JASA PEMERINTAH. Karmilasari

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Karmilasari

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa / Pemerintah 1. 2. 3. 4 4. 5.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. j Pejabat j Pengadaan. g Pembentukan Panitia/Penunjukan Penetapan Sistem Pengadaan. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan. Pengadaan Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau O Owner’s ’ E Estimates ti t (OE). (OE) 6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Perencanaan    

Pemaketan Pekerjaan Jadual Pelaksanaan Pekerjaan j Biaya Pengadaan P l k Pelaksanaan PPengadaan d

1. Perencanaan (lanjutan) Paket Pekerjaan Biaya Pengadaan KAK dan d HPS

wajib: (i) memaksimalkan PDN, (ii) perluasan kesempatan usaha kecil, (iii) mengumumkan secara luas; dilarang: (i) memecah paket, (ii) menyatukan kegiatan daerah, (iii) menyatukan paket pekerjaan kecil, (iv) prosedur diskriminatif/tidak obyektif penyediaan di biaya: bi (i) hhonorarium, i (ii) pengumuman, (iii) penggandaan d d dokumen, k (i(iv)) administrasi d i i i lainnya

KAK: ((i)) tujuan j dan lingkup g p pekerjaan, p j , ((ii)) acuan dan informasi bagi g penyedia, p y , (iii) ( ) acuan dalam evaluasi-klarifikasi-kontrak-hasil; HPS: (i) menilai kewajaran harga, (ii) nilai jaminan penawaran, (iii) acuan tambahan nilai jaminan

Jadual Pengadaan Sistem Pengadaan Dokumen Pengadaan

alokasi waktu yang mencukupi: (i) penayangan pengumuman, (ii) pengambilan dokumen, (iii) mempelajari l j id dokumen, k (iv) (i ) penyiapan i d dokumen k penawaran

pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum, (ii) pelelangan terbatas, (iii) pemilihan langsung, (iv) p penunjukan j langsung; g g; p pengadaan g JK: ((i)) seleksi umum,, ((ii)) seleksi terbatas,, ((iii)) seleksi langsung; g g; (iv) penunjukan langsung pengadaan B/JP/JL: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) instruksi, (iv) bentuk penawaran & kontrak, (v) syarat kontrak, (vi) daftar kuantitas & harga, (vi) spesifikasi teknis; pengadaan JK (i) pengumuman, (ii) undangan, JK: d (iii) KAK; KAK (i(iv)) RKS RKS, ((v)) kkonsep kkontrak t k

1. Perencanaan (lanjutan) 

Penyusunan Paket dan Ketentuan Pemaketan Pekerjaan: Pekerjaan 

 



Penggunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil termasuk koperasi kecil; Dil Dilarang memecahh paket k t pengadaan d b barang/jasa; /j Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya terdesentralisasi atau dilakukan usaha kecil; serta Dilarang menentukan kriteria dan persyaratan bagi penyedia barang/jasa yang diskriminatif.

1. Perencanaan (lanjutan) 

JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI

PENGUMUMAN LL PENGAMBILAN DOK. PQ

BATAS AKHIR PEMASUKAN DOK.PQ

UNDANGAN LELANG

PEMASUKAN PENAWARAN

HR

BATAS AKHIR AMBIL DOK PQ

HR

PENETAPAN Q HASIL PQ

MIN 3 HR

PENGUMUMAN HASIL PQ PROSES EVALUASI PQ

HR

HR PENJELASAN DOK LELANG PENGAMBILAN DOK LELANG MIN 7 HR

HR

MIN 7 HR

1. Perencanaan (lanjutan) Contoh : Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi ( metoda satu sampul dan tidak terjadi sanggahan) No

Uraian Kegiatan

1 Pengumuman Prakulifikasi 2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi 3 Pemasukan dokumen prakualifikasi 4 Evaluasi dokumen prakualifikasi 5 Pengumuman hasil prakualifikasi f 6 Masa sanggah atas hasil prakualifikasi 7 Undangan Lelang 8 Pengambilan dokumen pemilihan penyedia 9 Penjelasan (Aanwijzing) 10 Pemasukan dokumen penawaran 11 Pembukaan dokumen penawaran 12 Evaluasi dokumen penawaran 13 Penetapan pemenang 14 Pengumuman pemenang 15 Masa sanggah gg 16 Penunjukan pemenang (SPPBJ) 17 Penandatanganan kontrak

Hari Kerja Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Keterangan 7 hari 9 hari 9 hari tidak diatur tidak diatur tidak diatur tidak diatur tidak diatur lama pengambilan min 7 hr sejak pengumuman 7 hari hari terakhir pemasukkan dok dok. penawaran tidak diatur tidak diatur surat penetapan diterima panitia maks 5 hr sejak j pengumuman paling lambat 5 hr sejak pengumuman paling lambat 14 hr sejak SPPBJ

1. Perencanaan (lanjutan) 

JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN

PENJELASAN MIN 7 PEKERJAAN MIN 7 HR

PENAYANGAN PENGUMUMAN

HR

PEMASUKAN PENAWARAN

MIN 6 1 HR HR PENGAMBILAN DOK. DOK LELANG MIN 13 HR 1 HR PENDAFTARAN PESERTA LELANG ?

1 HR

BA ATAS A AKHIR PEEMA SSUKAN PENA WARAN W

PENGU P UMUMA AN LL L

PASCA KUALIFIKASI

1. Perencanaan (lanjutan) JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN PASCA KUALIFIKASI (Lanjutan)

SPPBJ-1

DLM 5 HR

PENETAPAN PEMENANG MAX 14 HR

MAX 7 HR MAX 5 HR

MAX 7 HR

DLM 5 HR

SANG GGAHAN B BANDING

MAX 2 HR

JAW WABAN SANGGAHAN

MASA A SANGGAH H

PENETAPAN CALON PEMENANG

MAX 5 HR

PENGU UMUMAN

PENILAIAN KUALIFIKASI

MAX 5 HR

KOREKSI ARITMATIK

EVALUASI: • ADMINISTRASI • TEKNIS • KWAJARN HARGA

SPPBJ-2

GUB/BP PT/WLKOTA A

USULAN CALON PMENANG

PENG GGUNA B/JJ

PEBBUK KAAN DOK K PNWRN N



DLM 5 HR

PENILAIAN QUA MAX 2 HR

PENETAPAN CALON PEMENANG MAX 7 HR

By - toto kusnindar

MAX 5 HR

DLM 5 HR

MIN 5 HR MAX 7 HR

PMER RIKSAAN BER RSAMA

SPMK K

KON NTRAK

5 HR MAS SA SANGGAH H

EVALUASI: • ADMINISTRASI • TEKNIS • KWAJARN HARGA

PEN NETAPAN PEM MENANG

KOREKSI ARITMATIK

MAX

PENG GUMUMAN

USULAN CALON PMENANG

PE ENGGUNA B//J

SPP PBJ-1

JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN PASCA KUALIFIKASI (Lanjutan)

PEBBU UKAAN DOK PNWRN



SPPBJ-2

1. Perencanaan (lanjutan)

JAMINAN PLAKSNAAN ADDM ?

MAX 14 HR

MAX 14 HR

1. Perencanaan (lanjutan) Contoh : Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi ( metoda satu sampul dan tidak terjadi sanggahan)

No

Hari Kerja Ke-

Uraian Kegiatan 8

9

10

11

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

15

16

17

18

X

X

X

X

X

X

X

1 hari di surat kabar dan minimal 7 hari untuk di internet

X

X

X

X

X

X

1 hari setelah pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen

1

Pengumuman lelang

2

Pendaftaran dan pengambilan dokumen

3

Penjelasan (Aanwijzing)

4

Pemasukan penawaran

5

Pembukaan dokumen penawaran

6

Evaluasi dokumen penawaran

7

Penilaiaan dan pembuktian kualifikasi

X

tidak diatur (bila diperlukan dapat dilakukan survai lap.)

8

Usulan calon pemenang

X

Paling lambat 7 hari setelah pembukaan b k penawaran h harga

9

Penetapan pemenang

X

tidak diatur

10

Pengumuman pemenang

X

maksimal 2 hari setelah surat penetapan

11

Masa sanggah

12

Penunjukan pemenang (SPPBJ)

X

paling lambat 6 hari sejak pengumuman

13

Penandatanganan kontrak

X

paling lambat 14 hari sejak SPPBJ

paling cepat 4 hr sejak tanggal pengumuman

X X

batas akhir pemasukan, min 2 hari setelah penjelasan

X

hari terakhir pemasukkan dok. penawaran

X

maksimal 7 hari setelah pembukaan penawaran/ pembukaan b k penawaran h harga (dua sampul)

X

X

X

X

X

maks 5 hr sejak pengumuman

X

1. Perencanaan (lanjutan) 

Biaya Pengadaan Pengadaan::  



  

Honorarium pengelola proyek. [Biaya iklan di media cetak -> di Perpres 54/2010 biaya iklan bisa ditekan dengan memasukan pengumuman di web]. web] [Biaya untuk penggandaan dokumen pengadaan -> di Perpres p 54/2010, / , biaya y p penggandaan gg dokkumen bisa ditekan dengan mengunduh melalui web]. Biaya untuk rapat. Biaya mencari data bagi penyusunan HPS/OE. Biaya untuk peninjauan lapangan.

2. Pembentukan Panitia/Pejabat / j Pengadaan g

 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna gg Anggaran/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD

M E N G A N G K A T

 



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (PPK): pejabat sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan b barang/jasa. /j Panitia Pengadaan: Pengadaan tim untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Pejabat Pengadaan: Pengadaan satu orang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dgn nilai s/d Rp 100 juta. Unit Layanan Pengadaan Pengadaan: satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait 14

Organisasi Pengadaan NO

TOPIK

KEPPRES 80/03

PERPRES 54/10

II. ORGANISASI PENGADAAN 10. Organisasi Pengadaan

Organisasi belum di kelompokkan jjelas

1. PA/KPA; 2. PPK; 3. ULP/Pejabat j Pengadaan; 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

11. Perangkat organisasi ULP

Belum diatur

a. b. c. d.

Kepala; Sekretariat; Staf pendukung; Kelompok kerja .

KET

Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait

Organisasi Pengadaan

15

NO

TOPIK

KEPPRES 80/03 /

PERPRES 54/10 /

A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 12 Tugas dan 12. kewenangan

Belum diatur dengan tegas

• mengumumkan Rencana Umum Pengadaan • menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

13. Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kep.Daerah di Daerah

Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 50M

1.

2.

Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. p 100M Paket pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 M

KET



16

NO

TOPIK

14. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KEPPRES 80/03 Tidak diatur dengan jelas

PERPRES 54/10 - Dpt diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban k j / k d li PA. kendali pekerjaan/rentang - Di angkat oleh PA (tgkt Pusat) p oleh Kepala p - Ditetapkan Daerah (tgkt Daerah) - KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah

KET



17

NO

TOPIK

KEPPRES 80/03

PERPRES 54/10

B PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) B. 15. Tugas dan fungsi

- Menetapkan dokumen pengadaan; - Menetapkan pemenang;

- menyusun dan menetapkan rencana pengadaan:  Spesifikasi teknis;  Rincian HPS  Rancangan kontrak k k - tidak menetapkan pemenang - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan

KET



18

NO

TOPIK

16. Kewenangan lain

KEPPRES 80/03

PERPRES 54/10

Belum diatur dengan jelas

• dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kpd PA • dapat menetapkan  tim pendukung  tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

17. Persyaratan manajerial

- Pendidikan min. D3 - DP3 untuk masa 3 tahun terakhir dengan nilai minimal i i l “B “Baik”. ik”

- Pendidikan min S1 - Tidak ada persyaratan DP3

KET



19

NO

TOPIK

18. Kewajiban bersertifikat

KEPPRES 80/03 Dalam masa transisi, sebelum memiliki sertifikat, seseorang yang telah diangkat menjadi j di PPK harus h mengikuti pelatihan.

PERPRES 54/10 a. PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpres ini berlaku; b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan c. PPK pada Pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 JJanuari 2012.

KET



20

NO

TOPIK

KEPPRES 80/03

PERPRES 54/10

C. ULP/PEJABAT PENGADAAN 19. Kewenangan Pembentukan ULP

Belum diatur

Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi.

20. Fungsi ULP

Sama dengan panitia, utk pengadaan Barang/jasa /j > Rp.50 jt

• Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  Rp. 100 jt j • Pengadaan Jasa Konsultansi  Rp.50 jt

KET



21

NO

TOPIK

KEPPRES 80/03

PERPRES 54/10

p 21. Kelompok kerja ULP

Sama dengan g panitia, berjumlah gasal, min 3 (tiga) orang sesuai besaran nilai pekerjaan

• Berjumlah j ggasal minimal 3 (tiga) orang • Dapat ditambah sesuai dg p pekerjaan. p j kompleksitas • Dapat dibantu aanwijzer

j 22. Pejabat Pengadaan

Melaksanakan Penunjukan Langsung utk pengadaan g Barang/jasa ≤ 50 jt

• melaksanakan Pengadaan g Langsung • Pengadaan Barang/Pekerjaan J Lainnya y ≤ Konstruksi/Jasa Rp. 100 jt • Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp.50 ≤ p jjt

KET



22

NO

TOPIK

KEPPRES 80/03

PERPRES 54/10

23. Tugas, wewenang dan tanggung jawab ULP

- menyusun Dok. - menetapkan Dok. Pengadaan; Pengadaan; - menetapkan pemenang utk - mengusulkan  Pengadaan pemenang Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp.100 Rp 100 M;  Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp. 10 M - menjawab j b sanggahan h

24. Kewenangan lain

Belum diatur dengan jelas

Dapat mengusulkan kpd PPK: • perubahan HPS; • Perubahan spesifikasi.

KET



23

NO

TOPIK

KEPPRES 80/03

PERPRES 54/10

D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 25 Ketentuan 25. umum

Belum l di diatur

26. Tugas dan fungsi

Belum diatur

- Ditetapkan i k oleh l h PA/KPA A/ A - Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA - Memeriksa hasil pekerjaan - Menerima M i h il pekerjaan hasil k j - Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima

KET



24

NO

TOPIK

KEPPRES 80/03

PERPRES 54/10

KET

E. PENYEDIA BARANG/JASA 27 Persyaratan 27.

- KD diberlakukan untuk semua jenis pengadaan

- KD untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya - SKP untuk pengadaan Jasa P b Pemborongan - SKP untuk t k pengadaan d Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya

28. Kemampu-an - Utk Jasa Pemborongan Dasar (KD) KD=2 NPt

- Utk Pek. Konstruksi, KD = 3 NPt

- Utk Barang/Jasa g J Lainnya, y , KD= 5 NPt

- Utk JJasa Lainnya y 5 NPt

- Utk Jasa Konsultansi KD=3NPt

- NPt utk 10 tahun terakhir

- NPt utk 7 tahun terakhir

KD =



25

NO

TOPIK

29. Nilai KD minimum 30. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) 31. Dukungan Keuangan dari Bank

KEPPRES 80/03 Tidak tegas batasan minimum nilai KD Persyaratan Penyedia Jasa Pemborongan • 10 % untuk jasa pemborongan • 5% untuk selain jjasa pemborongan g

PERPRES 54/10 sama dengan nilai total HPS Tidak diwajibkan lagi adanya SKK Minimal 10 % dari nilai paket untuk pekerjaan konstruksi

KET



26

NO

TOPIK

32. Sisa K Kemampuan Paket

KEPPRES 80/03 . Hanya dib l k k diberlakukan untuk Jasa Pemborongan - Nilai SKP tidak disebutkan

PERPRES 54/10 - Pekerjaan konstruksi d Jasa dan J Lainnya L i - Usaha kecil KP =5 - Usaha non kecil KP = 6 atau 1,2 N - N = Jumlah paket pekerjaan k j terbanyak b k yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

KET Tercantum di Lampiran

2. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

PERSONIL PENGADAAN P j b tP Pejabat Pengadaan d Unit Layanan Pengadaan Panitia Min 3 Orang g>g gasal

JENIS PENGADAAN B/PK/JL JK 0 - 100 JJuta t 0 - 50 JJuta t >100 Juta

> 50 Juta

3. Penetapan Sistem Pengadaan 

M d Pemilihan Metode P ilih Barang B Barang,, Pekerjaan P k j Konstruksi K k i dan d Jasa J L i Lainnya (B/PK (B/P K/JL) serta Jasa Konsultasi (JK) (JK): disesuaikan dengan jenis, sifat, nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada/mampu melaksanakan pekerjaan yang diadakan. ●

● ●

Metode p pemilihan p pengadaan g B/JL B/JL: ((i)) ppelelangan g umum/sederhana;; ((ii)) penunjukkan langsung; (iii) pengadaan langsung; dan (iv) kontes/sayembara. Metode pemilihan pengadaan PK (i) pelelangan umum; (ii) pelelangan terbatas; (iii) pemilihan langsung; dan (iv) pengadaan langsung Metode pemilihan pengadaan JK JK: (i) seleksi umum/sederhana; (ii) penunjukkan langsung; (iii) pengadaan langsung; dan (iv) sayembara. sayembara

3. Penetapan Sistem Pengadaan (lanjutan) 



Prakualifikasi: P k lifik i proses penilaian il i kompetensi k t i dan d kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran. Pascakualifikasi: pproses ppenilaian kompetensi p dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran.

3. Penetapan Sistem Pengadaan (lanjutan) N No.

M t d P Metoda Pemilihan ilih

K Kompleksitas l k it P Pekerjaan k j Kompleks

Tidak Kompleks

Pengadaan Barang Barang//Jasa Lainnya 1

Pelelangan umum/sederhana

Pascakualifikasi/Prakualifikasi

Pascakualifikasi

2

Pelelangan terbatas

Prakualifikasi

Prakualifikasi

3

Pemilihan langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

4

Penunjukan langsung

Prakualifikasi

-

Pengadaan Jasa Konsultansi 1

Seleksi umum

Prakualifikasi

Prakualifikasi

2

Seleksi terbatas

Prakualifikasi

Prakualifikasi

3

Seleksi langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

4

Penunjukan langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

JASA PEMERINTAH. Karmilasari

Recommend Documents