KEPUTUSAN PAPUA NUGINI DALAM KERJASAMA BILATERAL PNG SOLUTION DENGAN AUSTRALIA I. A. A Wulansari Mahadewi1), Putu Ratih Kumala Dewi2), A. A. Bagus Surya 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
ABSTRACT This research analyzes the rationale of Papua New Guinea’ decision to collaborate with Australia in PNG Solution policy, that has drawn a considerable amount of critiques. This research adopted the qualitative method, and aimed at interpreting distinctive feature of PNG Solution based on emerging facts. In addition, the secondary data generated for this research is obtained from literature review as well as online research. Furthermore, this topic is selected based on the fact that Papua New Guinea withdrawal from its commitment to ‘seven reservations’, which is initially submitted by Papua New Guinea itself in order to ratify the 1951’s Refugee Convention. Thus, according to the result of this research, it is indicated that Papua New Guinea’ visions and missions in Alotau Accord 2012 is paralleled to the benefit gained from PNG Solution. Additionally, this particular decision also correspond with two concepts Rational Actor Model and National Interest, which has been adopted for this research, and therefore is a rational decision based on Rational Choice Theory. Keywords : asylum seeker, PNG Solution, Papua New Guinea, Australia, rational choice theory
1.
PNG Solution merupakan salah satu
PENDAHULUAN Isu mengenai Unauthorized Maritime
Arrivals (UMAs) ke Australia untuk mencari suaka merupakan isu domestik Pemerintah Australia yang menjadi perhatian utama untuk ditangani.
UMAs
merujuk
kepada
para
imigran ilegal yang datang ke Australia melalui jalur laut atau disebut juga dengan istilah boat people. Australia merupakan salah satu negara yang tergolong stabil dalam hal politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, jumlah UMAs yang datang ke Australia mayoritas berasal
dari
wilayah
konflik
seperti
Afghanistan, Irak, dan Sri Lanka. Meskipun jalur laut yang dilalui para UMAs sangat berbahaya yakni perairan Samudera HindiaSamudera
Pasifik,
mempertaruhkan Australia
demi
namun
nyawa
mereka
menuju
perlindungan
rela teritori
atas
kebijakan
Regional
Resettlement
Arrangement (RRA) Pemerintah Australia yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari Pemerintah Australia sendiri maupun pihak Pemerintah Papua Nugini. RRA – PNG Solution diumumkan pada tanggal 19 Juli 2013 di Brisbane, Australia oleh perdana menteri kedua negara yakni Perdana Menteri (PM) Kevin Rudd dari Australia dan PM Peter O’Neill dari Papua Nugini. Kebijakan PNG Solution dikatakan cukup menyita perhatian publik khususnya aktivis kemanusiaan dan organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM karena satu poin yang dikatakan cukup unik dalam bentuk kerjasama ini yakni poin resettlement para UMAs di Papua Nugini. Bentuk dari kebijakan PNG Solution
kaum
pengungsi dan jaminan kehidupan yang lebih
adalah
pemindahan
para
UMAs
tujuan
Australia ke pusat detensi di Papua Nugini
baik. Melonjaknya
jumlah
kedatangan
UMAs ke Australia menyebabkan Pemerintah Australia
mulai
membatasi
memberikan
status
pelindungan
kepada
diri
pengungsi para
dan
imigran
untuk visa ilegal
tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Australia dalam hal mengurangi jumlah kedatangan UMAs salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara di sekitar wilayahnya. Beberapa kerjasama bilateral yang dimaksud antara
wujud
lain
kebijakan
Pacific
Solution,
Malaysia Solution, dan Operasi Relex. Satu kebijakan terbaru dari Pemerintah Australia yang cukup menyita perhatian publik adalah kebijakan Papua New Guinea Solution (PNG Solution).
untuk
selanjutnya
dilakukan
pemrosesan
status pengungsi mereka (regional processing centre), penampungan sementara di pusat detensi, sekaligus penerimaan para UMAs yang telah diberikan status pengungsi untuk memulai kehidupan baru di Papua Nugini (resettlement). Kebijakan ini menuai protes dari
beberapa
Australia
pihak
telah
karena
Pemerintah
meratifikasi
perjanjian
Konvensi
Pengungsi
Australia
memiliki
1951
yang
kewajiban
artinya
di
mata
internasional untuk membantu para pencari suaka. Selain itu, walaupun Papua Nugini juga
telah
meratifikasi
perjanjian
dalam
konvensi tersebut, namun pada awalnya Papua
Nugini
memberikan
tujuh
poin
pengecualian (seven reservations) dimana terdapat
tujuh
hal
yang
tidak
menjadi
kewajiban Papua Nugini dalam penanganan
Organisasional, dan Model Politik Pemerintah.
kasus pencari suaka itu.
Penelitian ini menggunakan sudut pandang
Tujuh
lain
Model Aktor Rasional dari Graham T. Allison
pengecualian terhadap artikel 17(1) tentang
untuk menganalisis keputusan Papua Nugini
wage-earning employment, artikel 21 tentang
dalam
housing, artikel 22(1) tentang education,
Penggunakan Model Aktor Rasional dalam
artikel 26 tentang freedom of movement,
penelitian
artikel
of
bahwa keputusan kebijakan luar negeri Papua
refugees unlawfully present in the country of
Nugini untuk menjalin kembali kerjasama
refugee, artikel 32 tentang prohibiton against
bilateral dengan Australia di bidang asylum
expulsion of refugees, dan artikel 34 tentang
seeker merupakan keputusan yang dibuat
naturalization
oleh Pemerintah Papua Nugini sendiri.
31
poin
tersebut
tentang
antara
non-penalisation
(Glazebrook,
2014).
Kenyataannya, tujuh poin di atas kontradiksi terhadap
poin
resettlement
dalam
kerjasama
ini
PNG
berdasarkan
Solution.
pertimbangan
Model Aktor Rasional adalah model
PNG
pengambilan keputusan yang secara umum
Solution yang telah disetujui oleh Pemerintah
melihat negara sebagai aktor tunggal dalam
Papua Nugini. Oleh sebab itu, penelitian ini
proses pengambilan keputusan. Tindakannya
mengangkat rumusan masalah: Mengapa
ini
Papua Nugini bersedia menjadi regional
manusia yang rasional. Rasionalitas yang
processing centre dan resettlement untuk
dimaksud merujuk pada keputusan atau
para pencari suaka ilegal tujuan Australia
pilihan yang konsisten dan value-maximizing
dalam bentuk kebijakan PNG Solution?
(mencari
dapat
dianalogikan
keuntungan
seperti
perilaku
sebesar-besarnya)
dalam kondisi keterbatasan tertentu (Allison &
2.
Zelikow, 1999).
KAJIAN PUSTAKA
Setelah melihat kendala atau faktor
MODEL AKTOR RASIONAL Dalam membuat kebijakan luar negeri
yang dapat memengaruhi kondisi dalam
terdapat beberapa proses penting yang dapat
pengambilan keputusan, adapun tahap-tahap
memengaruhi hasil dari kebijakan itu sendiri.
dari tindakan rasional antara lain tujuan
Maka
negara,
dari
itu,
pembahasan
mengenai
alternatif
keuntungan
penting sebagai bagian dari foreign policy
rasional. Tahap-tahap ini dijelaskan lebih
analysis.
lanjut dalam pembahasan teori karena konsep keputusan
kebijakan
luar negeri oleh suatu negara dapat dilihat
kerugian,
konsekuensi
pengambilan keputusan luar negeri menjadi
Pengambilan
atau
pilihan,
dan
pilihan
dasar inilah yang pada akhirnya membentuk pemikiran Teori Rational Choice.
dari beberapa sudut pandang. Graham T. Allison dalam bukunya yang berjudul Essence
KEPENTINGAN NASIONAL
of Decision: Explaining the Cuban Missile
Kebijakan
luar
negeri
merupakan
Crisis (1999) menjelaskan kasus krisis misil
sebuah refleksi dari tujuan dan kepentingan
Kuba
pengambilan
suatu negara di arena internasional sehingga
keputusan yakni Model Aktor Rasional, Model
dalam membahas dan menganalisis kebijakan
melalui
tiga
model
luar negeri suatu negara, sangatlah penting
dalam
untuk
konsep
mendapatkan hasil maksimal. Pada level
kepentingan nasional itu sendiri. Kepentingan
yang lebih luas, Rational Choice diartikan
nasional merupakan tujuan akhir dari sebuah
sebagai
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan
menjelaskan tentang hasil dari keputusan
merupakan target utama yang harus dicapai
individu maupun kolektif di bawah kendala
oleh negara tersebut. Dengan kata lain,
atau tekanan untuk mencapai tujuan yang
kepentingan nasional juga dapat diartikan
diharapkan (Snidal dalam Pollack, 2006).
membahas
mengenai
sebagai kebutuhan negara yang bersifat
membuat
pendekatan
unsur
pembuat
metodologis,
dalam
merumuskan
agar
metodologis
yang
Teori Rational Choice memiliki tiga
penting yang kemudian mengarahkan para keputusan
keputusan
penting
yaitu;
individualisme
pencapaian
tujuan
atau
kebijakan luar negerinya (Perwita & Yani,
maksimalisasi fungsi, dan kendala pada
2006).
pilihan individu (Pollack, 2006). Ketiga unsur Kepentingan nasional merupakan hal
ini telah mencakup empat tahapan bertindak
esensial dalam model aktor rasional karena
rasional
para pengambil keputusan akan melalui
Rasional sebelumnya. Unsur pertama dalam
beberapa
menghasilkan
Teori Rational Choice adalah individualisme
keputusan yang dianggapnya paling rasional
metodologis. Unsur ini menekankan pada
sehingga tercapainya kepentingan nasional
inidividu sebagai unit dasar analisis sosial.
negara tersebut. Begitu pula dengan apa
Teori Rational Choice menjelaskan bahwa
yang dilakukan Pemerintah Papua Nugini
pilihan individu berasal dari kesatuan perilaku
dalam menerima kerjasama bilateral dengan
individu dan kolektif. Secara garis besar,
Australia.
nasional
unsur ini mendukung konsep Model Aktor
untuk
Rasional yang menjelaskan bahwa negara
dalam
proses
untuk
Konsep
kepentingan
penelitian
ini
berfungsi
membantu menganalisis keputusan Papua
dalam
penjelasan
Model
Aktor
sebagai aktor tunggal pembuat keputusan.
Nugini dan menjadi salah satu sumber
Unsur
kedua
adalah
pencapaian
jawaban dari rumusan masalah yang diajukan
tujuan atau maksimalisasi fungsi. Individu
dalam penelitian ini yakni mengapa Papua
diasumsikan tetap bertindak secara maksimal
Nugini bersedia menerima kerjasama dengan
demi
Australia melalui kebijakan PNG Solution.
dihadapkan pada kendala atau tekanan.
mencapai
Dengan
kata
lain,
tujuannya
sebelum
walaupun
membuat
keputusan, individu telah mengkalkulasikan
TEORI RATIONAL CHOICE Teori
tujuan yang diinginkan dengan kendala yang
Rational Choice dalam mengidentifikasikan
ada kemudian mencari tindakan alternatif
alasan Papua Nugini menerima kerjasama
yang maksimal untuk tetap mencapai tujuan
internasional PNG Solution yang ditawarkan
itu.
Penelitian
ini
menggunakan
oleh Australia. Menurut Friedman (1953),
Unsur ketiga adalah pilihan individu
Rational Choice adalah sikap individu yang
dibawah kendala. Hal ini berarti individu tidak
mempertimbangkan biaya dan keuntungan
langsung
memutuskan
sesuatu
tetapi
menimbang dan memilih di antara tindakan alternatif
yang
ada
dalam
Rancangan
tersebut
juga
keterbatasan
menjelaskan Five Year Development Program
lingkungan fisik dan sosial mereka (Pollack,
yang di dalamnya berisikan Priority Impact
2006).
Projects yakni bidang-bidang yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan O’Neill.
3.
Bidang yang dimaksud antara lain pendidikan,
METODE PENELITIAN Metode
penelitian
ini
yang adalah
digunakan metode
dalam
penelitian
kesehatan,
infrastruktur,
ekonomi
berkelanjutan, korupsi, dan law & justice.
kualitatif. Jenis kualitatif yang digunakan yaitu
Namun,
eksplanatif-kualitatif karena rumusan masalah
empat bidang dari enam prioritas yang
yang diajukan menggunakan kata ‘mengapa’.
dirancang oleh pemerintahan O’Neill. Hal ini
Selain
juga
disebabkan karena empat bidang tersebut
penyebab
mendapat perhatian lebih dari Pemerintah
itu,
penelitian
mengidentifikasikan
ini
faktor-faktor
penelitian
hanya
Australia
sebab
sendiri yang tertuang dalam laporan resmi
hasil
penelitian
yang
lebih
Pemerintah
membahas
terjadinya suatu kasus yang diangkat. Oleh itu,
dan
ini
Australia
Papua
mendalam menyebabkan jenis penelitian ini
Pemerintah
tepat digolongkan sebagai jenis penelitian
Direction
eksplanatif-kualitatif.
Refocusing Australian Aid to Help Unlock
for
berjudul
Nugini
Australian
A
Aid
New
in
PNG:
Sumber data yang digunakan penulis
PNG’s Economic Potential. Empat bidang
adalah sumber data sekunder yang berasal
yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah
dari buku, jurnal ilmiah, dan penelusuran
pendidikan,
online. Unit analisis dalam penelitian ini
ekonomi berkelanjutan.
adalah
tingkat
negara
karena
kesehatan,
Dalam
bentuk
infrastruktur,
bidang
dan
pendidikan,
kebijakan PNG Solution merupakan kebijakan
Pemerintah Papua Nugini berencana akan
‘G to G’ antara Pemerintah Papua Nugini
memberikan subsidi kepada anak-anak yang
dengan Pemerintah Australia.
putus sekolah agar seluruh anak-anak dari latar belakang manapun dapat mengenyam
4.
HASIL TEMUAN DAN ANALISIS
pendidikan
ALOTAU ACCORD 2012
Papua Nugini juga akan melakukan perbaikan
Alotau Accord Platform for Action adalah rancangan visi misi Pemerintah Papua Nugini di bawah kekuasaan PM Peter O’Neill yang dirumuskan pada bulan Juli 2012. Pada
infrastruktur
tujuan
umum
dari
pemerintahan
O’Neill adalah ingin mencapai pembangunan negeri terbesar yang pernah dilakukan dari pemerintahan sebelumnya.
dan
Kemudian,
Pemerintah
peningkatan
kualitas
universitas guna melahirkan generasi penerus yang
dapat membawa
kemajuan
Papua
Nugini. Kemudian, Pemerintah Papua Nugini
rancangan tersebut, dengan jelas dituliskan bahwa
dasar.
juga merancang langkah-langkah strategis dalam
hal
kesehatan
melihat
kesehatan
masyarakat Papua Nugini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara kawasan Asia Pasifik lainnya. Langkah-langkah yang
direncanakan oleh Pemerintah Papua Nugini
Arrangement (RRA) – PNG Solution oleh
seperti memberikan subsidi biaya kesehatan,
Australia, Papua Nugini memiliki dua alternatif
mengadakan pelatihan kepada tenaga kerja
tindakan secara umum yakni menerima dan
medis bekerjasama dengan pihak luar, dan
melaksanakan
membuka kembali klinik kesehatan yang telah
Solution atau menolak kebijakan tersebut.
dilengkapi dengan alat dan obat.
Kedua
Selanjutnya,
tindakan
itu
PNG
memiliki
konsekuensi yang berbeda dan dihadapkan
adalah
pula pada keterbatasan-keterbatasan yang
infrastruktur. Infrastruktur umum di Papua
ada ketika keputusan akan dibuat. Namun
Nugini tergolong sangat kurang. Contohnya
pada
adalah rasio jalan aspal di Papua Nugini
alternatif
masih
melaksanakan
prioritas
rendah
Papua
yang
alternatif
kebijakan
juga
menjadi
bidang
bentuk
Nugini
sehingga
tidak
bisa
akhirnya,
Papua
pertama
Nugini
yakni
memilih
menerima
kebijakan
tersebut
dan untuk
menghubungkan antar daerah melalui jalur
menjadi jawaban terhadap kebijakan luar
darat. Begitu pula dengan jalur udara. Papua
negerinya. Sebagai negara yang rasional
Nugini juga belum cukup memiliki lapangan
maka Papua Nugini akan menilai alternatif ini
udara yang layak untuk dijadikan lepas landas
dengan mempertimbangkan tujuan negara,
pesawat. Maka dari itu, Pemerintah Papua
konsekuensi yang akan didapat, dan kendala
Nugini merencanakan pembangunan besar-
yang muncul karenanya. Untuk itu, dengan
besaran terhadap infrastruktur umum untuk
menggunakan konsep dasar Model Aktor
mengurangi
Rasional
kesulitan
transportasi
yang
nantinya berpengaruh ke segala bidang.
dan
dibantu
dengan
konsep
kepentingan nasional yang sejalan dengan
Prioritas terakhir Pemerintah Papua
Teori
Rational
Choice,
maka
alternatif
Nugini yang dibahas dalam penelitian ini
tindakan yang dipilih oleh Papua Nugini akan
adalah ekonomi berkelanjutan. Menurut data
dijabarkan
World Bank tahun 2014, Papua Nugini masih
pengambilan keputusan saat itu.
tergolong
lower
middle
dengan
rasio
39,9%.
Pemerintah
income
kemiskinan Papua
country
masyarakatnya Nugini
pun
sesuai
Seperti
dengan
yang
telah
konteks
dijelaskan
sebelumnya, Australia merupakan negara pendonor terbesar untuk Papua Nugini. Ketika
menyusun beberapa langkah guna menaikan
Australia
pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan
kerjasama transfer of asylum seeker dengan
mengadakan pelatihan tenaga kerja muda
Papua
yang telah memasuki usia produktif dan
Solution
bekerjasama dengan sektor swasta dalam
khawatir karena hal itu dapat berpengaruh ke
pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di
bantuan-bantuan yang diberikan Australia.
Papua Nugini.
Oleh sebab itu, saat Pemerintah Australia
pertama
Nugini I,
kali
melalui
tentu
menghentikan
kebijakan
Papua
Nugini
Pasific merasa
merancang sebuah kerjasama baru perihal asylum seekers dalam bentuk kebijakan PNG
ANALISIS KEPUTUSAN Ketika kebijakan
dihadapkan Regional
rencana
Solution, Pemerintah Papua Nugini yang
Resettlement
dipimpin oleh PM Peter O’Neill menunjukan
pada
respon yang sangat positif. Dukungan positif
yang mewaspadai tindakan Papua Nugini dan
ini diungkapkan sendiri oleh PM Peter O’Neill
Australia tersebut justru akan melanggar
dalam
beberapa poin dalam hukum internasional
konferensi
pers
sesaat
setelah
pengumuman kebijakan PNG Solution di
bidang pengungsi.
Brisbane, 19 Juli 2013. Ia mengatakan;
Kendala kedua adalah tujuh poin
“The benefits of the new deal for PNG are very, very clear. For the first time we are realigning our aid program ... with the Australians, where we, the Papua New Guinean government, will now set all the priorities under which Australian aid program will be now directed towards.” (Eureka Street Australia, 2013). Pernyataan PM Papua Nugini di atas jelas menunjukan bahwa tujuan utama Papua Nugini adalah menjalin kembali program bantuan antara Australia dan Papua Nugini yang sebelumnya sempat terhenti. Setelah
mempertimbangkan
tujuan
negara dalam pilihan rasional, Pemerintah Papua
Nugini
tentu
kendala-kendala pelaksanaan
mempertimbangkan
yang
tindakan
dihadapi alternatif
dalam pertama.
Kendala-kendala yang dihadapi Papua Nugini adalah tekanan dari berbagai pihak yang kontra terhadap isi dari kebijakan tersebut dan tujuh poin pengecualian yang diajukan oleh Papua Nugini saat awal menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kendala
pertama
adalah
tuntutan
serta
tekanan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain masyarakat Papua Nugini sendiri yang tidak setuju akan poin resettlement dalam kebijakan itu, beberapa organisasi internasional bidang kemanusiaan seperti Amnesty Internasional dan UNHCR yang menilai bahwa pusat detensi di Papua Nugini masih jauh dari kata layak pakai (UNHCR News Stories, 2013), dan para akademisi di beberapa universitas Australia
pengecualian
(seven
reservations)
yang
sebelumnya menjadi komitmen Papua Nugini. Papua Nugini merupakan negara yang ikut menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 pada tanggal 17 Juli 1986. Menurut Artikel 42(1) dalam Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees (CPRSR), dikatakan bahwa negara anggota dapat
mengajukan
poin
pengecualian
kewajiban (reservation) yang berarti bahwa negara tersebut tidak wajib untuk mematuhi artikel-artikel yang diajukan dalam upaya perlindungan
pengungsi.
Papua
Nugini
membuat tujuh poin pengecualian yang terdiri dari pengecualian terhadap wage-earning employment,
housing,
public
education,
freedom of movement, refugees unlawfully in the
country
naturalization.
of
refugee,
Dalam
expulsion,
pelaksanaan
dan PNG
Solution, tentu Pemerintah Papua Nugini harus menarik kembali pengecualian yang sebelumnya mereka ajukan karena poin resettlement dalam kebijakan PNG Solution kontradiksi
terhadap
seluruh
poin
selanjutnya
yang
pengecualian tersebut. Pertimbangan
dilakukan Pemerintah Papua Nugini dalam membuat
pilihan
rasional
adalah
pertimbangan terhadap konsekuensi yang didapat dari tindakan alternatif yang ada. Pertama, konsekuensi Papua Nugini jika menerima kebijakan PNG Solution adalah tujuan utama negara yakni menjalin hubungan kembali dengan Australia dapat tercapai.
Selain itu Papua Nugini juga akan menerima
menjadi
bantuan di berbagai sektor dari Australia
terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan
dan ekonomi, Papua Nugini pada saat ini
ini. Namun, sesuai dengan penjelasan di atas
masih memerlukan bantuan luar negeri dari
bahwa
ini,
Australia. Oleh sebab itu, bantuan luar negeri
Papua Nugini akan dihadapkan pada situasi
yang diberikan Australia sangat berpengaruh
sulit karena akan melakukan amandemen
terhadap pertimbangan pilihan rasional yang
terhadap Undang-Undang negaranya serta
dibuat oleh Pemerintah Papua Nugini.
akan
pasca
persetujuan
menghadapi
kebijakan
banyak
tekanan
empat
poin
yakni
kepentingan
dan
cemoohan yang datang dari banyak pihak jika
KEUNTUNGAN PAPUA NUGINI
menerima kebijakan PNG Solution ini.
Terdapat beberapa keuntungan yang
Kedua, konsekuensi Papua Nugini
dirasakan oleh Papua Nugini berdasarkan
jika menolak kebijakan PNG Solution yang
bantuan-bantuan
ditawarkan oleh Australia adalah tujuan utama
Australia sejalan dengan pelaksanaan PNG
negara tidak akan tercapai kemudian bantuan
Solution tersebut. Keuntungan-keuntungan itu
luar negeri yang sangat dibutuhkan oleh
terbagi ke dalam beberapa sektor yakni
Papua Nugini pada saat ini juga tidak akan
pendidikan,
pelayanan
didapat. Namun konsekuensi positif dari
pembangunan
infrastruktur,
penolakan Papua Nugini adalah tekanan dan
opportunities,
cemoohan dari banyak pihak yang menjadi
Penelitian ini menjabarkan keuntungan yang
kendala Papua Nugini tidak akan terjadi.
didapat oleh Papua Nugini sebagai bagian
Sehingga Papua Nugini tidak perlu merasa
dari
khawatir terhadap citra negara di mata
Resettlement Arrangement – PNG Solution.
internasional.
Berdasarkan
Berdasarkan
pertimbangan
yang
yang
dan
pelaksanaan
tersebut,
diberikan
kesehatan,
defence
economic cooperation.
kerjasama
penjabaran dapat
oleh
Regional
keuntungan
diasumsikan
bahwa
matang dan bersifat rasional, maka Papua
keuntungan-keuntungan
Nugini
menerima
alasan
dan
kebijakan PNG Solution karena alternatif
Nugini
untuk
pertama ini dinilai memiliki konsekuensi positif
Solution yang ditawarkan oleh Australia.
yang
menghasilkan
Penelitian ini hanya menjelaskan keuntungan-
keuntungan yang lebih maksimal (value-
keuntungan yang didapat oleh Papua Nugini
maximizing). Keputusan ini dipengaruhi oleh
dalam ranah sosial dan ekonomi yakni
poin pencapaian tujuan utama negara yang
mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan,
dijelaskan sendiri oleh PM Papua Nugini serta
economic opportunites, dan pembangunan
poin
infrastruktur. Penelitian ini tidak membahas
memutuskan
lebih
banyak
pencapaian
untuk
serta
beberapa
prioritas
bahan
itu
merupakan
pertimbangan
menerima
Papua
kerjasama
PNG
kepentingan nasional Papua Nugini sesuai
mengenai
dengan
rancangan
2012.
cooperation karena yang menjadi prioritas
Dalam
pencapaian
kepentingan
Pemerintah Papua Nugini saat ini lebih
nasional
Papua
Alotau
Accord
prioritas
Nugini
yang
dijabarkan
keuntungan
mengutamakan
dalam
langkah-langkah
defence
strategis
pada ranah sosial dan ekonomi. Hal ini tertulis
Nugini juga meningkat dari 50% menjadi 70%
dalam rancangan Alotau Accord 2012 dan
anak yang telah melakukan imunisasi.
dokumen Pemerintah Australia yang berjudul
Department
of
Immigration
and
A New Direction for Australian Aid in PNG:
Border
Refocusing Australian Aid to Help Unlock
pembangunan dan perbaikan infrastruktur di
PNG’s Economic Potential yang diterbitkan
Papua Nugini senilai total AUD 513 juta.
tahun 2014 oleh Department of Foreign
Pembangunan
Affairs and Trade.
pembuatan transit centre untuk para UMAs,
Pertama, dalam bidang pendidikan,
Protection
rakyat,
program
jembatan,
guru,
pembangunan
yang
membiayai
dilakukan
meliputi
pembangunan akomodasi, perbaikan pasar
bantuan yang diberikan Australia antara lain pelatihan
Australia
pembangunan
jalan
raya
perbaikan
kantor
fasilitas
komunikasi,
dan polisi,
infrastruktur pendidikan, standarisasi kualitas
peningkatan
sekolah, subsidi uang sekolah, pemberian
pembangunan sekolah maupun rumah sakit.
beasiswa
dan
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur
penyelenggaraan seminar atau workshop.
yang dilakukan oleh Australia berfungsi untuk
Berdasarkan bantuan Australia dalam bidang
memfasilitasi Papua Nugini dalam menangani
pendidikan
transfer of asylum seeker dari Australia
Australian
ini,
Awards,
terbukti
menunjukan
dan
peningkatan secara nasional pada jumlah
sekaligus
pendaftaran siswa Sekolah Dasar di Papua
Papua Nugini sehingga akan berdampak pula
Nugini sebesar 79% kurun waktu 2013-2014.
ke
Kedua,
bantuan
kesehatan
yang
meningkatkan
bidang
ekonomi,
kualitas
negara
pendidikan,
dan
kesehatannya.
diberikan oleh Pemerintah Australia meliputi
Salah
satu
pembangunan
penyediaan peralatan medis, pembangunan
infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi
sarana
dan
pertumbuhan Provinsi Manus, Papua Nugini
penanganan HIV/AIDS. Pemerintah Australia
adalah renovasi pasar di daerah Lorengau
berkomitmen
100%
sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat
peralatan medis dan mendistribusikannya ke
di wilayah tersebut. Renovasi pasar yang
RS Lorengau dan pusat-pusat kesehatan di
dilakukan seperti perluasan tempat sehingga
Provinsi Manus, Papua Nugini. Selain itu,
mampu menampung lebih banyak ruang
Australia juga melakukan pembangunan klinik
untuk berjualan yang semula berjumlah 480
kesehatan
klinik
kios menjadi 740 kios dan delapan toko kecil,
kesehatan gigi di RS Lorengau. Bantuan
pembangunan toilet khusus perempuan dan
Australia terhadap pelayanan kesehatan di
perbaikan terhadap toilet perempuan dan laki-
Papua
laki
kesehatan,
untuk
baru
Nugini
imunisasi
anak,
menyediakan
serta
merenovasi
menghasilkan
terjadinya
yang
telah
ada
sebelumnya,
peningkatan pada grafik usia harapan hidup
pembangunan pos keamanan, pembangunan
masyarakat Papua Nugini yang semula 60
taman
tahun menjadi 65 tahun. Selain itu, tingkat
pengaturan taman.
imunisasi anak usia 1-2 tahun di Papua
bermain
Bantuan infrastruktur
untuk
anak-anak,
Australia
juga
dalam
ditujukan
dan
hal
kepada
pembangunan yang sangat esensial yakni
b. transaksi ekonomi yang dialami
pembuatan dan pemeliharaan jalan umum
oleh para pelaku bisnis di Manus meningkat
untuk
sebesar 60-200% dan hal ini menyebabkan
transportasi
pertumbuhan
guna
ekonomi
meningkatkan
dan
pelayanan
delivery. Pada tahun 2013-2014, Pemerintah
25% penambahan pegawai perusahaan oleh perusahaan bisnis tersebut,
Australia telah berhasil melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan raya di Papua Nugini yang
memiliki
d. jumlah kedatangan menuju Manus
kegiatan ekonomi sebanyak lebih dari 2.000
melalui transportasi udara dan laut meningkat
km.
dari sebelumnya tahun 2012 terdapat 30
perbaikan
bantuan jalan
penting
Manus meningkat 30% dari sebelumnya,
terhadap
Total
akses
c. presentase tabungan masyarakat
Australia
raya
di
terhadap
Papua
Nugini
kedatangan
kini
menjadi
55
jumlah
mencapai hingga 9.000 km sejak dilakukan
kedatangan pesawat komersial pada tahun
tahun 2010 (Overview of Australia’s Aid
2013.
Program
to
Papua
Nugini-DFAT,
2014).
Secara
keseluruhan,
pertumbuhan
Kemudian, pada tanggal 16 Desember 2014
ekonomi Papua Nugini tidak hanya terjadi di
Pemerintah Australia resmi mengumumkan
Provinsi Manus saja, akan tetapi dirasakan
bahwa akan melanjutkan lagi pembangunan
oleh seluruh masyarakat Papua Nugini. Hal ini
infrastruktur jalan raya dan jembatan yang
dibuktikan oleh tabel yang dikeluarkan oleh
bekerjasama dengan Department of Works
World Bank tentang jumlah Gross National
Papua
Administrasi
Income (GNI) dan Gross National Income per
Provinsi Manus. Pembangunan jalan raya dan
Capita (GNI per Capita) masyarakat Papua
jembatan tersebut terdiri dari tiga proyek yaitu
Nugini. Kedua tabel tersebut menunjukan
proyek Momote – Lorengau Road, proyek
bahwa telah terjadi peningkatan jumlah GNI
Lorengau Market Square Road dan drainase
dan GNI per capita di Papua Nugini sejak
di wilayah tersebut, serta proyek perbaikan
tahun 2005 sampai dengan 2013. Dengan
Jembatan Loniu dan Jembatan Nuwok.
kata
Nugini
dan
Kantor
Sebuah penelitian yang dilakukan
lain,
Australia
program pada
bantuan
sektor
Pemerintah
ekonomi
telah
oleh Murray Edwards dari Adam Smith
menunjukan hasil yang signifikan terhadap
International berjudul The Manus Economy
kehidupan masyarakat Papua Nugini.
menunjukan bahwa perekonomian di Provinsi Manus
menunjukan
peningkatan
yang
KESIMPULAN
signifikan sejak pelaksanaan kebijakan PNG
Penelitian ini menyimpulkan bahwa
Solution dan menjadi regional processing
dalam proses pengambilan sebuah kebijakan
centre. Hal ini dibuktikan dengan beberapa
luar negeri, negara–sebagai aktor tunggal
elemen
pengambil keputusan menurut konsep model
ekonomi
mengalami
peningkatan
antara lain; a. penyerapan tenaga kerja formal
aktor
rasional–akan
beberapa
selalu
pertimbangan
melakukan
sebelum
pada
masyarakat Papua Nugini meningkat sebesar
akhirnya memutuskan pilihan yang memiliki
70% sampai dengan Desember 2014,
hasil paling maksimal (value maximizing).
Pertimbangan yang dilakukan oleh negara
keputusan Papua Nugini untuk menerima
dapat
rugi,
kerjasama bilateral dengan Australia dalam
konsekuensi positif dan negatif yang didapat,
hal asylum seeker melalui kebijakan PNG
serta pertimbangan akan pilihan alternatif lain
solution adalah sebuah pilihan yang rasional.
yang
berupa
kalkulasi
tersedia.
untung
Tindakan
pertimbangan
tersebut sesuai dengan penjelasan teori yang
SARAN
digunakan dalam penelitian ini yakni Teori
Mengacu pada hasil penelitian ini,
Rational Choice.
maka saran yang dapat disampaikan antara
Penelitian ini menghubungkan Teori
lain:
Rational Choice beserta konsep model aktor
1. Mengingat penelitian ini dibuat
rasional dan kepentingan nasional dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif dan
contoh kasus kerjasama internasional antara
sumber data sekunder tentu penelitian ini
Papua Nugini dan Australia. Teori Rational
masih
Choice memandang kerjasama internasional
berpeluang
sebagai media yang dapat digunakan oleh
menggunakan metode lain serta sumber data
negara-negara untuk memenuhi kepentingan
primer untuk menyempurnakan hasil analisis.
nasional
mereka.
Jenis
kerjasama
memiliki
2.
untuk
Kasus
keterbatasan dikaji
kembali
UMAs
di
sehingga dengan
Australia
internasional yang dimaksud dapat bersifat
merupakan topik yang menarik untuk diteliti
bilateral,
internasional.
karena Australia merupakan negara yang
Dalam hal ini, kasus Papua Nugini dan
sangat ketat menanggapi perihal pengungsi
Australia termasuk dalam kategori kerjasama
dan imigran. Kebijakan PNG Solution adalah
bilateral.
kebijakan Australia yang terbilang unik dan
regional,
maupun
Kasus yang diangkat dalam penelitian
paling baru dalam menangani kasus UMAs,
ini adalah keputusan Papua Nugini menerima
maka dari itu penelitian ini sangat mungkin
kerjasama asylum seeker dengan Australia
untuk dilanjutkan dalam melihat dampak dari
melalui kebijakan PNG Solution. Data yang
pelaksanaan PNG Solution terhadap kondisi
dipaparkan dalam penelitian ini menunjukan
Papua Nugini pada bidang yang belum
bahwa terdapat peningkatan yang signifikan
dibahas dalam penelitian ini.
dalam
bidang
pendidikan,
kesehatan,
infrastruktur, dan ekonomi Papua Nugini pasca pelaksanaan kerjasama transfer of asylum seeker dengan Australia melalui kebijakan
PNG
mengasumsikan
Solution. bahwa
Penelitian peran
ini
Australia
melalui kebijakan PNG Solution memiliki pengaruh positif terhadap kemajuan Papua Nugini karena lebih dari 50% presentase bantuan luar negeri yang didapat oleh Papua Nugini berasal dari Australia. Maka dari itu,
DAFTAR PUSTAKA Australian Broadcasting Corporation News. (2013). Angry Protesters Confront Prime Minister Kevin Rudd in Sydney over Asylum Policy. ABC News. Diunduh dari = http://www.abc.net.au/news/2013-0722/angry-protesters-confront-ruddover-asylum/4835008 Australian Government. The Platform for Action: Alotau Accord PNG 2012 &
Beyond. Department of Foreign Affairs and Trade. [pdf]. Diunduh dari = http://dfat.gov.au/aboutus/publications/Documents/papuanew-guinea-alotau-accord-summaryoneill-gov-priorities.pdf Australian Government. (2013). Memorandum of Understanding Between the Government of the Independent State of Papua New Guinea and the Government of Australia. Department of Foreign Affairs and Trade: Australia. [pdf]. Diunduh dari = http://www.dfat.gov.au/geo/papuanew-guinea/Pages/memorandum-ofunderstanding-between-thegovernment-of-the-independent-stateof-papua-new-guinea-and-thegovernment-of-austr.aspx Australian Government. (2014). Aid Program Performance Report 2013-14 Papua New Guinea. Department of Foreign Affairs and Trade. [pdf] Diunduh dari = http://dfat.gov.au/aboutus/publications/Documents/png-appr2013-14.pdf Australian Government. (2014). A New Direction for Australian Aid in PNG: Refocusing Australian Aid to Help Unlock PNG’s Economic Potential. Department of Foreign Affairs and Trade. [pdf] Diunduh dari = http://dfat.gov.au/geo/papua-newguinea/developmentassistance/Documents/png-aidassessment-summary-paper.pdf Australian Government. (2014). Overview of Australia’s Aid Program to Papua New Guinea. Department of Foreign Affairs and Trade. Diunduh dari =
http://www.dfat.gov.au/geo/papuanew-guinea/developmentassistance/Pages/papua-newguinea.aspx Edwards, Murray. (2014). The Manus Economy. Adam Smith International. [pdf] Diunduh dari = http://png.embassy.gov.au/files/pmsb Manus%20Economy%20Report_8%2 0September.pdf Glazebrook, Diana. (2014). Papua New Guinea’s Refugee Track Record and Its Obligations under the 2013 Regional Resettlement Arrangement with Australia. Canberra: Australia National University. [pdf]. Diunduh dari = http://ips.cap.anu.edu.au/sites/default/ files/DP-2014-3-GlazebrookONLINE.pdf McAdam, Jane. (2013). Australia and Asylum Seekers. International Journal of Refugee Law Vol. 25 No. 3. Oxford University Press. [pdf]. Diunduh dari = http://ijrl.oxfordjournals.org/content/25 /3/435.full.pdf Papua
New Guinea Embassy. (2015). Economic and Development Benefits to PNG of the Regional Resettlement Arrangement as at 31 January 2015. Papua New Guinea Embassy for Australia. [pdf] Diunduh dari = http://png.embassy.gov.au/files/pmsb/ 150129%20Manus%20Factsheet.pdf
Parliament of Australia. (2013). Transcript of Joint Press Conference with PNG Prime Minister Peter O’Neill: Brisbane: 19 July 2013: Regional Resettlement Arrangement. Australia Parliament House Document no. 2611766. [pdf] Diunduh dari =
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/dow nload/media/pressrel/2611766/upload _binary/2611766.pdf Pollack, M. (2006). Rational Choice and EU Politics. In K. Jørgensen, M. Pollack, & B. Rosamond (Eds.), Handbook of European Union Politics. (pp. 31-57). London: SAGE Publications Ltd. Diunduh dari = http://dx.doi.org/10.4135/9781848607 903.n3
