Jangan Takut Ikut Sertifikasi Sama dengan Ngumpulin DUPAK Kok Hendro Asmoro, SST., M.Si*)
Apa kabar Penyuluh Kehutanan ..... LUAR BIASA, itulah jawaban para Penyuluh Kehutanan yang selalu menggema dan kompak setiap kali disapa pada saat pertemuan. Pertanyaan berikutnya kepada Penyuluh Kehutanan : Siap ikut uji kompetensi ? Jawabannya kurang kompak hingga harus diulang beberapa kali. Kenapa demikian? Mungkin sebagian Penyuluh Kehutanan masih belum begitu jelas tentang uji kompetensi. Pada kesempatan ini, penulis mencoba memberikan gambaran singkat bagaimana proses asesmen kompetensi dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para Penyuluh Kehutanan dalam mengikuti asesmen kompetensi. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan Asesmen Kompetensi Penyuluh Kehutanan ? Dalam pasal 32 ayat (3) Undang-undang 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dinyatakan bahwa “ Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan”. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dinyatakan bahwa “Setiap penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh”. Kedua peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar utama pelaksanaan uji kompetensi oleh pemerintah dan lembaga sertifikasi profesi. Artinya salah satu tujuan dari penyelenggaraan uji kompetensi adalah mendapat sertifikat profesi sebagai syarat bagi Penyuluh Kehutanan untuk memperoleh tunjangan profesi. Kemudian, pelaksanaan asesmen kompetensi bagi Penyuluh Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.137/Men/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Berdasarkan pada lingkup dan cakupan kegiatan penyuluhan kehutanan, dalam SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan dipetakan dalam beberapa fungsi seperti disajikan pada Tabel 1 berikut :
1 |J a n g a n T a k u t I k u t S e r t i f i k a s i
Tabel 1 :Peta Fungsi Bidang Kerja Utama Penyuluh Kehutanan Fungsi Kunci Melakukan Interaksi sosial Menyelenggara kan penyuluhan kehutanan
Fungsi Utama Mengembangkan interaksi sosial
Fungsi Dasar / Unit kompetensi 1. Melakukan Komunikasi Dialogis 2. Membangun Jejaring Kerja 3. Mengorganisasikan Masyarakat
Melakukan persiapan penyuluhan kehutanan
1. Menyusun Data Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan 2. Menganalisis Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan 3. Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan 4. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan 1. Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan 2. Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan 3. Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran 1. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 2. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
Melaksanakan penyuluhan kehutanan
Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan Melakukan pengembangan penyuluhan kehutanan
Mengembangkan sektor kehutanan
Melakukan pengembangan profesi penyuluhan kehutanan Melaksanakan pengembangan penyuluhan Melakukan pendampingan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Melakukan pendampingan kegiatan pengelolaan hasil hutan Melakukan pendampingan kegiatan jasa lingkungan dan TSL
2 |J a n g a n T a k u t I k u t S e r t i f i k a s i
1. Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan 2. Melakukan Pengembangan Pedoman, Juklak, Juknis, dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan 3. Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan Membuat Media Penyuluhan Dalam Bentuk Model 1. Melakukan Pendampingan Kegiatan Pembibitan 2. Melakukan pendampingan Kegiatan Penanaman 3. Melakukan Pendampingan Kegiatan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air 1. Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu 2. Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 3. Melakukan Pendampingan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Rakyat 1. Melakukan Pendampingan Pemanfaataan Jasa Lingkungan dan atau wisata alam 2. Melakukan Pendampingan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
Fungsi Kunci
Fungsi Utama Melakukan pendampingan kegiatan perlindungan hutan Melakukan pendampingan kegiatan di bidang planologi Melakukan pendampingan kemitrausahaan
Fungsi Dasar / Unit kompetensi 1. Melakukan Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan 2. Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan 1. Melakukan Pendampingan Kegiatan Inventarisasi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan 2. Melakukan Pendampingan Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan Melakukan Pendampingan Akses Permodalan dan Kemitrausahaan
Sumber : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.137/Men/V/2011
Bagaimana Proses Asesmen Kompetensi Penyuluh Kehutanan? Sebelum masuk pada proses asesmen kompetensi, ada baiknya kita mencoba mengenal beberapa istilah dalam asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi mungkin secara sederhana dapat diartikan sebagai uji kompetensi. Namun, dalam tulisan ini uji kompetensi kita pahami sebagai asesmen kompetensi. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam asesmen kompetensi antara lain : 1. Asesmen Kompetensi adalah proses asesmen baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. 2. Kompetensi Kerja adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan. 3. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang ditugaskan oleh suatu lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan asesmen kompetensi terhadap asesi 4. Asesi Kompetensi adalah Pemohon atau peserta asesmen kompetensi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi melalui asesmen kompetensi. 5. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah suatu lembaga sertifikasi profesi yang ditugaskan untuk melakukan proses asesmen. 6. Benchmark/Acuan Pembanding adalah Kriteria yang akan digunakan untuk mengases kemampuan asesi, bisa berupa : standar kompetensi/unit kompetensi; kriteria asesmen dari suatu kurikulum pelatihan; spesifikasi unjuk kerja; spesifikasi produk. Dari pengertian asesmen kompetensi di atas, dapat kita ketahui bahwa hasil akhir dari proses asesmen adalah rekomendasi asesor kepada asesi untuk mendapat pengakuan kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi yang diasesmen. Proses asesmen kompetensi secara sederhana dilakukan terhadap bukti-bukti pendukung atas pekerjaan atau unit kompetensi asesi yang akan diasesmen dengan menggunakan acuan pembanding. Acuan pembanding yang digunakan pada proses asesmen kompetensi Penyuluh Kehutanan adalah SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan. Untuk mendukung 3 |J a n g a n T a k u t I k u t S e r t i f i k a s i
pembuktian terhadap unit kompetensi yang asesmen, asesor dapat menggunakan perangkat asesmen seperti : 1. Daftar cek verifikasi bukti portofolio untuk mengecek bukti-bukti yang disertakan oleh asesi termasuk : valid (sahih), authenticity (asli), currency (terkini), dan sufficiency (cukup). 2. Daftar Pertanyaan Tertulis atau Lisan untuk mengetahui tingkat pengetahuan asesi 3. Lembar instruksi atau tugas praktek/demonstrasi untuk mengetahui tingkat keterampilan asesi DUPAK dan Bukti Pendukung Asesmen Kompetensi Bukti pendukung dalam proses asesmen kompetensi dikelompokkan atas : 1. Bukti langsung yaitu informasi yang diperoleh melalui observasi unjuk kerja secara langsung di lapangan atau di tempat kerja. 2. Bukti tidak langsung yaitu informasi yang diperoleh dari observasi unjuk kerja di tempat yang menyerupai tempat kerja atau ruang simulasi. 3. Bukti tambahan yaitu informasi yang diperoleh dari tempat lain karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk melakukan observasi langsung ataupun tidak langsung/simulasi. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi Penyuluh Kehutanan, bukti pendukung yang digunakan adalah bukti fisik dari lampiran Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Mengapa demikian? Jawabannya adalah Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 272/KPTS.II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Jika ditinjau dari pengelompokkan bukti pendukung dalam proses asesmen kompetensi, maka bukti fisik yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari DUPAK dapat dimasukkan dalam kategori bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung tersebut harus dipersiapkan oleh Penyuluh Kehutanan sebelum mengikuti asesmen kompetensi. Untuk memudahkan Penyuluh Kehutanan dalam mempersiapkan bukti pendukung pelaksanaan tugas pada saat asesmen kompetensi nanti, penulis mencoba membuat tabel bukti tidak langsung dari masing-masing unit kompetensi yang disesuaikan dengan bukti fisik dari lampiran DUPAK, seperti disajikan pada Tabel 2 berikut :
4 |J a n g a n T a k u t I k u t S e r t i f i k a s i
Tabel 2 : Bukti Tidak Langsung Untuk Setiap Unit Kompetensi Penyuluh Kehutanan. I. KOMPETENSI UMUM Unit Komptensi KHT.PK01.001.01 Melakukan Komunikasi Dialogis KHT.PK01.002.01 Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran KHT.PK01.003.01 Mengorganisasikan Masyarakat II. KOMPETENSI INTI Unit Komptensi KHT.PK02.001.01 Menyusun Data Potensi Wilayah, AgroforestryEkosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan KHT.PK02.002.01 Menganalisis Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan
KHT.PK02.003.01 Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan KHT.PK02.004.01 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan KHT.PK02.005.01 Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan KHT.PK02.006.01 Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan KHT.PK02.007.01 Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran
Bukti Tidak Langsung Surat Keterangan/Laporan Kegiatan melakukan Komunikasi Dialogis Surat Keterangan/Laporan Kegiatan Mengembangkan Kemandirian Kelompok/Surat Kerjasama Kemitraan (MoU) Surat Keterangan /Laporan KegiatanMengorganisasikan Masyarakat/ Kerjasama/Kemitraan/Kesepakatan Bersama (MoU)
Bukti Tidak Langsung Surat Keterangan/Laporan Melakukan Kegiatan Menyusun Data Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan Buku Monografi Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan dan/atau Profil Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Buku Programa Penyuluhan Kehutanan Buku Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Kehutanan Surat Keterangan /Laporan Melakukan KegiatanMenganalisis Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan Buku Monografi Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan/Profil Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Buku Programa Penyuluhan Kehutanan Buku Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Kehutanan Buku Programa Penyuluhan Kehutanan Surat Keterangan Melakukan Kegiatan Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan Buku Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Kehutanan Surat KeteranganMelakukan Kegiatan Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Kehutanan Surat Keterangan Melakukan Kegiatan Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan Materi Penyuluhan berupa : Media Cetak/Elektronik : Leaflet, Brosur/Booklet, Powerpoint, Poster, Naskah Siaran Radio, Film Buku Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Kehutanan Surat Keterangan Melakukan Kegiatan Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan Surat Keterangan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Buku Administrasi Kelompok Tani Binaan : Buku Anggota, AD/ART, Potensi Kelompok, Buku Hasil Pertemuan/kegiatan, Buku Tamu, dll, Buku Rencana Kerja Kelompok Kerjasama/Kemitraan/Kesepakatan Bersama (MoU)
5 |J a n g a n T a k u t I k u t S e r t i f i k a s i
Unit Komptensi KHT.PK02.008.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan KHT.PK02.009.01 Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan KHT.PK02.010.01 Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan KHT.PK02.011.01 Melakukan Pengembangan Pedoman, Juklak, Juknis, Dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan KHT.PK02.012.01 Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan
KHT.PK02.013.01 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan III. KOMPETENSI PILIHAN Unit Komptensi KHT.PK03.001.01 Membuat Media Penyuluhan Dalam Bentuk Model KHT.PK03.002.01 Melakukan Pendampingan Kegiatan Pembibitan KHT.PK03.003.01 Melakukan Pendampingan Kegiatan Penanaman KHT.PK03.004.01 Melakukan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air
Bukti Tidak Langsung Surat Keterangan dan Laporan melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan Surat Keterangan dan LaporanMelakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan(Laporan Bulanan/Triwulan/Tahunan Penyuluh Kehutanan) Surat Keterangan/Surat Keputusan Tim dan Laporan Kegiatan Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan Rumusan Hasil Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan Surat Keterangan/Surat Keputusan Tim dan Laporan Kegiatan Melakukan Pengembangan Pedoman, Juklak, Juknis, Dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan Rumusan Hasil TelaahanPengembangan Pedoman, Juklak, Juknis, Dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan Surat Keterangan/Surat Keputusan Tim dan Laporan Kegiatan Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan Rumusan Hasil Telaahan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan Surat Keterangan dan Hasil Karya Tulis, antara lain : Makalah, artikel, terjemahan/saduran (baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan)
Bukti Tidak Langsung Surat Keterangan /Laporan Kegiatan Membuat Media Penyuluhan Dalam Bentuk Model Surat Keterangan /Laporan Kegiatan Melakukan Pendampingan Kegiatan Pembibitan Surat Keterangan / Laporan Melakukan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Penanaman Surat Keterangan / Laporan Melakukan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air
6 |J a n g a n T a k u t I k u t S e r t i f i k a s i
Unit Komptensi KHT.PK03.005.01 Melakukan Kegiatan Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu KHT.PK03.006.01 Melakukan Kegiatan Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu KHT.PK03.007.01 Melakukan Kegiatan Pendampingan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat KHT.PK03.008.01 Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Satwa Liar KHT.PK03.009.01 Melakukan Pendampingan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar KHT.PK03.010.01 Melakukan Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan KHT.PK03.011.01 Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan KHT.PK03.011.01 Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan KHT.PK03.012.01 Melakukan Pendampingan Kegiatan Inventarisasi Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan KHT.PK03.013.01 Melakukan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan KHT.PK03.014.01 Melakukan Kegiatan Pendampingan Akses Permodalaan dan Kemitrausahaan
Bukti Tidak Langsung Surat Keterangan / Laporan Melakukan Kegiatan Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu
Surat Keterangan / Laporan Melakukan Kegiatan Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
Surat Keterangan / Laporan Melakukan Kegiatan Pendampingan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat Surat Keterangan / Laporan Kegiatan Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Satwa Liar Surat Keterangan / Laporan Kegiatan Melakukan Pendampingan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Surat Keterangan / Laporan Kegiatan Melakukan Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan Surat Keterangan / Laporan Kegiatan Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan Surat Keterangan / Laporan Kegiatan Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan Surat Keterangan / Laporan Melakukan KegiatanPendampingan Kegiatan Inventarisasi Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan
Surat Keterangan / Laporan Melakukan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan Surat Keterangan / Laporan Melakukan Kegiatan Pendampingan Akses Permodalaan dan Kemitrausahaan Surat Keputusan Kerjasama/Kemitraan/Kesepakatan Bersama (MoU)
Sumber : Diolah dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.137/Men/V/2011 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 272/KPTS.II/2003.
7 |J a n g a n T a k u t I k u t S e r t i f i k a s i
Jika dilihat dari tabel tersebut di atas, maka bukti tidak langsung dari setiap unit kompetensi yang diasesmen merupakan bukti fisik dari pelaksanaan butir-butir kegiatan penyuluhan kehutanan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS.II/2003. Selain bukti pendukung tersebut, sebaiknya Penyuluh Kehutanan yang akan mengikuti asesmen kompetensi juga menyiapkan berkas administrasi lainnya seperti : 1) STPPL Diklat Pembentukan Penyuluh Kehutanan 2) STPPL Diklat Teknis Kehutanan 3) Sertifikat dan atau Piagam Penghargaan 4) SK Jabatan Fungsional Penyuluh 5) Referensi dari pimpinan/rekan sejawat Penutup Jika saja setiap penyuluh kehutanan melaksanakan tugas pokok dengan baik dan rutin mengusulkan DUPAK yang dilengkapi bukti fisik sesuai petunjuk teknis, maka penyuluh kehutanan Insya Allah akan selalu siap setiap saat untuk mengikuti asesmen kompetensi. Secara sederhana, penulis mencoba mengasumsikan asesmen kompetensi Penyuluh Kehutanan saat ini hampir sama dengan penilaian DUPAK. Perbedaannya adalahpada pelaksanaan penilaian DUPAK, Penyuluh Kehutanan tidak bisa diklarifikasi langsung atas bukti fisik hasil kegiatannya. Sedangkan asesmen kompetensi, Penyuluh Kehutanan sebagai asesi dapat diklarifikasi secara langsung dengan menggunakan metode dan perangkat asesmen yang telah disiapkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagai pelaksana asesmen. Harapannya, jika suatu saat Penyuluh Kehutanan ditanya kembali dengan pertanyaan : Siap ikut uji kompetensi ? akan dijawab dengan yakin dan kompak SIAP !!!. Semoga tulisan ini bermanfaat. (HA)
Sumber Bacaan : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.137/Men/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 272/KPTS.II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. *) Penyuluh Kehutanan Madya-Pusluh
8 |J a n g a n T a k u t I k u t S e r t i f i k a s i
