lain sebagainya. Teknik valuasi yang dapat diterapkan antara lain meliputi: a. Replacement cost: estimasi biaya untuk mengggantikan fungsi filtrasi air alami dengan buatan; b. Damage cost avoided: estimasi biaya kerusakan akibat pembangunan instalasi filtrasi air buatan; c. Travel cost: biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, apabila harus bepergian ke area filtrasi alami lainnya bila instalasi filtrasi buatan tetap dibangun; d. Value transfer: estimasi hilangnya spesies flora dan fauna, polusi udara dan area alami apabila tetap dibangun instalasi filtrasi buatan; dan/atau e. Medical cost: estimasi biaya yang harus dikeluarkan apabila ada pengaruh kesehatan bagi masyarakat sekitar instalasi filtrasi air tersebut bila tetap dibangun dan dimaanfaatkan; Mempertimbangkan analisis-analisis tersebut dalam Analisis Untung Rugi/CBA: Cost Benefit Analysis, maka Pemda memilih untuk melakukan revitalisasi alam lingkungan sekitar sumber air untuk mengembalikan kapasitas filtrasi air alami. Pada contoh Kasus 2 sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3, dimana objeknya adalah bangunan gedung dengan lokasi tapak berada dalam area pusat kota yang padat. Nilai dari ekosistem yang tersedia antara lain meliputi: direct use yang terdiri dari provisioning (suplai air tanah), regulating (kontrol banjir, kualitas air tanah), indirect use (carbon storage, kualitas air), option value meliputi regulating (carbon storage, kualitas air), dan existence value yang meliputi cultural services (lansekap kota). Teknik valuasi yang dapat diperhitungkan untuk kasus rumah sakit ini antara lain meliputi: a. Replacement cost: estimasi biaya untuk mengggantikan eksistensi air tanah akibat dewatering; b. Damage cost avoided: estimasi biaya kerusakan akibat pembangunan basement parkir dibandingkan; c. Value transfer: estimasi hilangnya spesies flora dan fauna, polusi udara dan area alami apabila tetap dibangun basement untuk parkir, dibandingkan dengan membangun parkir di atas tapak; d. Medical cost: estimasi biaya yang harus dikeluarkan apabila ada pengaruh kesehatan bagi masyarakat/pengunjung

inovasi rumah sakit akibat penggunaan area parkir dalam basement (kemungkinan akibat sistem penghawaan dan akibat psikologis dari penggunaan basement); Kedua contoh tersebut memberikan gambaran bahwa dengan menggunakan teknik valuasi yang tepat pada saat yang tepat, dapat memberikan gambaran kepada pengambil keputusan tentang bagaimana cara suatu pembangunan dapat diminimalisir pengaruh buruknya terhadap lingkungan. Grafakos, 2011, memaknai kegunaan valuasi lingkungan sebagai berikut: a. Memunculkan value dari alam lingkungan alami; b. Membuat lebih eksplisit biaya-biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan kondisi lingkungan ekosistem sekitar dan manfaat yang dapat diperoleh dari suatu kegiatan pembangunan; c. Melakukan evaluasi atas kerusakan-kerusakan ekosistem yang telah terjadi; d. Meningkatkan kesadaran publik mengenai value dari alam lingkungan di sekitar kita; e. Sebagai dasar untuk mendisain instrument kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan lingkungan; dan f. Memberikan justifikasi atas tambahan biaya yang diperlukan untuk merevitalisasi/memperbaiki alam lingkungan dan ekosistem akibat pembangunan infrastruktur. Implikasi Implikasi dari pendekatan konsep economic environmental valuation dalam proses penyelenggaraan infrastruktur dan bangunan gedung hijau adalah meliputi: a. Cost: potensi penambahan biaya sebagai konsekuensi dari semakin intensifnya proses diskusi dan komunikasi antara pemangku kepentingan; b. Expertise: perlunya knowledge dan know how yang kompeten dalam menterjemahkan konsep ini dalam perencanaan/ perancangan infrastruktur dan/atau bangunan gedung hijau; c. Time: proses valuation harus dilakukan dengan cermat

dan teliti, dan memerlukan waktu tambahan agar mampu mengakomodasi semua valuation dalam konsep perancangan; Tantangan ke depan Tantangan dalam implementasi economic environmental valuation antara lain adalah: a. Regulasi yang jelas tentang implementasi konsep ini dalam proses penyelenggaraan infrastruktur dan bangunan gedung hijau; b. Capacity building pemangku kepentingan terkait, utamanya pada tenaga ahli yang bersertifikat, kompeten dan layak dalam menjalankan kode etik profesinya; c. Komitmen antara semua pihak yang terkait, terkait dengan penelitian dan pengembangan, akses pendanaan, pengembangan aliansi strategis dan forum sharing know-how; d. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan guna memperoleh hasil implementasi dan know-how yang optimal sebagai sarana untuk mengakselerasi terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi infrastruktur dan bangunan gedung hijau; *) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU Bibliografi • Grafakos, S. (2011). Introduction of Environmental Economics and Valuation Session 5. Urban Environmental Management 1 Block 5.IHS of Erasmus University, Room 2, 3rd March 2011 • Grafakos, S. (2011). Economic Valuation Techniques Session 6. Urban Environmental Management 1 Block 5.IHS of Erasmus University, Room 2, 3rd March 2011 • Sayyed, A. (2012). Introduction to Jakarta ‘s New Green Building Code. In European Chamber Meeting II, Jakarta Thursday 13th September 2012. • The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB), Summary for Policy Makers Chapter 4 Integrating ecosystem and biodiversity values and policy assessment, pp. 1-15 November 2009.

Lampiran 1: Total Economic Value

Use Values

Non-Use Values

Direct Use

Indirect Use

Option Value

Bequest Value

Provisioning services: - Kayu hutan dan kayu bakar; - Tanaman pangan; - Air baku

Regulating services: - Carbon storage - Kualitas udara - Pemurnian air - Kontrol erosi - Kontrol banjir - Manajemen bencana alam

Provisioning services: - Biochemical; - Obat-obatan

Provisioning services: - Air bersih

Cultural services: - Rekreasi - Turisme - Edukasi/sains

Cultural services: - Rekreasi Regulating services: - Carbon storage - Kualitas air - Pemurnian air

Cultural services: - Rekreasi - Edukasi/sains - Lansekap

Existence Value Cultural services: - Rekreasi - Edukasi/sains - Lansekap - Identitas komunitas - Nilai spiritual

Regulating services: - Carbon storage - Kualitas air

Diagram 1: Hubungan antara TEV dan Ecosystem services


27

inovasi Lampiran 2 No

Metode Valuasi

Pendekatan

Aplikasi

Contoh Penggunaan

Keterbatasan

1

Market Prices

Melakukan observasi langsung terhadap harga yang beredar dipasar

Barang-barang atau layanan yang berasal dari lingkungan, yang diperdagangkan di pasar

Kayu atau bakar yang berasal dari hutan; air baku yang berasal dari lahan basah

Harga-harga yang beredar di pasar dapat terdistorsi, misalnya subsidi/insentif dan layanan lingkungan seringkali tidak diperdagangkan di pasar

2

Replacement Cost

Estimasi biaya pengganti layanan ekosistem yang setara dengan layanan buatan manusia

Layanan ekosistem yang ekuivalen dengan layanan buatan manusia yang dapat dipergunakan dan mampu menyediakan manfaat yang sama dengan layanan ekosistem

perlindungan pesisir pantai yang disediakan oleh mangrove/hutan bakau; penyimpanan dan filtrasi air yang disediakan oleh lahan basah

Terjadinya overestimated value apabila masyarakat tidak siap untuk membayar layanan buatan manusia yang setara dengan buatan alam, dan terjadinya overestimated value apabila layanan buatan manusia tidak mampu menyediakan manfaat yang setara dengan layanan ekosistem alami

3

Damage Cost Avoided

Estimasi biaya kerusakan yang dihindari dikarenakan adanya layanan ekosistem

Ekosistem yang menyediakan proteksi pada permukiman/ perumahan atau aset-aset lainnya

Perlindungan pesisir pantai oleh mangrove/hutan bakau dan/atau karang; kontrol aliran air oleh lahan basah

Adanya kesulitan untuk mengkaitkan tingkat kerusakan dengan kualitas lingkungan

4

Net Factor Income

Pendapatan (revenue) dari penjualan barang-barang yang berasal dari lingkungan minus biaya dari input layanan ekosistem lainnya yang terkait

Ekosistem yang menyediakan input terhadap produksi barangbarang lingkungan

Filtrasi air yang disediakan oleh lahan basah, terumbu karang yang mendukung perikanan komersial

Kemungkinan overestimate terhadap value lingkungan

5

Production Function

Estimasi value dari layanan ekosistem sebagai input dari produksi barang-barang yang berasal dari lingkungan yang dipasarkan

Ekosistem yang menyediakan input terhadap produksi barangbarang lingkungan

Filtrasi air yang disediakan oleh lahan basah, terumbu karang yang mendukung perikanan komersial

Secara teknis sulit, memerlukan data-data yang cukup banyak

6

Hedonic Pricing

Estimasi atas pengaruh karakter lingkungan sekitar terhadap harga barang-barang yang dipasarkan

Karakteristik lingkungan sekitar yang bervariasi mempengaruhi harga barang-barang yang diperdagangkan (umumnya ditemui pada harga permukiman/ perumahan)

Taman nasional, polusi udara, kedekatan pada lokasi pembuangan sampah, kedekatan pada akses transportasi umum

Secara teknis sulit, memerlukan data-data yang kompleks

7

Travel Cost

Biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk menuju sumber daya alam yang bernilai

Lokasi-lokasi rekreasi

Taman nasional, konservasi area pesisir pantai

Secara teknis sulit, memerlukan data-data yang cukup banyak

8

Contingent Valuation

Melakukan survey kepada responden tentang Wilingness to Pay (WTP) untuk layanan lingkungan

Dilakukan pada layanan lingkungan atau barang-barang yang berasal dari lingkungan

Hilangnya spesies flora/fauna, polusi udara, area alami

Biaya tinggi untuk melaksanakan survey tersebut

9

Choice Modelling

Melakukan survey kepada responden untuk melakukan trade-off layanan lingkungan atau barang-barang yang berasal dari lingkungan untuk memperoleh WTP



Biaya tinggi untuk melaksanakan survey tersebut dan secara teknis sulit

10

Value Transfer

Menggunakan estimasi value yang terdapat dilokasi yang lain



Adanya kemungkinan kesalahan value transfer, kesulitan teknis kemungkinan sama dengan kesulitan teknis untuk valuasi primer

Sumber : Adaptasi dari Grafakos (2010) dan Paglola et al (2004)

Tabel 1: Penggunaan Teknik Valuasi, Tipikal Aplikasi, Contoh Penggunaan dan Keterbatasan Lampiran 3 Contoh Kasus 1: Di sebuah kota di Jawa Tengah yang mengalami permasalahan menurunnya kualitas air, pemda harus mengambil langkah untuk memastikan pasokan air untuk sekitar 3 juta penduduk. Prinsipnya, pasokan air di kota ini telah terfiltrasi secara alami, namun mulai mengalami penurunan sejak pesatnya pembangunan dan ketidakpedulian masyarakat. Pemda pada awalnya berniat membangun Filtrasi Air dengan nilai investasi hampir Rp. 25 Milyar untuk mengatasi menurunnya kualitas air dan dengan biaya operasional per tahun mencapai Rp. 3 Milyar. Mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan, maka disusunlah alternative lain yaitu dengan mengembalikan kondisi filtrasi alami lingkungan sekitar sumber air dengan cara revitalisasi dengan nilai Rp. 15 Milyar termasuk program pelibatan masyarakat dalam revitalisasi lingkungan sekitar. Contoh Kasus 2: Sebuah rumah sakit internasional hendak dibangun di pusat kota padat gedung perkantoran, dengan kebutuhan parkir sebanyak 3 lantai basement dan total lantai sebanyak 12 lantai. Aturan bangunan setempat memperbolehkan ketinggian lantai hingga 30 lantai. Tim Arsitek berupaya menemukan pendekatan disain yang paling sedikit memberikan tekanan terhadap lingkungan sekitar, mengurangi debu dan polusi selama masa pembangunan. Setelah melakukan kajian economic environmental valuation, maka konsep perancangan gedung diarahkan pada parkir pada lantai 1-4 bangunan, dan lantai 5-16 adalah fungsi rumah sakit. Disain ini meminimalisir dampak negative terhadap dewatering air tanah, mengurangi polusi debu dan kotoran selama masa pembangunan, dan berkurangnya biaya konstruksi akibat dihindarinya pembuatan basement yang cukup mahal. Meski tampak kurang lazim secara visual bagi pengunjung/pengguna rumah sakit. Dari segi pemeliharaan dan perawatan bangunan, konstruksi ini relative lebih mudah dirawat.

28

http://hariansemarangbanget.blogspot.com

inovasi

Pendekatan Model untuk Mengelola Air Baku Air Minum (ABAM) Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) (Studi Kasus : DAS Babon Semarang) Raymond Marpaung.*)

Air baku merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia maupun mahkluk hidup lainnya yang ada di muka bumi. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri, maka kebutuhan terhadap air baku semakin meningkat.

N

amun peningkatan kebutuhan akan air baku ini tidak diimbangi oleh jumlah air baku yang tersedia, karena sumber daya air baku di dunia ini tidak akan pernah bertambah jumlahnya. Adalah sangat penting untuk perduli terhadap air baku saat ini agar kita tidak merugi dikemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya sumber-sumber air baku yang telah ada perlu dijaga dan dilestarikan. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun menjadi penyebab utama meningkatnya permintaanakan air baku, namun


29

inovasi dilain pihak yang terjadi justru sebaliknya, yakni air baku menjadi sumber daya yang keberadaannya semakin tak berketentuan, dimana setiap tahun ketersediaannya semakin turun. Penurunan ketersediaan air baku bertolak belakang dengan fenomena peningkatan kebutuhan air baku. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan pengelolaan air baku yang berbasis DAS. Pengelolaan air baku yang berbasis DAS didasari karena DAS ditentukan oleh hidrologi alami, dimana mewakili basis paling logis untuk mengelola sumber daya air baku. Disamping itu, DAS merupakan suatu Mega Sistem yang terdiri dari multi sub sistem, sehingga penyelesaian dengan pendekatan DAS akan menyentuh permasalahan mendasar yang harus ditangani. Permasalahan sumber daya air baku adalah permasalahan yang tidak bisa dilepaskan dari masalah lingkungan, ekonomi dan sosial. Perubahan fungsi lahan atau konversi lahan telah mengakibatkan terjadinya penurunan debit minimum dan peningkatan debit maksimum. Sementara itu, akibat deforestasi dan kerusakan lahan, kemampuan lahan untuk menahan dan menyimpan air baku makin rendah. Deforestasi dan kerusakan lahan akibat konversi lahan telah meningkatkan koefisien limpasan (perbandingan antara volume limpasan dan volume curah hujan), dan menurunkan kemampuan tanah menahan air baku hujan. Kondisi existing menunjukkan bahwa ketersediaan air baku air minum (abam) di kota-kota besar saat ini menjadi permasalahan serius dan perlumen dapat perhatian secara khusus dan terpadu

oleh pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Bappedal Semarang disekitar DAS Babon menunjukan bahwa air baku permukaan sudah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas, sehingga mengakibatkan ketersediaan air baku makin terbatas dan biaya produksi yang makin tinggi. Hampir semua sungai di Indonesia sudah tercemar dimana kualitas air baku permukaan sudah termasuk dalam kategori tercemar berat. Kualitas air baku permukaan telah mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana indikator pencemaran seperti BOD, COD telah melebihi batas ambang, demikian juga dengan kuantitas air bakunya. Hasil pemeriksaan kualitas air baku menunjukan bahwa air baku yang berasal dari DAS sudah mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya, dimana kualitas air baku baku kondisi sekarang sudah termasuk dalam kategori cemar berat dan sangat tidak layak sebagai air baku untuk air minum. Sehingga, apabila digunakan sebagai air baku air minum, maka biaya produksinya menjadi besar. Studi oleh ADB, 2009, menunjukan bahwa dengan kualitas air baku yang buruk, maka biaya produksi air baku minum meningkat sebesar 25% s/d 40%/tahun.Pengelolaan abam yang berbasis DAS akan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang mempengaruhi ketersediaan air baku suatu DAS dan kualitas air bakunya. Melalui Focus group Discussion (FGD) dengan alat analisis yang disebut Multi Dimension Scalling (MDS) diperoleh 5 (lima) atribut kunci untuk dijadikan sebagai variable kunci dalam membangun

Kebutuhan Perhotelan Kebutuhan Industri Biaya Konservasi

Kebutuhan Domestik

Efisiensi Pemakaian Air Baku Kebutuhan Air Baku

Biaya Produksi

Jumlah Penduduk

DO Pengelolaan Air Baku

Kualitas Air Baku

Ketersediaan Air Baku

Kekeruhan

Air Tanah

Konservasi Air Permukaan

Kondisi Daerah Aliran Sungai

Debit Andalan

Indeks Kualitas Air

BOD COD

Koefisien Run Off

Gambar 1. Causal loop model pengelolaan air baku

30

inovasi

Gambar 2. DAS Babon Semarang

Gambar 3. Kondisi Permukaan DAS Babon model pengelolaan air baku air minum (abam). Kelima atribut kunci tersebut adalah: BOD, COD, debit ekstrim pada musim kemarau, perubahan fungsi lahan dan kekurangan biaya konservasi. Berdasarkan kelima variabel tersebut ditentukan keterkaitan antara variabel variabel yang memiliki hubungan positif maupun negatif antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam

diagram sebab akibat (causal loop) dapat dilihat pada Gambar 1. Model pengelolaan air baku baku air baku minum menghasilkan 3 sub model yaitu: submodel Kebutuhan air baku, submodel ketersediaan air baku dan sub model kualitas air baku dimana ketiga sub model sub model tersebut akan digunakan untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan ketersediaan air baku dan meningkatkan kualitas air baku menjadi air baku air minum (abam). DAS Babon Semarang ditetapkan sebagai studi kasus karena DAS tersebut adalah salah satu DAS kritis dengan fluktuasi debit air sungai yang sangat signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan air baku, masyarakat sangat bergantung dengan air tanah yang jumlahnya juga terbatas. Bila exploitasi air tanah berlanjut, ketersediaan air tanah akan habis. Simulasi Model pengelolaan ABAM berbasis DAS dilakukan dengan menggunakan data kondisi existing di DAS Babon untuk kurun waktu 50 tahun yaitu dari tahun 2010-2060. Selanjutnya dilakukan skenario dengan memakai tiga pendekatan yaitu skenario pesimis, skenario moderat dan skenario optimis. Data yang digunakan dalam parameter input dapat dilihat pada Gambar 4. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa pada skenario pesimis, dimana tidak dilakukan kebijakan reuse, reduce dan recycle dalam pemakaian air baku dan juga tidak menekan laju pertumbuhan penduduk, ketersediaan air baku baku akan terpenuhi sampai dengan tahun 2039. Apabila dilakukan pendekatan dengan skenario moderat dengan melakukan kebijakan reuse, reduce dan recycle dan menekan laju pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan air baku baku akan menurun sehingga suplai air baku baku akan terpenuhi sampai tahun 2052. Skenario optimis dapat diimplementasikan dengan prasyarat bahwa laju pertumbuhan penduduk ditekan menjadi zero growth dan konservasi terhadap air tanah diberlakukan dengan hanya menggunakan 40% dari total kebutuhan air baku baku. Apabila skenario optimis dilaksanakan, maka ketersediaan air baku baku untuk kebutuhan domistik, industri dan hotel akan lestari. Dari hasil simulasi terlihat bahwa skenario optimis adalah yang terbaik, namun sulit untuk diimplementasikan. Oleh sebab, skenario moderat sangat realistis untuk dilaksanakan dimana

DAS Babon Semarang ditetapkan sebagai studi kasus karena DAS tersebut adalah salah satu DAS kritis dengan fluktuasi debit air sungai yang sangat signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan air baku, masyarakat sangat bergantung dengan air tanah yang jumlahnya juga terbatas.


31

inovasi

Gambar 4. Interface Model Pengelolaan ABAM berbasis DAS

Dampak positif lain dari konservasi akan meningkatkan kualitasair baku dimana akan berpengaruh terhadap biaya produksi air minum karena air baku yang tersedia berkulitas air baku baku untuk air baku minum (ABAM), sesuai dengan ketentuan yang ada pada PP.82.

pertumbuhan penduduk ditekan hanya 1% pertahun disamping itu kebijakan konservasi tetap dilakukan seperti reboisasi untuk kawasan hutan, terasering untuk tegalan, mewajibkan sumur resapan untuk kawasan permukiman dan menggunakan metode SRI untuk persawahan. Dengan demikan ketersediaan air baku tetap terjaga dan kebutuhan air baku air minum terpenuhi. Konservasi akan memperbaiki coeffisien run off (CRO) dan akan meningkatkan ketersediaan air baku baku. Dampak positif lain dari konservasi akan meningkatkan kualitas air baku dimana akan berpengaruh terhadap biaya produksi air minum karena air baku yang tersedia berkulitas air baku baku untuk air baku minum (ABAM), sesuai dengan ketentuan yang ada pada PP.82. Tahun 2001. Agar skenario dapat dilaksanakan ada satu prasyarat yang harus dipenuhi yaitu kerjasama para stakeholder

32

yang terintegrasi. Dengan membangun mekanisme kerjasama stakeholder, maka setiap stakeholder/lembaga mengetahui tugas masing masing dan stakeholders yang mempunyai driver force besar dan ketergantungan yang rendah dapat berinisitif dan bergerak untuk melakukan konservasi. Agar keakuratan model ini lebih terjamin, perlu menambah jumlah atribut atribut yang akan didiskusikan dan dievaluasi dalam forum group discussion (FGD). Disamping itu, responden yang berpartisipasi dalam FGD harus ditambah baik secara keragaman disiplin ilmu maupun jumlah pesertanya. *) Kasubid Pembinaan dan Pengendalian Bidang.3,Pusat PBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

lensa ck

Pembinaan Mental Satgas Tanggap Darurat

di Pusdikpassus Batujajar Kabupaten Bandung

Foto-foto :Buchori


33

seputar kita

Pejabat Inti Satker Ditjen Cipta Karya Dapatkan Pembekalan Pejabat Inti Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Ditjen Cipta Karya mendapatkan pembekalan dalam rangkat reformasi birokrasi di Pusdiklat Kementerian PU Pasar Jumat, Senin (15/4). Acara tersebut dibuka oleh Sesditjen Cipta Karya Dadan Krinandar mewakili Dirjen Cipta Karya. Dadan Krisnandar mengatakan, pembekalan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya infrastruktur bidang Cipta Karya. Ia ingin mengajak para pejabat untuk fokus pada ketiga agenda prioritas reformasi birokrasi.Ketiga agenda reformasi birokrasi tersebut adalah, pertama, peningkatan kualitas pelayanan. Kedua, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Ketiga, menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, bersih dan bebas KKN. “Hal yang tidak mudah untuk dicapai, namun apabila peningkatan pelayanan dapat diwujudkan maka otomatis akuntabilitas dan profesionalisme dengan sendirinya akan dapat diraih,” kata Dadan Krisnandar.

Delegasi Timor Leste dan Gambia Kunjungi Program Rekonstruksi Merapi Wakil Perdana Menteri Timor Leste Fernando Lasama de Araujo berkunjung ke lokasi dampingan REKOMPAK di Hunian tetap (Huntap) Pagerjurang dan Huntap Karangkendal. Didampingi oleh beberapa Menteri dan Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, Fernando cukup antusias melihat hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Merapi yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan. “Saya mendapatkan informasi keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Merapi yang sampai saat ini sudah ribuan rumah sudah terbangun dan hasil dari melihat langsung kegiatannya nantinya akan digunakan sebagai referensi kegiatan pembangunan yang baru dimulai di Timor Leste sebagai negara baru,” tutur Fernando pada konferensi pers di gedung Kepatihan Jogja.

Menteri PU Buka Kolokium dan Resmikan Gedung PIP2B Cipta Karya

Litbang Bidang Permukiman 2013 di Bandung, Selasa (9/4) sore. Kegiatan tersebut diselenggarakan Pusat Litbang Permukiman untuk mendiskusikan semua hasil litbang bidang permukiman tahun 2012 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan litbang oleh para peneliti dan perekayasa

34

Pusat Litbang Permukiman. Acara ini akan dilaksanakan selama dua hari di Graha Wiksa Praniti di Kawasan Pusat Litbang Permukiman di Turangga, Bandung. Bersama Kepala Balitbang PU Graita Sutadi, Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Waskito Pandu dan Kepala Pusat Litbang Permukiman Anita Firmanti, Menteri PU meresmikan juga Gedung Puskim Convention Center dan Gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Cipta Karya. “Saya senang bahwa PIP2B Jawa Barat berada pada lokasi yang sama dengan Gedung Convention Center Pusat Litbang Permukiman yang akan dilengkapi Learning Center dan Museum Perumahan dan Permukiman yang menyajikan informasi IPTEK bidang perumahan dan permukiman berdasarkan kearifan lokal masyarakat Indonesia sejak masa lalu yaitu rumah tradisional, awal-awal kemerdekaan hingga masa kini serta bangunanbangunan futuristik,” ungkap Djoko.

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya

Pantang Pulang

Sebelum Tuntas

Jerman dan Hungaria. dengan. Merajut Kerjasama Bilateral. Widyaiswara Akan Semakin Krisis. Kompilasi Usul Kegiatan Dari Akar Rumput

Recommend Documents