Iwan Permadi 1

Iwan Permadi, Efektifitas Pelaksanaan Operasi Khusus Sebagai Upaya Penegakan Hukum

45

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA MALANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM Iwan Permadi1 e-Mail: [email protected] Abstrak Peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Malang diawali oleh Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 tahun 2008 tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Malang Nomor 22 tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan Pemasangan dan Pencabutan Reklame. Kemudian seiring dengan perkembangan jaman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan konsekuensi logis bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demikian pula peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Malang dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame. Pengaturan terhadap penyelenggaraan reklame ini terdapat kekurangan/ kelemahan dalam substansinya. Pelanggaran penyelenggaraan reklame adalah tata cara pemasangan reklame di Kota Malang yang tidak sesuai estetika kota dan membahayakan pengguna jalan, dan pelanggaran dalam tata cara pemasangan reklame serta masih adanya pemasangan reklame liar/ tanpa izin. Sanksi terhadap pelanggaraan penyelenggaraan reklame ini didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame tidak dijelaskan secara tegas sehingga upaya penegakan hukumnya kurang maksimal. Kata kunci: penegakan hukum, penyelenggaraan reklame, tinjauan yuridis PENDAHULUAN Pengaturan hukum/ norma hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Malang diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Pajak Reklame. Peraturan tentang pajak reklame ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan PAD. Oleh karena itu Kota Malang melakukan upaya optimalisasi pada pajak reklame dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 1

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT. Haryono 167 Malang

46

LAW ENFORCEMENT, Volume 4, No.1, Oktober 2016 – Maret 2017, Halaman 1 – 100

tahun 2008 tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Malang Nomor 22 tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan Pemasangan dan Pencabutan Reklame.2 Peraturan terhadap kewenangan pemerintah daerah pada tahun 2014 telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan hak pengelolaan pemerintahan, sumber daya alam, sumber daya manusia hingga ke daerah kota/ kabupaten secara langsung dengan harapan dapat lebih memahami dan lebih memenuhi aspirasi masyarakat serta melaksanakan pelayanan yang lebih baik. Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan melaksanakan Undang-Undang tersebut maka Kota Malang berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menggali berbagai potensi daerah guna terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembelanjaan daerah yang tujuan utama otonomi daerah adalah bisa mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia, Kota Malang melakukan upaya penyelenggaraan reklame dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame. Literatur terhadap pajak itu sendiri membedakan antara Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara periodik (berulang-ulang) yang mempunyai kohir dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan secara insidental, yaitu pada saat dipenuhi tatbestand (keadaan, perbuatan, peristiwa) yang ditentukan dalam undang-undang pajak, tidak mempunyai kohir atau daftar dan jumlahnya dapat dilimpahkan kepada orang lain (Bea Materai, Bea Lelang, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama, Cukai Tembakau dan lain sebagainya). Pada dasarnya Pajak tidak Langsung, dimasukkan dalam harga barang, sehingga konsumen tidak menyadari bahwa ia juga membayar pajak (contoh: cukai tembakau). Pajak ada yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang hasilnya masuk dalam kas negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Ada juga pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang disebut Pajak Daerah. Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah (setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diumumkan). 3 Pajak Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pajak Pemerintah Pusat, dan pula tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Maka oleh sebab itu sebelum Pajak Daerah diumumkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pemerintah. Pajak Daerah tidak boleh memasuki lapangan yang sudah atau akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Pusat. Pajak daerah banyak sekali ragamnya, yakni: pajak rokok, pajak BBM, pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak kendaraan 2

3

Sri Wahyuni, (2011), “Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang Volume 1 Nomor 1 Lutfi Effendi, (2010), Pokok-pokok Hukum Pajak, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 13


47

bermotor, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pajak air bawah tanah, pajak galian, dan lain-lain.4 Di samping pajak ada juga retribusi. Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Retribusi merupakan juga pungutan pemerintah seperti pajak, tetapi pada retribusi dapat ditunjuk adanya imbalan yang diperoleh secara langsung dari pemerintah. Adapula terdapat pembedaan dalam pajak yang dipungut atas pendapatan/ penghasilan (income), dan ada juga yang dipungut atas kekayaan (Pajak Kekayaan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor), ada juga pajak yang dipungut atas lalu lintas barang (Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama dan sebagainya). Guna mewujudkan hal tersebut, maka pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah dan merupakan sumber potensi pembangunan daerah khususnya kota Malang guna menghasilkan masukan dana kas daerah. Ada beberapa sektor pajak yang bisa menjadi obyek pendapatan dan dijadikan pemasukan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah pajak reklame.5 Diketahui bahwa dalam bidang penjualan adanya keinginan dari para pengusaha/ produsen untuk membuat barang/ hasil produsi cepat laku. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan media untuk mempercepat barang produksinya laku dipasaran atau memancing emosi dari konsumen untuk membeli suatu produk. Media tersebut dapat berupa reklame yang dapat menarik semua orang, hal ini dikarenakan dari sifat reklame adalah memberikan informasi, membujuk, mempengaruhi dan meyakinkan para konsumen untuk membeli barang tersebut. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain reklame merupakan suatu komunikasi yang digunakan dalam dunia perdagangan oleh produsen terhadap konsumen untuk meraih lebih banyak calon pembeli dengan biaya lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat, sedangkan pengaruhnya akan melekat lebih lama.6 Praktek dilapangan mengenai kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengabaikan kewajiban sebagaimana mestinya, ada pula yang melakukan pemasangan reklame secara liar tanpa seijin pihak yang berwenang. Pemasangan reklame-reklame yang terpampang dibanyak tempat, seperti dipinggir jalan, di mall, didepan toko maupun dipasarpasar dengan terpampang jelas, ternyata setelah diteliti reklame yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Permasalahan dan kecurangan yang terjadi dilapangan banyak menjadi sorotan fiskus/ petugas pajak untuk bertindak tegas dalam menangani problematika yang marak terjadi. Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dilapangan pada saat itu, pemerintah daerah menyusun tim gabungan yang kegiatannya dinamakan dengan “Operasi Khusus”, diantaranya: Dinas Perijinan, Dinas Pendapatan dan Satpol PP yang khusus ditugaskan turun langsung kelapangan untuk survei ditempat-tempat pemasangan reklame, apakah reklamereklame tersebut sudah memenuhi unsur dalam pemasangannya, dan apakah sudah dilaksanakan kewajiban pemasang reklame sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah. 4 5

6

Ibid., hlm. 14 Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame memberikan definisi bahwa: “Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”. Ibid.,

48


Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan keberhasilan penegakan hukum terhadap peraturan/ kebijakan yang telah dibuat. Upaya penegakan hukum tersebut dipengaruhi pula oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum tersebut terbentuk dari proses interaksi yang panjang antara berbagai praktik yang terjadi di lapangan dengan respons dari masyarakat. Budaya hukum masyarakat menentukan bagaimana masyarakat memandang sesuatu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh subyek atau badan hukum. Dalam upaya penegakan hukum tidak semudah yang dibayangkan, perlu adanya komponen-komponen dalam sistem penegakan hukum yang mendukung dan berjalan secara konsisten berdasarkan norma-norma yang berlaku. Demikian pula harus memenuhi persyaratan normatif dalam penegakan hukum terhadap sebuah peraturan/ kebijakan dengan tidak meninggalkan asas-asas hukum. Dari pemaparan latar belakang tersebut adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Malang sebagai upaya penegakan hukum. HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang sebagai Upaya Penegakan Hukum Peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Malang sebelum diberlakukannya UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dalam pelaksanaannya mengakibatkan dibentuknya operasi khusus. Operasi khusus dengan tujuan menertibankan penyelenggaraan reklame dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dilakukan dengan cara pemungutan pajak ditempat terhadap pajak reklame insidentil yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, poster, baliho, selebaran didalam wilayah kota Malang. Pembentukan Tim Gabungan antara Dinas Perijinan (sebagai instansi yang berwenang memproses ijin pemasangan reklame), Dinas Pendapatan (sebagai instansi yang berwenang dalam menetapkan dan memungut pajak reklame) serta Satpol PP (sebagai instansi yang berwenang pada penegakan pelanggaran Peraturan Daerah). Dengan dasar dan fungsinya masing-masing tersebut melakukan operasi bersama dilapangan. Setiap pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku (denda pajak atau pelepasan atau pencopotan reklame) oleh petugas dari instansi yang memiliki kewenangan masing-masing diatas. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan pajak reklame secara implisit terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.7 Pajak reklame diatur dalam peraturan tersebut pada point 15. Pasal I point 15: “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”.

7

Lihat Pasal I point 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah: “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.


49

Yang disebut reklame juga disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah pada point selanjutnya. Yaitu pada point 16. Point 16: “Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. Pengaturan terhadap penyelenggaraan reklame setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame. Pada Pasal 1 Ketentuan Umum peraturan ini dijabarkan mengenai macam-macam reklame.8 Dalam hal penataan reklame di wilayah Kota Malang, pengaturan terdapat pada Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame. Pasal 2 (1) Penataan reklame diatur menurut: a. tempat; b. jenis; c. sifat; d. ukuran; e. konstruksi; dan f. kawasan. (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut: a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi: 1. batas tepi luar trotoar; 2. median jalan; 3. bus shelter/ halte bus; 4. jembatan penyeberangan orang; 5. pos jaga polisi/pos pengawas; 6. jam kota; 7. telepon umum; 8. bus surat; 9. tempat hiburan dan rekreasi; 10. gelanggang olah raga; 11. terminal; 12. pasar; 13. wc umum;dan 14. gapura. b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi: 1. di atas tanah; 2. bangunan. 8

Baca Pasal 1 Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame.

50


(3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. reklame bersinar; b. reklame papan; c. reklame tembok; d. reklame berjalan; e. reklame peragaan; f. reklame rombong/ mini kios; g. reklame kain; h. reklame selebaran/ leaflet; i. reklame melekat stiker; j. reklame teks berjalan; k. reklame film/ slide; l. reklame udara; dan m. reklame apung. (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu: a. reklame tetap; dan b. reklame insidentil. (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut: a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4m² (empat meter persegi); b. reklame sedang dengan ukuran 4m² (empat meter persegi) sampai dengan 12m² (dua belas meter persegi); dan c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12m² (dua belas meter persegi). (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut: a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang; b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih; c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan. (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari: a. kawasan bebas, yaitu merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang meliputi: 1. kawasan Ijen Boulevard; 2. kawasan bundaran Jalan Tugu, kecuali di dalam Lokasi Persil; 3. kawasan Jalan Kertanegara, kecuali di dalam Lokasi Persil; 4. kawasan Jalan Veteran, kecuali di dalam Lokasi Persil; 5. kawasan pendidikan; 6. kawasan kantor pemerintahan; dan 7. kawasan tempat ibadah. b. kawasan khusus, yaitu merupakan kawasan dengan karakter/ ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan; c. kawasan selektif, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame dengan jenis reklame terpilih dan merupakan titik reklame terpilih, yaitu pada:


51

1. kawasan Alun-Alun Merdeka; 2. kawasan Taman Merjosari; dan 3. kawasan taman/ hutan kota di Jalan Malabar. d. kawasan umum, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b. (8) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan huruf c diperbolehkan dipasang reklame insidentil secara terbatas jumlah dan hari pemasangannya yang menyatu dengan even insidentil tertentu berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis. Penataan reklame seperti dalam Peraturan Walikota Malang diatas telah diatur menurut tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi, dan kawasan dengan harapan dan tujuan untuk penertiban, estetika kota, kemudahan dalam mengidentifikasi pajaknya demikian pula dalam upaya penegakan hukum terhadap peraturan/ kebijakan yang telah dibuat. Seperti yang telah dipaparkan dalam pendahuluan diatas bahwa budaya hukum merupakan salah satu peran penting dalam upaya keberhasilan penegakan hukum Budaya hukum tersebut terbentuk dari proses interaksi yang panjang antara berbagai praktik yang terjadi di lapangan dengan respons dari masyarakat. Budaya hukum masyarakat menentukan bagaimana masyarakat memandang sesuatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan/ kebijakan yang telah dibuat. Dimana faktor budaya yang selalu bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai. Sebagai suatu system, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya.9. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya.10 Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.11 Substansi norma hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Malang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame.12 Mengenai penyelenggaraan reklame dari jenis-jenis reklame dapat diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame. Pasal 6 (1) Penyelenggaraan reklame bersinar jenis reklame megatron/ videotron/ Light Emitting Diode (LED) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan: 9 10

11 12

Dalam Lawrence M. Friedman. Soerjono Soekanto, (2013), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 59. Ibid., hlm. 60 Lihat Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame: “Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang”.

52


a. b.

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame; kontruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh; c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya; d. kontruksi reklame tidak boleh menganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat. Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan: a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame; b. kontruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh; c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan d. kontruksi reklame tidak boleh menganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara. Penyelenggaraan reklame berjalan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, harus: a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor; b. dilarang untuk reklame jenis megatron. Penyelenggaraan reklame teks berjalan (running text)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diperbolehkan menempel pada bangunan gedung. Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, harus memenuhi ketentuan: a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan; b. tidak melintang di atas jalan; c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar. Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1, harus memenuhi ketentuan: a. ukuran reklame paling besar 24 m2 (dua puluh empat meter persegi); b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil. Penyelenggaraan reklame selebaran/ leaflet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan. Penyelenggaraan reklame melekat/ stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tidak diperbolehkan dipasang menempel/melekat pada pohon, Sarana dan Prasarana Kota, dan apabila menempel/ melekat pada rumah tinggal harus didasarkan pada izin Pemilik rumah tinggal.


53

(9) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan. (10) Penyelenggaraan reklame udara (jenis balon udara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, harus memenuhi ketentuan: a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi. Pasal 7 (1) Penyelenggara reklame dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat tetap. (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan. (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya. (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada BP2T dan Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 8 (1) Penyelenggaraan reklame pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang merupakan barang/ aset milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. kerjasama pemanfaatan; b. perjanjian sewa-menyewa; c. bangun serah guna atau bangun guna serah; d. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perizinan reklame Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame.13 Tatacara pemasangan reklame terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.14. Kewajiban pemegang izin penyelenggara reklame pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 31.15 Peraturan terhadap sanksi pelanggaraan diatur pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 yang memuat peraturan tentang pencabutan izin dan penutup dan pemblokiran reklame. 16 Larangan bagi orang atau badan hukum terhadap penyelenggaraan reklame diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame.17 Dari ketentuan-ketentuan Pasal-pasal pada Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame jika dicermati representatif dengan penyelenggaraan reklame di Kota Malang. Akan tetapi kenyataannya keberadaan reklame di wilayah administratif Kota 13 14 15 16 17

Baca lengkap Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame Ibid., Ibid., Ibid., Ibid.,

54


Malang sebagai sarana memperkenalkan produk-produk dagangannya, seringkali berjalan tidak sesuai dengan harapan. Peraturan ini terdapat kekurangan/ kelemahan dalam kenyataannya. Pelanggaran penyelenggaraan reklame dilihat dari tata cara pemasangan reklame di Kota Malang yang tidak sesuai, antara lain: spot (titik pandang/ view) pada pemasangan reklame di tempat atau lokasi yang kurang strategis sehingga kurangnya estetika kota dan membahayakan pengguna jalan. Contoh pelanggaran adalah pelanggaran yang ditemukan dalam pemasangan reklame. Tim khusus harus lebih melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan reklame. Banyak sekali tempat yang dianggap strategis bagi para pemasang reklame, baik yang terdapat pada jalan protokol maupun di dalam kawasan pemukiman penduduk yang justru membahayakan dan tidak kondusif. Sanksi dan penindakan yang tegas diperlukan terhadap kegiatan yang dapat merugikan Pemerintah Kota Malang atas pelanggaran pemasangan reklame tersebut. Adapula banyaknya reklame liar tanpa izin. Reklame-reklame liar atau tanpa izin yang terpasang di wilayah Kota Malang dapat dikatakan banyak jumlahnya. Terutama pada reklame yang bersifat insidentil atau reklame kecil yang berupa pamflet, spanduk, umbul-umbul dan stiker. Dengan jumlah yang banyak dan beragam serta tersebar secara acak di wilayah Kota Malang. Sanksi terhadap pelanggaraan penyelenggaraan reklame ini didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame tidak dijelaskan secara tegas sehingga upaya penegakan hukumnya kurang maksimal. Penegakan hukum pada sisi substansi dalam Peraturan Daerah berpijak pada pengaturan perundang-undangan secara normatif. Dalam studi ilmu dan teori perundang-undangan, paling tidak 4 (empat) syarat bagi pengaturan perundang-undangan (termasuk perda) yang baik, yaitu: prasyarat secara filosofis, sosiologis, yuridis dan teknik perancangan peraturan perundangundangan yang baik. Adapun teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik itu harus memenuhi ketetapan struktur, ketetapan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (peristilahan), ketepatan huruf dan tanda baca dan tanda baca. Selain keempat syarat tersebut, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas-asas formal dan material sebagaimana dikemukakan oleh Van der Vlies yaitu asas-asas formal yang meliputi: asas tujuan yang, jelas, asas organ/ lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, asas konsensus. Sedangkan asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.18 Oleh karena itu ketika suatu Perda dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan misalnya kurang tegas, kurang lengkap, terdapat kekosongan norma maka konsekuensi logisnya perda tersebut harus direvisi sehingga sesuai dengan asas dan tujuan hukum. Sebagaimana asas kepastian hukum dan tujuan hukum dibuat untuk kemslahatan umum. KESIMPULAN Peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Malang diawali oleh Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 tahun 2008 tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Malang Nomor 22 tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan Pemasangan dan Pencabutan Reklame. Seiring dengan 18

Jazim Hamidi, dkk., (2012), Teori dan Hukum Perancangan Perda, Malang: UB Press, hlm. 55-56.


55

perkembangan jaman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengganti bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demikian pula peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Malang dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame. 7Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan pajak reklame secara implisit terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Pengaturan terhadap penyelenggaraan reklame setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame. Pada Pasal 1 ketentuan umum peraturan ini dijabarkan mengenai macam-macam reklame. Pasal 2 memuat penataan reklame, Pasal 5 memuat penyelenggaraan reklame, jenis-jenis reklame dapat diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8. Perizinan reklame pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Tatacara pemasangan reklame terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Kewajiban pemegang izin penyelenggara reklame pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 31. Peraturan terhadap sanksi pelanggaraan diatur pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 yang memuat peraturan tentang pencabutan izin dan penutup dan pemblokiran reklame. Larangan bagi orang atau badan hukum terhadap penyelenggaraan reklame diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38. Keberadaan reklame di wilayah administratif Kota Malang sebagai sarana memperkenalkan produk-produk dagangannya, terdapat kekurangan/ kelemahan dalam kenyataannya. Pelanggaran penyelenggaraan reklame dilihat dari tata cara pemasangan reklame di Kota Malang yang tidak sesuai, antara lain: spot (titik pandang/ view) pada pemasangan reklame di tempat atau lokasi yang kurang strategis sehingga kurangnya estetika kota dan membahayakan pengguna jalan, dan pelanggaran yang ditemukan dalam pemasangan reklame serta masih adanya pemasangan reklame liar/ tanpa izin. Sanksi terhadap pelanggaraan penyelenggaraan reklame ini didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame tidak dijelaskan secara tegas sehingga upaya penegakan hukumnya kurang maksimal. SARAN Peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Malang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame. Peraturan ini terdapat kekurangan/ kelemahan dalam kenyataannya. Pelanggaran penyelenggaraan reklame dilihat dari tata cara pemasangan reklame di Kota Malang yang tidak sesuai dengan peraturannya. Serta sanksi terhadap pelanggaraan penyelenggaraan reklame ini tidak dijelaskan secara tegas sehingga upaya penegakan hukumnya kurang maksimal. Peraturan Walikota ini tidak mengatur secara detail sanksi hukum terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame terutama tata cara pemasangan reklame sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam hal ini Tim Teknis pemerintah kota itu sendiri dalam memberikan sanksi yang membuat jera bagi pelanggarnya.

56


Kelemahan dalam Perda ini upaya yang harus dilakukan adalah harus ada revisi terhadap Perda yang dikonstruksikan dalam Pasal sanksi pelanggaran yang tegas. DAFTAR PUSTAKA Effendi, Lutfi. (2010), Pokok-pokok Hukum Pajak, Malang: Bayu Media Publishing. Hamidi, Jazim, dkk., (2012), Teori dan Hukum Perancangan Perda, Malang: UB Press. Soekanto, Soerjono, (2013), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada. Wahyuni, Sri (2011), “Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang Volume 1 Nomor 1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame.

Iwan Permadi 1

Recommend Documents