Implementasi Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Emin Adhy Muhaemin Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LINGKUP PERBAIKAN PENGATURAN
A. PERCEPATAN PROSES PEMILIHAN MELALUI E-TENDERING B. MEMPERKENALKAN DATABASE KINERJA PENYEDIA C. PELAKSANAAN KONTRAK
D. AKSELERASI KATALOG ELEKTRONIK (E-PURCHASING)
A. Percepatan Proses Pemilihan Melalui E-Tendering 1. Inovasi dalam pelaksanaan E-Tendering dalam SPSE yang dikembangkan LKPP 2. Percepatan pelaksanaan proses E-Tendering untuk Pelalangan/Seleksi 3. Seleksi Umum shortlist Penyedia Jasa Konsultansi menjadi 3-5 Penyedia dari sebelumnya 5-7 Penyedia 4. Pelelangan/Seleksi kurang dari 3 dan minimal 1 Penawar tetap dapat diteruskan ke tahapan berikutnya dengan melakukan negosiasi teknis dan harga 5. Pelelangan Sederhana untuk pekerjaan dengan teknis yang dapat distandarkan hanya mengkompetisikan harga 5. Seleksi Sederhana Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha menggunakan metode Pascakualifikasi tidak ada shortlist 6. Sanggahan hanya dilakukan 1 kali untuk prakualifikasi maupun pascakualifikasi 7. Penetapan Pemenang Pelelangan/Seleksi dengan nilai di atas Rp100 M (barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) atau Rp 10 M (jasa konsultansi) tidak perlu ke Menteri
B. Memperkenalkan Database Kinerja Penyedia 1. Pemanfaatan Database Kinerja Penyedia yang dikembangkan oleh LKPP secara Nasional 2. Memungkinkan tidak diperlukannya penilaian kualifikasi (duplikasi proses) 3. Record kinerja Penyedia sehingga dapat dimanfaatk secara luas 4. Interaktif antara Penyedia, Pokja ULP, dan PPK
E-Tendering Cepat a. Dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) b. Data bersumber dari input data yang dilakukan oleh Penyedia, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau Sistem lain yang terkoneksi dengan SPSE. c. Dengan pemanfaatan SIKaP dapat hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis. d. Dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan. e. Teknis pelaksanaan sama dengan E-Tendering namun tidak memerlukan sanggahan dan sanggahan banding. f. Waktu proses E-Tendering dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender.
Perbandingan Proses E-Tendering E-Tendering 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
12
• Pengumuman • Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan • Pemberian Penjelasan
E-Tendering Cepat dengan SIKaP
1
2
• Upload Dokumen Penawaran • Evaluasi Administrasi
3
• Evaluasi Teknis • Evaluasi Harga • Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
4
5
• Undangan
• Upload Penawaran Harga
• Evaluasi Harga Otomatis Oleh Sistem
• Pengumuman Pemenang
• Verifikasi IKaP
• Penetapan Pemenang • Pengumuman Pemenang • Sanggahan • SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak *Waktu proses: minimal 12 hari
6
• SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak *Waktu proses: minimal 3 hari
C. Pelaksanaan Kontrak 1. Penunjukan Langsung untuk penyelesaian sisa pekerjaan akibat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK
Dalam hal dilakukan memutus kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama apabila ada atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat 2. Pengadaan Barang yang sudah tersedia di pasar yang tidak melibatkan pengguna dalam prosesnya untuk mencapai ouput yang telah direncanakan dengan nilai s.d.200 juta bukti perjanjian berupa Bukti Pembelian 3. Pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dapat dilakukan pembayaran sebelum terselesaikannya pekerjaan. Contoh: sewa kantor, belanja online, pembelian jurnal/buku di luar negeri, jasa penasehat hukum, dll
D. Akselerasi Katalog Elektronik (E-Purchasing) 1. Memperbanyak jumlah dan varian barang/jasa dalam Katalog 2. E-Purchasing dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat lain yang ditetapkan oleh PA/KPA/Pimpinan Institusi 3. Kewajiban bagi KLDI untuk membeli barang/jasa yang tercantum dalam Katalog sesuai dengan kebutuhan KLDI dan kemampuan Penyedia 4. Kementerian Keuangan menyediakan informasi mengenai harga impor dan beban perpajakan untuk barang/jasa yang akan dicantumkan dalam katalog elektronik
ARAHAN PRESIDEN JOKOWI DALAM KAITAN E-KATALOG
Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran : 1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. 2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun. 3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).
Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi. 5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.
Dasar Hukum E-Purchasing • Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang EPurchasing. • Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem E-Purchasing.
Tambahan Dasar Hukum E-Purchasing untuk Pengadaan Obat • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)
STRATEGI PENGEMBANGAN E-KATALOG Bhinneka.com, Carrefour, dll
Alkes, Karoseri, Ekspedisi, dll
Aggregasi Online Shop (3) Supply Driven (2)
Demand Driven (1) Produk sektor yang diusulkan K/L/D/I
EKatalog Nasional
UKM, Hasil
Kebijakan riset, Produksi Khusus/Program Dalam Negeri, Strategis Green Product (4)
Katalog Lokal (5) AMP, Industri Lokal, dll
Maksud dan Tujuan E-Katalog dan e-Purchasing 1. Mengurangi biaya transaksi proses pengadaan; 2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan konsolidasi & agregasi belanja; 3. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam e-catalogue; 4. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah; 5. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan Pemerintah.
Pengertian E-Katalog dan e-Purchasing 1. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. 2. E-Catalogue Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuat dan di kelola oleh LKPP (e-Catalog LKPP). 3. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada “perjanjian” antara Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa 4. Harga Pemerintah harus lebih baik atau minimal sama dengan harga non Pemerintah
5. E-Catalogue sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-Purchasing. 6. Aplikasi E-Purchasing merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis web, dapat diakses melalui website LPSE
Dibutuhkan beberapa K/L/D/I
Kebutuhan bersifat berulang
Penyedia : Pabrikan, Main Distributor
Harga tidak lebih mahal dibanding Swasta
Alur Proses e-Katalog
1. Pre- Katalog
2. Framework Contract
4. E-Purchasing
3. e-Katalog
Alur Proses e-Katalog dan e-Purchasing Nasional Dir. Peng. Sistem Katalog LKPP
Pokja e-Katalog LKPP
KLARIFIKASI USULAN BARANG/JASA
K/L/D/I
Penyedia Barang/Jasa
USULAN BARANG/JASA USULAN BARANG/JASA HASIL KLARIFIKASI
STUDI KEBUTUHAN, SUPPLY CHAIN & LOGISTIC MANAGEMENT, SPESIFIKASI TEKNIS, SYARAT PENYEDIA, PROSES BISNIS PENYEDIA
PRA KATALOG: LELANG ATAU NON LELANG (NEGOSIASI) TANDA TANGAN OLEH KEPALA LKPP E-KATALOG
PERJANJIAN
E-PURCHASING
Perkembangan Jumlah Komoditas & Produk e-Katalog Jumlah Komoditas
Jumlah Produk
*status s/d 12 Maret 2015
Perkembangan Transaksi melalui e-Purchasing NILAI (JUTAAN RUPIAH)
16.000.000 14.000.000
12.000.000
15.705.176
10.000.000 8.000.000 9.572.474
6.000.000 4.000.000 2.000.000
1.761.306 634.392
-
2012
2013
2014
2015*)
TAHUN *status s/d 12 Maret 2015
SKEMA TRANSAKSI E-PURCHASING Kepala LKPP
Kontrak Payung
Penyedia Barang/Jasa e-Katalog pesanan pesanan
pesanan
Pejabat Pengadaan Kontrak Pembelian
Pejabat Pembuat Komitmen
Kontrak Pembelian Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi
TANTANGAN TRANSAKSI E-PURCHASING • E-katalog dan e-purchasing memangkas proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan/kontrak disesuaikan kesanggupan dan kesiapan penyedia memberikan pelayanan
• Sekalipun sdh ada RKO, penyedia tdk akan memproduksi secara masif jika pesanan tdk ada • Obat daan alkes membutuhkan waktu untuk produksi dan/atau impor barang/bahan baku • Kapasitas produksi setiap penyedia tetapk • Pemenuhan pesanan dan kecepatan layanan vs pembayaran • Obat atau alkes tidak ada proses pengadaan seperti biasa
Katalog Obat Pemerintah • Salah satu komoditas dalam e-Katalog adalah Obat pemerintah • Katalog obat dimulai pertama kali pada tahun 2013, menggunakan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) sebagai dasar penentuan jenis obat • Tahun 2014, pemilihan obat pada e-Katalog berdasarkan Formularium Nasional untuk menunjang JKN
Proses Pemilihan Katalog Obat Tahun 2014 Jumlah Penyedia
Kategori Obat
Generik INN Banyak Penyedia Generik Nama Dagang
Obat (sumber: Fornas) Generik INN Tunggal/Terbatas
Generik Nama Dagang Paten
Metode Pemilihan • Dilakukan dengan metode lelang itemized harga • Paket Pemilihan: Paket 1 & 2, Paket 3 & 4, Paket 7 & 8, Paket Sitotoksik, Paket 10 & 11, Paket 12 & 13 (dalam proses)
• Dilakukan dengan metode negosiasi harga • Paket Pemilihan: Paket 3, Paket 6, Paket 9, Paket 9b, Paket 9c, Paket 9d & 9e (dalam proses)
Rekapitulasi E-Purchasing Obat 2013-2014
2013
2014
192 sediaan
685 sediaan
N/A
4013 Paket
Nilai Transaksi
Rp542.903.029.052
Rp804.803.766.528
Jenis Obat s/d Nilai Transaksi 80%
46 sediaan (23,95%)
92 sediaan (13,34%)
Jenis Obat dengan Nilai Transaksi < Rp. 1 M
101 sediaan (52,60%)
527 sediaan (76,93%)
Jenis Obat dengan Nilai Transaksi < Rp. 200 Juta
51 sediaan (26,56%)
345 sediaan (50,36%)
Jenis Obat dengan Nilai Transaksi < Rp. 10 Juta
6 sediaan (0,3%)
94 sediaan (13,72%)
Jenis obat Paket /Transaksi
Rekapitulasi E-Purchasing Obat 2013-2014
• Berdasarkan data e-Purchasing obat tahun 2014, dari 700 obat yang tercantum dalam katalog, terdapat lebih kurang 100 obat yang mempunyai nilai belanja cukup tinggi dengan total pembelian > 80% dari seluruh belanja obat
E-KATALOG ALAT KESEHATAN
Produk Katalog Alat Kesehatan • Total 2045 produk alat kesehatan dalam katalog dengan rincian sebagai berikut: No 1
Kategori Alat Kontrasepsi
Jumlah 1
No 20
Jumlah 21
22 23
Kategori Kasa, Verband, Kapas Komponen Penunjang Pelayanan Kesehatan Lubricating Jelly Mobile Suction Pump
2
Alat Laboratorium
190
21
3 4
Alat Suntik Sekali Pakai Antiseptik dan Disinfektan
17 11
5
Automatic Elektroforesis Protein
1
24
MRI
1
6
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
87
25
NGT
10
7 8
Benang Bedah SMI Ceiling Pendant
33 2
26 27
1487 3
9
CVC
6
28
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dental Unit & Orthopedic Diagnostik Diagnostik - Reagensia Digital Operating Room Electrocardiograph Hospital Furniture Image Guide Surgery Immunology Analyzer Mini Infus Set, IV, Wing needle IV Catheter
1 22 101 1 2 146 1 4 33 34
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
OK dan ICU Pembalut Elastis Peralatan Hematologi dan Patologi Asesori Patologi PHOTO THERAPY Photometer PONEK & PONED Radiologi Sarung Tangan Suction Pump AC Surgical Mask Surgical Scrub Urologi Vein Viewer Total
28 2 4
6 3 3 49 45 13 8 4 3 21 1 2405
Penyempurnaan Sistem E-Katalog dan E-Purchasing Terkait Obat •
Pemaketan lelang obat berdasarkan pengelompokkan wilayah (daerah mudah, sedang, dan sulit distribusinya)
•
Pemenang lelang obat lebih dari 1 penyedia (pemenang, cadangan 1 dan cadangan 2)
•
Dalam aplikasi e-purchasing : •
Dibuat stock barang, jika stock habis produk tetap tampil tapi tidak bisa dibeli. Penyedia boleh menambah stock. Pengurangan stock secara otomatis dari pemasanan
•
Distributor melekat pada produk dan daerah
•
Menu perbandingan produk dan harga
•
Fitur negosiasi
•
Penilaian kinerja layanan dan rating penyedia
•
Penilaian kinerja pembayaran Satker
