T
-r^
KEMENTERIAN PEITDMIKAhI NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Jln. Prof.Dr.HR Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Telp. (0281) 635292 (Huntlng), 638337,638793 Facs.6318O2 Kode Pos 53122
PERATT]RAN REKTOR T]NIYERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Nomor : 03 Tahun 2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Universitas Jenderal Soedirman
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UMVERSITAS JEIYDERAL SOEDIRMAN Menimbang
:
a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintatr di Universitas Jenderal Soedirman dapat dilalrukan secara transparan,terbuka dan terencana dengan baik maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan;
b. bahwa sehubungan
dengan hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan
Peraturan Rektor;
Mengingat
:
1. Undang-undang:
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penditlikan Nasional, b. Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaanNegara
2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan jo. PP No. 66 tahun 2010 b. Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara 3. Keputusan lPeraturan Presiden Republik Indonesia a. Nomor 195 tahun 1963 jo. Skep. Ment. PTIP No. 153 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman
b. Nomor
18 Tahun 2010 tanggal 5 Maret
2010
tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman
c. Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman
Memperhatikan
:
Saran Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DANI TATA KERIA UNIT LAYANAN PENGADAAN UNTVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
BAB
I
KETEIITUAN UMUM Pasal I Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan
:
1.
Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UNSOED adalah pergunum tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
2.
Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional dibidang yang menjadi tugas kewajibannya;
3.
Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaxan kementerian;
4.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggiuan APBN;
5.
Pejabat Pembuat Komitnen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/j asa;
6.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
7.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak mauputl tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang ;
8.
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
9.
10.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketampilar. (skillware) dalan suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usalra untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atat penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang;
11. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan UlP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi atau ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/j asa;
t2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola; 13.
Pelelangan Umum adatah metode pemilihan Penyedia Barang pekerjaan KonstruksilJasa Lainnya unhrk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi Lainnya yang memenuhi syarat;
t4.
Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk
pekerjaan konstruksi dengan jumlah Penyedia yang milmpu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks; 15.
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah)
16.
Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barangfiasa dengan cara menunjuk langsung I (satu) Penyedia Barang/Jasa;
17. Pengadaan Langsung adalatr metode Penyedia Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/SeleksilPenujukkan Langsung; 18.
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
19. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa;
20. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa;
BAB
II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
1.
Unit Layanan Pengadaan yang selaqiutnya disebut ULP UNSOED adalah unit organisasi di bawah Rektor yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bemilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan utuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah).
2.
Disamping ULP, juga ditetapkan Pejabat Pengadaan Unsoed yang bertugas melakukan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai setinggi-tingginya Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai setingi-tingginya Rp.50.000.000 (ima puluh juta rupiah);
3.
ULP UNSOED dipimpin oleh seorang Ketua yang setara dengan jabatan strukfural Eselon III.a yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Unsoed;
4.
Dalam melaksanakan tugasnya ULP UNSOED dibantu oleh Anggota Kelompok Kerja yang berjumlah gasal terdiri dari minimal3 (tiga) orang;
5.
Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan Teknis (anwijzer) Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fmgsi Pasal 3
ULP LTNSOED memiliki tugas pokok dan fungsi
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
:
Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa Menetapkan dokumen pengadaan Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website {-INSOED dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; Melakukan evaluasi administrasi ,teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; Menjawab sanggahan; Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk
a.
:
Pelelangan atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Barangflasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 ( seratus miliar rupiah) ; atau
b.
Seleksi atau Penunjukkan Langstrng untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai pahngtinggi Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah ) ; 4
9.
Menyerahkan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
10. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik; I
l.
Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Rektor;
12. Memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepadaPA/KPA; BAB III STRUKTUR ORGAI\ISASI Pasal 4
l.
ULP LINSOED terdiri atas
a. b. c. d. e. 2.
:
Ketua; Sekretaris;
Kelompok Kerja;
Tim Teknis / Staf Pendukung; Sekretariat;
Bagan Struktur Organisasi ULP UNSOED adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB IV TUGAS DAITi WEWENAI{G Bagian Pertama Ketua dan Sekretaris Pasal 5
l.
Ketua ULP Unsoed mempunyai tugas dan wewenang
:
a. Memimpin penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
di
lingkungan Universitas
Jenderal Soedirman;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai kewenangannya mulai dari proses pelelangan sampai dengan penyerahan pekerjaan;
c. Mengkonsultasikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja kepada Rektor melalui Pembantu Rektor II; d. Membuat laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/IOA
2.
Dalam melaksanakan tugasnya Ketua ULP Unsoed bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari wajib berkoordinasi dengan Pembantu
Rektor II.
3.
Sekretaris ULP Unsoed bertugas membantu Ketua ULP dan mempunyai wewenaog
:
a. Menyiapkan surat menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan meneliti kelengkapan serta kebenaran dokumen/berkas pengadaan barang jasa;
b. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pengadaan barang dan jasa;
c. Melakukan pengarsipan surat dan dokumen yang berkaitan dengan
pengadaan
barang/jasa;
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
4.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris ULP Unsoed bertanggung jawab langsung kepada Ketua ULP Unsoed dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretaris ULP dibantu oleh Sekretariat; Bagian Kedua
Kelompok Kerja dan Tim Teknis Pasal 6
1. Kelompok Kerja mempunyai
tugas dan wewenang
:
a. Memeriksa dan meneliti dokumen penawaran dari perusahaan Penyedia Barang dan Jasa;
b. Menyeleksi
dan menilai Perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang sesuai dengan kriteria
dan kebutuhan pangadaan;
c. Melakukan pembahasan dengan Ketua dan Sekretaris untuk menetapkan Penyedia Barangfiasa yang terpilih ;
d. Menyusun dan menetapkan persyaratan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang harus dipenuhi oleh penyedia Barangilasa;
e. Membuat laporan pemilihan Perusahaan Penyedia BaranlJasa
sebagai
bahan
masukan Ketua;
2.
Tim Teknis mempunyai tugas dan wewenang
:
a. Menyusun dan menyiapkan kerangka acuan kerja (KAK) dan/atau dokumen teknis terutama untuk pekerjaan sipil atau jasa konstruksi dan non konstruksi; b. Melakukan monitoring terkait dengan penyelesaian/pelaksanaan pekerjaan, serta memberi sa.ran/ masukan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sipilftonstruksi dan non konstruksi sesuai kewenangannya;
c. Menyiapkan dokumen yang menyangkut tahapan/prestasi pekerjaan sipil atau jasa konstruksi dan non konstruksi terkait dengan pembayaran dan serah terima atau penyelesaian pekerjaan sesuai kewenangannya;
d. Memberi penjelasan teknis kepada Kelompok Kerja dalam kaitannya
dengan
pemilihan Perusalraan Penyedia Barang/Jasa;
Bagian Ketiga
Sekretariat Pasal 7
Tugas dan Wewenang Sekretariat adalah
l.
:
Mempersiapkan dokumenlberkas terkait dengan pengadaan barang/jasa
2. Melatrukan pengadministrasian dokumen/berkas terkait
dengan pengadaan barang/jasa
3. Melakukan pengarsipan dokumen/berkas terkait dengan pengadaan barangijasa
BAB V PERSYARATAI\I AI\IGGOTA KELOMPOK KERJA ULP Pasal S
Persyaratan menjadi Anggota Kelompok Kerja ULP adalah
1. 2. 3.
:
Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; Memalrami pekerjaan yang akan diadakan; Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas UlP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; 5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya
sebagai
anggota ULP/pej abata Pengadaan
6. Memiliki Sertifftat
Pengadaan Barangilasa sesuai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan
7.
Menandatangani pakta integritas
BAB YI PENUTUP Pasal9
l.
Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Keputusan Rektor sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwokerto Pada Tanggal,ZT Januari 201 I
",,:&EKTQR . .. .,[INW, ERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TembusanYth:
l.
ParaPembantu RektorUNSOED;
2. PtaDekan Fakultas di lingkungan UNSOED; 3. Para Ketua Lembaga UNSOED; 4. Para Kepala Biro Administrasi UNSOED; 5. Para Kepala UPT di Lingkungan UNSOED; 6. Para Kepata Bagian Kantor Pusat UNSOED.
