BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR ,.t TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
bahwa daiam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam proses dan mekanismenya sehingga menjadi lebih terpadu, efisien dan transparan;
Menimbang
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal L4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
maka
untuk
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa; c.
bahwa pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2OL2 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dart Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2012;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten.
Mengingat :
1.
2.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
- Undang Nomor 37 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor L52, Tambahan Undang
Lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor a3a7l;
3.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aO$;
5.
6.
Undang - Undang Nomor 32 Tahrrn 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4l; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor t26, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;..
7.
undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3l;
8.
undang-undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 6L, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;
9.
Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLl tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALL Nomor 82, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 20OO tentang
Waraar, Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penyelen
Nomor 59 Tahun 2O1O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 138, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOG Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46091 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang
Nomor 38 Tahun 2OOB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855);
L4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6tal;
15. Peratrrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
16. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun }ALO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);
L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
20ll;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7 Tahun
2AO7
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OII tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Unit l,ayanan Pengadaan;
2L. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Kebijakan Kelembagaan Penanganan T\rgas dan Fungsi Layanan
Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten ogan Komering ulu selatan Nomor 30 rahun 2oo9 tentang pembentukan, susunan organisasi dan Tata Kerja serrretariat Daerah dan sekretariat Dewan perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten ogan Komering ulu selatan (kmbaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2OOg Nomor 3O). MEMUTUSKAN MCNCTAPKAN
:
: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SEI,ATAN TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LA}'ANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN. BAB i KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d.engan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten ogan Komering ulu selatan; 2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah -Kabupaten ogan Komering Ulu Selatan; 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; 4. wakil Bupad adalah wakil Bupati ogan Komering ulu Selatan; 5. satuan Kerja Perangkat Daerah yar,g selanjutnya disebui SKPD adarah Perangkat pemerintah Kabupaten ogan Komering ulu selatan yang menggunakan Anggaiart Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. unit r^ayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP Kabupaten ogan Komering uiu selat.r. "arun unit kerja non struktural yang berfungsi untuk melaksanakan seluruh proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten ogan Komering Ulu selatari *."L, terpadu dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yalr.g berlaku; 7. Pengadaan barang/iasa pemerintah adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh BarangT.lasr.; 8. fengguna Anggaran yang selanjutnya disebut pA adatah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran sKpD atau Pejabat yang disamakan pada Instituii pengguna APBN/APBD; 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KpA a{atah Pejabat yang ditetapkan oreh pA untuk menggunakan
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
10.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut ppK adalah Pejabat yang bertanggung jawab pelaksanaan
"iu." Penyedia Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Pengadaan Barang/ Jasa;
11.
barang/layanan jasa;
t2. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki
sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa; 13.
14.
15.
L6.
t7.
18.
19.
Barang adalah setiap Benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
Pekerjaan Konstruksi adalah Seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisiknya; Jasa Konstruksi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutarnakan adanya pola pikir (brainware); Jasa lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekedaan konstruksi dan pengadaan barang; Kelompok kerja pengadaan yang selanjutnya disebut Po$a adalah tim yang terdiri atas pejabat fungsional pengad,aan untuk bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di dalam ULP; Kelompok kerja pengadaan barang adalah Tim yang berbugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibidang pemasokan barang; Keiompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Tim
yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan
penyedia
layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasi ditetapkan PPK sesuai penugasan KPA dan proses serta pelaksanaannya di awasi oleh PPK; 20. Kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi adalah Tim yang berfugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia layanan jasa keahlian profesional jasa pengawasa.n konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasarar tertentu yang kelrrarannya berbentuk piranti krnak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan PPK sesuai penugasan KPA; 27. Kelompok kerja pengadaan jasa lainnya adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasok barang; 22. Pejabat Per,rgadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung; 23. Sertihkasi keahlian Barang/Jasa Pemerintah adalah Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang I jasa atau panitia/ pej abat pengadaan; 24. Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh UlP/Pejahat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
26. Surat Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank umum/Lembaga Keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia ber:ar,rg/jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban Penyedia Barang/Jasa;
27. Kemitraan adalah Kerja sarna usaha antara Penyedia Barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanj ian tertulis; 28. Pakta integritas adalah Surat pernyataan yang ditandatangani Oleh Pengguna Barang/Jasa/Panitia PengadaanlPejabat PengadaanlPenyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 29. Pelelangan umum adalah Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia bxang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat;
30. Pelelangan terbatas adalah Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan
jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks; 31. Pelelangan sederhana adalah Metode pemilihan Perqredia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.OOO.OOOO.OOO,OO (lima miliar rupiah); 32. Pemilihan langsung adalah Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggr Rp. 5.00O.000.000,00 (lima miliar rupiah); 33. Seleksi umum adalah Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat;
34. Seleksi sederhana adalah Metode pemilihan Penyedia Jasa 35.
36.
Konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 20O.OOO.OO0,OO (dua ratus juta rupiah); Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yarlg pekerjaannya direncanakan, dikerjakan danlatau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat; Pengadaan secara elektronik atau E-Pracurement adalah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengarr-menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
37. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 38. Portal Pengadan Nasional adalah Pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan infor.masi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
ini, dibentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan BaranglJasa Kabupaten yang selanjutnya disebut ULP Kabupaten. Dengan Peraturan
BAB III TUJUAN Pasal 3 ULP Kabupaten dibentuk dengan tqjuan
:
a. Membuat proses Pengadaan Barang/Jasa di b. c.
Lingkungan
Kabupaten menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien; Menjamin adanya kepastian hukum dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
d. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak
bagr
Penyedia BaranglJasa;
e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan f. g.
pada
masyarakat;
Menunjang program pemerintah dalam meningkatkan daya saing usaha; Menjamin proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh aparatur yang profesional. BAB IV KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN TUGAS Bagian Pertama Kedudukan Pasal 4
unit kerja yang bersifat non struktural yang khusus menangani proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan melekat di Bagian ULP Kabupaten merupakan
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 5
Lingkup Pelaksanaan tugas ULP Kabupaten meliputi penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
(1) Ruang
dilaksanakan oleh Penyedia melalui Proses Pelelangan/ Seleksi.
Barang/Jasa diluar rua.ng lingkup sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat /Panitia
(2) Pengadaan
Pengadaan barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagran Ketiga Tugas Pasal 6 ULP Kabupaten mempunyai
tugas sebagai berikut
:
a. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa b. c.
d.
bersama PPK; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; Mengrrmumkan peliksanaan pengadaan barang/iasa di website
Pemirintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional; ivlenilai kualifik;si penyedia barang atau pascakualifikasi;
/jasa melalui prakualifikasi
e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap
f.
penawaran yang masuk; Menjawab sanggahan;
g. Menyampaikan- hasil pemilihan dan menyerahkan salinan
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. Menyimprn dokumen asli pemilihan penyedia bararrg/jasa; i. UengUsulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kePada PPK; i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati; k. Memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Basarrryl Jasa kepada PA/ KPA; I. Meriyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP; m.Melaksu.ttu.ku.t pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE; n. Melak""t *ku.n evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan -n{engelola sistem informasi manajemen pengadaan yang o. *.rr".krp dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barangI jasa, daftar hitam penyedia' BAB V ORGANISASI Pasal 7 (1) Susunan Organisasi ULP Kabupaten terdiri dari a. Kepala;
:
b. Sekretariat;
c.
Kelompok Kerja meliPuti: 1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya;
2. Kelompok Kerja Pekerjaaq Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
3. Pejabat Pengadaan. (2) Bagan
Struktur organisasi ULP Kabupaten
sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagfan +iA^l- +-*.icalrlro-
.{a".i trerafirrqtr
ini
Pasal 8
Kepala ULP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a, mempunyai tugas:
7
Ayat
(1)
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
ULP
Kabupaten; b. Melegalisasikan penetapan pemenang oleh Po$a Pengadaan; c. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Jasa kepada PL/KPA; d. Membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan barang yang dilaksanakan ULP Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Pasal 9 (1) Sekretariat ULP Kabupaten, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada
tugas
ayat (1) mempunyai
:
a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, Kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rurnah tangga;
b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan;
c. Menyediakan dan memelihara
sarana dan prasarana kantor;
d. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa;
e. Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
f. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; g. Menyediakan informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat; h. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat; i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga kli Barang/Jasa; dan j. Melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangax biaya pengadaan.
Pasal
1O
(1) Susunan keanggotaan masing - masing pokja berjumlah ganjil sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. (2) Pokja sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai tugas:
a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
b. Menetapkan Dokumen
c. Menetapkan besaran
Pengadaan;
nominal jaminan pelaksanaan; pelaksanaan d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa di website kabupaten dan papan, pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam portal pengadaan Nasional; e Menilai trnralifikasi nenrrerlin rnelnhri nrntrnrqlifiLqqi atarr
f.
Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap panawaran yang masuk. g. Menetapkan Penyedia BaranglJasa untuk: 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket
Pengadaan BaranglPekerjaan Konstruksi lJasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. (Seratus milyar Rupiah); atau
IOO.OOO.OOO"OOO
2. Seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggr Rp. 10.000.000.000, ( Sepuluh Milyar Rupiah); sanggahan; Menjawab h. i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia barang/Jasa kepada PPK melalui ULP; j. Menyimpan Dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; k. Menetapkan pemenang; l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK melalui kepala ULP; m. Menandatangani Pakta Integrita.s sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai. (3) Pejabat Pengadaan mempunyai tugas untuk : a. Menetapkan Penyed.ia BaranglJasa untuk :
1. Pengadaan
[a.ngsung untuk paket
Pengadaan
Barang/ Pekerj aan Konstruksi/ Jasa LainnSra yang bernilai paling tinggr Rp. 2OO.OOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah);
dan/atau 2. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang berniali paling tinggr Rp. 5O.OOO.00O,(lima puluh juta rupiah); b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
c. d.
Pemilihan Penyedia B,arang/Jasa kepada PPK; Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA. BAB VI PENGANGKATAN PERANGKAT ULP Pasal 11
(1) Pengangkatan Perangkat ULP Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, ULP Kabupaten dapat dibantu oleh tenaga ahli, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
t
Pasal 12
Perangkat ULP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 1, diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan l-o-amnrran
Izerrandan
r{oero}t
rlan
rlifpfqnlzan
rlpncon
I{artrrtrrcan
BAB VII PEMBTAYAAN
Pasal 13
Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas ULP Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang meliputi : a. Honorarium personil organisasi Pengadaar: B,arangfJasa termasuk tim teknis dan tim pendukung; b. Biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang; c. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan d. Biaya lainnya yang diperlukan. BAB VIII TATA KERJA
Pasal 14 (1)
(21
ULP Kabupaten wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD di lingkungan Kabupaten.
Hubungan kerja s,ebagaimana dimaksud pada ayat (U meliputi
:
a. Menyampaikan laporan secara periodik tentang
b.
c. d.
perkembangan pelaksanaan pengadaan; Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; Memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam pen5rusunan perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa; Melaksanakan pedoman dam petunjuk penyediaan pelaksanaan pengadaan yang ditentukan oleh Bupati. BAE} TX
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1)
Dalam hal ULP Kabupaten masih melekat pada strukfur organisasi yang ada yaitu Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka selama masa transisi dan belum terbentuknya struktur organisasi ULP yang permanen dalam bentuk Perafuran Daerah untuk Panitia/Pejabat Pengadaan
mengacu pada Pokja pengadaan bar:angljasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(2)
Panitia /Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas dan kewenangarl sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan pokja ULP yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pembiayaan
proses Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan oleh ULP dibebankan pada Anggaran SKPD yang T:1:1-: l,-_-:--n--..-.r -..:--r-l-.- n----.---, n rcn u lt Kf r(egra Lan Y elfglxTaalr frar angl J asa rcmer] n Lan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih 1a4!ut oleh Bupati. Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundallgan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ditetapkan di Muaradua pada tanggal l{ Desember 2AL2 KOMERING ULU SELATAN,
Diundangkan di Muaradua Pada
tanggal lg Desember 2A12 S DABRAH KABUPATEN ING ULU SELATAN,
IL'TAMBAH
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2OI2 NOMOR ..2.8....
d +,
z
a 5
t-
s(l)
srn
bo
k
z CI
()
o H
o
ld
ci
S^o K
oii
h
fiEE Q.t
z
u E]
I* tr
o 2 o o
(a
rJ
"eFgE d
E
vo0>
t-
!
O.
d"" O.
co
m (U
iucd
f;3s ,<xLi d,E
>fi es
cd
L 'a
E
4
<
d J
J
F"
rd
J-
35EH FBsH $HHg
H6 z
iF
Jr-f
H
a D
^J O.5 tsI
5(5
56 o=
zn
3I .a
tr< za uo h\.
zz
od mm
z
{zS
334
6E3
g*s &\
rt
J
zCI O.
col-6
a
D
E}
a
I
\
z
o
