PUT USAN Nomor : 68/Pid/2013/PT.Bdg. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap
ABDULRAHMAN, SH.
Tempat Lahir
Pagar Alam
Umur/Tanggal Lahir
49 Tahun / 21 Nopember 1963
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan
Indonesia
Tempat Tinggal
Jalan
Setrasari
No.
1
Kelurahan
Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung ; Agama
Islam
Pekerjaan
Swasta
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :
− Penyidik
01-10-2012 s.d 20-10-2012
− Perpanjangan JPU
21-10-2012 s.d 29-11-2012
− Jaksa Penuntut Umum
22-11-2012 s.d 11-12-2012 Negeri
27-11-2012 s.d 26-12-2012
− Perpanjangan Ketua Pengadilan
27-12-2012 s.d 24-02-2013
− Hakim
Pengadilan
Bandung
Negeri Bandung
Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 1 dari 10 Hal.
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Januari 2013, Nomor : 1386/Pid.B/2012/PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut ; Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2012 No. Reg.Perk :.PDM-1341/BDUNG/11/2012, sebagai berikut ; DAKWAAN : PERTAMA : Bahwa ia Terdakwa Abdulrahman, SH bersama dengan saksi Syuhaya Djati Prakarsa dan saksi Asep Ahmad Hidayat (keduanya disidangkan tersendiri) pada tanggal 9 Juni 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, di JI. Kalijati lndah Raya Antapani Kec. Cicadas Kota Bandung, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika saksi Fedi Tjandra berhubungan dengan saksi Asep Ahmad Hidayat tentang tanah dan bangunan di JI. Cipaganti No. 142 Bandung, saksi Fedi Tjandra melalui saksi Gatot Budiarsa telah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Asep Ahmad Hidayat hanya dengan menunjukan Meet Brief No. 847 dari dana sejumlah tersebut saksi Asep Ahmad Hidayat menerima Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) namun urusannya tidak selesai dan berlalu begitu raja oleh karena saksi Fedi Tjandra sudah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan karena ingin memiliki tanahnya dan bangunan tersebut maka saksi Fedi Tjandra mengadakan pertemuan lagi dengan saksi Asep Ahmad Hidayat, dalam pertemuan tersebut dibahas kelanjutan keinginan saksi Fedy Tjandra untuk memiliki tanah dan bangunan dijalan Cipaganti No. 142 Bandung, namun karena dokumen - dokumen lain yang menyangkut tanah dan bangunan di jalan Cipaganti No. 142 Bandung dipegang oleh saksi Syuhaya Djati dan terdakwa maka kalau mau diambil perlu dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi. Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 2 dari 10 Hal.
Bahwa kemudian sekitar bulan April 2011 saksi Syuhaya Djati, terdakwa, saksi Asep Ahmad Hidayat dan saksi Fedi Tjandra bertemu di hotel Selaris jalan Setiabudi Bandung, dalam pertemuan tersebut disepakati saksi Fedi Tjandra sebagai penyandang dana dan saksi Syuhaya Djati, terdakwa dan saksi Asep ahmad Hidayat yang akan mengurus surat dan dokumen proses peralihan dan kepemilikan serta akan diadakan pertemuan berikutnya di saksi Tetty Nurliana, SH. Bahwa setelah itu saksi Fedy Tjandra pada tanggal 3 Juni 2011 dan pada tanggal 8 Juni 2011 berturut-turut mentrasfer dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA No.499-116865-5 atas nama Tatty Nurliana dari sejumlah uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)"tersebut, oleh saksi Notaris Tatty Nurliana, SH ditransfer kembali ke rekening BCA No. 4491 294 330 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk biaya pembuatan akta kerjasama No. 03 tanggal 9 Juni 2011 dan akta pengakuan hutang No. 2 tanggal 9 Juni 2011. Bahwa uang yang sejumiah Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilah puluh juta rupiah) oleh saksi Syuhaya Djati,terdakwa dan saksi Asep Ahmad Hidayat tidak digunakan untuk biaya proses peralihan dan kepemilikan tanah dan bangunan jalan Cipaganti No. 142 Bandung, namun oleh terdakwa dibagi-bagikan kepada ; Saksi Syuhaya Djati sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluhlima juta rupiah) Asep Ahmad Hidayat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jut rupiah) Rahmat Wahyu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)) Felix Kawdan sebesar Rp. 10.000.000,- Sepuluh juta rupiah) Drajat Sudrajat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Sulistiyo, SH sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Bahwa sebenarnya tanah dan bangunan di jalan Cipaganti No.142 Bandung tercatat atas nama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 241/Kelurahan Cipaganti surat ukur tanggal 30 April 2004 No. 189/Cipaganti/2004 luas 1100 M2, terhadap obyek Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dibatalkan oleh Putusan Perninjauan kembali No. 116 PK/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2011 dimenangkan oleh Trisulawaty Marthalena, SH dan dari Trisulawati Marthalena, SH telah mengalihkan kepada Ny. Jo Siu Luang. Bahwa mengenai Meet Brief No. 847 sudah terbit Hak Guna Bangunan No. 261/Sukajadi atas nama Amir Datuk Salindih dan sekarang sudah jadi Sertifikat Hak Milik NO. 47/Cipaganti atas nama dr. Anggraeni. Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 3 dari 10 Hal.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ATAU KEDUA Bahwa ia Terdakwa Abdulrahman, SH bersama dengan saksi Syuhaya Djati Prakarsa dan saksi Asep Ahmad Hidayat (keduanya disidangkan tersendiri) pada tanggal 9 Juni 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, di JI. Kalijati indah Raya Antapani Kec. Cicadas Kota Bandung, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika saksi Fedi Tjandra berhubungan dengan saksi Asep Ahmad Hidayat tentang tanah dan bangunan di J1. Cipaganti No. 142 Bandung, saksi Fedi Tjandra melalui saksi Gatot Budiarsa telah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Asep Ahmad Hidayat hanya dengan menunjukan Meet Brief No. 847 dari dana sejumiah tersebut saksi Asep Ahmad Hidayat menerima Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun urusannya tidak selesai dan berlalu begitu saja oleh karena saksi Fedi Tjandra sudah mengeluarkan dana sejumiah Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan karena ingin memiliki tanahnya dan bangunan tersebut maka saksi Fedi Tjandra mengadakan pertemuan lagi dengan saksi Asep Ahmad Hidayat, dalam pertemuan tersebut dibahas kelanjutan keinginan saksi fedy Tjandra untuk memiliki tanah dan bangunan di jalan Cipaganti No. 142 Bandung , namun karena dokumen- dokumen lain yang menyangkut tanah dan bangunan di jalan apaganti No. 142 Bandung dipegang oleh saksi Syuhaya Djati dan terdakwa maka kalau mau diambil perlu dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi. Bahwa kemudian sekitar bulan April 2011 saksi Syuhaya Djati, terdakwa, saksi Asep Ahmad Hidayat dan saksi Fedi Tjandra bertemu di hotel Selaris jalan Setiabudi Bandung, dalam pertemuan tersebut disepakati saksi Fedi Tjandra sebagai penyandang dana dan saksi Syuhaya Djati, terdakwa dan saksi Asep ahmad Hidayat yang akan mengurus surat dan dokumen proses peralihan dan kepemilikan serta akan diadakan pertemuan berikutnya di saksi Notaris Tetty Nurliana, SH. Bahwa setelah itu saksi Fedy Tjandra pada tanggal 3 Juni 2011 dan pada tanggal 8 Juni 2011 berturut-turut mentrasfer dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan
Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 4 dari 10 Hal.
Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA No. 449-116865-5 atas nama Tatty 4 Nurliana dari sejumlah uang Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) tersebut, oleh saksi Notaris Tatty Nurliana, SH ditransfer kembali ke rekening BCA No. 4491 294 330 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk biaya pembuatan akta kerjasama No. 03 tanggal 9 Juni 2011 dan akta pengakuan hutang No. 2 tanggal 9 Juni 2011. Bahwa uang yang sejumlah Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilah puluh juta rupiah) oleh saksi Syuhaya Djati,terdakwa dan saksi Asep Ahmad Hidayat tidak digunakan untuk biaya proses peralihna dan kepemilikan tanah dan bangunan jalan Cipaganti No. 142 Bandung, namun oleh terdakwa dibagi-bagikan kepada ; Saksi Syuhaya Djati sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluhlima juta rupiah) Asep Ahmad Hidayat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjutp rupiah) Rahmat Wahyu Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah)..
Felix Kawdan sebesar Rp. 10.000.000,- Sepuluh juta rupiah) Drajat Sudrajat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Sulistiyo, SH sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Bahwa sebenarnya tanah dan bangunan di jalan Cipaganti No.142 Bandung tercatat atas nama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 241/Kelurahan Cipaganti surat ukur tanggal 30 April 2004 No. 189/Cipaganti/2004 luas 1100 M2, terhadap obyek Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dibatalkan oleh Putusan Peninjauan kembali No. 116 PK/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2011 dimenangkan oleh Trisulawaty Marthalena, SH dan dari Trisulawati Marthalena, SH telah mengalihkan kepada Ny. Jo Siu Luang. Bahwa mengenai Meet Brief No. 847 sudah terbit Hak Guna Bangunan No. 261/Sukajadi atas nama Amir Datuk Salindih dan sekarang sudah jadi Sertifikat Hak Milik NO. 47/Cipaganti atas nama dr. Anggraeni. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menimbang, bahwa atas dakwaaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sela tanggal 07 Januari 2013 No. 1386/Pid.B/2012/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 5 dari 10 Hal.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. PDM-1341/BDUNG/11/2012 tanggal 27 November 2012 adalah batal demi hukum ; 3. Memerintahkan agar Terdakwa ABDUL RAHMAN, SH., segera di keluarkan dari tahanan ; 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2013 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Bdg, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 telah pula mengajukan
permintaan
banding
di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung
sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Bdg, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Terdakwa
telah mengajukan memori banding pada
tanggal 6 Februari 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Februari 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2013, dengan seksama ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Februari 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013, dengan seksama ; Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dengan seksama masing-masing tanggal 6 Pebruari 2013 ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana
Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 6 dari 10 Hal.
ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 1386/Pid.B/ 2012/PN.Bdg.,
yang
dimintakan
banding
tersebut,
Pengadilan
Tinggi
mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang,
bahwa
Terdakwa
ABDUL
RAHMAN,
SH
diajukan
kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama : pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Dan atau Kedua : pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 27 Nopember 2012 No. Reg.Perk :.PDM-1341/BDUNG/11/2012, adalah batal demi hukum, dengan pertimbangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: -
Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana cara dilakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan pertama diuraikan secara persis sama (copy paste) dengan tindak pidana Penipuan dalam dakwaan atau kedua, padahal unsur esensial tindak pidana Penggelapan berbeda dengan unsur esensial tindak pidana Penipuan;
Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 7 dari 10 Hal.
-
Bahwa waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) dalam dakwaan tertulis tahun 2012 yang seharusnya tahun 2011 ; Menimbang, bahwa dakwaan alternatif memberi pilihan kepada Hakim
atau
Pengadilan
untuk
menentukan
dakwaan
mana
yang
tepat
untuk
dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya; ( vide M Yahya Harahap,SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, cetakan ketigabelas, Agustus 2010, Penerbit Sinar Grafika, hal. 399 – 402) ; Menimbang, bahwa seandainya Pengadilan menghendaki perbaikan dalam surat dakwaan dapat dilakukan melalui penerapan pasal 144 KUHAP dalam konteks sistim peradilan pidana (Criminal Justice System/CJS); Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum dimaksud ternyata telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) ayat b KUHAP yaitu : a.
Menyebut unsur delik yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan;
b.
Uraian yang jelas dan cermat dan lengkap cara tindak pidana dilakukan;
c.
menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana (vide M Yahya Harahap,SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, cetakan kelima, November 2003, Penerbit Sinar Grafika, hal. 132-133) ; Juga adanya kesalahan ketik mengenai penyebutan tahun dalam surat
dakwaan jaksa Penuntut Umum yang kemudian dijelaskan dalam uraian cara-cara melakukan tindak pidana tersebut tidak dengan sendirinya batal menurut hukum dan adanya kesalahan itu dapat dibetulkan Hakim dalam putusannya (vide M. Yahya Harahap, SH tersebut, halaman 420, Jilid I Terbitan Pustaka Kartini 1985), sehingga penyebutan tahun 2012 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus disebut
Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 8 dari 10 Hal.
sebagai tahun 2011, yang dengan demikian tidak ada keragu-raguan bagi Terdakwa melakukan pembelaannya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperjelas dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan adanya kekeliruan (salah ketik) dalam surat dakwaan tentang tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, seyogyanya oleh Hakim cukup diperbaiki dengan mencatatnya dalam berita acara persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 202 KUHAP dan lazim dalam praktek peradilan; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No.PDM-1341/BDUNG/11/2012 tanggal 27 November 2012 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) b KUHAP; oleh karenanya eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 1386/Pid.B/2012/PN. Bdg, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini; Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
-
Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Januari 2013, Nomor : 1386/Pid.B/2012/PN. Bdg, yang dimintakan banding tersebut, dan : MENGADILI SENDIRI :
-
Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut seluruhnya ;
Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 9 dari 10 Hal.
-
Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk
melanjutkan
pemeriksaan perkara ini (No.1386/Pid.B/2012/PN.Bdg) dan selanjutnya memutusnya ; -
Menangguhkan penentuan biaya perkara ini dalam putusan akhir ;
Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : SELASA tanggal 09 APRIL 2013, oleh kami : ALJAMAN SUTOPO, S.H.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ARIFIN RUSLI HUTAGAOL S.H. MH., dan WILLEM DJARI. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Maret 2013, Nomor : 68/Pen/Pid/2013/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : H. NANANG PRIATNA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa ;
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL S.H. MH.
ALJAMAN SUTOPO, S.H. MH.
WILLEM DJARI. SH. PANITERA PENGGANTI
H. NANANG PRIATNA, S.H.
Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Bdg. Hal 10 dari 10 Hal.