j) Terselenggaranya fasilitasi agropolibn dan klaster di Jawa Tengah; k) Terlaksananya fasilitasi promosi produk perkebunan dan pelayanan

f

.

Indikator Capaian

1)

Program Pengembangan Agribisnis

a) Meningkatnya penggunaan pupuk organik 2 ton/ ha di lahan sawah; b) Menurunnya kehilangan hasil padidari 11, 58 o/o menjadiTl,5}o/o; c) Tersedianya informasi OPT dan iklim di 6 laboratorium hama dan penyakit di Balai

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah

(BPTPH);

d)

Meningkatnya produksi hortikultura unggulan daerah dan meningkatnya konsumsi sayuran dan buah buahan dari

35 kg/kap/thn menjadi 45

kg/kap/thn pada akhir tahun 2013;

e)

Terlaksananya promosi, pasar lelang dan pasar tani

di 10 sub terminal

agribisnis (STA);

0

Tersedianya data informasi pasar 25 unit di 23 kabupaten/kota (harian, mingguan, bulanan,tahunan);

g)

Berkembangnya perekayasaan alsintan: power mower

10 unit/tahun,

power weeder 10 unit/tahun, dan ripper 10 unit/tahun;

h)

Berkembangnya

luas areal, rehabilitasi dan intensifikasi

komoditas

prospeKif untuk peningkatan produksi : kelapa, kakao, karet, kopi, nilam, wijen, mete, teh, tembakau, cengkeh dan aren;

i)

Meningkatnya kualitas penggunaan sarana produksi : pupuk sesuai asas 6

tepat (waktu, jenis, jumlah, mutu, tempat dan harga) dan fasilitas alsinbun;

j)

Terselenggaranya fasilitasi agropolibn dan klaster di Jawa Tengah;

k) Terlaksananya

fasilitasi promosi produk perkebunan dan

pelayanan

informasi harga di sentra produksi;

l)

Terlaksananya pembinaan, penggunaan, peningkatan, peningkatan produksi sefta pengawasan peredaran benih/bibit bersertifi kat;

m) Tercapainya peningkatan mutu hasil produk perkebunan;

n)

Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan kinerja 32 (tiga puluh dua)

Kebun Dinas Perkebunan dan 44 (empat puluh empat) kebun Dinas Pertanian;

o)

Peningkatan produksi

dan produktivitas kebun dinas sehingga

PAD

meningkat 10%;

p)

Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT berupa agensia pengendali hayati (APH) dan pestisida nabati sefta penyebarannya;

213

q)

Meningkatnya produksi semen beku sapi 20% per tahun dan produksi semen beku kambing 10% Per tahun;

r)

o/o per tahun, sapi perah 0,6 Meningkatnya populasi ternak (sapi potong 2

o/o per tahun, kambing 10 o/o p.Jt tahun) dan produksi

hasil-hasil

o/o per tahun, susu 3 o/o per peternakan (daging 7 o/o per tahun, telur 2,3

tahun) s)

Terlaksananya pemeliharaan pejantan bull sapi 30 ekor dan kambing 15

ekor, serta replacement bull 8 ekor/2 tahun; Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi perah 20 ekor /tahun, sapi

potong 80 ekor/tahun, ternak ruminansia kecil kambing 400 ekor/tahun produksi susu 20.000 liter/tahun;

u)

Meningkatnya produki pakan konsentrat di pabrik pakan mini sebanyak 10 o/o Per tahun;

v)

Tersedianya bibit ternak ayam buras 1500 ekor

/

tahun, itik 3000

ekor/tahun, kelinci 720 ekor/tahun, produksi telur ayam 159'999 butir/tahun, telur itik 340'000 butir per tahun; w) Terlaksana nya surveylans penyakit hewan 3000 sampel/tahun; x) Menurunnya angka kesakitan ternak besar dibawah 9olo/tahun, ternak kecil dibawah 15% tahun, ternak unggas dan aneka ternak dibawah 20 %

/ tahun,

o/o/tahun, sedangkan angka kematian ternak besar dibawah 3

ternak kecil dibawah Solo/tahun, unggas dan aneka ternak di bawah 10% per tahun (dihitung terhadap populasi).

2)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Terlaksananya

kemitraan kelompok tani padi organik dengan swasta dari

10 kelomPok menjadi 50 kelomPok;

b)

Terbinanya GapoKan untuk memperoleh alokasi anggaran

PUAP

(Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dalam manajemen usaha

c)

pertaniandiperdesaansebanyakl0GapoKanmenjadi50GapoKan; Terbentuknya lembaga pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem;

d)

Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian: usaha Pelayanan Jasa Alsintan (uPiA), Lumbung pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat'(LDPM), rice mill;

214

e)

Meningkatnya pembinaan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari 904

menjadi 955, dan terfasilitasinya pemberian penghargaanterhadap prestasi kelembagaan petani (pelaku utama ) dan pelaku usaha.

0

Semakin mantapnya kelembagan penyuluhan

baik

ditingkat

kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa;

S)

Tersusunnya programa penyuluhan, terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan metode Penyuluhan.

h)

Terbentuknya Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP) BPP model dan Pos-pos

penyuluhan pedesaan (Posluhdes) di setiap Kabupaten dan meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh PNS, Swasta dan Swadaya.

i)

Terfasilitasinya kebutuhan dasar penyuluhan sejumlah 3.590 orang se

Jawa Tengah, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi Penyuluh.

j)

Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien di setiap tingkatan.

k)

Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan

pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok

:

900

petani (kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu) per tahun;

l)

Peningkatan SDM petani peternak di pedesaan;

m)

Terlatihnya ketrampilan pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita tani.

2. Kewenangan Urusan Pilihan Kehutanan a. Permasalahan 1) Tingginya tingkat kerusakan hutan negara dan masih luasnya lahan kritis;

2) 3)

Belum optimalnya fungsi hutan sebagai sistem pengendali tata air;

Belum optimalnya fungsi lingkungan, ekonomi dan sosial dalam pengelolaan hutan;

4) 5) 6)

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan; Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat disekitar hutan;

Belum terpadu, efeKif dan

efisiennya

pelaksanaan kegiatan penyuluhan

kehutanan yang diakibatkan manajemen yang tidak dalam satu "Satmikal" (Satuan administrasi Pangkal);

215

b. Kebijakan 1)

Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;

2)

Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat

sekitar hutan;

3)

Pemantapan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Kerja dan Kemitraan Penyuluhan Kehutanan;

c.

Strategi

1) Meningkatkan rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi kawasan hutan

serta

meningkatkan Perlindungan hutan;

2) 3) 4)

Meningkatkan kualitas sumber daya hutan; Meningkatkan sistem perencanaan pengelolaan hutan;

Mengoptimalkan pengelolaan sumber

daya hutan dan

pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan;

5)

Peningkatan peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung penerapan dan kebijakan teknologi pembangunan kehutanan;

d. Program 1) 2) 3)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan; Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;

4) Perencanaan dan Pengembangan Hutan; 5) Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan; 6) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Devisa Sumber Daya Alam; 7) Perlindungan dan Konseruasi Sumber Daya Alam; 8) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan; 9) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. e. Sasaran 1) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi lahan kritis

dan

reboisasi tanah kosong didalam kawasan hutan;

2) Terwujudnya tertib industri hasil hutan dalam pemanfatan bahan pengelolaan lingkungan dan ijin industri;

3)

216

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan yang optimal;

baku,

4) Tersedianya sistem informasi dan perencanaan sumber daya hutan; 5) Terwujudnya pemantapan kawasan hutan sesuai fungsinya; 6) Terwujudnya hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi

sesuai

fungsinya;

7)

Tercapainya Perlindungan hutan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) hutan secara optimal;

8) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna; 9) Terwujudnya pengelolaan hutan seera partisipatif terhadap kelestarian sumberdaya hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 10)Terwujudnya Fasilitasi dan Sosialisasi Pengembangan Penyuluhan dalam paket teknologi pembangunan kehutanan;

f.

Indikator Capaian

1)

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 25.000 ha per tahun;

2)

Meningkatnya jumlah perusahaan industri hasil hutan yang tertib sebesar 10 % per tahun;

3)

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya

hutan sebesar 10

o/o

per tahun dan

meningkatnya kontribusi bagi hasil produksi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan sebesar

70

o/o

per tahun berdasarkan

prakiraan bagi hasil tahun 2008;

4) Meningkatnya kualitas

data dan

informasi

perencanaan pembangunan kehutanan

sumberdaya hutan dan sistem

dan

pengembangan kehutanan

berkelanjutan;

5) Terwujudnya pemantapan batas luar, batas fungsi kawasan hutan dan fungsi konservasi kawasan hutan;

6) Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari; 7) Berkurangnya kejadian pencurian hasil hutan, terkendalinya

organisme

pengganggu tanaman (OPT), perambahan dan kebakaran hutan;

8) 9)

Terjkendalinya pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna;

Terwujudnya kemantapan kelembagaan t.702 LMDH dan terbentuknya 307 LMDH pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);

10) Meningtcatnya

kinerja penyuluhan kehutanan.

217

3. Kewenangan Urusan a. Permasalahan 1) 2)

Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Masih terbatasnya kapasitas SDM bidang energi dan sumber daya mineral;

Adanya citra peftambangan yang merusak lingkungan, terutama tambang

terbuka (open

pit

mining), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Citra ini diperburuk oleh banyaknya Pertambangan Tanpa ijin (PFn) yang sanagat merusak lingkungan;

3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral; 4) Belum optimalnya pengelolaan air tanah dan banyaknya daerah yang

rentan

terhadap kekeringan (terutama air baku) ;

5) Masih rendahnya rasio eleKrifikasi diJawa Tengah t 72,70o/oi 6) Belum optimalnya pemanfaatan, diversifikasi (penganekaragaman)

dan

konseruasi energi (baik EBT maupun non EBT) ;

7) 8)

Masih adanya penyimpangan

-

penyimpangan dalam distribusi migas;

Posisi geografis Jawa Tengah yang rentan terhadap bencana geologi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana alaml

b.

Kebijakan

1) 2)

Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Peningkatan eKplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral serta menerapkan

good mining practice dilokasi tambang yang sudah ada dengan

selalu

memperhati kan aspek pembangunan berkela njutan;

3)

Peningkatan manfaat pertambangan dan nilai tambah serta peluang usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup;

4)

Peningkatan upaya konseryasi air tanah dan keseimbangan daya dukung dan daya tamPung lingkungan;

5) Penyediaan infrastrulGur kelistrikan untuk masyarakat dan industri; 6) Mendorong pencarian potensi dan cadangan energi baru

serta

penganekaragaman pemanfaatan energi baru terbarukan maupun yang tidak

terbarukan (energi alternatifl ;

7) 8)

Peningkatan konservasi energi untuk menjamin generasi yang akan datang; Peningkatan pengawasan dalam distribusi migas;

9). Peningkatan pelayanan informasi kawasan yang rentan terhadap bencana geologidan pengembangan sistem mitigasi bencana alam;

218

c.

Strategi

1) Menyertakan diklat, kursus dan studi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 2) Melakukan identifikasi potensi dan sosialisasi peraturan mineral dan batubara; 3) Meningkatkan pengunaan teknologi tepat guna dan promosi usaha pertambangan;

4) 5) 6)

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan; Meneftibkan ijin usaha peftambangan dan pemanfaatan Air Tanah; Membangun jaringan dan pembangkit listrik dengan potensi sumber energi setempat;

7) 8) 9)

d.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber

-

sumber energi alternatif;

Menertibkan usaha jasa penunjang migas; Peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam.

Program

1) 2) 3) 4)

Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah; Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas; Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi;

e. Sasaran 1) 2)

Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa

ijin (PETi) dan meningkatnya

kesadaran masyarakat terhadap pembanguna n berkelanjuta n da lam ekploitasi sumber daya mineral;

3)

Meningkatnya produksi

dan nilai tambah produk peftambangan

serta

terjadinya alih teknologi;

4)

Optimalnya pengelolaan air tanah dan terpenuhinya kebutuhan air baku pada daerah rawan kering;

5)

Meningkatnya rasio eleKrifikasi dan terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyara kat

6) 7)

dan industri;

Optimalnya pemanfaatan dan diversifikasi energi alternatif; Terjaminnya distribusi migas untuk kepentingan masyarakat dan industri;

219

8)

Berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya kawasan

rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana;

Indikator Capaian

1)

Meningkatnya kemampuan dan kapasitas tenaga teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 55 Orang;

2)

Meningkatnya perijinan sebanyak 140 IUP dan terwujudnya ketertiban dalam

kegiatan usaha pertambangan

di 32

kabupaten/kota

sefta

terwujudnya

konservasi sumber daya mineral melalui pembangunan demplot reklamasi

lahan bekas penambangan pada 12 Kabupaten dan penataan 6 (enam) kawasan pertambangan serta penyusunan Perda/Pergub Minerba Provinsi Jawa Tengah;

3)

Meningkatnya

jumlah investasi

di

bidang pertambangan

melalui

pengembangan kemitraan usaha pertambangan dan penyusunan profil mineral unggulan sebanyak 20 jenis yang dipromosikan dalam 12 kali penyelenggaraan pameran sefta penerapan teknologi tepat guna pada 12 kelompok penambang dan penguatan data base bidang energi dan sumber daya mineral;

4)

Meningkatnya perijinan pemanfaatan

air tanah sebanyak 250 obyek

dan

tercatatnya obyek pajak pada 6.555 sumur serta terwujud rehabilitasi/konservasi air tanah melalui penataan 10 kawasan daerah resapan

dan terbangunnya 22 sumur pantau serta 30 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air baku pada daerah rawan kering;

5)

Meningkatnya rasio elel(rifikasi sebesar 10

o/o

melalui pengembangan Jaringan

Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 30 kms, Jaringan Tegangan Rendah

(lfR)

sepanjang

20 kms, pembangunan

PLTMH

8

(delapan) Unit,

pembangunan PLTS SHS 1.400 Unit dan pembangunan PLTS Komunal 3 (tiga) Unit serta PLTP 1 (satu) Unit;

6)

Optimalnya pemanfaatan energi alternatif melalui identifikasi potensi 5 (lima) komplek panas bumi, 9 (sembilan) lokasi air, 11 lokasi gas rawa, 12 lokasi biogas, 3 (tiga) lokasi biomasa dan pengembangan Desa Mandiri Energi pada

18 desa serta terbangunnya demplot pemanfaatan gas rawa sebanyak lokasi, biogas 12 lokasi dan penerapan teknologi tepat guna pada 10 lokasi;

220

5

7)

Berkurangnya penyimpangan distribusi migas pada

3 (tiga) kilang, 7 (tujuh)

depo, 485 SPBU, 7 (tujuh) SPBE, 98 agen LPG, 242 agen minyak tanah dan t6.449 Pangkalan Minyak Tanah; 8) Tersedianya

peta up

to date untuk

potensi rawan longsor pada 2l

kabupaten/kota, potensi rawan vulkanik 4 (empat) kabupaten, Potensi rawan

teKoni(tsunami 10 kabupaten/kota, penataan relokasi permukiman akibat tanah longsor 12 Kabupaten, geologi tata lingkungan 15 kabupaten/kota dan terpasangnya alat deteksi (warning system) zona merah pada 12 kabupaten serta sosialisasi mitigasi bencana alam geologi pada 50lokasi/kecamatan;

Kewenangan Urusan Pilihan Pariwisata

a.

Permasalahan

1)

Sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum optimal. Hal ini

di dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan

disebabkan oleh belum optimalnya promosi yang dilakukan baik

pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil;

2)

Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan

oleh masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya

sarana dan prasarana yang memadai

di lingkungan obyek dan daya tarik

wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya;

3)

Kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik. Hal

lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi pengembangan pariwisata serta rendahnya

pa

dan

ini

disebabkan oleh

keterpaduan dalam

rtisipasi masyarakat;

b, Kebijakan 1)

Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal

dan pengeluaran

belanja

wisatawan melalui pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;

2)

Peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata melalui diversifikasi

dan pengembangan kualitas produk dan jasa pariwisata, pemenuhan sa€na dan prasarana di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, serta peningkatan kualitas pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para.pelaku pariwisata lainnya;

221

3)

Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat guna mensinergikan pengembangan pariwisata dan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat'

c.

Strategi

1)

Meningkatkan pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri yang lebih gencar, efeKif dan efisien melalui pengembangan

kerjasama, riset pasar, penyediaan sarana promosi dan informasi, pameran, event, roadshow,farm tour, dan pemanfaatan teknologi informasi;

2)

dan daya jual destinasi pariwisata melalui diversiflkasi dan pengembangan kualitas produk dan jasa pariwisata,

Meningkatkan daya saing

pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai di lingkungan obyek

dan daya tarik wisata serta pelatihan sDM pengelola obyek dan daya tarik

3)

wisata, pramuwisata dan para pelaku wisata lainnya; Meningkatkan sinergi hubungan kemitraan antara pemerintah dengan pelaku

dunia usaha pariwisata dan masyarakat melalui pembentukan forum dan klaster pariwisata, perkuatan dan fasilitasi kelembagaan asosiasi dan peguyuban pelaku kepariwisataan sefta kelompok masyarakat peduli Pariwisata.

d.

e.

Program

1) 2)

Pengembangan pemasaran pariwisata;

3)

Pengembangan kemitraan.

Pengembangan destinasi pariwisata;

sasaran

1) Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal

dan

pengeluaran belanja wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara guna

2)

meningkatkan kontribusi seKor pariwisata terhadap PDRB; jual destinasi pariwisata guna Tercapainya peningkatan daya saing dan daya

3)

meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan; pariwisata Tercapainya peningkatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha

dan masyarakat guna mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata daerah.

222

f.

Indikator Capaian

1)

Program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan target dan indikator capaian berupa:

a)

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2o/o per

tahun dengan rata-rata lama tinggal 2,3 hari dan rata-rata pengeluaran sebesar US$ 200 per kunjungan;

b)

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar

5%

per

tahun dengan rata-rata lama tinggal 2,0 hari, dan rata-rata pengeluaran Rp 336.000,- per kunjungan;

2)

Program pengembangan destinasi pariwisata, dengan target dan indikator capaian:

a) b)

Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat; Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata semakin meningkat;

c)

Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata, dan para pelaku pariwisata lainnya semakin meningkat.

3)

Program pengembangan kemitraan, dengan target dan indikator capaian berupa:

a) Sinergi pengembangan

pariwisata antara pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat semakin meningkat;

b) Peran dan

partisipasi

aKif

masyarakat dalam pengembangan potensi

pariwisata daerah semakin meningkat.

c) Forum dan klaster pariwisata,

lembaga/asosiasi/paguyuban pelaku

pariwisata dan kelompok masyarakat peduli pariwisata semakin kuat dan mandiri.

5.

Kewenangan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

a.

Permasalahan

1) Rendahnya kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat utamanya masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan akibat rendahnya tingkat pendidikan;

2)

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan tidak terkendalinya eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas petugas penegak hukum di lapangan;

izs

3)

Menurunnya produksi perikanan tangkap yang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, rusaknya habitat vital dan belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;

4)

Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya sefta

rdndahnya kemampuan pembudidaya ikan terhadap good aquacufture p ra ctices y ang

5)

d

iseba bka

n ku ra ng nya pen g uasaa n tekn is;

Banyaknya pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang bersifat tradisional

(dengan mutu produlq syarat teknis, sanitasi dan higienis yang rendah dan

masih jauh dari persyaratan mutu ekspor) karena rendahnya kesadaran, pengetahuan dan Permodalan,

6)

Adanya kerusakan habitat vital di laut

/

pesisir yang disebabkan pencemaran,

perusakan oleh manusia, maupun faktor bencana alam, akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem

/

lingkungan.

b. Kebijakan

1)

Meningkatkan kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat, utamamya masyarakat pesisir dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi sumberdaya kelautan dan Perikanan;

2)

Meningkatkan pengawasan

dan penegakan hukum untuk

pengendalian

eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperbesar peran serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) ;

3)

Melaksanakan optimalisasi usaha perikanan tangkap, memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengembangan grana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;

4)

Peningkatan usaha perikanan budidaya dengan

dukungan sarana

dan

prasarana pendukung yang diperlukan serta meningkatkan kemampuan teknis pembudidayaan ikan, terutama dalam penerapan good aquaculture practiceq,

5)

Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan mutu produk, teknologi, sanitas dan higienis agar dapat memenuhi persyaratan mutu ekspor maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri;

6)

Rehabilitasi dan konseruasi habitat vital

penanganan

224

di laut / pesisir

fisik maupun vegetasi serta

baik dengan

meningkatkan pengetahuan,

kesadaran

dan peran

sefta

masyarakat dalam menjaga kelestarian

ekosistem/lingkungan.

c, Startegi

1)

Memanfaatkan peluang usaha masyarakat pesisir yang belum optimal seperti

usaha garam rakyat, aktivitas perempuan pesisir, dan taruna pesisir, dan kemungkinan pengenalan kegiatan usaha lain yang tidak tertumpu pada eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;

2)

Memanfaatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk berperan serta dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, menumbuhkan kelompok'kelompok baru,

dan membantu sarana kelengkapan operasionalnya, dengan tetap melakukan operasi pengawasan bersama aparat terkai!

3)

Mengembangkan dan memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, mendekatkan fishing ground dengan pembuatan rumpon tetap, dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;

4)

Mengembangkan usaha perikanan budidaya sesuai komoditas unggulan yang

berbasis kawasan dan diminati pasar, dengan meningkatkan mutu hasilnya melalui penerapan good aquaculture pncticeq,

5)

Meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran yang masih tradisional dalam

hal mutu produknya guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan eKpor, dengan tetap membina usaha pengolahan dan pemasaran modern;

6)

Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di laut

/

pesisir,

meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan peran sefta masyarakat pesisir

dalam menjaga kelestarian ekosistem

/

lingkungan melalui pembinaan,

pelatihan, dan sosialisasi peraturan-perundangan yang berlaku;

d. Program

1) 2)

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikananl

3) Pengembangan Perikanan Tangkap; 4) Pengembangan Perikanan Budidaya; 5) Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi 5) Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan

Perikanan;

dan Perikanan.

225

e. sasaran

1) Tercapainya peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan;

2)

Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir (Kelompok

Mdsyarakat Pengawas

/

POKMASWAS) dalam pengendalian dan pengawasan

sumberdaya kelautan dan tumbuhnya POKMASWAS baru;

3) Tercapainya peningkatan produki perikanan tangkap, penyediaan

dan

pengembangan sarana dan prasarana;

4) Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya,

penyediaan dan

pengembangan sarana dan prasarana;

5) 6)

Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan dan ekspor produk perikanan; Tercapainya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas habitat vital

di pesisir

f. Indikator 1)

/

laut.

Capaian

Meningkatnya usaha petambak garam 250 orang, wanita pesisir 800 orang, dan

taruna pesisir 275 orangi

2)

BeraKivitasnya 21 kelompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian

dan

pengawasan sumberdaya kelautan

dan perikanan

(POKMASWAS),

tumbuhnya 30 kelompok baru, dan terlaksananya 50 kali operasi pengawasan;

3)

Meningkatnya produki perikanan tangkap sebesar 1,0 % per tahun, pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) sebesar Q,93 o/o per tahun, sefta sarana dan

prasanna utamanya di 9 Pelabuhan Perikanan Pantai;

4)

Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 6,62 o/o per tahun, pendapatan pembudidaya ikan sebesar 6,59% per tahun; sefta sarana dan prasarana utamanya di 3 UPT perikanan budidaya;

5)

Meningkatnya konsumsi makan ikan sebesar 2,40 o/o per tahun dan ekspor produk perikanan sebesar 5,10

6)

o/o

per tahun;

Meningkatnya kualitas habitat vital di pesisir

mangrove 1.017.500

biii

I

/

laut dengan penanaman pohon

batang, terumbu karang buatan ?25 unit,

transplantasi karang 265 unit, dan penebaran benih ikan di kawasan konservasi

/ calon kawasan konservasi 1.017.500 ekor.

226

6. Kewenangan Urusan a. Permasalahan

Pilihan Perdagangan

1) Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor dan

belum

berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;

2)

Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merek dagang beberapa produk eksporJawa Tengah;

3)

Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah serta belum terintegrasinya pasar lokal dan regional;

4)

Masih lemahnya jaringan usaha perdagangan di dalam negeri dan luar negeri;

5) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perdagangan; 6) Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan

pengawasan

barang beredar;

7)

Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha

di

sektor

perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil dan Menengah;

b.

Kebijakan

1)

Meningkatkan akses dan perluasan pasar produk ekspor serta pengembangan kerjasama perdagangan internasional yang saling menguntungkan;

2)

Meningkatkan daya saing produk utama ekspor, produk potensial ekspor dan produk jasa;

3)

Memperkuat kelembagaan usaha perdagangan dan pengembangan jaringan usaha perdagangan (networking) di dalam negeri dan luar negeri;

4)

Meningkatkan efisiensi

dan efeKivitas sistem distribusi, tertib

niaga,

perlindungan konsumen dan kepastian berusaha;

5) Mengembangkan prasarana distribusi dan sarana penunjang perdagangan; 6) Mengembangkan jaringan informasi produksi dan pasar serta pengintegrasian pasar lokal dan regional;

7) 8)

Meningkatkan pembudayaan penggunaan produksi dalam negeri; Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor perdagangan secara intensif melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

9) c.

Meningkatnya promosi produk unggulan.

Strategi

1)

Penyempurnaan sistem distribusi barang dan jasa yang efisien dan efeKif;

227

2) Pengamanan produk unggulan dan komoditi strategis di pasar global; 3) Pengembangan sarana dan prasarana usaha perdagangan; 4) Peningkatan ekspor non migas melalui pengembangan komoditi unggulan daerah;

5)

Peningkatan akses, penetrasi dan promosi pasar untuk produk orientasi ekspor

di pasar Global;

6)

Pengembangan jejaring kerja antara pemerintah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan yang terkait

7)

di

seKor perdagangan;

Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha

di seKor

perdagangan.

d.

e.

Program

1) 2) 3)

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

4) 5)

Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional; Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah.

Sasaran

1) Meningkatnya ekspor non migas Jawa Tengah antara 8 - 8,5o/o per tahun; 2) Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat;

3)

Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;

4)

Terciptanya iklim usaha kondusif yang mampu mendorong berkembangnya kesempatan dan kepastian berusaha;

5)

Terwujudnya kelembagaan usaha perdagangan yang produKif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global'

f.

Indikator Capaian

1)

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, melalui pembinaan terhadap

jumlah pelaku usaha perdagangan sebanyak 5.000 dan pembangunan sarana pasar 25 unit dengan indikator:

a)

Meningkatnya ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan ' kelancaran distribusi;

228

b)

Jumlah Sarana Penunjang Perdagangan meningkat;

c) Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha di bidang Perdagangan; d) Berkembangnya kegiatan ekonomi - perdagangan di daerah perdesaan.

2)

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, melalui kegiatan ekspor non migas

dengan pertumbuhan 8o/o

-

8,5o/o per tahun, jumlah komoditas ekspor

meningkat 15 jenis komoditas, dan kegiatan seftifikasi mutu barang 350 jenis dengan indikator

:

a) Meningkatnya volume dan nilai Ekspor Non Migas; b) Meningkatnya kemampuan pelaku ekspor; c) Jumlah jenis komoditi ekspor semakin meningkat; d) Meningkatnya kegiatan Promosi dan pameran dalam dan luar negeri; e) Bertambahnya jumlah negara tujuan eKpor.

3)

Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, melalui

kegiatan

tera

dan tera ulang sebanyak 50.000

buah

dan pengawasan

barang beredar pada pelaku usaha 2.500 UU dengan indikator:

a)

Meningkatnya jumlah produksi

alat

Ukuran Timbang Takar dan

PerlengkaPannYa (UTTP) ;

b)

Jumlah pengujian Tera & Tera Ulang alat UTTP meningkat;

c)

Meningkatnya pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKD.

4)

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, melalui pengembangan kerjasama, misi dagang, kontak dagang, dan promosi ekspor utama, dengan indikator

a)

di 10 negara tujuan

:

Terjalinnya kerjasama perdagangan internasional melalui kontrak dagang, misi dagang dan kerjasama dengan Atase Perdagangan di luar negeri;

b)

5)

Tersedianya data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri.

pemberdayaan usaha Dagang Kecil dan Menengah, melalui pembinaan dan

bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan sebanyak 5000 unit usaha, dengan indikator

:

a) Meningkatnya Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah b) Terbinanya kelembagaan UDKM; c) Terlaksananya penataan tempat usaha bagi UDKM'

(UDKM) ;

229

7.

Kewenangan Urusan Pilihan Industri

a. Permasalahan 1)

Ketergantungan terhadap impor Bahan Baku Industri (kandungan bahan baku impor berkisa r 30

-

60 o/o);

2) Keterbatasan infrastruktur industri di wilayah perdesaan; 3) Daya saing dan Nilai tambah beberapa produk industri relatif rendah; 4) Terbatasnya penguasaan teknologi; 5) Lemahnya struktur industri terutama keterkaitan antara industri hulu dan hilir; 6) Lemahnya akses permodalan usaha bagi industri rumah tangga di wilayah perdesaan;

7) 8)

Dukungan R & D belum secara optimal memenuhi kebutuhan seKor industri;

Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi, etos kerja tinggi dan profesional.

b. Kebijakan 1)

Meningkatkan efisiensi kerja IKM, sehingga mereka mampu bersaing baik ditingkat nasional maupun internasional;

2)

Memperbaiki keterkaitan industri hulu-hilir secara terpadu terhadap industri unggulan Jawa Tengah;

3)

c.

Peningkatan penguasaan teknologi untuk mendukung pengembangan IKM.

Strategi

1)

Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dan penggunaan produk dalam negeri untuk mendorong kemandirian dan daya saing;

2)

Mengembangkan klaster industri yang mempunyai daya saing produk untuk mendukung industri-industri unggulan Jawa Tengah;

3)

Meningkatlcn penataan kelembagaan struktur industri untuk meningkatkan kapasitas sektor industri;

4)

Memanfaatkan teknologi modern dan kearifan lokal untuk meningkatkan daya saing Produk;

5) d.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menguasai teknologi.

Program

1)

Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya lokal;

230

2) Pengembangan sentra/klaster industri potensial; 3) Penataan struktur industri; 4) Peningkatan kemampuan teknologi industri; 5) Peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri.

e. Sasaran

1)

Berkembangnya IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah pada bahan baku impor;

2) 3)

Terwujudnya efi siensi industri-industri unggulan melalui klaster;

Terciptanya struKur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir dengan

berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing tinggi dan terbentuknya keterkaitan antara industri hulu dan hilir;

4)

Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan teknologi modern dan terlindungi

dari kemungkinan pembajakan Hak Kekayaan InteleKual (HAKI)

5)

Ter:sedianya

tenaga kerja

;

berkualitas dalam mendukung perkembangan

industri;

f.

IndikatorCapaian

1)

Program Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), melalui pengembangan produk unggulan daerah, 35 jenis produ( penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM 2040

o/o

dengan indikator:

a).

Kandungan bahan baku impor pada IKM menurun;

b).

Tersedianya bahan baku lokal sebagai substitusi bahan baku impor bagi IKM meningkat;

c).

Berkembangnya IKM yang mampu menghasilkan produk unggulan dan

diterima Pasar.

2)

Program pengembangan sentra/klaster industri potensial, melalui pengembangan klaster industri penghela sebanyak 6 klaster dan klaster pendukung lainnya dengan indikator

a). Terwujudnya keterkaitan

:

antara industri inti, industri pendukung, dan

industri terkait yang mendorong peningkatan dayasaing;

b).

3)

Terbentuknya kelembagaan klaster IKM yang kuat.

Program penataan struKur inQustri dengan pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 Unit UHha (UU) dengan indikator

:

231

a).Semakinkuatnyaketerkaitanindustrihu|udanindustrihi|ir; b). Tenrrujudnya jejaring kerjasama antara iKM dengan industri skala besar'

Program peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 1.000 uu dengan indikator :

4)

a). b).

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi IKM;

Meningkatnya teknologi produksi dan jenis produk berseftifikasi sesuai dengan standar mutu internasional'

5)

program peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri, melalui pendidikan dan latihan terhadap 3.000 Peralatan dengan indikator

uu IKM dan

penyaluran bantuan

:

a). Kemampuan dan keahlian SDM industrimeningkat; b). ProduKivitas usaha IKM meningkat'

8.

Kewenangan Urusan Pilihan Transmigrasi

a.

Permasalahan

1)

Belum optimalnya pengembangan wilayah transmigran yang disebabkan oleh:

a). Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum sesuai yang diharapkan; b). Kurang optimalnya penyiapan calon transmigran yang trampil dalam mengelola potensi SDA dilokasi tujuan;

c). Rendahnya kompetensi

2) b.

SDM calon transmigran'

Terbatasnya alokasi target penempatan transmigran'

Kebijakan pada : Kebgakan pembangunan ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah diarahkan Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan dan

1).

pengembangan wilayah transmigrasi;

2).

peningkatan media Komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian untuk menumbuhkan minat masyaraka$

3).

c.

Peningkatan kompetensi calon transmigan melalui pelatihan'

Strategi

1). Mengembangkan kerjasama dan koordinasi antar daerah sefta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan transmigrasi;

232

pelibatan

2).

Mengoptimalkan media informasi yang untuk menyampaikan pesan program transmigrasi;

3). 4).

Meningkatkan kemampuan aparat dalam penyelenggaraan transmigrasi;

Meningkatkan ketrampilan calon transmigrasi sesuai dengan kondisi dan potensi SDA di lokasi tujuan.

d.

Program Pengembangan wilayah transmigrasi

e.

Sasaran 1). Mewujudkan koordinasi & sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi;

2). Meningkatkan jumlah pengiriman transmigran yang trampil baik transmigran umum

(fU),

Swakarsa (TS) Transmigran Berbantuan

fIB) dan Transmigran

swakarsa Mandiri OSM);

3). Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penyelenggaraan transmigrasi.

l.

Indikator Capaian 1). Terwujudnya koordinasi & singkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di 19 Provinsi lokasi transmigrasi di luar Pulau Jawa;

2).

Nota kesepakatan kerjasama antar wila-yah dalam pengem-bangan kawasan transmigrasi;

3). 4). 5).

Tercapainya pengiriman transmigran sebanyak 7500 KK; Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan transmigran; Tercapainya 2500 KK calon transmigran mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU).

C. Petaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dianut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan desentralisasi, karena peftimbangan kepentingan nasional dan efektivitas pemerintahan.

233

pelaksanaan asas dekonsentrasi oleh pemerintah provinsi dalam kedudukannya

sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pelaksanaan dekonsentrasi bertujuan untuk

:

1.

Memelihara keutuhan dan integrasi nasional.

2. 3.

Melaksanakan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah.

mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

4.

Mengidentifikasi potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah.

5. Mencapai efisiensi dan efeKivitas penyelenggaraan pemerintahan,

serta

pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Bidang tugas pemerintahan yahg penyelenggaraannya diperbantukan kepada daerah

sebagai wilayah administratif, terkait erat dengan pelaksanaan 6 (enam) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal nasional, sefta agama. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cermin

dari sistem dan

prosedur

penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah pusat dan diseftai

dengan kewajiban pendanaannya, dimana pelakana wajib melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraannya.

D. Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan tata pemerintahan amanah, antara lain dilaksanakan melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum dan penataan kelembagaan. Reformasi birokrasi diterapkan untuk

menciptakan kepemerintahan yang amanah dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, transparansi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

pelaksanaan kepemerintahan yang amanah ditujukan untuk menjamin kelancaran,

,

keserasian, keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan

234

di daerah. Isu strategis dalam pemerintahan umum di Provinsi

Jawa

Tengah antara lain: penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; peningkatan

sumberdaya aparatur yang didukung oleh sistem renumerasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Program-program pembangunan yang dilakanakan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, meliputi

1.

:

Program peningkatan Kefasama Antar Daerah (KAD).

Program KAD meliputi kerjasama antar pemerintah provinsi dan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga,

baik kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Badan

Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), usaha swasta dan

koperasi, baik dalam negeri/luar negeri. Kerjasama antar daerah dilakanakan terutama dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan penanaman modal dan pelayanan publik serta pengembangan potensi daerah dan pariwisata.

2.

Program peningkatan pembangunan kawasan wilayah perbatasan.

Program

ini

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepaduserasian

pembangunan antar wilayah seda antar wilayah tertinggal.

3.

Program pencegahan dan penanggulangan bencana. Program ini beftujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya potensi

bencana, baik bencana sosial maupun bencana alam yang terdapat

di

27

kabupaten/kota di Jawa Tengah, dalam upaya mengurangi kerugian harta benda dan korban manusia.

4.

Program peningkatan pengelolaan kawasan khusus.

Program

ini

dilaksanakan pada kawasan khusus, seperti kawasan lindung,

kawasan konservasi alam dan kawasan cagar budaya, dalam rangka peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5.

Program peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kehidupan dan toleransi

antar umat beragama, penegakan hukum termasuk peraturan perundangan daerah

dan

partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong berkembangnya

kehidupan sosial yang kondusif.

235

BAB

VIII

PENUTUP Dokumen RPJMD Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang telah dipresentasikan dan dipromosikan pada saat kampanye. Dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundangan. Penyusunan program-program dalam RPJMD

ini mengacu sejumlah program

yang

secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu RPJPNasional, RPJMNasional, RPJPD

dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum

yang mengikat, misalnya RTRW dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen RPIMD ini secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau

rencana kerja seluruh tugas seorang GubernurfA/akil Gubernur meliputi tugas-tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas pemerintahan

umum. Namun demikian dalam menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak sepenuhnya dapat direncanakan sejak awal, sejalan dengan proses penyusunan RPJM.

Sebagai acuan

bagi pelaku

pembangunan,

dalam implementasinya

memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut

1.

harus

:

RPJMD ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan time fnme yang sama yaitu 2008-2013, dengan demikian

terjadi kesamaan arah pembangunan masing-masing SKPD selamat 5 tahun kedepan.

2.

RPJMD ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun

anggaran.

3.

Penyusunan RPJMD

ini telah melalui tahap konsultasi publik, dengan harapan

program-progam yang ada di dalam RPJMD ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demkian para stakeholder memahami peran yang perlu diambil dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah selama 5 tahun kedepan.

237

4.

RPJMD

ini

akan menjadi dasaf bagi Gubernur dan Wakil Gube'rnur dalam menyusun

LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan RPIMD

ini akan menjadi dasar bagai DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 20082013 menjadi pedoman penyusunan renclna pembangunan sampai dengan tahun 2013.

juga Namun secara substansial juga berlaku sebagai RPJMD transisi, sehingga berlaku sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahunn 2014 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2013

-

2018 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RPJMD serta konsistensi dokumen-

dokumen prencanaan lain

dan

penganggaran dengan RPJMD maka diperlukan

monitoring dan pelaporan implementasi RPJMD secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan suatu tim monitoriing RPJMD yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah maupun dari unsur Non Pemerintah Daerah. Hal ini berkaitan dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good govemance)'

TENGAH

238

MATRIK PERINCIAN PERMASALAHAN, PROGRAM'

SASARANDANINDIKAToRGAPA|AN

DAFTAR ISI

A.

Hal.

KEWENANGAN URUSAN WAJIB 1

11

23 31

33

6.

Perencanaan Pembangunan

35 37 46 51

10. 11. 12.

Kependudukan dan Catatan

Sipil

.

.........

53

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

55

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

65 71

76

'|.5. Koperasidan Usaha Kecildan Menengah

81

84 87

18. Kepemudaan dan Olah Raga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

89 91

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

93

Kepegawaian dan Persandian........... 99

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

103 107

108

25. 26.

Komunikasidan lnformatika

109

Perpustakaan

111

B.

KEWENANGAN URUSAN PILIHAN

1.

112

2.

120

Mineral ................

126

3.

Energi dan Sumber Daya

4.

Pariwisata

132

5.

Kelautan dan Perikanan

134

6.

136 139 142

MATRIK PERINCIAN PERMASALAHAN, PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR CAPAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM.D) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008.201 3 1. URUSAN WAJIB : PENDIDIKAN

PROGRAM

PERMASALAHAN

NO.

SASARAN

TARGET DAN

-

INDIKATOR CAPAIAN

2008

t

4

3

2

1

Belum optimalnya

pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain

Pendidikan Anak Usia Dini

2013

Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan

b.

c.

3.

terbangunnya pemahaman masyarakat Belum

terhadap PAUD

bagi

pengembangan potensi anak (Golden Age) Keterbatasan lembaga penyelenggara dan sarana prasarana PAUD Belum terpenuhinya rasio

ideal pendidik

2.

anak usia dini (PAUD).

disebabkan:

a.

.I.

4.

SKPD PENGAMPU

SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

6

7 Biro Bina Mental

5

APK PAUD 65%.

70o/o

Sararana PAUD

utnas Pendidikan

Prasarana layak.

Rasio

pendidik

jumlah

dengan peserta didik PAUD (1:20) Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD

PAUD

berbanding dengan Peserta didik 2

Belum optimalnya

pemerataan,

akses dan mutu pendidikan dasar antara lain disebabkan oleh: terbangunnya a.

Belum kesadaran masyarakat

sebagian terhadaP pentingnya pendidikan dasar.

b. Belum terpenuhinya sarana prasarana Pendidikan Dasar.

standar minimal

Pendidikan Dasar

Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar.

1. APM-SD/MI 98% 2. APK Wajar Dikdas 98%.

3. Nilai rata-rata

Ujian Berstandar Nasional (UASBN) mencapai

Akhir Sekolah

7,00 untuk SD/MI,

tingkat Ujian

Nasional (UN) SMP/

Dinas Pendidikan

-

Biro Bina Mental Biro Adm Bangda Badan Arsip dan

Perpustakaan

-

Daerah Dinas Pora Dinas Budpar

MTs sebesar 6.78.

Lampiran hal

-

I

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

SASARAN 2008

r

z oEruI r rct pEnuntilya rasto logal

pendidik Dikdas berbanding dengan peserta didik. Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

3

-2013

TARGET DAN

INDIKATOR CAPAIAN

4

5

4. Angka Naik

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6

UKI'U PENDUKUNG 7

Kelas

98%.

5.

(MBS).

Angka Putus Sekolah SD/MI O,12o/o dan SMP/MTs 0,22% SD/MI 98% dan SMP/MTs 93%. 90o/o ruang kelas SD dan SMP sesuai

6. Angka lulus 7.

stiandar.

8. 568 SD

memiliki

laboratorium

9.

IPA

dan komputer. 300/6 SMP memiliki laboratorium lPA, Bahasa, komputer

(rcT).

10.357o SD dan 80%

SMP

memiliki perpustakaan. 11.100o/o SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi. 12. 100o/o SD dan SMP melaksanakan KTSP 13.100o/o SD dan SMP melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik

Lampiran hal

-

2

PERMASALAHAN

SASARAN 2008

- 2013

TARGET DAN

INDIKATOR CAPAIAN

memiliki minimal

Rintisan

1

Sekolah Bertaraf Internasonal (RSBI) SD 15. Kab/Kota

Setiap

memiliki minimal

Rintisan

1

Sekolah Bertaraf Internasonal

optimalnya

pemeEtiaan,

akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah yang

aKses, mutu, relevansi dan

disebabkan:

daya saing jenjang pendidi-

a. Rendahnya ekonomi b.

c.

kemampuan sebagian masyarakat berdampak pada angka putus sekolah

Belum terpenuhinya standar

sarana prasamna minimal pendidikan menengah

Befum optimalnya link and rnatch antara sekolah dengan dunia usaha / dunia industri

d. Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikmen berbanding dengan peserta didik.

kan menengah.

Dinas Pendidikan

menjadi 70 %.

3. Rasio 4.

Siswa

SMK:SMA=70:30. 4Qo/o ruang kelas

SMA/SMK

sesuai

standar

5. Angka

Putus

Sekolah

SMA/SMI(MA 0,7%.

6. 90 0/o

sMA/sMK

Biro Bina Mental Biro Adm

Bangda .Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinas Pora Dinas Eudpar.

memiliki Perpustakaan. SMA/SMK memiliki laboratorium. 8. Kab./Kota memiliki rintisan SBI SMK. 9. Kab./Kota memiliki rintisan SBI SMA. 10.50 SMA/SMK

7.750/o

Setiap

Setiap

1

1

%

Lampiran hal

-

3

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

SASARAN

TARGET DAN

-

INDIKATOR CAPAIAN

2008 2

3

2013

4

SKPD PENGAMPU

6

5 Based Leaming. 11.

SKPD UTAMA

Nilai Ratia-rata

SKPD PENDUKUNG 7

UN

SMA/SMI(MA 7.1. 12.50o/o SMK Memiliki Bengkel.

13.

30 mata pelajaran SMK memiliki buku

teks layak

menurut

BSNP

14.100 To

SMA/SMK melaksanakan KTSP

15.100%

SMA/SMK

Terakreditasi

16.50 % SMA

/

SMK

Melaksanakan MBS dengan baik

17.59 SMA menerapkan tso9001 -2000 18.

19.

4

Belum optimalnya

pemerataan,

akses, mutu dan relevansi serta

daya saing Pendidikan Non Formal dan Informal yang disebabkan oleh:

a)

Rendahnya masyarakat

apresiasi terhadap

Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal dan Informal

MenrngKatnya pemerataan,

akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal .

1.

122 SMK

menerapkan ISO 9001 2000

100o/o

-

SMA/SMK

Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan baik Pendidikan Kesetaraan :

a. 7o/o

Dinas Pendidikan

SKPD terkait

mendukung APK

capaian

,

Dikdas

b.

Angka

lulus

pendidikan

kesetaraan Paket

Lampiran hal

-

4

PERMASALAHAN

NO.

PROGRAM

SASARAN 2008

2

1

3

- 2013

TARGET DAN

SKPD PENGAMPU

INDIKATOR CAPAIAN

4

5

SKPI.)

SKPU

UTAMA

PENDUKUNG 7

6

A97e/o

b) Rendahnya Indek pembiayaan

dalam layanan

c)

Pendidikan satuan pendidikan non formal. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana minima pada kelembagaan Pendidikan Non Formal.

d) Rendahnya

mutu

c.

Angka

d.

Angka

lulus pendidikan kesetraraan Paket B 957o

lulus

pendidikan

kesetaraan Paket

c

pada

e.

pendidikan non formal.

2.

90%

60% usia dewasa

yang

belum

bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat (Dikmas):

a.

Angka

Buta

Aksara usia >45 tahun <1%,

b. 15%

desa/kelu-

rahan

memiliki Bacaan Masyarakat

Taman (rBM)

3. Kursus

dan

Kelembagaan:

a. 5o/o

penganggu-

ran usia 1544 th

memperoleh la-

yanan

an

pendidikKecakapan

Hiduo

Lampiran hal

-

5

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

SASARAN 2008

1l +

2

TARGET DAN

4

3

5

jidikan I Pendidikan

Khusus

Pendiclikan Khusus

Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan

3.

lembaga PNF terakreditasi c. Setiap Kab./Kota memiliki 1 (satu) model layanan PNF I lnoorrlan Pendidikan Khusus 40%, Angka Naik Kelas 98% lulus

daya saing

yang

babkan oleh: ole I disebabkan ienciahnya kesadaran ! a) Renciahnya

pendidikan

4.

7oo/o kelas sesuai

h)

c)

berkelainan erkelainan khusus pada iatuan Pendidikan Khusus. Satuan 'f 'ingginya inggin biaya Pendidikan 'endidikan Khusus. lelum terpenuhinya tselum te. standar

pendidikan khusus

pendidikan khusus

terpenuhi

I

tenaga kependidikan dalam l1T-,1 melaksanakan lksanakan tugas pokok dan

yang

Angka standar

minimal

t_Belum - rm optimalnya kinerja pendidik sinya

Dinas Pendidikan

5. 40o/o sarana dan Prasarana pada

Pendidikan 'endidikan Khusus

fungsinya pembelajaran belajaran

APK

SKPD PENDUKUNG 7

lOQo/o

indeks

sarana arana prasarana F

2.

Khusus.

masyarakat rasyarakat mendidik anak

Ii

1.

SKPD UTAMA 6

b. 10o/o

I

pemerataan, m optimalnya optirru I diitum rs, mutu mutu dan relevansi I akses,

SKPD PENGAMPU

INDIKATOR CAPAIAN

- 2013

mengelola disebabkan

6. 100% Peningkatran Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya pendidik dan kependidikan

kinerja

tenaga

Pendidikan khusus terakreditasi 1. Jateng berkualifikasi S.1/ D.4 mencapai : pada a.

Pendidik

30 Yo

Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

oleh

a)l Belum meratanya persebaran

pendidik dan

I

tenaga

b.

40 Yo

pada

Satuan

Pendidikan

kependidikan.

I

b)r Sebagian pendidik

belum

Dinas Pendidikan

SD/

SDLB/MI.

memenuhi standar kualifikasi pendidikan S-1/D4

Sebaqian pendidik

belum

Lampiran hal

-

6

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

SASARAN

TARGET DAN

-

INDIKATOR CAPAIAN

2008 1

d)

2 bersertifi kat pendidik.

3

Keterbatrasan aktivitas dan media pengembangan profesi

pendidik dan

e)

tenaga

kependidikan.

Upah, gaji, tunjangan

dan

penghasilan lain pendidik dan

tenaga kependidikan

Non

PNS belum memenuhi kebutuhan hidup minimal. Q Penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sebanding dengan

beban

tugas profesi yang disandang

2013

4

SKPD PENGAMPU

5

c.

85 Yo

SKPD UTAMA 6

SKPD PENDUKUNG 7

pada

Satuan

Pendidikan SMP /SMPLB/MTs. d. 93 o/o Pada Satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK e. Pada Pendidikan Kesetaraan A,B danC. 2. Pendidik Jateng ber sertifikat pendidik mencapai: a. 16% PAUD b. 45 % Satuan Pen didikan SD/SDLB/MI c. 94 o/o Satuan Pen SMP/ SMPLB/MTs d. Pada Satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK 3. dan Tenaga

35 o/a

didikan 95 o/o

Pendidik

Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat

sesuai keahlian

bidang

:

Lampiran hal

-

7

NO.

1

PERMASALAHAN

2

PROGRAM

3

SASARAN 2008 -2013

TARGETDAN

INDIKATOR CAPAIAN

4

SKPD UTAMA 6

5

a. 35

SKPO PENGAMPU SKPD PENDUKUNG 7

Vo Pengawas

TICRA/SD/SDLB/ bersertifikat

Ml

pengawas.

o/o Pengawas SMP/MTs bersertifikat pengawas. 50 % Pengawas

b. 40

c.

SMA/SMt(MA

d.

e.

bersertifikat pengawas. o/o laboran Satuan Pendidikan SMP/MTs bersertifikat laboran. o/o laboran Satuan Pendidikan SMA/SMIVMA bersertifikat

45 pada

30 pada

laboran.

f.

10 o/o instruktur Kejuruan bersertifikat kompetensi

S.

40

keahlian.

o/o pustaka-

wan

pada

SMP/MTs bersertifikat pustakawan.

Lampiran hal

-

I

PERMASALAHAN

NO.

PROGRAM

-

20{3

4

3

2

1

TARGET DAN INDTKATOR CAPAIAN

SASARAN 2008

h.

SKPD PENGAMPU PENDUKUNG

6

7

5

o/o pustiakawan pada SMA/

35

ttKt,u

SKPD UTAMA

SMl(MA bersertifikt pustiakawan.

i. 40 o/o Pendidild

7

Belum optimalnya tata

kelola,

akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan, yang disebabkan oleh :

a)

Belum diterapkannya

SMM ISO 9001-2000 pada Dinas Satuan Pendidikan Pendidikan Menengah.

dan

b)

c)

Belum terpenuhinya standar pelaporan akuntabilitas Dinas Pendidikan.

Belum optimalnya penerapan

lnformation

Comunication

(lCT) Yang mendukung realisasi Technologi

manajemen pendidikan Yang

d)

transparan dan akuntabel. Belum optimalnya pengenda-

Manajemen Pelayanan

Meningkatnya tata kelola,

Pendidikan

akuntabilitas

pencitraan publik penyelenggara-an pendidikan.

dan pada

1.

2.

lnstruktur kursus kejuruan bersertifikat bidanq keahlian 40% lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik. 15o/o SD/MI dan 30% SMP/MTs menerapkan Manajemen BerSekolah (MBS). SMA/SMK /MA melaksanakan MBS dengan Baik. penerapan Sistem Manajemen Mutu (sMM) e0012000.

utnas Pendidikan

basis 3. 100% Program 4.

rso

lian internal dalam

naan

pelaksapembangunan

oendidikan

Lampiran hal

-

9

I

I

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

SASARAN

i

I -...

l1 i8 I

2008

-2013

TARGET DAN

INDIKATOR CAPAIAN

.-

tserum optimalnya

faSilitasi

pengembangan Perguruan Tinggi

serta belum optimalnya

Perguruan Tinggi

3 Fasilitasi Pendidikan Tinggi

peran dalam

4

Terwujudnya

fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi serta peningkatan peran Perguruan Tinggi pembangunan

dalam

pembangunan daerah.

daerah.

Masih rendahnya

wawasan kebangsaan dan nasionalisme, kearifan lokal, kesetaraan gender penyelenggaraan pendidikan

dalam

t endldil(an Berkelanjutan

MenrngKatnya wawasan kebangsaan, kearifan lokat dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan.

5

zb % perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan

1.

75

o/o sekolah di

Jawa

Tengah melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan

2. 100o/o sekolah

Jawa

i

t

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6 urnas Pendidikan

utnas Pendidikan

SKPD PENDUKUNG 7 Biro Bina Mental Biro Adm Bangda

-

Dinas Pora Kesbangpolin

mas BP3AKB

di

Tengah melaksanakan kurikulum Bahasa

Jawa

Lampiranhal

- l0

2. URUSAN WAJIB : KESEHATAN

PERMASALAHAN

NO.

2

1 1

PROGRAM

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan (tenaga, sarana prasarana, penganggaran) dikarenakan:

a. Terbatasnya

anggaran

kesehatan untuk pengadaan tenaga kesehatan

b. Masih adanya

di

pemerataan

teknis kesehatan sebesar 1Oo/o

Bakonrvil.

pedesaan

2.

tenaga kesehatan terutama di

kesehatan spesialis,

dokter gigi, bidan, perawat) pada sarana pelayanan kesehatan di daerah.

Masih rendahnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan. Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

penganggaran dan evaluasi oembanqunan kesehatan di

SKPD PENGAMPU . I'KPU SKPD PENDUKUNG UTAMA 6 7 Bappeda Biro Otda dan Kerjasama Biro Pemerintahan Biro Bina Sosial Dinsos

tenaga kesehatan di daerah

Bertambahnya

SDM

Kesehatan yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan

Kesehatan Provinsi Jawa

strategis (dokter

i

Melakul€n

pedesaan dan perkotaan Masih kurangnya ketrampilan

distribusi tenaga

T :

5

1.

3. Terakreditasinya pelatihan

d. Masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum bersertifikat (sertifikasi kompetensi). e. Masih kurangnya pemerataan

S.

4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatran (tenaga, sarana prasarana, penganggaran)

daerah

kebidanan

f.

3

Program Sumberdaya Kesehatian

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

kesenjangan

tenaga kesehatan

c.

SASARAN 2008-2013

bidang kesehatian

utnKes oan RSUD. RSJD Prov. Jateng

Dinas

Tengah sebesar 20%

4. Institusi pendidikan tenaga

kesehatan

yang terakreditasi sebesar 80% 5. Bertambahnya tenaga yang terakreditasi sebesar 80% 6. Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan

kesehatan

dan peran MTKP

jawa

tengah sebesar 70%. T.Meningkatnya kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di

RS sesuai dengan standar yang berlaku. 8.

Meningkatnya

jumlah

medis sesuai

non denoan

tenaga medis dan

Lampiranhal-

ll

.

PERMASALAHAN

h

kabupaten/kota.

Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam

DAN INDIKA CAPAIAN

9. Pemanfaatan

informasi

terpadu di lingkungan dinas

perencanaan,

penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berkembangnya permasalahan kesehatan di daerah lintas batras dan provinsi anggota MPU yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar wilayah. Beium efektifnya pengawasan pencapaian keuangan retribusi pendapatan pada Dinas Kesehatan dan UPT. Belum semua masyarakat miskin mendapatkan Jaminan Masyarakat. (Jamkesmas) Masih rendahnya keterlibatan pemerintah Kab./Kota dalam pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dalam sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat secara

di

i

i k.

kesehatan provinsi Jawa

Tengah 100%. 10.

m.

jejaring Dinas

Provinsi

n.

mandiri.

Masih kurangnya jumlah dokter

sistem

Kesehatan dan

Kabupaten/Kota sebesar 70o/o.

11. Peningkatan informasi SPM

bidang kesehatan

dan

jaminan

Pemanfaatran

informasi kesehatan antiar

dan

tersedianya profil kesehatan sebesar 100% 12.

Pemanfaatan

hasil sebagai dasar kebijakan dan pelaku program bidang kesehatan sebesar 60%.

kajian/penelitian

Kesehatan

L

sistem kesehatan

3.

Terdishibusinya

tenaga

kesehatan strategis Pada

sarana

pelayanan

kesehatan di daerah sesuai kebutuhan

4.

Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan. koordinasi

S.Memantapkan

Lampiran hal

-

12

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

UAliARAN 2008-2013

1

2

3

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

4

5

evaluasi

SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 7 6

pembangunan

kesehatan

provinsi

di

tingkat maupun

kabupaten/kota. '16.

Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi

pembangunan kesehatan

tingkat provinsi

dan

kabupaten/kota. 17.

Tertanganinya kesehatan

di

masalah

lintas batas

dan Provinsi anggota MPU (Mika Praja Utama) 18. Meningkatnya persentase pengawasan keuangan dan pencapaian rekibusi 100% oada dinas kesehatan dan UPT.

19.

Meningkatnya pengelolaan

mutu keuangan

pada dinas kesehatan dan UPT.

20. Semua Kab./Kota di Jawa Tengah menerapkan JPKM/ Jamkesda

21.

Terpenuhinya

tenaga kesehatan (dokter spesialis jiwa) 100 %

Lampiranhal

-

13

NO.

PROGRAIUI

2

1

,

Masih banyaknya kasus gizi buruk di masyarakat hal ini dikarenakan : a. Pengetahuan pembantu rumah tangga dalam pemberian makanan bergizi masih rendah b. Daya beli masyarakat untuk makanan bergizi rendah c. Ketrampilan ibu dalam menyiapkan makanan bergizi belum memadai d. Kurangnya promosi tentang makanan bergizi e. Kurang terkoordinasinya progmm gizi buruk di Kabupaten / Kota dan antar lGbupaten / Kota.

3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

UAUAKAN

TARGET DAN INDIKATOR

2008-2013

CAPAIAN

4 MenrngKamya g|zl masyarakat

5

1. Menurunnya

jumlah

buruk pada

gizi

balita. Prelavensi gizi buruk balita 0,820/o

2. Menurunnya jumlah KEK

SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 - tstrc tsrna uoslal Dinkes - Dinas Pertanian - Bapermades - Bakorwil

pada ibu hamil < 20 % 3. Menurunnya kasus anemi pada ibu hamil, dan nifas =33,5o/o

4.

Meningkatnya

cakupan

pemberian vit A pada balita 100%

5.

Balita yang

ditimbang

secara teratur di posyandu 80%

6. Balita

yang

gizi buruk ditangani

GAKIN sesuai

standar 100%

7. lbu menyusui asi eksklusif 650/o

8. Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI 807o

9. Bayi, balita, bumil dan bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro 80% 10.

Keluarga

mengkonsumsi

garam beryodium 80%. 11. Surveilance gizi termasuk sistem kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk 100% setiap puskesmas

Lampiran hal

-

I

PERMASALAHAN

NO.

3 Program Akses Pelayanan Kesehatan

a. Meningkatnya

Masyarakat

masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu. b. Tertanganinya kasus permasalahan kesehatan serta menurunnya morbiditras pada kelompok

c. d.

e.

Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin

CAPAIAN

4

2

kesehatan Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan. Masih tingginya kasus/permasalahan kesehatan pada kelompok masyarakat yang rentan kesehatan (ibu, anak, remaja, usia lanjuUusila dan pekerja).

rAK(,trr UAN tNu|l1At(Jlt

UAUAKAN 2008-2013

Masih terdapat masyarakat yang belum menikmati pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga ada kecenderungan meningkatnya angka kematian, baik ibu melahirkan, angka kematian anak dan angka kematian karena meningkatnya angka kesakitan hal ini diantaranya disebabkan oleh: a. Mahalnya pelayanan kesehatan yang baik b. Pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau karena jauhnya jarak dan sulitnya akses pelayanan

1

3

PROGRAM

5

1.

akses

memiliki

jumlah penduduk

jaminan

pemeliharaan

kesehatan

sampai 100%.

2. Tercapainya usia harapan

Dinkes dan RSUD Prov. Jateng

Biro Bina Sosial Bappeda BP3AKB Dinsos Dinas Pendidikan Bakorwil

hidup 71 tahun

3.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 102/'100.000

4.

Angka kematian

5.

Angka kematian

kelahiran hidup

mencapai

bayi 9,8/1.000

kelahiran hidup

masyarakat rentan kesehatan (ibu, anak, remaja, usia lanjuVusila dan pekerja). c. Meningkatnya

Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang

SKPD PENGAMPU SKPD SKPD PENDUKUNG UTAMA 7 6

mencapai

balita

12|1.OOO

kelahiran hidup

6. Balita yang sakit

ditangani dengan MTBS 90% Cakupan SD|DTK95To

7. 8. Puskesmas PKPR

2$o/o

miskin yang memiliki

setiap kabupaten/kota

9. Puskesmas

Jamkesmas/ Jamkesda sampai 100 %

setiap kabupaten/kota 10. Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan 95

KTA

25o/o

Yo

11.

Terlaksananya

sistim

rujukan rumah sakit 12.

Tersediannya sarana dan

pEsarana peralatan alat kesehatan sesuai dengan

stiandar pelavanan minimal

Lamphan hal

-

15

NO.

PROGRAM

i'.

3

UAUAlTAN 2008-2013

IAR,CiET DAN INUIKATOR

4

5 (SPM) dan produk unggulan RS 13.Penanganan Komplikasi normal Neonatal 79 % dari kasus yang ditemukan. 14. Poned

SKPD SKPD UTAMA

CAPAIAN

6

;AMPU SKPTI PENDUKUNG 7

Puskesmas

berfungsi optimal;

2

Puskesmas lGb/Kota 15.

Meningkatnya Kunjungan Nifas 90

16.

7o.

Meningkatnya

cakupan pemanfaatian buku KIA 90% 17. Desa melaksanakan P4K 18. Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit. l.Meningkatnya Kab/Kota dengan Keluarga yang telah

Semua

4

Masih rendahnya kualitas lingkungan, hal ini dikarenakan oleh

a. b.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Masih kurangnya sarana dan prasar€lna dalam menunjang lingkungan sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terciptanya lingkungan hidup yang sehat

menggunakan

sebesar 80

Dinkes

- Disciptal(aru - Bapermades.

jamban

7o.

2. Meningkatnya Kab/Kota dengan keluarga yang telah

menggunakan

air

bersih

85o/o.

3. Meningkatnya Kab/Kota

dengan cakupan

yang

memenuhi

rumah syarat

kesehatan 75%.

4. Meningkatnya

Kab/Kotra

Peniamah

Usaha Makanan

dengan Tempat

Lampinan hal

-

16

PERMASALAHAN

NO.

PROGRAM

2

1

3

SASARAN 2008-2013

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

4

5

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 T'KPD

(TUPM) memenuhi syarat 80 %.

5. Meningkatnya Kab/Kota

dengan cakupan

Institusi

yang dibina mencapai 80 %.

6.Terwujudnya

pengelolaan

sampah perkotaan

95%

pedesaan 65%

7. Meningkatnya sarana dan

prasaEna

5

Penyakit menular (DBD, Malaria, diare, AFP, HIVAIDS dan TB Paru) dan penyakit tidak menular (jantung koroner, kencing manis, kanker) masih tinggi di Jawa Tengah. Masih tingginya angka kesakitan ini disebabkan oleh : a. Suruailance penyakit menular dan tidak menular yang masih

b.

lemah. Masih jeleknya sanitasi

c.

lingkungan Masih kuranqnva kesadaran

Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit.

Berkurangnya kasus penyakit menular (DBD, Malaria, diare, AFP, HIV/AIDS, dan TB paru) dan tidak menular Meningkatnya kesehatan jiwa, sosial dan spiritual yang mampu ditangani RSJD

dalam pengelolaan sampah. 8. Meningkatnya inspeksi kesehatan pada TempatTempat Umum (TTU) 80% 9. Meningkatnya keluarga yang menggunakan air bersih 85olo 0. Cakupan institusi yang di bina mencapai 80% jumlah 1. penderita DBD kurang dari

Menurunnya

2t10.000

Dinkes

- tstro btna uostal - BP3AKB - Bapermades

2. Cakupan UCI 100%

- Dinsos

3.Meningkatnya

- Bakorwil - RSUD

Persentase dengan laporan survailance lebih dari atau sama dengan 90%, dan ketepatan laporan lebih dari atau sama dengan B0%. 4. Tertanganinya KLB kurang dari dari 24 iam

kab/kota

kelengkapan

.

RSJD

Lampiran hal

-

17

d.

e.

masyarakat dalam berperilaku hidup bersih sehat. Masih tingginya kasus/permasalahan kesehatian pada kelompok masyarakat yang rentan kesehatan (lbu, anak, remaja, usia lanjut dan pekerja). Masih tingginya angka penderita gangguan jiwa di Jawa Tengah

karena kasus DBD kurang

dan

6.

1o/o

Menurunnya

kesakitan malaria kurang

7.

angka (APl)

dari 1/1.000

Menurunnya

angka

kesakitan diare dari 1o-20o/o menjadi 8-10o/o.

8.

Menurunnya

kematian akibat kurang

dari

angka diare

1%.

9.Meningkatnya

persentase

kab/kota dengan Non Polio

AFP>2/100.000anak usiadibawah 15 tahun

0.Meningkatnya

Persentase untuk penemuan baru kasus AFP kurang dari 14 hari sesuai

kabupaten

/kota

soP 1. Meningkatnya penemuan kasus HIVAIDS

2.

Menurunnya

kematian

akibat HIVAIDS

3.Meningkatnya

penemuan

kasus TB paru atau CDR (Case Detectio n Rate) 7 O%

4.

Meningkatnya

angka

kesembuhan Tb Paru lebih

dari atau sama

dengan

85o/o

Lampiran hal

-

18

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

SASARAN

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

2008-2013 1

2

3

4

SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6

5

7

kematian akibat kecelakaan dan cidera

16.Menurunnya balita dari 1Q-20

Pneumonia o/o menjadi

B-1Oo/o

lT.Meningkatnya

Kab./Kota melaksanakan sosialisasi PTM 50 o/o. lS.Meningkatnya Kab./Kota melaksanakan dan pengendalian faktor resiko PTM25o/o.

yang

yang surveilans

19.Meningkatnya

Kab./Kota melaksanakan surveilans kesakitan dan kematian PTM 100 %. 10. Meningkatnya Kab./Kota yang melaksanakan deteksi diniPTM 25 %. penderita

yang

11.20-30 o/o gangguan jiwa

terlayani

pada RSJD Prov. Jateng

o

Masih belum optimalnya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang farmasi, makanan, dan pembekalan kesehatan disebabkan oleh: a. Tingkat ketersediaan dan oemerataan obat dan

Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya

pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang farmasi, makanan dan narhekalan

l.

Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat publik dan perbekalan kesehatan

lainnya di

Dinkes

pelayanan

kesehatan

2. Meningkatnya kefarmasian

pelayanan sarana

di

Lampiran hal

-

19

sesuai kebutuhan. b. Pelayanan kefarmasian belum terintegrasi secara komprehensif dan optimal dalam pelayanan kesehatan.

c. Masih ditemukannya peredaran sediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratian mutu dan keamanan kesehatan. d. Belum semua sarana produksi (industri) farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan serta sarana distribusi farmasi dan alat kesehatan menerapkan prinsip Good Production Practices dan Good Distribusion Practices. e. Belum optimalnya mutu dan pengembangan obat tradisional serta masih kurangnya pemanfaatan obat tradisional pada sarana pelayanan kesehatan formal. Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium makanan minuman di tingkat Kab/Kota dan Provinsi untuk menjamin mutu dan keamanan produk makanan minuman. g. Belum optimalnya kerja sama

pelayanan kesehatan cakupan pembinaan sarana produksi

Meningkatnya

dan

distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan

perbekalan

kesehatian rumah tangga (PKRT)

Meningkatnya

pembinaan

fasilitasi

makanan

tradisional dalam pelayanan formal Meningkatnya pemanfaatan laboratorium makanan dan

minuman dalam menjamin mutu dan keamanan produk makanan dan minuman.

f.

Lampiran hal

-

20

PERMASALAHAN

NO.

PROGRAM

UAUAKAN

IAK(jEI

2008-2013 1

7

2 dengan organisasi profesi dan Iembaga swadaya masyarakat dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan, mulai dari produksi, distribusi samapai denoan oernanfaatannva. Rendahnya kesadaran masyarakat . yang disebabkan oleh : Perbedaan pola penyakitdan persebaran pada setiap daerah. Upaya promosi dan pencegahan belum menjadi prioritras. Status kesehatan masyarakat dan lingkungan belum kondusif. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Masih adanya penyimPangan

a. b. c. d.

3

'Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4

5

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan

1. 35% Kabupaten/Kota yang

dan pemanfaatan obat dan zatzat terlarang.

S. Masih adanya

masyarakat

h.

stigma

terhadap keberadaan rumah sakit jiwa Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa

SKPD PENGAMPU SKPD SKPD PENDUKUNG UTAMA

7

6

mempunyai

kebijakan mendukung kemandirian dalam masalah

dalam peningkatan masyarakat mengatasi kesehatan. 2.100Yo Kabupaten/Kota

Dinkes

- Bapermades - Biro Binsos - Biro Humas - BNP

- RSJD

melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan (cetak

e.

f.

DAN IND]KATOR CAPAIAN

elektronik, outdoor, indoor dan penyuluhan langsung)

3.

100 %

Kab./Kota mengembangkan desa/kelurahan siaga. Kabupaten/kota mencapai rumah tangga

4.SQo/o

sehat (rumah tangga ber PHBS)

5. SO%Kabupaten/Kota menyelenggarakan jaminan

pemeliharaan

kesehatan

masvarakat (JPK)

Lampiran hal

-

21

tr

N)

l'J

qt

o)

5 p.

E

gn

**

q 'qg

il+e

$;

EfrE€EEFEE-

3. URUSAN WAJIB: PEKERJAAN UMUM SASARAN NO.

1 1

PERMASALAHAN

PROGRAM

2

Belum optimalnya

2008-2013

4

3

kondisi

pembangunan prasarana jalan

Program Pembangunan

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

1.

Jalan dan Jembatan

Meningkatnya efektifitas dan

pembangunan

1.

Jaringan

5

Tersedianya

sebagian

dan jembatan dalam mendukung

Jalan Lintas Selatan (JJLS).

pembangunan wilayah sesuai

bebas

Terselesaikannya

tertanganinya

RTRWP

aksesibilitas ke Bandara A. Yani Semarang. Terselesaikannya

jalan JJLS

(Pansela).

Wonogiri. Lancarnya aksesibilitas

peningkatan aksesibilitas dari Pantai Utara (Pantura) menuju Pantai Selatan 4.

Meningkatnya prasamna

Cepu,

aniar Kabupaten /

Kota,

pariwisata, perbatasan antar provinsi, maupun perbatasan

daerah rawan bencana dan

kawasan

pengembangan perekonomian wilayah.

di

Cilacap,

Kebumen. Purworejo dan

2.

jalan

Blok

Kawasan

sebagian fisik ruas

kondisi dan

iembatan antara lain untuk mendukung pengembangan

lahan dan

Kab. Kab. Kab. Kab.

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6 Dinas Bina Marga

SKPD PENDUKUNG 7 Dinas PSDA, Dishubkominfo, Dinas Cipkatiaru, Biro Adbangda, Biro Otda dan Kerjasama, Biro Pemerintahan. Biro Perekonomian, Sekretariat BPBD

transportasi dari dan

ke

3.

terminal baru Bandara A. Yani. Terhubungnya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain PekalonganPekalonganKab. Banjarnegara-

Kota Kab. Kab.

WonosoboKab. Kebumen; Kab. Pemalang-lGb. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab.

Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) Kab. Temanggung.

Lampiran

hd

-

2

SASARAN NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

2

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

2008-2013

4

3

4.

5

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA

PENDUKUNG

SKPD

6

7

Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung

kelancaran

arus

transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwiperbatasan provinsi maupun perbatasan

sata, antar

antar kabupaten I kota. daerah rawan

bencana

dan

kawasan pengembangan perekonomian wilavah.

Program Rehabilitasi

/ Terlaksananya rehabilitasi I Meningkatnya

Pemeliharaan Jalan dan Jembatian

pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2.539,70 km dan

jembatan provinsi

sepanjang

45

Km/jam

terfasilitasinya

penanganan

24.135m.

waktu

tempuh rata-ratia menjadi

jalan

dan dan

iemlrairn nesialnal

Program

Peningkatan

Jalan dan Penggantian Jembatan

Program

Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Meningkatnya

Terlaksananya peningkatan jalan provinsi sepanjang 220 km dan

jalan baik

seDaniano 1.200 m

sebesar 79%

penggantian jembatan provinsi

1.

Terpenuhinya

peningkatan

kualitas dan kuantitas alat berat, sarana laboratorium,

86,540/o

dan

kondisi

sebesar jembatan

Optimalnya kinerja fungsi jembatan

jalan dan

Provinsi Jawa Tengah

material jalan dan jembatan, sistem informasi / data base serta perencanaan dan pengawasan dan

jalan

iembatan. Lampiran hal

-

24

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAttI

2008-2013

1

2

3

4

2.

SKPD PENGAMPU

TARGETDAN INDIKATORCAPAIAN

SASARAN

5

SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

6

7

Terfasilitasinya penanganan jalan dan jembatan Nasional,

Kabupaten/ Kota dan masyarakaU lingkungan nermukiman nerdesaan-

2

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan lrigasi, Rawa serta

Jaringan

1. Terlaksananya operasi dan pemeliharaan, peningkatan dan rehabilibsi jaringan

irigasi di 39 Daerah lrigasi

Pengairan

(Dl) seluas 346.998

Ha

sefuas 86.252

Ha

kewenangan pemerintah, 106 Daerah lrigasi (Dl)

Lainnya

baku.

kewenangan provinsi dan

8.982 Daerah lrigasi (Dl)

seluas 559.205

Ha

kavenangan

2.

Meningkatkan

kondisi irigasi kewenangan Pemerintah dari kondisi baik sebesar

fisik jaringan

79o/o menjadi 89o/o, kewenangan provinsi dan 41o/o meniadi 72

o/o

dan

kewenangan kabupaten/kota dari 35% menjadi 600/o melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi.

peningkatan

kabupaten/kota. Terlaksananya

pengembangan

Daerah

lrigasi Lanang di Kabupaten Grobogan seluas 1.818 Ha, Daerah lrigasi Slinga-

Larangan

di

Dinas PSDA

Badan Ketahanan Pangan, Badan LH, Sekretariat Badan Penanggulanga n Bencana Daerah, Dipertan, Disbun, Dishut, Dislutkan. Dinas Bina Marga, Dishubkominfo, Dinas Cipkataru, Biro Perekonomian

Kabupaten

Purbalingga seluas 1.400

3.

Ha.

Terfasilitasinya peningkatan peranserta masyarakat atau petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana irioasi.

Program

dan Rakrr

Penyediaan

Pengelolaan Air

1. Terlaksananya

target

pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangqa,

Meningkatkan

pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 107o. Lampiran hal

-

25

SASARAN

No.

I t--.l1 r' --

PERMASALAHAN

PROGRAM

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

2008-2013

I

4

3

5

kota dan industri sebesar

2.

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA

PENDUKUNG

SKPD

6

7

10o/o.

Terfasilitrasinya samna dan prasarana penyediaan air baku pada wilayah pedesaan dan perbatasan yang rawan air di Kabupaten / Kota.

3. Terfasilitasinya peningkatran peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana air baku. 3

Belum optimalnya upaya konservasi dan pengendalian tatra ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan penurunan kapasitas pengaliran sungai dan daya tampung waduk, danau dan embung

Program Pengembangan,

1.

Menurunkan

Terlaksananya peningkatan

penanganan

dan

tingkat

laju erosi dan sedimen

Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumber

pada surlgai atau danau di

danau di 35 DAS kritis.

35 DAS kritis.

Terlaksananya

Daya Air Lainnya.

Terlaksananya peningkatan

pembuatan

kerjasama

resapan

pengendalian

dan

pada sungai atau

konservasi

pengembangan pengelolaan

sumberdaya

air

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Terfasilitasinya peningkatan

peran serta

sumur

percontohan dengan pemberdayaan masyarakat di 6 Balai PSDA. Terlaksananya pembangunan embung€mbung atau

masyarakat

tampungan air 5 buah

dalam pengembangan dan

pengelolaan

sebanyak

prasarana konservasi sumberdaya air.

embung

4.

Terbentuknya

Tim

Koordinasi

Pengelolaan Sumber

Daya Air

(TKPSDA)

Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan

Sumber Daya

Air

Provinsi Lampiran hal

-

26

SASARAN NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

2008-20{3

1

2

3

4

SKPD PENGAMPU

TARGET DAN

INDIKATOR CAPAIAN

SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

5

6

7

5.

Terlaksananya Kerjasama

Pengelolaan Sumber

Daya Air pada

7

Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat dan kewenangan kabupaten Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber dava air 1. Terpenuhinya operasi pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi prasarana sarana sistem pengendalian banjir pada 10 sungai di wilayah sungai Bodri

2 WS

6.

4

Belum optimalnya fungsi prasarana dan sarana pengendalian banjir dan

Program

Pengendalian

1.

Terlaksananya operasi dan

pemeliharaan, peningkatan,

Banjir dan Pengamanan Pantai

rehabilitasi prasarana dan sarana sistem pengendalian

pengamanan pantai sehingga ada kecenderungan terjadinya banjir dan abrasi pantai.

banjir pada 10 sungai

di

wilayah sungai Bodri Kuto mengupayaKan

sena

pengurangan luas rawan genangan terhadap debit

banjir rata-rata saat

ini rawan genangan dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha pada wilayah sungai kewenangan pusat termasuk wilaYah sungai Bodri Kuto. Terfasilitasinya peningkatan pengelolaan prasarana pengendali dan pengaman pantai pada 7 Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pemerintah WS kewenangan dan Kabupaten.

dengan luas

2.

banjir

2

dan dan

Kuto

dan

mengupayakan

pengurangan

luas rawan genangan banjir 199.427 Ha

dari menjadi 167.000 Ha, pada 7 WS kewenangan Pemerintah. 1 WS kewenangan Provinsi WS dan 2 kewenangan Kabupaten.

Terlaksananya Tugas

Pembantuan Operasi

dan

Pemeliharaan Lampiran hal

-

27

SASARAN NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

2

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

2008-2013

3

3. 4.

4

5

MengUpayaKan pengamanan pantai untuk mengurangi pantai kritis dari 157 km menjadi 110 km. Terfasilitasinya peningkatan

prasafana

masyarakat dalam pengembangan dan

pantai kritis dari 157

peran serta

pengelolaan

prasarana dan

pengendali banjir pengaman pantai.

Masih adanya

kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana antara wilayah perkotaan dan perdesaan,

Belum terpenuhinya

cakupan di wilayah pantai Utara, tengah dan pantai selatan.

fasilitas sarana prasarana

Daya

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA

PENDUKUNG

SKPD

6

7

Sumber Air dari

Pemerintah ke Pemerintah Daerah

Berkurangnya panjang km menjadi 110 km.

Terbentuknya forum

masyarakat

peduli

banjir di 10 sungai pada wilayah sungai Bodri Kuto dan wilayah sunoai lainnva

Program

peningkatan

prasarana dan sarana

perkotaan pedesaan;

dan

1.

Terwujudnya peningkatan dan pemerataaan pembangunan sanna prasarana antar wilayah Pantura-TengahPansela yang mendasarkan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatian kualitas kerjasama pembangunan

kawasan stnategis, $qpingkatan pelan dan fungsi pdrkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan perdesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah

tserKurangnya

kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah PanturaTengah-Pansela sesuai dengan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Biro Adm.Bangda Bapermasdes BPBD Dinas ESDM

peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan shategis, peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan pedesaan dan peningkatan cakupan dan sistem

infrastruktur wilavah Lampiran hal

-

28

SASARAN NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

2

3

2008-2013

4 Terwujudnya peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan secara, efisien, dan efektif;

b

Rendahnya ketersediaan

dan

Program

penrngKatan

kinerja prasarana dan sarana air kinerja pengelolaan air

bersih , sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat

minum dan sanitasi:

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

Tercukupinya dan meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan terutrama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan

5

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA

PENDUKUNG

6

7

SKPD

2.

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan nerdecaan Meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi, persampahan bagi RTM

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

berpenghasilan rendah.

Bappeda, BLH, Bapermasdes Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas ESDM, 'Bakorwil l, ll dan

lll, BiroAdm. Bangda, Dinas Kehutanan 7

Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanan NSPM yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

Belum

pengelolaan

bangunan gedung serta

pengembangan jasa

1. Peningkatan kualitras dan

1.

kinerja pengelolaan bangunan gedung (terutama

gedung publik)

konstruksi karena

dan belum

pemahaman

urnas urpta Karya dan Tata Ruang

pihak yang terkait dengan pembangunan

konstruksi. 2. Meningkatnya kompetensi

dan peningkatan jumlah usaha jasa konstruksi

Meningkatnya

NSPM para konsultan dan kontraktor serta para

publik.

2. Meningkatnya

gedung

jumlah

yang sesuai NSPM baik dari segi maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi. Meningkatnya oenvelenooaraan

berkualitas

berkembangnya jasa

pembinaan

serta

Program pembangunan

dan

kurangnya

kualitas

pengawasan

mantapnya

mekanisme sertifikasi kompetensi.

3.

Lampinan

hal

-

29

SASARAN NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

2008-2013

T,

2

3

4

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

5

pembinaan dan sosialisasi iasa

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

6

7

konstruksi 4. Bertambahnya

perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi kompetensi baik terhadap Badan Usaha yaitu Sertifikasi Badan Usaha (SBU) maupun terhadap SDM nva

Lampiran hat

-

30