PEMDA VISI
: :
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Terdepan dan Berkualitas
MISI 4
:
Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui penataan birokrasi (kelembagaan) serta meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas dan berkelanjutan (Gab Misi 3 dan 9)
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
23 Meningkatnya Profesionalisme Aparatur
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
4
4
Bagian Pemerintahan
2
1
1
80
85
90
100
70
75
80
85
95
6
Paket
2
4
4
4
Administrasi a Jumlah wilayah perbatasan antar kecamatan yang ditata batas
Kec
4
2
2
3 Fasilitasi dan Pemantapan SOTK Pemerintah a Terbentuknya SOPD Pemerintah Kabupaten Daerah Otonom Baru Kubu Raya sesuai Kebutuhan
%
1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai untuk pelatihan a Prosentase pejabat struktural yang telah Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II, III, mengikuti diklatpim IV) 2 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan CPNS b Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan Daerah pelatihan
%
75
75
%
70
2 Penataan Batas-Batas Kecamatan
Wilayah
3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai untuk mengikuti diklat teknis lainnya (Teknis dan Fungsional) 4
23.3 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2014 11
2011 8
23.1 Penataan Daerah Otonomi 1 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas a Jumlah wilayah perbatasan yang ditata batas Baru wilayah administrasi antar daerah
23.2 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
TARGET 2012 2013 9 10
2010 7
Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah
Dinas
PNS
5 Fasilitasi/Sosialisasi undangan
peraturan
6 Bimbingan teknis perundang-undangan
implementasi
Setda
100
c Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional
%
75
75
80
85
90
95
Ujian
d Jumlah jenis ujian dinas dan Ujian penyesesian yang dilaksanakan
%
70
70
75
80
85
95
perundangperaturan
e prosentase sosialisasi Peraturan Perundangundangan yang diikuti
dan
Lokasi
60
65
65
70
75
80
f Prosentase Bintek implementasi peraturan perundang-undangan
%
60
60
75
80
90
95
1 Pembinaan karir pejabat struktural
a Prosentase pejabat mengikuti diklatpim
telah
%
75
75
80
85
90
100
2 Pembinaan karir pejabat fungsional
b Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai dengan bidangnya
%
75
75
80
85
90
100
c Prosentase jabatan struktural yang telah terisi
%
75
75
80
85
90
100
struktural
yang
3 Seleksi Penerimaan CPNS dan penempatan PNS
Badan Kepegawaian Daerah
Seluruh SKPD
Badan Kepegawaian Daerah
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 3 4 Pemberian penghargaan kepada pegawai
dan
INDIKATOR sanksi
Penghargaan
bagi
PNS
2009
5 %
e Prosentase pegawai yang selesai mengikuti pendidikan tepat waktu f Tingkat ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya/ pendidikannya
disiplin d Jumlah pegawai pendidikan
5 Pembangunan/Pengembangan Data Base /Sistem informasi kepegawaian daerah
7 Pemberian berprestasi
SATUAN
4 yang
menerima
bantuan
Yang g Prosentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi jabatan
9 ISO 9001 : 2008
6 100
2011 8 100
%
80
80
80
80
95
95
%
50
50
50
50
70
70
%
75
75
80
85
90
95
50
70
80
90
95
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
%
i Prosentase aparatur
kepada
%
100
100
100
100
100
100
mendapatkan
%
30
30
35
40
45
50
k Jumlah prosentase analisa jabatan/SOP/Juklak/Juknis ketatalaksanaan
%
100
l Prosentase SKPD tertib Administrasi
%
0
%
0
0
%
100
100
100
100
100
100
Bagian Administrasi Setda
%
100
100
100
100
100
100
Badan Kepegawaian Daerah Daerah
%
70
75
80
85
85
85
Sekretariat DPRD
pegawai
kena
sanksi
Yang
50
2014 11 100
h Prosentase pegawai yang berpendidikan S-1
j Jumlah Pegawai Penghargaan
8 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
telah
TARGET 2012 2013 9 10 100 100
2010 7 100
100
100
100
100
100
Bagian Organisasi Setda
50
70
80
90
95
80
90
95
100
10 PenyusunanFormasi jabatan PNS m Prosentase Fungsional
ketersediaan
data
Jabatan
11 Monitoring dan Evaluasi 12 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi PNS a Tingkat Kesehatan Jasmani PNS
23.4 Fasilitas Pindah/Purna Tugas 8 Pelaksanaan fasilitas pindah/purna tugas PNS PNS
24 Meningkatnya 24.1 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Prima Lembaga Perwakilan Rakyat Kepada Aparatur Daerah Untuk Mendorong Terciptanya Pelayanan Kepada Masyarakat
1 Kegiatan rapat-rapat dewan
a Tingkat Ketepatan/kecepatan Penerbitan dan penyampaian SK /Pindah Tugas
dalam Pensiun
a Tingkat kehadiran dewan dalam setiap rapat
2 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh b Jumlah Raperda yang menjadi Perda agama c Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 3 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Buah
7
8
9
10
11
12
%
80
80
80
85
85
85
4 Kegiatan Reses
d Jumlah Perda yang disosialisasikan
%
55
55
55
55
55
55
5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan
e Pelantikan Pimpinan, anggota dan PAW DPRD,
Jumlah
7
3
3
3
3
7
6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
f Pelantikan Bupati/Wakil Bupati
Jumlah
1
0
0
0
0
1
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 3 7 Sosialisasi perturan perundang-undangan
INDIKATOR
SATUAN
2009
4
5
%
6
2010 7
2011 8
0
3
4
TARGET 2012 2013 9 10
2014 11
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
8 Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Bupati dan Wakil Bupati
24.2 Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
24.3 Peningkatan sarana/ Prasarana Aparatur
1 Kegiatan penerimaan tamu dinas untuk tingkat kabupaten
a Jumlah RAKOR dengan jajaran pemerintah daerah
6
6
Rp
3 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil c Prosentase kunjungan kerja kepala daerah
%
1 Pembangunan gedung kantor, gudang dan mess a Tingkat pemenuhan kebutu- han alat kantor pemda/asrama dan rumah tangga
%
70
80
80
95
95
100
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
%
80
100
100
100
100
100
%
10
30
40
50
60
70
%
30
50
70
80
90
100
%
50
70
80
95
95
95
pemasangan jaringan listrik dan telepon
d Rasio pemenuhan ruang kerja
5 Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung,kantor, rumah dinas dan Kendaraan Dinas/Operasional e Tingkat mobilitas 6 Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Perwakilan Pemda KKR
pemenuhan
kebutuhan
sarana
f Tersedianya dan terpeliharanya gedung kantor Unit perwakilan pemda KKR di Jakarta
1 Penyediaan jasa untuk kepentingan kantor
Bagian Pemerintahan Setda
2 Kegiatan RAKOR baik dengan MUSPIDA maupun b Tingkat kecukupan dana untuk pelayanan pejabat pemerintah daerah tamu dinas
b Tingkat berfungsinya alat kantor dan rumah tangga 3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk gedung kantor dan rumah jabatan c Prosentase satker yang telah memiliki gedung sendiri 4 Pengadaan tanah dan pematangan tanah
24.4 Pelayanan adminstrasi perkantoran
5
1
1
1
1
1
Seluruh SKPD
Bagian Umum Setda
a Tingkat pemenuhan ATK dan barang cetak untuk kantor 2 Pengadaan ATK, barang cetakan dan bahan bacaan b Tingkat kelancaran pelaksanaan pekerjaan administrasi kantor 3 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
%
0
75
85
95
100
100
%
0
100
100
100
100
100
daerah c Tingkat kecukupan biaya untuk pengadaan jasa kantor 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS d Prosentase Jml Pegawai Yg Mendapatkan Pel. Kesehatan
%
0
95
95
95
95
95
%
0
100
100
100
100
100
5 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Anggota a Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan Anggota DPRD/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah DPRD/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
%
100
100
100
100
100
100
Bagian Administrasi Setda
6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
%
100
100
100
100
100
100
7 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya a Tersedianya Peralatan Telekomunikasi, sumber Air, Listrik daya air, listrik dan Perlengkapannya
%
100
100
100
100
100
100
Bagian Administrasi dan Bagian Umum Setda
8 Penyediaan Jasa Operasional
%
100
100
100
100
100
100
Seluruh SKPD
Perizinan
Kendaraan
a Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Seluruh SKPD
Dinas a Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
6
24.5 Peningkatan Aparatur
Disiplin 1 Pengadaan Pakaiana Perlengkapannya
Dinas
2010 7
2011 8
TARGET 2012 2013 9 10
2014 11
Beserta
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Seluruh SKPD
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
25 Terselenggaranya 25.1 Peningkatan dan 1 Penyusunan Peraturan Daerah yang berhubungan a Ketepatan waktu penetapan APBD, Pengelolaan KeuangPengembangan Pengelolaan dengan Perencanaan dan pengelolaan keuangan penyusunan Sisdur dan Standarisasi, SPJ dan an Daerah yang Keuangan Daerah daerah laporan keuangan Efisien dan Efektif 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah yang b Ketepatan materi/substansi dengan aturan Dengan Dukungan berhubungan dengan keuangan daerah yang lebih tinggi Optimalisasi Penerimaan Daerah 3 Penyusunan Standarisasi yang berkaitan dengan c Prosentase barang kebutuhan pemda yang pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat ditetapkan standart harganya
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
d Ketepatan waktu dalam pelayanan penatausahaan keuda, SPJ dan manajemen aset daerah
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
6 Penyusunan Laporan keuangan daerah
e Berfungsinya SIPKD dan SIMBADA
%
100
100
100
100
100
100
7 Rekonsiliasi Penerimaan Daerah
f ketepatan dan keakuratan data dasar perhitungan pendapatan daerah (PAD dan Dana Perimbangan)
%
7
14
21
28
35
42
%
10
20
30
40
50
60
%
60
70
80
90
100
100
a Prosentase SKPD yang telah mampu menyusu RKA
%
100
100
100
100
100
100
Penyusunan b Prosentase SKPD dalam Ketepatan / keakuratan materi dan waktu dalam penyusunan RKA,DPA dan laporan kedua
%
60
60
75
80
90
95
Org
8
10
10
15
15
20
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
4 Penatausahaan administrasi keuangan daerah 5 Peningkatan sistem keuangan daerah
8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumberpendapatan daerah
sumber-
9 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 10 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBD 11 Asistensi Penyusunan RKA-SKPD 12 Bimtek/Sosialisasi dan Laporan Keuangan
Asisitensi
c Jumlah SDM yang dikirim untuk mengikuti Bimtek/ Sosialisasi Regulasi pengelolaan keuda dan aset daerah 25.2 Pembinaan dan Fasilitasi 1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB a Prosentase Jumlah bantuan keuangan kepada Pengelolaan Keuangan Desa Desa desa 2 Evaluasi rancangan pendapatan desa 3 Penyusunan desa
peraturan
pedoman
desa
pengelolaan
tentang b Prosentase desa yang mempunyai pendapatan keuangan c Prosentase desa yang keuangan dengan baik
telah
mengelola
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
2014 11
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
100
100
Bappeda
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
TARGET 2012 2013 9 10
6
2010 7
2011 8
%
100
100
100
100
b Ketepatan waktu penyusunan KUA/PPAS
%
100
100
100
c Prosentase kegiatan yang telah menyampaikan laporan hasil akhir kegiatan
%
100
100
d Prosentase hasil kegiatan diserahterimakan kepada bupati
telah
%
100
e Prosentase kegiatan pemba-ngunan yang telah selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan
%
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6 Koordinasi penyusunan laporan pemerintah daerah (LPPD dan LAKIP)
f Prosentase SKPD yang telah menyampaikan Renja SKPD tepat waktu g Prosentase dokumen LPPD yang terselesaikan
26 Meningkatnya Kinerja 26.1 Perencanaan Pembangunan 1 Aparatur, Pengawasan Daerah yang Berdayaguna Untuk Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan 2 Pemerintahan dan Pembangunan 3
Penyusunan perencanaan program pembangunan a Ketepatan Penyusunan RPJPD dan RPJMD jangka panjang, jangka menengah dan pendek
Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan KUA, PPAS dan RKPD
4 Kordinasi penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Keterangan
kinerja
yang
26.2 Program Perencanaan 1 Koordinasi Perencanaan Persampahan, Air Pembangunan Kota-Kota Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Menengah dan Besar 2 Koordinasi Perencanaan dan Penyelesaian Permasalahan Fisik dan Prasarana Wilayah
Bag.Pemerintahan Setda
Bappeda
3 Koordinasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
26.3 Perencanaan Sosial Budaya
26.4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
a Ketepatan Penyusunan bidang pendidikan
%
100
100
100
100
100
100
2 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
a Ketepatan Penyusunan bidang kesehatan
%
100
100
100
100
100
100
3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
a Tingkat kesesuaian masterplan dengan realisasi di APBD
%
100
100
100
100
100
100
4 Penyusunan Data/Masterplan Kemiskinan
a Tersusunnya Data/Masterplan Kemiskinan
Paket
0
1
0
0
0
0
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar a Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Realisasi Kinerja SKPD keuangan semesteran pemda/SKPD
%
100
100
100
100
100
100
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan b Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan akhir tahun keuangan akhir tahun pemda/SKPD
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3 Penyusunan RENSTRA
c Prosentase RENSTRA
SKPD
yang
telah
menyusun
Bappeda
Setda & Seluruh SKPD
SASARAN
PROGRAM
1
2
26.5 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
4 d Ketepatan waktu penyusunan RKA dan DPASKPD
5 %
e Prosentase SKPD yang berhasil menyusun laporan keuangan akhir tahun
TARGET 2012 2013 9 10 100 100
6 100
2010 7 100
2011 8 100
%
100
100
100
100
100
100
LHP
100
100
100
100
100
100
b Prosentase pengaduan tentang pemerintahan dapat ditindaklanjuti
%
60
60
70
75
80
90
2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
c Jumlah temuan pengawasan tahun Jumlah temuan pengawasan tahun
%
100
100
100
100
100
100
d Prosentase jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (TPL) tahun berjalan terhadap jumlah temuan pemeriksaan (TP) tahun bersangkutan
%
60
60
70
75
80
90
3 Inventarisasi Temuan Pengawasan.
%
100
100
100
100
100
100
f Prosentase pemutahiran data hasil pengawasan tahun sebelumnya dan tahun berjalan
%
100
100
100
100
100
100
g Prosentase jumlah PNS yang membuat LP2P tepat waktu.
%
75
75
80
85
90
100
h Prosentase pemeriksaan TGR dan perbendaharaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
%
50
50
60
70
80
90
3 4 Penyusunan RKA dan DPA-SKPD
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala a Prosentase PKPT dapat terlaksanan (SKPD dan Pemdes)
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal dan ekternal e Prosentase jumlah temuan pemeriksaan yang ditin-daklanjuti (TPL) s/d tahun berjalan 5 Evaluasi berkala temuan hasil Pemeriksaan terhadap jumlah temuan pemeriksaan (TP) s/d tahun berjalan 6 Pemutahiran Data hasil Pengawasan.
2014 11 100
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
Inspektorat
7 Rekapitulasi LP2P. 8 Pemeriksaan Tuntunan Ganti bendaharaan.
Rugi dan Per
9 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 10 Pemeriksaan kasus-kasus khusus dilingkungan kabupaten
i Prosentase SKPD yang di audit
%
100
100
100
100
100
100
Kasus
70
70
75
80
85
90
11 Review laporan keuangan pemererintah Kab.Kubu Raya k ProsentaseLaporan SKPD tepat waktu
LAP / %
100
100
100
100
100
100
12 Sosialisasi LHKPN
LAP / %
100
100
100
100
100
100
m Prosentase instansi/unit kerja yang LAKIP-nya telah dilakukan evaluasi.
LAP / %
50
50
50
50
50
50
26.6 Peningkatan Profesionalisme 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan a Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek Tenaga Pemeriksa dan 2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian b Jumlah pegawai ditugaskan untuk pelatihan Aparatur Pengawasan akuntabilitas kinerja pengawasan
Org / %
60
70
75
80
90
100
Org / %
60
75
80
85
90
95
j Menurunnya jumlah/kasus yang merugikan keuangan.
13 Evaluasi LAKIP
l Prosentase laporan LHKPN
Inspektorat
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
penyempurnaan a Jumlah sistim dan prosedur pengawasan yang telah ada dalam
26.7 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 Kegiatan penyusunan prosedur pengawasan 2 Kerjasama dengan pengawasan
dan APIP
rangka b Kerjasama pengawasan pengawasan
dengan
lembaga
26.8 Optimalisasi Pemanfaatan 1 Penyediaan dan update hardware dan software Teknologi Informasi sistim informasi
a Jumlah SKPD yang telah memiliki website
26.9 Mengintensifkan Penanganan 1 Penanganan kasus-kasus sengketa dan Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat
a Prosentase pengaduan ditindaklanjuti
TARGET 2012 2013 9 10
2014 11
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
100
100
Inspektorat
5
5
5
75
80
100
6
2010 7
2011 8
Unit
100
100
100
100
kali
4
7
5
Unit
40
60
70
SKPD
dapat
%
60
60
60
75
75
75
2 Pembentukan/Pembinaan Bantuan Hukum dan b Prosentase sengketa di masyarakat yang dapat Penanganan Pengaduan Masyarakat diselesaikan
%
60
60
60
75
75
75
perkara
Perkara
5
6
7
8
9
9
d Prosentase penyelesaian permasalahan hukum dimasyarakat
Perkara
5
6
7
8
9
10
3 RAN-HAM Kabupaten Kubu Raya
Seluruh
c Prosentase tingkat perdata dan PTUN
masyarakat
penyelesaian
e Jumlah kasus yang diselidiki PPNS
Inspektorat
Bag.Hukum Setda
%
2
4
4
6
7
7
Paket
1
1
1
1
1
1
26.10 Penataan Peraturan 1 Penyusunan dan pembahasan rencana rancangan a Jumlah rancangan dan pembahasan produk Perundang-undangan peraturan/perundang-undangan hukum daerah
jumlah
15
7
7
7
7
7
Seluruh
2 Kajian peraturan perundang-undangan daerah b Jumlah kajian terhadap produk hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang c Jumlah produk hukum yg dipublikasikan/ baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan dokumentasikan perundang-undangan daerah d Jumlah Buku Peraturan yang disediakan
jumlah
400
400
400
400
400
400
Bag.Hukum Setda
Buah
75
150
175
200
220
240
f Jumlah keanggotaan RAN-HAM
3 Publikasi/dokumentasi undangan
26.11 Peningkatan Disiplin Aparatur
peraturan
perundang- e Jumlah Himpunan Produk hukum
1 Pengadaan peralatan absensi
a Indeks Kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin 2 Pengadaan pakain dinas dan pakaian khusus untuk pegawai b Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai 3 Pengadaan Plat Nama PNS Setda c Tingkat Kehadiran aparatur
SKPD
Buku
20
30
30
40
40
40
Buku
150
250
300
350
400
400
%
100
100
100
100
100
100
Seluruh
%
100
100
100
100
100
100
Bag. Umum Setda
%
100
100
100
100
100
100
SKPD
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
6
26.12 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2 Penyuluhan hukum pertanahan
26.13 Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1 Penyusunan sistem pendaftaran tanah
2010 7
2011 8
TARGET 2012 2013 9 10
2014 11
a Prosentase tanah pemkab yang bersertifikat
%
250
300
350
400
450
b Prosentase pemkab
%
100
150
180
200
220
penyelesaian
sengketa
tanah
c Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah
%
a Tingkat Ketepatan waktu proses pendaftaran tanah
%
100
100
100
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Bagian Pemerintahan Setda dan DPPKAD
100
Bagian Pemerintahan Setda
2 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
27 Tersedianya Sarana dan Prasarana Wilayah, Transportasi Darat, Sungai, Penyeberangan, dan Laut Secara Memadai Dengan Dukungan Pos, Informasi dan Komunikasi Serta Telekomunikasi yang Mantap
26.14 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
26.15 Pengembangan Sistem Infromasi Pertanahan
1 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
a Tingkat kehandalah sistem informasi pertanahan
%
27.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan kabupaten
a Terpeliharanya jalan kabupaten
%
55
65
70
75
80
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten
b Terpeliharanya jembatan kabupaten
%
55
65
70
75
80
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Poros Desa
a. Prosentase panjang Jalan Poros Desa yang telah direhabilitasi/dipelihara
%
20
40
60
80
100
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Poros Desa
a. Prosentase Jumlah Jembatan yang telah direhabilitasi/dipelihara
%
20
40
60
80
100
1 Dukungan Perencanaan/ Staking out ORR/ORC
a Trase ORR / ORC
%
60
100
2 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kabupaten
a Prosentase panjang Jalan yang telah ditingkatkan/ dibangun
Buku
16
16
16
16
16
b Waktu tempuh menjadi lebih singkat
Jam/Km
30
50
60
60
60
27.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan
a Jumlah konflik pertanahan
dan
Penyelesaian
konflik
Kasus
10
12
14
16
18
Bagian Pemerintahan Setda
95
95
95
95
95
Bagian Pemerintahan Setda
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
SATUAN
2009
5 Unit
6
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
1
2
3 3 Peningkatan/Pembangunan Jembatan Kabupaten
4 a Bertambahnya jumlah Jembatan yang telah ditingkatkan/ dibangun
4 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa
a. Prosentase panjang Jalan Poros Desa yang telah ditingkatkan/ dibangun
%
20
40
60
80
100
5 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Poros Desa
a. Prosentase Jumlah Jembatan yang telah ditingkatkan/ dibangun
%
20
40
60
80
100
27.3 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
a Bertambahnya saluran Drainase yang terbangun
%
30
45
55
60
70
Dinas Pekerjaan Umum
27.4 Pembanguan Turap / Talud / Bronjong
1 Pembangunan Turap / Talod / Bronjong
a Prosentase panjang Turap / Talut / Bronjong yang telah dibangun
%
80
85
90
95
100
Dinas Pekerjaan Umum
27.5 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1 Inspeksi kondisi Jalan Kabupaten
a Tingkat keakuratan Data Kondisi Jalan
%
80
85
90
95
100
Dinas Pekerjaan Umum
2 Inspeksi kondisi Jembatan Kabupaten
b Tingkat keakuratan Data Kondisi Jembatan
%
80
85
90
95
100
1. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat
a Panjang Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat yang talah dirahabilitasi
%
70
75
80
85
90
b Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat yang telah direhabilitasi
%
70
75
80
85
90
27.6 Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 8 9 10 16 16 16
SASARAN
2010 7 16
2014 11 16
Dinas Pekerjaan Umum
27.7 Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan
1. Penyusunan Sistem Informasi data Base Jalan dan a Berfungsi nya sistem Informasi Data Base Jalan Jembatan dan Jembatan
%
70
75
80
85
90
Dinas Pekerjaan Umum
27.8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan
1. Pembangunan gedung untuk kebinamargaan (Work Shop)
%
81
83
85
87
90
Dinas Pekerjaan Umum
%
70
75
80
85
90
2. Pengadaan Alat - Alat Berat 3. Pengadaan Alat - Alat Ukur dan Bahan
mendukung a Meningkatnya kualitas kebina margaan b Rasio jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
6
27.9 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
27.10 Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2010 7
2011 8
TARGET 2012 2013 9 10
2014 11
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan petani pemakai air
a Rasio Petani Pemakai Air terhadap luas areal irigasi
%
5
15
30
50
75
90
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah terbangun
a Rasio Rehabilitasi Panjang Irigasi terhadap luas areal irigasi
%
5
20
40
60
70
85
3 Normalisasi Saluran
a Prosentase Terlaksananya Normalisasi Saluran Sungai Terhadap Panjang Sungai
%
10
40
50
60
70
80
4 Rehabilitasi Bangunan Pintu Air
a Prosentase Rehab Bangunan Pintu Air terhadap pintu air yang ada
%
5
20
30
40
60
75
5 Pembangunan Tanggul
a Prosentase Terlaksananya Pembangunan Tanggul Sungai Terhadap Panjang Tanggul Sungai
%
5
20
40
60
70
80
6 Pembangunan jaringan air bersih / air minum
a Prosentase terpasang
%
10
35
45
55
65
75
7 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih / air minum
a Prosentase pelayanan air bersih/air minum
%
10
35
45
55
65
75
8 Rehabilitasi jaringan Pengairan dalam Kondisi tanggap darurat
a Prosentase Panjang Jaringan Pengairan dalam Kondisi Tanggap darurat yang telah di Rehabilitasi
%
40
70
75
80
85
90
1 Perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan
prasarana
2 Penyusunan kebijakan, norma, prosedur bidang perhubungan
standar
jaringan
air
bersih/air
minum
dan a Prosentase ruas jalan yang lancar
%
60
90
92
94
96
98
b Jumlah dermaga/pelabuhan
%
40
52
64
85
76
100
%
55
70
80
85
90
95
d Kapasitas/daya tampung terminal penumpang
%
65
70
80
85
90
95
e Prosentase Kendaraan umum yang tertampung dalam terminal
%
60
70
80
85
90
95
f Tingkat pemenuhan keb. halte
%
10
30
50
70
90
100
%
35
70
75
80
85
95
%
28
42
56
70
85
100
dan c Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas lalu lintas
3 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 4 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
5 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan g Prosentase jalan yang dilengkapi trotoar timbang h Prosentase persimpangan jalan yang telah memiliki traffic light 6 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 7 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Dinas Pekerjaan Umum
Dishubkominfo
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
6
27.11 Peningkatan dan 1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pengamanan lalu Lintas 2 Pengadaan Marka Jalan
a
Tingkat Kecukupan Rambu-rambu lalu lintas
%
2010 7 20
2011 8
40
TARGET 2012 2013 9 10
60
80
2014 11
90
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Dishubkominfo
3 Pengadaan Pagar Pengeman Jalan 4 Pengadaan STA 5 Penertiban dan Pengamanan Keselamatan lalu Lintas 6 Posko angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru
27.12 Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1 Pembangunan bermotor
balai
pengujian
kendaraan a Rasio panjang jalan yang diperkeras terhadap KM per kndrn kendaraan
2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
40
60
70
85
90
b Tingkat kecelakaan lalu-lintas
%
70
50
40
30
20
10
c Jumlah pelanggaran lalu lintas jalan raya
%
70
50
40
30
20
10
d Prosentase kendaraan bermotor yang telah lulus uji terhadap jumlah kendaraan bermotor wajib uji
%
60
70
75
80
85
90
e Prosentase kendaraan di atas air yang lulus uji/layak layar
%
65
70
75
80
85
90
Rp (Jt)
400
440
8
520
560
600
alat
%
65
70
75
80
85
90
b Tingkat pemenuhan kebutu- han alat transportasi laut/ sungai dan penyeberangan
%
65
70
75
80
85
90
3 Temu wicara pengelola angkutan umum guna c Tingkat pelanggaran pelanggaran izin trayek meningkatkan angkutan umum/barang
%
70
50
40
30
20
10
4 Uji kelayakan sarana keselamatan penumpang
Rp
3 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
f PAD dari sektor perhubungan
27.13 Peningkatan Pelayanan Angkutan
25
1 Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan Keselamatan Penumpang
a Tingkat pemenuhan kebutuhan transportasi darat (Bis penumpang)
2 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
transportasi
guna d PDRB sektor pengangkutan dan telekomunikasi
5 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 6 Penciptaan kemanan dan penumpang dilingkungan terminal
kenyamanan
7 pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama 8 Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 9 Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan 10 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
Dishubkominfo
Dishubkominfo
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3 11 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
4
5
TARGET 2012 2013 9 10
6
2010 7
2011 8
Unit
5
6
7
8
2014 11
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
9
10
Dishubkominfo
12 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 13 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 14 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak angkutan umum teladan 15 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
27.14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1 Pembangunan gedung terminal
a Jumlah terminal di Kabupaten Kubu Raya
2 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
b Pemenuhan kebutuhan terminal di Kabupaten Kubu Raya
%
10
30
50
70
90
100
c Rasio Pelabuhan penyeberangan yang tersedia
%
42
57
71
86
100
100
unit
3
a Pemenuhan kebutuhan rambu-rambu lalu lintas
%
20
40
60
80
90
100
Dishubkominfo
a Berfungsinya prasarana dan fasilitas Perhubungan
%
60
70
75
80
85
90
Dishubkominfo
3 Pembangunan pelabuhan penyeberangan gedung terminal 4 Pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil Patwal dan Pengawasan)
a Tingkat pemenuhan kebutuhan pengawalan
Dishubkominfo
b Tingkat pemenuhan kebutuhan pengawasan
27.15 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2 Pengadaan marka jalan 3 Pengadaan pagar pengaman jalan
27.16 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2 Rehabilitasi/pemeliharan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 3 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
6
28 Tersedianya 28.1 Pengembangan Komunikasi, Pelayanan Kehumasan Informasi dan Media Massa Untuk Kepentingan Publik
28.2 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1 Pengadaan alat studio dan komunikasi
a Tingkat kecukupan alat untuk jaringan komunikasi
2010 7
2011 8
TARGET 2012 2013 9 10
2014 11
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
%
60
70
75
80
85
90
Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda
2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya b Jumlah tenaga profesional dibidang informasi komunikasi dan informasi
%
70
80
85
90
95
100
Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda
3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
c Prosentase Informasi pembangunan daerah
%
75
75
80
85
95
Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda
4 Peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemerintah
d Tingkat kecukupan komunikasi
%
75
75
80
85
95
Bagian Humas Setda
alat
untuk
jaringan
70 60
5 Penyebarluasan informasi pembangunan yang e Prosentase Informasi pembangunan daerah bersifat penyuluhan masyarakat
%
50
75
75
80
85
95
Bagian Humas Setda
6 Pengembangan jaringan Informasi elektronik / f Tingkat Kecukupan Jaringan Informasi internet
%
50
75
75
80
85
95
Bagian Humas Setda
7 Pengolahan dan Up Dating data elektronik
%
70
75
75
80
85
95
Bagian Humas Setda
70
73
75
78
80
g Tingkat Kecukupan Data
1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan a Tingkat penyebaran hasil pengkajian dan komunikasi penelitian b Jumlah bidang yang diteliti dan dikaji
28.3 Kerjasama Informasi dengan 1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Mass Media 2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
a Jumlah kerjasama dengan media massa
%
70
Dishubkominfo Bagian Humas Setda
%
30
30
35
37
40
45
Buah
2
2
3
4
5
6
Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda
b Prosentase kecamatan yang telah terjangkau koran
%
80
80
85
90
95
100
Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda
3 Penyusunan & Penyebarluasan informasi/Publikasi c Jumlah Dialaog / penyebaran luasan Informasi Berita Daerah melalui Media cetak/media pada masyarakat Elektronik
%
70
75
75
80
85
95
Bagian Humas Setda
4 Dialog interaktif elektronik
%
70
75
75
80
85
95
Bagian Humas Setda
%
100
100
100
100
100
100
Bappeda
melalui
Media
cetak
dan d Jumlah Pemberitaan yang akan dipublikasikan
28.4 Peningkatan Kapasitas 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana a Ketepatan waktu penyusunan dokumen Kelembagaan Perencanaan perencanaan Pembangunan Daerah 2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan b Jumlah tenaga akhli dibidang perencanaan daerah 3 Bimbingan teknis pembangunan daerah
tentang
perencanaan c Pelatihan bidang perencanaan yang dilikuti
Orang
2
3
4
5
6
10
%
30
40
40
45
60
60
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
6
28.5 Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah
28.6 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2011 8
TARGET 2012 2013 9 10
2014 11
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Bappeda
1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik a Ketepatan waktu penyusunan KDA daerah
%
100
100
100
100
100
100
2 Pengolahan, updating dan analisis data dan b Tingkat kelengkapan data untuk penyusunan statistik daerah KDA
%
95
95
95
95
95
95
3 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
c Tingkat partisipasi SKPD terkait dalam rangka pengumpulan data
%
100
100
100
100
100
100
4 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
d Tingkat pemanfaatan perencanaan
%
100
100
100
100
100
100
1 Pembangunan data base informasi kearsipan
a Prosentese SKPD yang telah mempunyai database arsip
%
60
80
85
90
95
100
2 Pengumpulan dan pengklasifikasian data
b Jumlah dokumen yang dapat dikumpulkan
%
55
70
75
80
85
90
%
65
3 Pemeliharaan kearsifan
28.7 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2010 7
peralatan
jaringan
data
statistik
untuk
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
informasi
1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan a Meningkatnya pengadaan sararana kearsipan arsip
70
75
80
90
95
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah b Jumlah penduplikasian arsip
Eksp
70
80
85
90
95
97
%
60
80
85
90
95
100
d Tingkat Pengamanan dan pengelolaan arsip
%
65
28.8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan a Kondisi sarana penyimpanan arsip Sarana dan Prasarana dan penyimpanan arsip Kearsipan b Jumlah anggaran untuk pemeliharaan arsip
%
60
Rp
65
80
85
90
95
100
%
70
80
85
90
95
100
3 Penduplikatan dokumen/arsip bentuk informatika
daerah
dalam c ketepatan masa waktu pengelolaan arsip
70
75
80
90
95
4 Pembangunan Sistem keamanan penuimpanan Data 5 Menyusun Jadwal retensi arsip
2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
c Tingkat kecukupan ruang arsip
70
75
80
85
90
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
a Tingkat kebutuhan sarana kearsipan yang dapat dilayani b Prosentaase Instansi pemerintaha/ yang arsipnya tertata dengan baik
28.9 Peningkatan Kualitas 1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Pelayanan Informasi 2 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
swasta
3 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta c Tingkat kecepatan penemuan kembali
28.10 Pengembangan Budaya Baca
Minat
dan 1 Pemasyarakatan dan Pengembangan Minat dan a Persentase Kunjungan Kepustakaan Umum Budaya Baca
29 Meningkatnya 29.1 Pengembangan Wawasan Penghayatan dan Kebangsaan Pengamalan Nilai-Nilai Mental Spiritual
TARGET 2012 2013 9 10
6
2010 7
2011 8
2014 11
%
75
80
85
90
95
100
%
55
60
65
70
75
80
Menit
70
80
85
90
95
100
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
%
50
60
75
85
90
95
2 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan a Prosentase Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Umum dan minat Baca Perpustakaan Umum
%
60
75
80
85
90
95
3 Pengadaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan a Prosentase Bantuan Umum dan Minat Baca Perpustakaan Umum
Pengembangan
%
50
60
65
70
75
80
4 Operasional dan Perawatan Mobil Perpustakaan a Prosentase Layanan Mobil Perpustakaan Umum umum
%
50
60
65
70
75
80
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan a Tersedianya Sarana Umum Perpustakaan Umum
%
65
80
85
90
95
100
Org
128
150
160
160
175
175
b Jumlah TPHD yang difasilitasi ketanah suci
Org
5
5
5
5
5
5
a Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi
Keg
4
6
8
10
14
25
%
65
70
75
80
85
90
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kelembagaan a Persentase Pembinaan Kependidikan dan Kelembagaan Keagamaan/Mental Spiritual
4 Fasilitasi dan Penyelenggaraan MTQ 5 Fasilitasi dan Keagamaan
Penyelenggaraan
a Terselenggaranya MTQ Hari
Besar a Jumlah Hari Besar Keagamaan yang diperingati
6 Penyelenggaraan Lomba/Festival Keagamaan 7 Pemberian Keagamaan
Bantuan
Beasiswa
Prasarana
a Jumlah jemaah Haji yang difasilitasi Keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah
2 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan/Mental Spiritual 3 Pembinaan Pendidikan dan Keagamanan/Mental Spiritual
dan
a Terselenggaranya Festival Keagamaan
Pendidikan a Jumlah anak yang Pendidikan Keagamaan
diberikan
Beasiswa
Paket
1
1
1
1
1
1
%
75
80
85
90
95
100
%
75
80
85
90
95
100
5
6
8
20
29
Org
SKPD PENANGGUNG JAWAB 12
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Bagian Sosial Setda
