BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu adanya upaya agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan efektif dan efesien;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung;
: 1.
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-2-
4.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.
Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006, tentang Kewenangan Pengadaan barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
-3-
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintahan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilingkungan Departemen Kesehatan;
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
18.
Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 42); MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Badung yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 6. Direktur adalah Pimpinan BLUD pada RSUD. 7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batasbatas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
-4-
8.
9. 10. 11.
12. 13.
14.
15.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah panitia/personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum dalam Pengadaan Barang/Jasa.
BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 2 (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip : efesiensi, efektifitas, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntable, dan penerapan praktek bisnis sehat. (2) Pengadaan Barang/Jasa ini berlaku untuk pengadaan di RSUD dan atau Unit Bisnis Strategik (UBS) RSUD sebagai bentuk fleksibilitas BLUD yang sumber dananya berasal dari : a. pendapatan jasa layanan/operasional; b. hibah tidak terikat; c. hasil Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain; dan d. lain–lain pendapatan RSUD yang sah. (3) Ruang lingkup pedoman fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa ini hanya berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
-5-
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengadaan dan Penerimaan Barang/Jasa akan ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap (PROTAP). Pasal 3 (1)
Penitia/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(2)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang diangkat oleh Direktur RSUD.
(3)
Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
BAB III JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 4 (1)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat; b. pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); c. pemilihan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); d. seleksi umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat; e. seleksi
sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
f.
penunjukan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
-6-
g. pengadaan
langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/ Penunjukan Langsung : 1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2)
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
(2)
Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat spesifik (khusus) dan barang/jasa dengan penyalur tunggal dapat dilaksanakan dengan menggunakan Metode Penunjukan Langsung.
(3)
Penetapan Jenjang Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan atas Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang tercantum pada rincian anggaran kas, sekurang–kurangnya nilai anggaran kas per bulan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung. Pasal 5
(1)
Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa cito seperti obat-obatan, alat/bahan kesehatan habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, dan bahan makanan pasien dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun nilainya diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi.
(2)
Khusus untuk Pengadaan Jasa Tenaga Kerja (pegawai non PNS) pada RSUD dapat dilakukan dengan swakelola tanpa dibatasi dengan nilai pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1). Pasal 6
Pengadaan Barang/Jasa dengan Kerjasama Operasional (KSO) ditetapkan sebagai berikut : a. berdasarkan kontrak Kerjasama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Direktur dengan pihak ketiga, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan Order (OK)/Surat Pesanan (SP) oleh Panitia/Pejabat yang berwenang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Prusedur Tetap (PROTAP); b.
penerbitan Order (OK)/Surat Pesanan (SP) dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada Penyedia Barang/Jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
c.
pengiriman barang oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Order (OK)/Surat Pesanan (SP) dan ditandatangani oleh Tim Penerima Barang/Pejabat/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
-7BAB IV TANDA BUKTI PERJANJIAN Pasal 7 (1)
Tanda bukti perjanjian terdiri atas : a. bukti pembelian; b. kuitansi; c.
surat perintah kerja (SPK); dan
d. surat perjanjian. (2)
Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah).
(3)
Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4)
Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5)
Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 8
(1)
Bentuk pertanggungjawaban untuk sewa lahan/barang dilengkapi dengan kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua pihak, dan kuitansi tanda pembayaran lunas.
(2)
Pelaksanaan kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan penelitian terhadap keabsahan dan kejelasan dokumen pendukung yang dijadikan objek dalam kontrak kerjasama, dan dijadikan sebagai lampiran kontrak yang tidak terpisahkan.
(3)
Bentuk dan format kontrak kerjasama Perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Pendapatan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan dalam lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah.
(5)
Mekanisme pengadaan barang diluar ruang lingkup pedoman ini berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
berdasarkan
kepada
Peraturan
-8-
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelayanan, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 12 September 2011 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 12 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 43
