dan
Sekretariat BIMP-EAGA Kalimantan Timur Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Timur Jl. Basuki Rahmat No. 56 Samarinda 75117
BIMP-EAGA &
Kegiatan Kerjasama Kalimantan Timu
Kata Pengantar Provinsi Kalimantan Timur telah terlibat aktif dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA (KESR BIMP-EAGA) selama lebih dari delapan belas tahun. Sejumlah pencapaian telah berhasil diperoleh yang antara lain adalah nilai investasi yang tercatat sebesar Rp. 12,20 triliun hingga tahun 2014. Akselerasi pertumbuhan ekonomi EAGA yang kembali meningkat pasca krisis ekonomi tahun 1998, turut mendorong revitalisasi peran Kalimantan Timur dalam KESR yang antara lain terlihat dalam aktifnya Kalimantan Timur berpartisipasi dalam even-even BIMP-EAGA, baik di dalam maupun di luar negeri. Era perdagangan bebas dunia yang semakin kompetitf semisal AFTA, juga menjadi pemacu bagi pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Timur untuk lebih meningkatkan kapasitas dan peran aktif dalam hubungan kerjasama sosial-budaya dan ekonomi internasional, termasuk dalam kerangka BIMP-EAGA, agar nantinya dapat lebih menjadi sebagai aktor utama bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri. Melalui booklet ini diharapkan dapat disampaikan informasi mengenai kiprah Provinsi Kalimantan Timur dalam BIMP-EAGA serta gambaran sekilas mengenai Kerjasama Internasional. Atas dukungan semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Samarinda, Desember 2015 Kepala,
H. Diddy Rusdiansyah A.D.
daftar isi Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Gambaran Umum BIMP-EAGA
3
Partisipasi Kalimantan Timur dalam KESR BIMP-EAGA
20
Perjanjian dan Kerjasama Internasional
25
Kerjasama Pemprov. Kaltim
27
1
Gambaran Umum KESR BIMP-EAGA
Latar Belakang KESR BIMP-EAGA Awal pembentukan KESR (Kerjasama Ekonomi Sub Regional) BIMP-EAGA (Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philipina East ASEAN Growth Area) diawali kunjungan Presiden Philipina, Fidel Ramos ke Brunei Darussalam pada tahun 1992 yang menawarkan konsep dibentuknya suatu forum kerjasama ASEAN Timur. Konsep ini dibawa kembali oleh Fidel Ramos dalam kunjungan kenegaraannya ke Malaysia pada tahun berikutnya dengan menemui Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Muhammad. Ditahun yang sama, Fidel Ramos meneruskan ide ini ke Indonesia baik melalui kunjungan kenegaraan resmi maupun melalui misi dagang dari Mindanao ke Sulawesi. Pada tanggal 26 Maret 1994 di Davao City, Philipina pada Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA dilakukan penandatanganan Agreed Minutes yang menyatakan KESR BIMP-EAGA secara resmi didirikan. Pada bulan November di tahun yang sama, dilaksanakan 1st BIMP-East ASEAN Business Conference & Exhibits, dihadiri lebih dari seribu peserta dari kalangan dunia usaha BIMP-EAGA yang menandai pula dibentuknya BIMP-EAGA Business Council (BEBC).
Papua Barat dan Papua), Malaysia (2 negara bagian dan 1 Federal Territory : Sarawak, Sabah dan Labuan Federal Territory), serta Philipina (Mindanao dan Palawan). BIMP-EAGA merupakan forum kerjasama yang memiliki nilai strategis baik dari aspek ekonomi, geografis, budaya, serta lingkungan hidup. Posisi BIMP-EAGA yang terletak di kawasan tropis katulistiwa memiliki limpahan sumber kekayaan alam. Berbagai obyek wisata potensial banyak ditemukan di wilayah ini, khususnya yang berwawasan lingkungan (ecotourism). BIMP-EAGA memiliki coral triangle (segitiga karang) terbesar di dunia (92% total coral dunia berada di kawasan ini) dengan lebih dari 600 spesies biota laut di dalamnya. Selain itu, kawasan ini juga memiliki 25% total hutan hujan tropis dunia, yang sangat penting bagi program-program pelestarian lingkungan, khususnya bagi pengendalian iklim dunia. Dilihat dari bentuk dan lingkup kerjasamanya, KESR BIMP-EAGA merupakan kawasan kerjasama sub regional terbesar di Asia, meliputi wilayah seluas 1,6 juta km2. Untuk pengembangan kepariwisataan, wilayah ini sangatlah potensial. Kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan ini pada tahun 2012 tercatat sebesar 38 juta orang, mencapai 42.6 % total ASEAN, atau 3,8 % dari total dunia.
Gambar 1. Peta Anggota KESR BIMP-EAGA
Secara konseptual, BIMP-EAGA dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan daerah-daerah yang secara geografis terletak di sekitar perbatasan antara satu negara dengan negara-negara lainnya di kawasan Empat Negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philipina. Secara umum daerah-daerah yang terlibat dalam forum ini masih belum berkembang secara optimal, terutama dari segi ekonomi, kecuali Brunei Darussalam. Untuk Indonesia, pada awal perkembangannya anggota KESR BIMP-EAGA hanya melibatkan tiga provinsi yaitu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Namun dalam perkembangan selanjutnya seluruh provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia juga turut ambil bagian. Hingga saat ini anggota KESR BIMP-EAGA yaitu meliputi; Brunei Darussalam, Indonesia (14 Propinsi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku,
3
4
Tujuan KESR BIMP-EAGA Tujuan pembentukan KESR BIMP-EAGA (development goal) dirumuskan dalam tujuan utama / ultimate goal dan tujuan jangka pendek / immediate goal. Tujuan utama dari skema kerjasama ini adalah untuk mempercepat dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi daerah sub regional. Sementara tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan perdagangan intra dan ekstra EAGA sebesar 10%, investasi sub regional EAGA sebesar 10%, serta arus pariwisata subregional EAGA sebesar 20%. Tujuan jangka pendek tersebut (atau yang sering disebut 10-10-20 target) ditetapkan akan dicapai pada tahun 2010 melalui skema implementasi yang dituangkan dalam program lima tahunan yang dikenal dengan istilah EAGA Roadmap (2006-2010). Untuk mencapai tujuan dan target sebagaimana tersebut di atas, BIMP-EAGA juga telah menetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut : (1) Promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata intra dan ekstra EAGA dengan menekankan pada sektor-sektor prioritas. (2) Koordinasi atas manajemen sumber daya alam bagi pembangunan sub kawasan yang berkesinambungan. (3) Koordinasi perencanaan dan implementasi dukungan infrastruktur bagi integrasi ekonomi, dengan melibatkan paritisipasi aktif dari sektor swasta. (4) Memperkuat struktur dan mekanisme institusional untuk implementasi Roadmap dan Action Plan BIMP-EAGA. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi Mid Term Review, serta arahan dari BIMP-EAGA Summit dan Ministerial Meeting, bahwa untuk mencapai tujuan KESR secara lebih fokus dan konsolidatif, dirumuskanlah empat pilar strategis yang akan memandu pelaksanaan KESR dalam periode 5 tahun (2012-2016). Keempat strategic pillars tersebut adalah; 1. Meningkatkan konektivitas intra sub regional BIMP-EAGA maupun antara BIMPEAGA dengan kawasan lain di dunia. (connectivity pillar) 2. Membangun BIMP-EAGA sebagai lumbung pangan untuk wilayah ASEAN dan negara ASIA lainnya (food basket pillar) 3. Promosi BIMP-EAGA sebagai destinasi wisata utama (tourism pillar) 4. Manajemen lingkungan yang berkelanjutan (environment pillar)
5
Karakteristik BIMP-EAGA Secara umum, BIMP-EAGA dibangun atas latar belakang dan karakteristik yang unik dari daerah-daerah yang terlibat di dalamnya yaitu; (1) terbangunnya sejarah perdagangan (tradisional) lintas batas, (2) ekonomi berdasarkan sumber daya, (3) rendahnya sumber daya manusia dibandingkan dengan rata-rata nasional, dan (4) letak geografis yang jauh dari ibukota Negara (kecuali Brunei).
Visi dan Misi BIMP-EAGA Visi dari KESR BIMP-EAGA adalah ; Pembangunan sub kawasan ASEAN Timur guna mengangkat taraf hidup penduduk di wilayah tersebut melalui kerjasama ekonomi regional yang potensial. Sebagai upaya implementasi dari visi tersebut, dirumuskan Misi KESR BIMP-EAGA sebagai berikut ; : Maksimalisasi keunggulan komparatif. - Komplementer di antara subregion. - Penggunaan optimal sumber daya alam, teknologi dan informasi. - Upaya bersama untuk mengatasi hambatan pembangunan ekonomi. - Ekspansi aktif intra-industri dan intra-firm trade.
Mekanisme Institusional BIMP-EAGA Dalam perkembangannya, struktur organisasi BIMP-EAGA beberapa kali mengalami modifikasi. Senior Official Meeting dan Ministerial Meeting (SOM/MM) merupakan struktur organisasi tertinggi yang terbentuk sejak BIMP-EAGA berdiri. Diikuti dengan dibentuknya BIMP-EAGA Business Council (BEBC) pada tahun 1997 yang mendapat status “negara kelima”, sebagai wadah yang mengakomodasi pelaku usaha/ swasta pada lingkup BIMP-EAGA. Pada tahun 2003, dalam rangka meningkatkan upaya pencapaian development goal secara integratif dan terarah, dibentuklah Working Group Cluster (WGC) dengan leading sector pada masing-masing negara anggota. Pada tahun ini pula disepakati
6
pembentukan Leader's Summit, sebagai forum laporan dan pertanggungjawaban SO terhadap pelaksanaan KESR BIMP-EAGA. Selanjutnya untuk mengakomodasi mengakomodasi peranan yang lebih konkret dari pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan pelaksanaan KESR BIMP-EAGA di daerahnya, pada tahun 2005 dibentuklah Local Government Forum, yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan SOM dan MM. Berikut grafik awal mekanisme institusional BIMP-EAGA ; In country Sub Regional Private Sector
Dalam dokumen ini, the strategic areas yang terdapat pada Roadmap telah diintegrasikan dalam empat strategic pillars, dimana pada masing-masing pilar tersebut dibentuk pula susunan working group dan cluster yang baru yang akan memperkuat mekanisme institusional dan sinergitas pelaksanaan proyek-proyek kerjasama. Selanjutnya, sesuai kesepakatan yang dicapai pada Special SOM di Jakarta pada 28-29 Februari 2012, disepakati pembentukan struktur baru BIMP-EAGA dalam rangka menjamin upaya yang lebih sinergis dan koordinatif dalam pencapaian tujuan yang sudah tertuang dalam Implementation Blueprint 2012-2016. Struktur terbaru ini sendiri berlaku efektif pada 1 Januari 2013. Mekanisme institusional BIMP-EAGA yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut;
Pada tahun 2012, disepakati dokumen Implementation Blueprint 2012-2016, yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Roadmap 2006-2010 dalam rangka memberikan arah yang lebih terfokus dan upaya-upaya yang lebih konsolidatif untuk mencapai tujuan BIMP-EAGA itu sendiri.
7
8
Beberapa poin signifikan dari perubahan mekanisme institusional ini antara lain: 1. Dibentuknya Infrastructure Connectivity Monitoring Unit (ICMU). Unit ini bertugaskan memantau dan melaporkan kepada SOM, tentang progres dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas dari semua cluster; 2. Cluster-cluster dikelompokkan dalam Strategic Pillars of the IB; yaitu: (a) agribusiness; (b) transport; (c) trade and investment facilitation; (d) Power Infrastructure; (e) ICT Infrastructure; (f) tourism; and (g) environment; 3. Agri-business Cluster dibentuk untuk mengakomodasi Agro-industry WG; dan Fisheries WG; 4. The Transport Cluster terdiri atas tiga working group (air, sea and land); 5. The Trade Facilitation and Investment Cluster terdiri atas SMED Working Group (dahulu SMED Cluster) dan CIQS Working Group (dahulu CIQS Task Force); 6. The Energy WG diubah namanya menjadi Power Infrastructure WG; 7. The ICT WG diubah namanya menjadi ICT Infrastructure WG; 8. The Tourism Cluster membentuk the Tourism WG; 9. The Environment Cluster membentuk the Environment WG dan akan meliputi beberapa sub-sektor semisal forestry, ecotourism, coastal resources and mining 10. The Construction and Construction Materials (CCM) akan berada dibawah the ICMU
Lembaga-Lembaga dalam Struktur BIMP-EAGA 1.
BIMP-EAGA Leaders Summit Merupakan forum yang dilaksanakan secara periodik setahun sekali, sebagai highest policy level mechanism of BIMP-EAGA. Di sini, pimpinan dari keempat negara dapat bertemu untuk memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan kerjasama sub kawasan ini, serta memberikan arahan-arahan yang dianggap perlu dalam rangka upaya meningkatkannya. Pertemuan ini merupakan wadah bagi SOM dan MM untuk melaporkan perkembangan BIMP-EAGA dan untuk mendapatkan dukungan , komitmen, dan arahan serta pengesahan dari para Leader tersebut. Melalui forum ini, para pimpinan negara tersebut tidak hanya memnerikan dukungan politis bagi pelaksanaan BIMP-EAGA, namun juga dapat menunjukkan kepedulian dan determinasi yang jelas terhadap pembangunan sub-kawasan.
2.
Senior Official Meeting (SOM), Ministerial Meeting (MM) dan Local Governor Forum Sejak pembentukannya pada tahun 1994 hingga sekarang, Senior Official Meeting/Ministerial Meeting (SOM/MM) merupakan mekanisme konsultasi negaranegara anggota BIMP-EAGA. Masing-masing negara anggota menunjuk seorang Signing Minister dan Senior Official (SO) yang merupakan pejabat tingkat tinggi dari masing-masing pemerintahan negaranya. Pertemuan formal diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam setahun. SOM dan MM sendiri terakhir kali dilaksanakan pada bulan September 2011 di Cagayan de Oro City, Philipina. Dalam hubungan kewenangan dan kebijakan, suatu keputusan yang selanjutnya akan diberlakukan sebagai kebijakan disusun pada tingkatan Minister, sedangkan SO bertugas untuk memberikan arahan dan saran-saran tentang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan tersebut, serta bersama dengan Working Group Cluster, Working Group, dan Setnas (NS), mengkoordinasi isu-isu teknis dan operasional yang terkait dengan BIMP-EAGA.
9
10
Kepemimpinan SOM/MM dirotasi setiap tahun pada empat negara anggota. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan antar SO, maka dibutuhkan adanya focal SO yang akan bertanggungjawab bagi pencapaian keputusan dengan SO-SO yang lain terutama melalui referendum. Telah disepakati pada tahun 2004 bahwa jabatan ketua SOM berlaku sejak ditetapkan hingga pelaksanaan SOM berikutnya, selain itu ketua SOM juga merupakan focal point bagi kegiatan dan operasional BIMP-FC. Selanjutnya, pada SOM/MM di Bandar Seri Begawan tahun 2005, diprakarsai pembentukan Local Government Unit Forum (LGU) yang ditujukan untuk menstimulasi peran aktif Pemerintah Daerah EAGA yang daerahnya termasuk dalam wilayah implementasi kerjasama ekonomi EAGA. LGU Forum pertama diadakan di Kota Kinabalu pada tahun 2006, dengan beragamnya mekanisme pemerintah daerah di empat negara anggota BIMPEAGA, maka disepakati bahwa LGU forum melaporkan hasil pertemuan dan kesepakatannya kepada BIMP-EAGA Ministerial Meeting. LGU Forum kedua dilaksanakan di Koronadal City, Philipina pada tahun 2007, LGU ketiga di Makassar pada tahun 2008, dan LGU ke-4 di Brunei Darussalam pada tahun 2009 dengan salah satu agendanya adalah menentukan posisi LGU Forum pada mekanisme struktural KESR BIMP-EAGA. Sementara pada LGU ke-5 di Cagayan De Oro City, Philipina pada tahun 2011 yang melaksanakan bilateral discussion melibatkan pengusaha lokal dengan dukungan eksekutif pemerintah daerah masing-masing.
3.
CLUSTERS
WORKING GROUPS
Transport, Infrastructure and ICT Development (TIICTD)
Natural Resource Development (NRD)
Joint Tourism Development (JTD) Small Medium Enterprise Development (SMED)
Working Group Cluster (WGC) Pada tahun 2003, dibentuk pula Working Group Cluster (WGC) yang ditujukan bagi mekanisme peningkatan koordinasi dan konsolidasi BIMP-EAGA, khususnya pada level operasional. Cluster-cluster juga diharapkan dapat memberikan rasionalisasi atas implementasi dan prioritasi program dan proyek dari Working Group, serta mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan proyek dan flagship program.
11
Sementara itu, Lead Country pada masing-masing cluster diharapkan mampu mengkoordinir segala prakarsa maupun isu-isu yang berhubungan dengan pelaksanaan program-program maupun proyek-proyek WG yang berada di cluster yang dipimpinnya serta membuat progress report tentang cluster yang dipimpinnya. Laporan itu sendiri Diajukan pada saat pelaksanaan SOM/MM. Berikut susunan dari masingmasing Cluster dan Working Groupnya
TASK FORCE
-
-
Air Linkages
-
Telecoms/ICT
-
Agro-Industry
LEAD COUN TRY
Sea Linkages Construction/Constructio n Materials
BRU NEI DARUSSALAM
Land Transport (interim) HRD
Fisheries Cooperation Forestry & Environment
INDONESIA
Energy HRD
-
Joint Tourism Development
-
HRD
Capital Formation
-
Customs Immigration Quarantine Security
MALAYSIA
PHILIPINA
Philiipines Brunei Darussalam Indonesia Malaysia
12
Working Group cluster sendiri tersusun atas unsur pemerintah dan swasta dan memiliki fungsi antara lain; Mewakili sektor prioritas dari kerjasama dan mekanisme utama pada tahap operasional, identifikasi peluang dan batasan pengembangan kerjasama, merumuskan rencana tindaklanjut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kawasan sub regional, memberikan arahan strategis pada berbagai sektor dalam wilayah kerjasama, sebagai mekanisme untuk memperkuat kegiatan dari koordinasi kerjasama dan konsolidasi strategi pembangunan, memberikan arahan dan rumusan strategi bagi pembangunan sektor prioritas, serta Identifikasi & memantau pelaksanaan flagship projects.
PILLARS
Food basket
Connectivity
-
4. Dalam perkembangan terakhirnya, CIQS telah lepas dari Cluster SMED, dan berdiri sendiri namun masih dalam bentuk Task Force tapi besifat independen. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu; : sebuah cluster tersusun atas beberapa working group yang berhubungan (CIQS terdiri dari 4 sektor yang sangat terkait tupoksinya), CIQS menaungi jumlah sektor yang sama dengan NRD dan TIICTD serta menangani masalah yang juga sangat kompleks, Namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa struktur yang ada saat ini, CIQS tidak memiliki keterwakilan langsung di SOM dan MM, sementara untuk inisiatif penting semisal fasilitasi perdagangan dan penyederhanaan aturan, sudah seharusnya diakomodir dengan representasi langsung pada SOM. Selanjutnya sesuai dengan Implementation Blueprint 2012-2016 yang telah disepakati, dengan dibentuknya struktur baru maka posisi working group cluster yang akan berlaku efektif pada tahun 2013 sebagaimana berikut;
Agribusiness
-
Untuk Indonesia, telah ditetapkan pula koordinator dari masing-masing cluster tersebut sebagai berikut : a. Departemen Pertanian sebagai ketua Cluster NRD (pada tahun 2010, dilimpahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan) b. Depertemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai ketua cluster JTD c. Departemen Perhubungan sebagai ketua cluster TIICTD dan d. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai ketua cluster SMED.
WORKING GROUP
CLUSTER
transport trade & Investment facilitation center power ICT infrastructure
• • • • • • •
LEAD COUNTRY
Agro industry
Philipina
Fisheries Air WG Sea WG Land WG SMED CIQS
• • • •
Philiipines Brunei Indonesia Malaysia
Tourism
Tourism
Malaysia
Environment
Environtment
Indonesia
National Secretariat (NS) Institusi lain yang juga terdapat di BIMP-EAGA adalah Sekretariat Nasional (NS) yang bertanggungjawab atas koordinasi in-country bagi BIMP-EAGA. NS juga berfungsi sebagai sekretariat bagi pelaksanaan SOM/MM dan Leaders Summit jika negaranya mendapat giliran menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tersebut. Masing-masing negara menentukan struktur dan mandat terhadap NS-nya berdasarkan kebutuhan dan kapasitas dari negara tersebut. Di Brunei Darussalam, NS berada di bawah International Relations and Trade Development Division, Ministry of Industry and Primary Resources. Di Indonesia, NS berada dibawah Kementerian Koordinator Perekonomian . Di Malaysia, NS di bawah naungan Economic Planning Unit (EPU) dibawah Prime Minister's Department. Sementara di Philipina, yang bertindak sebagai NS adalah Mindanao Economic Development Council (MEDCO). Sejak pada tahun 2004, National Secretariat Meeting telah disusun sebagai pertemuan rutin NS untuk membahas masalahmasalah yang muncul dari SOM/MM dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan dari SOM/MM tersebut.
13
14
Untuk Indonesia, struktur organisasi dan lingkup tugas Setnas KESR diatur oleh SK Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi dan Kemitraan Publik dan Swasta No. 01/K.D.VI/2004 pada Januari 2004. Dengan tugas-tugas dan fungsi sebagai berikut ; : Tugas ; : a. Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang dibutuhkan Tim Koordinasi KESR b. Memantau dan mensosialisasikan berbagai hasil keputusan yang telah disepakati dalam pertemuan Tim teknis, pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan pertemuan Tingat Menteri kepada dunia usaha, pemerintah dan instansi terkait lainnya. c. Mengkoordinir delegasi RI dalam pertemuan KESR baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun yang diluar negeri. d. Menyelenggarakan pertemuan Tingkat Pejabat Senior/Tingkat Menteri dalam rangka kerjasama kerjasama Segitiga Pertumbuhan IndonesiaMalaysia-Thailand, Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Singapura, Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippine dan wilayah pengembangan Inonesia-Australia. e. Melaporkan berbagai hasil pertemuan dalam kerangka KESR kepada Tim Koordinasi. f. Mengajukan saran pertimbangan kepada Tim Koordinasi bagi pengembangan KESR. Fungsi : a. Sebagai focal point, pertukaran informasi dan koordinasi dari masing-masing negara anggota BIMP-EAGA untuk beberapa inisiatif dan program. b. Memastikan inisiatif dari tiap negara yang diwakilinya dapat dipertahankan secara berkelanjutan. c. Menyediakan dukungan teknis dan admistratif bagi para Pejabat Senior dan Para Menteri.
5.
BIMP-EAGA Facilitation Center (BIMP-FC) BIMP-EAGA Facilitation Center (BIMP-FC) didirikan pada bulan Agustus 2003 dengan tujuan utamanya untuk menyediakan mekanisme bagi koordinasi yang lebih sistematis antar institusi dan organisasi BIMP-EAGA. Selain itu BIMP-FC juga bertugas untuk memperkuat koordinasi di antara Setnas, Cluster dan BEBC; meningkatkan fasilitas dan pelaksanaan prioritas dan atau flagship projects; pemantauan proyek-proyek dan kesepakatan kerjasama; memberikan kerangka kerja kelembagaan untuk mendukung kegiatan sektor swasta; bersama BEBC dan NS memfasilitasi partisipasi sektor pemerintah dan swasta dalam pertemuan dan pelaksanaan program dan proyek EAGA; serta turut memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar NS, maupun dengan ADB, GTZ, ASEAN, serta dialogue dan Development partnernya. Sejak pembentukannya, BIMP-FC berkedudukan di Kota Kinabalu, Malaysia dan dibiayai oleh Federal Government of Malaysia dan State Government of Sabah. Namun sejak tahun 2006, pembiayaan BIMP-FC telah didukung dengan kontribusi dari keempat negara anggota BIMP-EAGA.
6.
BIMP EAGA Business Council ( BEBC ) Pada awalnya dikenal sebagai East ASEAN Business Council (EABC), merupakan organisasi resmi dan perwakilan suara dari sektor swasta BIMP-EAGA. Sejak tahun 1997 BEBC mendapatkan status sebagai “5th Country” pada SOM/MM. BEBC memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan advokasi kebijakan, perdagangan dan promosi investasi, jasa pengembangan usaha dan pusat informasi. Selain itu, BEBC juga bertugas untuk mengidentifikasi program maupun proyek dari cluster dan working group cluster. Saat ini sekretariat BEBC berkedudukan di Kota Kinabalu, dengan struktur organisasi terdiri atas Country Director dari masing-masing negara anggota dan kepemimpinannya dirotasi antara negara anggota.
Pembiayaan Setnas KESR Dibebankan kepada Anggaran Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15
16
Untuk Indonesia, institusi ini diwakili oleh Kadin dari 14 provinsi EAGA dengan menunjuk 3 ketua Kadinda provinsi sebagai Country Director yaitu Kadin Sulawesi Utara, Kadin Kalimantan Barat, dan Kadin Kalimantan Timur. 7.
Development Partners dan Partner Organizations Sebagai salah satu Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional terbesar di Asia, BIMP-EAGA juga menjalin hubungan kerjasama dengan Development Partners dan Partner Organizations dalam rangka implementasi program dan proyeknya. Sejak 2001, Asian Development Bank (ADB) telah ditetapkan sebagai regional cooperation advisor dengan fungsi sebagai penyedia bantuan saran, teknis, dan arahan strategis, fasilitasi dalam proyek dan kegiatan BIMP-EAGA, mobilisasi sumber daya, serta penguatan institusional. Pada tahun 2005, Northern Territory of Australia (NT) menjadi development partner bagi BIMP-EAGA. Selanjutnya disusul oleh Republik Rakyat Cina (RRC/Tiongkok) yang menandatangani kerangka kerjasama dengan BIMP-EAGA pada tahun 2007. Selain itu, partner organization yang juga menjalin kerjasama dengan BIMP-EAGA antara lain ; German Technical Cooperation Agency (GTZ), ASEAN Japan-Center, Australian Agency for International Development (AusAID), serta Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
Sejarah Singkat Perkembangan KESR BIMP-EAGA Pada awal perkembangannya, KESR BIMP-EAGA sempat mengalami kemajuan. Salah satu keberhasilan yang dicapai pada masa itu adalah Pembangunan sektor Transportasi, Telekomunikasi dan Pariwisata. Pada saat krisis ekonomi melanda sebagian besar negara Asia, dampaknya juga menerpa negara-negara anggota KESR BIMP-EAGA. Perekonomian negaranegara tersebut sempat terpuruk pada titik terendah. Hal ini juga kemudian diperparah saat terjadi dampak fenomena cuaca / lingkungan seperti El Nino dan La Nina. Faktor-faktor internal pada negara-negara anggota juga berpengaruh pada perkembangan kerjasama BIMP-EAGA ini. Situasi politik dan keamanan, serta menyusutnya minat partisipasi di antara negara anggota juga mempengaruhi perkembangan dari KESR BIMP-EAGA itu sendiri. Setelah badai krisis ekonomi dan keuangan berlalu, pada tahun 2004 mulai dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka revitalisasi KESR BIMP-EAGA. beberapa rumusan langkah strategis tersebut saat ini telah dalam proses implementasi dengan lebih menekankan pada mekanisme dan kelembagaan pada struktur institusional, memperkuat arah dan strategi pembangunan, serta pelembagaan dari proyek dan program flagship Pada tahun 2006, disusun BIMP-EAGA Roadmap dan Action Plan 20062010, sebagai acuan arah pembangunan dan sasaran strategis KESR BIMP-EAGA. Dalam Roadmap dan Action Plan tersebut ditetapkan target pencapaian pembangunan dalam periode lima tahun pelaksanaan Roadmap dan Action Plan yang dirumuskan yaitu; target peningkatan investasi sub regional sebesar 10%, peningkatan volume perdagangan intra dan ekstra EAGA sebesar 10%, dan peningkatan arus pariwisata sebesar 20% atau yang dikenal dengan 10-10-20 target. Pada tahun 2008 dilaksananakan Mid Term Review (MTR) sebagai upaya evaluasi dari pelaksanaan Roadmap dan Action Plan tersebut.
17
18
Hingga lima tahun pelaksanaan Roadmap, secara umum, target yang dicanangkan telah tercapai. Berdasarkan keputusan dari the 15th Ministerial Meeting bahwa Roadmap sendiri masih dinyatakan relevan dan valid, dan dokumen kelanjutannya adalah the Implementation Blueprint (IB) yang mencakup periode 20122016. Dokumen ini akan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan proyekproyek yang berdampak konkret pada upaya pencapaian tujuan KESR secara umum. The Mid-Term Review (MTR) of the Roadmap menyatakan bahwa “project preparation and implementation needed to be strengthened and improved significantly. Thus, the IB was designed to enhance the implementation of the strategic thrusts of the BIMP-EAGA Roadmap”.
2
Partisipasi Kaltim dalam KESR BIMP-EAGA
Kalimantan Timur telah berpartisipasi dalam KESR BIMP-EAGA selama sekitar 18 tahun, yang mana dasar partisipasi dalam KESR BIMP-EAGA ini adalah Surat Keputusan Gubernur No : 510/SK.206/1995 tanggal 12 Juni 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tingkat Daerah BIMP-EAGA Daerah tingkat I Kalimantan Timur. Sebagai salah satu provinsi yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan KESR BIMPEAGA. Kalimantan Timur telah beberapa kali menjadi tuan rumah even-even BIMPEAGA, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Beberapa even BIMPEAGA yang dilaksanakan dalam lima tahun terakhir di Kalimantan Timur. o 17-18 Juni 2010, Rapat Konsultasi Nasional BIMP-EAGA 2010, Hotel Gran Senyiur, Balikpapan. o 5-8 Juli 2010, Pertemuan ke-6 Working Group Information Telecommunication,Technology Development (ICTD) dan Pertemuan ke-7 Cluster Transport, Infrastructure, Information, Communication Technology Developmnet (TIICTD), hotel Grand Senyiur, Balikpapan. o The 7th BIMP-EAGA CIQSTF Meeting, 10-11 Mei 2012, Balikpapan, Indonesia o The 10th BIMP-EAGA Natural Resources Development Cluster Meeting, 10-16 Mei 2012, Balikpapan
Gambar 2. Gubernur Kaltim dalam Kegiatan BIMP-EAGA NRD Cluster Meeting di Balikpapan
19
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan BIMP-EAGA yang dilaksanakan di luar Kaltim. Kegiatan-kegiatan ini dihadiri juga dalam rangka membawa misi kerjasama Pemprov. Kaltim dalam KESR BIMP-EAGA. Beberapa even BIMP-EAGA yang telah diikuti Pemprov Kaltim dalam kurun waktu lima tahun terakhir antara lain;
20
o
BIMP-EAGA Senior Official Meeting (SOM) Ke-19 dan Ministerials Meeting (MM) ke-15, 27 September s/d 1 Oktober 2010, Kuching, Sarawak, Malaysia. O BIMP-EAGA Expo “EAGA as A Food Basket for ASEAN and the Rest of ASIA”, 1017 Maret 2011, Kota Kinabalu, Malaysia o Workshop on Sustainable Development of Tourism Destination, 13-15 Februari 2011, Makassar, Indonesia. o BIMP-EAGA SOM ke-20 dan Ministerial Meeting ke-16, EAGA Related Meeting/Conference, 19-21 Oktober 2011, Cagayan de Oro City, Philpina. o The 1st BIMP-EAGA & IMT-GT Business Transformation Leaders Conference, 30 November-1 Desember 2012, Melaka, Malaysia o The 12th BIMP-EAGA SMED Cluster Meeting, 11-13 April 2012, Pontianak, Indonesia o The 10th BIMP-EAGA Joint Tourism Development Cluster Meeting, 26-29 Juni 2013, Serawak, Malaysia. o Rapat Koordinasi Perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) BIMP-EAGA dan IMT-GT, 16-18 September 2013, Bogor, Indonesia o The 22nd SOM/17th Ministerial Meeting and Related Meeting, 27-30 November 2013, Manado, Indonesia. o Sosialisasi kesepakatan kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia-MalaysiaPhilipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Bidang Pariwisata, 5-6 Maret 2014, Balikpapan, Indonesia
Manfaat Selama 18 tahun partisipasinya, sejumlah hasil dan kemajuan telah diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam skema kerjasama pemerintahswasta maupun swasta-swasta di bidang investasi, perdagangan dan pariwisata. Beberapa hasil yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam KESR BIMP-EAGA ini antara lain ;
▪ ▪ ▪
▪
▪
Kerjasama Pengembangan Objek Wisata Bahari Pulau Derawan dan Pulau Maratua Peningkatan pembangunan jalur prioritas darat, laut dan udara yang berkelanjutan untuk perdagangan, perjalanan dan konektivitas pariwisata. Penetapan bandar udara Sepinggan Balikpapan sebagai pintu gerbang lalu lintas udara hubungan ekonomi wilayah BIMP-EAGA di Pulau Kalimantan disamping Bandar Udara Supadia Pontianak sebagai tindak lanjut dari implmentasi MoU on Expansion on Air Linkage tahun 2007 tentang perjanjian mengenai kerjasama perhubungan udara antar-empat negara untuk bebas memasuki pelabuhan udara yang ditunjuk. Sebaliknya, juga berhak mengambil penumpang untuk dibawa ke tempat tujuan tanpa kembali ke tempat keberangkatan semula. Penetapan 12 pelabuhan laut Indonesia sebagai pelabuhan utama BIMP-EAGA yang masuk dalam MoU on Establishing and Promoting Efficien and Integrated Sea Linkages (Sea Transport) tahun 2008 dan satu diantaranya berada di Kalimantan Timur yakni pelabuhan laut Balikpapan,disamping 21 pelabuhan laut lainnya di 3 negara anggota. Tindak lanjut pelaksanaan program kerjasama PT. SHS Indonesia dengan SL Agritech Philippines di Kabupaten Berau seluas 1.200 hektar dalam program produksi benih padi hibrida dalam rangka mendukung ketahanan pangan dalam program food and rice estate di Kalimantan Timur.
Gambar 3 dan 4. JTD Cluster Meeting di Serawak dan SOM/MM di Manado
21
22
3
-
Pasal 7 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumbar daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional
-
Pasal 10 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. politik luar negeri; b. Pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. Agama
-
Pasal 5 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Lembaga negara dan lembaga Pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
-
Pasal 7 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Seseorang yang mewakili Pemerintah Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa
Perjanjian dan Kerjasama Internasional
Dalam pelaksanaan suatu hubungan kerjasama internasional, terdapat sejumlah aturan yang telah ditetapkan, sebagai pedoman bagi pelaksanaan hubungan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagai dasar pelaksanaan suatu hubungan kerjasama internasional, sebelumnya didahului oleh penandatanganan suatu pakta atau perjanjian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi kedua belah pihak serta diakui keabsahannya secara internasional, baik itu dalam bentuk MoU, LoI, MoA, maupun bentuk perjanjian lainnya yang umumnya dibedakan dari kekuatan hukum yang ada pada perjanjian tersebut. Dalam penyusunan suatu perjanjian internasional, sejumlah aturan telah ditetapkan seperti UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan sebagainya. Sejumlah aturan yang menjadi pedoman dasar bagi suatu daerah untuk melaksanakan hubungan kerjasama internasional adalah; - Pasal 1 UU No 37 Tahun 1999; 1) Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia 2) Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerinta RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. 3) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
23
24
-
Pasal 42 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang : f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Gambar 5,6,7. Penandatanganan Kerjasama Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Rusia
25
26
4
Kerjasama yang dilakukan Pemprov. Kaltim
TAHUN 2009 Memorandum of Agreement antara Pemprov.Kaltim dan Ras Alhaima, United Arab Emirat Bulan tanggal 2 Maret 2009 di Jakarta TAHUN 2010 1. Perjanjian Kerjasama BPM Prov. Jawa Timur dan BPPMD Prov. Kalimantan Timur Tentang Kerjasama Bidang Penanaman Modal, tanggal 23 Februari 2010; 2. Joint Statement of Cooperation antara Pemprov Kaltim dan NT, 17 September 2010; TAHUN 2011 1. Memorandum of Understanding Between The Government of East Kalimantan Province and National Alumunium Company Limited, India, tanggal 4 Oktober 2011; 2. Komunike Bersama Pemprov Kaltim dengan Pemerintah NT, Darwin, 10 Mei 2011; 3. Program tahunan Kerjasama BPPMD Prov. Kaltim dengan BKPM Prov. DIY, 2011;
TAHUN 2013 1. Perjanjian Kerjasama Antara BPPMD Prov. Kaltim dan BKPPMD Prov. Jawa Barat, tanggal 18 Maret 2013; 2. Perjanjian Kerjasama antara BPPMD Prov. Kaltim dan BPMPD Prov. Kep.Riau, tanggal 22 Maret 2013; 3. Memorandum of Understanding Between the Government of East Kalimantan (Republic of Indonesia), PT. Kereta Api Borneo and Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education “Moscow State University of Railway Engineering, tanggal 8 November 2013. 3. Memorandum of Understanding Between the Government of East Kalimantan and VI Holding LLC, Rusia, tanggal 22 November 2013. TAHUN 2014 1. Perjanjian Kerjasama Antara BPPMD Prov. Kaltim dan BKPPMD Prov. Jawa Barat, tanggal 18 Maret 2013; 2. Perjanjian Kerjasama antara BPPMD Prov. Kaltim dan BPMPD Prov. Kep.Riau, tanggal 22 Maret 2013; 3. Letter of Intent Antara Badan Perijinan dan Penanman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan International Enterprise Singapore, Surabaya Overseas, tanggal 13 Mei 2014. 4. Memorandum of Understanding Between East Kalimantan Provincial Government and PT. Magma Bio Energy International, tangga 14 Agustus 2014
TAHUN 2012 NT-EK Joint Statement of Coorporation Action Plan 2013, 11 Desember 2012; Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal antara BPPMD Prov. Kalimantan Timur dan BKPM-PT, NTB, 25 Mei 2012; 3. Nota Kesepahaman antara BPPMD Prov. Kalimantan Timur dan PT. Sarana Multi Infrastruktur, 19 Desember 2012. 4. Memorandum of Understanding Between The Government of East Kalimantan Province and Kalimantan Rail PTE, LTD, Russia, tanggal 7 Februari 2012; 1. 2.
27
28
