JARINGAN KERJA LEMBAGA PELAYANAN KRISTEN DI INDONESIA

JARINGAN KERJA LEMBAGA PELAYANAN KRISTEN DI INDONESIA

PEDOMAN KERJA JARINGAN KERJA LEMBAGA PELAYANAN KRISTEN DI INDONESIA Pendahuluan Di tengah realitas sosial masyarakat Indonesia yang terus berubah, berbagai bentuk pelayanan telah dikembangkan sebagai respon dan komitmen untuk menghadirkan syallom Allah, yaitu kesejahteraan, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Tentunya hal ini didasarkan atas keyakinan dan komitmen iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang untuk memberikan hidup yang sejahtera dan damai kepada manusia dan dunia pada umumnya. Untuk itulah Lembaga Pelayanan Kristen telah menyatakan pilihan untuk mengikatkan diri bagi pemenuhan syallom Allah tersebut melalui pelayanannya. Bertolak dari keyakinan dan komitmen di atas maka pada perkembangan selanjutnya, Lembaga Pelayanan Kristen (LPK) yang tumbuh dan berkembang dari berbagai latar belakang pelayanan secara proaktif ikut dalam berbagai arak-arakan pelayanan sosial untuk menanggulangi keprihatinan di masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, kehancuran lingkungan hidup, dan ketidakutuhan nasional. Secara bersamaan semua yang dilakukan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kekristenan dalam konteks berbangsa dan bernegara sebagai bagian atau refleksi atas pengamalan Pancasila. Selanjutnya, mengingat beratnya tanggung jawab di atas maka LPK-LPK menyadari perlunya wadah untuk mewujudkan solidaritas kebersamaan melalui refleksi dan aksi yang saling menopang dan mengukuhkan untuk merespon berbagai keprihatinan tersebut, khususnya mereka yang miskin, lemah, tertindas dan menderita. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka dalam Konsultasi Nasional Lembagalembaga Kristen pada tahun 1988, yang diprakarsai Departemen Partisipasi dan Pembangunan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PARPEM-PGI), LPK-LPK bersepakat membentuk satu Jaringan Kerja yang menjadi wadah kerja sama dan solidaritas tersebut. Karenanya melalui Konsultasi Nasional Lembaga-lembaga Pelayanan Kristen II, pada Maret 1990, jaringan kerja ini diwujudkan dan ditetapkan dengan nama Jaringan Kerja Lembaga-lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia, disingkat JKLPK

Warta Jaringan Edisi Spesial KONAS XI | 1


Pasal 1 Nama, Tempat dan Waktu 1.Jaringan ini bernama Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia, disingkat JKLPK 2.Sekretariat jaringan ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia 3.Jaringan ini berdiri untuk waktu yang tidak ditentukan Pasal 2 Dasar dan Asas Jaringan ini berdasarkan pada keadilan, kebenaran, kasih, pengharapan, kesetaraan, dan kebersamaan yang bersumber pada Alkitab. Khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jaringan ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 3 Visi Visi Jaringan Kerja Lembaga-lembaga Pelayanan Kristen Indonesia (JKLPK) adalah mewujudnyatakan kesejahteraan sosial, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan sebagai wujud tugas panggilan orang-orang percaya sebagai kawan sekerja Allah, khususnya kepada mereka yang miskin, lemah, tertindas dan menderita (Markus 1: 15 ; Lukas 4: 18-21 dan I Korintus 3: 9). Pasal 4 Misi Untuk mencapai visinya, JKLPK menjalankan misi sebagai berikut: 1.Menjadi pusat komunikasi dan informasi bagi partisipan JKLPK 2.Menumbuhkan motivasi dan mengembangkan kemampuan partisipan JKLPK dalam mencapai tujuan JKLPK 3.Menyalurkan aspirasi partisipan JKLPK kepada semua pihak 4.Memfasilitasi partisipan dalam membangun dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan lembaga yang se-visi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional Pasal 5 Partisipan 1. Partisipan JKLPK Indonesia adalah lembaga pelayanan kristen sebagai berikut: a.Unit diakonia gereja. b.Lembaga-lembaga Swadaya dan Prakarsa Masyarakat c.Lembaga-lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial, seperti : -Panti-panti Sosial; -Lembaga Usaha Rehabilitasi dan Sosial; d.Pendidikan Pekerjaan Sosial, Lembaga-lembaga Penelitian dan Perubahan sosial 2 | Warta Jaringan EdisiSpesial KONAS XI


2. Prosedur menjadi partisipan JKLPK Indonesia sebagai berikut: a.Mengajukan permohonan menjadi calon partisipan kepada koordinator Regional serta menerima maksud dan tujuan JKLPK b.Memiliki legalitas kelembagaan yang jelas baik yang dikeluarkan pemerintah dan/atau organisasi gereja. c.Sekurang-kurangnya telah melakukan aktivitas pelayanan selama 1 (satu) tahun. d.Mendapat rekomendasi dukungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) LPK yang telah menjadi partisipan JKLPK diregionalnya. e.Calon Partisipan di ajukan oleh Koordinator Regional kepada Pokja dan penerimaannya ditetapkan dalam Konsultasi Nasional. f.Calon partisipan sudah dapat dilibatkan oleh Koordinator Regional dalam kegiatankegiatan JKLPK 3.LPK tidak lagi menjadi partisipan JKLPK apabila: a.Menarik diri dari keanggotaan JKLPK b.LPK dibubarkan atau membubarkan diri c.Tidak lagi sejalan dengan visi, misi dan tujuan JKLPK d.Direkomendasikan oleh koordinator regional karena tidak lagi aktif dalam kegiatankegiatan JKLPK di tingkat regional selama 2 tahun dan ditetapkan di Konsultasi Nasional. e.tidak membayar iuran 2 (dua) tahun berturut-turut kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan 4.Hak Partisipan: a.Menghadiri Konsultasi Nasional (KONAS), Konsultasi Regional (KONREG) dan kegiatan lainnya b.LPK yang telah menjadi partisipan berhak memilih dan dipilih sebagai Pokja c.Mendapatkan akses informasi dan komunikasi. 5.Kewajiban Partisipan a.Membayar iuran yang jumlahnya ditetapkan Konsultasi Nasional b.Mendukung sepenuhnya setiap kegiatan dalam berjejaring Pasal 6 Alat Kelengkapan Jaringan 1.Alat kelengkapan jaringan adalah: a.Konsultasi Nasional b.Rapat Kerja Nasional c.Kelompok Kerja d.Direktur Eksekutif



e.Konsultasi regional f.Rapat kerja regional Pasal 7 Konsultasi Nasional 1.Konsultasi Nasional merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi JKLPK Indonesia yang memiliki mandat penuh dan dihadiri oleh LPK Partisipan. 2.Konsultasi Nasional dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. 3.Konsultasi Nasional dinyatakan qorum apabila dihadiri ½ + 1 dari jumlah region 4.Proses Konsultasi Nasional dipimpin oleh Majelis Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Konsultasi Nasional. 5.Tugas dan wewenang Konsultasi Nasional adalah: (i) Membahas isu strategis di tingkat regional dan nasional sebagai basis program kerja JKLPK Indonesia (ii) Menetapkan Pedoman Kerja JKLPK Indonesia; (iii) Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pokja; (iv) memberhentikan Pokja dan menetapkan Pokja terpilih; (v) menetapkan tempat Konsultasi Nasional.

Pasal 8 Rapat Kerja Nasional 1.Rapat Kerja Nasional merupakan forum pengambilan keputusan JKLPK Indonesia yang dilaksanakan satu kali di antara 2 Konsultasi Nasional. 2.Dihadiri oleh seluruh Pokja JKLPK Indonesia dan utusan regional 3.Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pokja JKLPK Indonesia. 4.Tugas dan wewenang Rapat Kerja Nasional adalah: (i) Membahas, mengevaluasi perkembangan tugas-tugas Pokja; dan (ii) Membahas dan memprioritaskan masalahmasalah yang dihadapi LPK-LPK; (iii) Merasionalisasi program yang akan berlangsung

Pasal 9 Kelompok Kerja (POKJA) 1.POKJA diangkat dan diberhentikan dalam Konsultasi Nasional 2.POKJA diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun. 3.POKJA dipilih sesuai dengan jumlah region dan merupakan utusan region. 4.Susunan ketua sekretaris dan bendahara POKJA ditentukan oleh POKJA terpilih 5.Mekanisme penetapan POKJA : a.Diusulkan secara tertulis oleh region untuk disahkan dalam konas b.Calon POKJA harus hadir dalam KONAS 6.Personil POKJA dapat diganti jika tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan tetap. Penetapan POKJA pengganti dilakukan berdasarkan Rapat Region asal POKJA. 7.Tugas dan wewenang Pokja adalah: (i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada Konsultasi Nasional secara tertulis, (ii) Menjabarkan isu4 | Warta Jaringan EdisiSpesial KONAS XI


isu strategis Konas menjadi Program Kerja JKLPK Indonesia, (iii) Membahas penerimaan partisipan JKLPK Indonesia dan melaporkannya kepada Konsultasi Nasional untuk ditetapkan; (iii) Menerima pengunduran diri partisipan dan melaporkannya kepada Konsultasi nasional; dan (iv) Mengelola jalannya aktivitas JKLPK di Indonesia, termasuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan regional; (v) Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan lembaga nasional maupun internasional; (vi) mewakili JKLPK Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan mandat KONAS. 6.Persyaratan menjadi Pokja: (i) Pokja yang dipilih harus memiliki kompentensi terhadap isu-isu strategis yang menjadi ketetapan KONAS, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan, (ii) memiliki pengalaman di LPK sekurang-kurangya selama 2 (dua) tahun; (iii) memiliki akses informasi dan komunikasi yang luas di tingkat nasional maupun internasional; (iii) Memiliki track record yang baik di lembaga asal dan regionalnya, (v) Merupakan utusan region, (vi) Dapat dipilih untuk dua masa jabatan berturut-turut selama dua periode. Pasal 10 Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat 1.Direktur Eksekutif a.Direktur Eksekutif JKLPK Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Pokja b.Direktur Eksekutif merupakan tenaga penuh waktu JKLPK Indonesia, yang bertanggungjawab mengelola sekretariat dan implementasi program atas mandat Pokja. c.Direktur Eksekutif memiliki persyaratan sebagai berikut: (i) Beragama Kristen dan memiliki status keanggotaan gereja yang jelas; dan (ii) memiliki kapasitas manajerial yang memadai (iii) Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di LPK Partisipan. d.Direktur Eksekutif wajib hadir dalam setiap Konsultasi Nasional dan rapat-rapat kerja. e.Direktur Eksekutif dibantu oleh satu atau lebih staf sekretariat penuh waktu sesuai dengan kebutuhan f.Direktur Eksekutif bertanggungjawab memberi laporan pertanggungjawaban kegiatan dan pengelolaan sekretariat kepada Pokja 2.Staf Sekretariat a.Staf sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Pokja berdasarkan rekomendasi Direktur Eksekutif b.Staf sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugas bertanggungjawab kepada Direktur Eksekutif c.Staf sekretariat diberhentikan apabila: (i) tidak mampu melaksanakan tugasnya secara baik; (ii) tidak mengikuti aturan disiplin kerja sekretariat dan mendapat Surat Peringatan (SP) berturut-turut selama 3 kali, (iii) Kontrak kerja berakhir dan diputuskan tidak diperpanjang, (iv) berhalangan tetap atau mengundurkan diri.



Pasal 11 Konsultasi Regional 1.Konsultasi Regional merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi JKLPK Region yang memiliki mandat penuh dan dihadiri oleh LPK Partisipan Region. 2.Konsultasi Region dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. 3.Konsultasi Regional dinyatakan quorum apabila dihadiri ½ + 1 dari jumlah LPK dalam Region. 4.Proses Konsultasi Regional dipimpin oleh Majelis Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Konsultasi Regional. 5.Tugas dan wewenang Konsultasi Region adalah: (i) Membahas isu strategis di tingkat regional dan nasional sebagai basis program kerja region (ii) Menetapkan Pedoman Kerja Region; (iii) Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Region; (iv) memberhentikan Pengurus Region dan menetapkan pengurus Region terpilih; (v) menetapkan calon Pokja; (vi) Menetapkan tempat Konsultasi Regional Pasal 12 Rapat Kerja Regional 1.Rapat Kerja Regional merupakan forum pengambilan keputusan Region yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Jadwal pelaksanaan Rapat Kerja Regional ditentukan oleh Pengurus Region. 2.Rapat Kerja Regional dihadiri oleh seluruh Pengurus Region dan personalia Pokja. 3.Rapat Kerja Region dipimpin oleh Pokja JKLPK Indonesia. 4.Tugas dan wewenang Rapat Kerja Region adalah: (i) Membahas, mengevaluasi perkembangan tugas-tugas Pengurus Region; dan (ii) Membahas dan memprioritaskan masalah-masalah yang dihadapi LPK-LPK; (iii) Merasionalisasi program yang akan berlangsung Pasal 13 Rapat POKJA 1.Jenis rapat terdiri atas: a.Rapat Pleno Pokja b.Rapat Koordinasi Pokja dan Sekretariat c.Rapat Koordinasi Sekretariat 2.Rapat Pleno a.Rapat Pleno merupakan rapat seluruh Pokja yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. b.Rapat Pleno Pokja dapat diperluas atas undangan Pokja c.Keputusan Pokja dalam setiap rapat bersifat kolektif d.Wewenang, hak dan kewajiban Rapat Pleno: (i) Menjabarkan, memonitoring dan merasionalisasi program JKLPK Indonesia; dan (ii) Menentukan strategi implementasi program dan pengembangan jaringan. 6 | Warta Jaringan EdisiSpesial KONAS XI


e.Biaya transportasi personil Pokja ditanggung bersama oleh JKLPK Indonesia dan jaringan kerja regional dan atau LPK partisipan di tempat yang bersangkutan bekerja. 3.Rapat Koordinasi Pokja dan Sekretariat a.Merupakan rapat koordinasi antara Pokja dengan Direktur Eksekutif dan staf sekretariat JKLPK Indonesia, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. b.Rapat Koordinasi dipimpin oleh Pokja c.Tugas dan wewenang Rapat Koordinasi adalah (i) Menyusun dan menetapkan mekanisme kerja dan strategi operasional pelaksanaan program-program JKLPK Indonesia; (ii) Membahas laporan Direktur Eksekutif tentang implementasi program dan progres sekretariat. d.Biaya transportasi Rapat Koordinasi ditanggung oleh JKLPK Indonesia dengan tiket kelas ekonomi Pasal 14 Keputusan Persidangan dan Rapat-rapat Keputusan persidangan dan rapat-rapat jaringan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan hikmah dan kebijaksanaan, dan jika diperlukan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 15 Jaringan Kerja Regional 1. Jaringan Kerja Regional adalah: a.Jaringan yang mandiri yang dibentuk oleh LPK-LPK di tingkat regional. b.Dalam melaksanakan tugasnya Jaringan Kerja Regional bekerjasama dan berkoornasi dengan JKLPK Indonesia dalam rangka implemensi program. c.Jaringan Kerja regional berkewajiban menghadiri Konas; Rakernas; dan rapat-rapat lainnya atas undangan Pokja atau sekretariat 2. Tugas dan fungsi Jaringan Kerja Regional: a.Sebagai pusat koordinasi dan informasi bagi partisipan di wilayah kerja regional b.Bersama JKLPK Indonesia mengimplementasikan keputusan-keputusan Konas di wilayah yang bersangkutan c.Merekomendasikan penerimaan dan pemberhentikan partisipan kepada Pokja sesuai hasil verifikasi yang dilakukan Koordinator Regional. d.Melakukan konsolidasi dan verifikasi secara berkala untuk merespon isu sosial yang berkembang dan situasi keanggotaan JKLPK Indonesia di tingkat regional. e.Bersama LPK-LPK tingkat regional merumuskan pokok-pokok pikiran berdasarkan isu sosial aktual yang menjadi pergumulan untuk dirumuskan menjadi kegiatan regional,



dan juga menjadi rekomendasi ke Rakernas maupun Konas f.Memilih anggota pokja dari region masing-masing. 3. Hubungan Jaringan Kerja Regional dan JKLPK Indonesia: a.Hubungan Koordinatif b.Hubungan Konsultatif Pasal 16 Pendanaan Pendanaan JKLPK Indonesia didukung oleh semua partisipan sesuai dengan kemampuannya dan bantuan atau subsidi yang tidak mengikat dari pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan JKLPK Indonesia. Pasal 17 Perubahan Pedoman Kerja Perubahan Pedoman kerja JKLPK Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Konsultasi Nasional dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ +1 jumlah suara peserta Konas Pasal 18 Pembubaran 1.Pembubaran JKLPK Indonesia dapat diproses dalam agenda Konas berdasarkan permintaan dua per tiga partisipan 2.Keputusan pembubaran sekurang-kurangnya oleh dua per tiga partisipan yang hadir dalam Konas. 3.Apabila tidak mencapai quorum maka Konsultasi Nasional dilangsungkan kembali dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari partisipan yang hadir.

Pasal 19 Penutup Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Kerja, akan diatur dalam kebijakan yang diputuskan dalam rapat-rapat POKJA dan tidak bertentangan dengan pedoman kerja ini.

Pedoman Kerja ini mulai berlaku pada saat ditetapkan di Kubu RayaKalimantan Barat, 12 Oktober 2013

8 | Warta Jaringan EdisiSpesial KONAS XI

JARINGAN KERJA LEMBAGA PELAYANAN KRISTEN DI INDONESIA

Recommend Documents