Jasa Yang Lebih Maju. Moh. Hatta Kepala Pusat LPSE. Kementerian Keuangan

WARTA UTAMA

Bersama LPSE Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lebih Maju

WARTA TOKOH

Moh. Hatta

Kepala Pusat LPSE

Kementerian Keuangan - PRO WA R TA e WA R TACUREMENT e - P R O C U R EM •ENEDISI T • EDVI SIII |I I IM• ei 2 0| 120 2 13

1

Segenap Pegawai Pusat LPSE Kementerian Keuangan Mengucapkan

Selamat Kepada Bapak Muhamad Chatib Basri Sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia

& Bapak Agus D.W. Martowardojo Sebagai Gubernur Bank Indonesia

2

WA R TA e - PRO C U R E M E NT • E D ISI V II | M ei | 2013

Salam Warta, Assalamualaikum Wr. Wb, salam sejahtera bagi kita semua Mengawali terbitan perdana di tahun 2013 Warta e-Procurement Pusat LPSE pada edisi ke-7 ini kembali hadir menyapa para pengguna sistem dan memberikan informasi terkait dengan kebijakan serta layanan e-Procurement. Sedikit terlambat memang, tapi tahun pengadaan kali ini pasti tak akan terasa lengkap tanpa hadirnya Warta e-Procurement LPSE Kementerian Keuangan, iya kan? Edisi yang ketujuh ini terasa spesial, bukan karena angka 7 ini sering dipakai oleh pemain bola kelas dunia semacam Cristiano Ronaldo melainkan karena Tim Warta e-Procurement mengangkat tema yang sangat menarik yaitu “Bersama LPSE Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lebih Maju” dimana sebagai pemberi warna utama tulisan, kami menyajikan secara ekslusif hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan RI yaitu Moh. Hatta sebagai narasumber utama. Dalam sesi wawancara ini beliau memberikan tanggapan mengenai tema besar yang kami sajikan. Perbincangan menarik yang telah kami lakukan itu sudah kami rangkum dalam sebuah hasil wawancara yang berjudul: “e-Procurement Sarana Menuju Pengadaan Barang/Jasa Yang Lebih Maju”. Selain topik menarik di atas, kami juga menyajikan berita -berita menarik lainnya terkait informasi seputar penyelenggaraan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan secara faktual dan tajam. Diantaranya Capaian Sertifikasi ISO 27001:2005 bagi Pusat LPSE, Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan OJK, PPATK, dan Komisi Yudisial, hingga liputan Training Admin Pengelola LPSE Daerah yang sayang untuk dilewatkan. Dan tak lupa di akhir sesi kami perkenalkan figur kartun baru Mr. Iprok yang menarik untuk disimak mencoba memberikan solusi dari permasalahan dan memberi informasi yang berhubungan dengan e-Procurement di sekitar kita. TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT Pemimpin Umum Kepala Pusat LPSE Pemimpin Redaksi Luqman Joyo Kartono Dewan Redaksi Mulat Handayani Samsul Hidayat Asnidar Yulia Candra Kusumarini Erwin M. Lucky Akbar Maria D. Andriana Redaktur Pelaksana Slamet Jumadi Editor Efi Firmani, Tri Widodo Tantan Saptaaji Penulis dan Reporter Edi Purwanto, Raditya Yudha Perdana Achmad Zaki Rifai, Veranita Sinaga Bary R. Pratama, Dina Karlina A. Lubis Billy Sangeroki, Handry Musa Layouter dan Designer Wardah Adina, Wildan Farani Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855

Sebagai pelengkap menu pilihan kami tentunya perkenankan kami menyajikan capaian kinerja yang telah kami lakukan pada triwulan pertama 2013 (1 Januari s.d. 1 April 2013) yang meliputi: untuk penyedia barang dan jasa yang telah terverifikasi menjadi pengguna sistem pasar virtual LPSE Kementerian Keuangan adalah sebanyak 691 penyedia sehingga total seluruh penyedia yang terverifikasi di LPSE Kementerian Keuangan menjadi 9.549 penyedia, dengan total transaksi pengadaan barang dan jasa yang berhasil dihimpun adalah 1,2 Triliun Rupiah dan menghasilkan penghematan sebesar 150,6 Milyar Rupiah. Selain itu, LPSE Kementerian Keuangan juga telah secara resmi melayani 85 Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum di tingkat Pusat, Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelaksanaan kerja sama di daerah. Capaian kinerja yang telah kami lakukan, semakin sempurna setelah pada tahun ini Pusat LPSE telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001:2005 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan membuat kami sejajar dengan unit organisasi lainnya yang telah menerapkan manajemen keamanan data sesuai dengan standar internasional. Perlu kami sampaikan di sini bahwa seluruh layanan yang kami berikan dan upaya-upaya yang telah kami lakukan tidak terlepas dari usaha untuk menginternalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam budaya (culture) dan perilaku (behavior) organisasi Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Kami sangat percaya integritas adalah kunci utama untuk bekerja secara baik dan benar, baik sesuai dengan aturan dan benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Sehingga untuk mengintegrasikan hal tersebut, kami secara berkesinambungan berusaha menjadi organisasi pembelajar (learning organization) dengan selalu mengedepankan sinergi untuk melaksanakan seluruh tugas yang kami lakukan, baik dalam berkoordinasi maupun bekerja sama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kami hadapi. Dengan itu semua, kami percaya, Insya Allah kami mampu memberikan layanan yang prima dan selalu mengarah kepada kesempurnaan yaitu totalitas Pusat LPSE sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Warta e-Procurement edisi VII April 2013 dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengguna jasa baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L/ Komisi lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penulisan Warta e-Procurement edisi ini. Wassalammualaikum Wr. Wb.

Redaksi - PRO WA R TA e WA R TACUREMENT e - P R O C U R EM •ENEDISI T • EDVI SIII |I I IM• ei 2 0| 120 2 13

3

DAFTAR ISI Warta Utama Bersama LPSE Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lebih Maju

Ngintip Negara Tetangga 5

E-Procurement di Filipina

21

Rencana Kegiatan

Warta Tokoh

E-Learning Metode Pelatihan Era Digital

22

Vendor Management Lebih Dari Sekedar Penilaian

24

Regulasi Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 Tentang e-Tendering

25

Kerjasama Satuan Kerja K/L/I yang Telah Bekerjasama Dengan LPSE Kementerian Keuangan

Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan Moh. Hatta

28

9

Warta Kegiatan Pusat LPSE Terima Sertifikat ISO 27001:2005

14

Pusat LPSE Hadiri Rapat Koordinasi Teknis LKPP Tahun 2013

15

Tips - Memecah atau Menggabungkan File Berformat PDF

32

Sosialisasi Percepatan Pengadaan Barang/Jasa di Kanwil DJP Jawa Barat II

15

Inovasi - Sistem Pembelajaran Online LPSE Kementerian Keuangan

33

Penandatanganan MoU antara Pusat LPSE dengan OJK, PPATK, dan KY

16

Warta Opini

Training of Trainer Pegawai LPSE Daerah Tahun 2013

16

LPSE terapkan SPSE Versi 3.5

17 18

Pusat LPSE Hadiri Acara Persiapan Implementasi Aplikasi SPAMKODOK di LPSE Pemprov Jawa Tengah dan LPSE UNDIP Bimbingan Teknis Aplikasi RUP, Aplikasi SPSE 3.5.0 serta Seleksi Wawancara Calon Anggota ULPTD

18

Warta Info Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement)

4

19


Tipnovasi

Berbicara Tentang SPSE Versi 3.5

34

Kartun Mr. Iprok

35

WARTA UTAMA

BERSAMA LPSE WUJUDKAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG LEBIH MAJU

S

ebuah kalimat inspirasi dari Lao Tzu, seorang tokoh spiritual dari negeri Cina menggugah penulis untuk menjadikannya sebagai repertoir pada tulisan pada warta utama kali ini. LPSE sebagai wadah bertemunya pemerintah dengan penyedia barang/ jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik tentunya tidak serta-merta dibangun dengan hanya sekedar menjentikkan jari. Proses dimulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan saat ini tentunya dimulai dengan satu langkah kecil yang memberikan perubahan besar. Dimulai dari perencanaan pembangunan electronic government Procurement (EGP) sampai dengan pengembangan aplikasiaplikasi terbaru saat ini merupakan perjalanan yang ditempuh pemerintah dalam usaha mencapai tujuan ketersediaan barang/jasa terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

“The Journey of a thousand miles begin with a single step” -Lao Tzuseluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Tujuan pengadaan sendiri adalah mendapatkan barang atau jasa sesuai kebutuhan (dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu pada waktunya) dengan harga terbaik. Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan dan pembangunan, membutuhkan adanya sistem pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien. E-procurement atau proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet dinilai sebagai solusi yang tepat, tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit panjang dan akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Tonggak reformasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement diawali dengan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam Keppres ini, pengadaan mulai dimungkinkan diproses dengan memanfaatkan sarana elektronik. E-procurement adalah sebuah istilah untuk menyebut metode elektronik yang digunakan dalam tiap tahap proses pembelian dari indentifikasi persyaratanpersyaratan hingga pembayaran, dan secara potensial manajemen kontrak1 (www.scottish-enterprise.com/ publications/e-procurement.pdf ). Aturan tersebut dibuat untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah masih dilakukan secara tatap muka sehingga banyak ditemukan

PROYEKSI MASA LALU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Kapan pengadaan barang/jasa dimulai? Pengadaan barang/jasa dimulai sejak adanya transaksi pembelian/penjualan yang lebih dikenal dengan barter maupun secara tunai. Pada perkembangannya transaksi tersebut mengarah ke pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen perjanjian (pembeli dan penjual) dan pada akhirnya dilakukan melalui cara pengadaan yaitu proses pelelangan. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

http://masterpublicprocurement.itcilo.org

- PRO WA R TA e WA R TACUREMENT e - P R O C U R EM •ENEDISI T • EDVI SIII |I I IM• ei 2 0| 120 2 13

5

WARTA UTAMA

penyimpangan dan kelemahan pada pelaksanaannya. CIKAL BAKAL PEMBENTUKAN E-PROCUREMENT DI INDONESIA Pembentukan sistem e-procurement di Indonesia pertama kali dimulai dengan menerapkan sistem E-GP. Apa itu sistem E-GP (electronic government Procurement)? Bank Dunia dalam E-GP: World Bank Draft Strategy (2003) menyatakan bahwa e-GP (electronic government Procurement) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik. Sistem e-procurement di Indonesia pertama kali dibangun dengan dana dari World Bank pada tahun 2004. Sistem ini pada awalnya diberi nama National e-Procurement Government of Indonesia (NePGI) dan selanjutnya dikelola oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Nama NePGI kemudian diubah menjadi Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) pada tahun 2006 dilanjutkan dengan pembuatan sistem EGP tersendiri (diluar LPSE) oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Departemen Pekerjaan Umum disertai dengan aturan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan departemen tersebut.1 Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Bappenas mendapat tugas untuk melakukan pilot project implementasi e-procurement untuk seluruh K/L/D/I di Indonesia. Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Bappenas kemudian membentuk lembaga khusus yang mengurusi mengenai kebijakan dan perumusan mengenai e-procurement yang sekarang 1

6

Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Online (sumber: http://www.lkpp.go.id) dikenal dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) pada tanggal 7 Desember 2007. Pilot project berhasil dimulai dan dilakukan di 2 kementerian (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional) dan 4 provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat, yang dimulai pada pertengahan tahun 2008 dengan LKPP selaku pengelola sistem terpusat. Akan tetapi, pada awal perkembangannya, walaupun sudah dimungkinkan dari segi regulasi pengadaan, perkembangan penggunaan e-procurement di instansi pemerintah belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Penerapan e-procurement sendiri baru dilakukan di beberapa Kementerian dan Daerah serta BUMN. Penyebab kurangnya minat K/L/D/I untuk menggunakan sistem e-procurement tersebut saat itu antara lain: • Belum adanya ketegasan tentang peraturan hukum yang memayungi proses e-procurement. Akibatnya belum ada standar baku mengenai tata kelola proses e-procurement baik dari segi rantai birokrasi, waktu, penggunaan standar teknologi informasi, sumber daya manusia dan sebagainya; • Keharusan memilih barang dan jasa dengan harga terendah membuat banyak departemen/ instansi

Sistem e-Pengadaan Pemerintah https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_e-Pengadaan_Pemerintah


pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus siap menerima barang dan jasa yang tak sesuai standar; • Kurang komitmen oleh pimpinan tertinggi maupun jajaran di tingkat menengah, hal ini tentu mengakibatkan kurangnya dukungan politis yang mengakibatkan tindakan korupsi. • Infrastruktur yang sangat terbatas. PENGEMBANGAN SISTEM E-PROCUREMENT Implementasi e-procurement guna menciptakan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan mendapat respon positif seiring dengan berjalannya waktu. Rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh pengguna sistem membuat para pengelola aplikasi telah berhasil mengembangkan aplikasi ini. Hanya ketidaksesuaian antara aplikasi, proses pelelangan yang diatur melalui Perpres 54 tahun 2010, dengan kondisi keadaan pengadaan barang/jasa yang ada di Indonesia menyebabkan aplikasi tersebut perlu disempurnakan kembali. Kebutuhan akan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui aplikasi juga diharapkan dapat segera difasilitasi oleh LKPP. LKPP selaku pemegang lisensi aplikasi SPSE berusaha untuk terus melakukan pengembangan sesuai dengan masukan yang diterima dari para pengguna sistem.

WARTA UTAMA

Tidak mustahil jika di kemudian hari, pengguna sistem bisa melaksanakan semua proses dan metode pengadaan dengan hanya mengakses website SPSE. Produk penyempurnaan kebijakan serta fitur-fitur baru pada aplikasi di awal tahun 2013, antara lain:2 a. Aplikasi SPSE versi 3.5 Aplikasi SPSE versi 3.5 ini merupakan penyempurnaan aplikasi SPSE dari versi lama yang disesuaikan dengan aturan pada Perpres 70 tahun 2012 serta saran penyempurnaan dari para pengguna sistem maupun forum pengadaan barang/jasa. Ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol seperti: • adanya peran aktif dari PPK pada aplikasi khususnya untuk tahap SPPBJ dan penandatanganan kontrak yang mulai dilakukan via SPSE; • Update aplikasi apendo menjadi versi 3.1.2 yang lebih mengedepankan sekuritas dan kemudahan dalam pengecekan dokumen yang telah dienkripsi; • Sistem warning berupa notifikasi agar tahapan tidak terlewat. b. Aplikasi e-Calatogue Pada e-purchasing, semua informasi barang/jasa baik spesifikasi maupun harga tidak lagi rahasia. Informasi tersebut tersedia kapan saja dan berlaku untuk waktu tertentu. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP di lakukan dengan membuat frame work contact dengan penyedia barang/jasa. Barang/ jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik (e-catalogue) ditentukan oleh LKPP sesuai dengan aturan Perpres 54 tahun 2010, pasal 1 ayat 41. Sistem katalog elektronik (e-catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/ jasa sehingga pengguna barang/jasa dapat membandingkan barang/jasa dari berbagai penyedia/merek dan 2

memilih sesuai kebutuhan dengan harga yang telah dipublikasikan. Pengadaan melalui e-purchasing akan lebih sederhana dan cepat. Akan tetapi pada pelaksanaannya di tahun 2013 ini, aplikasi tersebut masih terkendala dengan proses maintenance yang sampai memasuki awal triwulan II ini masih belum selesai dilakukan. c. Aplikasi RUP Online Yang dimaksud dengan RUP atau Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8). Hal-hal yang diumumkan dalam RUP meliputi RUP melalui Swakelola dan RUP melalui Penyedia Barang/Jasa (Bab V Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Pasal 5 ayat 1 dan 2). Format RUP wajib diunggah (upload) dalam Portal Pengadaan Nasional dengan aplikasi yang terdapat pada website www.inaproc.lkpp. go.id (Bab V Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Pasal 6). Dan Format RUP dan pengumuman RUP

ini menggantikan format RUP dan pengumuman RUP yang terdapat dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 7 ayat 1). LPSE Kementerian Keuangan sendiri sudah satu langkah lebih maju dalam melakukan pengembangan aplikasi penayangan Rencana Umum Pengadaan. Dimulai dari mulai aktifnya penggunaan website : www.rup. lpse.depkeu.go.id pada tahun 2012 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan dengan Nomor : SE-661/ MK.1/2011. Dengan adanya aplikasi tersebut, monitoring terhadap pengadaan barang/jasa serta penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi lebih mudah dilakukan. d. Aplikasi Monev Online Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa adalah penyampaian data dan informasi mengenai realisasi pengadaan barang/jasa yang pelaporannya dilakukan secara elektronik oleh Pimpinan K/L/D/I (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4). Sedangkan Sistem Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

Fitur baru SPSE http://www.lkpp.go.id/v3/


7

WARTA UTAMA

Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Monev Online adalah sistem yang disediakan, dibangun, dan dikembangkan oleh LKPP untuk melaporkan realisasi pelaporan barang/jasa secara elektronik (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5). Akan tetapi, dalam kondisi terakhir yang dapat dipantau per tanggal 18 Maret 2013 lalu, bahwa aplikasi Monev Online seperti dimaksud diatas, belum dapat digunakan sebagaimana fungsinya sesuai amanat Perka. e. Agregasi Data Penyedia Agregasi Data Penyedia merupakan sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang memungkinkan satu penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi lagi di setiap LPSE (single sign on). Agregasi ini hanya bisa digunakan pada aplikasi LPSE V3 yaitu LPSE yang yang telah menggunakan SPSE versi 3 yang memungkinkan penyedia melakukan roaming, sehingga penyedia hanya menggunakan satu user untuk seluruh LPSE V.3 tersebut.

SUDAHKAH e-PROCUREMENT DI INDONESIA MAJU Dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan e-procurement menjadi suatu bentuk dukungan keterbukaan informasi publik, apakah sudah dianggap mampu mengakomodir tujuan pengadaan barang/jasa yang bersih dan transparan sesuai yang diharapkan?

Mari kita ambil contoh dari sistem Korea On-line E-Procurement System (KONEPS) yang sukses diterapkan di Korea Selatan. KONEPS ini mulai diterapkan sejak tahun 2002. Sistem KONEPS di Korea sudah terintegrasi dengan baik, terbukti dengan banyaknya penghargaan internasional yang diberikan kepada KONEPS. KONEPS merupakan sistem online yang memungkinkan pemrosesan yang nyaman dan cepat untuk seluruh prosedur administratif terkait pengadaan publik, meliputi, pengajuan harga, kontrak, pembayaran, dan penyampaian produk. Informasi pengadaan, meliputi penerimaan permintaan pembelian (purchase request) dan pengumuman pelelangan kepada publik, pemenangan kontrak dan status kontrak, disediakan secara online, sehingga menjamin keadilan dan transparansi dari seluruh transaksi. Sistem pengadaan elektronik ini adalah sistem bidding online pertama di Republik Korea. Sistem ini digunakan oleh sekitar 770 lembaga dan institusi, 35.000 organisasi publik, dan 160.000 perusahaan. Sedangkan untuk sistem LPSE sendiri, sampai dengan akhir tahun 2012, terdapat ± 600 LPSE yang melayani lebih dari 713 instansi pemerintah dengan jumlah pelelangan sebanyak 83 ribu paket tersebar di 33 wilayah Propinsi.

Tentu saja, jika kita bandingkan dengan sistem e-procurement yang diterapkan

Apa yang membuat penerapan e-procurement seperti halnya di Korea

Adapun aktivasi user ID tunggal tersebut dilakukan cukup sekali untuk setiap User ID di website LPSE tempat penyedia melakukan pendaftaran. Akan tetapi, untuk beberapa LPSE yang belum bersatus LPSE V.3 aktif seperti halnya LPSE Kementerian Keuangan, fitur ini masih belum digunakan.

8

di negara-negara lain, contohnya Korea Selatan dengan sistem KONEPS atau Italia dengan CONSIP , kualitas implementasi baik dari segi pemerintahan maupun ekonomi masih dianggap kurang. Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Seluruh pelaksanaan lelang yang seharusnya diharapkan dapat dilakukan secara elektronik, namun pada pelaksanaannya masih banyak yang menggunakan metode penunjukan langsung secara manual yang memberi kesempatan lebih banyak bagi para pihak untuk melakukan tindak pidana KKN.


Selatan sulit diterapkan di Indonesia antara lain disebabkan oleh faktor berikut: 1. Undang-undang otonomi daerah. UU ini membawa implikasi bahwa setiap daerah (kabupaten/kota/ provinsi) menjadi wilayah otonom yang memiliki kewenangan sangat luas. PPK di setiap instansi memiliki kewenangan penuh dalam hal proses pengadaan dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah pusat. 2. Indonesia negara kepulauan dengan infrastruktur telekomunikasi yang sangat tidak merata. Di Jakarta saja, tidak semua tempat memiliki akses internet; apalagi di luar Pulau Jawa sehingga sistem e-procurement harus didistribusikan dan dikelola masing-masing instansi. 3. Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam. Sesuatu yang baru, masih menjadi kendala yang sulit diterima oleh masyarakat. Ketidaksiapan pihak ‘penguasa daerah’ tertentu terhadap persaingan melalui sistem elektronik kadang merupakan alasan mengapa proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual. Aplikasi penunjukan langsung yang belum memadai juga merupakan hambatan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa diluar metode pelelangan. Sampai awal triwulan II ini, penggunaan aplikasi e-catalogue masih menimbulkan banyak pertanyaan bagi para pengguna sistem. Dengan mengetahui kelemahankelemahan tersebut, diharapkan semakin ke depan, LPSE dapat diterapkan secara menyeluruh dan dapat proses e-procurement dapat dilakukan untuk semua metode pada proses pengadaan barang/jasa mulai dari awal perencanaan pengadaan sampai dengan penyelesaian kontrak. Dengan demikian, transparansi proses pengadaan barang/jasa terhadap publik dapat terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat. (Vera)

WARTA TOKOH

Moh. Hatta

Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan

e-Procurement

Sarana Menuju Pengadaan Barang/Jasa Yang Lebih Maju Berperawakan tinggi dan tegap, itulah kesan yang diperoleh pada sosok Kepala Pusat LPSE Moh. Hatta. Ditemui di sela kesibukannya, Kepala Pusat memaparkan kepada Tim Warta e-Procurement mengenai semangat optimisme tinggi bahwa e-procurement dapat membawa sistem pengadaan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan bebas KKN. Pria kelahiran Tanjung Pinang 55 tahun silam ini telah mengabdikan diri di LPSE sejak e-procurement di Kementerian Keuangan mulai dirintis pada tahun 2008, menyampaikan pandangannya mengenai penerapan e-procurement dengan penuh semangat dan antusias untuk menjadikan e-procurement sebagai momentum untuk mereformasi pengadaan barang/jasa di Indonesia. Berikut petikan wawancara dengan beliau yang telah disarikan oleh Tim Warta e-Procurement.


9

WARTA TOKOH

Kementerian Keuangan sejalan dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa telah melakukan perbaikan-perbaikan di bidang pengadaan barang/jasa. Bagaimana menurut pandangan Bapak terkait dengan perbaikan yang telah dilakukan? Kementerian Keuangan menyambut baik perubahan-perubahan peraturan yang ada. Kita ikuti perubahan-perubahan yang sudah ada sebagai bahan perbaikan menuju tata kelola yang lebih baik. Termasuk ketentuan terakhir terkait dengan implementasi e-procurement. Untuk ketentuan ini, sesuai Inpres 5 tahun 2008, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koordinator Perekonomian serta Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, diminta untuk melakukan kajian dan uji coba pelaksanaan e-procurement. Kita bersama LKPP melakukan uji coba pelaksanaan e-procurement di Kementerian Keuangan yang dimulai tahun 2008 dengan hanya 2 paket saja, ternyata mendapat sambutan cukup baik. Sekarang sudah berkembang sampai ribuan paket per tahun. Jadi perubahanperubahan ke arah yang lebih baik selalu kita respon dengan cepat. Apalagi masalah pengadaan ini adalah masalah yang krusial, jadi Kementerian Keuangan harus siap untuk menjadi motor penggerak proses perbaikannya.

Khusus terkait dengan pelaksanaan e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan bagaimana menurut pandangan Bapak? Kita di lingkungan Kementerian Keuangan sudah melaksanakan e-procurement dengan baik. Bahkan menjadi pelopor untuk implementasi e-procurement. Sebagai wujud komitmen pimpinan, dibentuklah Pusat LPSE ini. e-Procurement ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yang dijalankan di Kementerian Keuangan. Jadi adanya e-procurement ini disambut dengan antusias oleh para pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.

10

e-Procurement di Kementerian Keuangan termasuk salah satu yang terbaik, dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh dari LKPP. LPSE Kementerian Keuangan juga termasuk yang paling agresif dengan membuka layanan sampai ke daerah-daerah dan juga mendorong implementasi e-procurement di Kementerian/Lembaga termasuk juga Pemerintah Daerah melalui kerjasama layanan pengadaan secara elektronik. Kerjasama ini, sampai saat ini sudah dilakukan dengan lebih dari 80 Kementerian/Lembaga/ instansi. Di beberapa daerah, sudah ada LPSE milik Pemda namun ada sebagian instansi Pemda yang tetap ikut bergabung dengan LPSE Kementerian Keuangan. Saya kira hal tersebut tidak menjadi masalah. Ini tergantung pada kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan dalam menerima layanan. Pengguna layanan dapat menilai dan memilih unit mana yang memberikan layanan yang terbaik.

“Di beberapa daerah, sudah ada LPSE milik Pemda namun ada sebagian instansi Pemda yang tetap ikut bergabung dengan LPSE Kementerian Keuangan. Saya kira hal tersebut tidak menjadi masalah. Ini tergantung pada kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan dalam menerima layanan. Pengguna layanan dapat menilai dan memilih unit mana yang memberikan layanan yang terbaik” Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum dan sesudah implementasi e-procurement, bagaimana pandangan Bapak tentang pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian Keuangan? Banyak hal positif yang diperoleh melalui e-procurement ini. Salah satunya adalah transparansi dalam proses pengadaan


melalui website. Kalau melalui website, semua orang akan dapat melihat proses pengadaan yang dilaksanakan. Kalau dulu, melalui koran masih terbatas yang dapat dilihat dan waktunya juga terbatas bahkan di beberapa daerah, ada yang publikasi korannya dibatasi sehingga tidak tersampaikan ke semua penyedia. Kalau dulu, di beberapa daerah, seringkali lelang belum dilaksanakan, namun sudah dapat diketahui siapa yang akan jadi pemenangnya. Ini praktek yang tidak sehat yang coba diperbaiki melalui e-procurement. Selain itu, e-procurement ini juga, untuk meningkatkan akuntabilitas. Kalau dulu post bidding masih sangat besar kemungkinannya. Penyedia dapat menyusulkan berkas yang tidak lengkap yang tidak terdeteksi pada saat pembukaan penawaran. Sekarang semua data penawaran langsung ditempatkan dalam database yang tidak dapat diubah karena sudah diberi kode hashkey. Perubahan data penawaran akan merubah kode hashkey ini. Melalui e-procurement ini, penyedia juga diupayakan tidak dapat saling bertemu. Kalau dulu, penyedia dapat saling bertemu, paling tidak pada saat aanwijzing. Pada saat bertemu ini, penyedia dapat mengatur proses pelaksanaan lelang sehingga pelaksanaan lelang tidak dapat berjalan secara optimal. Melalui e-procurement, proses pengaturan lelang semacam ini diharapkan dapat dihilangkan sehingga pelaksanaan lelang dapat lebih optimal dan menghasilkan barang/jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar serta menciptakan kompetisi yang sehat di antara penyedia barang/jasa.

Dari sisi organisasi, bagaimana menurut pandangan Bapak struktur organisasi pengadaan yang baik untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah? Perlu diketahui, bahwa e-procurement ini hanya merupakan alat. Yang lebih penting adalah manusia yang berada di belakangnya, yang mengoperasikan alat ini. Untuk menata SDM pengadaan,

Saya berpendapat, akan lebih baik, jika proses pelaksanaan pengadaan ini dikelola oleh satu unit struktural tersendiri yang tugasnya hanya menangani pengadaan. Organisasi ini harus kuat dan independen. Orang-orangnya juga harus orang yang bersih dan profesional dengan standar kode etik yang tinggi. Dengan model struktur organisasi

pengadaan yang seperti itu, diharapkan permasalahan pengadaan yang selama ini terjadi dapat diselesaikan khususnya menyangkut permasalahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa. Selain itu, dari sisi kebijakan, kalau sekarang ini kita sering melihat permasalahan pengadaan sebagai suatu permasalahan administratif saja maka, ke depan, kita perlu menempatkan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai suatu kebijakan yang strategis yang dapat dijadikan instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta keberpihakan terhadap golongan masyarakat tertentu misalnya pengusaha kecil atau isu-isu strategis tertentu misalnya green procurement. Jika struktur organisasi pengadaan sudah bagus dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka pembinaan SDMnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kalau organisasinya tidak permanen seperti sekarang ini, akan sulit melakukan pembinaan secara

WARTA TOKOH

perlu dibenahi terlebih dahulu dari sisi organisasi pengadaannya. Di Perpres sudah diatur mengenai Unit Layanan Pengadaan (ULP) tapi unit ini masih dimungkinkan untuk dapat dilekatkan dengan unit yang mempunyai fungsi yang sama. Kalau menurut saya, hal ini tidak sejalan dengan filosofi awal pembentukan ULP yaitu untuk membentuk unit yang independen, profesional dan fokus dalam pengadaan barang jasa. Kalau unit ini masih dibebani tugas lain di luar fungsi pengadaan, akan sulit mewujudkan profesionalisme SDM yang diinginkan.

berkelanjutan, karena SDM yang sudah ahli di pengadaan, akan dengan mudah dipindah tugas ke unit lain yang tidak ada hubungannya dengan pengadaan sehingga terpaksa harus merekrut tenaga baru yang belum banyak memahami permasalahan pengadaan. Kondisi ini akan terus berulang sehingga membutuhkan “pembinaan yang tak berkesudahan”. Demikian juga, jika organisasi dan SDMnya sudah bagus serta terjamin kualitasnya maka, menurut hemat saya, aturan proses pengadaan tidak perlu dibuat terlalu rumit. Alur proses perlu diatur namun jangan sampai mempersulit dalam proses pelaksanaannya. Saya kira, sepanjang output dan outcome tetap terjaga, aturan dapat dibuat menjadi lebih mudah. Masalah pembinaan penyedia barang/jasa juga harus ada yang menangani secara khusus. Perlu dibuat sistem pembinaan yang bagus untuk meningkatkan kualitas penyedia barang/jasa. Harus ada unit khusus yang menangani pembinaan ini. Unit ini bisa melekat ke unit pelaksana pengadaan tadi tetapi perlu ada satu unit khusus di dalamnya yang mengelolanya. Nantinya, penyedia barang/jasa yang ikut lelang harus sudah lolos kualifikasi terlebih dahulu. Unit ini yang melakukan kualifikasi terhadap penyedia barang/ jasa yang ikut lelang dan kualifikasi tidak hanya dikaitkan permasalahan administratif saja tetapi betul-betul dilihat kompetensinya. Kualifikasi ini harus terus direviu secara berkelanjutan sesuai dengan kapasitas perusahaan dengan demikian diharapkan sudah tidak ada lagi paper company yang dapat ikut lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah. Namun demikian, mengingat unit yang melaksanakan pengadaan ini mempunyai beban dan tanggungjawab yang cukup berat serta perlu dijaga integritasnya maka perlu diberikan kompensasi yang memadai. Saya kira, dengan struktur organisasi pengadaan yang ditetapkan dalam satu garis komando, besaran organisasi pengadaan dapat lebih mudah dikendalikan sehingga anggaran untuk


11

WARTA TOKOH

kompensasinya juga akan lebih mudah untuk diperkirakan.

Apakah perbaikan yang sudah dilakukan khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan dan di Indonesia pada umumnya, sudah cukup mengadopsi proses pengadaan barang/jasa yang kredibel? Saya kira masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan proses pengadaan yang lebih kredibel baik SDM, Organisasi, Prosedur dan juga sistem IT. Itu menjadi “PR” kita semua untuk dapat menyelesaikannya. Kita dapat mencontoh dari negara-negara yang sudah menerapkan sistem pengadaan yang lebih bagus. Kemudian disesuaikan dengan kondisi di negara kita. Tetapi untuk merubah semuanya menjadi suatu perubahan yang utuh diperlukan komitmen bersama dari para stakeholder dan pengambil keputusan sehingga apabila dalam proses perubahan tersebut terjadi benturan-benturan dengan aturanaturan yang ada, dapat dengan mudah untuk diselaraskan.

Bagaimana kondisi pengadaan barang jasa di Indonesia dibandingkan dengan pengadaan Di Korea Selatan, database sistem IT dilaksanakan secara terpusat. Ada unit yang mengelola data ini sehingga akan lebih mudah untuk mengintegrasikan dengan datadata lainnya. Sudah lebih dari 160 tipe dokumen telah dilakukan pertukaran data dan melibatkan tidak kurang dari 100 institusi baik dari sektor publik maupun swasta. Proses pengadaan di Korea Selatan sudah menggunakan data-data yang terintegrasi ini sehingga mulai dari pendaftaran penyedia sampai pembayaran untuk pengadaan barang/jasa sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara online.

12

barang jasa di negara-negara lain? Beberapa negara lain sudah cukup maju pelaksanaan pengadaan barang/ jasanya. Seperti Koneps di Korea Selatan. Di negeri ginseng ini sistemnya sudah cukup bagus. Jaringan IT sebagai pendukung e-procurement juga sangat maju. Wilayahnya mungkin tidak sebesar Indonesia sehingga akan lebih mudah mengintegrasikan sistem IT-nya. Luas wilayah Indonesia menjadi tantangan kita bersama untuk dapat mengintegrasikan sistem IT ini. Di Korea Selatan, database sistem IT dilaksanakan secara terpusat. Ada unit yang mengelola data ini sehingga akan lebih mudah untuk mengintegrasikan dengan data-data lainnya. Sudah lebih dari 160 tipe dokumen telah dilakukan pertukaran data dan melibatkan tidak kurang dari 100 institusi baik dari sektor publik maupun swasta. Proses pengadaan di Korea Selatan sudah menggunakan data-data yang terintegrasi ini sehingga mulai dari pendaftaran penyedia sampai pembayaran untuk pengadaan barang/ jasa sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara online. Jadi sangat mudah dan praktis. Di Indonesia juga perlu didorong sistem IT yang terintegrasi serta pengembangan sistem IT yang lebih terpadu. Dengan demikian, sistem IT yang terintegrasi seperti yang ada di Korea Selatan dapat juga diterapkan di Indonesia. Saya kira, Kominfo punya peran besar untuk mengembangkan sistem IT yang terintegrasi ini. Demikian juga pemanfaatan pengembangan IT juga perlu dikoordinasikan sehingga masing-masing Instansi tidak perlu mengembangkan IT tersendiri jika Instansi lain sudah mengembangkan dan ternyata sesuai dengan kebutuhannya. Cukup memanfaatkan IT yang sudah dikembangkan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penggunaan anggaran untuk pengembangan IT dapat lebih dihemat. Kalau sistem IT sudah terintegrasi, maka e-procurement akan menjadi salah satu bagian dari sistem itu. Ke depan,


“Kalau sistem IT sudah terintegrasi, maka e-procurement akan menjadi salah satu bagian dari sistem itu. Ke depan, melalui sistem yang terintegrasi ini, maka data pajak, data badan hukum dari Sisminbakum, ijin domisili dan data-data-data lainnya, dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan e-procurement, demikian juga sebaliknya, data e-procurement dapat dimanfaatkan oleh unit-unit yang membutuhkan. Saya kira ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi harus dimulai, karena kebutuhan integrasi ini merupakan kebutuhan yang nyata dan semakin dibutuhkan.” melalui sistem yang terintegrasi ini, maka data pajak, data badan hukum dari Sisminbakum, ijin domisili dan data-datadata lainnya, dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan e-procurement, demikian juga sebaliknya, data e-procurement dapat dimanfaatkan oleh unit-unit yang membutuhkan. Saya kira ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi harus dimulai, karena kebutuhan integrasi ini merupakan kebutuhan yang nyata dan semakin dibutuhkan.

Apa visi Bapak untuk perbaikan pengadaan barang jasa di Indonesia ke depan khususnya terkait e-procurement? Kedepannya, saya berharap, langkah kita membangun e-procurement tidak hanya sampai disini. Proyeksi saya ke depan, e-procurement ini semakin strategis dan diperlukan dalam kaitan integrasi pengelolaan keuangan negara. Perkembangan IT mendorong diwujudkan sistem elektronik melalui e-budgeting, e-procurement, e-contract, e-payment, e-reporting, ataupun e-asset. Semua sistem ini bisa dijadikan satu kesatuan sistem yang terintegrasi menjadi sistem pengelolaan keuangan negara. e-procurement menjadi salah

WARTA TOKOH

satu bagian dari sistem tersebut. Saat ini, sistem e-procurement yang diterapkan masih sangat terbuka untuk dilakukan perbaikan dan pengembangan. Mari kita dorong LKPP untuk dapat menerapkan sistem pengadaan seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara yang e-procurement-nya sudah maju. Saat ini, pengembangan aplikasi pengadaan melalui SPSE masih terkesan hanya meng-elektronikkan proses bisnis lelang yang manual/konvensional. Ke depan, perlu dibuat proses bisnis e-procurement tersendiri yang berbeda dengan yang manual/konvensional. Khusus untuk e-catalogue perlu terus dikembangkan dan sistemnya juga perlu terus diperbaiki. Melalui e-catalogue ini, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang akan menjadi lebih cepat dan mudah serta diharapkan dapat mengurangi jumlah beban proses pelaksanaan pengadaan barang yang harus dilakukan lelang.

Sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada pembaca sehingga dapat menjadi pegangan kami ke

“e-Procurement yang sudah diimplementasikan mari terus ditingkatkan. Mari kita ajak unit-unit lain untuk memanfaatkannya. Lanjutkan pembangunan sistem dan manfaatkan e-procurement ini sebagai sarana menuju periode emas pengadaan barang/jasa pemerintah. Suatu periode emas dimana e-procurement menjadi salah satu satu kunci penting mewujudkan optimalisasi penyerapan anggaran dan bebas KKN.” depan nanti terkait Implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mensukseskan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel? E-Procurement yang sudah diimplementasikan mari terus ditingkatkan. Mari kita ajak unit-unit lain untuk memanfaatkannya. Lanjutkan pembangunan sistem dan manfaatkan

e-procurement ini sebagai sarana menuju periode emas pengadaan barang/jasa pemerintah. Suatu periode emas dimana e-procurement menjadi salah satu satu kunci penting mewujudkan optimalisasi penyerapan anggaran dan bebas KKN. Dan mari kita bangun kepercayaan publik melalui optimalisasi kepuasan layanan dan kita dorong implementasinya pada seluruh Kementerian/Lembaga dan juga daerah. Jika, ada permasalahan agar disampaikan, nanti akan kita teruskan pada pihak-pihak yang berkompeten untuk menanganinya. Masukanmasukan itu akan menjadi modal untuk membangun e-procurement yang lebih baik lagi. LPSE Kementerian Keuangan siap untuk melakukan sosialisasi, dan pendampingan untuk siapa saja baik instansi pusat maupun daerah yang membutuhkan bantuan terkait e-procurement. Tempat pelatihan kita juga selalu terbuka untuk penyedia maupun pegawai di seluruh indonesia. Tempat pelatihan kita yang sudah tersedia di tiap propinsi, agar dapat dimanfaatkan secara optimal. (Radit)


13

WARTA KEGIATAN

Pusat LPSE terima Sertifikat ISO 27001:2005

S

etelah menunggu selama kurang lebih 2 bulan sejak Closing Audit Tahap-2 ISO 27001:2005 ISMS, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 bertempat di Aula Gedung Djuanda I, Lantai Mezzanine telah dilaksanakan hand-over sertifikat ISO 27001:2005 ISMS dari Lembaga Sertifikasi British Standards Institution (BSI) kepada Pusat LPSE. Sertifikat ini diserahterimakan oleh Sholichin A. Dharmawan, Selaku Business Development Director - BSI Group Indonesia kepada Bapak K.A. Badaruddin selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Sertifikat ISO 27001:2005 ini merupakan sertifikat berstandar internasional kedua yang diterima oleh Pusat LPSE setelah sebelumnya mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008. Perolehan sertifikat ISO pada awal tahun 2013 ini, selain sebagai suatu bentuk penghargaan atas diterapkannya standar internasional ISMS pada Pusat LPSE, sekaligus juga menjadi penyemangat baru bagi Pusat LPSE dalam menatap masa depan organisasi dan memulai langkah di tahun 2013 dengan semangat baru dan harapan baru. Penerapan kedua standar ISO ini merupakan upaya Pusat LPSE untuk memberikan pelayanan yang prima dan menjaga kepercayaan stakeholder, yaitu melalui penerapan Quality Management System (ISO 9001:2008) untuk menjaga mutu layanan dan ISMS (ISO 27001:2005) untuk menjaga keamanan informasi (LPSE) Pusat LPSE. (Zaki)

14


WARTA KEGIATAN

Pusat LPSE Hadiri Rapat Koordinasi Teknis LKPP Tahun 2013 Advokasi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Strategi Implementasi dan Peningkatan Layanan e-procurement, e-purchasing dan e-monev. Adapun narasumber berasal dari intern LKPP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, serta UKP4. Sedangkan agenda pada hari II adalah Focus Group Discussion (FGD) dimana peserta dibagi kedalam 2 (dua) kelas. Adapun focus FGD dibagi menjadi 4 (empat) yaitu : Fokus I : Kerangka Legislasi dan Regulasi (Review, Policy Issue, Policy Direction, Strategic Plan), Fokus II : Kerangka Kelembagaan dan Kapasitas Pengelolaan (Review, Policy Issue, Policy Direction, Strategic Plan), Fokus III : e-Government (Review, Policy Issue, Policy Direction, Strategic Plan), serta Fokus IV : Pelaksanaan Pengadaan dan Perilaku Pasar (Review, Policy Issue, Policy Direction, Strategic Plan). (Zaki)

P

ada tanggal 30-31 Januari 2013 bertempat di hotel Kartika Chandra Jakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan rapat koordinasi teknis LKPP tahun 2013. Rapat koordinasi teknis kali ini bertemakan ini “Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Rapat ini dibuka oleh Bapak Agus Raharjdo selaku Kepala LKPP dan dilaksanakan selama 2 (dua ) hari. Adapun agenda pada hari I setelah pembukaan oleh Kepala LKPP adalah pemaparan dan diskusi yang terdiri dari 4 (empat) sesi yaitu pemaparan dan diskusi tentang: Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pengembangan Jabatan Fungsional Pengadaan, Strategi Implementasi Whistleblowing System dan

Sosialisasi Percepatan Pengadaan Barang/Jasa di Kanwil DJP Jawa Barat II

P

ada tanggal 3 Januari 2013, bertempat di aula Kanwil DJP Jawa Barat II lantai 3, telah diselenggarakan acara sosialisasi percepatan pengadaan barang/jasa. Acara yang dihadiri oleh seluruh satuan kerja di bawah Kanwil DJP Jawa Barat II tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II. Dalam acara tersebut dihadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal dan Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun ini dimaksudkan agar seluruh satuan kerja di bawah Kanwil DJP Jawa Barat II memiliki kesiapan dalam mengelola anggaran tahun 2013 ini terutama dalam hal pengadaan barang/jasa. Adapun materi yang disampaikan

oleh Pusat LPSE meliputi Rencana Umum Pengadaan (RUP), Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012, dan Aplikasi SPSE Versi 3.5. Kegiatan ini sangat bagus terlihat dari antusiasme dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. (Zaki)


15

WARTA KEGIATAN

Penandatanganan MoU antara Pusat LPSE dengan OJK, PPATK, dan KY

K

ementerian Keuangan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Yudisial. Penandatanganan dilakukan di Aula Djuanda Kementerian Keungan, Jakarta pada Selasa (5/2). Penandatanganan nota kesepahaman dengan OJK ini merupakan yang pertama kalinya, sementara MoU dengan PPATK dan Komisi Yudisial merupakan yang kedua. Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan Moh. Hatta menjelaskan, penandatanganan MoU ini dilakukan dalam hal penggunaan fasilitas LPSE Kementerian Keuangan oleh ketiga instansi tersebut. “Pelaksanaan (MoU) ini merupakan implementasi tugas (Pusat) LPSE Kementerian Keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010,” paparnya. Ia menambahkan, penandatanganan MoU ini dimaksudkan untuk menyukseskan pengadaan barang/jasa nasional. Terdapat lima poin utama dalam nota kesepahaman ini, yaitu penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), penggunaan aplikasi SPSE, bantuan teknis pelaksanaan penerapan SPSE, elektronisasi audit pelaksanaan penerapan SPSE, dan pemberian data/informasi. Melalui kerja sama ini, ia berharap pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai salah satu instrumen kebijakan dapat ditingkatkan kualitasnya. (Zaki)

16


Training of Trainer Pegawai LPSE Daerah Tahun 2013

B

ertempat di ruang rapat lantai 9 Gedung Djuanda I, Pusat LPSE menggelar training of trainer (ToT) bagi admin LPSE daerah seluruh provinsi di Indonesia. Acara yang diikuti oleh pengelola LPSE dari 32 Provinsi ini diselenggarakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Maret 2013, sedangkan gelombang kedua dilaksanakan pada 13 s.d.15 Maret 2013, di Jakarta. Acara yang dihadiri oleh sekitar 50 peserta pada setiap gelombangnya kali ini dilaksanakan dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada hari I acara lebih difokuskan kepada pemaparan tentang Perpres 70 Tahun 2012, update aplikasi SPSE 3.5, update aplikasi back office serta pengenalan aplikasi vendor management system. Sedangkan acara pada hari kedua berupa pelatihan Public Speaking dengan menghadirkan konsultan dari luar yaitu Liliana Wahyudi. Dalam arahannya Kepala Pusat LPSE mengatakan bahwa “Training admin kali ini bertujuan tidak hanya untuk membekali teman-teman di daerah dengan kemampuan hardskill namun juga tentang pembekalan softskill public speaking yang akan membuat teman-teman lebih siap menjalankan tugas di daerah nanti”. Dengan adanya konsep yang berbeda ini para peserta terlihat lebih antusias dalam mengikuti acara ToT kali ini. Diharapkan nantinya para peserta tersebut dapat mengaplikasikan apa yang diperoleh dari kegiatan ToT kali ini dalam pelaksanaan pekerjaannya di daerah masing-masing. (Zaki)

WARTA KEGIATAN

LPSE terapkan SPSE Versi 3.5

M

Beberapa fitur terbaru dalam aplikasi ini antara lain kembalinya fitur PPK yang nantinya bisa melihat paket lelang yang dibuat oleh panitia serta adanya menu berupa form isian pada tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) serta penandatanganan kontrak. Selain itu perubahan pada aplikasi SPSE ver 3.5. ini diikuti dengan upgrade pada aplikasi pengaman dokumen (Apendo) dari versi 2.2 menjadi APENDO versi 3.1 baik untuk Panitia maupun untuk Penyedia. Pada versi 3.5 telah ditambahkan beberapa fitur yang memudahkan panitia maupun rekanan dalam mengamankan dokumennya. Misalnya, jika pada versi 2.2 dokumen yang diamankan per file, maka pada apendo 3.1 pengamanan bisa dilakukan per folder. Selain itu fitur untuk panitia juga mengalami beberapa perubahan antara lain pengisian kode anggaran yang semula dilakukan oleh Admin Agency sekarang dilakukan sendiri oleh panitia, panitia dapat membuat paket dengan banyak lokasi untuk 1 paket, panitia dapat membuat paket dengan menggunakan lebih dari 1 anggaran, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya upgrade aplikasi SPSE versi 3.5. ini maka kekurangan/kelemahan yang ada dalam aplikasi sebelumnya dapat diperbaiki. (Zaki)

engakhiri tahun 2012, Pusat LPSE mulai menerapkan aplikasi SPSE versi 3.5 yang dibuat oleh LKPP. Aplikasi terbaru ini merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi SPSE versi 3.2.5. Aplikasi SPSE terbaru kali ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012.

Perbedaan SPSE 3.2.5 dengan SPSE 3.5 User Panitia

PPK

Perbedaan

SPSE 3.2.5

SPSE 3.5

Kode Anggaran

Diisikan oleh admin agency

Diinput sendiri oleh panitia menggunakan format yang telah tersedia pada SPSE

Lokasi Paket

1 paket 1 lokasi

1 paket dapat lebih dari 1 lokasi

Anggaran

1 paket bersumber dari 1 dana/anggaran

1 paket dapat bersumber lebih dari 1 dana/ anggaran

Menu ganti kepanitiaan

Menu tersendiri

Diubah menjadi tampilan dropdown

Summary Report

Belum tersedia

tersedia

Sanggahan

Memunculkan nama panitia

Memunculkan nama kepanitiaan

Adendum Prakualifikasi

Belum tersedia

Tersedia

Informasi tambahan

Belum terdapat menu untuk upload informasi tambahan (misal BA Aanwijzing lapangan)

Tersedia

Evaluasi Prakualifikasi

Upload dan evaluasi prakualifikasi bergantian

Upload dan evaluasi prakualifikasi bersamaan

User

Optional

Harus dibuatkan user

SPPBJ

Manual

Tersedia fasilitas untuk input SPPBJ untuk kemudian dikirimkan melalui sistem kepada Pemenang lelang

Kontrak

Manual

Manual + PPK mengisikan info kontrak pada SPSE

Summary Report

Belum tersedia

Tersedia


17

WARTA KEGIATAN

Pusat LPSE Hadiri Acara Persiapan Implementasi Aplikasi SPAMKODOK

B

ertempat di Hotel Horison Semarang tanggal 14 Januari 2013, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh LKPP bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara. Acara tersebut merupakan acara persiapan dalam rangka uji coba aplikasi Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) pada 2 (dua) LPSE di Jawa Tengah yaitu LPSE Pemrov Jawa Tengah dan LPSE Undip. Acara yang dibuka oleh R. Suryanto selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan E-Procurement, LKPP ini dihadiri sekitar 20 orang peserta. Tujuan dari pelaksanaan acara tersebut adalah untuk persiapan uji coba pelaksanaan implementasi aplikasi SPAMKODOK yang dilakukan oleh LKPP dan Lembaga Sandi Negara (LSN) kepada LPSE Provinsi Jawa Tengah dan LPSE Universitas Diponegoro serta untuk mengetahui format dari aplikasi SPAMKODOK yang akan diterapkan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik versi 4. (Zaki)

Bimbingan Teknis Aplikasi RUP & SPSE 3.5 serta Seleksi Wawancara Calon Anggota ULPTD

D

alam rangka implementasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2013 di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pusat LPSE melaksanakan kegiatan bimbingan teknis implementasi RUP tahun 2013 pada 32 Provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 (empat) gelombang yaitu gelombang I tanggal 15-18 Januari 2013, gelombang II tanggal 21-24 Januari 2013, gelombang III tanggal 29 Januari – 1 Februari 2013 dan gelombang IV tanggal 5-8 Februari 2013. Dalam kegiatan ini selain bimbingan teknis implementasi RUP tahun 2013, juga dipaparkan tentang update SPSE versi 3.5 dan aplikasi Vendor Management System serta dilakukan seleksi wawancara kepada para calon angota ULP daerah. “Penyelenggaraan Implementasi RUP ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 1082 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA)” ujar Kepala Pusat LPSE dalam sambutannya. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh satker sudah dapat mengumumkan RUP-nya dan telah siap untuk melaksanakan proses pengadaannya. (Zaki)

18


WARTA INFO

LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (e-PROCUREMENT) KEMENTERIAN, LEMBAGA, (SATUAN KERJA PERANGKAT) DAERAH, INSTITUSI (K/L/D/I) PENGGUNA SPSE KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - MARET 2013

Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE Kementerian Keuangan (per 31 Maret 2013)

Nilai tersebut adalah berdasarkan paket-paket yang selesai dilelang sampai dengan tahap diumumkannya nilai kontrak pada SPSE oleh masing-masing panitia pengadaan. Hasil lelang, penghematan dan persentasenya berdasarkan masing-masing agency adalah sebagaimana tabel berikut:

No.

Agency

Paket

Dalam Juta Rupiah

P

enghematan dari hasil pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Keuangan Tahun 2013 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret adalah sebesar Rp. 150,6M atau 12,55% dari nilai pagu 1,2T yang terbagi dalam 509 paket.

1,400,000

Rp1,200,012 Rp1,049,356

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000

Rp150,656

200,000 0

Pagu Selesai

Nilai Hasil Lelang

Total Pagu Pengadaan Selesai

Nilai Hasil Lelang

Rp.

Rp.

Penghematan

Penghematan Rp.

%

A. KEMENTERIAN KEUANGAN 1

Badan Kebijakan Fiskal

5

7,506,642,100.00

5,649,747,192.00

1,856,894,908.00

24.74%

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

82

52,870,386,282.00

42,545,627,925.00

10,324,758,357.00

19.53%

3

Direktorat Jenderal Anggaran

5

3,363,160,000.00

2,241,577,305.00

1,121,582,695.00

33.35%

4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

40

258,489,234,981.00

234,490,050,707.00

23,999,184,274.00

9.28%

5

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

32

36,763,974,200.00

31,750,761,912.96

5,013,212,287.04

13.64%

6

Direktorat Jenderal Pajak

71

201,054,096,443.00

174,832,137,872.00

26,221,958,571.00

13.04%

7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

45

72,187,002,928.79

64,995,409,507.00

7,191,593,421.79

9.96%

8

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

5

7,297,896,000.00

6,778,970,000.00

518,926,000.00

7.11%

9

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

5

2,231,596,165.00

1,916,023,070.00

315,573,095.00

14.14%

2

2,918,000,000.00

2,348,168,152.00

569,831,848.00

19.53%

10 Inspektorat Jenderal 11 Sekretariat Jenderal

63

198,750,734,077.00

173,277,033,723.00

25,473,700,354.00

12.82%

JUMLAH A

355

843,432,723,176.79

740,825,507,365.96

102,607,215,810.83

12.17%


19

WARTA INFO

No.

Agency

Paket

Total Pagu Pengadaan Selesai

Nilai Hasil Lelang

Rp.

Rp.

Penghematan Rp.

%

B. KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI LAIN 1

Arsip Nasional

9

5,241,176,400.00

4,254,392,820.00

986,783,580.00

18.83%

2

Badan Kepegawaian Negara

33

62,633,052,970.00

58,817,067,267.00

3,815,985,703.00

6.09%

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

17

31,734,069,118.00

26,097,727,200.00

5,636,341,918.00

17.76%

4

Badan Pemeriksa Keuangan

37

88,199,023,314.00

75,949,872,140.00

12,249,151,174.00

13.89%

5

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

8

8,891,575,000.00

7,657,686,000.00

1,233,889,000.00

13.88%

6

Kementerian Sekretariat Negara*

103

168,440,627,475.20

118,736,865,354.00

49,703,762,121.20

29.51%

7

Kejaksaan Agung*

38

231,434,528,200.00

212,846,884,949.00

18,587,643,251.00

8.03%

8

Komisi Pemberantasan Korupsi

30

60,137,159,816.00

50,990,482,878.00

9,146,676,938.00

15.21%

9

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

8

6,514,558,000.00

5,836,016,473.00

678,541,527.00

10.42%

10 Lembaga Administrasi Negara

19

11,850,139,000.00

10,643,021,476.00

1,207,117,524.00

10.19%

11 Perpustakaan Nasional

11

11,841,340,000.00

11,514,157,400.00

327,182,600.00

2.76%

12 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

4

2,438,628,000.00

1,568,426,277.00

870,201,723.00

35.68%

13 Satuan Kerja Vertikal Mahkamah Agung*

6

924,798,000.00

824,412,600.00

100,385,400.00

10.85%

14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*

16

20,197,042,200.00

19,540,109,800.00

656,932,400.00

3.25%

JUMLAH B

339

705,236,541,093.20

601,022,729,814.00

104,213,811,279.20

14.78%

JUMLAH A + B

694

1,548,669,264,269.99

1,341,848,237,179.96

206,821,027,090.03

13.35%

*) Keterangan: Kementerian Sekretariat Negara terdiri dari: Satker di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Kejaksaan Agung terdiri dari: Kantor Pusat; Kejaksaan Negeri Masohi-Geser, Muara Bungo, Putussibau, Tual dan Nunukan; Kejaksaan Tinggi Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Satuan Kerja Vertikal Mahkamah Agung terdiri dari: Pengadilan Agama Nunukan, dan Tanjung Redeb; Pengadilan Negeri Tual; Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; dan Pengadilan Tinggi Bandung. SKPD adalah paket-paket pelelangan pada satker: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual-Maluku, BPS Provinsi Bengkulu, KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, PANTI SOSIAL BINA NETRA “WYATA GUNA” Jawa Barat, Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Satuan Kerja Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat (04), Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (06/P2HP), Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam, dan Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar (Billy)

20


WARTA INFO

Ngintip Negara Tetangga

e-PROCUREMENT DI FILIPINA

E

-Procurement di Filipina pada awalnya adalah sebuah sistem percontohan pengadaan secara elektronik yang disebut Pilot Electronic Procurement System (Pilot EPS) dan dimulai pada bulan November tahun 2000. Pilot EPS memanfaatkan aksesibilitas internet dan proyek ini didirikan dengan bantuan dari Canadian International Development Agency (CIDA) sebagai sebuah portal umum untuk pendaftaran vendor dan tempat untuk mengiklankan penawaran lelang. Tujuan didirikannya Philgeps adalah membentuk pasar pengadaan pemerintah yang terbuka, transparan, efisien dan kompetitif, untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan dapat digunakan untuk monitoring harga barang/jasa. Pada tanggal 1 Desember 2000, Philgeps mulai dijalankan (online) dengan adanya posting secara elektronik pertama kalinya. Pada bulan Januari 2003, Pemerintah Philipina melakukan perubahan pada Undang-undang Pengadaan Pemerintahnya menjadi Republic Act No. 9184 (RA 9184). Salah satu pasal yang penting dalam RA 9184 adalah amanat

bagi seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan Pemerintah serta Perguruan Tinggi untuk menggunakan Philgeps. Pada saat ini Philgeps dikelola oleh Direktur III dibawah Direktur Eksekutif Layanan Pengadaan (Procurement Service Executive Director) dan Badan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (the Government Procurement Policy Board). Adapun beberapa fitur dari Philgeps antara lain adalah: 1. Electronic Bulletin Board; 2. Supplier’s Registry; 3. Electronic Catalogue; 4. Automatic Bid Notification; 5. Virtual Store. Beberapa keuntungan bagi instansi pemerintah yang menggunakan Philgeps yaitu: 1. Meningkatnya transparansi dalam pengadaan pemerintah; 2. Meningkatnya persaingan guna mendapatkan harga yang bersaing; 3. Mengurangi biaya pengadaan seperti biaya iklan di surat kabar; 4. Tersedianya catatan atau laporan

untuk keperluan audit; 5. Membantu mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang pengadaan. Sedangkan beberapa keuntungan bagi penyedia barang/jasa yang menggunakan Philgeps adalah: 1. Tersedianya akses yang mudah bagi penyedia untuk mengikuti tender pemerintah; 2. Tersedianya dokumen pengadaan elektronik yang dapat didownload; 3. Tersedianya pemberitahuan secara otomatis tentang adanya lelang; 4. Dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu; 5. Dapat mengurangi tekanan dari pihak lain; 6. Dapat melaksanakan riset pasar atas pengadaan pemerintah. Sampai saat ini, jumlah instansi pemerintah yang telah terdaftar di Philgeps sebanyak 16.503 instansi, sedangkan jumlah penyedia yang terdaftar sebanyak 70.149 penyedia barang/jasa. Adapun website Philgeps adalah http://www.philgeps.gov. ph. (Zaki)

Sumber: http://www.philgeps.gov.ph/GEPSNONPILOT/aboutGEPS/aboutGEPS.aspx?menuIndex=5 http://www.picpa.com.ph/getmedia/bc4039f5-e1c4-4728-af43-168e826e09b2/geps.aspx


21

WARTA INFO

RENCANA KEGIATAN

e–LEARNING METODE PELATIHAN ERA DIGITAL Berbekal kemudahan komunikasi melalui internet, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menggagas untuk membuat metode pelatihan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan media internet (e-learning). Dengan demikian, pelatihan dapat dilakukan melalui jarak jauh. Peserta tidak harus berada dalam satu ruangan dengan instruktur. Hal ini tentunya akan sangat membantu bagi para peserta yang berada di tempat yang jauh. Peserta dapat mengikuti pelatihan dari rumah atau tempat kerja tanpa harus datang ke Kantor LPSE. Selain itu, kegiatan pelatihan menjadi lebih mudah dan praktis.

P

elatihan jarak jauh menggunakan internet (e-learning) pun dapat dilakukan secara interaktif. Sebagaimana telah diterapkan di beberapa universitas dan perusahaan terkemuka di dunia, e-learning memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengatur jadwal masing- masing. Namun begitu, kecepatan pembelajaran ditentukan sendiri oleh peserta. Apakah peserta dapat bekerja melalui materi dengan cepat atau perlahan.

22

Hal ini menguntungkan bagi mereka dengan kesibukan dan keterbatasan waktu. Peserta dapat belajar saat itu sesuai dengan cara yang cocok dengan gaya masing – masing. Disini kemandirian dan kesadaran peserta sangat dibutuhkan. Sebagai persiapan e-learning, Pusat LPSE akan menyiapkan bahan pembelajaran yang dapat didownload melalui website e-learning www.learning.lpse.depkeu.


go.id. Dari web ini peserta dapat memilih jenis pelatihan apa yang akan diikuti. Misalnya pelatihan sebagai penyedia atau sebagai panitia/Pokja. Masing – masing jenis pelatihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan. Untuk memudahkan pelaksanaan pelatihan, peserta harus membaca dahulu materi yang telah didownload sehingga pada saat pelatihan instruktur dan para peserta telah mempunyai sudut pandang yang sama.

WARTA INFO

Para peserta diberikan kesempatan untuk mencoba sendiri melakukan simulasi pada web latihan. Jika terdapat permasalahan ataupun ada yang tidak dimengerti, peserta dapat menggunakan fasilitas chatting untuk menanyakan hal tersebut kepada instruktur. Fasilitas chatting ini seperti grup chatting sehingga peserta yang lain dapat mengetahui informasi – informasi yang diumumkan oleh instruktur pelatihan, selain itu para peserta dapat berpartisipasi secara interaktif. Program e-learning yang akan digulirkan Pusat LPSE dimulai dengan perencanaan dan terfokus pada bahan pembelajaran dan kebutuhan pengguna SPSE. Oleh karena itu website e-learning menampilkan informasi dengan teknologi yang jika dengan perangkat biasa sulit untuk dilakukan. Misalnya pelaksanaan pre test dan post test dengan perangkat biasa akan menyulitkan karena banyaknya jumlah kertas yang harus dibagikan dan disimpan, tulisan yang sulit terbaca, serta memakan banyak waktu. Dengan fitur pada program e-learning ini peserta pelatihan hanya tinggal mengoperasikan tombol klik di mouse komputer. Pengisian kuesioner atau saran pun akan lebih mudah. Peserta tinggal mengetik pada kolom yang telah disediakan. Tidak memerlukan rekap maupun posting manual. Seluruhnya akan rapi tersimpan dalam server, memungkinkan jika sewaktu – waktu diambil data untuk laporan. Salah satu manfaat e-learning yang lainnya adalah peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang materi yang disampaikan. Bahkan dapat lebih luas dari pemahaman instrukturnya sendiri. E-learning ini menggunakan media internet. Jadi peserta dapat mengambil banyak bahan pendukung secara tidak terbatas. Tidak hanya terbatas melalui bahan yang dibagikan dalam web e-learning LPSE. Peserta dapat memanfaatkan fasilitas pencarian di internet.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalame-learning Pusat LPSE diantaranya adalah: Learning by doing. Simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari; contohnya adalah simulasi pada website latihan SPSE, dimana seorang peserta dapat berlatih untuk melakukan/mengikuti pengadaan tertentu seperti ia melakukan/mengikuti pengadaan yang sesungguhnya. Learning by reflection. Mempelajari sesuatu dengan mengembangkan ide/ gagasan tentang subyek yang hendak dipelajari. Pusat LPSE memberikan materi dan poin–poin yang informatif dan diposting di web e-learning. Selanjutnya peserta dapat mengembangkan sendiri secara lebih mendalam menggunakan fasilitas pencarian di internet. Learning by exploring. Mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subyek yang hendak dipelajari. Contoh pada program e-learning ini peserta dapat mengeksplorasi sendiri kasus – kasus permasalahan yang terjadi atau mempelajari aturan – aturan mengenai pelaksanaan pengadaan dan e-procurement. Karena hal – hal tersebut tidak dibahas secara khusus dalam e-learning yang diselenggarakan namun sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan e-learning tersebut. Dengan adanya sistem pelatihan SPSE dengan e-learning seperti ini maka arah pelatihan menjadi terbuka, dua arah, beragam, dan multidisipliner. Tidak adanya interaksi dalam kegiatan pelatihan mungkin akan dianggap sebagai salah satu masalah. Namun sebenarnya, dengan media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi baik dalam bentuk realtime maupun tidak. Misalnya melalui grup chat dan forum. Keberhasilan program e-learning Pusat LPSE ini ditunjang dengan teknologi informasi yang mudah sehingga dapat menghilangkan batas ruang dan waktu yang selama ini menjadi permasalahan dalam metode pelatihan tatap muka. Selain itu juga ditunjang dengan administrasi penunjang sistem serta pendalaman materi yang disampaikan. Tidak tertinggal pula adanya interaksi yang maksimal antara instruktur dan peserta sehingga tercipta komunikasi yang dinamis. (edi)


23

WARTA INFO

RENCANA KEGIATAN

VENDOR MANAGEMENT LEBIH DARI SEKEDAR PENILAIAN Dalam rubrik warta rencana edisi kali ini, kita akan membahas kabar lanjutan dari Vendor Management System (VMS), seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam warta edisi III dan IV. Beberapa langkah persiapan telah dilakukan untuk meluncurkan VMS ini. Website VMS Kementerian Keuangan dapat diakses di www.vms.lpse.depkeu.go.id. Data – data yang disajikan dalam VMS adalah data yang diolah dari masukan – masukan yang diberikan oleh PPK. Sampai saat ini telah dirangkum masukan dan penilaian dari PPK terhadap penyedia yang pernah menang dalam lelang yang diadakan mulai dari tahun 2008 sampai dengan sekarang.

P

elaksanaan VMS ini diperlukan untuk menciptakan suatu pasar pengadaan LPSE yang harmonis. Seluruh pihak berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran masing – masing. LPSE berperan sebagai market regulator, validasi dan pengelola data. LPSE selanjutnya akan melakukan monitoring dan memasukkan hasil penilaian terhadap penyedia barang/jasa sehingga validitas data dan kapasitas penyedia akan meningkat secara berkelanjutan. LPSE juga dapat menerapkan sanksi bagi penyedia yang menyertakan informasi yang tidak benar. Pada intinya VMS ini ditujukan agar data penyedia yang ada di LPSE valid dan dapat menjadi referensi panitia dalam melakukan evaluasi kualifikasi penyedia. Walaupun begitu, kewajiban panitia untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi tetap dilaksanakan. Data dari VMS lebih lanjut lagi akan digunakan dalam sistem manajemen kontrak. Dimana seluruh kontrak akan dapat dipantau

progres fisiknya maupun dari sisi realisasi keuangan. Sehingga berbagai hambatan yang muncul dalam kontrak dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Manfaat lain yang dapat diambil dari sistem manajemen kontrak ini adalah menyediakan informasi nilai kontrak yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan untuk penentuan standar biaya pada periode berikutnya. Selain itu dari nilai kontrak akan dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya penghasilan suatu perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai masukan perhitungan pajak atau penentuan kualifikasi usaha perusahaan tersebut. Sampai artikel ketiga ini jelas sudah bentuk gambaran dari Vendor Management System (VMS). Seperti apa dan apa manfaatnya. Namun semakin kita mengupas VMS, ternyata muncul kembali hal yang baru mengenai manajemen kontrak. Untuk menjaga minat para pembaca, sistem manajemen kontrak akan kami bahas kembali dalam rubrik khusus di edisi selanjutnya. (edi)

24


WARTA INFO

REGULASI

PERKA LKPP NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG e-TENDERING Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akhirnya mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering, yang secara otomatis mencabut Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Namun bagi pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan dapat tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya Perka ini. Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 merupakan tindak lanjut dalam melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan untuk mengakomodir perkembangan implementasi E-Tendering pada pengadaan barang/jasa, sehinggga dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara E-Tendering.

M

etode E-Tendering terdiri dari E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi, yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Untuk syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE serta panduan penggunaan aplikasi SPSE, akan diatur lebih lanjut oleh LKPP dengan diterbitkannya Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sedangkan untuk Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik melekat pada aplikasi SPSE. Adapun beberapa perubahan dalam Tata Cara E-Tendering ini adalah: A. Aktivitas Pemilihan Metode E-Tendering 1. Persiapan Pemilihan · PPK, Pokja ULP, penyedia barang/ jasa yang belum memiliki kode akses (user id dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE. · PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang berisikan paket,

·

·

spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan. Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan.

2. Pelaksanaan Pemilihan a) Pembuatan paket dan pendaftaran · Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan secara elektronik. · Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

·

·

·

Jasa Pemerintah dan perubahannya. Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan : 1) pemberian penjelasan; 2) batas akhir pemasukan penawaran; 3) pembukaan penawaran; 4) pembuktian kualifikasi; dan 5) batas akhir sanggah/ sanggah banding. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan, disediakan oleh Pokja ULP paling kurang 2 (dua) hari kerja untuk tahapan: a. Pemasukan dokumen penawaran untuk paket yang mensyaratkan jaminan penawaran; dan b. Sanggah banding. Dalam memasukan dokumen penawaran, Pokja ULP harus memperhitungkan alokasi waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen


25

WARTA INFO

·

Penawaran sesuai jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara: 1. mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; atau 2. menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat aplikasi SPSE.

b) Pemberian Penjelasan · Pokja ULP dapat melakukan Pemberian Penjelasan secara online melalui aplikasi SPSE, dan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan serta menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali substansi pertanyaan yang telah dijawab. · Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan, Pokja ULP dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan. · Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan.

·

·

·

Pelaksanaan pemberian penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain Pokja yang telah ditetapkan PPK dan ditugaskan Pokja ULP. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP. Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran.

c) Pemasukan Data Kualifikasi · Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya. · Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/bentuk kerja sama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.

http://benjaminblock.com/wp-content/uploads/2012/04/bigstock_Gavel_5323118.jpg

26


d) Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran · Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara satu file, dua file dan dua tahap. · Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo/ Spamkodok, bagi pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan yang melekat pada Apendo/Spamkodok. · Untuk penyedia barang/ jasa yang berbentuk yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/benuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain. e) Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi · Dalam tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/ Spamkodok. · Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP, file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka dapat ditetapkan oleh Pokja ULP bahwa file penawaran tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. · File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang, sekurang-kurangnya memuat : a. satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran,

·

·

f ) Sanggahan · Peserta pemilihan yang dapat menyangah adalah peserta yang telah memasukkan penawaran. · Dalam hal terjadi kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara online melalu aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan di luar aplikasi SPSE (offline). g) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan oleh PPK di luar aplikasi SPSE (offline), menginputkan infomasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE. h) Penandatanganan Kontrak antara pemenang pemilihan dengan

PPK dilakukan di luar SPSE, PPK memasukkan informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian (scan) dokumen kontrak pada aplikasi SPSE.

WARTA INFO

·

dan dekripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. b. dua file atau dua tahap: daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan dekripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline). Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan. Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.

yang telah ditetapkan dalam daftar hitam, LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat memasukkan penyedia barang/ jasa ke dalam menu daftar hitam di dalam aplikasi.

B. Lain-Lain 1. Aplikasi SPSE secara otomatis menampilkan informasi pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dan pengumuman pemenang paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia dalam aplikasi SPSE. 2. Surat Jaminan Penawaran : · Jaminan penawaran pada E-Tendering dengan metode E-Lelang tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau tidak menimbulkan risiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan. · Jaminan Penawaran asli untuk E-Lelang dengan prakualifikasi disampaikan kepada Pokja ULP sebelum penetapan pemenang. · Jika calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran asli atau jaminan penawaran tidak dapat dicairkan maka akun SPSE penyedia barang/jasa tersebut dapat di nonaktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam. 3. Pengenaan Sanksi · Penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berlaku, atau masuk ke dalam daftar hitam maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE. · Dalam hal Penyedia barang/jasa

4. Audit · Auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak akses untuk masuk ke dalam aplikasi SPSE melalui fasilitas yang telah disediakan. · Hak akses yang diberikan kepada Auditor hanya dapat mengakses informasi atau data, mengunduh (download) dan membuka file yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas. · Auditor dapat menemui Pokja ULP untuk memperoleh informasi dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu. 5. Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis, misalnya gangguan daya listrik, jaringan, gangguan aplikasi terkait pelaksanaan E-Tendering yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka Pokja ULP dapat: · membatalkan/mengagalkan proses pemilihan. · melakukan penyesuaian jadwal sesuai jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut. · membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau ter difasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib ditmenuangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)/Berita acara lainnya pada aplikasi SPSE.(Dina)


27

WARTA INFO

DAFTAR INSTANSI YANG BEKERJASAMA DENGAN LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN SESUAI DENGAN LAPORAN MASING - MASING KOORDINATOR LPSE Tahun

28

Bentuk Kerjasama User Panitia

Surat Permintaan (Yg diterima pusat)

Pelatihan

Mempunyai LPSE Sendiri

PIC

Tgl Penandatangaanan

Jangka Waktu Mou

2013

MOU

User Admin Agency

√

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

3-Dec09

3 tahun

Komisi Yudisial (KY)

√

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

3-Dec09

3 tahun

3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

√

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

3-Dec09

3 tahun

4

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

√

√

√

5

Lembaga Sandi Negara (LSN)

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

30-Mar10

3 tahun

6

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI

√

√

√

√

√

√

7

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

√

√

√

√

√

√

LPSE Jakarta

19Aug-10

3 tahun

8

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

√

√

√

√

√

√

LPSE Jakarta

15-Sep10

3 tahun

9

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

√

√

√

√

√

√

LPSE Jakarta

30-Mar10

3 tahun

10

Kementerian Kelautan dan Perikanan

√

√

√

√

√

√

LPSE Jakarta

1-Dec10

3 tahun

11

Sekretariat Negara

√

√

√

√

√

√

LPSE Jakarta

19-Jul10

3 tahun

12

Biro Umum BPKP

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

10-Jan11

3 tahun

13

Biro Hukum dan Organisasi, BMKG

√

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

21-Feb11

3 tahun

14

Kementerian Perhubungan

√

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

8-Jun11

3 tahun

15

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

5-Jul11

3 tahun

16

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

√

√

√

√

17

Pengadilan Militer Kalimantan Timur

√

LPSE Wil Kalimantan timur

15-Jul11

3 tahun

18

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat

√

No.

Satuan Kerja

1

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

2

2009

2010

2011

2012

√


√

√

√

√

√

LPSE Wil Kalimantan Barat

No.

Satuan Kerja

19

Kementerian Luar Negeri

√

20

Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

√

2009

2010

2011

Bentuk Kerjasama

2012

2013

MOU

User Admin Agency

User Panitia

draft

21

Kementerian Sosial RI

√

22

IAIN Ar-Raniry Aceh.

√

draft

√

23

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

√

√

24

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

√

25

Lembaga Administrasi Negara RI

√

26

Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi

√

27

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK)

√

28

Kementerian BUMN

√

29

Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

30

√

√

√

√

√

√

√

Pelatihan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √



PIC


LPSE jakarta

1-Dec11

3 tahun

LPSE jakarta

1-Dec11

3 tahun

Jangka Waktu Mou

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LPSE jakarta

26-Mar12

3 tahun

Pengadilan Militer Jawa Barat.

√

√

√

LPSE Wil Jawa Barat

2-May12

3 tahun

31

Pengadilan Tinggi Agama Serang

√

32

Pengadilan Agama Bandung dan Se-Jawa Barat

√

33

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

√

LPSE Wil Jawa Barat

21-Sep12

3 tahun

34

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

√

√

WARTA INFO

Tahun

√ √

√

√

√

√

35

BPS Provinsi Bengkulu.

√

√

√

36

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur.

√

√

√

37

Balai Taman Nasional Gunung Merapi

√

38

Kodam XII Tanjung Pura

√

39

Stasiun Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

√

40

Dinas Sosial Provinsi Sumsel

√

41

Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan

√

√

√

√

√

√

√


29

WARTA INFO

Tahun

30

Bentuk Kerjasama

No.

Satuan Kerja

42

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan

√

√

43

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

√

√

44

Pengadilan Agama Balikpapan

√

45

Pengadilan Agama Nunukan

√

46

Dinas Kesehatan Jeneponto

√

47

Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang

√

48

Dinas Kesehatan Kab. Seluma

√

2009

2010

2011

2012

2013

MOU

User Admin Agency

User Panitia


Pelatihan

RSUD Tais Kab. Seluma

√

√

√

√

51

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma

√

52

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma

√

53

Sekretariat Daerah Kab. Seluma

√

54

Sekretariat DPRD Kab. Seluma

√

55

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma

√

56

Pengadilan Agama Curup

√

57

Pengadilan Militer III Madiun

√

58

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

√

√

√

√

59

Pengadilan Agama Jakarta Utara

√

√

√

√

60

Polda Jatim

√

61

RRI Ternate

√

62

Kejaksaan Agung RI

√

63

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

√

SMAK Makassar

√ √

66

LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara

√

67

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

√

LPSE Jakarta

9-Dec11

Jangka Waktu Mou

√

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma

Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu


√

49

64

PIC

√

50

65


√

√

√

√

√

√

√

√


√

√

√

3 tahun

Bentuk Kerjasama User Admin Agency

No.

Satuan Kerja

68

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma Bengkulu

√

√

69

Universitas Pattimura

√

√

2009

2010

2011

2012

2013

MOU

User Panitia

70

Kantor Badan SAR Aceh

√

71

Komisi Hukum Nasional

√

72

Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”

√

73

Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

√

74

Stasiun KIPM Kelas I Lampung

√

75

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara

76

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak

77

RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar

√

78

Dinas Pertanian Kab. Jeneponto

√

79

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

80

Balai Bahasa Bandung

81


Pelatihan

√ √


PIC


WARTA INFO

Tahun

Jangka Waktu Mou

√

√ √

√

√

√ √

LPSW Wil Sulawesi Selatan

27-Jul12

√

LPSE Wil Sulawesi Selatan

31Aug-12

3 tahun

√

√

LPSE Wil Sulawesi Selatan

31Aug-12

3 tahun

√

√

LPSE Wil Jawa Barat

21-Sep12

3 tahun

Pengadilan Tinggi Bandung

√

LPSE Wil Jawa Barat

21-Sep12

3 tahun

82

Kantor Pertanahan Kota Bandung

√

LPSE Wil Jawa Barat

24-Sep12

3 tahun

83

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

84

Kejaksaan Tinggi Jambi

LPSE Wil Jambi

2-Jul12

85

Badan Pemeriksa Keuangan

LPSE Jakarta

30Aug-10

√ √

√

√

√

√

√


3 tahun

31

WARTA INFO

TIPS

MEMECAH ATAU MENGGABUNGKAN FILE BERFORMAT PDF Banyak pengguna sistem (Panitia/ULP dan Penyedia Barang/Jasa) yang menggunakan dokumen dengan format PDF dalam proses pelelangan. Terkadang, dari file PDF tersebut pengguna sistem hanya ingin mengambil dan menggunakan beberapa halaman saja diantaranya, atau justru menggabungkan beberapa file PDF yang terpisah menjadi satu. Tips yang dapat kami berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Download program PDF Splitter (http://www.pdfsplitter. info); selain program PDF Splitter (free), Anda dapat menggunakan program lain seperti Adobe Acrobat Professional (berbayar). 2. Install program tersebut di komputer Anda (hanya untuk sistem operasi berbasis Windows); 3. Memecah file PDF : a. Jalankan program PDF Splitter yang telah di-install; b. Pilih tab PDF Split; c. Pada “Source PDF File”, klik tombol ; d. Pilih file PDF yang ingin Anda pecah; e. Pada “Split Method”, pilih : i. A file for every, untuk memecah file PDF menjadi beberapa file PDF dengan jumlah halaman tertentu; ii. Specified pages, untuk memecah file PDF pada halaman tertentu saja, misalnya halaman 5 - 7. f. Pada “Output File”, klik tombol untuk menentukan dimana hasil pemecahan file PDF akan disimpan; g. Klik tombol “SPLIT”. 4. Menggabungkan beberapa file PDF : a. Jalankan program PDF Splitter yang telah di-install; b. Pilih tab PDF Merge; c. Klik tombol untuk menambahkan file PDF yang ingin digabung; d. Sebelum menggabungkan menjadi satu file PDF, Anda dapat mengurutkan susunannya terlebih dahulu dengan memanfaatkan tombol Panah Atas atau Panah Bawah; e. Klik tombol untuk menentukan dimana hasil penggabungan file PDF akan disimpan; f. Klik tombol “MERGE”.

32


Memecah file PDF Penyedia ingin memisahkan satu file PDF hasil pemindaian Surat Setoran Pajak (SSP) selama 3 bulan menjadi 3 buah file PDF (satu file PDF berisi SSP satu bulan tertentu) untuk di-upload pada menu Data Penyedia–Pajak.

Menggabungkan file PDF Penyedia ingin menggabungkan beberapa file PDF (misalnya brosur, hasil pemindaian kontrak, hasil pemindaian surat dukungan principal, surat penawaran harga) menjadi satu file PDF dengan nama Dokumen_Penawaran_PT_XYZ.pdf untuk di-upload ketika tahapan pemasukan dokumen penawaran. (BRP)

WARTA INFO

INOVASI

SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN Sejak diresmikan pada tahun 2008, pengguna sistem e-procurement di LPSE Kementerian Keuangan semakin hari semakin meningkat. Pengguna disini antara lain PPK, Panitia Pengadaan/ULP, Penyedia Barang/Jasa, Auditor, dan masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi dan edukasi telah banyak dilakukan oleh LPSE Kementerian Keuangan kepada pengguna tersebut. Di awali dengan kota Jakarta, kegiatan tersebut diperluas ke wilayah pulau Jawa, hingga akhirnya seluruh wilayah Indonesia. Perluasan wilayah kegiatan diikuti dengan dibukanya kantor layanan LPSE Kementerian Keuangan daerah. Kantor layanan ini sebagian besar dibuka di ibukota propinsi, kecuali beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur dimana kantor layanan dibuka di kota Balikpapan (bukan ibu kota propinsi).

K

eberadaan kantor layanan daerah tersebut dapat mempermudah akses bagi pengguna di seluruh Indonesia untuk memperoleh layanan LPSE Kementerian Keuangan. Setidaknya, mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta untuk memperoleh layanan LPSE Kementerian Keuangan. Namun demikian, pengguna yang ada di kabupaten, kecamatan, ataupun kelurahan masih harus melakukan perjalanan untuk dapat mengakses kantor layanan LPSE Kementerian Keuangan yang ada di ibukota propinsi. Sebagai contoh, untuk mendapatkan pelatihan mengenai sistem e-procurement di kantor layanan daerah, pengguna ada yang memerlukan waktu 2 - 3 hari karena harus melakukan perjalanan baik melalui darat, air, maupun udara. Hal inilah yang menjadi dasar LPSE Kementerian Keuangan mengembangkan sistem pembelajaran online atau dikenal dengan istilah e-learning system. E-learning system ini dikembangkan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pengguna sistem untuk mendapatkan edukasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dengan kondisi geografis Indonesia yang terpisah antar pulau, pengguna dapat mengakses e-learning system melalui komputer, laptop, bahkan perangkat smartphone. Sebagai tahap awal implementasi, e-learning system ini dapat digunakan di LPSE Kementerian Keuangan pada kantor pusat. Tahap selanjutnya, akan dilakukan uji coba pada beberapa daerah untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan teknologi komputer dan media Internet yang tersedia. Beberapa fitur yang disediakan pada e-learning system ini antara lain, forum diskusi, download materi/modul pelatihan, penilaian (grade), chatting, kalendar (berisi event-event yang akan dilaksanakan), berita, dan kuis online. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas, kegiatan pembelajaran online dapat dilakukan dengan memanfaatkan video conference. Pengguna di manapun dapat mengikuti pelatihan yang sedang dilaksanakan di Jakarta dengan bantuan video conference tersebut. Sebagai contoh, kegiatan e-learning dengan pemanfaatan video conference telah dilakukan di program Magister Teknologi

Informasi Universitas Indonesia. Kegiatan perkuliahan yang sedang dilakukan di Jakarta, dapat disaksikan secara langsung oleh mahasiswa yang berada di Palembang. Keberadaan video conference dalam sistem pembelajaran online dapat mengurangi biaya perjalanan yang harus dilakukan untuk menghadiri kegiatan pembelajaran di tempat tertentu, yang berujung pada penghematan anggaran pemerintah. Sistem pembelajaran online yang dikelola oleh LPSE Kementerian Keuangan dapat diakses melalui alamat http:// www.learning.lpse.depkeu.go.id/. Melalui portal ini, pengguna dapat mengetahui informasi mengenai sistem e-procurement lebih cepat. Semoga dengan keberadaan e-learning system ini, dapat meningkatkan pengetahuan pengguna mengenai sistem e-procurement yang berjalan di Kementerian Keuangan. (BRP)


33

WARTA OPINI

OPINI

BERBICARA TENTANG SPSE VERSI 3.5

“Y

ang jelas sangat user friendly dalam penggunaan aplikasi ini dan sangat terbantu. Penggunaan sandi dokumen penawaran dari APENDO versi 2.2 menjadi APENDO versi 3.1 baik bagi Pokja ULP maupun bagi rekanan/penyedia lebih aman. Adanya penambahan user baru untuk akses ke website LPSE yakni bagi PPK. Adanya fitur evaluasi ulang bagi Pokja ULP, dan evaluasi sudah dapat mulai dilaksanakan sejak rekanan menguploadkan dokumen prakualifikasi. Adanya akses PPK untuk

“P

erubahan tampilan SPSE cukup good looking namun harapan dan saran saya terkait penerapan aplikasi SPSE baik versi 3.5 dan kedepan agar mungkin tampilan SPSE dibuat lebih good looking lagi, karena hampir disetiap situs LPSE yang saya lihat tampilannya sama, dan terakhir mungkin pada situs LPSE harap dibuatkan tata cara atau petunjuk menggunakan SPSE mulai dari saat

“Sangat user friendly...” menginputkan data Surat Perintah Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ), menginputkan data kontrak, dan PPK dapat melihat paket lelang yang sudah dibuat oleh Pokja ULP sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.”

“Cukup good looking...” melaksanakan lelang hingga tahap terakhir namun dibagi-bagi sesuai dengan kategori dan metode pengadaan yang akan dipakai (Perpres 70/2012 dan Perka 18/2012.”

“P Nina Aprilia

Admin Tender PT Artha Mulia Trijaya

34

Wahyu Budi Santoso,

Operator Admin Agency Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

enyesuaian regulasi seperti Perpres 70/2012 dan Perka 18/2012 sudah diakomodir pada fitur SPSE Versi 3.5 ini. Menurut saya manfaatnya adalah tentunya paperless serta lebih mudah dan aman dalam penggunaan apendo versi 3.1 karena adanya fitur pergantian password dan deteksi sejak dini apabila terjadi kerusakan dokumen penawaran. Namun mengingat batas akhir submit penawaran harus jam kerja jadi sedikit khawatir surat penawaran harga & spesifikasi teknis batas waktu submitnya lebih cepat dari pengumuman. Harapannya adalah, semoga dengan SPSE versi 3.5 dan


Ji’ad Abdullah

Panitia Pengadaan Balai Diklat Keuangan Balikpapan

“Sudah sesuai regulasi dan apendo versi 3.1 mudah dan aman...” kedepannya aplikasinya semakin simple & tidak rumit, serta saat submit dokumen penawaran tidak lama.

WARTA KOMIK

“aanwijzing”

Senantiasa Memberikan Kemudahan

-HanMus- PRO WA R TA e WA R TACUREMENT e - P R O C U R EM •ENEDISI T • EDVI SIII |I I IM• ei 2 0| 120 2 13

35

Pusat LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Email: [email protected] [email protected]

Call Center Telp : (021) 29225922 Fax : (021) 3512219

Daftar alamat LPSE Kementerian Keuangan di daerah. Silahkan hubungi LPSE terdekat. LPSE Wilayah Aceh GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Di Tiro, Desa Kampung Ateuk, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Telp: (0651) 638262 LPSE Wilayah Sumatera Utara GKN Medan Lt. I Jl. Diponegoro 30A Medan I Telp: (061) 4513356 LPSE Wilayah Sumatera Barat KPPN Padang Lt. 2 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Telp: (0751) 891851 LPSE Wilayah Riau Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau Lt. 3 Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru Telp: (0761) 861053, Fax: (0761) 861054 LPSE Wilayah Kepulauan Riau KPKNL Batam Jl. Engku Putri Batam-Center Batam Telp: (0778) 469796, 469824, 469825 Fax: (0778) 469796 LPSE Wilayah Jambi Kanwil Ditjen PBN Jambi Jl. Mayjend. Yoesoef Singedikane No. 45 Telanaipura Jambi Telp: (0741) 669528, 668802 LPSE Wilayah Bengkulu KPKNL Bengkulu Jl. Museum No. 2 Jembatan Kecil Bengkulu 38224 Telp: (0736) 23085, Fax: (0736) 23112 LPSE Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No 2-4 lantai 3 Palembang Telp: (0711) 375816 Fax: (0711) 375816 LPSE Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang Telp: (0717) 439137 LPSE Wilayah Lampung Kanwil Ditjen PBN Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 23 A Lampung Telp: (0721) 471308

36

LPSE Wilayah Banten Kanwil DJKN Serang Jl. Diponegoro No. 9-11 Serang Telp: (0254) 210103 LPSE Wilayah Jawa Barat GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung Telp: (022) 4230161 LPSE Wilayah Jawa Tengah GKN Semarang I Jl. Pemuda No. 2 Telp: (024) 3387873 Fax: (024) 3587874 LPSE Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta Telp: (0274) 512304, 562375 ext.1055 LPSE Wilayah Jawa Timur GKN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya Telp: (031) 5615384, 5615388 Fax: (031) 5672082 LPSE Wilayah Kalimantan Barat Balai Diklat Keuangan Pontianak Jl. Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak Telp: (0561) 732622 LPSE Wilayah Kalimantan Tengah KPPN Palangkaraya Jl. Kapten P. Tandean No. 4 Palangkaraya Kalteng 73112 LPSE Wilayah Kalimantan Timur GKN Balikpapan Jl. A. Yani 68 Balikpapan Telp: (0542) 4272691, 42770 Fax: (0524) 42768 LPSE Wilayah Kalimantan Selatan KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Tlp (0511) 4281286 Fax (0511) 4281281 LPSE Wilayah Sulawesi Utara GKN Manado Jl. Bethesda No.6 Manado Telp: (0431) 851522 LPSE Wilayah Gorontalo KPKNL Gorontalo Jl. Raden Saleh No. 7 Gorontalo Telp: (0435) 824802


LPSE Wilayah Sulawesi Tengah KPKNL Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu LPSE Wilayah Sulawesi Barat GKN Mamuju Jl. Ahmad Yani No 14 Mamuju Telp: (0426) 21279 LPSE Wilayah Sulawesi Selatan GKN Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar (GKN II Lt. 1) Telp: (0411) 425244, 425245 LPSE Wilayah Sulawesi Tenggara KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari Telp: (0401) 3128369 LPSE Wilayah Bali GKN Denpasar I Jl. Dr. Kusumaatmadja 19 Renon Denpasar Telp: (0361) 235064 LPSE Wilayah Nusa Tenggara Barat KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram Telp: (0370) 622286, 632854, 632655 LPSE Wilayah Nusa Tenggara Timur GKN Kupang Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang Telp: (0380) 823539, 833432 LPSE Wilayah Maluku Utara KPPN Ternate Jl. Yos Sudarso No 6 Ternate Telp: (0921) 3121655 LPSE Wilayah Maluku LPSE pada GKN Ambon Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon Telp: (0911) 344355 LPSE Wilayah Papua Barat GKN Sorong Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong LPSE Wilayah Papua Gedung Indoprima Lantai 1 & 7 Jl. Pasifik Permai Komplek Ruko Dok II 99111 - Jayapura (CP: Guenther Landeng 085240470621)

Jasa Yang Lebih Maju. Moh. Hatta Kepala Pusat LPSE. Kementerian Keuangan

Recommend Documents