Jasa Pemerintah

Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Efisien

Akuntabel

Adil/Tidak Diskriminatif

Efektif

Prinsip pengadaan barang/jasa

Bersaing

Terbuka

Transparan

KORUPSI dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012 2013 2014

IPK 3.2 3.2 3.4

Urutan 118 114 107 Sumber : Transparency International

KORUPSI dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa: Tahun 2012 2013 2014 Sumber : Laporan Tahunan KPK

Jumlah 11 dari 107 kasus 9 dari 70 kasus 15 dari 58 kasus

Inefisiensi PBJP Fakta : • ADB, Bank Dunia : 10% – 50% • BPK : 20% – 50% • BPKP : 10% - 30% Asumsi : 1. APBN 2015 sebesar 2.039 T 2. 40% (+ Rp. 800 T) dibelanjakan melalui pengadaan B/J 3. inefisiensi 20%,  sebesar Rp. 160 T

Inefisiensi PBJP Rp. 160 T setara dengan: Jembatan Suramadu + 5T = 32 unit/th

Bandara Perintis + @50M = 3.200 unit/th

Inefisiensi PBJP Garis Kemiskinan : Rp. 312.328/kapita/bulan

Mensubsidi 4.269.016 orang miskin Indonesia selama 10 tahun

LKPP

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ???

Dasar Hukum • Ratifikasi United Nation Convention Against Corruption 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. • Perpres Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. • Pasal 116 Ayat (2), (3), (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dasar Hukum • Inpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. • Inpres Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. • Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. • Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Dasar Hukum • Perka LKPP Nomor 11 Tahun 2015, tentang perubahan atas Perka LKPP No. 11/2014 • Keputusan Deputi IV Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Stranas PPK 2012-2025

Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Rencana Aksi Pelaksanaan Whistleblower System pada Instansi Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Sub Rencana Aksi – Tersedianya Whistleblowing System yang dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda pada Portal Pengadaan Nasional. – Evaluasi terhadap Whistleblowing System di K/L dan Pemda.

Roadmap Stranas PPK 2012 - 2025 Target IPK/CPI 10 8 6

8

7.9

6.5 5

4 2 0 2012-2014 2015-2019 2019-2024

2025

STRANAS PPK 2011 - 2015

INPRES 9/2011

INPRES 17/2011

INPRES 1/2013

INPRES 2/2014

INPRES 7/2015

Perkembangan WBS Tahun

Dasar Penugasan

Peran LKPP

2011

Inpres 9/2011 Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Penanggung jawab

•Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2011 •SOP •Pembangunan aplikasi •Sosialisasi

2012

Inpres 17/2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Penanggung jawab

•Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2012 •Pengembangan aplikasi •Sosialisasi dan pelatihan •Pilot project= 1 Lembaga, 1 Prov, 3 Kab

2013

Inpres 1/2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

Penanggung jawab

•Perka LKPP Nomor 10 Tahun 2013 •Perbaikan aplikasi •Sosialisasi dan pelatihan •Pengguna= 2 Lembaga, 3 Prov, 3 Kab

2014

Inpres 2/2014

Pihak Terkait

Hasil

•Perka LKPP No. 11 Tahun 2014 • Perbaikan aplikasi • Sosialisasi • Peningkatan Kapasitas Verifikator & Penelaah • Pengguna 51 K/L/I ; 3 Prov, & 3 Kab.

Target WBS 2015 (Inpres 7/2015) No 48.

Aksi Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa

Penanggung jawab

Instansi Terkait

Kriteria keberhasilan

Ukuran keberhasilan

Seluruh Kementerian/ Lembaga

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement

5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional

Target WBS 2015 (K/L yg belum menggunakan) Target

B07

B09

B12

Ukuran Keberhasilan Terbitnya Surat Keputusan Pimpinan K/L atau Pejabat yang berwenang tentang penetapan verifikator dan penelaah Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terbukanya akun Verifikator dan Penelaah Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Data Pendukung Surat Keputusan (SK) Pimpinan K/L atau Pejabat yang berwenang tentang penetapan verifikator dan penelaah Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disampaikan ke LKPP 1.

2.

Surat Permohonan dari Pimpinan K/L atau Pejabat yang berwenang untuk pembukaan akun verifikator dan penelaah disampaikan ke LKPP; Akun (ID) Verifikator dan Penelaah yang disampaikan kepada verifikator dan penelaah oleh Administrator Sistem dalam bentuk e-mail

Terlaksananya peningkatan kapasitas 1. Surat permohonan dari Pimpinan K/L atau verifikator dan penelaah Whistleblowing Pejabat yang berwenang untuk pelatihan System dalam Pengadaan Barang/Jasa bagi Verifikator dan Penelaah disampaikan Pemerintah. ke LKPP; 2. Bukti pelaksanaan pelatihan. Laporan evaluasi tindak lanjut pengaduan (WBS) Tersedianya laporan evaluasi tindak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari lanjut pengaduan (WBS) dalam Pimpinan K/L atau Pejabat yang berwenang kepada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP.

Target WBS 2015 (K/L yg sudah menggunakan) Target

Ukuran Keberhasilan

Data Pendukung

B07

1. Tersedianya laporan aktivitas WBS 2. Terlaksananya perencanaan dan persiapan implementasi WBS

1. Laporan aktivitas WBS 2. Usulan rencana kegiatan anggaran kepada pimpinan K/L

B09

1. Tersedianya laporan aktivitas WBS 2. Terlaksananya pelaksanaan kampanye

1. Laporan aktivitas WBS 2. Bukti penayangan informasi publik kampanye WBS

B12

1. Tersedianya laporan aktivitas WBS 2. Tersedianya laporan pelaksanaan kampanye

1. Laporan aktivitas WBS 2. Laporan pelaksanaan kampanye

K/L/I yang telah menggunakan WBS PBJP No.

K/L/D/I

1. 2. 3. 4. 5.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Badan Informasi Geospasial (BIG) Badan Intelijen Negara (BIN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

6.

9.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indo Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

10.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

7. 8.

K/L/I yang telah menggunakan WBS PBJP No. 11. 12.

K/L/D/I

13. 14. 15.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Badan Pusat Statistik (BPS) Badan SAR Nasional (Basarnas)

16.

Badan Standardisasi Nasional (BSN)

17. 18.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Dewan Ketahanan Nasional

19.

Kabupaten Bengkulu Utara

20.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan


K/L/D/I

21. 22. 23. 24. 25.

Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Sanggau, Kab. Kejaksaan Agung RI Kementerian Agama Kementerian Badan Usaha Milik Negara

26.

Kementerian Dalam Negeri

27. 28.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

29.

Kementerian Kehutanan

30.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

K/L/I yang telah menggunakan WBS PBJP No. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

K/L/D/I Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Keamanan Kementerian Menengah Kementerian Kementerian

Kesehatan Ketenagakerjaan Keuangan Komunikasi dan Informatika Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Luar Negeri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemuda dan Olah Raga

K/L/I yang telah menggunakan WBS PBJP No. 41.

K/L/D/I

42. 43. 44. 45.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perdagangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Perhubungan

46.

Kementerian Perindustrian

47. 48.

Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian

49.

Kementerian Riset dan Teknologi

50.

Kementerian Sekretariat Negara


K/L/D/I

51. 52. 53. 54. 55.

Kementerian Sosial Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Komisi Yudisial (KY) Lembaga Administrasi Negara (LAN)

56.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

57. 58.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

59.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

60.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia


K/L/D/I

61. 62. 63. 64. 65.

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mahkamah Agung R.I. (M.A. R.I.) Mahkamah Konstitusi R.I. (M.K. R.I.) Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) Propinsi Jawa Barat

66.

Propinsi Sulawesi Utara

67. 68.

Provinsi Sumatera Barat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sekretariat Kabinet

69.

Tujuan

Manfaat

LKPP

Ruang Lingkup Ketentuan WBS Peraturan Kepala ini berlaku bagi seluruh K/L/D/I yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4 Perka LKPP No 11/2014

Siapa Whistleblower? Whistleblower adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja

Kriteria Pengaduan

Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik bersifat Administrasi, Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Pidana Pelanggaran administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. Kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau b. Kesalahan yang dilakukan yang tidak/belum terdapat indikasi tindakan pidana.

Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi: a. Persekongkolan tender; b. Posisi dominan; dan c. Peran ganda. Perbuatan pidana dalam pengadaan pemerintah meliputi: a. Indikasi penipuan; b. Indikasi pemalsuan; dan/atau c. Indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 Perka LKPP No 11/2014

barang/jasa

LKPP

Informasi dalam Pengaduan (1) • Nama kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. • Identitas terlapor yang diketahui oleh Whistleblower diduga terlibat pelanggaran. • Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor. • Bukti/informasi yang mendukung Objek Pengaduan berupa: a. Dokumen; b. Gambar; dan/atau c. Rekaman. Pasal 6 Perka LKPP No 11/2014

LKPP

Informasi dalam Pengaduan (2) • Waktu terjadinya Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor; • Nama unit kerja tempat terjadinya Objek Pengaduan dilakukan; dan • Sumber informasi lain.


Tata Cara Pengaduan

Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan 4 APIP

Penelaah

Pimpinan APIP KPPU

3

Whistleblower

1

Instansi Penegak Hukum

Verifikator

2

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Whistleblowing System

LKPP

Penyelenggara WBS PBJP • Penyelenggara Whistleblowing System terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penanggung Jawab; Pengawas; Administrator Sistem; Sekretariat; Penelaah; Verifikator.


Berada di LKPP Berada di masingmasing K/L/D/I

LKPP Tugas dan Kedudukan Pelaksana WBS (1) Pelaksana

Tugas

Verifikator

1. Melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System; 2. Meminta kelengkapan data kepada Whistleblower; 3. Meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada Penelaah; dan 4. Mengusulkan pengembangan WBS kepada penanggung jawab.

Penelaah

1. Membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator; 2. Menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran persaingan usaha atau pelanggaran pidana; 3. Menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan APIP Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan 4. Mengusulkan pengembangan WBS kepada penanggung jawab.

Pasal 19, 21 Perka LKPP No 11/2014


Tugas

Administrator Sistem

1. Penyiapan, pemeliharaan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan serta keamanan Whistleblowing System; dan 2. Memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada organisasi Whistleblowing System.

Pengawas

a. Mengawasi kinerja Whistleblowing System; b. Mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Whistleblowing System; c. Menerima usulan atau masukkan dari Verifikator dan Penelaah; dan d. Menindaklanjuti usulan atau masukkan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggung Jawab.

Pasal 13 & 15 Perka LKPP No 11/2014


Tugas

Penanggung Jawab

a. Mengembangkan Whistleblowing System; b. Menetapkan penempatan, pengangkatan dan pemindahan Pengawas dan Administrator Sistem Whistleblowing System; c. Menetapkan pejabat untuk melaksanakan pengembangan Whistleblowing System kepada Kepala LKPP. d. Memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah/kasus berdasarkan surat perintah Kepala LKPP atas permintaan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang terkait.

Sekretariat

Sekretariat bertugas membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Pengawas dan Administrator Sistem

Pasal 11 & 17 Perka LKPP No 11/2014

LKPP

Penyelenggara WBS PBJP Syarat Verifikator: a. Pegawai K/L/D/I (PNS, TNI/POLRI, Pegawai Tetap pada Institusi yang menggunakan APBN/APBD); b. Bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; c. Memiliki integritas.


LKPP

Penyelenggara WBS PBJP Syarat Penelaah: a. Pegawai K/L/D/I (PNS, TNI/POLRI, Pegawai Tetap pada Institusi yang menggunakan APBN/APBD); b. Bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; c. Memiliki integritas.

Pasal 20Perka LKPP No 11/2015

Akses Aplikasi • Terhubung ke internet • Diakses menggunakan web browser • Buka alamat : https://wbs.lkpp.go.id

wbs.lkpp.go.id

Belum Pernah Mengadu

Sudah Pernah Mengadu

Login

Kirim Pengaduan

Isi Form Pengaduan

LKPP

Terima Kasih http://wbs.lkpp.go.id

Jasa Pemerintah

Recommend Documents