Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang) Ivan Yudianto Ekasari Sugiarti Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Abstrak SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik dari sisi assurance maupun konsultansi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa serta untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Metode Penelitian ini terfokus pada pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Melihat dari adanya variabel dan dengan pertimbangan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, maka penelitian pendekatan deskriptif dengan metode penelitian adalah metode kuantitatif. Dari hasil analisa yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 9,73% artinya bahwa pada sistem pengendalian internal (X) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) sebesar 9,73% dan sisanya sebesar 90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa
1
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Reformasi yang terjadi pada bidang politik mulai merambah pada bidang keuangan negara. Hal ini dilakukan dengan telah diterbitkannya tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara atau daerah ini harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai Peraturan Menteri Desa 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Dari hasil survei lapangan yang dilakukan terlebih dahulu terdapat beberapa fenomena yang muncul mengenai pengalokasian dana desa. Pertama peningkatan anggaran dana desa dari tahun 2016 dan 2017 akan menyebabkan terjadinya penyimpangan aliran dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berdasarkan (Robert Klitgaard 2001) yang menjelaskan bahwa monopoli kekuatan oleh pimpinan (monopoly of power) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (discretion of official) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (minus accountability), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi. Kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya.
2
Pada tahun 2016 terdapat penghambatan penyaluran dana desa di hampir sebagian desa yang berada di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok. Penghambatan penyaluran tersebut menyebabkan tersendatnya pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya. Menurut pihak kecamatan yang bersangkutan hal ini dikarenakan terlambatnya pihak desa untuk melaporkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) untuk dana desa. Akibat keterlambatan tersebut dikhawatirkan bisa mempengaruhi proyeksi pembangunan 2017 di Wilayah kecamatan Klari (diperkuat oleh berita regional Radar Karawang, 13 Oktober 2016). Kurangnya kesadaran pihak desa dalam melakukan kewajibannya membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) menyebabkan pengalokasian dana desa untuk kempat kecamatan tersebut terhambat. Kurangnya akuntabilitas pencatatan pengelolaan dana desa di setiap desa, serta terjadinya penghambatan penyaluran alokasi dana desa yang terjadi di wilayah kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur dan Kecamatan Rengasdengklok akibat dari terlambatnya pihak aparatur desa dalam melaporkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dana desa kepada pihak kecamatan. Seharusnya pemerintahan desa harus siap siaga dalam pembuatan surat pertanggungjawaban dana desa sebagai bahan pelaporan mengenai dana desa yang telah dikelolanya karena pemerintah merupakan entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000). Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengambil fenomena tersebut untuk diangkat menjadi topik penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Kabupaten Karawang Jawa Barat)”. 1.2.
Rumusan Masalah Rumusan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. 1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa serta untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat.
3
2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1. Kerangka Teoritis Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintahan (SPIP) disebutkan pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen yang berhubungan yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Desa dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, maka pengalokasian dana desa haruslah sejalan dengan tujuan tersebut dengan dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana desa adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) APIP atau Aparat Pengawas Intansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik dari sisi assurance maupun konsultansi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP dalam pengelolaan dana desa. Pertama, sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan kegiatan dan dilaksanakan secara terus–menerus. Kedua, dipengaruhi oleh manusia dalam memberikan kontribusi yang positif untuk melaksanakannya. Ketiga, memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan yang mutlak. Keempat, diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat kerja dan fungsi kementerian. Sehingga dalam pengawalan pengaokasian dana desa pun sangat membutuhkan adanya SPIP dalam setiap penyalurannnya dan diharapkan seluruh pihak baik dari tingkat kabupaten hingga desa sebagai pelaksana dana desa dapat menerapkan SPIP dengan sebaik mungkin sehingga hasil dari penyelenggaraan dana desa dapat dengan mudah terorganisir. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah
4
(principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Faristina, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail, Widagdo, dan Widodo (2016) di Desa Kismoyoso dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Boyolali menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengusulkan sistem terkomputerisasi untuk pelaporan dana desa sebagai solusi. Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannnya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual. Selanjutnya Chandra Kusuma Putra, Pratiwi, dan Suwondo (2016) melakukan penelitian di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat. I Wayan Saputra (2016) melakukan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut. 1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli tahun 2009 sampai dengan 2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Tingkat evektivitas masing-masing tahun yaitu 2009 (98,89%), 2010 (100%), tahun 2011(100%), tahun 2012(89,24%), tahun 2013(100%), dan tahun 2014 (99,57%); 2) Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli yaitu a) pemahaman masyaraakat terhaadap ADD , b) terjadinya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan maasyarakat, dan
5
pemerintah dengan stakeholders dan c) pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat. 3) Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu a) mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desaa untuk masayarakat dan aparatur pemerintah desa, b) meningkatkan koordinasi antar unit kerja, c) membuat anggaran untuk dana cadangan program. Ni Wayan Rustiarini (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apabila dikaitkan dengan makna dan hakikat pengelolaan sesungguhnya, masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. Selain itu ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program kerja. Mekanisme pembuatan laporan pertanggungjawaban masih sebatas formalitas untuk memenuhi tanggungjawab pada pemerintah pusat. Agus Subroto (2009) melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung yang menghasilkan bahwa Akuntabilitas program Dana desa di Kecamatan tersebut secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dengan masyarakat, namun dari sisi pertanggungjawaban pengelolaan dana desanya harus memiliki suatu pengendalian sebagai pedoman dalam pengawasan pertanggungjawabannya tersebut sehingga harus menerapkan sistem pengedaian inetrnal yang baik dan membutuhkan pembinaan pengenai sistem pengendalian internal sebagai pedoman pertanggungjawaban dana desa. 2.2. Pengembangan Hipotesis Dari kerangka teoritis diatas maka penulis mengembangkan hipotesis sebagai berikut: Ho : Tidak terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian internal instansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Ha : Terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian internal instansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. 3. METODE RISET Metode Penelitian ini terfokus pada pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Melihat dari adanya variabel dan dengan pertimbangan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, maka penelitian pendekatan deskriptif dengan metode penelitian adalah metode kuantitatif. Unit analisis dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti, maka dari itu fokus pada penelitian ini adalah desa. Menurut 6
Sugiyono (2011:61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas suatu objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh desa di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok. Mengingat jumlah populasi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok relatif terbatas, maka untuk menjamin keakuratan data penulis menetapkan seluruh anggota populasi yang ada sebagai sampel penelitian, dengan menggunakan metode sensus. Pertimbangan peneliti menggunakan metode sensus dalam penentuan sampel penelitian merujuk kepada pendapat Sugiyono (2011:85), yang mengemukakan bahwa metode sensus dalam suatu riset penelitian digunakan jika jumlah populasi penelitian relatif terbatas. Biasanya populasi penelitian jumlahnya kurang dari 100 subjek, dimana dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 33 sampel yang akan di teliti. 4. ANALISIS DATA 4.1. Uji Validitas Dan Reliabilitas 4.1.1. Uji Validitas Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya.Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah Pearson Product Moment. Apabila nilai koefisien korelasi butir item pernyataan yang sedang diuji lebih besar dari r-kritis sebesar 0,3 maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut merupakan konstruksi (construct) yang valid. 4.1.2. Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara uji coba instrument sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien reliabilitas bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,7. 4.2.
Uji Asumsi Klasik Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji mutikolinieritas. 4.2.1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, varibel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 7
dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011). 4.2.2. Uji Heteroskedastisitas Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokesdatisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 4.2.3. Uji Multikolinearitas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). 4.3.
Analisis Deskriptif Data Penelitian Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap variabel yang sedang diteliti.Agar lebih mudah menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden.Analisis deskripif dilakukan mengacu kepada setiap variabel yang ada pada variabel yang diteliti. 4.4.
Regresi Linier Sederhana : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X), Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Y) Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variable independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini, analisis regresi sederhana dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara sistem pengendalian internal (X) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel lain. Model regresi sederhana yang akan dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y1 = a + bX Dimana: Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) X1 = Sistem pengendalian internal (X) A = Bilangan konstanta 8
b1 = Koefisien regresi e = error 5. PEMBAHASAN 5.1. Analisis Deskriptif Data Penelitian Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Analisis deskripif dilakukan mengacu kepada setiap variabel yang ada pada variabel yang diteliti. 5.1.1. Variabel Sistem pengendalian internal (X) Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukan bahwa tanggapan responden mengenai sistem pengendalian internal (X) termasuk dalam kategori baik. Secara rata-rata dapat dijelaskan untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut: a. Aparatur desa telah menerapkan perilaku dan norma yang baik dalam setiap kegiatan; b. Kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa sering memberikan keteladanan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku; c. Dalam kegiatan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai pemerintahanan desa rata-rata diadakan setiap 3 bulan sekali sehingga dengan pelatihan yang cukup intens dapat meningkatkan kompetensi aparatur desanya; d. Kepala desa melakukan interaksi secara intensif dengan para kepala dusun dan setingkat RT (Rukun Tetangga) dalam hal yang berhubungan dengan keuangan serta program yang sedang berlangsung setiap 3 bulan sekali; e. Struktur organisasi instansi telah menggambarkan dengan jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian; f. Wewenang telah diberikan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya secara cukup sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya; g. Menetapkan peraturan yang jelas dan sesuai mengenai pengelolaan SDM sejak pencarian pegawai hingga pemberhentian pegawai; h. Melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai desa dalam pencarian pegawai desa; i. Aparat pengawas internal cukup memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah desa; j. Menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait sehubungan dengan program kerja yang dilaksanakan. Sedangkan untuk dimensi penilaian risiko dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mencapai kategori cukup baik. Secara rata-rata dapat dijelaskan untuk bahwa aparatur desa telah mengidentifikasikan risiko untuk setiap kegiatan sebagai 9
bagian dari perancangan dan pengoperasian pengendalian internal dan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat kesulitan terhadap pembuatan laporan keuangan. Aparatur desa juga telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal pada masing-masing kegiatan yang dapat mempengaruhi pembuatan laporan keuangan, serta melakukan perhatian khusus terhadap risiko yang mempunyai pengaruh yang sulit terhadap kinerja pemerintahan desa. Kemudian untuk dimensi pengendalian dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mencapai kategori cukup baik. Secara rata-rata dapat dijelaskan untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut: a. Kepala desa selalu melakukan rivew kinerja yang dibandingkan dengan tolak ukur kinerja; b. Telah melaksanakan pemisahan fungsi dari setiap tugas mengenai kegiatan yang sedang dilakukan; a. Terdapat 4 pegawai yang memiliki fungsi yang berbeda terhadap pencatatan, penghapusan dan otorisasi transaksi serta mempunyai akses verifikasi dan pembayaran transaksi; b. Melakukan pengamanan aset yang dimiliki untuk menghindari adanya fraud (kesalahan yang disengaja); c. Memiliki bukti pendukung sebelum dilakukannya pencatatan atas suatu transaksi; d. Dalam pencatatan transaksi, kode akun yang digunakan adalah kode akun yang sesuai dengan tansaksi yang dimaksud; e. Pemerintah desa telah memiliki pejabat yang berwenang untuk setiap transaksi yang berjalan; f. Terdapat 4 pegawai yang memiliki wewenang yang berbeda terhadap pencatatan, penghapusan dan otorisasi transaksi serta mempunyai akses verifikasi dan pembayaran transaksi; g. Pemerintah desa selalu melakukan pembatasan akses terhadap pegawai desa yang akan mengelola sumber daya yang dimiliki. Terdapat 4 pegawai yang memiliki fungsi yang berbeda terhadap pencatatan, penghapusan dan otorisasi transaksi serta mempunyai akses verifikasi dan pembayaran transaksi. Selanjutnya untuk dimensi informasi dan komunikasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah desa telah menyediakan alat pendukung untuk berbagai transaksi dan penyajian laporan keuangan seperti perangkat keras (hardware) dan telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintah dalam bentuk sistem aplikasi yang dapat menunjang penyajian laporan keuangan. Untuk dimensi pemantauan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah desa selalu melakukan evaluasi tentang kelebihan dan kelemahan serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal.
10
5.1.2. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y) Melalui jumlah skor tanggapan dari 11 pernyataan yang diajukan mengenai variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y), maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) termasuk dalam kategori baik. Dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum dapat dijelaskan bahwa secara rata-rata aparatur desa menggunakan jabatannya dengan baik, tanpa menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian dalam pembuatan anggaran perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), aparatur desa cukup memenuhi dan mematuhi hukum yang berlaku, dan pengajuan anggaran dana ADD juga disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran sebagai kepatuhan terhadap peraturan akuntansi. Kemudian untuk dimensi akuntabilitas proses, secara rata-rata dalam pelaksanaan program dana desa cukup didasarkan pada prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Aparatur desa sering memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dibiayai oleh ADD dan juga aparatur desa selalu memberikan laporan mengenai pencapaian kinerja keuangan secara wajar setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk dimensi akuntabilitas program, secara rata-rata aparatur desa sering melakukan evaluasi mengenai pencapaian kinerja yang telah dilakukan sesuai standar-standar yang telah ditetapkan dan juga aparatur desa sering melakukan pencatatan akuntansi ketika terjadi transaksi yang menggunakan ADD. Untuk dimensi akuntabilitas kebijakan, secara rata-rata aparatur desa sering menyampaikan laporan keuangan kepada daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan aparatur desa juga sering menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi Pemerintahan. 5.2.
Uji Asumsi Klasik Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator).Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji mutikolinieritas. 5.2.1. Uji Normalitas Dengan mengunakan bantuan aplikasi program SPSS versi 22.0 didapat output hasil perhitungan uji normalitas berikut:
11
Tabel 5.1 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardized Residual 64 ,0000000 6,76000907 ,086 ,086 -,059 ,690 ,728
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Berdasarkan output SPSS di atas diperoleh nilai Sig. uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnovs sebesar 0,728. Dikarenakan nilai pvalue tersebut lebih besar dari alpha (0,728 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. 5.2.2. Uji Heteroskedastisitas Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokesdatisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Hasil analisis menyatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisa berikutnya. 5.3.
Regresi Linier Sederhana : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X), Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y) Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variable independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2009;261). Pada penelitian ini, analisis regresi sederhana dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Sistem pengendalian internal (X) terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa (Y). Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel lain. 5.3.1. Persamaan Regresi Linier Sederhana Model regresi sederhana yang akan dibentuk adalah sebagai berikut: Y1 = a + bX Dimana: Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) 12
X1 a b1 e
= Sistem pengendalian internal (X) = Bilangan konstanta = Koefisien regresi = error Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS, didapat output hasil perhitungan regresi linier sederhana sebagai berikut : Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi Coefficientsa
Model 1
(Constant) Sistem Pengendalian Intern (X)
Unstandardized Coefficients B Std. Error 20,701 4,190 ,143
,055
Standardized Coefficients Beta ,312
t 4,940
Sig. ,000
2,583
,012
a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa (Y)
Berdasarkan output di atas didapat nilai kontstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: Y = 20,701 + 0,143 X Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut: a = 20,701 artinya jika sistem pengendalian internal (X) bernilai nol (0), maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) akan bernilai 20,701 satuan; b= 0,143 artinya jika sistem pengendalian internal (X) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y)akan meningkat sebesar 0,143 satuan; 5.3.2. Analisis Korelasi Pearson Product Moment Analisis korelasi Pearson Product Moment adalah suatu analisis yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua atau lebih variabel bila data variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari masing-masing variabel adalah sama (Sugiyono, 2009;228). Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat output hasil koefisien korelasi sebagai berikut:
13
Tabel 5.3 Nilai Koefisien Korelasi Pearson Product Moment ANOVAb Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 309,838
df
2878,957 3188,795
1
Mean Square 309,838
62 63
F 6,673
Sig. ,012 a
46,435
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X) b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)
Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,312. Nilai tersebut kemudian diintepretasikan berdasarkan kriteria Guilford, maka koefisien korelasi sebesar 0,312 menunjukkan adanya hubungan yang rendah variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat. 5.3.3. Analisis Koefisien Determinasi Analisis koefisien determinasi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi (Sugiyono, 2009;231). Setelah diketahui nilai R sebesar 0,975, maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: Tabel 5.4. Analisis Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1
R ,312 a
R Square ,097
Adjusted R Square ,083
Std. Error of the Estimate 6,81431
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X) b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)
Koefisien Determinasi = R2 × 100% = (0,3122 × 100% = 9,73% Dengan demikian, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 9,73% pada sistem pengendalian internal (X) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y), sedangkan sisanya sebesar 90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.
14
5.3.4. Pengujian Hipotesis Hasil perhitungan pengujian adalah sebagai berikut : Tabel 5.5. Pengujian Hipotesis (Uji-t) Coefficientsa
Model 1
(Constant) Sistem Pengendalian Intern (X)
Unstandardized Coefficients B Std. Error 20,701 4,190 ,143
,055
Standardized Coefficients Beta
,312
t 4,940
Sig. ,000
2,583
,012
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)
Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: H0 : Sistem pengendalian internal (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y); H1 : Sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). Kriteria pengujian: Tolak H0 dan terima H1 jika -ttabel ≥ thitung ≥ ttabel. Terima H0 dan tolak H1 jika -ttabel< thitung< ttabel. Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 62 (n – (k+1)) didapat nilai ttabel 1,999. Dari tabel diatas diperoleh thitung = 2,583 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). 6. SIMPULAN DAN SARAN 6.1. Simpulan Dari hasil analisa yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 9,73% artinya bahwa pada sistem pengendalian internal (X) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) sebesar 9,73% dan sisanya sebesar 90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. 6.2. Saran Berdasarkan simpulan yang telah ditulis sebelumnya maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 1. Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan dana desa disarankan untuk lebih banyak memperhatikan sistem pengendalian internal;
15
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain selain sistem pengendalian internal, mengingat terdapat 90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. 3. Untuk peneliti selanjutnya juga disarankan untuk meneliti dengan jumlah desa yang lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.
Daftar Pustaka
Agus Subroto.2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf Asian Development Bank. 1999. Governance : Sound Development Management dalam “Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi”. Opcit. Azwardi; Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. J. Ekonomi Pembangunan ISSN 1829-5843. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002, hal 20. dalam “Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi” Oleh : Dra.Loina Lalolo Krina P Chandra Kusuma Putra, Pratiwi, dan Suwondo (2016) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212 Dantes, N. (2012). In Metode Penelitian. Yogyakarta: Andi. Faristina, Rosalin. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, Di unduh dari http://eprints.undip.ac.id. French, J.R.P.Jr.; E. Kay; dan H. H. Meyer. 1966. Participation and the Appraisal System, Human Relations. pp 3-20. Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
16
I Wayan Saputra (2016) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016. Ismail, Widagdo, dan Widodo (2016) Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. http://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/336. Irma, Ade 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi asal Universitas Tadulako. J. Akuntansi ISSN 23022019 Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Journal. Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Milani, K. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A field Study. The Accounting Review Hal. 274-284. Ni Wayan Rustriarini. 2016. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. Proceeding SNA Lampung 24 Agustus 2016. OECD (2016). World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2016-2017. [Online]. Tersedia: http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-surveyindonesia.html (diakses 20 Februari 2017). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kualitas Hidup Manusia Serta Penaggulangan Kemiskinan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa Partono. 2000. Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas. Media Akuntansi. Raka, Mang (2016, 13 Oktober). Pembangunan Terhambat ADD Desa Klari Belum Cair. Radar Karawang [Online]. Tersedia: http://www.radar-
17
karawang.com/2016/10/pembangunan-terhambat-add-desa-klari.html (diakses 20 Februari 2017) Robert Klitgaard. 2001. Membasmi Korupsi. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis 2 Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta _______ 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
18
