JANUARI 2017

VOLUME XII / NO. 112 / JANUARI 2017

APBN 2017 mencerminkanK keinginan ekonomi inklusif. A L E I D Opemerintah S K O P 2 0mewujudkan 16 Pemerataan ekonomi diharapkan terasa hingga ke penjuru negeri.

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

ISSN 1907-6320

1

Daftar Isi

37 Penyesuaian Cukai

Rokok Tahun 2017 39 Cukai Tembakau, Benci

Tapi Rindu 40 Kombinasi Antara

Optimis dan Hati-Hati 43 Presiden Donald Trump

dan Prospek Ekonomi Kita

Foto Cover Iin Kurniati

5 DARI LAPANGAN BANTENG 6 EKSPOSUR 10 LINTAS PERISTIWA

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pengarah: Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. Pemimpin Redaksi: Moh. Firdaus Rumbia. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto,Titi Susanti, Budi Sulistyo, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Muhammad Hijrah, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando. Tim Redaksi: Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Dovan Wida Perwira, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. Redaktur Foto: Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Prihariyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: [email protected].

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

2

M e d i aKe uan g an

KALEIDOSKOP 14 Perekonomian Indonesia 2016 16 Ekonomi 2016: Bertumpu Pada Kekuatan Domestik 17 Amnesti Harga Mati 22 Merenungi Masa Depan Amnesti Pajak 24 APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi 28 Menuju Belanja Pemerintah Yang Berkualitas 29 Analisis APBN 2017, Lebih Kredibel? 30 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 33 Mengoptimalkan PPP Dalam Pembangunan Infrastruktur 34 Memerangi Aksi Penyelundup 36 Optimalisasi Pemberantasan Penyelundupan Nasional

WAWANCARA 44 APBN dan Rambu Pengelolaan Keuangan Negara GENERASI EMAS 48 Tak Henti Hasilkan Temuan dan Prestasi REGULASI 50 Akuntabilitas dalam Penatausahaan Barang Milik Negara RENUNGAN 52 Kearifan untuk

Memahami Sebuah Kesuksesan BUKU 53 Catatan Najwa JALAN-JALAN 54 Sianjur Mula Mula,

Tanah Asal Suku Batak SELEBRITI 56 Karier dan Musik Saling Mengisi

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

3

Dari Lapangan Banteng

Hari Baru, Harapan Baru

W

aktu berlalu dengan cepat.

tahun, kembalinya Sri Mulyani menjadi

langkah strategis, diantaranya penyesuaian

Tiba-tiba saja kita sudah

Menteri Keuangan terbukti menumbuhkan

target penerimaan negara, efisiensi

menginjak tahun 2017.

optimisme pasar.

belanja, dan penundaaan Dana Alokasi

Mengawali tahun yang baru,

Salah satu isu yang mendominasi pemeritaan di tahun 2016 yaitu amnesti

menjaga APBN tetap kredibel, yaitu dengan

kami, Media Keuangan untuk menyajikan

pajak. Meskipun awalnya sempat terjadi

penyesuaian di sisi belanja agar tetap

sebuah laporan utama berisi kilas balik

pro dan kontra mengenai kebijakan ini,

menunjang prioritas pemerintah.

peristiwa yang menjadi highlite di tahun

namun akhirnya semua pihak turut serta

sebelumnya. Terdapat beberapa topik

berperan juga untuk kesuksesan kebijakan

yaitu membangun perekonomian secara

ekonomi utama yang ramai dibicarakan

ini. Menurut Presiden Jokowi, periode

lebih kuat di tengah melemahnya

di tahun 2016. Topik tersebut diantaranya

pertama amnesti pajak, 30 September

perekonomian global. Pemerintah

amnesti pajak, APBN, perekonomian

lalu merupakan program tax amnesty

bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi

Indonesia, pembangunan infrastruktur,

paling sukses di dunia. Pemerintah

melalui pembangunan infrastruktur, serta

upaya pemberantasan penyelundupan,

berharap pemberlakuan kebijakan

memfokuskan belanja untuk mengurangi

cukai rokok, serta topik outlook ekonomi

amnesti pajak dapat membantu

kemiskinan dan kesenjangan. Harapannya,

yang muncul di akhir tahun.

pembangunan infrastruktur, meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

perekonomian, mengurangi pengangguran,

inklusif akan terwujud.

sudah menjadi kebiasaan

Tahun 2016 diawali dengan situasi ekonomi yang masih rentan. Adanya

mengurangi kemiskinan, serta

perlambatan ekonomi Tiongkok dan

memperbaiki ketimpangan.

rendahnya harga minyak memberikan pengaruh besar bagi ekonomi Indonesia.

oleh media, yaitu APBN. Pada APBN 2016,

Walaupun demikian, di pertengahan

Pemerintah melaksanakan beberapa

tweet tweet M e d i aKe uan g an

Arie Purnomo Aji @ arie_purnomoaji Hasil amnesti pajak bisa diinvestasikan di mana investasi menumbuhkan ekonomi dan lapangan kerja #OpiniAnda #SadarAPBN

www.kemenkeu.go.id

Sedangkan pada APBN 2017, fokusnya

Akhir kata, mari sambut hari baru dengan semangat dan harapan yang baru.

Topik lain yang tak henti dibahas

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI Sepanjang tahun 2016, terdapat 5 isu besar Kemenkeu, yaitu amnesti pajak, APBN, cukai rokok, infrastruktur, dan perekonomian Indonesia. Yuk, sampaikan optimisme kamu di salah satu tema tersebut. #OpiniAnda #SadarAPBN

4

Umum di beberapa daerah. Pemerintah

Kementerian Keuangan RI

Selamat tahun baru.

Lina Kie @ kiemiauthing dana APBN dipakai utk memajukan dan membangun bangsa & negara indonesia supaya masyarakat dpt keluar dr kemiskinan

@KemenkeuRI

Dwi Puji Kusumastuti @ dwipuji27 dana tax amnesty membantu pemerintah dlm melaksanakan pembangunan negara dan menumbuhkan iklim yang baik dalam berinvestasi

Kemenkeu RI

kemenkeuri

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

5

Eksposur

Wanita Pemimpin Upacara

F

inari Manan, Kepala Sub Direktorat Pencegahan dari Direktorat Kepatuhan Internal menjadi komandan

Foto Muchammad Ardani

upacara pada apel luar biasa dalam peringatan Hari Anti Korupsi 2016 di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta. Pada kesempatan itu,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertindak sebagai pembina apel.

6

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

7

Eksposur

Terasiring yang Tak Asing

A

rgapura merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Daerah ini terkenal sebagai penghasil bawang daun, padi, ubi jalar, bawang merah, dan hasil pertanian lain khas kawasan dataran tinggi.

Bagi para fotografer dan komunitas fotografi aktif, terasering Argapura merupakan obyek favorit dan disebut sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

Foto Eddy Santoso

8

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

9

Lintas Peristiwa

10/12 Teks Biro KLI Foto Anas N. H.

10/12 Teks Biro KLI Foto Anas N.H.

06/12

Sesjen Buka Orientasi 4.053 CPNS Kemenkeu 2016 Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto

Teks Biro KLI Foto Khrisna Pandu

membuka kegiatan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Keuangan dari lulusan Politeknik

Kemenkeu Raih Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik

19/12

Presiden Luncurkan Uang Rupiah Tahun Emisi 2016

Kemenkeu Raih Booth Terbaik Pertama pada Festival Antikorupsi 2016

Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Uang Rupiah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Teks Biro KLI

Desain Baru Tahun Emisi 2016. Uang Rupiah tersebut baru

mendapatkan penghargaan dari Komisi

Foto Anas N. H.

saja diluncurkan pada hari pada Senin (19/12). Terdapat 12

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai

wajah pahlawan yang ditampailkan pada desain baru uang

‘Booth Terbaik I’ dalam kegiatan

Rupiah. Dalam sambutannya, Presiden mengajak seluruh

Integrity Expo (Pameran Tunjuk

rakyat Indonesia untuk mencintai mata uang Rupiah

Integritas). Penghargaan ini diberikan

Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2016 di Bogor, Selasa

Kementerian Keuangan

sebagai perwujudan cinta pada negeri. “Mencintai Rupiah

pada acara Festival Antikorupsi 2016

(06/12). Acara ini diikuti oleh 4.053 lulusan Program Diploma I dan

(Kemenkeu) mendapatkan

adalah salah satu wujud kecintaan kita pada kedaulatan

yang berlangsung di Pekanbaru pada

II Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2016. Dalam talkshow

penghargaan dari Komisi

dan kemandirian bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Sabtu malam (10/12). Sebagai informasi,

yang dikemas secara informal, Sesjen menyampaikan bahwa acara

Pemberantasan Korupsi

orientasi ini adalah awal dari induction program, yang merupakan

(KPK) sebagai Kementerian

sarana mempersiapkan calon pegawai baru bekerja di lingkungan

dan Lembaga dengan Sistem

Kementerian Keuangan. “(Acara ini) sebagai salah satu acara yang

Pengendalian Gratifikasi

sangat penting untuk pengenalan pertama serta penanaman perilaku-

Terbaik. Pengharagaan ini

perilaku dan sikap mulia yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan

diberikan saat Festival Anti

Pemerintahan,” jelasnya.

Korupsi (HAKI) 2016 yang berlangsung di Pekanbaru

Presiden Serahkan DIPA di Istana Negara Presiden Jokowi melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017

pada 9 Desember 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kemenkeu Raih Predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN-RB

10/12

menggelar Festival Antikorupsi 2016 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) yang jatuh setiap 9 Desember. Kota Pekanbaru tahun ini menjadi tuan rumah dengan rangkaian acara yang dilaksanakan selama tiga hari pada 8-10 Desember 2016.

Teks Biro KLI Foto Anas N. H.

di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (07/12). Acara

07/12

10

M e d i aKe uan g an

Teks Biro KLI Foto Langgeng Wahyu

penyerahan DIPA ini dihadiri oleh ketua lembaga

Tiga unit kerja pelayanan Kemenkeu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

tinggi negara, para menteri dan pimpinan lembaga,

dan 1 (satu) unit kerja pelayanan Kementerian Keuangan meraih predikat Wilayah

gubernur, bupati, serta walikota. DIPA tersebut

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

diserahkan kepada 87 Kementerian dan Lembaga

Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan Festival

(K/L), dengan total nilai mencapai Rp763,6 triliun.

Antikorupsi 2016 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional (HAKI

Selain itu, Presiden juga menyerahkan DIPA Transfer

2016) yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau. Ketiga unit kerja Kemenkeu yang

Daerah dan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp764,3

meraih predikat WBK adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan,

triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari

Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Untuk kemudian unit kerja Kemenkeu yang

tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.

meraih predikat WBBM adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura.

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

11

Lintas Peristiwa

06 |

30 |

Juni

Juli

Laporan Utama

01 |

Penyampaian Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) atas LKPP

Pencanangan Program Pengampunan Pajak secara

27 |

Pelantikan Sri Mulyani

Indrawati sebagai Menteri

10 |

25 |

Peluncuran Paket Kebiijakan Jillid XIV yang memaparkan

Penandatanganan Perjanjian Pertukaran Data, Letter of

Tahun 2015 oleh BPK kepada

resmi oleh Presiden Jokowi

Keuangan oleh Presiden

roadmap dan kebijakan di

Intent (LoI) on Establishing

Presiden Jokowi di Istana

di kantor pusat DJP pasca

Jokowi menggantikan

bidang perdagangan

the Exchange of Information

Negara dengan opini Wajar

disahkannya UU

Bambang Brodjonegoro yang

elektronik (e-commerce).

on Risk Management, antara

Dengan Pengecualian (WDP).

Pengampunan Pajak.

dialihtugaskan menjadi

18 |

Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Menteri Perencanaan Kesepakatan Asumsi Makro

Pembangunan Nasional

RAPBN 2017 antara Komisi XI

(Bappenas).

18 |

Bea Cukai RI dengan

November

Peluncuran Strategi Nasional

Belanda.

Keuangan Inklusif (SNKI) oleh Presiden Jokowi di

Keuangan Bendahara Umum

Dewan Perwakilan Rakyat

Istana Negara sebagai hasil

Negara (LKBUN) Tahun 2015

(DPR) dan pemerintah.

koordinasi antara Bank

oleh Menkeu Bambang P.S.

Indonesia (BI), Tim Nasional

Brodjonegoro dari BPK.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Keuangan

09 |

Mei

Penyerahan Tanggapan

Pemerintah atas Konsep Hasil Pemeriksaan LKPP 2015

01 |

oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro di kantor pusat BPK.

16 |

Pembukaan Sidang Islamic Development Bank (IDB) ke-41 oleh Menkeu Bambang

08 |

April

Penerbitan sukuk negara dalam valuta asing atau

(Kemenkeu) untuk

29 |

Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali Al

Presiden Jokowi di Istana

dual-tranche oleh

Merdeka. Mencakup 10

pemerintah untuk pertama

indikator kemudahan

(WIEF) ke-12 di Jakarta

kalinya.

berusaha (ease of doing

Convention Center.

Usaha Mikro, Kecil dan

Kesepahaman Pendalaman

Menengah (UMKM).

pengelolaan BMN untuk

Bank Indonesia (BI) dan

memaksimalkan penerimaan

Ketua Dewan Komisioner

negara.

24 |

Februari

percepatan penyediaan

baru. Serangkaian upaya sepanjang tahun 2016 lalu bisa

(MBR).

menjadi dasar pijakan untuk melangkah ke tahun berikutnya. Kementerian Keuangan melalui sejumlah

luar Kementerian/Lembaga

kebijakan, inovasi, dan kegiatan di bidang fiskal turut sehingga bisa lebih baik dari tahun ke tahun.

Tunai (cashless zone) di

07 |

Keuangan untuk menyukseskan Gerakan sebagai program nasional Kemenkeu bersama Bank

01 |

Pelantikan Direktur Jenderal Pajak baru, Ken

22 |

Dwijuagiasteadi, oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro.

10 |

30 |

Maret

Peresmian Gedung Dwi

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

untuk menghindari kenaikan

tahun anggaran 2017 di

harga minyak yang

Istana Negara oleh Presiden

berpotensi merugikan

Jokowi.

Penyelenggaraan pertemuan

08-09 |

Penyelenggaraan Forum Internasional tentang

ke-13 Regional

pembangunan ekonomi dan

Comprehensive Economic

kebijakan publik bertajuk

Partnership (RCEP) dengan

“Unlocking Public and

Indonesia sebagai tuan

Private Investment: Role of

rumah guna mempercepat

Financial Sector” oleh

pembangunan dan

Menkeu Sri Mulyani

Desember Indrawati di Bali.

pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

September

Kesepakatan Menkeu dengan DPR terkait asumsi makro penyusunan APBN 2017.

14 |

Peresmian Portal Data APBN sebagai salah satu dukungan

Warna Bandung menjadi

agenda transparansi fiskal

Museum Perbendaharaan.

internasional.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peresmian 11 Pusat Logistik

(LKPP) oleh Kementerian

Berikat (PLB) yang digagas

Keuangan kepada Badan

Statistic (GFS). Berisi laporan

Direktorat Jenderal Bea dan

Pemeriksa Keuangan (BPK).

keuangan konsolidasi pusat

Cukai oleh Presiden Jokowi.

Government Financial

dari keanggotaan OPEC

Indonesia.

05 |

07 |

Indonesia keluar sementara

RAPBN 2017 sebagai dasar

Nasional Non-Tunai (GNNT)

Peluncuran Website

02 |

membangun keuangan dan perekonomian Indonesia

Peluncuran Zona Bebas lingkungan Kementerian

M e d i aKe uan g an

kawasan perumahan demi

berpenghasilan rendah

bagi stakeholders khusus di (pengguna anggaran).

12

dan pajak bagi pengembang

Tahun baru kembali menyapa dan memberikan harapan

Penerimaan dan Investasi

Januari

Jilid XIII yang mencakup

rumah bagi masyarakat

Peresmian KPPN Khusus

Indonesia.

Peluncuran Paket Kebijakan penyederhanaan regulasi

Kilas Peristiwa 2016

rumah acara IDB ke-41.

dan daerah.

Manajemen Aset Negara)

Menteri Keuangan, Gubernur

Indonesia sebagai tuan

06 |

09 |

Launcing LMAN (Lembaga sebagai operator DJKN dalam

(OJK).

Convention Center.

12 |

Islamic Economic Forum

business), khususnya bagi Penandatanganan Nota

Indonesia.

rumah Pelaksanaan World

Otoritas Jasa Keuangan

Madani di Jakarta

10 |

02 |

dan kesenjangan sosial di

Indonesia menjadi tuan

Sukuk Global dalam

Pasar Keuangan antara

P.S. Brodjonegoro dan

Agustus

Peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII oleh

mengentaskan kemiskinan

15 | 30 |

Penyampaian RUU APBN 2017

01 |

Oktober

Penetapan Hari Bea Cukai

Indonesia oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

04-09 |

Pertemuan World Bank-IMF Annual Meetings 2016 di

beserta Nota Keuangan ke

Washington DC. Menkeu Sri

DPR.

Mulyani Indrawati juga menjadi pembicara dalam

Pengumuman Kenaikan Tarif

seminar bertema “Poverty

Cukai 2017 oleh Menkeu Sri

and Shared Prosperity 2016:

Mulyani Indrawati.

Taking on Inequality”.

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

13

Kaleidoskop

Perekonomian Indonesia 2016

Ilustrasi Wardah Adina

Mengawali 2016, perekonomian Indonesia menghadapi situasi yang masih rentan. Perlambatan ekonomi global paska krisis tahun 2008 belum benarbenar pulih. Pengaruh terbesar bagi Indonesia di tahun ini adalah perlambatan ekonomi Tiongkok dan masih rendahnya harga minyak.

global. Dengan pemangkasan peraturan dan pemberian kemudahan ijin usaha dan investasi, ekonomi Indonesia akan tetap tangguh. Untuk memastikan keseluruhan paket benar-benar dilaksanakan, akhir

S

Mei 2016 pemerintah membentuk empat kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja

ebagai mitra dagang terbesar

“Pengeluaran konsumsi rumah tangga

Indonesia, perlambatan di

meningkat terutama pada kelompok hotel

Kembalinya Sri Mulyani menuai

Tiongkok menekan kinerja

dan restoran, transportasi dan komunikasi

reaksi positif dari pasar. Hal ini tercermin

Kedua, Pokja percepatan dan penuntasan

ekspor Indonesia. Sementara itu,

serta perumahan dan perlengkapan rumah

dari pergerakan Indeks Harga Saham

regulasi. Ketiga, Pokja evaluasi dan analisis

harga minyak menjadi referensi

tangga,” katanya.

Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah

dampak. Keempat, Pokja penanganan

yang menguat terhadap dollar Amerika

dan penyelesaian kasus. Presiden Jokowi

harga bagi komoditas lain sehingga

Memasuki triwulan ke III

sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

kampanye dan diseminasi kebijakan.

anjloknya harga minyak berimbas pada

pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh

Serikat. “Saya merasa terhormat diminta

menginstruksikan agar seluruh program

harga komoditas yang rendah. Di sisi

5,02 persen, sedikit melambat dibanding

kembali oleh Presiden untuk bekerja sama

prioritas termasuk paket kebijakan terus

lain, kebijakan suku bunga Bank Sentral

triwulan sebelumnya. Artinya, secara

dengan menteri kabinet yang lain untuk

dikawal. “Baik dengan turun ke lapangan,

Amerika Serikat juga berpengaruh pada

kumulatif sampai triwulan III 2016 ekonomi

menjalankan sisa masa kabinet ini. Semoga

cek langsung, dan juga untuk melihat dari

kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya

Indonesia tumbuh 5,04 persen. Adapun

itu bisa dicapai,” ucapnya kala itu.

sektor keuangan.

target yang dipatok dalam APBN-P 2016

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,

Dalam pekan pertama bertugas,

adalah 5,2 persen yang dikejar pada

Menkeu mengajukan proposal

pertumbuhan ekonomi pada triwulan I

triwulan berikutnya melalui akselerasi

penyesuaian anggaran, baik di pusat

2016 mencapai 4,92 persen, lebih rendah

belanja.

maupun transfer daerah. Penyesuaian

dari triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen. Namun, kepala BPS, Suryamin mengatakan penurunan ini wajar. “Pada

Pergantian Menteri Keuangan Pada pertengahan tahun (27/07),

sisi perjalanan prosedurnya,” kata Jokowi. serta transfer daerah Rp68,8 triliun,” tutur Menkeu.

Paket Kebijakan Ekonomi Demi menjaga ekonomi Indonesia

Kepala Staf Presiden, Teten Masduki mengungkapkan pemerintah masih terus

dari risiko domestik maupun internasional,

melakukan pengujian di lapangan agar

pengurangan anggaran K/L ditujukan

pemerintah melakukan serangkaian

regulasi-regulasi yang ada memberi

tersebut bertujuan untuk menjaga

untuk aktivitas yang dianggap tidak

kebijakan proaktif, termasuk kebijakan

kenyamanan, baik untuk para investor

momentum pergerakan ekonomi,

betul-betul menunjang sasaran prioritas

moneter yang hati-hati, menambah investasi

maupun UMKM. “Meski implementasi paket

sehingga dapat menciptakan kesempatan

pemerintah. Misalnya saja belanja

infrastruktur, dan reformasi kebijakan untuk

kebijakan sudah berjalan, kita akan lakukan

memperkuat iklim investasi.

perbaikan kalau ada complain dari dunia

Lebih lanjut Menkeu menguraikan,

triwulan I, biasanya kegiatan-kegiatan

Presiden Joko Widodo menunjuk Sri

kerja, mengurangi kemiskinan dan

perjalanan dinas dan konsinyering.

ekonomi baru dimulai,” katanya.

Mulyani sebagai Menteri Keuangan

mengatasi kesenjangan. Sebelumnya, pada

Sementara itu, pengurangan anggaran

Sejak September 2015 hingga saat ini,

usaha,” katanya. Teten menambahkan,

(Menkeu) menggantikan Bambang

APBN-P 2016 anggaran Kementerian/

transfer ke daerah dilakukan karena

terdapat 14 paket kebijakan ekonomi. Melalui

pemerintah juga memprioritaskan

5,18 persen, meningkat dibanding triwulan

Brodjonegoro yang menjadi Menteri PPN/

Lembaga dikurangi Rp50 triliun. Kali

penerimaan pajak tahun ini diperkirakan

deregulasi, debirokratisasi dan insentif fiskal,

pembangunan infrastruktur. “Supaya

II-2015. Menurut Suryamin, konsumsi

Kepala Bappenas. Sri Mulyani pernah

ini pengurangannya lebih besar. Hingga

lebih kecil. Dengan demikian penerimaan

pemerintah berharap fundamental ekonomi

bisa menarik investasi di dalam negeri,

rumah tangga memberikan kontribusi

menjabat sebagai Menkeu pada periode

Rp133 triliun. ”Langkah-langkahnya adalah

untuk dana bagi hasil di daerah pun

nasional semakin kuat sehingga mampu

infrastruktur harus kita bangun lebih dulu,”

besar terhadap pertumbuhan tersebut.

2005-2010 sebelum menjalankan tugas

mengurangi belanja Rp 65 triliun di K/L

otomatis akan dikurangi.

bertahan dari besarnya tekanan ekonomi

pungkas Teten.

Pada triwulan kedua, ekonomi tumbuh

Teks Irma Kesuma Dewi

14

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

15

Kolom

Kaleidoskop

Ekonomi 2016: Bertumpu Pada Kekuatan Domestik

Amnesti Harga Mati

Teks Masyita Crystallin*)

M

anajemen perekonomian

Perdagangan global tumbuh

Sayangnya, investasi swasta masih

memiliki dua sisi yang

lebih lambat dari pertumbuhan

sangat terbatas, tumbuh sebesar 4,1

saling terkait. Pertama,

ekonomi. Di tahun 2005-2015, setiap 1

persen di kuartal ketiga, jauh dibawah

kebijakan jangka pendek yang

persen pertumbuhan ekonomi global

rerata di paruh pertama 2016, sebesar 5,3

mempengaruhi permintaan

menghasilkan 1,5 persen perdagangan.

persen. Hal ini disebabkan oleh lemahnya

agregat. Kedua, kebijakan jangka panjang

Angka ini jauh dibawah rerata elastisitas

permintaan agregat dan faktor-faktor

untuk meningkatkan output potensial

tahun 1990-2000 yang sebesar 2,8 persen.

struktural seperti kemudahan mengurus

dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kebijakan jangka pendek diperlukan

perijinan, akses keuangan dan aspek Andalkan kekuatan ekonomi domestik Sebagai konsekuensinya, pemulihan

kemudahan berusaha lainnya. Survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia

untuk meredam volatilitas perekonomian

pertumbuhan harus lebih mengandalkan

menunjukkan kegiatan yang melambat di

dan memberi stimulus saat ekonomi

kekuatan domestik yaitu konsumsi,

kuartal ketiga. Diperkirakan,  perlambatan

sedang lemah. Sementara, kebijakan

investasi, dan pengeluaran pemerintah.

masih akan terjadi di kuartal keempat

jangka panjang diperlukan untuk

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2016

dengan penurunan kegiatan hampir di

meningkatkan potensi perekonomian

sudah mulai meningkat dibandingkan

semua sektor.

Indonesia untuk dapat lepas dari middle

tahun 2015, mencapai rata-rata 5,04

income trap dan menjadi negara maju. 

persen di tiga kuartal pertama 2016.

Seimbangkan target pertumbuhan jangka

Hal ini didukung oleh pengeluaran

panjang dan stabilitas jangka pendek

Di tahun 2016, Indonesia berhasil

D

etik demi detik, dashboard statistik amnesti pajak dalam

pajak periode pertama 30 September

laman pajak.go.id menunjukkan pergerakan. Tercatat

lalu, sekitar 405 ribu wajib pajak

lebih dari 509 ribu wajib pajak memanfaatkan program

mendeklarasikan harta kekayaannya.

yang telah dijalani pemerintah sejak pertengahan tahun

Sebanyak Rp3.322 triliun harta

lalu. Tak kurang dari Rp4.037 triliun harta kekayaan

dideklarasikan dengan menghasilkan

wajib pajak sudah dideklarasikan serta Rp101 trilun penerimaan

total penerimaan sebesar Rp97 triliun.

negara dihasilkan hingga awal pekan keempat Desember 2016

Menurut Presiden Jokowi, periode

(19/12).

pertama merupakan program tax amnesty

Meski pemerintah menargetkan dapat mengantongi Rp165 triliun untuk penerimaan negara hingga 31 Maret 2017,

paling sukses di dunia. “Pada periode pertama saja sudah

tetapi sebenarnya penambahan basis pajak potensial lebih

30,88 persen dari PDB (Produk Domestik

utama. Melalui peningkatan basis pajak baru dan perbaikan

Bruto) kita, (negara) yang lain-lain di

administrasi pajak, maka postur APBN ke depan dinilai akan

bawah 10 (persen) semua. Ini sebuah

menyeimbangkan kebijakan jangka

pemerintah dan konsumsi swasta yang

pendek dan jangka panjang dengan

relatif stabil. Di sisi lain, investasi swasta

sedang lesu, pemerintah berusaha

lebih suinstainable. Dengan demikian diharapkan kemampuan

angka yang besar,” jelas Presiden saat

anggaran yang berkualitas dan kredibel,

belum menunjukkan geliatnya.

menyeimbangkan antara manajemen

belanja pemerintah lebih besar sehingga otomatis mendongkrak

membuka Sosialisasi Amnesti Pajak di

volatilitas ekonomi jangka pendek dan

pembangunan infrastruktur dan masyarakat.

Balikpapan, Kalimantan Timur seperti

serta melanjutkan pembangunan

Pengeluaran pemerintah telah

Di saat ekonomi global dan domestik

Amnesti pajak telah dinyatakan tidak melanggar ketentuan. Kini tak perlu ada lagi keraguan. Dengan kepastian, tibalah rakyat berperan untuk pembangunan.

Data basis pajak ini diperoleh berdasarkan deklarasi harta

dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Senin

infrastruktur untuk meningkatkan

berhasil menjadi motor pertumbuhan

jangka panjang. Fokusnya adalah pada

produktivitas dan daya saing. Pemulihan

ekonomi saat permintaan agregat

peningkatan produktivitas dan daya

yang dilaporkan Wajib Pajak (WP). Tercatat, nilai deklarasi

pertumbuhan ekonomi tidak dapat

sedang lemah, terutama di paruh

saing. Langkah pemerintah untuk

harta dalam negeri mencapai Rp2.907 triliun, dan nilai deklarasi

Untuk mendorong keberhasilan

tergantung pada perekonomian global

pertama 2016. Pemangkasan anggaran

mempertahankan investasi infrastuktur

harta luar negeri sebesar Rp990 triliun. Sisanya, sejumlah Rp141

program ini pada periode kedua dan

saja. Apalagi, perekonomian dunia belum

pada kuartal ketiga diperlukan untuk

ditengah pemotongan anggaran

triliun merupakan harta dari luar negeri yang dibawa kembali

ketiga, setidaknya ada empat strategi

pulih.

menyesuaikan pengeluaran dengan

merupakan bukti keseriusan pemerintah

ke tanah air (repatriasi). Sementara realisasi penerimaan terdiri

yang disiapkan pemerintah. Pertama,

shortfall penerimaan sebesar lebih dari

dalam mencapai target pertumbuhan

atas pembayaran tebusan sebesar Rp97,3 triliun, pembayaran

pemerintah akan tetap fokus pada WP

bulan Oktober 2016 memperkirakan

Rp219 triliun, jika dibandingkan dengan

jangka panjang.

tunggakan sebesar Rp3,06 triliun, dan pembayaran bukti

prominent, atau lebih familiar dengan

pertumbuhan ekonomi dunia turun dari

APBNP 2016. Meskipun stimulus fiskal

The devil is in the detail: yang perlu

permulaan sebesar Rp639 miliar.

sebutan WP potensial, baik yang

3,2 persen di tahun 2015 menjadi hanya

masih diperlukan mengingat lemahnya

dilakukan sekarang adalah memastikan

3,1 persen di 2016, jauh lebih lemah dari

denyut perekonomian, akan tetapi

proyek-proyek prioritas berjalan dan

pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabilitas ekonomi. Dana

perkiraan di bulan Oktober 2015 sebesar

kredibilitas anggaran juga penting untuk

mencapai tujuan yang diharapkan.

itu nantinya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan

3,6 persen. Selain itu, harga komoditas

meningkatkan kepercayaan terhadap

sehingga manfaatnya akan terasa terhadap nilai tukar rupiah,

Jokowi dengan mengundang sekitar 500

diperkirakan akan tetap lemah.

pemerintah.

cadangan devisa, neraca pembayaran, dan likuiditas perbankan.

WP ke istana negara Sabtu beberapa

Dana Moneter International pada

*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

16

M e d i aKe uan g an

Dana hasil repatriasi modal dan aset dapat mendorong

Bila menilik ke belakang, saat berakhirnya program amnesti

(05/12).

berpengaruh di tingkat regional maupun berpengaruh secara nasional. Langkah ini dilakukan Presiden

waktu lalu, (10/12). Dalam pertemuan itu,

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

17

Laporan Utama

Presiden melakukan sosialisasi amnesti

4,8 miliar setahun memiliki dua kategori

bagi pemerintah dan DPR untuk memastikan UU itu tidak

pajak pada WP yang merupakan kategori

tarif tebusan. Bila wajib pajak UMKM

bertentangan secara konstitusi dan memenuhi aspek legalitas,

prominent atau masuk dalam list orang

melaporkan harta tidak lebih dari Rp 10

keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

terkaya di Indonesia versi majalah Forbes

miliar maka tarif tebusannya sebesar 0,5

dan Globe Asia tahun 2015.

persen. Selajutnya bila wajib pajak UMKM

lebih baik lagi seiring masyarakat semakin nyaman untuk ikut

melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar

serta. “Justru ini (Keputusan MK) akan memperkuat pemerintah

maka berlaku tarif sebesar 2 persen.

dalam mendorong partisipasi masyarakat ikut tax amnesty. 

Kedua, pemerintah akan menganalisa WP bukan prominent terutama mendata kepemilikan harta yang nantinya

Menkeu menegaskan, akan ada

Melalui keputusan ini diharapkan hasil amnesti pajak akan

Masyarakat tidak perlu ragu lagi dengan adanya putusan

disandingkan dengan data Surat

sanksi bagi WP yang tidak mengikuti

Mahkamah Konstitusi sehingga pelaksanaan tax amnesty yang

Pemberitahuan Pajak tahunan mereka.

amnesti pajak jika di kemudian hari

jauh lebih baik lagi,” kata Hadiyanto selepas Upacara Peringatan

Harta tersebut dapat berupa kepemilikan

terbukti memiliki harta yang belum

Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Pusat Bea dan Cukai,

aset, kepemilikan kendaraan bermotor,

dilaporkan. Sesuai dengan ketentuan

Jakarta, Kamis (15/12) seperti dikutip dari laman Kemenkeu.

kapal, properti, saham, obligasi, dan

Pasal 18 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2016

go.id.

lainnya.

tentang Pengampunan Pajak terhadap WP Kilas balik

Ketiga, pemerintah akan fokus

yang tidak mengikuti amnesti pajak dan

menyasar para pengusaha Usaha Mikro

ditemukan harta yang belum dilaporkan

Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah

dalam SPT tahunan, maka harta tersebut

Gubernur Bank Central G20 yang berlangsung di Shanghai,

melakukan upaya persuasi dengan

dianggap sebagai tambahan penghasilan

Tiongkok, pemerintah Indonesia dengan tegas meminta

memanfaatkan data kontak terverifikasi

yang diterima/diperoleh wajib pajak.

komitmen global agar keterbukaan informasi secara

seperti penerima Kredit Usaha Rakyat

Atas tambahan penghasilan itu, maka

Februari lalu, dalam pertemuan Menteri Keuangan dan

internasional segera dilaksanakan. Dua tahun lagi (2018),

(KUR) dengan kriteria tertentu. Amnesti

WP akan dikenai pajak penghasilan (PPh)

seluruh negara-negara anggota G20 diharapkan sepakat untuk

pajak kepada wajib pajak UMKM ini tidak

dengan tarif normal. Adapun besaranya,

mengadaptasi pertukaran data perpajakan dan transaksi

semata-mata dilakukan untuk mendapat

yakni sebesra 25 persen untuk WP

keuangan secara otomatis (automatic exchange system of

uang tebusan, tetapi juga ditujukan untuk

badan serta sebesar 5 hingga 30 persen

information).

mendorong UMKM berpindah dari sektor

untuk WP orang pribadi. Sanksi ini

informal ke sektor formal.

ditambah pula dengan pengenaan sanksi

serta data pajak antarnegara. Kebijakan ini juga disinyalir

administrasi bunga sebesar 2 persen per

mampu mendeteksi ‘wajib pajak nakal’ yang menyembunyikan

bulan (paling lama 24 bulan).

aset di luar negeri. Hasil akhirnya diharapkan agar ‘dana

Keempat, pemerintah melakukan pendekatan melalui asosiasi profesi, didukung oleh data ekternal dan internal.

Dalam perjalananannya, program

Kebijakan ini memungkinkan pembagian data perbankan

parkir’ di luar negeri dapat digunakan sebagai salah satu basis

Terbukti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri

amnesti pajak tak selalu berjalan mulus.

Mulyani Indrawati melakukan sejumlah

Terbukti, beberapa elemen masyarakat,

pertemuan dengan para CEO perusahaan,

baik perseorangan maupun lembaga

keterbukaan informasi internasional serta mewujudkan

asosiasi pengacara, notaris, pejabat

swadaya masyarakat mengajukan

penegakan pajak di tahun 2016 yakni menerapkan tax amnesty

pembuat akta tanah, asosiasi perbankan,

judicial review (uji materiil) atas

(pengampunan pajak). Kebijakan ini tidak semata-mata

tenaga medis serta sejumlah asosiasi

sejumlah pasal dalam Undang-Undang

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka

profesi lainnya.

(UU) Pengampunan Pajak. Setidaknya,

pendek, tetapi juga ditujukan untuk memperluas basis pajak

terdapat 11 pasal yang diajukan untuk diuji

melalui deklarasi, repatriasi hingga kewajiban pembayaran

materiilnya ke Mahkamah Konstitusi.

tunggakan pajak.

Dalam Seminar dan Ulang Tahun ke-11 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di

penerimaan negara. Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna mendukung

Jakarta, Jumat (09/12) lalu, Menkeu

para komisaris dan direksi perbankan

negeri atau merepatriasi harta yang ada di

mengajak para pelaku usaha dan asosiasi

untuk segera menggunakan haknya

luar negeri, hanya dikenai tarif 3 persen.

review, akhirnya pada Rabu, 14 Desember 2016 Majelis Hakim

jika ditemukan ketidakpatuhan pelaporan aset dan pembayaran

profesi untuk berkontribusi pada negara.

mengikuti amnesti pajak.

Bagi WP yang mendeklarasikan harta di

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Amnesti Pajak

pajak, maka pada 2018 para wajib pajak tidak akan mendapatkan

luar negeri, dikenai tarif 6 persen.

tidak melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sekretaris

pengampunan seperti saat ini. Melalui pemberlakuan amnesti

Sementara itu, bagi wajib pajak

Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto menyatakan

pajak maka diharapkan dapat membantu pembangunan

UMKM dengan omzet sampai dengan Rp

bahwa pengajuan judicial review merupakan ujian besar

infrastruktur, meningkatkan perekonomian, mengurangi

“Sebagai Menkeu saya tidak meminta jiwa

Adapun tarif tebusan untuk periode

raga Anda, saya meminta Anda membayar

kedua bulan Oktober sampai Desember

pajak,” tegasnya. Menkeu juga mengajak

bagi WP yang melaporkan harta di dalam

18

M e d i aKe uan g an

Meskipun demikian, dari beberapa kali persidangan judicial

Dengan berlakunya sistem pertukaran informasi nantinya,

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

19

“Saya sendiri yang jawab. Saya buka sampai jam 4 pagi. Mungkin yang perlu digaris bawahi kenapa kita melakukan ini, kami sudah habishabisan untuk amnesti pajak. Amnesti harga mati.”

pengangguran, mengurangi kemiskinan,

kebijakan tersebut hanya menghapuskan sanksi denda

bahwa program ini bukan upaya

Dwijugiasteadi juga menyiapkan aplikasi

menampung dana repatriasi yang tidak

serta memperbaiki ketimpangan.

administrasi, sementara pokok pajaknya tetap wajib dibayar

pengampunan bagi para koruptor

pengiriman pesan instan (WhatsApp)

sedikit jumlahnya. “Saya menargetkan

secara penuh. Kala itu juga tidak terdapat ketentuan mengenai

atau pemutihan atas aksi pencucian

resmi melalui 0813-10503747. “Saya

paling tidak (dapat) sekitar 60-70

pembebasan atas tuntutan pidana pajak.

uang. Presiden mengungkapkan bahwa

sendiri yang jawab. Saya buka sampai

triliun dari dana repatriasi karena kita

pemerintah hanya menyasar para

jam 4 pagi. Mungkin yang perlu digaris

menghitung jumlah WP yang tergolong

Selama ini, pemerintah sulit membuka data perbankan wajib pajak karena terganjal UU Nomor 10 tahun

Amnesti pajak yang diberlakukan mulai tahun ini memberi

1998 tentang Perubahan atas UU Nomor

keringanan tarif dan penghapusan sanksi pelanggaran pajak.

pengusaha yang menempatkan hartanya

bawahi kenapa kita melakukan ini, kami

dari nasabah besar, menengah, dan kecil,”

7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam

Keringanan ini berupa penerapan tarif yang lebih rendah

di luar negeri, khususnya di negara-

sudah habis-habisan untuk amnesti pajak.

ungkapnya.

aturan tersebut, segala sesuatu yang

dibanding tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau

negara tax heaven untuk membawa

Amnesti harga mati.”

berhubungan dengan keterangan

pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Pemerintah juga

kembali kekayaannya ke tanah air.

mengenai nasabah penyimpan dan

memberikan pembebasan atas tuntutan pidana pajak.

simpanannya tergolong sebagai rahasia bank.

Dengan kata lain, seluruh pajak terutang termasuk di

Mendukung arahan Presiden, pemerintah khususnya Kementerian

Baiquni juga menekankan pentingnya pemerintah menciptakan produk atau

Dukungan Kebijakan amnesti pajak mendapat

proyek investasi yang membuat WP tertarik untuk menginvestasikan hartanya

dalamnya sanksi administratif dan pidana pajak sebelum 31

Keuangan bahkan melakukan ‘jemput bola’

dukungan luas dari berbagai kalangan.

di Indonesia. Ia yakin masih cukup

Desember 2015 dapat dihapus melalui amnesti pajak. Setiap WP

dengan sosialisasi kepada Warga Negara

Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan

banyak proyek infrastruktur maupun

menetapkan UU Nomor 11 tahun 2016

orang pribadi, badan, pengusaha omset tertentu, yang sudah

Indonesia (WNI) yang berada di luar

Bisnis Indonesia sekaligus Dekan

non-infrastruktur yang membutuhkan

tentang Pengampunan Pajak. Peraturan

maupun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berhak

negeri. Sosialisasi ini dilakukan disela-

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

pendanaan.

hukum yang lebih tinggi bertujuan untuk

mengikuti amnesti pajak.

sela acara Indonesia Business Outlook

Padjajaran, Nury Effendi memandang

Sofjan Wanandi, Staf Khusus

yang diselenggarakan oleh Himpunan

bahwa saat ini merupakan waktu yang

Wakil Presiden yang tergabung dalam

Sementara tahun ini, pemerintah

memberikan jaminan kepastian yang lebih

Namun demikian, terdapat pengecualian amnesti

besar sebagai produk bersama antara

pajak untuk WP tertentu. Pengecualian tersebut ditujukan

Bank-Bank Milik Negara (Himbara) di Ritz

tepat untuk menaruh modal di Indonesia

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

lembaga eksekutif dan legislatif.

untuk: 1) WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas

Carlton Milenia, Singapura, Kamis (11/8).

ditengah ketidakpastian ekonomi global.

mengatakan bahwa amnesti pajak

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati,

“Indonesia looks promising sekarang ini.

sebenarnya memberi banyak kelebihan.

yang pernah dilaksanakan tahun 1964,

Berkaca dengan kebijakan serupa

penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; 2) WP dalam proses peradilan; dan 3) WP yang sedang menjalani

dalam setiap kesempatan sosialisasi

Efek jangka panjangnya akan lebih terasa

Apalagi ekonomi global masih lesu

1984, serta kebijakan sunset policy tahun

hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

selalu mengajak para wajib pajak untuk

terhadap ekonomi jika dana yang masuk

sehingga tidak banyak investasi di luar

tidak ragu mengikuti program yang

ke pasar uang dan pasar modal bisa

negeri yang menguntungkan.

tembus ke sektor riil,” lanjutnya.

2008, pelaksanaan amnesti pajak tahun

Menurut Bambang Brodjonegoro, mantan Menkeu yang

2016 dapat dikatakan lebih signifikan

kini menjabat sebagai Kepala Bappenas, kondisi politik kala

memiliki slogan Ungkap, Tebus, Lega.

Ken Dwijugiasteadi

perbedaannya. Disisi payung hukum,

itu berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Urgensi pelaksanaan

Dimata Sri Mulyani, sikap patuh pajak

pengampunan pajak pada era sebelumnya

amnesti pajak tahun ini, lanjut Bambang, bukan hanya terkait

merupakan wujud sikap cinta terhadap

Ketua Dewan Komisioner Otoritas

para investor justru harus membayar dana

Direktuur Jenderal Pajak

hanya berlandaskan Penetapan Presiden

kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan pembayar pajak.

negeri. “Bayarlah pajak karena itu bentuk

Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad

yang diutangkan. Sementara di Amerika

Nomor 5 Tahun 1964 dan Keputusan

Nantinya saat keterbukaan informasi internasional berlaku,

kecintaan yang nyata pada Republik,”

menyatakan kesiapan jajarannya untuk

dan Singapura bunga yang didapatkan

Presiden Nomor 26 Tahun 1984.

maka tidak ada tempat untuk menyembunyikan hartanya.

ujarnya.

mensukseskan amnesti pajak. “Peran

hanya sekitar 1-2 persen. Indonesia

OJK lebih banyak pada persiapan

sendiri masih memberikan bunga 4-5

Kebijakan pengampunan pajak tahun

“Tax amnesty (dulu) tidak selesai seutuhnya. Saat itu

Selain sosialisasi di dalam dan luar

Dalam kesempatan berbeda,

Sofyan mencontohkan, kini Jepang menerapkan suku bunga negatif. Artinya

1964 dan 1984 juga dinilai tidak berhasil

Indonesia baru mulai reformasi (sistem adminsitrasi) sektor

negeri, Kementerian Keuangan melalui

menerima dana repatriasi. Repatriasi

persen untuk obligasi dollar dan 7-8

lantaran sistem administrasi perpajakan

perpajakan. 2018 nanti sudah terbuka, mau tidak mau semua

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga

ini kita harapkan bisa memperbaiki,

persen untuk obligasi rupiah. “Sekarang

pada masa itu belum memadai dan

orang harus melaporkan hartanya. Kita tidak perlu amnesti

menyiapkan sejumlah layanan informasi.

bisa memperdalam industri Keuangan

cari untung di Indonesia sajalah. Sebelum

kurangnya sosialisasi dari pemerintah

lagi untuk mendapatkan data. Kebetulan negara-negara lain

Diantaranya seperti tax amnesty service

nasional. Dana yang masuk bisa kita

ada amnesti, Anda akan dikenakan pajak

pada masyarakat. Selain itu, pada saat

sudah banyak yang melakukan (tax amnesty), tentunya kita akan

1500745, helpdesk amnesti pajak yang

gunakan untuk keperluan yang lebih

30 persen. Tetapi sekarang Anda cukup

itu ketergantungan pemerintah pada

meniru yang berhasil, tapi saya tekankan di Indonesia ini yang

tersebar pada sekitar 588 titik di seluruh

produktif,” ujarnya.

bayar 2-4 persen. Kenapa enggak kita

penerimaan pajak juga tergolong masih

terakhir,” kata Bambang saat ditemui Media Keuangan Februari

tanah air dan beberapa negara, serta

rendah.

lalu.

melakukan publikasi informasi di website

juga terasa dari Direktur Bank Negara

dan sosial media.

Indonesia, Achmad Baiquni. Sebagai salah

Selanjutnya ketika sunset policy diberlakukan tahun 2008, ternyata

Disamping itu, Presiden dalam Pencangan Program Pengampunan Pajak di JIExpo Jakarta, Senin (1/8) menegaskan

Direktur Jenderal Pajak, Ken

Disisi perbankan, semangat optimis

manfaatkan itu?”, paparnya.

satu gateway, pihaknya optimis mampu

Teks Iin Kurniati

20

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

21

Kolom

Merenungi Masa Depan Amnesti Pajak Teks Candra Fajri Ananda*)

B

erkat terselenggaranya

Tradisi sistem keuangan negara kita

mentereng. Capaian kita telah menembus

pekan ketiga Desember (13/12) kemarin,

normal. Contoh terdekat kegagalan

di Colorado dan Rusia, pemerintah juga

program pengampunan

memang “menghalalkan” kebijakan utang

kisaran rasio 20% terhadap PDB, jauh

realisasi dana tebusan berdasarkan surat

Filipina karena mekanisme lanjutan

harus menambah amunisi kebijakan yang

pajak (tax amnesty), tahun ini

bilateral atau ke sektor swasta dengan

mengungguli Italia yang mengumpulkan

setoran pajak (SSP) hanya bertambah

pasca pemberlakukan tax amnesty tidak

dapat melindungi upaya reformasi pajak

kita mencatat histori hebat

batas rasio maksimal 60% terhadap

sedikit di atas 10%. Daftar perolehan

Rp2,69 triliun. Kalau diagregatkan dengan

dimbangi dengan reformasi sistem

dan peningkatan tax compliance.

dalam sejarah perekonomian

total PDB di Indonesia. Sementara itu,

tersebut masih dapat terus berkembang

perolehan di sepanjang periode pertama,

perpajakan yang bersifat menyeluruh.

Indonesia. Program ini terhitung sangat

Kemenkeu (2016) mencatat rasio utang kita

seiring masa berlakunya baru akan ditutup

berarti pemerintah masih “berhutang”

langka karena tidak akan terjadi pada

hingga awal Desember kemarin masih di

pada 31 Maret 2017.

sekitar Rp65 triliun selama tiga bulan ke

kebijakan tax amnesty yang pernah

pendekatan yang kemarin dilakukan

setiap tahun bahkan tidak semua negara

kisaran 28% persen, artinya peluang untuk

depan.

diterapkan di Colorado tidak berdampak

tiga trisula utama (Presiden, Menkeu,

mampu menyelenggarakannya. Kita patut

menambah jumlah utang dapat dikatakan

dengan instan. Berbagai drama sudah

positif baik terhadap tren pengumpulan

dan Ditjen Pajak), terbukti mampu

bersyukur bahwa meskipun secara de jure

masih terasa sangat longgar. Sayangnya,

menghiasi sejak wacana program ini

realisasi dana repatriasi yang hingga

maupun tingkat kepatuhan pajak (tax

meningkatkan animo masyarakat untuk

periode pelaksanaannya belum berakhir,

kebijakan itu bisa memiliki interpretasi

digulirkan, seperti baru beberapa hari

Desember (13/12), masih mencapai

compliance) dalam jangka panjang.

terlibat dalam rekonstruksi sektor

Indonesia mampu menorehkan rekor-

yang berbeda jika ditinjau dari sudut

dijalankan, terjadi reshuffle Menteri

Rp143,69 triliun atau berkisar 14,37%

Program ini dinilai hanya berperan

perpajakan. Kedua, desain dan tujuan

rekor penghasilan yang sulit ditandingi

pandang politik karena dinilai dapat lebih

Keuangan. Presiden Joko Widodo

dari total target sekitar Rp1.000 triliun.

layaknya “aspirin” (obat pereda demam)

reformasi perpajakan harus disusun lebih

negara manapun yang pernah menerapkan

berbahaya ketimbang berekspansi melalui

memilih “merepatriasi” Sri Mulyani untuk

Dengan regulasi dana repatriasi yang

yang bersifat sementara. Argumen ini

jelas. Pemerintah dapat berdiskusi dengan

kebijakan serupa.

program pengampunan pajak.

memperkuat daya tawar pemerintah

secara tidak langsung “memaksa” para

dijustifikasi Alm, Martinez, dan Wallace

masyarakat mengenai hambatan tingkat

terhadap para taxpayer apalagi pemerintah

taxpayer menggunakan hartanya untuk

(2007) yang meneliti pengalaman amnesti

kepatuhan pembayaran beserta tahap-

Prestasi ini tentu tidak dilalui

Nasib yang sama juga melanda

Menurut Alm dan Beck (1993),

Pertama, dukungan dari lingkungan politik. Breakthrough melalui berbagai

Pro-kontra opini memang sulit

Memasuki periode kedua dari total

dihindari dengan citra kebijakan tax

tiga periode yang direncanakan, banyak

menetapkan target tinggi untuk

kegiatan investasi dalam negeri (minimal

pajak di Rusia. Salah satu “kesalahan”

tahap administrasi yang dinilai membebani

amnesty yang lebih banyak dikonotasikan

hal yang menarik seputar pelaksanaan

mendapatkan dana repatriasi. Kita sulit

tiga tahun), kita perlu mengakui bahwa

utama dari Rusia ialah terlalu sering untuk

biaya transaksi. Ketiga, pengembangan

secara negatif. Beberapa pihak sempat

program pengampunan pajak. Dimulai

menampik bahwa totalitas dari pemerintah

partisipasi dan kepercayaan publik

melakukan kebijakan tax amnesty, sehingga

teknologi informasi perpajakan demi

mengajukan judicial review agar program

dari kita harus mengapresiasi kinerja

mampu merombak ekspektasi publik yang

masih cukup rendah untuk keamanan

banyak masyarakat yang mangkir dari

mereduksi potensi penyelewengan

ini dibatalkan tetapi pemerintah dapat

pemerintah terutama Presiden, Menteri

sempat dilanda pesimisme yang kuat. Hasil

berinvestasi. Bagaimanapun kita harus

kewajiban pajaknya karena menganggap

dan mengefisiensi proses pengawasan.

dianggap sebagai “pemenang” karena

Keuangan, dan Ditjen Pajak yang menjadi

dana tebusan tax amnesty dianggap ikut

mafhum bahwa kalangan swasta memiliki

nantinya akan kembali “dimaafkan”

Keempat, perumusan kebijakan, masa

pada kenyataannya kebijakan ini tetap

ujung tombak terlahirnya rekor-rekor

meredam polemik serius akibat kebijakan

rasionalitas kuat terkait ekspektasi profit.

melalui program pengampunan pajak.

transisi, dan proses implementasinya

resmi berjalan. Sekarang sudah bukan

fantastis. Pada triwulan pertama, sejak

pemotongan anggaran belanja pemerintah

Kalau daya saing investasi kita tidak cukup

Ketiga peneliti menyimpulkan bahwa

harus dengan cara yang tepat. Kelima,

lagi momentum untuk terus melanjutkan

Juli hingga September 2016, kita mampu

yang sempat terjadi pada kuartal III 2016

atraktif, maka pemerintah bisa kehilangan

kebijakan tax amnesty tidak berpengaruh

peningkatan kapasitas SDM perpajakan

perdebatan, karena suka ataupun tidak

menghasilkan dana tebusan mencapai

lalu. Faktor trust yang berhasil dibangun

sumber pendanaan investasi yang dapat

terhadap kinerja pajak di negara tersebut.

sebagai lini yang paling mendesak. Selain

suka, the show must go on.

Rp97,2 triliun, melampaui rekor dunia

antara pemerintah dengan dunia usaha

dibilang sangat menggiurkan.

Mereka menegaskan bahwa penegakan

demi menjaga integritas dan kredibilitas,

sebelumnya yang dikuasai Italia sejak 2009

dan wajib pajak menjadi success story yang

peraturan setelah berakhirnya kebijakan

SDM perpajakan dinilai dapat berperan

silam.

layak dipertahankan.

perlu belajar dari 40 negara yang sudah

(post amnesty enforcement effort) lebih

sebagai ujung tombak edukasi perpajakan

menerapkan dan rata-rata gagal dalam

menjamin terhadap penerimaan pajak

kepada masyarakat. Proses interaksi

Wacana pelaksanaan kebijakan amnesti pajak menjadi begitu kuat lantaran penerimaan negara kini dalam kondisi

Dana tebusan yang diterima pada

Beberapa bulan ke depan, pemerintah

Langkah selanjutnya, Indonesia

yang lemah. Apalagi pemerintah berambisi

periode yang sama jika dirasiokan terhadap

dituntut untuk memenuhi target akhir

proses pelaksanaannya. International

daripada sekedar mengulang kebijakan tax

dengan masyarakat, merupakan cara yang

untuk mengakselerasi pembangunan.

total PDB mencapai 0,77%, mengungguli

dana tebusan yang diharapkan dapat

Monetary Fund (IMF) pada 2008 dengan

amnesty.

paling efektif untuk mengkampanyekan

Dengan penerimaan yang terbatas,

rekor Negara Cile tahun 2015 yang

terkumpul hingga Rp165 triliun. Bila data

gamblang menjelaskan, kesuksesan tax

pemerintah tidak memiliki pilihan

mencapai 0,62%. Rasio penyertaan harta

dalam dashboard amnesti pajak (2016) kita

amnesty bagaikan anomali karena sebuah

hanya terpaku pada penetapan target-

proses peningkatan keadilan dan

kebijakan selain melakukan ekspansi pajak,

yang dihasilkan dari deklarasi harta dan

intip sejenak, pemerintah untuk saat ini

kesuksesan akan dinilai tidak normal

target penerimaan selama sembilan bulan

pemerataan pembangunan.

atau meningkatkan utang untuk menambal

program repatriasi (menarik kekayaan

boleh dibilang merasa cukup tegang karena

dan kegagalan merupakan sesuatu yang

masa pemberlakuan. Seperti pengalaman

defisit anggaran.

WNI dari luar negeri) juga tidak kalah

sepanjang periode kedua hingga awal

Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa

betapa pentingnya peran pajak dalam

*) Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

22

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

23

Kaleidoskop

APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi Tahun baru berarti harapan baru. Demikian pula yang tercermin dalam kebijakan fiskal pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Mengusung tema “APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global”, APBN 2017 dibangun dengan semangat mengembalikan kredibilitas.

M

enteri Keuangan Sri

infrastruktur pemerintah dalam rangka

kemandirian BUMN dan infrastruktur

Mulyani Indrawati dalam

menguatkan sektor produktif sebagai

melalui sumber pembiayaan murah.

pemaparannya di Seminar

penggerak pertumbuhan perekonomian.

“Indonesia Economic Outlook 2017” kembali menegaskan

Tidak hanya itu, sebanyak empat belas paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah diharapkan

terarah masih menjadi pilihan pemerintah

Sri Mulyani, APBN yang kredibel menjadi

dapat mendorong investasi yang mampu

dengan tetap berkomitmen pada

pijakan pasti para pembuat kebijakan

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

reformasi penganggaran dan prinsip

terutama saat menghadapi krisis.

menjaga stabilitas ekonomi makro. Untuk

kehati-hatian. Dalam postur APBN

itu, Sri Mulyani meyakini angka tersebut

2017, pemerintah menetapkan jumlah

dan tata kelola bagus, angka-angkanya

sudah menggambarkan titik seimbang

pendapatan negara sebesar Rp1.750,3

dapat dipercaya, (sehingga) kalau

antara optimisme dan kehati-hatian.

triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan

“Kalau APBN kredibel, penatausahaan

ada pressure, (maka) ada rambu-

“Optimisme karena kita mampu menjaga momentum, kehati-hatian karena

penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

lanjut Sri Mulyani memaparkan, APBN

kita tahu bahwa tantangan eksternal dan

sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan

yang kredibel akan lebih efektif dan

mungkin internal harus kita hadapi dan

hibah sebesar Rp1,4 triliun.

mampu memberi dampak ekonomi bagi

kita selesaikan” terangnya.

Dalam APBN 2017 berbagai sasaran

Sementara untuk belanja negara, pemerintah menyepakati jumlah

Reformasi Anggaran Upaya mereformasi sudah sejak 2015

Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah

sisi lain, APBN disusun agar tetap sehat,

digulirkan pemerintah dalam kebijakan

dan dana desa. Dengan demikian, defisit

kredibel, dan berkelanjutan. Caranya

APBN. Maka pada 2017, pemerintah

anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2

dengan menetapkan angka yang realistis

memastikan komitmennya untuk menjaga

triliun atau 2,41 persen terhadap Produk

dan mempertahankan prinsip-prinsip

keberlanjutan reformasi struktural atas

Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan

efisiensi dan efektivitas.

kebijakan APBN. Sedikitnya terdapat

demi mendukung pembangunan yang

tiga pilar utama dalam reformasi ini.

produktif.

Dampak Ekonomi Global Sebagaimana diketahui, penyusunan

Pertama, optimalisasi pendapatan, Kedua,

Melalui kebijakan defisit ekspansif

peningkatan kualitas belanja. Ketiga,

tersebut, setidaknya terdapat lima

APBN 2017 berlandaskan pada asumsi

menjaga kesinambungan pembiayaan

kebijakan pokok yang diusung pemerintah

makro yang telah disepakati antara

anggaran.

dalam APBN 2017. Pertama, belanja

Kementerian Keuangan dengan DPR

Pada sisi pendapatan negara,

yang lebih produktif. Kedua, subsidi

beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan

optimalisasi pendapatan diarahkan pada

yang lebih tepat sasaran. Ketiga,

tersebut, pertumbuhan ekonomi

perluasan basis pendapatan. Namun tetap

penguatan desentralisasi fiskal. Keempat,

Indonesia 2017 diyakini berada di kisaran

selaras dengan kapasitas perekonomian

optimalisasi penerimaan negara yang

5,1 persen. Penetapan target ini dilakukan

agar tidak mengganggu iklim investasi.

lebih realistis. Terakhir, fokus terhadap

dengan mencermati perkembangan

Sementara itu pada sisi belanja, kualitas

kesinambungan fiskal.

terkini dari eksternal maupun internal.

belanja diarahkan pada pemanfaatan

Pada sisi ekternal, perekonomian

M e d i aKe uan g an

perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun,

rambunya,” ungkap Sri Mulyani. Lebih

pembangunan ditetapkan. Namun di

24

Kebijakan defisit ekspansif dan

pentingnya kredibilitas APBN. Menurut

masyarakat.

Ilustrasi Wardah Adina

Kebijakan Fiskal Ekspansif

anggaran untuk belanja yang bersifat

Belanja Lebih Produktif

global masih dipengaruhi ketidakpastian

produktif dan prioritas. Diantaranya

arah kebijakan moneter negara maju,

seperti pembangunan infrastruktur,

dan berkualitas, kebijakan APBN 2017

Demi belanja yang lebih produktif

perkembangan harga komoditas

pengurangan kemiskinan, penciptaan

diarahkan pemerintah untuk peningkatan

internasional, serta tren perlambatan

lapangan kerja, dan pengurangan

belanja infrastruktur dan keberpihakan

ekonomi Tiongkok. Sementara dari

kesenjangan. Pada sisi pembiayaan,

bagi masyarakat tidak mampu. Upaya

sisi internal, pertumbuhan ekonomi

penghematan dilakukan pada pembiayaan

yang dilakukan diantaranya melalui

diharapkan mampu didorong oleh belanja

investasi. Fokus pemerintah adalah pada

penghematan belanja barang dan

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

25

“Artinya banyak fungsi didaerahkan sekarang. Fungsi pemerintah pusat mayoritas sudah didelegasikan ke daerah,” Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia

belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran,

subsidi tetap yang hanya diberikan

menjelaskan bahwa besarnya jumlah

serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui

untuk solar. Sementara premium sudah

belanja pemerintah pusat dikarenakan

anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

tidak lagi disubsidi. Selanjutnya, hasil

adanya sejumlah belanja yang memang

Lebih lanjut, kualitas perencanaan anggaran diperbaiki, disertai

penghematan digunakan untuk belanja

tidak dapat didelegasikan kepada

dengan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil.

yang lebih produktif.

pemerintah daerah, seperti belanja yang

Porsi anggaran infrastruktur naik secara signifikan

Tidak hanya itu, mekanisme

terdapat di kementerian pertahanan dan

dibandingkan APBNP 2016. Sebelumnya, infrastruktur

penyaluran subsidi juga dilakukan agar

kementerian sosial. “Belanja pemerintah

dialokasikan sebesar 15,2 persen, namun kini naik menjadi

lebih tepat sasaran. Diantaranya melalui

pusat hanya pada fungsi-fungsi yang tidak

18,6 persen dari total belanja negara. Fokus pemerintah dalam

perbaikan basis data yang transparan dan

didelegasikan. (Kini) dana desa sudah

pembangunan infrastruktur juga berlaku di daerah. Hal ini

penataan ulang sistem penyaluran subsidi

meningkat sangat besar,” jelas Sri Mulyani.

dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016

yang lebih akuntabel. Pada subsidi energi

tentang APBN yang mengamanatkan agar dana transfer umum

bahan bakar minyak, misalnya, subsidi

dimanfaatkan pemda untuk belanja infrastruktur, sekurang-

dilakukan bertahap dengan pola distribusi

kurangnya sebesar 25 persen.

tertutup/targeted berdasarkan nama dan

negara sebesar Rp1.750,3 triliun dengan

alamat. Hal ini juga berlaku untuk subsidi

penerimaan pajak dipatok lebih realistis

tabung gas LPG 3 kilogram.

sebesar Rp1.489,9 triliun. Hal ini disusun

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Pada subsidi nonenergi, pemerintah

Pendapatan Negara: Optimal dan Realistis APBN 2017 menargetkan pendapatan

dengan mempertimbangkan potensi

Langkah-langkah kebijakan

utang dimanfaatkkan terutama untuk

(mandatory spending). Dalam anggaran kesehatan, misalnya,

memberikan subsidi dalam bentuk subsidi

perpajakan yang bisa diterima pemerintah

yang bersifat teknis juga digalakkan.

kegiatan produktif dan diarahkan untuk

pemerintah konsisten menjaga porsi 5 persen dari APBN. Fokus

pangan, subsidi benih, subsidi pupuk,

pada 2017 mendatang, termasuk realisasi

Diantaranya peningkatan pelayanan

mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif

pemerintah dilakukan dengan memperkuat upaya promotif dan

subsidi PSO, subsidi pajak, dan subsidi

program tax amnesty dan penerimaan

kepada Wajib Pajak dan efektivitas

dan inovatif bagi UMKM. Bahkan pada

preventif, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan,

bunga kredit program. Total subsidi

dari sumber-sumber pajak baru.

penyuluhan, pemeriksaan dan

APBN 2017 pembiayaan investasi ditekan

serta mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

nonenergi pada 2017 mencapai Rp82,7

penagihan pajak, serta ekstensifikasi dan

hanya sebesar Rp47,5 triliun. Jumlah ini

Untuk mencapai target penerimaan

triliun. Salah satu yang yang cukup

perpajakan, pemerintah akan menerapkan

intensifikasi perpajakan. Kebijakan tahun

jauh di bawah APBNP 2016 sebesar Rp94,0

dengan porsi 20 persen dari APBN. Prioritas kebijakan dilakukan

menonjol adalah subsidi pangan di mana

beberapa kebijakan di bidang perpajakan.

2017 juga difokuskan pada peningkatan

triliun. Sebab pemerintah membuka akses

dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

pemerintah melakukan konservasi secara

Kebijakan yang ditempuh pemerintah

law enforcement serta melanjutkan

pembiayaan pembangunan dan investasi

Untuk itu, APBN 2017 menyasar tenaga pendidik melalui

bertahap dari subsidi pangan (rastra)

dalam hal perpajakan berfokus pada

program pengampunan pajak yang telah

kepada masyarakat secara lebih luas serta

tunjangan profesi, menyasar pelajar melalui Kartu Indonesia

menjadi program bantuan pangan (non-

lima hal. Pertama, peningkatan tax

berlangsung sejak semester kedua tahun

mengutamakan kemandirian BUMN.

Pintar, beasiswa Bidik Misi, maupun bantuan operasional

tunai/voucher).

base dan tax compliance melalui

2016.

Sementara itu, anggaran pendidikan konsisten dijaga

sekolah (BOS), serta menyasar sarana pendidikan melalui rehabilitasi ruang sekolah baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penutup

optimalisasi kebijakan pengampunan Desentralisasi Fiskal Sebagaimana diketahui, belanja

pajak, intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi, serta ekstensifikasi

Kesinambungan Fiskal Kebijakan ekspansif dalam APBN

Sebagai APBN tahun ketiga di era pemerintahan Kabinet Kerja,

negara dialokasikan untuk belanja

dan penguatan basis data perpajakan

2017 bukan tanpa alasan. Hal ini

masyarakat tentu berharap agar APBN

negara, akan tetapi pemerintah telah merumuskan belanja

pusat serta transfer ke daerah dan

melalui optimalisasi pemanfaatan data

dilakukan demi mendorong ekonomi

dapat dilaksanakan sesuai dengan

pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Porsi terbesar

dan desa. Untuk tahun ini, pemerintah

pihak ketiga.

yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi

perencanaan yang telah disusun

diperuntukkan bagi pelayanan umum sebesar 27 persen dari

mengalokasikan transfer ke daerah dan

seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu,

pemerintah secara tepat dan optimal.

total belanja pemerintah pusat. Diikuti fungsi ekonomi sebesar

dana desa mencapai Rp764,9 triliun.

lain melalui keringanan tarif bagi industri

hal ini juga dilakukan demi meningkatkan

Terlebih APBN 2017 memprioritaskan

23,6 persen, serta fungsi perlindungan sosial sebesar 12 persen.

Jumlah ini lebih besar dibandingkan

tertentu untuk meningkatkan iklim

kapasitas produksi dan daya saing. Meski

pembangunan infrastruktur yang diikuti

Selain itu terdapat pula fungsi pendidikan, ketertiban dan

belanja K/L sebesar Rp763,5 triliun.

investasi, daya saing, dan hilirisasi industri

berdampak pada defisit yang ditutup

upaya menurunkan tingkat kemiskinan

keamanan, pertahanan, kesehatan, perumahan dan fasilitas

“Artinya banyak fungsi didaerahkan

dalam negeri. Ketiga, perbaikan regulasi

melalui pembiayaan anggaran, kebijakan

dan kesenjangan antarwilayah dengan

umum, perlindungan lingkungan hidup, agama, hingga

sekarang. Fungsi pemerintah pusat

terkait perpajakan. Keempat, pengenaan

defisit diarahkan agar tetap sehat dan

tetap menjaga pengelolaan fiskal yang

pariwisata.

mayoritas sudah didelegasikan ke daerah,”

cukai untuk pengendalian barang konsumsi

berkesinambungan.

sehat dan berkelanjutan. Hal ini tidak

jelas Sri Mulyani. Perimbangan antara

tertentu melalui kebijakan tarif dan

pusat dan daerah, lanjut Sri Mulyani, telah

penegakan hukum dan penindakan demi

dijaga agar tetap terkendali. Diketahui,

sungguh-sungguh dari pemerintah, serta

terjadi dan akan terus terjadi.

menghindari dampak negative externality.

defisit Indonesia masih relatif lebih

pengawasan dari seluruh masyarakat agar

Terakhir, perpajakan internasional guna

rendah dibandingkan negara lain.

APBN benar-benar menjadi solusi bagi

mendukung transparansi.

Tidak hanya itu, pembiayaan melalui

perekonomian negara.

Meski belanja pemerintah pusat mendominasi porsi belanja

Subsidi Tepat Sasaran Perbaikan mekanisme pemberian subsidi turut menjadi fokus pemerintah. Pada subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), pemerintah mengubah subsidi harga menjadi

Dalam konferensi pers terkait APBN 2017 beberapa waktu lalu, Sri Mulyani

Kedua, insentif perpajakan antara

Rasio utang juga terhadap PDB

dapat diwujudkan tanpa komitmen

Teks Farida Rosadi

26

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

27

Kolom

N

Menuju Belanja Pemerintah Yang Berkualitas

Analisis APBN 2017, Lebih Kredibel?

Teks Devi Valeriani*)

Teks Hefrizal Handra*)

ilai belanja negara dalam APBN

terjamin. Jika sinergitas program dan

berkualitas, tetapi juga fokus terhadap

mengalami peningkatan setiap

anggaran tidak dilakukan dengan baik,

kualitas penerimaan negara, sehingga

tahunnya, begitupun pada

akan sangat sulit mengharapkan belanja

kualitas fiskal dapat terjaga. Sasaran

APBN 2017 yang mencapai

yang berkualitas bagi pemerintah dan

pertumbuhan alokasi belanja K/L pada

Rp2.080,5 Triliun. Peran

berdampak pada meningkatnya rasio

2017 berdasarkan outlook 2016 sebesar

APBN dalam pembangunan ekonomi

utang terhadap PDB. Untuk itu, perlu

11,8 persen lebih realistis karena berbasis

tercermin pada pertumbuhan berdaya

ketegasan pemerintah utnuk menghapus

saing, stabilitas ekonomi, keseimbangan

belanja negara yang tidak berkualitas atau

eksternal, kesejahteraan masyarakat,

bersifat business as usual.

M

enteri Keuangan Sri Mulyani

mencapai 24 persen dari realisasi 2015,

sehingga menarik pelaku pasar untuk

menekankan pentingnya

yaitu Rp1.539,2 triliun. Akibatnya,

berinvestasi. Sementara itu, keyakinan

menjaga kredibilitas

pemerintah memutuskan untuk

atas ketercapaian jumlah penerimaan

anggaran. APBN yang

melakukan pemotongan belanja, sehingga

memberi kepastian besaran rencana

kredibel, menurutnya,

berisiko pada perlambatan pertumbuhan

belanja pemerintah pusat maupun

memberi kepastian bagi para pembuat

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

transfer ke daerah. Bagi Kementrian/

pada efisiensi dengan tetap konsisten

kebijakan, terutama saat menghadapi

akibat berkurangnya daya stimulus APBN.

lembaga (K/L), kepastian rencana belanja

terhadap pembangunan infrastruktur

krisis. Anggaran kredibel berarti bahwa

padat karya, sehingga dapat menyerap

angka-angka dalam anggaran tersebut

pengalaman dua tahun sebelumnya,

anggaran di pertengahan tahun. Hal ini

banyak tenaga kerja dan mengurangi

dapat dipercaya, antara lain target

APBN 2017 diyakini banyak pihak lebih

memberi kepastian bagi masyarakat dan

Berkaca pada kondisi dan

mencegah kemungkinan pemotongan

serta fiskal yang sustainable. APBN 2017

Belanja negara terdiri dari belanja

didengungkan sebagai APBN yang lebih

pemerintah pusat (K/L dan Non K/L),

pengangguran. Selain itu, anggaran

pendapatan diyakini akan tercapai,

kredibel. Target pendapatan dibuat

pihak ketiga yang hendak memanfaatkan

realistis, kredibel dan berkelanjutan.

serta transfer ke daerah dan dana desa.

kesehatan sebesar 5 persen dan anggaran

rencana belanja akan terealisasi, dan

lebih realistis sebesar Rp1.750 triliun.

belanja negara tersebut.

Kementerian/lembaga (K/L) dan daerah

Nilai transfer ke daerah dan dana desa

pendidikan sebesar 20 persen dapat

rencana defisit akan terpenuhi dari

Jumlah ini tumbuh 12 persen dibanding

sebagai ujung tombak penyerapan

mengalami peningkatan sebesar 36,7

terjaga, guna meningkatkan kualitas

sumber pembiayaan. Sementara target

perkiraan realisasi 2016, antara lain

hatian para pengambil kebijakan dalam

anggaran, harus komitmen dalam

persen dibandingkan tahun 2012. Dengan

sumber daya manusia. Belanja negara

pendapatan yang terlalu tinggi dan

pertumbuhan penerimaan pajak sebesar

menentukan angka di tingkat the most

membuat perencanaan berbasis kinerja.

peningkatan ini, diharapkan pemerintah

juga dialokasikan untuk peningkatan

kurang diyakini ketercapaiannya bisa

14 persen dan PNBP sebesar 2 persen (dari

probable. Target rasio defisit sebesar 2,41

Sebab, melalui perencanaan yang baik,

daerah mampu mengelola pertumbuhan

kesejahteraan masyarakat dalam bentuk

menimbulkan risiko defisit yang melebar.

perkiraan realisasi 2016). Asumsi angka

persen dari PDB mencerminkan APBN

kualitas spending dapat meningkat.

daerahnya melalui berbagai program

pembangunan satu juta rumah melalui

Bahkan berpotensi melanggar ketentuan

pertumbuhan penerimaan pajak tersebut

yang ekspansif pada level yang paling

APBN 2017 juga menunjukkan kehati-

pembangunan yang mengikutsertakan

subsidi bunga, uang muka, dan Fasilitas

Undang-Undang yang membatasi defisit

lebih rendah dibandingkan target dalam

memungkinkan untuk dicapai, mengingat

dikeluhkan terkait rendahnya realisasi

dan memberdayakan masyarakat desa

Likuiditas Pembiayaan Perumahan

APBN maksimum 3 persen dari PDB.

APBNP 2016 sebesar 24 persen (terhadap

kondisi eksternal belum kondusif untuk

belanja adalah proses lelang yang

agar tercapai kemandirian desa secara

(FLPP), serta mendukung efektivitas

realisasi 2015).

bersikap lebih ekspansif lagi. Besaran

memakan waktu. Namun, pemerintah

ekonomi.

dan keberlanjutan Jaminan Kesehatan

dan 2016 memberi pelajaran penting agar

Nasional (JKN).

menetapkan target pendapatan yang lebih

cukup realistis untuk dicapai. Jumlah

kemungkinan likuiditas pasar keuangan

realistis. Pada 2015 capaian penerimaan

ini diperoleh dari perkiraan atas

yang boleh jadi tidak mengalami

Salah satu kendala yang sering

pusat telah melakukan dukungan agar

Alokasi belanja K/L dalam APBN 2017

Target 14 persen dianggap

defisit tampaknya telah mengantisipasi

K/L dan daerah bisa memulai pralelang

masih didominasi oleh belanja barang,

proyek di awal tahun berjalan. Selain

sedangkan alokasi belanja modal masih

Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN

pajak hanya 83,3 persen dari target

pertumbuhan alami penerimaan

perbaikan di tahun 2017. Secara implisit,

itu, pemerintah pusat melalui sinergitas

relatif kecil. Diperlukan upaya serius

2017 diharapkan lebih seimbang, kredibel,

Rp1.489,3 triliun. Sementara itu, serapan

pajak, sesuai perkiraan pertumbuhan

kebijakan APBN 2017 juga memberi

antara K/L, Kementerian Keuangan, dan

serta pengendalian untuk meminimalkan

serta mampu menjadi pengungkit

belanja mencapai 91 persen dari target

PDB nominal sebesar 8 persen dan

ruang yang lebih luas bagi sektor swasta

Bappenas telah menyiapkan akselarasi

belanja barang dan menaikan belanja

pembangunan nasional. Meski demikian,

Rp1.948 triliun. Akibatnya, rasio defisit

perkiraan pertumbuhan pembayar pajak

untuk lebih ekspansif. Apabila likuiditas

belanja APBN 2017 melalui DIPA Plus,

modal, termasuk peningkatan anggaran

tetap menjaga asas kehati-hatian dan

membengkak mencapai sekitar 2,6 persen

baru sebesar 6 persen. Perhitungan

keuangan membaik dan Indonesia

sehingga program-program K/L selaras

infrastruktur dan efektifitas dana bantuan

efektivitas dalam pelaksanaannya. Hal

dari PDB, melebihi rencana awal sebesar

ini didukung data historis realisasi

menarik bagi investor, maka dana tersedia

dengan program-program Nawacita

sosial. Peningkatan belanja modal akan

ini demi mewujudkan belanja yang

1,9 persen dari PDB. Kita beruntung,

penerimaan pajak pada 10 tahun terakhir

untuk sektor swasta akan lebih banyak.

Presiden Jokowi. Artinya, program-

mampu menguatkan pertumbuhan

berkualitas dan tepat sasaran, sehingga

sebab likuiditas pasar masih mampu

(2005-2015) dengan angka pertumbuhan

Sebab, kebutuhan pembiayaan atas defisit

program K/L menjadi lebih selektif,

ekonomi, sedangkan pengurangan belanja

tercapai pertumbuhan ekonomi yang

menyediakan sumber pembiayaan untuk

rata-rata sebesar 14 persen.

negara sudah lebih pasti dan terhindar

lebih tepat sasaran, dan lebih cepat

barang akan mengurangi defisit anggaran.

berkualitas di tahun 2017.

pelebaran defisit tersebut.

pelaksanaannya, serta tidak tumpang tindih agar kualitas belanja lebih

Sebagaimana yang disampaikan

Pelaksanaan anggaran tahun 2015

Kebijakan APBN 2017 tentunya tidak

Postur APBN 2016 tidak jauh

hanya terkonsentrasi pada belanja yang

*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

28

M e d i aKe uan g an

Keyakinan atas ketercapaian target penerimaan, serta belanja yang tidak

berbeda dengan APBN 2015, di mana

melebihi pagu, memberi keyakinan

target pendapatan dipatok cukup tinggi

bahwa defisit APBN 2017 tidak akan

sehingga dianggap kurang kredibel.

melebar. Kepastian jumlah defisit ini

Peningkatan target penerimaan pajak

memberi kejelasan likuiditas pasar,

dari crowding-out effect akibat obligasi dan pinjaman negara.

*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

29

Kaleidoskop

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Sepanjang tahun 2016, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama pemerintah. Dikarenakan kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat, pemerintah mencari terobosan sumber pembiayaan selain APBN. Salah satunya dengan menggaet sektor swasta.

W

barang dan jasa serta proses produksi.

dengan Public-Private Partnership (PPP).

Fund (VGF) atas sebagian biaya konstruksi

kecamatan di kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Infrastruktur sosial berupa pembangunan

Implementasi skema ini diatur dalam

terhadap proyek KPBU, serta jaminan

Pembangunan waduk ini sudah ada sejak Presiden

infrastruktur yang menunjang sektor

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

pemerintah bersama PT Penjaminan

laju perekonomian nasional melalui

Soekarno hingga akhirnya mangkrak selama 50

pendidikan. Sedangkan dukungan

2015 tentang Kerjasama Pemerintah

Infrastruktur Indonesia (PT PII). Di

percepatan pembangunan infrastruktur

tahun lebih. Pada pemerintahan Presiden Susilo

infrastruktur meliputi pengelolaan tanah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

samping itu, dukungan pemerintah dalam

tentu beralasan. Multiplier effect

Bambang Yudhoyono, perhitungan kompensasi kepada warga

atau lahan, pengembangan kawasan

Infrastruktur. Skema KPBU ini digunakan

pembangunan infrastruktur juga melalui

yang dapat ditimbulkan dari sebuah

yang terkena dampak proyek tersebut telah dirumuskan. Hingga

industri, perbaikan iklim investasi, dan

untuk penyediaan infrastruktur layanan

penyaluran Penyertaan Modal Negara

pembangunan infrastruktur di Indonesia

akhirnya Presiden Jokowi menghidupkan kembali proyek waduk

sebagainya

publik yang membutuhkan pendanaan

(PMN). Hingga kini, ada lima BUMN yang

sangatlah besar. Pembangunan

besar, inovasi teknis, bersifat jangka

berada di bawah koordinasi Kementerian

infrastruktur, khususnya infrastruktur

terbesar kedua di Indonesia ini. Waduk Jatigede merupakan

M e d i aKe uan g an

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur

Upaya pemerintah untuk menggenjot

salah satu proyek infrastruktur yang kembali diaktifkan karena

dalam lima tahun sebagaimana

panjang, dan memiliki kelayakan finansial

Keuangan yang bergerak di bidang

listrik, gas, dan air, akan mendorong

memiliki manfaat yang besar, yaitu menjamin kesinambungan

tercantum dalam Rencana Pembangunan

yang cukup menarik bagi badan usaha

pembiayaan infrastruktur, yaitu PT

pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

irigasi dan penyediaan bahan baku tenaga listrik di Jawa Barat.

Jangka Menengah (RPJMN) tahun

untuk berinvestasi.

Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT

Pembangunan infrastruktur suatu

Beberapa proyek infrastruktur

Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa

daerah tentu akan membutuhkan bahan

Tahun 2016 bisa dikategorikan tahun percepatan

2015-2019 adalah sekitar Rp 4796.2

pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi telah

triliun. Sedangkan kemampuan

prioritas yang menggunakan skema

Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor

baku dan tenaga kerja, maka sektor hulu

menginstruksikan pihak terkait untuk bersama-sama

pemerintah melakukan pembiayaan

KPBU antara lain Palapa Ring,

Indonesia (LPEI).

(semen, besi, dan lain-lain) dan sektor

meningkatkan laju perekonomian nasional, salah satunya

untuk infrastruktur melalui Anggaran

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

dengan pembangunan infrastruktur baru di seluruh Indonesia.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Batang 2x1000 MW, Sistem Penyediaan

dan memperkuat pembangunan

Pemerintah menyadari, peningkatan konektivitas antarwilayah

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Air Minum (SPAM) Umbulan, SPAM

infrastruktur dengan menjembatani

mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang

Daerah (APBD) hanya sebesar 41,25

Bandar Lampung, dan proyek jalan tol

keunggulan pihak swasta dan

berperan penting dalam peningkatan

selama ini menjadi permasalahan di Indonesia. Untuk itu, dalam

persen dari total kebutuhan. Lebih lanjut,

Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda,

pemerintah melalui berbagai forum.

kualitas hidup masyarakat. “(Alasan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, pemerintah

pendanaan dari Badan Usaha Milik Negara

Semarang-Batang, dan Pandaan-

Pada 24 November 2016, Kementerian

ketimpangan ekonomi) sebagian karena

mengambil tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah

Malang. Skema KPBU ini memiliki tiga

Keuangan bekerjasama dengan World

akses yang tidak merata terhadap

untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas.”

(BUMD) sebesar 22,23 persen. Dengan

fasilitas pembiayaan infrastruktur yang

Bank, Pemerintah Kanada, PT Penjaminan

pelayanan dasar seperti sanitasi,

demikian masih terdapat gap sebesar

dikelola oleh Direktorat Pengelolaan

Infrastruktur Indonesia (PII) dan

perawatan kesehatan, dan pekerjaan

36,52 persen yang diharapkan dapat diisi

Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

yang baik. Semua ini dipengaruhi oleh

melalui peran serta sektor swasta.

Infrastruktur (PDPPI) di bawah Direktorat

menyelenggarakan Indonesia PPP Day

kualitas dan ketersediaan infrastruktur,”

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

2016 di Jakarta. Forum ini merupakan

ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani

Risiko (DJPPR).

wadah sosialisasi Kementerian Keuangan

dalam acara ASEAN G2B Infrastructure

terkait kesiapan pemerintah serta ajakan

Investment Forum di Jakarta pada 8 November 2016.

Infrastruktur dalam APBN Dalam APBN tahun 2016, tercatat total kebutuhan anggaran infrastruktur mencapai Rp313,5 triliun. Anggaran infrastruktur

30

Infrastruktur Bagi Negeri

aduk Jatigede menjulang tinggi di wilayah empat

Pemerintah kemudian melakukan

Pemerintah berupaya mendukung

ini terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu infrastruktur

terobosan penggunaan skema pembiayaan

ekonomi sebesar Rp302,6 triliun, infrastruktur sosial sebesar

alternatif untuk mengatasi keterbatasan

Rp6,5 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp4,4 triliun.

pembiayaan APBN, yaitu melalui skema

antara lain penyiapan proyek melalui

kepada swasta untuk dapat bersama

Infrastruktur ekonomi ditujukan untuk pembangunan dan

Kerja Sama Pemerintah dan Badan

skema Project Development Fund (PDF),

mendukung pembangunan dengan skema

pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kelancaran arus

Usaha (KPBU) atau yang sering dikenal

dukungan kelayakan atau Viability Gap

KPBU.

Tiga fasilitas pembiayaan tersebut

hilir (konstruksi dan jasa konsultan) akan terkena dampak positifnya. Pemerataan infrastruktur juga

Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang memberikan

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

31

Kolom

Mengoptimalkan PPP Dalam Pembangunan Infrastruktur dampak signifikan bagi masyarakat yakni pembangunan LRT (Light Rail

Pembiayaan Melalui Utang Pengelolaan pembiayaan anggaran

Teks Muh. Amier Arham*)

Keputusan Menteri Keuangan No. 1319/ KMK.05/2015 tanggal 30 Desember 2015,

Transit) dan Tol Trans Sumatera yang

infrastruktur, baik berupa utang atau

pemerintah menjawab permasalahan

termasuk dalam 30 proyek prioritas

non-utang, merupakan salah satu

pembebasan lahan untuk proyek

nasional. LRT di Palembang Sumatera

tugas Kementerian Keuangan. Melalui

infrastruktur dengan membentuk

Selatan merupakan jawaban pemerintah

DJPPR, Kementerian Keuangan dapat

Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga

atas transportasi alternatif yang

menerbitkan Surat Berharga Negara

Manajemen Aset Negara (LMAN). Pada

memadai bagi warga Palembang dan

(SBN) maupun melakukan pinjaman

9 Agustus 2016, Menteri Keuangan

sekitarnya. LRT Palembang mulai

(loan). Dari tahun ke tahun, penerbitan

melakukan peresmian LMAN di Kantor

dibangun sejak Oktober 2015 dan

SBN terus meningkat dan menjadi

Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

ditargetkan selesai pada Juni 2018, yakni

sumber pembiayaan utama APBN. Untuk

LMAN hadir melaksanakan

sebelum pelaksanaan Asian Games

tahun 2016, jumlah gross SBN yang akan

di Palembang dan Jakarta. Dampak langsung pembangunan proyek yang

B

ila diidentifikasi, berbagai

prioritas. Dalam RPJMN 2015 – 2019, biaya

sentuhan langsung dari pemerintah

macam tantangan pembangunan

yang dibutuhkan untuk membangun

pusat secara sungguh-sungguh. Untuk

saat ini sedang dihadapi.

berbagai macam infrastruktur seperti

itu, ”intervensi” pemerintah terhadap

Diantaranya produktivitas

Kereta Api, Perhubungan Darat, Laut

lembaga keuangan diperlukan agar dapat

rendah, kurangnya inovasi,

dan Udara, Transportasi Perkotaan,

mengurangi beban bagi pelaku usaha

keterbatasan infrastruktur, daya saing

Ketenagalistrikan, Energi, Telekomunikasi,

yang menggarap infrastruktur, khususnya

rendah, ketimpangan dan kemiskinan.

Sumber Daya Air, Air Minum dan Limbah,

infrastruktur yang terhitung kurang

Keseluruhannya membutuhkan respon

dan Perumahan mencapai Rp. 5,519 triliun.

efisien namun memiliki nilai ekonomi. Di

fungsi optimalisasi atas aset kelolaan

kebijakan yang cepat, tapi tentu saja

Sektor terbesar yang membutuhkan

samping itu, lembaga keuangan domestik

diterbitkan sebanyak Rp555,7 triliun

guna memberikan manfaat sosial

tidak mudah sekaligus diselesaikan

pembiayaan adalah Kelistrikan dengan

diharapkan mampu mengoptimalkan

dengan komposisi penerbitan di pasar

dan ekonomi bagi pemerintah,

karena ada hambatan (constrain). Maka

total Rp980 triliun untuk kapasitas

fungsi intermediasinya dalam rangka

menghabiskan dana Rp7,3 triliun ini

domestik sebanyak 76 persen dan di pasar

selain fungsi landbank (bank tanah)

dicarilah tantangan yang memiliki simpul

35.000 MW. Sekalipun skema pembiayaan

pembangunan ekonomi, sekaligus

mulai terasa. Bebarapa usaha kecil

internasional sebesar 24 persen.

dalam pendanaan pengadaan tanah

pengikat yang dapat menghela sebagian

pembangunan infrastruktur tidak

mempercepat penurunan disparitas yang telah lama berlangsung.

bagi pembangunan infrastruktur

dari tantangan yang ada, salah satunya

seluruhnya dibiayai APBN/APBD,

bermunculan, seperti rumah makan,

konvensional (dikenal dengan Surat Utang

strategis nasional, seperti jalan tol, rel

adalah gap infrastruktur. Nugraheni

diharapkan juga partisipasi BUMN dan

rumah kontrakan bagi pekerja luar

Negara atau SUN) dan Surat Berharga

kereta api, bandara, pelabuhan, dan

dan Priyarsono (2012) menyebutkan

Swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan

menangani masalah pembangunan

Palembang, serta permintaan tambahan

Syariah Negara (SBSN) dalam penerbitan

sebagainya. Di samping itu, pembentukan

infrastruktur secara luas dapat memicu

Badan Usaha (KPBU) atau disebut juga

infrastruktur yang ada seperti Lembaga

bahan bangunan dari proyek.

tahun 2016 masih didominasi oleh SUN.

LMAN bertujuan untuk membantu

terjadinya kegiatan ekonomi produktif

dengan skema Public-Private Partnership

Manajemen Aset Negara (LMAN), dimana

Porsi masing-masing SUN dan SBSN

fungsi operatorship Direktorat Jenderal

di sektor-sektor lain. Shenggen Fan dan

(PPP). Namun, persentase dari total

kemampuannya masih terbatas. Namun

Tol Trans Sumatera yang diharapkan

sebesar 76 persen dan 24 persen. Terlebih

Kekayaan Negara (DJKN) dalam

Connie Chan-Kang (2004), mengatakan

anggaran yang dibutuhkan membangun

setidaknya kehadiran LMAN tentu

dapat mendorong pembangunan ekonomi

lagi, untuk pertama kalinya pemerintah

melakukan pengelolaan aset negara

bahwa pembangunan jalan dengan

infrastruktur yaitu 50 persen dari APBN/

menjadi lebih baik untuk memperlancar

di pulau Sumatera sebagai penyumbang

melakukan transaksi prefunding dalam

sehingga bisa menjadi revenue center bagi

pengembangan agrikultur, irigasi,

APBD. Tentu hal ini menjadi tantangan

pembangunan infrastruktur strategis

Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar

pembiayaan APBN, yaitu penerbitan

DJKN.

pendidikan, listrik dan telekomunikasi,

tersendiri, apalagi sumber penerimaan

seperti jalan tol, bandara dan rel kereta

kedua di Indonesia. Pemerintah telah

SBN di suatu tahun (tahun 2015) untuk

memiliki kontribusi yang signifikan

negara tidak memadai untuk membiayai

api. Kondisi nyata yang dihadapi dalam

berkomitmen memberikan dukungan

membiayai APBN di tahun selanjutnya

optimis bahwa prospek investasi

terhadap pertumbuhan ekonomi dan

APBN.

pembangunan infrastruktur adalah

fiskal dalam pembangunan proyek Tol

(APBN 2016).

infrastruktur Indonesia akan menjadi

penurunan kemiskinan.

masyarakat di sekitar proyek mulai

Tak berbeda dengan pembangunan

Di samping itu, porsi surat berharga

lebih baik. “Kami percaya bahwa

Trans Sumatera, yaitu melalui penugasan kepada PT. Hutama Karya sebagai kontraktor nasional. Total jaringan Tol

Menghadapi tahun 2017, pemerintah

Menjawab Tantangan Sepanjang tahun 2016, pemerintah

Maka dari itu, secara tidak langsung,

Persoalan yang dapat menjadi

Apalagi lembaga financing yang

pengadaan lahan, hampir seluruhnya

hambatan serius dalam pembangunan

pembangunan proyek strategis dihadang

infrastruktur yang lebih baik akan

pembangunan infrastruktur akan

infrastruktur lewat skema PPP, yakni 1)

oleh pengadaan lahan karena munculnya

memberikan akses yang lebih mudah

mendukung produktivitas sektor ekonomi

Industri infrastruktur merupakan padat

percaloan tanah. Hal semacam ini tidak

Trans Sumatera direncanakan mencapai

mengalami tantangan dalam menarik

ke pasar global, dan memberikan lebih

lainnya sehingga mendorong pertumbuhan

modal (capital intensive), 2) Industri

mungkin dilakukan oleh swasta bilamana

2.048 kilometer dan terdiri dari 24 ruas.

minat investor untuk membangun

banyak kesempatan kepada masyarakat

ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-

infrastruktur terbilang investasi long term,

dilakukan lewat skema PPP. Hal yang

Pembangunan yang tengah berlangsung

infrastruktur di Indonesia. Diantaranya

untuk memanfaatkan kekayaan kita

budaya kehidupan masyarakat melalui

sementara pembiayaan yang tersedia baik

tak kalah penting yaitu keterlibatan

saat ini adalah ruas Palembang-Indralaya

kepastian skema proyek, kepastian

dengan baik,” ujar Menteri Keuangan Sri

efek berganda. Sedangkan secara langsung

yang berasal dari perbankan domestik

pemerintah daerah diperlukan dalam

(Palindra) sepanjang 22 kilometer dengan

hukum (perizinan), pengadaan lahan,

Mulyani saat memberikan keynote speech

terkait sektor konstruksi, infrastruktur

maupun di pasar keuangan merupakan

menyiapkan lahan untuk kebutuhan

menelan dana sekitar Rp3,4 triliun.

dan komitmen stakeholder. Berdasarkan

pada forum investasi infrastruktur.

juga menciptakan kesempatan kerja dan

short term, dan 3) Regulasi yang ada

pembangunan infrastruktur.

usaha (Awal, 2014). Pada pemerintahan

dalam implementasinya banyak menemui

Presiden Joko Widodo, pembangunan

kendala, enforcement belum berjalan

infrastruktur menjadi salah satu program

maksimal. Constrain ini membutuhkan

Teks Pradany Hayyu

32

M e d i aKe uan g an

*) Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan FE Universitas Negeri Gorontalo

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

33

Kaleidoskop

Memerangi Aksi Penyelundup

K

berupa 120 karung gula pasir, 25 karton

yang dikemas dalam karung sebanyak 22

minuman Chan Lee Chai dengan kadar

karung dengan masing-masing sebanyak

alkohol 35 persen, 50 karung bawang

Darurat Narkoba yang dilontarkan

50 kg. Operasi ini merupakan bukti

merah, dan 50 tilam bekas.

Presiden Joko Widodo sejak awal tahun

sinergi yang baik antara DJBC dengan

Tak ada lagi ruang bagi aksi penyelundupan di Indonesia. DJBC kian memperketat pengawasan dari darat dan laut dalam membendung masuknya barang ilegal. Terbukti, sejumlah prestasi penggagalan penyelundupan berhasil dilakukan.

DJBC Melawan Narkoba

Dua orang tertangkap membawa gula

Selain itu, salah satu upaya besar

Tak bisa dipungkiri, status Indonesia

2015 silam membuat seluruh pihak

Kodam (TNI Angkatan Darat) dalam

DJBC dalam menyelamatkan perairan

bekerja keras menanggulangi peredaran

menjaga dan mengamankan wilayah

Indonesia, khususnya kawasan Selat

narkoba. Di lingkungan DJBC, pencegahan

perbatasan Indonesia.

Malaka, dari penyelundupan yaitu dengan

penyelundupan dan peredaran narkoba

digelarnya Operasi Patroli Terkoordinasi

banyak melibatkan satuan anjing pelacak

Kastam Indonesia Malaysia (Operasi

K9 Bea dan Cukai. Seperti halnya yang

PATKOR KASTIMA) Tahun 2016. Dalam

dilakukan Kantor Pelayanan Utama Bea

penyelundupan melalui transportasi

periode pertama (7-21 September 2016),

dan Cukai Tipe B Batam yang selalu

laut dan jumlah penindakan yang cukup

terbukti telah dilakukan penindakan

menggunakan anjing pelacak saat

signifikan, DJBC juga tak pernah henti

sebanyak 12 kali. Sedangkan dalam

bertugas menggagalkan penyelundup di

memperkuat pengamanan perairan

periode kedua (8-22 November 2016),

kawasan pelabuhan internasional dan

Indonesia melalui patroli laut. Penguatan

operasi kerja sama DJBC dengan Jabatan

bandara internasional Batam.

sarana prasarana patroli laut merupakan

Kastam Diraja Malaysia ini berhasil

salah satu cara menjawab tantangan

menindak sebanyak 20 kali.

Perkuat Patroli Laut Seiring dengan maraknya kasus

Anjing pelacak terbukti cepat mengendus penumpang yang membawa

apal Patroli Laut BC 9005

semakin diperketat, begitu pula dengan

penggagalan penyelundupan mutiara

pencegahan penyelundupan di perairan

melintasi perairan Selat Malaka

koordinasi patroli laut di perairan

budidaya laut tersebut merupakan kerja

Indonesia. Pada 12 April 2016, DJBC telah

menjadi salah satu upaya menjaga

Keseriusan DJBC terhadap perang

dengan dengan membawa misi

perbatasan yang semakin diperkuat.

sama Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan

menambah sembilan kapal baru  yang

keberadaan dan peran institusi negara

narkoba ini terlihat dengan pembangunan

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

akan ditempatkan di Pangkalan Sarana

dalam menciptakan keamanan jalur

gedung Anjing Pelacak Narkotik di

Keberhasilan DJBC dalam aksi ini mampu

Operasi (PSO) Bea Cukai Tanjung Balai

lalu lintas kapal internasional di mana

Semarang yang telah diresmikan pada

mengamankan devisa negara hingga Rp45

Karimun sebanyak lima unit dan PSO

selat Malaka merupakan salah satu jalur

28 Januari 2016 oleh Direktur Jenderal

miliar.

Pantoloan sebanyak empat unit. Armada

terpadat sehingga isu keamanan menjadi

Bea dan Cukai Heru Pambudi. Dengan

kapal patrol sebelumnya berjumlah 179

perhatian seluruh negara di dunia,”

fasilitas yang mumpuni, diharapkan

unit yang tersebar di seluruh kantor bea

ungkap Direktur Jenderal Bea Cukai,

anjing pelacak yang dimiliki DJBC mampu

dan cukai serta PSO di seluruh Indonesia.

Heru Pambudi, dalam Upacara Penutupan

bertugas dengan lebih maksimal dalam

Patkor Kastima 2016 pada 24 November

memberantas penyelundupan narkoba di

2016 di Batam.

Indonesia.

khusus. Sebuah kapal bernama KLM (Kapal Layar Motor)

Baru Mangenre ditengarai membawa

Prestasi Penegahan Ribuan kasus penyelundupan berhasil

“Pelaksanaan operasi ini diharapkan

narkotika dengan beragam modus.

muatan ilegal. Kapal patroli Bea dan

digagalkan oleh aparat DJBC di seluruh

Cukai mendekati sasaran dan melakukan

Indonesia. Jenis barang yang berhasil

pemeriksaan. Setelah dilakukan

dihadang masuk ke wilayah Indonesia

pemeriksaan tanpa perlawanan, KLM

pun cukup beragam, mulai dari narkotika,

Baru Mangenre terbukti melakukan

rokok, minuman keras tanpa cukai,

wilayah Indonesia dari barang ilegal

pelanggaran dengan memuat 80 m³ kayu

makanan tak berizin, tanaman, beras,

tentu membutuhkan koordinasi pihak

sinergi internal demi produktivitas

ulin dan kayu meranti tanpa dilengkapi

bawang, tekstil, produk perikanan, hingga

lainnya. Terhitung DJBC beberapa

yang lebih maksimal. Berbekal tekad

Dalam Rapat Koordinasi Bea Cukai

dokumen muatan yang sah dan surat izin

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Tak

kali melakukan operasi penangkapan

meningkatkan pengamanan wilayah

pada 1 Agustus 2016, Menteri Keuangan

berlayar. Sebuah aksi berani petugas Bea

hanya jenis barang selundupan yang

bersama Badan Narkotika Nasional (BNN),

NKRI dari penyelundupan barang ilegal,

Sri Mulyani berharap DJBC mampu

dan Cukai di perbatasan Indonesia ini

semakin beragam, modus yang digunakan

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),

DJBC menggelar operasi patroli laut

menyelesaikan pelanggaran di bidang

patut diapresiasi.

para penyelundup ditengarai juga semakin

Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta

terpadu dengan sandi Operasi Gerhana.

kepabeanan dan cukai, serta tak ada

kreatif. Namun hal ini tak membuat

kementerian/lembaga lainnya, seperti

Operasi ini digelar serentak di 16 kantor

lagi penyelundupan minuman keras dan

menggagalkan penyelundupan

petugas Bea dan Cukai lengah dalam

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan

DJBC di pulau Sumatra, meliputi DJBC

barang ilegal lainnnya.

barang ilegal ini merupakan salah

menghadang masuknya barang-barang

sebagainya.

Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat,

satu di antara ribuan cerita sukses

tak berizin tersebut.

Kisah petugas Bea dan Cukai

lainnya. Tahun 2016, kanal masuk ke

Kinerja baik DJBC pada tahun

Sinergi Kuat Upaya DJBC dalam mengamankan

Pada 19 Maret 2016, Kantor

DJBC menyadari pentingnya

Dalam Rapat Koordinasi Bea Cukai

Kepulauan Riau, Riau, Batam, dan

pada 1 Agustus 2016, Menteri Keuangan

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Tanjung Balai Karimun. Terhitung dalam

Sri Mulyani juga mengungkapkan

Negara Kesatuan Republik Indonesia

2016 diawali oleh Konferensi Pers

Cukai (KPPBC) TMP C Entikong bekerja

satu bulan sejak 7 April 2016, Operasi

harapannya dalam pemberantasan

(NKRI) masih diwarnai kasus-kasus

Penggagalan Penyelundupan Mutiara

sama dengan Kodam XII Tanjung Pura 

Gerhana berhasil menggagalkan 27 kali

penyelundupan di Indonesia. “Semoga

penyelundupan barang ilegal dari luar

ke Hongkong pada 12 Januari 2016 di

melakukan pemantauan di jalur hutan

penyelundupan, baik ekspor dan impor,

DJBC mampu menyelesaikan pelanggaran

negeri. Direktorat Bea dan Cukai (DJBC)

Aula Mezzanine Kementerian Keuangan.

sekitar Pos Pemeriksaan Lintas Batas

dengan total pemeriksaan kapal sebanyak

di bidang kepabeanan dan cukai, serta tak

melakukan berbagai cara dan inovasi

Seperti yang telah diketahui, penggagalan

(PPLB ) Entikong untuk menangkap

272 kali. Hasil 27 penyelundupan yang

ada lagi penyelundupan minuman keras

untuk mencegah masuknya arus barang

penyelundupan tak hanya dilakukan dari

pembawa barang impor ilegal dengan

berhasil ditegah antara lain barang bukti

dan barang ilegal lainnnya,” ujarnya.

illegal tersebut. Pengamanan jalur

luar negeri ke wilayah NKRI, namun juga

cara dipikul. Dugaan berdasarkan analisa

ekspor dan impor di seluruh Indonesia

melalui jalur ekspor ke luar negeri. Aksi

intelijen tersebut membuahkan hasil. Teks Pradany Hayyu

34

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

35

Kolom

Kaleidoskop

Optimalisasi Pemberantasan Penyelundupan Nasional

Penyesuaian Cukai Rokok Tahun 2017

Teks Akhmad Solikin*)

M

enilik situs resmi Kementerian

untuk digunakan pada perekonomian ilegal

insentif untuk penyelundupan, meskipun

Keuangan, sepanjang tahun

sehingga pertumbuhan ekonomi tidak

terdapat pustaka yang berpendapat bahwa

2016 terdapat cukup banyak

optimal (Mashiri dan Sebele-Mpofu, 2015).

cara menurunkan penyelundupan justru

kasus penyelundupan yang

Kondisi geografis Indonesia yang

berhasil diungkap oleh

dengan menurunkan tarif, terutama

berupa kepulauan menyebabkan besarnya

bagi negara besar dan yang permintaan

jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dorongan penyelundupan di pelabuhan-

barang impornya inelastis (Yeh, 2000).

(DJBC) bekerjasama dengan instansi

pelabuhan kecil (Kemenkeu, 2016). Dengan

Di India, program penurunan tarif

penegak hukum lainnya. Komoditas yang

kondisi tersebut, diperlukan kerja sama

bea masuk periode 1988-2001 diikuti

diselundupkan pun beragam, mulai dari

yang baik antarinstitusi yang diamanahi

dengan penurunan penghindaran

bawang merah, kayu, minuman beralkohol,

menjaga pintu gerbang wilayah Indonesia.

kewajiban kepabeanan (Mishra et al.,

elektronika, narkotika, sampai manusia.

Penguatan patroli laut yang digabungkan

2008). Harmonisasi pun perlu dilakukan

Kementerian Keuangan pun berkolaborasi

dengan pengawasan sumber daya kelautan

dengan negara dalam kawasan mengingat

dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

perlu terus digalakkan.

perbedaan tarif dengan negara tetangga

(KPK) dan instansi penegak hukum lain

Perbaikan tata kelola, penggunaan

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang dengan karakteristik tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan. Secara umum, barang-barang tersebut dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satunya adalah produk turunan tembakau.

merupakan salah satu pendorong

rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754

dengan berbagai pihak dan nantinya dapat

mengumumkan kebijakan cukai

pabrik di 2016,” terangnya.

diputuskan sebelum APBN 2017 dimulai,”

2017 di Kantor Pusat Direktorat

Sebulan sebelumnya, sempat bergulir

jelas Menkeu.

Jenderal Bea dan Cukai Jakarta.

pemberitaan di masyarakat bahwa harga

Pada kesempatan yang sama,

Dalam kebijakan Cukai 2017,

jual rokok akan menjadi sekitar Rp50 ribu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru

pemerintah menaikkan tarif cukai dengan

dari semula Rp15-20 ribu per bungkus.

Pambudi menyampaikan hal senada.

kisaran antara 0 hingga 13,46 persen.

Usulan kenaikan harga rokok tersebut

“Kalau kita lihat historisnya, tarif cukai

“Kenaikan tarif cukai tertinggi adalah

merupakan hasil studi dari Kepala Pusat

rokok memang naik secara regular.

melakukan koordinasi dan supervisi

teknologi, peningkatan kerja sama dan

pencegahan korupsi di sektor kepabeanan,

koordinasi, peningkatan penindakan,

Penegakan hukum efektif untuk

terutama dengan menanggulangi

harmonisasi tarif, serta peningkatan

mengurangi penyelundupan (Onji, 2014),

13,46 persen untuk hasil tembakau Sigaret

Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan

Sementara, untuk tarif tahun 2017 mudah-

impor ilegal di pelabuhan resmi dan

kesadaran masyarakat pun dapat

selain itu juga sebagai senjata utama

Putih Mesin dan terendah 0 persen untuk

Fakultas Kesehatan Masyarakat

mudahan bisa kita umumkan paling lama

pemberantasan penyelundupan di

dikombinasikan untuk memberantas

meskipun bukan merupakan solusi

hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan

Universitas Indonesia, Hasbullah

3 bulan di depan. Ini untuk memberikan

pelabuhan tidak resmi (DJBC, 2016a).

penyelundupan. Perbaikan tata kelola

total (Allen, 2012). Strategi penindakan

golongan IIIB dengan rata2 tertimbang

Thabrany. Hasil studi ini menyatakan

waktu kepada semua pihak untuk

dapat dilakukan dengan meningkatkan

perlu diramu dengan strategi lain yang

sebesar 10,54 persen,” jelas Menkeu.

bahwa kemungkinan perokok akan

menyesuaikan diri. Sekali lagi, pemerintah

besaran uang terkait penyelundupan

proses bisnis dan administratif.

komprehensif mengingat penindakan

Selain kenaikan tarif cukai, pemerintah

berhenti merokok jika harganya dinaikkan

sampai sekarang belom menetapkan tarif

sulit diketahui dengan pasti, meskipun

Penggunaan IT (Information Technology),

dapat menyebabkan pindah lokasi atau

juga menetapkan kenaikan harga jual

dua kali lipat dari harga normal. 

dan harga jual eceran,” ungkapnya ketika

tersedia metode untuk itu (Schneider et

kerjasama dengan unit lain baik di

metode penyelundupan (Yang, 2008).

eceran hasil tembakau sebesar 12,26

al., 2015). Estimasi dampaknya terhadap

dalam maupun di luar negeri patut terus

Selain itu, perlu disadari terdapat trade

persen.

perekonomian pun sulit dilakukan. Secara

dilakukan, misalnya kerjasama DJBC

off antara pengetatan prosedur impor

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

masyarakat, pemerintah juga telah

normatif, penyelundupan berpengaruh

dengan Customs Administration Belanda

dan peningkatan pengawasan atau

mengungkapkan, ada beberapa hal yang

mengatakan Kementerian Keuangan

mempertimbangkan aspek-aspek terkait

negatif terhadap perekonomian dengan

dalam pertukaran data reputable traders

penindakan dengan program nasional

menjadi pertimbangan pemerintah

(Kemenkeu) belum membuat aturan

kesempatan kerja, peredaran rokok ilegal,

berkurangnya penerimaan negara dan

serta patroli bersama DJBC dengan Jabatan

untuk memangkas dwelling time. Semoga

dalam penentuan kebijakan cukai 2017.

terbaru mengenai perubahan tarif cukai

dan juga penerimaan cukai. Sebelum

mengganggu industri dalam negeri,

Kastam Diraja Malaysia di Selat Malaka

pemberantasan penyelundupan dapat

Melalui kebijakan cukai 2017 pemerintah

rokok. Meski demikian, harga eceran

kebijakan ini diambil, pemerintah telah

ditambah potensi biaya sosial, kesehatan,

(DJBC, 2016b).

berperan menghilangkan kejahatan

menunjukkan tekad untuk meningkatkan

maupun cukai rokok memang sudah

terlebih dahulu berdiskusi dengan semua

transnasional (Rustam, 2016) dan

kepedulian akan kesehatan masyarakat.

saatnya ditinjau kembali. “Kemenkeu

pihak terkait. “Kebijakan tersebut sudah

Sesuai dengan sifatnya yang rahasia,

dan lingkungan. Penyelundupan juga

Harmonisasi tarif bea masuk pun

penyelundupan (Allen, 2012).

P

ada Jumat (30/9), Menkeu

Lebih lanjut Menkeu

Menanggapi isu tersebut, dalam keterangan pers (22/8), Menteri

itu. Selain aspek kesehatan

sangat terkait dengan underground

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu

memberikan andil untuk kesuksesan visi

Kepedulian tersebut ditunjukkan

akan menyusun kebijakan harga jual

dibicarakan dengan berbagai stakeholders,

economy dimana penyelundupan akan

alternatif penyelesaian masalah. Tarif yang

Indonesia menjadi poros maritim dunia.

dengan pengendalian produksi melalui

eceran maupun cukai rokok. Semua

baik pihak yang peduli dengan kesehatan

menyedot sumber daya dari ekonomi legal

tinggi secara umum dianggap memberikan

pembatasan jumlah pabrik rokok.

dilakukan sesuai Undang-Undang Cukai

dan lapangan pekerjaan, petani tembakau,

“Kemenkeu melalui DJBC dalam 10 tahun

dan perencanaan APBN tahun 2017. Saat

maupun asosiasi pengusaha rokok, jelas

terakhir telah mengurangi jumlah pabrik

ini, kami masih dalam proses konsultasi

Menkeu. Dengan begitu, diharapkan

*) Pegawai Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

36

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

37

Kolom

kenaikan tarif rokok yang ditentukan

pemerintah prihatin dengan efek rokok

Sementara, untuk perokok pasif dilindungi

tidak membebani dan menggangu

terhadap kesehatan, namun juga perlu

dengan kebijakan Kawasan Tanpa Asap

ketersediaan lapangan kerja serta kinerja

memperhatikan jutaan petani dan

Rokok di tempat-tempat umum.

industri kecil.

pekerja industri rokok di Indonesia yang mengandalkan konsumsi rokok.

Pro dan Kontra Pembahasan seputar harga rokok

Harus diakui, jumlah perokok Indonesia

Terkait hal ini, Suahasil, Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan bahwa pada prinsipnya Kementerian Keuangan

terus mengalami peningkatan dari tahun

mendukung rencana Kementerian

memang selalu menimbulkan ragam

ke tahun. Berdasarkan data terakhir

Kesehatan mengaksesi kerangka kerja

pendapat pro dan kontra. Terlebih lagi,

Riset Kesehatan Dasar tahun 2013,

pengendalian tembakau di Indonesia.

Indonesia belum meratifikasi Konvensi

perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke

Apalagi kebijakan menaikkan harga dan

Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau

atas berjumlah lebih dari 58 juta orang.

cukai rokok merupakan kesempatan

yang dirancang oleh Organisasi Kesehatan

Untuk membatasi konsumsi rokok, serta

bagi negara untuk mendapatkan sumber

Dunia. Konvensi ini merupakan kesepakatan

mencegah perokok baru, pemerintah telah

pembiayaan pembangunan, serta cara

resmi untuk mengendalikan konsumsi

menerapkan berbagai langkah. Selain

untuk menyejahterakan petani tembakau.

tembakau secara besar-besaran.

menaikkan cukai rokok selama beberapa

Presiden Jokowi sebelumnya

tahun terakhir, pemerintah juga membatasi

Cukai Tembakau, Benci Tapi Rindu

Diversifikasi Jenis Cukai

Teks Agus Tony Poputra*)

S

aat ini, rokok dianggap sebagai

meningkatkan produktivitas kerja, dan

kerugian total. Negara harus menanggung

penyebab segala penyakit.

menurunkan biaya kesehatan. Terdapat

biaya kesehatan akibat rokok, namun

Dalam kehidupan sosial perokok

juga pendapat dan fakta bahwa kenaikan

tidak memperoleh kompensasi untuk

semakin disisihkan. Pada fasilitas

tarif cukai rokok menaikkan pendapatan

kerugian tersebut. Kondisi ini seperti

umum, area merokok dibuat

cukai. Namun hal terakhir ini, tidak akan

terjadi pada bisnis narkoba. Dengan

sangat terbatas. Masyarakat lupa bahwa

terjadi terus-menerus bila kenaikan tarif

menaikkan tarif cukai rokok akan

penyakit disebabkan berbagai faktor dan

cukai berlebihan.

menyuburkan beredarnya rokok ilegal.

mengatakan walaupun Indonesia

ruang lingkup untuk iklan rokok. Disamping

tidak mengikuti konvensi tersebut,

itu, kini bungkus rokok yang beredar juga

mempertimbangkan untuk memperluas

bukan sekedar dari rokok. Polusi serta

namun Indonesia memiliki kebijakan

wajib diberi gambar peringatan kesehatan.

objek cukai pada komoditas tertentu yang

pola makan dan pola hidup yang tidak

ini memang inelastik. Persentase kenaikan

saingan baru yaitu rokok elektrik. Saat

sendiri terkait kesehatan dan rokok.

juga perlu dikendalikan konsumsinya.

sehat juga menurunkan kualitas hidup.

harga lebih tinggi dibanding persentase

ini, produk tersebut belum tersebar

Presiden menambahkan bahwa meski

Kontribusi penerimaan dari cukai



Selain cukai rokok, pemerintah

Di samping itu, rokok legal mendapat

penurunan kuantitas rokok yang

luas. Namun bila harga rokok meningkat

plastik sudah dimasukkan pada APBN

kontribusi yang besar bagi penerimaan

diminta. Secara teoritis, semakin mahal

signifikan yang disebabkan kenaikan tarif

2017 sebesar Rp 1,6 triliun. Meski begitu,

negara. Dengan demikian, persoalan

harga suatu barang, maka permintaan

cukai, maka bukan tidak mungkin produk

Heru mengatakan, implementasi cukai

rokok bagaikan pepatah “benci tapi

barang tersebut menjadi elastik, yaitu

ini menjadi substitusi bagi perokok

plastik masih perlu dibicarakan dengan

rindu.” Rokok dibenci namun pendapatan

persentase kenaikan harga lebih rendah

tradisional. Mengingat aturan cukai tidak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

cukainya dirindukan. Tahun 2015,

dibandingkan persentase penurunan

mengatur rokok elektronik, pemerintah

Kementerian/Lembaga lain yang terkait.

penerimaan cukai tembakau sebesar

permintaan. Ini akan mengakibatkan

akan menghadapi penurunan pendapatan

Rp139,5 triliun atau 96 persen dari total

pendapatan dari barang tersebut menjadi

cukai.

objek cukai baru untuk menekan dampak

pendapatan cukai dan 7,92 persen dari

lebih rendah.

penggunaannya terhadap kerusakan

total pendapatan APBN-P tahun 2015

lingkungan. “Inggris dan Kanada bahkan

sebesar Rp1.761,6.

Menurut Heru, plastik akan menjadi

sudah melarang penggunaan kantung

Lebih lanjut, cukai rokok memberi

Permintaan rokok di Indonesia saat

Pendapatan cukai tembakau juga jauh

Kondisi seperti ini dapat terjadi pada rokok. Semakin tinggi cukai tembakau akan mengakibatkan penurunan

Strategi untuk Meningkatkan Pendapatan Cukai Tembakau Strategi meningkatkan pendapatan

plastik. Kalau mau, konsumen harus

di atas penerimaan amnesti pajak tahun

pendapatan cukai, terutama dengan

cukai tembakau perlu dilakukan

bawa kantung plastik sendiri. Sebagian

2016. Tidak seperti amnesti pajak yang

munculnya rokok elektronik. Kenaikan

secara cermat. Pertama, menaikkan

negara lain juga sudah mewajibkan untuk

hanya dilakukan dalam interval waktu

tarif cukai juga akan mempengaruhi para

tarif cukai tembakau secara bertahap,

membayar, di Inggris sekitar Rp1000,”

tertentu, cukai tembakau diterima setiap

petani tembakau dan cengkeh. Angka

dengan mempertimbangkan elastisitas

kata Heru. Menurut Heru, untuk barang-

tahun. Sebab itu, kebijakan cukai cukai

kejahatan terkait kebutuhan uang untuk

permintaan agar kenaikan tersebut tidak

barang plastik yang minim merusak

rokok perlu pertimbangan komprehensif.

membeli rokok pada masyarakat marjinal

menurunkan pendapatan cukai. Kedua,

bisa meningkat, bila pemerintah gagal

melegalkan rokok-rokok ilegal agar dapat

mempersuasi mereka untuk berhenti

memperoleh tambahan pendapatan cukai.

lingkungan dan bisa didaur ulang akan diberi keringanan atau pembebasan cukai.

Permintaan rokok dan masalah sosial Kebijakan menaikkan cukai

merokok secara sukarela. Selain itu, akan

Ketiga, merevisi aturan cukai untuk

hingga saat ini masih dalam tahap kajian.

rokok mendapat beragam tanggapan

mendorong permintaan atas rokok ilegal.

meregulasi rokok elektronik. Dengan

“Cukai minuman bersoda dan BBM sedang

positif, terutama dari pihak anti rokok.

dikaji tapi belum difinalkan, apakah akan

Alasannya akan menurunkan penjualan

diajukan sebagai objek cukai baru. Tapi

rokok sehingga baik bagi kesehatan,

Sementara itu untuk objek cukai lain,

demikian pemerintah dapat menarik Rokok ilegal dan substitusi rokok

cukai atas produk substitusi tersebut.

Keberadaan rokok ilegal memberi

sekarang lagi fokus di cukai plastik,” ungkap Heru.  Teks Irma Kesuma Dewi

38

M e d i aKe uan g an

*) Dosen Universitas Sam Ratulangi

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

39

Kaleidoskop

Kombinasi Antara Optimis dan Hati-Hati Sepanjang 2016, situasi ekonomi global menghadapi banyak tantangan. Selain harga komoditas yang masih relatif rendah, perdagangan dunia juga masih melambat. Situasi tersebut berimbas pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.

M

antan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang

manajemen moneter yang baik dan

Kementerian Keuangan, Jakarta pada

Brodjonegoro di awal tahun ini mengungkapkan

pengelolaan fiskal yang bijaksana telah

Jumat (14/10), Menkeu Sri Mulyani

bahwa pemerintah optimistis mampu bekerja

memperkuat stabilitas dan mendukung

Indrawati yang menggantikan Bambang

lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemerintah

pertumbuhan ekonomi.

Brodjonegoro menilai masih banyak

menyiapkan tiga resep khusus untuk mengubah

M e d i aKe uan g an

peserta potensial pada periode II dan III

tantangan ekonomi global menjadi kesempatan. Ketiganya

Dunia. Pada pertengahan Mei, Bank

amnesti pajak. Hal ini bisa dilihat dari

adalah menjaga daya beli masyarakat, menggairahkan investasi,

Dunia mengeluarkan prediksi laju

masih sedikitnya jumlah peserta amnesti

dan mendorong kualitas belanja pemerintah.

pertumbuhan ekonomi di kawasan

pajak periode pertama, jika dibandingkan

Asia Timur dan Pasifik. Dalam proyeksi

dengan jumlah wajib pajak (WP) yang

perlambatan ekonomi Tiongkok yang membuat kinerja ekspor

tersebut, pertumbuhan ekonomi berada

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

terpengaruh. Di samping itu, penurunan harga minyak dunia

di kisaran 6,3 persen pada tahun 2016

Secara geografis, Menkeu melanjutkan,

yang jauh di bawah perkiraan sempat menimbulkan gejolak di

dan 6,2 persen pada tahun 2017-2018.

jumlah peserta amnesti pajak di wilayah

pasar saham, nilai mata uang, dan mempengaruhi indikator

Bank Dunia meramalkan pertumbuhan

DKI Jakarta, termasuk Kantor Pelayanan

ekonomi lainnya. Harga minyak yang sempat di bawah 30 dollar

ekonomi dalam negeri mencapai 5,1

Pajak Wajib Pajak Besar dan Khusus,

Amerika Serikat (AS) per barrel, menurut Bambang, benar-benar

persen pada tahun 2016. Peningkatan

tercatat sebanyak 134.512 WP. Angka

membuat nervous banyak negara dan pelaku ekonomi.

pertumbuhan bisa terjadi pada tahun

tersebut baru sebesar 6,4 persen dari

depan, yaitu berada di kisaran 5,3

jumlah WP yang wajib melaporkan SPT-

persen.

nya, yakni 2.088.747 WP.

Pada 2015, perekonomian Indonesia dibayangi oleh

Tahun 2016 menjadi periode yang penuh tantangan sekaligus momentum bagi perekonomian Indonesia. Berbagai terobosan di bidang pengelolaan fiskal dilakukan. Pertama,

Bank Dunia menggarisbawahi

reformasi struktur anggaran dilakukan melalui optimalisasi

peningkatan bisa terjadi dengan

penerimaan, belanja produktif dan berkualitas, serta

catatan keberhasilan paket reformasi

pembiayaan berkesinambungan. Kedua, kebijakan-kebijakan

kebijakan dan implementasi program

akan melambat, sehingga akan

diharapkan dapat turut menggerakkan

Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont

jangka pendek untuk mendorong kinerja ekonomi juga dirilis.

investasi publik yang diterapkan oleh

turut melemahkan permintaan dan

perekonomian. Caranya dengan

Jakarta, Selasa (06/12), Presiden Jokowi

Pemerintah melanjutkan penerbitan paket-paket kebijakan yang

pemerintah. Dalam laporan The East

pertumbuhan di kawasan.

mengembalikan uang milik orang-orang

mengingatkan pentingnya sikap waspada

telah dimulai sejak 2015.

Asia and Pacific Update, Bank Dunia

Indonesia melalui skema repatriasi.

terhadap ketidakpastian perekonomian

Di samping itu, kebijakan ini juga

global yang masih terus berlangsung.

Pada bulan April, International Monetary Fund (IMF)

40

Apresiasi juga datang dari Bank

menekankan pentingnya kebijakan

Perekonomian 2017 Saat menghadiri Sarasehan 100

Dorongan amnesti pajak

mengeluarkan laporan tentang perekonomian Indonesia.

makroekonomi yang cermat dan

dipandang sebagai momentum tepat

Menurutnya, risiko ekonomi yang

Sebagaimana dimuat dalam asesmen Article IV Consultation,

kelangsungan reformasi struktural. Bank

dilepaskan dari kebijakan amnesti pajak.

untuk membangun data base perpajakan

dihadapi Indonesia saat ini sebagian besar

penguatan signifikan dalam kerangka kebijakan Indonesia

Dunia juga menyarankan seluruh negara

Isu ini bahkan berhembus sepanjang

yang lebih baik dan valid. Dalam sistem

berasal dari faktor eksternal. Sebagai

selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan ketahanan

di kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk

tahun. Juru Bicara Kementerian Keuangan

pelaporan pajak self assessment, akses

contoh, ketidakpastian ekonomi akibat

makroekonomi, sehingga berhasil memperkuat stabilitas makro

memperhatikan kebijakan fiskal agar

Luky Alfirman mengungkapkan bahwa

terhadap data basis pajak menjadi kunci.

kebijakan di AS, rencana kenaikan tingkat

ekonomi dan mendukung pertumbuhan. Kepala Misi IMF

dapat menghadapi kemungkinan adanya

pemberlakuan Undang-Undang (UU)

Ketiga, pemberlakuan tax amnesty bisa

bunga Bank Sentral AS The Fed, dan

untuk Indonesia Luis E. Breuer, sebagaimana dikutip dari situs

guncangan global. Apalagi pertumbuhan

Amnesti Pajak memiliki tiga tujuan

menambah penerimaan negara.

pelemahan ekonomi Tiongkok.

IMF, mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir,

ekonomi global diperkirakan masih

utama. Pertama, pengampunan pajak

Isu ekonomi sepanjang 2016 tak bisa

Pada konferensi pers di Aula Djuanda

Menurut Presiden, kepala

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

41

Kolom

pemerintahan di berbagai negara

baik dibandingkan tahun lalu. Bank Dunia,

mengeluhkan hal yang hampir sama,

misalnya, memprediksikan pertumbuhan

yaitu pelemahan pertumbuhan ekonomi

ekonomi Indonesia tahun depan mencapai

akan berupaya memperbaiki

dan kesulitan mencari investasi (capital

5,3 persen. Sementara Asian Development

pemerataan ekonomi, terutama dengan

inflow). “Yang paling penting untuk

Bank 5,1 persen, Bloomberg Consensus

memperhatikan masyarakat yang berada

dikerjakan adalah menarik investasi

Forecast 5,3 persen, S&P 5,2 persen, Fitch

di level ekonomi 40 persen terbawah.

sebesar-besarnya ke negara kita. Saya

5,5 persen, dan Moodys 5,2 persen.

“Jadi kita tetap mencapai tujuan APBN,

sudah memberikan perintah kepada tim

Ditemui setelah menduduki posisi

Presiden Donald Trump dan Prospek Ekonomi Kita

ujar Menkeu. Dalam APBN 2017, pemerintah

yaitu belanja untuk infrastruktur, belanja

Teks Muhammad Handry Imansyah*)

P

Potensi dampak dan prospek

erekonomian Indonesia telah

lambatnya pemulihan ekonomi global

mengalami konsolidasi dan

akibat Brexit. Risiko lainnya adalah potensi

perlambatan ekonomi tampaknya

dampak terpilihnya Presiden Trump

akan berdampak terhadap perekonomian

mulai tertahan. Pertumbuhan

sebagai Presiden Amerika Serikat yang

Indonesia di tahun 2017. Pertama,

ekonomi mulai membalik ke

baru. Berbagai program ekonomi Presiden

pengaruh kenaikan suku bunga di AS

atas dengan hasil selama tiga triwulan

Trump dinilai lebih fokus untuk penguatan

berpotensi menyebabkan makin mahalnya

Namun pada saat yang sama, kita tidak

yang tumbuh rata-rata lima persen.

ekonomi domestik dan proteksionis.

pembiayaan APBN. Kedua, akibat kebijakan

melakukan ekspansi dengan menambah

Tingginya permintaan konsumsi

kenaikan tingkat bunga di sana pasti

belanja terlalu banyak,” kata Menkeu

masyarakat merupakan penyumbang

dengan jurus apapun harus dikejar.

membuat modal itu kembal lagi ke AS,

dalam kesempatan bertemu media

utama pertumbuhan ekonomi selain

2018 target kita kira-kira Rp840 triliun,

bukan lagi ke emerging country seperti

pertengahan bulan November di Jakarta.

investasi. Konsumsi pemerintah yang

menambah ketidakpastian dalam

semakin melambatnya pertumbuhan

sehingga ini akan memberikan trigger

Indonesia,” kata Bambang. Menurutnya

Dalam wawancara dengan Media

mulai meningkat di triwulan kedua setelah

pemulihan ekonomi global. IMF

ekonomi Tiongkok yang 20 persen

ekonomi yang baik,” tegasnya.

salah satu kebijakan yang perlu dilakukan

Keuangan di kantor Bank Dunia

sempat tertahan karena penundaan belanja

memangkas proyeksi pertumbuhan

ekspornya di pasar AS. Pengaruh ini akan

pemerintah pada tahun depan adalah

Indonesia, Jakarta, Lead Economist

akibat adanya kebijakan self blocking pada

ekonomi Inggris sebesar 0,2 persen dan

merembet pada ekspor Indonesia ke

Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara

menjaga konsumsi masyarakat. “Yang

Bank Dunia Indonesia Vivi Alatas

DIPA kementerian/lembaga.

Amerika Serikat sebesar 0,3 persen dari

Tiongkok yang pertumbuhan ekonominya

dalam Seminar “Indonesia Economic

paling penting strategi 2017 adalah

mengungkapkan bahwa ada empat

perkiraan awal sebelum kemenangan

semakin melambat.

Outlook 2017” mengungkapkan bahwa

ekspor agar jangan terlalu minus

prasyarat yang harus diperhatikan

pajak tahap pertama juga menjadi faktor

Presiden Trump. Namun, dengan

pemerintah memperkirakan pertumbuhan

pertumbuhannya, konsumsi harus dijaga,

pemerintah untuk mewujudkan

pendorong. Penerimaan tebusan pajak

kemenangan Trump, kemungkinan besar

berpotensi menghambat pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,1

dan ketiga investasi harus didorong lebih

pemerataan ekonomi. Keempat prasyarat

mencapai Rp137 triliun untuk repatriasi

justru pertumbuhan ekonomi Amerika

ekonomi Indonesia, terdapat potensi

persen dalam APBN 2017. Menurut

tinggi,” ujarnya lagi.

itu adalah mengatasi unequal opportunity,

dan Rp97,2 triliun untuk uang tebusan

Serikat akan lebih tinggi dibandingkan

yang memberikan harapan untuk

memberikan upah yang baik pada tiap

(Detikfinance, 1/10/2016). Tekanan

perkiraan sebelumnya. Berbagai kebijakan

tumbuh lebih tinggi. Hal ini ditopang

level tenaga kerja, memiliki kemampuan

neraca pembayaran juga sudah berkurang

Trump akan lebih proteksionis dengan

dengan sudah mulai bangkitnya harga

ekonomi, terutama kepala BKPM (Badan

Menteri Perencanaan Pembangunan

untuk prioritas pendidikan, kesehatan,

Koordinasi Penanaman Modal) bahwa

Nasional/Kepala Bappenas, Bambang

memperbaiki kesejahteraan mayarakat

target target investasi yang masuk ini

Brodjonegoro menyampaikan perlunya

terutama di level 40 persen terbawah,

harus betul-betul dikejar dengan cara

bersikap siaga setelah pemilihan

dan menjaga kondisi Indonesia dalam

apapun,” ujar Presiden. Presiden berharap

presiden AS. “AS mempunyai presiden

menghadapi kemungkinan bencana alam.

BKPM dapat memenuhi target investasi

baru yang kita belum tahu bagaimana

masuk tahun 2017 sebesar Rp670 triliun.

arah kebijakannya. Di samping itu,

“Target kita kira-kira Rp670 triliun,

Di tempat terpisah, Menkeu Sri

Menkeu, angka pertumbuhan tersebut menggambarkan titik yang seimbang antara optimisme dan kehati-hatian.

Pemerataan ekonomi Penyusunan APBN 2017 dilakukan

Keberhasilan program pengampunan

Kebijakan ekonomi Presiden Trump

perdagangan proteksionis yang dilakukan Risiko yang mengancam Keluarnya Inggris dari Uni Eropa

AS dengan penerapan tarif impor yang tinggi pada Tiongkok, akan menyebabkan

Di tengah kerawanan risiko yang

untuk memberikan jaring pengaman bagi

dan menunjukkan surplus akibat

membangun infrastruktur dan industri

berbagai komoditi di pasar dunia. Selain

“Optimisme karena kita mampu menjaga

dengan merespons kondisi ekonomi

masyarakat miskin dan rentan miskin, dan

menurunnya defisit transaksi berjalan dan

militer melalui kebijakan fiskal yang

itu, 14 paket kebijakan tampaknya mulai

momentum, kehati-hatian karena kita

global. Pada 2017, APBN menerapkan

melakukan pembenahan kebijakan fiskal,

meningkatnya surplus transaksi modal

ekspansif. Misalnya kebijakan perdagangan

membuahkan hasil dengan semakin

tahu bahwa tantangan eksternal dan

prinsip kebijakan fiskal yang ekspansif,

termasuk subsidi. Vivi juga menekankan

dan finansial. Sementara itu, tingkat

luar negeri Presiden Trump yang akan

membaiknya kemudahan dalam membuka

mungkin internal harus kita hadapi dan

tetapi tetap menjaga kehati-hatian.

terwujudnya ekonomi inklusif

inflasi yang cukup terjaga dan tekanan

mengenakan tarif 45 persen untuk impor

usaha (ease of doing business). Dengan

kita selesaikan” terang Menkeu di Mainhall

Salah satu hal yang akan dilakukan oleh

memerlukan kehadiran seluruh elemen

kurs rupiah terhadap USD juga semakin

dari Tiongkok. Namun, Tiongkok tentu

berbagai kemudahan ini, maka investasi

Bursa Efek Indonesia pada Rabu (23/11).

pemerintah adalah efisiensi belanja

masyarakat. “Butuh keselarasan langkah

berkurang dengan semakin sempit

tidak akan tinggal diam, apalagi Negeri

akan semakin meningkat. Pertumbuhan

Pada acara yang dihadiri para

barang. “Kebijakan fiskal kita adalah

bersama antara pemerintah dengan

volatilitasnya.

Tirai Bambu memegang surat utang sekitar

ekonomi di kisaran 5-5,5 persen sudah

pelaku pasar keuangan itu, Menkeu

ekspansif namun tetap dalam prinsip

private sector, komunitas, kelompok

1,25 triliun dolar AS yang menempatkannya

sangat memadai karena di negara-negara

memaparkan kondisi ekonomi terkini dan

kehati-hatian. Itu hanya bisa dilakukan,

think thank, dan lain-lain,” kata Vivi yang

memberikan keyakinan prospek ekonomi

menjadi negara terbesar pemegang surat

berpenduduk besar dan emerging market,

outlook ekonomi 2017. Beberapa institusi

tanpa membuat fiskal menjadi tidak

ditemui pada pertengahan November lalu.

Indonesia pada 2017 akan lebih baik

utang AS. Di lain sisi, suku bunga the Fed

pertumbuhan Indonesia hanya disaingi

meramalkan kondisi ekonomi yang lebih

prudent, melalui efisiensi belanja barang,”

dibandingkan dengan 2016. Namun,

diperkirakan akan meningkat pada akhir

oleh Tiongkok dan India.

masih ada berbagai risiko yang mungkin

tahun 2016, karena mulai meningkatnya

timbul di 2017. Risiko itu misalnya masih

inflasi.

Berbagai modal dasar di atas

Foto Adhi Kurniawan Teks Dwinanda Ardhi

42

M e d i aKe uan g an

*) Dosen Universitas Lambung Mangkurat

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

43

Wawancara

APBN dan Rambu Pengelolaan Keuangan Negara

A

PBN yang realistis dan kredibel menjadi faktor penting dalam mengelola perekonomian negara. Dalam situasi global yang masih tidak menentu, prinsip kehatihatian tak boleh ditinggalkan begitu saja. Pesan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia

periode 2009-2014 sekaligus Menteri Keuangan periode 20012004, Boediono, saat menerima Media Keuangan untuk sebuah sesi wawancara khusus di kediamannya di daerah Menteng, Jakarta. Pak Boed—sapaan akrabnya—berbagi banyak pandangan menarik seputar pengelolaan APBN dan tantangannya ke depan seusai menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional Tantangan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa di Aula Mezzanine Kantor Pusat Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (30/11).

Foto Agus Tri Hananto

44

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

45

Pengelolaan APBN yang semakin baik telah

nanti. APBN lepas karena defisitnya

dimulai saat Anda menjabat sebagai Menteri

lepas, maka ekonominya sengsara. Nah

Keuangan, antara lain dengan membuat rambu-

kualitas pengeluaran itu bermacam-

tempo agar selalu dijaga. Jangan sampai

rambu pengelolaan anggaran melalui paket

macam, termasuk efektivitas setiap cost

pada suatu tahun kita kaget karena harus

Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

pemakaiannya, alokasi antarpos, subsidi,

Menurut pandangan Anda, apa saja ruang

dan sebagainya.

perbaikan yang dapat dilakukan dalam APBN ke

ada letupan-letupan ke depan.

barometer-barometer ini jangan

ke daerah. Itu implikasi logis dari suatu

diputuskan dalam proses yang terlalu

sistem yang seperti ini. Yang harus kita

perkembangan sektor riil dunia itu yang

politis. Asumsi dasar ini lebih banyak

jamin bahwa uang ini dipakai oleh daerah

saya sebut tadi, pertumbuhan ekonomi

seyogyanya menggunakan perkiran

dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan

membayar jumlah yang besar. Sejak

dan perdagangan dunia sampai sekarang

estimasi objektif dari ahli. Ahli itu tidak

daerah itu sendiri.

beberapa tahun sebelumnya kita sudah

kalau orang lihat belum ada titik (naik)

perlu dari kementerian atau DPR saja. Bisa

Proyeksi profil utang yang jatuh

harus kita antisipasi. Kalau dari segi keuangan,

Namun, daerah itu kan bagian dari

bisa menghitung (utang jatuh tempo)

dan akan kembali seperti beberapa tahun

juga menggunakan ahli yang independen

pusat. Kalau ada keinginan penambahan

dalam jangka panjang saya kira perlu

ini. Saya yakin kalau rasio 24-25 persen

yang lalu. Dari situ, sektor keuangan juga

yang memberikan angka terbaik. Asumsi

daerah pemekaran terlalu banyak, lama-

digarap, yaitu contingent liability.

utang terhadap PDB itu manageable dan

belum jelas. Masalah keuangan ini juga

pertumbuhan ekonomi tahun depan,

lama tidak benar jika nanti uangnya

menteri keuangan setelah saya, termasuk

Menurut saya, contingent liability

merupakan sebuah achievement yang

mempengaruhi kita, misalnya apakah

misalnya, bukan negosiasi proses politik

(APBN) hanya untuk dibagi-bagi, tidak

Bu Sri Mulyani, dalam menjabarkan

harus diadministrasikan secara tertib

baik.

aliran dana akan normal atau tiba-

karena di situ ada resikonya, yaitu tidak

untuk tujuan pertumbuhan di daerah,

rambu-rambu tadi ke dalam satu set

dan dianalisa dengan benar pengaruh

tiba dananya kembali (ke negara maju)

realistis.

pendapatan perkapita di daerah,

aturan operasional—termasuk membuat

bebannya seperti apa ke depan.

depan? Saya kira yang dilakukan para

neraca misalnya—adalah langkah-langkah

Kemudian, ada lagi hal yang

Ada juga contingent liability lain yang

Masalahnya, utang-utang di luar utang pemerintah itu besar, seperti utang

karena ada kebijakan yang membuat

Kalau mau APBN-nya realistis, kedua

BUMN dan nanti ke depan—yang sekarang

dana yang biasanya menjadi pelumas di

pihak harus setuju untuk mencari angka

pendidikan di daerah. Hal-hal ini harus

peningkatan kesejahteraan, dan termasuk

yang seluruhnya dapat dituntaskan.

lebih konkrit, yaitu pensiun, termasuk

belum terlihat menjadi masalah—adalah

negara-negara lain termasuk Indonesia

yang paling objektif. Bukan cari ruang

jadi sasaran utama bagi setiap daerah

Menurut saya masih perlu dituntaskan

pensiun TNI dan POLRI. Itu saya kira

utang pemerintah daerah. Kemungkinan

dan negara-negara di Asia Tenggara itu

yang angkanya bisa dibagi-bagi. Nah,

(dalam mengelola anggaran).

neraca yang baik, yaitu neraca yang juga

harus dihitung berapa yang harus dibayar

suatu saat nanti ini bisa membesar

kemudian ditarik lagi ke sana.

APBN ini kesepakatan politis antara

memuat sistem monitoring utang kita,

setiap tahunnya dan persiapannya berapa

dan menimbulkan masalah seperti di

utang pemerintah ya. Itu yang saya kira

anggaran yang dibutuhkan. Sekarang saya

Argentina dulu. Masalah di sana, krisis

perlu, termasuk neraca yang memuat

kira (hal ini) belum dilakukan, tapi saya

bukan dari pemerintah pusat, tapi ada

utang non-pemerintah. Jadi, perlu

tidak tahu apakah sudah ada exercise yang

puluhan provinsi yang utangnya besar

menurut saya, prinsip hati-hati itu ya

semacam sistem monitoring di mana

bisa menunjukan semua biaya pensiun

dan tidak dimonitor. Sekarang kalau

yang paling bisa kita ambil.

resiko-resiko yang bisa membebani APBN

sudah tertutup dalam beberapa tahun ke

Indonesia masih belum lah. Pemerintah

ke depan bisa diantisipasi.

depan.

daerah saat ini masih dalam batas-batas

Bagaimana kita bisa menyeimbangkan prinsip

yang sangat aman dalam pengelolaan

Secara umum, barangkali yang

Dana pensiun yang aman ini

Kalau kemudian timbul daerah-

DPR dan pemerintah karena ini soal

daerah pemekaran baru ya tinggal

terjadi di Amerika, Eropa, China, dan

kredibilitas dari APBN yang menyangkut

kecil-kecil nanti (anggarannya) dan

sebagainya. Belum jelas sekarang. Kalau

semua.

mungkin tidak efektif. Jadi intinya saya

Ini tergantung policy-policy yang

kira sudah oke arahnya makin banyak Jika dikaitkan dengan desentralisasi

ke daerah karena memang fungsi pusat

fiskal, APBN kita saat ini telah lebih banyak

itu kalau secara undang-undangnya kan

mengalokasikan belanja untuk dana desa dan

makin kecil. Kuncinya, daerah harus

kehati-hatian dan percaya diri dalam mengelola

dana transfer ke daerah. Menurut pandangan

ditingkatkan kemampuannya untuk

penting adalah sasaran kebijakan dari sisi

termasuk bukan hanya menghitung

utangnya, demikian juga BUMN. Yang

APBN. Jika kita lihat, asumsi pertumbuhan

Bapak, bagaimana desentralisasi fiskal bisa

meningkatkan efektivitas dana yang

penerimaan. Kalau kita bandingkan sisi

dana yang ada, melainkan juga menurut

paling sulit itu memonitor utang swasta.

ekonomi dalam APBN 2017 sebesar 5,1 persen

mempercepat pembangunan desa tertinggal dan

sampai di sana dan untuk membuat

penerimaan dengan tax ratio, katakan

saya harus dibuat sistem baru dimana

Saya kira itu.

termasuk tinggi kalau dibandingkan dengan

sekaligus juga mendorong ekonomi nasional?

program-program yang baik, misalnya

dengan negara-negara sekitar, itu masih

manajemen dana pensiun saat ini harus

menjadi hal yang dapatkita kerjakan

dicari kesempurnaannya, sehingga beban

Jika dikaitkan dengan economic recycle

(meningkatkan tax ratio). Jadi APBN ini

APBN untuk pembayaran dana pensiun

(peristiwa ekonomi yang berulang) di mana

APBN yang realistis. Kalau APBN itu

daerah maju, secara definisi ekonomi

motornya adalah penerimaan. Awalnya

ke depan itu lebih transparan, lebih bisa

kita harus banyak belajar dari peristiwa masa

realistis, maka akan jadi kredibel. Yang

nasional maju juga. Jadi soal pembagian

uang atau kewenangan di daerah,

kan dari situ. Itu bisa digarap lebih baik

ditanggung. Nah ini contingent liability

lalu, bagaimana prioritas terkait pelajaran

dikatakan Ibu Menteri betul sekali,

dana ke daerah yang makin besar, itu

tanpa ada koordinasi antardaerah,

lagi dengan upaya berkelanjutan karena

yang saya kira sangat penting.

ekonomi masa lalu yang dapat menjadi perhatian

angkanya itu harus masuk akal. Jadi kalau

kalau secara prinsip bagus. Hanya

lalu akibatnya masing-masing ingin

pemerintah dalam satu hingga lima tahun ke

tidak masuk akal, jelas tidak kredibel dan

pemanfaatannya saja di daerah itu bisa

membangun pelabuhan dan bandara

depan?

dipedulikan orang. Masalahnya, APBN

menumbuhkan pertumbuhan atau tidak,

sendiri. Harus ada misalnya dalam

kita itu tergantung kepada barometernya.

bisa meningkatkan pemerataan ekonomi

konteks ini, blueprint infrastruktur

mencapai itu tidak mudah. Yang kedua dari sisi pengeluaran, menurut saya quality of spending itu

Bagaimana kiat untuk mengelola utang? Utang pemerintah menurut saya

negara-negara lain.

Saat ini orang berpendapat ekonomi

Pertama, yang paling aman adalah

Ekonomi nasional kan terdiri atas ekonomi daerah, jadi kalau ekonomi

di bidangpendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jangan sampai kalau terlalu banyak

penting. Pada akhirnya, pengeluaran

sudah manageable. Sekarang utang

global melambat dan sampai berapa lama

Apakah pertumbuhan, inflasi, produksi

atau tidak. Nah ini saya kira kuncinya

nasional. Bagaimana konektivitas laut

juga tergantung dengan penerimaan dan

pemerintah dibandingkan dengan

waktunya kita belum tahu. Melambat itu

minyak, dan indikator-indikator lain.

bukan seberapa besar bagian dari pusat

itu pelabuhannya harus dipilih supaya

pembiayaan. Financing itu kan kita beri

persentase PDB (Produk Domestik Bruto)

implikasinya bagi kita adalah ekspor yang

Itu semua barometer dasar untuk

dan daerah. Kalau melihat dengan

menyatukan. Pemerintah daerah bisa

rambu, menurut saya sih itu tetap harus

hanya 24-25 persen. Jika persentase ini

mungkin tidak sekuat tahun 2009-2012 di

menghitung APBN.

suasana desentralisasi otonomi yang

mengambil bagiannya masing-masing.

ada rambu. Pengelolaan defisit tidak boleh

dibandingkan dengan negara lain sudah

mana harga komoditas kita bagus. Harga

APBN yang kredibel dan realistis

sekarang, ini suatu sistem desentralisasi

Mereka diberi uang, tapi harus mengikuti

lepas, karena pengalaman kita sendiri di

oke lah. Masalahnya bagaimana rasio ini

batubara dan mineral kita mungkin akan

tergantung kepada asumsi barometer ini.

yang cukup maju. Oleh sebab itu, nantinya

blueprint nasional mengenai konektivitas

masa lampau, kalau ini lepas ya sengsara

kita pertahankan dan jaga jangan sampai

seperti ini ya (tidak kuat) barangkali. Ini

Yang saya bayangkan ke depan, barangkali

harus ada peningkatan dana yang masuk

laut misalnya.

Teks Dwinanda Ardhi

46

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

47

Generasi Emas

Tak Henti Hasilkan Temuan dan Prestasi

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2 Jl. Lap. Banteng Timur No. 1Jakarta 10710 Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. [email protected] Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Dody tak ingin berhenti menorehkan prestasi dan temuan. Di tengah berbagai aktivitasnya, dia sedang membangun

D

sebuah solusi smarthome atau rumah

ody Qori Utama “membalas”

“Indonesia harus mulai melakukan

digunakan saat ini. Ketika seorang rabun

pintar yang bisa memahami keinginan

kegagalannya meraih impian masa

transformasi juga agar bisa bersaing

jauh punya satuan plus minus, orang buta

pengguna secara otomatis. Dia juga tengah

remaja untuk menjadi dokter

di bidang ini,” ujar dosen muda di ITT

warna tidak memiiki satuan pasti untuk

menjalin kolaborasi bersama Gerakan

dengan deretan prestasi tingkal

tersebut.

keparahan tingkat buta warna mereka,”

nasional dan internasional di

Perkenalan Dody dengan bidang

bidang yang ditekuninya. Yang terkini, anak

biomedical engineering bermula dari

Dody melakukan mengembangkan

muda kelahiran Padang, 25 September

sebuah ketidaksengajaan. “Ketika lulus

penelitian tentang tes buta warna.

1987 itu baru saja meraih penghargaan

SMA, saya ingin sekali menjadi dokter.

dari Menteri Perhubungan sebagai Peneliti

Namun saya memiliki kelemahan

mengeluarkan satuan keparahan mata

Transportasi Terbaik 2016. Dody saat ini

mendasar, yaitu buta warna, sehingga

manusia dalam membedakan warna.

tengah menyelesaikan pendidikan doktoral

harus mengubur dalam-dalam impian

Dengan tes ini, setiap orang dapat

di bidang biomedical engineering di Institut

itu,” kata Dody. Selama empat tahun

mengetahui secara detail warna apa yang

Teknologi Bandung (ITB) dengan beasiswa

berikutnya, dia pun akhirnya belajar teknik

bisa dan tidak bisa dilihatnya. Penelitian

dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

informatika.

(LPDP).

Pada awalnya Dody mengaku sangat

Nasional Pengawas Fatwa Majelis Ulama

katanya. Merasa mengalami diskriminasi,

Hasil tes ini diharapkan bisa

Dody Qori Utama menerima penghargaan Adi Cipta Tata Wahana Nusantara Award dari Menteri Perhubungan akhir Oktober lalu.

dipantau alat berbentuk sejenis headband. Alat ini menangkap

Indonesia (MUI) untuk membuat platform

sinyal otak manusia dan memantau human error-nya,” kata Dody.

digital fatwa-fatwa MUI, sehingga mudah

Ketika sang pengendara terindikasi tidak layak mengemudi karena

dipantau dan diawasi pemanfaatannya.

human error, maka alat ini akan memberikan warning. Inti dari temuan Dody adalah keterkaitan antara fungsi otak dengan kecelakaan transportasi, termasuk kecelakaan di

Sumbangsih Dody adalah anak muda dengan

transportasi udara. Dengan Brainstat, kita dapat mengetahui

banyak mimpi. Dia mendaftar beasiswa

apakah pengemudi, nakhoda, pilot, masinis, dan pekerja

LPDP karena merasa beasiswa ini

transportasi lainnya sedang kelelahan, mengantuk, stres, dan

ditujukan untuk generasi yang mempunyai

lulusan program magister Jurusan

mengalami kondisi-kondisi kejiwaan yang memengaruhi aspek

impian dan cita-cita besar untuk negeri,

Biomedical Engineering ITB itu sudah

keselamatan bertransportasi. Dody telah banyak menghasilkan

khususnya di bidang teknologi kesehatan.

Foto Dok. pribadi

tidak menyukai bidang informatika, bahkan

memasuki fase terakhir, yaitu pengujian

temuan dan prestasi. Selain Brainstat, dia juga pernah

“Di antaranya saya ingin mengubah sistem

Keuangan belum lama ini, Dody

cenderung membencinya. Waktu lah

kepada manusia. Mimpinya, hasil penelitian

mengharumkan bangsa di luar negeri, contohnya saat bersama

tes buta warna, menurunkan tingkat

menjelaskan bahwa bidang biomedical

yang mengantarkannya pada kesadaran

itu bisa merevolusi tes yang ada sekarang.

timnya berhasil menjadi juara University Mobile Contest Mobile

kecelakaan transportasi, dan meningkatkan

engineering yang menjadi spesialisasinya

bahwa bidang informatika sangat menarik

World Congress 2015 di Barcelona, Spanyol. Saat itu Dody

penggunaan terkait teknologi kesehatan

merupakan kombinasi antara bidang

dan terkait dengan banyak disiplin

mengikuti kompetisi mobile terbesar dan berhasil mengalahkan

seperti sistem pemetaan obat yang saya

teknik, teknologi, dan ilmu kesehatan.

ilmu, termasuk kedokteran. Pada 2008,

peserta dari kampus-kampus terbaik dunia seperti Massachusetts

kerjakan,” kata Dody.

“Sebuah bidang di mana kita menciptakan

Dody memadukan bidang teknologi

Transportasi Terbaik yang diterimanya

Institute of Technology; Universitas California, Berkeley; dan

solusi berbasis teknik dan teknologi

informatika dan kesehatan melalui

akhir Oktober lalu, Dody diganjar

National University of Tecnology Singapore.

untuk menyelesaikan masalah di bidang

temuan pertamanya. “Saya membuat alat

dengan penghargaan Adi Cipta Tata

Namun di antara berbagai prestasi dan temuan, yang

bangsa mendapatkan dukungan untuk

kesehatan,” kata lulusan program S1

pendeteksi penyakit jantung pada 2008.

Wahana Nusantara Award dari Menteri

paling berkesan bagi Dody adalah ketika sistem pemetaan

digunakan di banyak tempat di negeri

Teknik Informatika di Institut Teknologi

Tahun berikutnya saya menemukan alat

Perhubungan, uang tunai Rp50 juta, dan

obat yang dikembangkannya dipakai di banyak tempat dan

ini. “Saat ini kami para inovator masih

Telkom (ITT) itu menjelaskan biomedical

pendeteksi gizi buruk,” ujar Dody.

eductional trip ke Australia. Dody meraih

bisa menyelamatkan nyawa manusia akibat krisis obat. Sistem

mengalami masalah besar di mana sistem

Dalam wawancara dengan Media

Dengan predikat sebagai Peneliti

Dody menaruh harapan besar terhadap pemerintah agar karya anak

penghargaan tersebut setelah melakukan

pemetaan tersebut dirancang Dody bekerja sama dengan

atau temuan kami belum dipercaya dan

menghadang ketika Dody lulus kuliah. Dia

penelitian di bidang keselamatan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta

diterima karena kita terlalu percaya pada

pada masa transisi dari era teknologi

kesulitan mencari pekerjaan dan ditolak

transportasi. Dia menemukan Brainstat,

Kementerian Kesehatan. Sistem ini sudah berjalan setengah tahun

karya orang luar. Harapan saya sangat

komunikasi menuju era teknologi

banyak perusahaan karena alasan itu. Pada

sebuah sistem pencegah kecelakaan

di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera

simple, yaitu agar kita semua percaya pada

kesehatan yang menjadi domain bidang

akhir 2009, Dody bertekad menemukan

transportasi dari otak manusia. “Saya

Selatan. “Sistem ini dapat mencegah kelangkaan stok obat di

inovasi anak negeri ini,” ujar pemuda yang

biomedical engineering. Bidang ini adalah

solusi atas kendala yang dihadapinya. “Ada

menciptakan alat dan sistem di mana

fasilitas kesehatan di seluruh tempat yang menggunakannya,

bermimpi untuk memenangkan hadiah

bidang masa depan yang sangat penting.

yang salah dengan tes buta warna yang

seorang pengendara moda transportasi

termasuk daerah terpencil,” ujar Dody.

Nobel itu.

engineering. Menurut Dody, saat ini kita berada

Tantangan buta warna kembali

Prestasi berkesan

Teks Dwinanda Ardhi

48

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

49

Regulasi

Akuntabilitas dalam Penatausahaan Barang Milik Negara

mutasinya secara berjenjang. Selain posisi dan mutasi, kewajiban pelaporan juga berlaku apabila terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas pelaksanaan pengelolaan BMN. Sesuai ketentuan dalam PMK 181, format, daftar, buku, serta laporan dibuat lebih sederhana, baik dari jumlah maupun jenisnya, serta harus disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan lainnya. Jumlah laporan yang wajib

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

disampaikan dibagi per jenjang, mulai dari 16 format hingga 40 format. Sementara dalam aturan sebelumnya, laporan dibuat Foto Dok. Biro KLI

dalam 36 hingga 62 format. Dalam PMK 181, sanksi diberikan apabila aturan mengenai pendaftaran

D

BMN, pemutakhiran dan rekonsiliasi, emi mewujudkan tertib

BMN idle, perencanaan kebutuhan BMN,

dengan menggunakan APBN, seperti

kontraktor PKP2B (Perjanjian Karya

administrasi Barang Milik

dan penyusutan BMN berupa aset tetap

yang ditentukan dalam PMK 120, tetapi

Pengusahaan Pertambangan Batubara),

Negara (BMN) yang efektif,

pada entitas pemerintah pusat beserta

juga BMN yang diperoleh dari hibah/

dan pada pengelola barang yang berasal

efisien, optimal, dan akuntabel,

aturan pelaksanaannya.

sumbangan, barang yang diperoleh

dari aset eks pertamina.

serta menyikapi perkembangan

Beberapa aturan yang diperbarui

sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, Pembukuan Berjenjang

dan bangunan, serta alat angkutan.

hingga pelaporan BMN tidak ditaati. Sanksi yang diberikan berupa penolakan

Perlu Inventarisasi Agar laporan menggambarkan

usulan pemanfaatan, pemindahtanganan atau penghapusan BMN, surat peringatan,

nilai BMN yang sebenarnya, diperlukan

dan rekomendasi pengenaan sanksi

inventarisasi BMN secara berkala.

penundaan penerbitan Surat Perintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 18, opname

Pencairan Dana (SP2D).

pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan

antara lain terkait penyesuaian

barang yang diperoleh sesuai dengan

mengganti ketentuan penatausahaan

istilah/definisi, penggolongan objek

ketentuan peraturan perundang-

BMN yang sebelumnya diatur dalam

penatausahaan BMN yang lebih rinci,

undangan, dan barang yang diperoleh

181, daftar BMN per K/L pada Pengelola

fisik perlu dilakukan sekurang-kurangnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

pengecualian pengaturan penatausahaan

berdasarkan putusan pengadilan yang

Barang memuat seluruh BMN akan

sekali dalam satu tahun, khususnya untuk

120/PMK.06/2007 (PMK 120) dengan

BMN tertentu, serta kapitalisasi dan

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

tetapi penyajiannya berbeda pada setiap

BMN yang berwujud persediaan dan

PMK Nomor 181/PMK.06/2016 (PMK

penyusutan BMN. Selain itu, terdapat

jenjangnya. Mulai dari KPKNL, Kanwil

konstruksi dalam pengerjaan. Ketentuan

dengan menjunjung asas transparansi dan

181). Penatausahaan BMN penting untuk

pula pengaturan mengenai daftar

objek penatausahaan BMN dirinci lebih

DJKN, sampai kantor Pusat DJKN. Daftar

tersebut juga mengatur perlunya

penyesuaian terhadap aturan yang terkait

dilakukan agar semua BMN terdaftar

barang hilang/barang rusak berat, serta

lanjut berdasarkan sudut pandang

Barang Milik Negara Kantor Daerah

dilakukan sensus barang, sekurang-

dengan sistem akuntansi pemerintah

dan tercatat dengan baik menurut

BMN berupa Bantuan Pemerintah yang

neraca/akuntansi dan dicatat sebagai

(DBMN-KD) yang dicatat KPKNL memuat

kurangnya sekali dalam lima tahun,

pusat. Hal tersebut tergambar dari

penggolongan dan kodefikasi barang,

Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

akun persediaan, tanah, peralatan dan

seluruh data BMN. Selanjutnya, Daftar

khususnya untuk BMN selain persediaan

adanya pencatatan BMN, inventarisasi

dapat diketahui jumlah, nilai, dan kondisi

Namun, format laporan dalam PMK 181

mesin, gedung dan bangunan, jalan,

Barang Milik Negara Kantor Wilayah

dan konstruksi dalam pengerjaan.

untuk menilai BMN, dan adanya aturan

yang sebenarnya, serta dapat dilaporkan

dibuat lebih sederhana, baik pada jumlah

irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya,

(BMN-KW) yang dicatatat Kanwil DJKN

Inventarisasi tidak perlu dilakukan untuk

perubahan atau koreksi atas nilai aset,

dan disajikan secara akurat.

maupun jenisnya.

konstruksi dalam pengerjaan, dan aset

memuat seluruh data BMN dengan

BMN yang berwujud persediaan yang

baik karena pengurangan kuantitas,

Dalam pencatatannya, penggolongan

Dalam kegiatan pembukuan PMK

Penutup Aturan penatausaan BMN dibuat

lain-lain. Hal lain dalam ketentuan

penyajian terbatas pada tanah, gedung

akan diserahkan kepada masyarakat/

pengembangan nilai aset, maupun

untuk mengharmonisasikan ketentuan

Penatausahaan: Pembukuan, Inventarisasi,

PMK 181 adalah terdapat pengecualian

dan bangunan, bangunan air, serta

pemerintah daerah dan tidak berada

koreksi perubahan kondisi. Prosedur

mengenai sistem akuntansi pemerintah

dan Pelaporan

terkait pengaturan penatausahaan BMN

peralatan dan mesin yang memiliki

dalam penguasaan, serta belum ada

penyampaian laporan juga dibuat lebih

tertentu apabila telah diatur dalam

Kartu Identitas Barang (KIB). Sementara

persetujuan pemindahtanganan.

sederhana. Hal tersebut sebagai wujud

Pembaruan aturan juga bertujuan

pusat dengan beberapa norma yang

Penatausahaan BMN meliputi alur

sebelumnya diatur dalam PMK 120, tetapi

proses pembukuan, inventarisasi aset

PMK atau peraturan lain. Diantaranya

itu, kantor pusat DJKN mencatat Daftar

kini telah memiliki aturan tersendiri.

dan pelaporan. Objek penatausahaan

penatausahaan BMN atas BMN yang

Barang Milik Negara (DBMN) yang

Khususnya mengenai penggolongan dan

BMN dalam PMK 181 tidak hanya terbatas

berasal dari aset KKKS (Kontraktor

memuat seluruh data BMN dengan

kodefikasi BMN, tata cara pengelolaan

pada barang yang dibeli dan diperoleh

Kontrak Kerja Sama) migas, aset

penyajian terbatas pada tanah, gedung

akuntabilitas dari penggunaan BMN yang Laporan dan Sanksi

berasal dari APBN maupun sumber lain.

Laporan penatausahaan BMN wajib disusun setiap semester beserta Teks Budi Sulistyo

50

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

51

Renungan

Buku

Kearifan untuk Memahami Sebuah Kesuksesan Foto Zakky Yoga

P

ada tiap pergantian tahun, setiap kita memiliki

meyakini bahwa rezeki yang dijemput

beragam pengharapan. Salah satu yang paling banyak

dengan kerja keras dan doa, semata-

diminta, boleh jadi, agar di tahun mendatang Tuhan

mata anugerah dari Tuhan. Kesabaran

memberi kemudahan rezeki dan peningkatan materi.

dalam kerja keras boleh jadi dianggap

Sebab masih banyak diantara kita yang mengukur

sebagai benih pahit, tetapi kelak siap

kesuksesan hidup, lewat besarnya materi yang kita peroleh. Pada hakikatnya, rezeki adalah segala sesuatu yang

penantian dan doa menjadi cermin keimanan manusia kepada Yang Maha

rezeki yang digunakan sudah sepatutnya merupakan rezeki

Memberi Kehidupan, bagaimanapun

yang halal dan diperoleh dengan cara yang benar. Dengan

hasil akhirnya.

Segala sesuatu di dunia ini, termasuk dalam urusan

Bukan masalah berapa banyak yang diperoleh dari hasil kerja keras

menjemput rezeki, memang tidak selalu mudah untuk

kita. Justru semakin banyak peluh

diperoleh. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, sebab

yang menetes dan semakin banyak

kendala dan kegagalan datang silih berganti. Sayangnya,

doa yang dilatunkan, itulah kelak yang

manusia seringkali terburu dalam menjemput rezekinya.

akan dibayar penuh berupa rezeki

Naluri diabaikan. Gaya hedonisme pun tidak terelakkan.

yang berkah. Seandainya ditemui

Akhirnya, berbagai cara yang salah dipersiapkan dengan apik

kegalalan, tentu merupakan kegagalan

sebagai jalan pintas, demi memenuhi kehendaknya.

dalam kemuliaan dan itu lebih

Bagaimanapun bagusnya rencana yang dibuat, jika berpangkal pada kecurangan dan keserakahan, tidak akan bermuara pada kebahagiaan. Gantinya pasti, ada cercaan dan

utama dibandingkan dengan sebuah keberhasilan dalam kehinaan. Apapun dan seberapapun anugerah

mu mungkin nestapa yang bukan hanya ditanggung oleh diri

yang Tuhan berikan, sudah sepatutnya

sendiri. Melainkan juga kerabat, teman, dan lingkungan yang

kita syukuri. Sebab materi bukan satu-

turut merasakan akibatnya.

satunya tolok ukur kesuksesan hidup.

Hal yang perlu diingat, Tuhan memiliki kuasa atas umat-

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib www.perpustakaan. kemenkeu.go.id

dipanen di masa depan. Sabar dalam

diberikan Tuhan untuk memelihara kehidupan. Oleh karenanya,

demikian, kehidupan dapat terpelihara dengan baik.

Judul: Catatan Najwa Pengarang: Najwa Shihab Penerbit: Literati Kota Terbit: Tangerang Selatan Tahun Terbit: 2016 Deskripsi Fisik: 208 halaman ISBN: 9786028740586

Di sinilah kearifan manusia diperlukan

Nya. Untuk itu, manusia tidak bisa memaksakan kehendaknya

untuk memahami sebuah kesuksesan.

atas apapun, termasuk urusan rezeki. Sepatutnya manusia

Hingga materi tidak lagi membutakan.

Buku Fiksi Terpopuler Milea : Suara Dari Dilan Pidi Baiq Bulan Tere Liye The Girl On the Train : Kau tak Mengenalnya, Tapi Dia Tahu Siapa Dirimu Paula Hawkins Indonesia Banget Mice Cartoon The Geography Of Bliss Eric Weiner

Buku Non-Fiksi Terpopuler Human Resources Champions : The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results Dave Ulrich Advanced Grammar In Use Martin Hewings Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah Prof. Boediono Catatan Najwa



Najwa Shihab

Tax Amnesty Itu Mudah : Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak Nufransa Wira Sakti

Catatan Najwa

S

edikit sekali menemukan

Catatan Najwa. Narasi dalam buku ini

tayangan di televisi yang

dituturkan hadir serupa dengan puisi,

menyuguhkan acara dan

tersusun rapi dari kata-kata yang memiliki

konten yang berkualitas. Tidak

keterikatan bunyi yang serasi. Dengan

melulu persoalan mencari

menggunakan modus puisi, premis-premis

rating dan meraup banyak penonton di

dalam narasi terumuskan dengan jelas

setiap tayangannya, akan tetapi dapat

dan tegas. Catatan Najwa ini dipersatukan

ikut mencerdaskan kualitas sosial para

dan digerakkan oleh kegelisahan dan

penonton televisi di Indonesia, seperti

mimpi tentang Indonesia. Peraih berbagai

halnya program televisi Mata Najwa. Mata

penghargaan jurnalistik dari dalam dan

Najwa memberi warna baru di tengah

luar negeri, serta Duta Baca Perpustakaan

banyaknya tayangan televisi yang massive

Nasional Indonesia (2016 – 2020) ini

dan memanjakan mata. Lewat Mata Najwa

menuliskan tiap bait dengan gaya rima

pula, negeri ini dapat melihat dengan

yang khas, menggelitik dengan sindiran,

jernih persoalan pelik para elite politik.

menohok tajam, kadang seperti ajakan

Masyarakat bisa membedakan mana yang

merenung. Seperti salah satu kutipan

palsu mana yang asli, mana yang terlihat

dalam bab di buku ini “Maka jadilah

abu-abu mana yang tulus.

seorang pembaharu, biar orang lain yang

Selama tujuh tahun, program Mata

ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren

Najwa tidak sepenuhnya menghadirkan

tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah

soal muram durja politik Indonesia.

diisi”.

Mata Najwa seringkali mengangkat kisah

Uniknya, pada setiap pergantian topik

orang-orang hebat yang berkontribusi

atau bab dalam buku ini selalu diselingi

besar namun jauh dari sorotan

narasi atau kutipan serta foto close up

popularitas. Seluruh rangkaian tugas

penulis yang menginspirasi dan terhubung

jurnalisme tim Mata Najwa berdedikasi

dengan bab selanjutnya. Dominasi warna

untuk mengakomodasi suara-suara

merah pada buku mewakili sosok jurnalis

kecil yang jauh dari pusat panggung.

yang tegas dan lugas saat tampil di layar

Mata Najwa seolah menggarisbawahi

kaca. Buku ini sarat akan makna apabila

bahwa republik ini memang dimiliki oleh

kita menyelami perlahan setiap narasi.

segenap masyarakat dan masyarakat akan

Pembaca pun akan membayangkan sosok

bekerja dengan caranya sendiri untuk

Najwa Shihab seperti di layar kaca. Inilah

mempertahankan nilai-nilai dasar republik

narasi-narasi terbaik Mata Najwa yang

ini.

akan terus relevan dibaca kapan pun. Salah satu televisi talkshow

berpengaruh di Indonesia ini telah menjelma menjadi sebuah buku berjudul

Peresensi Krishna Pandu Pradana

Teks Titi Susanti

52

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

53

Jalan-Jalan

M

alam itu Bandara Kualanamu

Beberapa tradisi nenek moyang masih

mulai sepi. Penumpang yang

bertahan hingga saat ini. Salah satunya

datang dari berbagai kota

adalah berziarah ke Pusuk Buhit untuk

berangsur meninggalkan

mengunjungi situs-situs penting leluhur.

bandara. Saya berulang kali

sastrawan kenamaan Indonesia, Pusuk

yang akan menjemput tidak salah jadwal.

Buhit adalah tempat dewa tertinggi,

Menjelang tengah malam, akhirnya sahabat

Mulajadi Na Bolon, turun ke bumi. Sebab

saya itu datang juga. Tanpa buang waktu

itu, gunung ini juga menjadi pusat religi

kami segera meluncur membelah Medan

Batak Toba. Alkisah, di puncak Pusuk Buhit

menuju Kabupaten Samosir.

inilah manusia Batak pertama berelasi

Setelah menempuh perjalanan

mereka turun ke lembah Sianjur Mula

sesaat sebelum fajar. Menara ini adalah

Mula. Ada beberapa destinasi yang bisa

perbukitan. Dari atas menara kita bisa

dikunjungi saat berada di Sianjur Mula

menikmati panorama spektakuler Danau

Mula, salah satunya adalah Aek Sipitu

Toba dan sekitarnya. Dari lantai tiga

Dai yang artinya air tujuh rasa. Sesuai

menara saya menyaksikan matahari

namanya, di sini terdapat tujuh mata air

terbit perlahan dari balik perbukitan yang

dengan rasa yang berbeda, seperti masam

memagari danau.

dan rasa soda. Konon, Aek Sipitu Dai

Pagi semakin terang. Nun jauh di

Perjalanan ini berawal dari sebuah buku karya Dewi Lestari yang berjudul Gelombang. Buku keempat dari serial Supernova ini mengisahkan petualangan hidup Alfa Sagala, seorang pemuda Batak yang lahir dan tumbuh di Sianjur Mula Mula. Pedesaan di tepi Danau Toba ini dipercaya sebagai tempat asal leluhur suku Batak.

dengan penghuni ‘dunia atas’ hingga

semalaman, kami tiba di Menara Tele gardu pandang yang berada di lereng

Sianjur Mula Mula, Tanah Asal Suku Batak

Menurut catatan Sitor Situmorang,

memeriksa gawai, memastikan sahabat

adalah tempat pemandian raja-raja Batak

bawah tampak samar rumah-rumah

dan keturunannya. Saya juga berkunjung

berkelompok dikelilingi persawahan.

ke Monumen Patung Si Raja Batak yang

Halimun melayang rendah, memunculkan

berada di puncak salah satu bukit. Dalam

kesan magis dan misterius. “Ayo kita ke

bahasa setempat, monumen ini diberi

desa, sebelum kabut mulai menguap”, ajak

nama Sopo Guru Tetea Bulan. Di monumen

teman saya. Setelah satu jam menuruni

ini terdapat diorama yang menjelaskan

jalanan curam di punggung bukit,

silsilah raja-raja Batak.

sampailah kami di gerbang masuk Sianjur Mula-Mula. Terdapat beberapa huta atau kampung

Udara sejuk dan hijaunya perbukitan di sekeliling Sianjur Mula Mula memunculkan rasa damai. Di antara

di Sianjur Mula-Mula. Setiap huta terdiri

celah-celah tebing, tampak air terjun

dari rumah-rumah bolon, yaitu rumah

mengalir deras. Warga melakukan

panggung khas adat Batak dengan atap

aktivitas kesehariannya seperti bertani

melengkung di bagian depan dan belakang.

dan beternak. Rasa penasaran tentang

Letak antara satu huta dengan huta lainnya

kampung halaman Alfa Sagala ini mulai

saling berjauhan, terpisahkan oleh petak-

terjawab. Tak hanya berimajinasi setelah

petak sawah dan perbukitan.

membaca novel Gelombang, kini saya bisa

Sianjur Mula Mula memiliki nilai historis bagi masyarakat Batak.

merasakan langsung keindahan Sianjur Mula Mula.

Berdasarkan sejarah lisan Toba, desa ini merupakan pemukiman pertama yang diwariskan dari generasi ke generasi.

54

M e d i aKe uan g an

Teks dan Foto Adhi Kurniawan

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

55

Selebriti

Foto Anas Nur Huda

Karier dan Musik Saling Mengisi

C

ukup lama menghilang dari

“Perlu sinergi banyak pihak

hidup saya bahwa dunia karier dan musik

industri musik tanah air, nama

menciptakan public relation yang baik.

saling mengisi satu sama lain,” katanya.

Fryda Lucyana Kurniawan

Relationship itu penting, bagaimana

nyaris tenggelam dengan hingar

menjaga hubungan baik dengan publik.

Fryda, terlibat dalam pembuatan album

bingarnya perkembangan musik

Terbukti beberapa waktu lalu,

Dua pihak harus saling menjaga supaya

garapan Eros Djarot yang bertajuk

yang kian beragam. Ternyata hingga kini,

langgeng, saling understanding. Kalau

‘Nabiku Cintaku’. Meskipun kerja sama

Fryda masih tercatat sebagai Asisten

understanding (saling pengertian) sudah

dengan maestro musik kawakan ini bukan

Deputi Dokumentasi dan Diseminasi

terbentuk kita harapkan masyarakat lebih

kali pertama dilakukan olehnya, tetapi

Informasi (DDI) Sekretariat Wakil

banyak mengerti. Akhirnya berpartisipasi

penggarapan proyek tersebut menjadi

Presiden, Sekretariat Negara.

karena peran serta masyarakat kita

album ber-genre religi yang pertama bagi

butuhkan,” jelas Fryda.

keduanya.

Sebagai Asisten Deputi DDI, wanita kelahiran Semarang, 17 Desember ini

Setelah sekitar 15 tahun bekerja

Satu hal yang ia tekankan sebagai

bergelut di bidang kehumasan. Tugasnya

sebagai abdi negara, Fryda memutuskan

prinsip hidupnya ialah say no to bajakan

tidak hanya menganalisa strategi

rehat sejenak. Dengan mengambil cuti di

dan say no to drugs. Lulusan Magister

kehumasan semata, tetapi juga turun ke

luar tanggungan negara, Sarjana hukum

Hukum University of Melbourne,

lapangan menangani hubungan dengan

universitas Airalngga ini mendampingi

Australia ini menekankan urgensi untuk

para wartawan istana.

suaminya bertugas di luar kota sambil

menghargai karya orang lain, utamanya

menjalani program kehamilan.

karya seni seseorang. Untuk itulah, Fryda

Ketika berbicara mengenai kehumasan pemerintah, wanita yang

Ditengah masa cuti panjangnya,

mengajak seluruh masyarakat agar tidak

era 90-an dikenal sebagai pelantun

Fryda memutuskan kembali ke dunia yang

membeli album bajakan sebagai bentuk

hits ‘Rindu’ ini menegaskan pentingnya

telah membesarkan namanya. “Passion

penghargaan atas karya cipta seniman

mendengar apa yang dibutuhkan oleh

saya di dunia musik. Bukan mengabaikan

serta tidak mengkonsumsi narkoba

masyarakat. Menurutnya, kondisi

latar belakang ilmu yang sudah saya

karena bisa merusak generasi bangsa.

masyarakat yang majemuk mengharuskan

perjuangkan sampai lulus beasiswa

pemerintah untuk merangkul publik.

AUSAID. Sebaliknya, itu menyeimbangkan Teks Iin Kurniati

56

M e d i aKe uan g an

VOL. XII / NO. 112 / JANUARI 2017

57

MENUJU INDONESIA MAJU, SELAMAT TAHUN BARU 2017 Tol Trans Sumatera Interchange Binjai STA 15+000 58

M e d i aKe uan g an