Abu Sopian, S.H., M.M. Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Palembang MENAMBAH JUMLAH PNS BERSERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pemerintah merencanakan anggaran belanja negara dalam APBN 2013 sebesar Rp1.657,9 triliun. Dari dana anggaran sebesar itu Rp352,99 triliun atau 21,29 % merupakan anggaran belanja barang dan belanja modal. Hampir seluruh anggaran belanja barang dan belanja modal tersebut akan dicairkan melalui pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penyedia barang/jasa dan dengan cara swakelola. Pemilihan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan kegiatan dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melalui proses pelelangan atau seleksi secara terbuka dan bersaing. Sedangkan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang nilainya tidak lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta) dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan. Untuk pengadaan jasa konsultansi, pemilihan penyedia jasa dengan cara pengadaan langsung hanya dibolehkan jika perkiraan biaya kegiatan tersebut tidak lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Proses lelang/seleksi harus dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Kelompok Kerja ULP. Sedangkan proses Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. Penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatangan kontrak antara instansi pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara ULP dan Kelompok Kerja ULP belum dibentuk, maka pelaksanaan lelang/seleksi dilakukan oleh Panitia Pengadaan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi PPK, Panitia Pengadaan, dan Pejabat Pengadaan adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian idealnya di ssetiap satuan kerja/instansi pemerintah harus ada sekurangkurang 5 (lima) orang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa yaitu: a. PPK 1 (satu) orang; b. Panitia Pengadaan paling kurang 3 (tiga) orang; c. Pejabat Pengadaan 1 (satu) orang.
Beberapa tahun terakhir ini proses penyerapan anggaran belanja negara selalu terlambat atau tidak sesuai dengan perencanaan awal dimana pencairan anggaran menumpuk atau sebagian besar dilaksanakan di akhir tahun anggaran. Padahal penundaan pencairan anggaran tersebut berpotensi menimbulkan tindak kolusi dan korupsi. Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil PPATK Agus Santoso kepada Viva News yang dikutip oleh www.Fajar.co.id Senin 27 Agustus 2012. Agus Santoso mengatakan: “Dari data PPATK dapat dianalisis bahwa korupsi terkait APBN/APBD terjadi karena adanya peluang, yaitu menumpuknya realisasi anggaran di akhir tahun anggaran”. Salah satu hal yang menyebabkan terlambatnya pencairan anggaran adalah proses pengadaan barang/jasa yang sering terlambat. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa dapat terjadi karena proses penunjukan penyedia barang/jasa yang terlambat dan bisa juga disebabkan oleh proses penyelesaian pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa terlambat. Karena itu salah satu cara untuk mempercepat penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya yang berkaitan dengan pengadaan penyedia barang/jasa dengan cara lelang/seleksi dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa. Masalah Pengadaan Barang/Jasa Masalah yang selama ini diduga sebagai penyebab terlambatnya proses pengadaan barang/jasa adalah pelaksanaan lelang/seleksi yang memang terlambat dimulai sehingga penunjukan penyedia barang/jasa baru dilakukan setelah batas waktunya hampir berakhir. Akibatnya pencairan anggaran untuk kegiatan yang bernilai besar terjadi pada saat menjelang tahun anggaran berakhir. Penyebab dari keterlambatan memulai pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan penunjukan Panitia Pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh kurangnya jumlah PNS bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Kalau dilihat lebih jauh penyebab dari terlambatnya penunjukan Panitia Pengadaan bukan hanya disebabkan kurangnya PNS yang memenuhi syarat bersertifikat keahlian tetapi ada pula penolakan dari PNS yang akan ditunjuk menjadi Panitia Pengadaan karena takut menghadapi resiko dari pelaksanaan lelang/seleksi. Sebenarnya ketentuan tentang tata cara pelaksanaan lelang telah dibuat cukup baik dan telah mengandung upaya untuk mengurangi resiko bagi Panitia Pengadaan. Misalnya telah ada pemisahan yang jelas antara tugas dan tanggung jawab PPK dan Panitia Pengadaan barang/jasa. Akan tetapi masih banyak kejadian di lapangan yang membuat orang enggan terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik sebagai PPK maupun sebagai Panitia Pengadaan. Sementara di sisi lain penghargaan bagi PNS yang ditunjuk menjadi PPK dan Panitia Pengadaan sama sekali tidak ada selain dari honorarium. Contohnya adalah pemberitaan tentang aparat
yang tersandung masalah korupsi di berbagai media selalu berkaitan dengan masalah proses lelang. Hal ini paling tidak membuat orang berpikir dua kali untuk bersedia ditunjuk menjadi PPK atau Panitia Lelang, setidak-tidaknya orang akan menganggap tugas Panitia Pengadaan sebagai suatu beban yang sangat berat dan beresiko sangat besar. Selagi dapat menghindar dengan berbagai cara orang akan berupaya untuk menghindar. Cara yang paling mudah dan jitu untuk menghindar adalah dengan membuat dirinya tidak memenuhi syarat, yaitu tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Cara ini sangat mudah cukup dengan menolak untuk mengikuti ujian sertifikasi atau kalaupun harus ikut ujian mengisi lembar jawaban dengan memilih jawaban yang salah. Pemecahan masalah Untuk memperbanyak jumlah PNS bersertifikat keahlian cara yang dapat ditempuh adalah: a. Meperbanyak prekuensi diklat Pengadaan Barang/Jasa; b. Mengikutsertakan sebanyak mungkin PNS dalam ujian sertifikasi nasional Pengadaan Barang/Jasa; c. Memberikan penghargaan kepada PNS yang bersertifikat keahlian; d. Memberikan penghargaan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan; e. Memberikan sanksi kepada PNS yang menghindari keterlibatan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Untuk memperbanyak prekuensi pelaksanaan diklat PBJ harus dilakukan oleh instansi yang menangani bidang kediklatan seperti Badan/Balai/Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing kemeterian melalui perencanaan diklat yang meliputi waktu pelaksanaan, jumlah peserta, asal peserta, instruktur, dan alokasi dana. Karena itu sejak awal penyusunan anggaran harus dialokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan diklat PBJ. Meskipun pelaksanaan diklat merupakan tugas pokok instansi yang menangani bidak kediklatan, namun masih terbuka kemungkinan pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian oleh satuan kerja di luar Badan/Balai/Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Menurut pasal 13 Peraturan Kepala LKPP nomor 8 tahun 2010 satuan kerja yang diizinkan oleh LKPP untuk melaksanakan ujian sertifikasi keahlian adalah: a. Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I); b. Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah; c. Perguruan Tinggi Negeri; d. BUMN/BUMD; e. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat; dan f. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta. Masing-masing
satuan
kerja
tersebut
di
atas
hanya
dapat
menyelenggarakan ujian sertifikasi PBJ dengan ketentuan sebagai berikut: 1. K/L/D/I menyelenggarakan ujian sertifikasi tingkat Pertama/Dasar: a. untuk keperluan internal masing-masing K/L/D/I; b. menyediakan pembiayaan ujian yang berasal dari DIPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 2. Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah menyelenggarakan ujian sertifikasi tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan: a. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar; b. lulus verifikasi tempat pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar yang dilakukan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi; c. tempat penyelenggaraan ujian sesuai dengan domisili atau wilayah tugas Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah tersebut. 3. Perguruan Tinggi Negeri menyelenggarakan ujian sertifikasi tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut: a. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar; b. lulus verifikasi tempat pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar yang dilakukan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi; c. tempat penyelenggaraan ujian harus menggunakan fasilitas Perguruan Tinggi Negeri tersebut. 4. BUMN/BUMD menyelenggarakan ujian sertifikasi tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut: a. menyelenggarakan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar hanya untuk keperluan internal masing-masing BUMN/BUMD; b. menyediakan pembiayaan ujian yang berasal dari anggaran BUMN/BUMD tersebut. 5. Iakatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat menyelenggarakan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut: a. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan ujian sertifikasi tingkat Pertama/Dasar; dan b. lulus verifikasi tempat pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar yang dilakukan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi. 6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta menyelenggarakan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus badan hukum;
b. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah yang berwenang; c. memiliki alamat kantor yang tetap, dan untuk lembaga yang tidak memiliki kantor tetap (menyewa), jangka waktu sewa sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; d. tempat penyelenggaraan ujian harus sesuai dengan domisili lembaga pendidikan dan pelatihan swasta tersebut; e. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan ujian sertifikasi tingkat Pertama/Dasar; dan f. lulus verifikasi tempat pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian tingkat Pertama/Dasar yang dilakukan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi. Untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin PNS dalam ujian sertifikasi dilakukan dengan menugaskan PNS untuk mengikuti bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pada setiap kesempatan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian. Mengingat penyelenggara ujian sertifikasi tidak hanya satuan kerja pemerintah, tetapi juga lembaga pendidikan swasta dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, maka untuk meningkatkan minat peserta ujian sertifikasi tentu saja harus disediakan dana yang cukup dalam DIPA atau dokumen anggaran satuan kerja untuk membiayai keikutsertaan PNS pada ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta. Untuk memberikan penghargaan terhadap PNS yang bersertifikat keahlian dapat dilakukan dalam bentuk fasilitas/kemudahan yang berhubungan dengan karier pegawai seperti pemberian nilai angka kredit untuk diperhitungkan dalam proses kenaikan pangkat. Saat ini perolehan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa sama sekali tidak diperhitungkan dalam pemberian angka kredit widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya. Semestinya untuk meningkatkan motivasi peserta ujian sertifikasi, seharusnya perolehan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa diperhitungkan dengan nilai tertentu untuk dasar kenaikan pangkat widyaiswara, demikian juga untuk setiap keikutsertaan dalam kepanitiaan lelang/seleksi semestinya dapat diberikan kredit yang lebih besar dibandingkan dengan perolehan sertifikat keahlian. Pemberian sanksi bagi peserta yang menghindari keterlibatan dalam PBJ perlu pula dipertimbangkan untuk diterapkan dalam rangka memperbanyak jumlah pegawai negeri yang bersertifikat dan bersedia menjadi Panitia Pengadaan atau menjadi Anggota Kelompok Kerja ULP. Prinsip dalam penerapan ketentuan tentang sanksi adalah bahwa sanksi dimaksudkan agar suatu sistem dapat dilaksanakan dengan baik dan bukan sekedar untuk mempersulit seseorang. Dalam keadaan apapun seseorang selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ada pilihan yang mudah dikerjakan ada yang pilihan yang sulit dikerjakan, ada yang menguntungkan
ada yang merugikan. Semakin sulit mengerjakannya semakin besar keuntungannya. Ketika pilihan yang mudah dikerjakan ternyata dianggap paling menguntungkan, ini mengindikasikan ada suatu yang tidak normal dalam sistem yang berlaku. Ingat ketika pertandingan bulu tangkis olimpiade tahun 2012 dimana pasangan Indonesia dan China yang sedang bertanding sama-sama ingin kalah karena saat itu kalah lebih beruntung dari pada menang. Yang terjadi adalah permainan yang sangat tidak normal dimana semua pemain kelas dunia yang sedang bertanding itu berlombalomba memukul bola kejaring atau menjatuhkan bola di lapangan sendiri, meskipun akhirnya harus menerima sanksi dari organisasi bulutangkis dunia. Demikian juga dalam hal pengadaan barang/jasa jika secara pribadi tidak memiliki sertifikat keahlian ternyata lebih baik bagi diri pribadi seseorang dari pada memiliki sertifikat keahlian, tentu banyak orang tidak saja enggan berusaha untuk lulus dalam ujian sertifikasi tetapi berusaha untuk tidak lulus dalam ujian. Karena itu harus diciptakan suatu sistem yang membuat kenyataan bahwa memiliki sertifikat keahlian lebih baik dari pada tidak memiliki sertifikat keahlian. Agar sanksi dapat diterapkan tentu saja harus diimbangi dengan penghargaan yang seimbang. Bagaimanapun pemberian sanksi kalau mau diterapkan harus diterapkan secara adil. Untuk itu harus ditunjukkan lebih dahulu apa saja keuntungan/dampak positif dari kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Setelah dampak positif dimaksud dipahami sehingga banyak orang yang berminat untuk mendapatkannya, baru kemudian dapat diterapkan ketentuan tentang sanksi. Penerapan sanksi tidak boleh didasarkan karena ketidakmampuan. Contohnya seseorang yang tidak berhasil dalam ujian yang telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh tidak patut dikenakan sanksi atas kegagalannya. Untuk memberikan sanksi kepada PNS yang menghindari keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa perlu diciptakan lebih dahulu batasan-batasan yang jelas tentang kriteria upaya yang dapat dikategorikan menghindari keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa dimaksud misalnya: a. menolak ditugaskan untuk mengikuti diklat/bimbingan teknis/penyegaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa; b. mengikuti diklat/bimbingan teknis/penyegaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa dengan tidak bersungguh-sungguh; c. setelah mengikuti diklat/bimbingan teknis/penyegaran dalam waktu yang cukup dengan sengaja berupaya agar tidak lulus dalam ujian; d. PNS yang memiliki sertifikat keahlian tidak bersedia ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, atau PPK.
