TESIS
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MADE DWI MARIANI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MADE DWI MARIANI NIM : 1390561040
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
MADE DWI MARIANI NIM 1390561040
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
iii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. NIP 196111011986012001
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. NIP 196404021989112001
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. NIP 19611101 198601 2 001
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S (K) NIP 19590215 198510 2 001
iv
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 10 Agustus 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor :
2506/UN14.4/HK/2015, Tanggal 7 Agustus 2015
Ketua
: Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
Sekretaris
: Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum.
Anggota
: 1. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. 2. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH. 3. Dr. I Made Udiana, SH.,MH.
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama
: Made Dwi Mariani
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar,
Agustus 2015
Yang menyatakan,
MADE DWI MARIANI NIM. 1390561040
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir
Tesis
WANPRESTASI
yang
berjudul
KONTRAK
“PENYELESAIAN PENGADAAN
SENGKETA
BARANG/JASA
PEMERINTAH” tepat pada waktunya. Penyusunan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Adapun dalam penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Rektor Universitas Udayana, Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.Pd KEMD beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis untuk menempuh dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister di Universitas Udayana, Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Ibu Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S (K) beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk menjadi mahasiswi di Program Magister di Universitas Udayana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Ibu Dr. Ni Ketut vii
Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LLM., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Udayana; Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H.,M.Hum., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Pembimbing Akademis, Bapak Dr. I Made Sarjana, S.H.,M.H., yang telah membimbing saya dari awal kuliah di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Udayana, Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LLM., Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian telah membimbing dan memberikan semangat serta nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, Ibu Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum., Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah membimbing dan memberikan semangat serta nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, S.H,.M.H., Bapak Dr. I Made Sarjana, S.H.,M.H., Bapak I Made Udiana, S.H.,M.H., Dosen Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu serta tenaganya guna membimbing dan memberikan saran dalam menyelesaikan Tesis ini, Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya, Ibu A.A Sri Indrawati, S.H., M.H., yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan Tesis ini, Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Program Studi viii
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana yang selalu memberikan bantuan dalam pengurusan akademik dari awal perkuliahan sampai sekarang. Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada RSUP Sanglah beserta seluruh jajaran Bagian Hukum dan Humas, ULP, beserta Bagian Diklit yang telah memberikan ijin, semangat dan membantu saya dalam penelitian Tesis ini; ULP dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang telah memberikan ijin dan membantu saya dalam penelitian Tesis ini; ULP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah memberikan ijin dan membantu saya dalam penelitian Tesis ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan Kepada kedua Orang tua saya, Bapak dan Mama yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan semangat kepada saya dari awal pendidikan hingga penyusunan Tesis ini; Kepada Putu Lussyani, Tri Darmayasa, Laksmi Darma Kaori , Gede Presetia Adnyana dan Md Yogi Prasada beserta keluarga yang selalu memberikan semangat dan senantiasa memberikan dukungan saya selama pendidikan hingga mengerjakan Tesis ini, kepada sahabat saya Asri Handayani, Utamy Ratnaningrum, Arini Renda, Melysa Cahyani, Astri Latamaosandi, Krisna Daratama, Cindy Angelia, Sherly Indrayani, Ketut Swastini, Wisnu Segara, Sandro, Edwin,
Putra Wiryawan, Sukma
Sanjiwani, Intan Permatasari, Ari Yunitadewi, Tridarmayanti, Yoga Maheswara, Putu Purnamiati, Leni Pramesti, yang telah memberi semangat dan dukungan selama pendidikan hingga Tesis ini terselesaikan, kepada Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana angkatan 2013 dan seluruh pihak ix
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Tesis ini. Penulis menyadari, bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dengan begitu banyaknya kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan penulis selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tesis ini dapat bermanfaat. Denpasar,
Agustus 2015
Penulis
x
ABSTRAK Untuk dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa, pemerintah melalui jajarannya melibatkan diri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan mengikatkan diri melalui hubungan kontraktual. Dalam pelaksanaan suatu kontrak tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik, seperti adanya perbuatan wanprestasi keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan pasal 120 Perpres No. 54 Tahun 2010, penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerja sesuai dengan yang dijanjikan maka dikenakan denda keterlambatan. Apabila dalam penjatuhan denda menimbulkan perselisihan maka para pihak akan menempuh upaya penyelesaian sengketa. Berdasakan hal tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah: Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal terjadinya wanprestasi? Dan Bagaimana kedudukan dari pendapat hukum yang dikeluarkan oleh LKPP dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah? Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang didukung oleh data dan sumber data yang relevan. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara studi dokumen dan wawancara dengan teknik purposive sampling, nantinya data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini di dukung pula dengan teori-teori hukum seperti Theories of contractual obligation, Teori Kontrak Otonom, dan teori Strategi Penyelesaian Konflik Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak pengadaan barang/jasa dapat ditempuh melalui non litigasi dan litigasi. Salah satu penyelesaian yang efektif dapat ditempuh adalah melalui konsultasi dengan LKPP. Konsultasi yang dilakukan oleh para pihak melalui LKPP akan menghasilkan suatu rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat bagi para pihak, karena LKPP berdasarkan fungsinya hanya sebagai pemberi bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum. Oleh karena itu pendapat hukum tersebut hanya bahan pertimbangan dalam penyelesaian yang dihadapi yang sifatnya tidak memaksa dan mengikat.
Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kontrak, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa.
xi
ABSTRACT In order to fulfill the needs of goods/services, the government is involving themselves in procurement activities of goods/services by engage themselves trough contractual relationship. Implementation of a contract doesn’t always running as expected, one of the sample is breach of contract job delay completion. Based on Articles 120 of Perpres No. 54 Tahun 2010, if the provider parties not completing the job on the promised time, they have to pay for the delay fines. In the mean time, if the imposition of fines caused issues, then the parties will take dispute resolution. Based on these, the problem that reaserched is: How is the dispute resolution mechanism in procurement activities of goods/services if breach of contract happened? And how the legal force which is legal opinion by LKPP in settlement of dispute in government goods/services procurement? The type of research in this writing is empirical law research. This writing is descriptive and supported by relevant data and data resources. The data collection technique in this writing are document study and interview with purposive sampling technique, and will be processed in qualitative. This research supported with theories, such as Theories of contractual obligation, Autonomy of Contract Theory, teori strategi penyelesaian konflik. This research show that in procurement dispute resolution in procurement activities of goods/services contract can be reached by litigation and nonlitigation. One of the effective way to solve the wanprestasi is trough consultation with LKPP. The consultation trough LKPP will provide legal opinion that are not binding the parties, because the function of LKPP is just to serve technical guidance, advocacy and legal opinions. Therefore the recommendation is only a consideration of settlement and non-biding and forcing.
Key words: Government procurement of goods and services, contract, breach of contract, dispute resolution
xii
RINGKASAN TESIS Tesis ini membahas tentang “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab membahas tentang latar belakang pentingnya penulisan tesis ini dan metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini, tinjauan umum dari asas-asas dan konsep serta teori hukum yang digunakan untuk meneliti permasalahan pada tesis ini, kajian maupun pembahasan yang menjadi permasalahan serta kesimpulan dan saran yang dapat diberikan. Bab I merupakan Pendahuluan yang diawali dengan memaparkan latar belakang penelitian yaitu karena adanya kesenjangan antara kesepakatan dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak dengan pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak. Pihak penyedia yang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa diberikan kewajiban untuk menyelesaiakan pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Namun dalam pelaksanaanya, pihak penyedia sering kali ingkar janji terhadap penyelesaian jangka waktu pekerjaannya. Terhadap hal tersebut maka dirumuskan kedalam 2 (dua) rumusan yang nantinya akan diteliti pada bab berikutnya, terdapat tujuan dan manfaat penulisan, orisinalitas, landasan teori, dan juga metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini. Bab II pada tesis ini menguraikan kajian tentang kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, wanprestasi dan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan kontrak pengadaan barang/jasa perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Pengadaan barang/jasa diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang telah dirubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Apabila penyedia barang terbukti melakukan wanprestasi sesuai dengan kententuan KUH Perdata maka penyedia barang wajib memberikan penggantian kerugian bagi pihak pemberi kerja. Dalam pengadaan barang/jasa dasar dari penggantian kerugian adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 j.o Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2012. Penggantian kerugian yang wajib dipenuhi oleh penyedia barang sesuai dengan ketentuan pasal 120 Perpres No. 54 Tahun 2010 berupa denda keterlambatan. Apabila dalam penggantian kerugian akibat perbuatan wanprestasi menyebabkan suatu sengketa maka dapat menempuh upaya secara non litigasi maupun litigasi. Bab III memberikan pemaparan tentang jawaban atas rumusan masalah pertama yaitu tentang wanprestasi dan penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam bab ini permasalahan mulai dijawab dengan adanya kontrak pengadaan yang telah disepakati oleh pihak pengguna barang/jasa melalui PPK dengan pihak penyedia, dalam pelaksanaanya seringkali pihak xiii
penyedia melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan seperti wanprestasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Terhadap hal tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu berupa penggantian kerugian salah satunya dalam bentuk denda. Dalam pelaksanaan penjatuhan denda oleh pemerintah sering kali permasalahan yang terjadi adalah perbedaan penafsiran besarnya denda yang harus dibayarkan. Terhadap permasalahan tersebut maka para pihak menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi terlebih dahulu. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa terdapat sutau lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengaturan kebijakan pengadaan barang/jasa yang dapat digunakan sebagai pihak konsultan untuk membantu penyelesaian yang dihadapi para pihak dalam kegiatan pengadaan. Bab IV merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yang menguraikan tentang kedudukan pendapat hukum dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) terhadap penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam bab ini dimulai dari pembahasan tentang pengaturan LKPP, LKPP merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka kewenangan LKPP dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014. Kewenangan LKPP dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilihat dari tugas dan fungsi lembaga tersebut yang salah satunya adalah untuk pengembangan dan perumusan kebijakan dalam kegiatan pengadaan dengan didukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu fungsi LKPP adalah pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum. Pemberian advokasi oleh LKPP salah satunya sebagai konsultan apabila terjadi suatu permasalahan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa berupa suatu pendapat hukum yang tidak mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Bab V merupakan bab penutup dari tesis ini yang menguraikan tentang simpulan dan saran yang dapat penulis berikan. Simpulan dalam bab ini merupakan rangkuman yang dibahasa pada bab sebelumnya, dan saran yang diberikan ditujukan penulis bagi pemerintah maupun pihak penyedia sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN HALAMAN SAMPUL DALAM ........................................................................ i PERSYARATAN GELAR MAGISTER........................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN TESIS ................................................................... iii HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS ............................... iv SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .................................................. v UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................. vi HALAMAN ABSTRAK .................................................................................... x HALAMAN ABSTRACT ................................................................................. xi RINGKASAN TESIS ....................................................................................... xii DAFTAR ISI ................................................................................................... xiv BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 7 1.3 Ruang Lingkup Masalah ................................................................ 7 1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................... 7 1.4.1 Tujuan Umum ................................................................... 7 1.4.2 Tujuan Khusus................................................................... 8 1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................... 8 1.5.1 Manfaat Teoritis ................................................................ 8 1.5.2 Manfaat Praktis ................................................................. 8 xv
1.6 Orisinalitas ..................................................................................... 9 1.7 Landasan Teoritis Dan Kerangka Berpikir .................................... 11 1.8 Metode Penelitian ........................................................................ 33 1.8.1 Jenis Penelitian ................................................................ 33 1.8.2 Sifat Penelitian ................................................................ 33 1.8.3 Data dan Sumber data ...................................................... 34 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................... 37 1.8.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian ............................... 38 1.8.6 Pengolahan dan Analisis Data .......................................... 40 BAB II TINJAUAN UMUM BARANG/JASA
TENTANG
PEMERINTAH,
KONTRAK
PENGADAAN
WANPRESTASI
DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2.1 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ............................. 41 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kontrak ........................... 41 2.1.2 Syarat Sah dan Jenis-jenis Kontrak ................................ 45 2.1.3 Subyek dan Obyek Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .................................................................... 58 2.1.4 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .............. 63 2.2 Wanprestasi .............................................................................. 66 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi ....................... 65 2.2.2 Unsur-unsur Wanprestasi ................................................. 68 2.2.3 Akibat Hukum Dari Wanprestasi ..................................... 70 xvi
2.3 Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ..... 73 2.3.1 Pengertian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .................................................................... 73 2.3.2 Dasar
Hukum
Penyelesaian
Sengketa
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ................................................. 80 2.3.3 Tata Cara Penyelesain Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .................................................................... 81 BAB III WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 3.1 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Antara Pemerintah Dengan Penyedia Barang/Jasa ........................................................ 89 3.2 Konsekuensi Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ................................................................ 112 3.3 Penyelesaian
Sengketa
Wanprestasi
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa Antara Pemerintah Dengan Penyedia Barang/Jasa ..... 117 BAB IV KEKUATAN
REKOMENDASI
LEMBAGA
KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 4.1 Pengaturan
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah.............................................................................. 131 4.2 Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.............................................................................. 137 xvii
4.3 Kedudukan
Rekomendasi
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .......................................................... 145 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan .................................................................................... 162 5.2 Saran .......................................................................................... 162 DAFTAR BACAAN LAMPIRAN
xviii
