KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) tentang VERIFIKASI ITWASDA POLDA NTB Nomor: SOP- 24 /III/2014/Itwasda
BAB I PENDAHULUAN 1.
Umum a.
bahwa secara faktual kinerja anggota Polri sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu adanya suatu sistem pemandu dalam pelaksanaannya sehingga arah prioritas dan sasaran tugas dalam pelaksanaan operasional senantiasa berorientasi pada kinerja dan pelaksanaan tugas pokok Polri;
b.
untuk menumbuhkan dinamika pelaksanaan tugas, Itwasda Polda NTB telah merumuskan sebuah konsep pemikiran tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan fallow up dari PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
c.
SOP Itwasda Polda NTB adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan yang membidangi bidang tugas pemeriksaan dan dijadikan sebagai alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada Itwasda Polda NTB;
d.
Itwasda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah NUSA TENGGARA BARAT, bertugas menyelenggarakan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan, dan akuntabilitas serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penelahaan ulang (reviu) laporan keuangan Kepolisian Daerah NUSA TENGGARA BARAT serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal di lingkungan Kepolisian Daerah NUSA TENGGARA BARAT;
e.
untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Itwasda Polda NTB yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan piranti lunak yang mengatur hubungan dan tata cara kerja sebagai SOP;
f.
SOP diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar kinerja masingmasing di lingkungan Itwasda Polda NTB dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan proporsional dengan hasil yang optimal; 2. Dasar…
2.
Dasar
2
3.
a.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
c.
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang OTK pada tingkat Polda dan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek;
d.
Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Verifikasi di lingkungan Polri;
e.
Keputusan Kapolda NTB Nomor : Kep/ /III /2014 tanggal tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Polda NTB.
tentang Tata Cara Pelaksanaan Maret
2014
Maksud dan Tujuan a.
Maksud Maksud penyusunan SOP Inspektorat pengawasan daerah Polda NTB ini, dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan akan dijadikan sebagai alat penilaian kinerja sehingga di harapkan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah dirumuskan.
b.
Tujuan Tujuan penyusunan SOP verifikasi ini adalah untuk mengukur kinerja Kasatker di lingkungan Polda dan jajarannya agar tercipta keseragaman dan persamaan persepsi serta komitmen dalam menilai dan mengelola program kegiatan, penggunaan anggaran dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
4.
Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup dari pada Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi tata cara pelaksanaan verifikasi.
5.
Pengertian Dalam SOP ini yang dimaksud dengan : a.
Standar Operasional Prosedur (SOP) 1)
sebuah standar/prosedur tetap dalam pelaksanaan pekerjaan;
2)
cara yang dispesifikasikan untuk melaksanakan aktifitas/suatu proses;
3)
pedoman, acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi; 4) suatu…..
3
b.
4)
suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai petunjuk atau Direktif;
5)
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Adalah sebuah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
c.
Verifikasi Verifikasi adalah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal Polri dalam hal ini Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dalam lingkup jajaran Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) lingkup jajaran Kepolisian Daerah (Polda) terhadap kegiatan serah terima jabatan para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) atau Kepala Satuan Kerja (Kasatker) yang mengemban program, subkegiatan serta anggaran Polri dalam lingkup tugas jabatannya sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan sebelum melaksanakan serah terima jabatan.
6.
SISTIMATIKA BAB I
PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Umum Dasar Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Pengertian Sistimatika
BAB II
RENCANA PELAKSANAAN VERIFIKASI 1. Verifikasi dilaksanakan 2. Periode dan obyek 3. Manajemen perencanaan
BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI 1. 2. 3.
BAB IV
Methoda Verifikasi Pelaksanaan Verfikasi Pengawasan dan Pengendalian
ADMINISTRASI Kelengkapan Administrasi
BAB V
PENUTUP BAB II .....
4 BAB II RENCANA PELAKSANAAN 7.
8.
Verifikasi dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai: a.
pencapaian kinerja program dan kegiatan satker, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen DIPA/RKA-KL, dokumen anggaran lain yang disamakan dengan DIPA, serta yang ditetapkan dalam penetapan kinerja satker pada tahun anggaran berjalan;
b.
pencapaian kinerja program dan kegiatan satker yang berkaitan dengan adanya tambahan dukungan anggaran operasi kepolisian terpusat/operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat, sebagaimana yang tertera dalam dokumen anggaran yang disamakan dengan DIPA/Surat Keputusan Otorisasi Kapolri (SKOK)/Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D)/dokumen anggaran yang berasal dari pihak kedua, serta realisasi pengelolaan anggarannya;
c.
realisasi penyerapan anggaran per program, per kegiatan, per sub kegiatan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara Satuan Kerja (Bensatker), baik dari DIPA/RKA-KL maupun tambahan dukungan anggaran dari: 1)
operasi kepolisian terpusat/operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;
2)
Dana Perawatan Kesehatan (DPK);
3)
dana Satuan Bersama Satu Atap (Samsat);
4)
dana yang berasal dari pihak kedua dan pihak ketiga yang tidak mengikat;
5)
inventarisasi permasalahan strategis pada Satker yang belum dapat diselesaikan/dipertanggungjawabkan;
6)
konfirmasi/klarifikasi data personel, materiil logistik, dan fasilitas Polri sebagaimana yang tertuang dalam buku/naskah laporan kesatuan serah terima pejabat Kasatker.
Periode dan obyek : a.
periode waktu verifikasi dihitung sejak pejabat Kasatker di lingkungan Polda dan jajarannya yang lama mengemban tugasnya sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri pada tahun anggaran berjalan.
b.
setelah verifikasi selesai dilaksanakan, pejabat lama tidak dibenarkan membuat kebijakan di bidang personel, materiil logistik, fasilitas kepolisian, dan keuangan; c. yang .....
5 c.
yang menjadi objek verifikasi, meliputi Sertijab Kasatker di lingkungan Polda dan jajarannya.
d.
dalam pelaksanaan verifikasi sasaran pemeriksaan, meliputi bidang: 1) 2) 3) 4)
9.
operasional; sumber daya manusia; anggaran dan keuangan; materiil logistik.
Manajemen Perencanaan Verifikasi meliputi : a.
perencanaan berupa rencana verifikasi disiapkan oleh staf Subbagremin Itwasda Polda NTB;
b.
pengorganisasian verifikasi (susunan tim verifikasi Itwasda Polda NTB) : 1)
2)
tingkat kewilayahan (Itwasda Polda NTB) : a)
penanggungjawab sekaligus pengendali dan pengawas tim dijabat Irwasda Polda NTB;
b)
ketua tim dijabat Irbid dan atau Parik yang ditunjuk.
c)
sekretaris tim : Parik/Auditor dan Perwira yang ditunjuk;
d)
anggota tim : Parik/Auditor dan atau Perwira yang ditunjuk.
tugas dan tanggung jawab. a)
pengendali dan pengawas (1)
bertanggung jawab pelaksanaan verifikasi kepada Kapolda NTB;
(2)
memberikan pengarahan/brifing (APP) secara umum pada kesempatan pertama sebelum tim verifikasi berangkat dan penekanan serta mengawasi/mengendalikan/mengarahkan kegiatan tim;
(3)
memberikan petunjuk kepada tim apabila ada hal-hal dari materi temuan verifikasi yang memerlukan pembahasan intensif guna memecahkan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan di obyek verifikasi dalam melaksanakan tupoksinya;
(4)
memberi petunjuk dan pengarahan, bila terdapat permasalahan dalam perumusan temuan-temuan verifikasi secara khusus;
(5)
melaporkan kepada Kapolda NTB terhadap kegiatan tim beserta temuan-temuan yang menonjol;
c) ketua …..
6 c)
d)
ketua tim (1)
menyusun rencana kegiatan verifikasi;
(2)
menyusun pembagian waktu dan penugasan anggota tim;
(2)
meneliti daftar pertanyaan/cheklist yang disusun oleh Parik/ Auditor;
(3)
memimpin pelaksanaan verifikasi di lapangan;
(4)
menghimpun dan meneliti temuan-temuan hasil verifikasi yang disampaikan dari para Parik/Auditor guna dianalisa dan dievaluasi;
(5)
mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil verifikasi;
sekretaris tim berkoordinasi dengan staf Subbagremin untuk mempersiapkan :
e)
(1)
penyusunan rencana verifikasi;
(2)
membuat surat perintah pelaksanaan verifikasi;
(3)
membuat telegram pemberitahuan ke obyek verifikasi;
(4)
membuat SPPD tim verifikasi;
(5)
mengkoordinasikan jadwal kegiatan dan acara yang akan dilaksanakan;
(6)
menyelenggarakan administrasi seluruh kegiatan verifikasi;
(7)
menghimpun/meneliti dan mengkoordinasikan temuan-temuan verifikasi dari para Parik/Auditor untuk disusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
anggota tim (1)
menyiapkan daftar pertanyaan/check list materi sasaran verifikasi sesuai bidang masing-masing;
(2)
melaksanakan kegiatan di obyek verifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
(3)
menyusun dan membuat hasil pemeriksaan dilaksanakan pada setiap obyek verifikasi;
(4)
memberi masukan dalam penyusunan naskah pertanyaan hasil pemeriksaan dibidangnya masing-masing;
yang
telah
BAB III .....
7 BAB III TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI 10.
Verifikasi dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: a. b. c. d.
transparansi, yaitu verifikasi dilaksanakan untuk menjamin keterbukaan dalam kegiatan pemeriksaan; akuntabel, yaitu pelaksanaan verifikasi dapat dipertanggungjawabkan; nesesitas, yaitu verifikasi dilaksanakan untuk kepentingan kinerja organisasi di lingkungan Polri; terpadu, yaitu verifikasi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai satker di lingkungan Polri. Metode dan Periode Verifikasi
11.
Metode verifikasi yang digunakan meliputi: a.
inspeksi, yaitu pemeriksaan dengan saksama terhadap sasaran dan objek;
b.
observasi, yaitu pengamatan atas suatu objek secara teliti selama kurun waktu tertentu;
c.
permintaan informasi (inquiry), yaitu menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten, dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis;
d.
inventarisasi, yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan personel, materil logistik, anggaran dan keuangan;
e.
trasir, yaitu kegiatan penelusuran bukti transaksi/kejadian (voucher) dalam suatu dokumen dengan mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari awal menuju hasil akhir suatu kegiatan;
f.
vouching, yaitu kegiatan penulusuran suatu informasi/data dalam dokumen mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan;
g.
konfirmasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh bukti guna meyakinkan Auditor, dengan cara meminta informasi yang sah dari pihak yang berkompeten, umumnya pihak di luar auditan;
h.
perbandingan, yaitu kegiatan untuk membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja yang lain, atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, kemudian diambil kesimpulan;
i.
klarifikasi (checking), yaitu keberadaan sesuatu;
j.
pengujian atau tes, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji hal–hal yang bersifat esensial;
k.
footing, yaitu kegiatan untuk menguji kebenaran melalui penjumlahan sub total dan total dari atas ke bawah;
l.
cross footing, yaitu kegiatan untuk menguji kebenaran tentang penjumlahan sub total dan total dari kiri ke kanan;
kegiatan untuk menguji kebenaran
atau
m. scanning .....
8
12.
m.
scanning, yaitu kegiatan untuk menelaah secara umum, dengan cepat dan teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi/data;
n.
analisis, yaitu kegiatan untuk mengurai unsur–unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian dari data dan informsi sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain; dan
o.
evaluasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pandangan/penilaian dengan mencari pola hubungan yang terkait dengan berbagai informasi yang diperoleh.
pelaksanaan verifikasi meliputi empat tahap : a.
verifikasi dilaksanakan sebelum serah terima jabatan (sertijab) dan dalam keadaan tertentu, atas perintah Kapolda verifikasi dapat dilaksanakan setelah sertijab.
b.
tahap persiapan
b.
1)
membuat/menyiapkan surat perintah Kapolda NTB untuk melaksanakan verifikasi dengan didahului kegiatan buril (bukti materiil) yang berkaitan dengan serah terima jabatan Kasatker;
2)
membuat/menyiapkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Kapolda NTB untuk masing-masing tim pelaksana verifikasi;
3)
membuat surat telegram sebagai pemberitahuan kepada obyek tentang rencana kegiatan verifikasi;
4)
pembekalan Irwasda Polda NTB selaku pengendali/pengawas dalam rangka memberikan arahan kepada tim Wasops sebagai upaya pengendalian dalam kegiatan verifikasi dan sehari-hari dilaksanakan Irbidops/Irbidbin.
tahap pelaksanaan. tahap pelaksanaan merupakan kegiatan tim Verifikasi di lapangan meliputi :
c.
1)
laporan kedatangan tim kepada pimpinan/Kasatker;
2)
pendalaman, merupakan kegiatan dari tim verifikasi yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota tim sebagai pemeriksa sesuai dengan bidang tugasnya, terhadap para staf/ pelaksana Verifikasi;
3)
melaksanakan pendalaman ke beberapa subsatker/fungsi sebagai pelaksana.
tahap pelaporan. tahap pelaporan merupakan tahapan penyampaian hasil kegiatan tim verifikasi berupa laporan hasil pemeriksaan kepada Irwasda dan disaring intiintinya untuk di informasikan kepada obrik verifikasi maupun kepada Kapolda NTB dengan tahapan sebagai berikut : 1)
melaporkan .....
9
13.
1)
melaporkan secara lisan kepada Kasatker tentang hal-hal yang menonjol yang perlu segera di tindak lanjuti untuk perbaikannya;
2)
membuat laporan hasil pemeriksaan verifikasi kepada Kapolda NTB sebagai penanggung jawab tentang temuan-temuan tim secara lengkap;
3)
membuat laporan atensi yang merupakan laporan pertanggung jawaban kepada Kapolda NTB atas penyelenggaraan verifikasi yang telah dilaksanakan dengan tembusan kepada para pembina fungsi yang terkait dengan temuan menonjol.
pengawasan dan pengendalian. pengawasan dan pengendalian sebagai upaya pencapaian target dan kelancaran kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Irwasda melalui kegiatan-kegiatan: a.
pembekalan awal sampai dengan akhir sebelum tim verifikasi berangkat dan sebagai penyampaian arahan serta penekanan pimpinan dalam kesiapan tim;
b
pelaporan tim verifikasi kepada Irbid dan Irwasda sebagai sarana monitoring terhadap kegiatan tim beserta temuan-temuan yang menonjol setiap harinya;
c.
penyusunan laporan oleh ketua tim verifikasi kepada Irwasda selaku pengendali dan pengawas tim paling lambat 4 (empat) hari setelah pelaksanaan kegiatan. BAB IV Administrasi
14.
Kelengkapan administrasi verifikasi yang diperlukan sebagai berikut: a.
surat perintah Kapolda tentang kegiatan verifikasi;
b.
surat perintah jalan;
c.
surat pemberitahuan awal mengenai kegiatan verifikasi kepada objek verifikasi;
d.
produk lain yang mendukung kegiatan verifikasi, antara lain: 1)
RKA-KL/DIPA dan penetapan kinerja satker objek verifikasi;
2)
checklist/daftar pertanyaan kepada objek verifikasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satker; dan
3)
buku kertas kerja pemeriksaan;
e.
naskah laporan hasil verifikasi.
f.
produk laporan hasil verifikasi dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh Ketua Tim Pemeriksa verifikasi kepada Kapolda.
BAB V .....
10 BAB V PENUTUP Demikian pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan fallow up dari PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), untuk dapatnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.
Ditetapkan di pada tanggal
: :
Mataram Maret
2014
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA NTB
Drs. ANANG SIDANU .S.H..M.Si KOMBES POL NRP 57081024
11 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) tentang PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Nomor: SOP/ 244 /III2014/Itwasda BAB I PENDAHULUAN
1.
2.
Umum a.
untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan khusus oleh pengawas internal diperlukan alat kontrol terhadap kinerja dan aktivitas satuan kerja sesuai tugas pokok dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
b.
untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah di setiap satker/unit kerja melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merumuskan sebuah konsep pemikiran tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan fallow up dari PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dasar a.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
c.
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. 3. Maksud dan tujuan.....
12 3.
Maksud dan Tujuan a. Maksud : Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi para Auditor dan Parik dalam pelaksanaan tugas WasrikKhususdi Satker Mapolda maupun Polres Jajaran. b. Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, bertujuan agar terwujudnya SPI dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan.
4.
Ruang Lingkup Penulisan Standar Operasional Prosedur (SOP)adalah pengawasan dan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Polri dankegiatan atau perbuatan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuanganyang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
5.
Sistimatika I. PENDAHULUAN II.
KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN WASRIKSUS
III.
PERENCANAAN
IV.
PENGORGANISASIAN
V.
PELAKSANAAN
VI.
PENGENDALIAN
VII.
PENUTUP BAB II KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN WASRIKSUS
6.
Pengertian - Pengertian a.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
b.Standar..... b.
Standar Operasional Prosedur (SOP)
13 1) Sebuah standar / prosedur tetap dalam pelaksanaan pekerjaan; 2) cara yang dispesifikasikan untuk melaksanakan aktifitas / suatu proses; 3) pedoman, acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi; 4) suatu set Instruksi yang memiliki kekuatan sebagai petunjuk atau Direktif; 5) pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator- indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. c.
Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh anggota untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
d.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Polri yang selanjutnya disingkat SPIP Polri adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada satuan kerja (satker) di lingkungan Markas Besar Polri dan kewilayahan.
e.
pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan Wasriksus, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Polri.
f. lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam institusi Polri yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. g.
penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Polri.
h.
kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
i. informasi adalah data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Polri. j. pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit/pemeriksaan dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. k.
pengawasan dan pemeriksaan khususyang selanjutnya disebut Wasriksus adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara.
l. kertas kerja pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan (dokumentasi) I. kertas..... yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama malakukan audit/pemeriksaan. m.
subjek wasriksus adalah aparat pengawas intern Polri yang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada satker di lingkungan Polri
14 n.
objek wasriksus yang selanjutnya disebut obrik adalah orang atau pejabat pada satker di lingkungan Polri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pengelolaan bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan.
o.
bukti wasriksus adalah semua media informasi yang digunakan oleh pemeriksa untuk mendukung argumentasi, pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi/informasi kuantitatif dengan kriteria, syarat relevan, kompeten, cukup material dan serba guna.
p.
dokumen sumber adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk/corak apapun sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data pelaksanaan pengawasan pemeriksaan.
q.
temuan adalah hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemeriksa yang memuat data, catatan tentang kekurangan, kesalahan, kekeliruan dengan dilengkapi rekomendasi/saran tindak lanjut perbaikannya.
r.rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau satuan kerja yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. s. 7.
laporan wasrik khusus, adalah laporan tertulis yang dibuat oleh subjek Wasriksus atas hasil temuan pengawasan pemeriksaan yang dilaporkan kepada pimpinan.
Prinsip-prinsip wasriksus : a.
legalitas, yaitu wasrikkhusus oleh inspektorat pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
prosedural, yaitu wasrikkhusus dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara dan ketentuan yang ditetapkan;
c.
profesional, yaitu petugas pelaksana wasriksusmemiliki kemampuan sebagai auditor, serta kompetensi auditing;
d.
legitimasi, yaitu proses dan hasil wasrikmendapat pernyataan pengakuan atau pengesahan dari objek wasriksus berdasarkan kriteria temuan;
e.
akuntabilitas,yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanwasriksusharus dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi Polri;
f. transparan, yaitu wasrikkhususharus dilaksanakan secara terprogram, jelas, dan terbuka; g. h.
objektivitas, yaitu pelaksanaan wasrikkhusus berdasarkan fakta dan kriteria temuan yang ada, bukan persepsi atau analisa sendiri dari auditor; dan h. independen..... independen, yaitu petugas pelaksana wasrikkhusus bersifat mandiri, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.
BAB III PERENCANAAN 8.
menyusun rencana pengawasan (Renwas), mengidentifikasi permasalahan, serta menyusun Program Kerja Audit (PKA);
15 9.
menyiapkan Administrasi penyelenggaraan Wasriksussus, meliputi: a.
penyususnan tim Wasrikkhusus;
dengan
surat
perintah
Kapolda
tentang
penyelenggaraan
b.
surat perintah perjalanan dinas dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas;
c.
surat telegram pemberitahuan tentang kegiatan Wasriksussus kepada objek Wasriksus;
d.
menyusun rencana kebutuhan dukungan anggaran dan jangka waktu pelaksanaan Wasriksus;
BAB IV PENGORGANISASIAN 10.
Tugas: a.
penanggung jawab bertugas 1) mengarahkan pelaksanaan kegiatan wasriksus; 2) menerima laporan pelaksanaan wasriksus; 3) memantau kegiatan wasriksus; dan 4) menetapkan tindaklanjut temuan wasriksus melalui pendalaman khusus sesuai laporan hasil wasriksus.
b.
koordinator dan pengendali bertugas : a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan tim wasriksus; b. memantau kegiatan harian pelaksanaan tim wasriksus; c. menerima laporan dalam bentuk KKP; d. mengendalikan mutu hasil temuan wasriksus; dan
c.
pengawas tim bertugas : 1) mengawasi dan mengendalikan jadwal kegiatan tim; 2) mengarahkan tim bila ditemukan permasalahan pada obrik; 3) mereviu.... 3) mereviu dan mengesahkan laporan khusus hasil pemeriksaan dan mensahkan pengantar kepada pimpinan; 4) mewakili tugas penanggung jawab/koordinator dan pengendali dalam rangka menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan wasriksus.
d.
ketua tim merangkap anggota tim bertugas 1) menyusun rencana pengawasan berisi penetapan sasaran, ruang lingkup, metodelogi dan alokasi sumber daya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
16 a)
laporan pengaduan masyarakan, pengembangan temuan informasi publik permintaan pihak lain;
b)
sasaran audit/pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan dan
c)
SPI auditi, dan aspek-aspek penting lingkungan tempat beroperasinya auditi.
2) mengarahkan tim wasriksus sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan; 3) mengkoordinasikan jadwal wasriksus kepada obrik; 4) menyusun dan menyerahkan laporan harian kegiatan tim kepada koordinator dan pengendali atau pengawas wasriksus; 5) menyusun LHP sesuai hasil temuan tim; 6) menyusun laporan khusus temuan bila ada untuk diajukan kepada penanggung jawab; dan 7) mewakili tugas penanggung jawab/koordinator dan pengendali/pengawas tim, bila berhalangan. e.
sekretaris tim merangkap anggota tim bertugas : 1) membantu menyusun rencana pengawasan berdasarkan penilaian risiko guna menetapkan obrik yang akan diperiksa; 2) membantu ketua tim mengkoordinasikan jadwal Wasriksus kepada objek wasriksus yang bersangkutan; 3) memeriksa objek wasriksus sesuai arahan ketua tim dan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan; 4) membantu mengkoordinasikan kepada obrik tentang jadwal objek wasriksus; 5) membantu menyusun dan menyerahkan laporan harian kegiatan tim kepada koordinator dan pengendali atau pengawas wasriksus; 6) membantu menyusun LHP sesuai hasil temuan tim;
f. anggota tim bertugas : 1) memeriksa objek Wasriksus sesuai arahan ketua tim dan dituangkan dalam KKP; 2) melaksanakan kegiatan Wasriksus pada objek Wasriksus;
2) melaksanakan.....
3) melaporkan temuan khusus yang perlu mendapat perhatian di tingkat Mabes Polri dan sebagai bahan masukan naskah LHP; dan 4) membantu ketua tim dalam rangka penyusunan laporan berkaitan dengan Wasriksus. 11.
Kewajiban a.
kewajibab subjek wasriksus : 1) meminta keterangan dan/atau dokumen asli/fotokopi dari objek wasriksus dengan administrasi pengelolaan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional;
17 2) melakukan pemeriksaan di tempat-tempat penyimpanan, pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional; 3) memeriksa dan meneliti dokumen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional; 4) menetapkan jenis dokumen yang dijadikan bukti temuan wasriksus berupa data dan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional; 5) menetapkan/menilai penyimpangan terhadap manajemen penyelenggaraan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional yang bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan 6) menilai dan menetapkan temuan wasrik yang bersifat menonjol yang dilakukan oleh objek wasrik. b.
kewajiban obrik, meliputi: 1) memberikan penjelasan dan jawaban dengan benar dan jujur kepada tim wasriksus; 2) menyerahkan bukti-bukti dokumen, informasi dan data yang diminta oleh subjek tim wasriksus; 3) menindaklanjuti rekomendasi tim wasrik dan; 4) melaporkan hasil tindak lanjut kepada pimpinan dan tim wasrik. BAB .....
BAB IV PELAKSANAAN 12.
pelaksanaan, terdiri dari: a.
b.
pengawasan dan pemeriksaan khusus dilaksanakan setelah diketahui adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) oleh obrik dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dari : 1)
pengaduan masyarakat
2)
pengembangan temuan
3)
informasi publik
pelaksanaan wasriksus, meliputi: 1)
pelaksanaan wasriksus sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
2)
pendalaman wasriksus di satker yang menjadi obrik;
3)
penyampaian temuan kepada pimpinan.
18 c.
13.
klasifikasi terhadap kecurangan dan ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bila: 1)
menimbulkan kerugian negara;
2)
merupakan perbuatan melawan hukum;
3)
tidak dilaksanakan pencatatan administrasi sesuai dengan ketentuan;
4)
tidak efektif, tidak efisien dan tidak ekonomis; dan
5)
tidak punya nilai manfaat, tidak tepat guna, tidak tepat jumlah, tidak tepat tujuan penggunaan, tidak tepat waktu, tidak tepat mutu, dan tidak tepat kebutuhan
Teknik pelaksanaan wasriksus: a.
b.
terhadap bukti fisik melalui: 1)
observasi atau pengamatan, dengan melakukan kegiatan peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah;
2)
inventarisasi, dengan melakukan kegiatan pemeriksaan fisik melalui penghitungan fisik barang berikut penilaian kondisinya; dan
3)
inspeksi, dengan melakukan kegiatan penelitian secara langsung ke tempat kejadian (on the spot), yang dilakukan secara rinci dan teliti, dilakukan secara mendadak dan tidak dituangkan dalam berita acara (BA).
terhadap bukti dokumen, meliputi: 1)
2)
verifikasi, dengan melakukan pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan dan eksistensi dari suatu dokumen, untuk mendukung teknik audit atau pemeriksaan lain dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen; 2) cek..... cek, dengan melakukan pengujian kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti, seperti merk yang diterima sesuai pesanan;
3)
uji atau tes, dalam rangka meyakinkan hal-hal yang esensial untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya;
4)
footing, guna menguji kebenaran penjumlahan sub total dan total dari atas ke bawah (vertikal);
5)
cross footing, dengan melakukan pengujian kebenaran penjumlahan sub total dan total dari kiri ke kanan (horizontal);
6)
vouching, dengan melakukan kegiatan: a)
penelusuran suatu informasi atau data dalam dokumen ke pencatatan bukti pendukungnya (voucher); atau
b)
menelusuri ketentuan atau prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan, untuk mengecek adanya bukti (voucher) dan belum meneliti isinya (substantif) atau melihat laporan baru ke bukti.
19
c.
d.
e.
7)
trasir atau telusuri, dengan melakukan penelusuran suatu bukti transaksi (voucher) menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen, atau menelusuri, mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku dari awal menuju hasil akhir suatu kegiatan, untuk melihat bukti baru ke laporan;
8)
scanning, dengan melakukan penelaahan secara umum, cepat dan teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi atau data;
9)
rekonsiliasi, dengan melakukan pencocokan dua data yang terpisah, mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi/unit/bagian yang berbeda.
terhadap bukti keterangan, meliputi: 1)
konfirmasi, guna memperoleh bukti sebagai pendukung bagi Auditor, dengan mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan; dan
2)
permintaan keterangan atau Informasi (inquiry), dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten.
terhadap bukti analisis, meliputi: 1)
analisis, dengan kegiatan memecah, mengurai data atau informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, guna mengetahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi;
2)
evaluasi, dilakukan untuk memperoleh suatu simpulan dan pandangan atau penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh;
3)
investigasi, upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, menguraikan, atau meneliti secara mendalam, merupakan proses pendalaman dari verifikasi setelah adanya indikasi; dan
4)
pembandingan, dilakukan dengan membandingkan data dari suatu unit kerja dengan data dari unit kerja yang lain, atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, untuk ditarik kesimpulan; e.
terhadap bukti keterangan, meliputi:
terhadap.....
1)
konfirmasi, guna memperoleh bukti sebagai pendukung bagi Auditor, dengan mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan; dan
2)
permintaan keterangan atau Informasi (inquiry), dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. BAB V PENGENDALIAN
14.
Pengendalian dilaksanakan melalui: a)
menyusun laporan harian
b)
laporan harian disusun oleh pelaksana dikirim kepada Kapolda melalui Irwasda Polda NTB
c)
laporan tentang temuan yang berindikasi adanya penyimpangan yang menjadi atensi khusus;
20 d)
menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan Wasrik sus kepada Pimpinan.
e)
surat teguran;
f)membuat berita acara pernyataan, bila Obrik tidak memberikan jawaban atau keterangan secara lisan maupun tertulis, atau tidak bersedia memberikan dokumen sumber. 15.
Selesai Pelaksanan Wasriksus, Itwasda memaparkan hasil temuan Wasriksus di hadapan Kapolda dan/atau Wakapolda pada kesempatan pertama setelah selesai melaksanakan Wasriksus. BAB VI PENUTUP
Demikian pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan fallow up dari PP No 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), untuk dapatnyadijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.
Ditetapkan di : Mataram pada tanggal :
Maret2014
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA NTB
Drs. ANANG SIDANU .S.H..M.Si KOMBES POL NRP 57081024
21
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
STANDARD OPERATION PROCEDURE ( SOP ) tentang PELAKSANAAN REVIU POLDA NTB Nomor: R /SOP-
I.
242 /III/2014/Itwasda
PENDAHULUAN 1.
Umum a.
bahwa tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah daerah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada kesatuan atas;
22
2.
b.
untuk menjamin reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Pengawas daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Maksud dan Tujuan a.
Maksud Pembuatan Standar Operation Procedure (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi pelaksana Reviu laporan keuangan.
b.
Tujuan Tujuan Pembuatan Standar Operation Procedure (SOP) ini sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi pelaksana Reviu guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam pelaksanaan Reviu.
3.
Dasar a.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206); b. Undang......
b.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23 g. 4.
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polda.
Ruang Lingkup dan Tata Urut Adapun ruang lingkup dari pada Standar Operation Procedure (SOP) ini meliputi tata cara pelaksanaan Reviu.
5.
Pengertian-pengertian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : a.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
b.
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.
c.
Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
d.
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan. e. Catatan.....
e.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
f.
Entitas Pelaporan adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
g.
Inspektorat Pengawas daerah adalah aparat pengawas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Daerah.
h.
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
i.
Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
24 j.
Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah.
k.
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
l.
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
m.
Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
n.
Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat pengawas daerah.
o.
Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. II.PELAKSANAAN.....
II.
PELAKSANAAN
1. Penyusunan LRA a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja di LRA Satker sudah sesuai dengan DIPA dan revisinya. 1)
Langkah Kerja: a)
Bandingkan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja di LRA dengan DIPA dan revisinya.
b)
Jika masih belum sesuai petugas UAKPA harus menelusuri perbedaan tersebut dan melakukan koreksi.
c)
Kemungkinan perbedaan tersebut antara lain:
d)
(1)
Belum seluruhnya dilakukan proses posting. Agar dapat disajikan di LRA, setelah dilakukan perekaman dokumen sumber di aplikasi SAK, maka harus dilakukan proses posting, posting harus dilakukan minimal setiap bulan. Jika ada perbedaan data anggaran di LRA dan DIPA, maka lakukan posting ulang untuk setiap bulan dari Januari hingga Desember.
(2)
Ada data anggaran yang belum direkam di aplikasi SAK.
Jika setelah dilakukan proses posting ulang masih ditemukan selisih, perintahkan petugas UAKPA untuk mencetak Register Transaksi Harian (RTH) DIPA dari Aplikasi SAK, selanjutnya perintahkan agar dibandingkan dengan DIPA. Cetak kembali LRA yang sudah dikoreksi dan bandingkan kembali dengan DIPA dan revisinya.
25 e)
b.
Jika masih belum sesuai, petugas UAKPA harus mengecek kembali untuk menelusuri lagi sehingga diperoleh angka yang benar.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk memastikan bahwa seluruh realisasi pendapatan dan belanja sudah dicatat dengan dengan benar. a.
Langkah Kerja: a)
Peroleh Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dari bulan Januari hingga Desember.
b)
Analisa Berita Acara Rekonsiliasi, jika terdapat selisih, petugas UAKPA harus melakukan koreksi.
c)
2.
Cetak.....
c)
Cetak RTH Realisasi Pendapatan dan Belanja
d)
Petugas UAKPA harus melakukan Verifikasi RTH dengan Dokumen Sumber (SPM/SP2D/SSBP)
e)
Jika terdapat perbedaan, petugas UAKPA harus melakukan koreksi.
Penyusunan Neraca Untuk memastikan bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang ada pada tanggal neraca sudah tersaji dalam neraca. Validitas neraca pada tingkat satuan kerja menentukan validitas neraca pada level di atasnya. a.
Langkah Kerja: 1)
2)
Peroleh data-data awal untuk penyusunan neraca, antara lain: a)
Neraca komparatif posisi terakhir, Neraca merupakan hasil cetakan aplikasi SAK. Pencetakan dari aplikasi SAK melalui menu pilihan “Tahunan”. Sebelum dicetak, sebaiknya dilakukan posting ulang untuk seluruh bulan terlebih dahulu. Untuk meyakinkan seluruh Dokumen Sumber yang telah direkam tersaji di neraca;
b)
Laporan Posisi BMN di Neraca posisi terakhir. Laporan BMN tersebut merupakan cetakan dari aplikasi SIMAK BMN.
c)
Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPNL
d)
Hasil Inventarisasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (jika ada).
Lakukan analisa terhadap akun-akun Neraca a)
Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Peroleh Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, atau Laporan Posisi Kas, atau BKU Bendaharawan, lalu bandingkan dengan dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan. Jika terdapat selisih, petugas harus SAK untuk menelusuri perbedaan tersebut untuk dilakukan koreksi saldo yang sesungguhnya.
26 b)
Beberapa penyebab jika terjadi perbedaan, antara lain : (1)
Nilai Kas Minus (kurang) di Neraca disebabkan karena ada SPM/SP2D Uang Persediaan DU/TU yang belum rekam.
(2)
Nilai yang terlalu besar pada akhir periode akuntansi, disebabkan karena ada SPM GU Nilih yang belum direkam atau ada SSBP berupa pengembalian Uang Persediaan belum direkam di aplikasi SAK.
(3)
(4)
b.
(3) Salah….. Salah satu kejadian yang sering terjadi adalah belum direkamnya SSBP pengembalian Uang Persediaan tahun sebelumnya (Saldo Awal Uang Persediaan) maupun tahun berjalan. Misalnya dalam Neraca per 31 Desember terdapat Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 50 juta, pada tanggal 5 Januari Uang Persediaan tersebut telah disetorkan ke Kas Negara. SSBP tersebut hingga akhir tahun belum direkam ke dalam aplikasi SAK, sehingga Saldo Kas di Neraca terlalu tinggi.
Persediaan Sering terjadi tidak ada nilai persediaan pada Neraca baik pada laporan semester maupun akhir tahun. 1)
c.
3.
Langkah kerja: a) Lakukan wawancara kepada petugas UAKPA dan dan UAKPB untuk memastikan apakah satker memiliki persediaan dan seluruhnya telah dibukukan di neraca c) Jika memiliki persediaan tetapi belum dibukukan lakukan langkah berikut: (1)
Peroleh kartu persediaan atau Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan per 31 Desember.
(2)
Jika belum ada, petugas UAKPB harus melakukan inventarisasi persediaan.
(3)
Jika data-data tersebut sudah tersedia, petugas UAKPB/UAKPA harus merekam di aplikasi Persediaan
Bagian Lancar TGR/TPA 1)
TGR/TPA biasanya mencakup masa pelunasan lebih dari satu tahun anggaran.
2)
Jika pada akhir tahun masih terdapat saldo, dilakukan reklasifikasi untuk menentukan Bagian Lancar (yang jatuh tempo pada tahun depan)
3)
Jumlah Bagian Lancar TGR/TPA ini dimasukkan ke kelompok aset lancer, sedangkan sisanya (TPA/TGR) disajikan dalam kelompok Aset Lainnya.
Sebelum Disesuaikan a.
Periksa apakah masih ada akun “ Sebelum Disesuaikan”
b.
Jika akun ini masih muncul dapat disebabkan oleh: 1)
Perolehan Aset Tetap melalui Belanja Modal Belum dibukukan di SIMAK BMN
27 2) Penerimaan.....
4.
Penerimaan ADK dari Aplikasi SABMN belum dilakukan,
3)
Penerimaan ADK dari SA BMN sudah dilakukan tetapi terdapat aset berikut SPM/SP2D yang belum direkam atau masih terdapat BMN yang berupa Konstruiksi Dalam Pengerjaan.
4)
Pemeliharaan dianggarkan sebagai Belanja Modal
5)
Jika masih terdapat akun ‘ Sebelum Disesuaikan, petugas UAKPA dan UAKPB harus menelusuri hal tersebut.
6)
Apabila terdapat Pembelian Aset yang belum direkam di SIMAK BMN, petugas UAKPB harus merekam SPM/SP2D Belanja modal di aplikasi SIMAK BMN, dan selanjutnya mengirimkan ADK BMN ke petugas UAKPA (aplikasi SAK) untuk dilakukan proses penggabungan aset tetap.
7)
Apabila timbulnya akun tersebut karena kesalahan penganggaran (Kegiatan pemeliharaan atau Barang untuk diserahkan ke masyarakat dianggarkan dalam Belanja Modal,), petugas SAK harus melakukan jurnal aset di aplikasi SAK
Aset Tetap a. b.
5.
2)
Melalui menu aplikasi SAK teliti apakah Saldo Aset Tetap menurut neraca sudah sama dengan menurut SIMAK BMN (Rekonsiliasi Internal). Jika masih selisih petugas satker harus menelusuri dan memperbaikinya.
Aset Lainnya a.
Lakukan reklasifikasi pada akhir tahun untuk TPA/TGR yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya.
b. Yakinkan bahwa nilai TPA/TGR yang terdapat pada neraca akhir tahun adalah nilai setelah dikurangai bagian lancar-nya. c.
6.
7.
Total Aset Lainnya = Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.
Utang a.
Identifikasi apakah terdapat hutang belanja (akrual) yang timbul di akhir tahun, yakni berasal dari tunggakan listrik, perawatan tahanan, dan gaji/ tunjangan yang belum dibayar
b.
Jika ada, teliti apakah sudah disajikan di Neraca
Saldo Awal a.
Bandingkan saldo neraca per 31 Desember dari neraca komparatif Hardcopy Laporan Keuangan Satker tahun sebelumnya.
dengan
b. Apabila..... b.
Apabila terdapat selisih, petugas UAKPA/SAK harus mencari penyebab terjadinya selisih tersebut, dan perbaiki LK atau jika tidak bisa, ungkapkan perbedaan tersebut di CALK
28 8.
Penyusunan laporan bmn Untuk memastikan UAKPB telah menyusun Laporan BMN sesuai ketentuan. a.
Langkah Kerja: (catatan: Langkah kerja Penyusunan Laporan BMN, terkait dengan langkah kerja penyusunan neraca untuk akun aset tetap) 1)
Petugas UAKPB meyakinkan, apakah satker memiliki Aset tetap dan seluruhnya telah direkam di aplikasi SIMAK BMN.
2)
Apabila masih ada aset tetap dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dicatat di SIMAK BMN, petugas UAKPB harus mencatat aset tersebut di SIMAK BMN.
3)
Perekaman dilakukan melalui Menu Saldo pada periode berjalan ( misalnya terdapat Kendaraan yang diperoleh pada tahun 2007, tetapi belum dibukukan/direkam di SIMAK BMN, maka perekaman/pencatatan dilakukan melalui Menu Saldo Awal pada periode Desember)
4)
Setelah semua semua direkam, lakukan proses penggabungan data SIMAK BMN ke aplikasi SAK, melalui menu “Kirim” dari aplikasi SIMAK BMN dan digabung melalui menu “Terima dari UAKPB” di aplikasi SAK.
9.
10.
Penyusunan CALK a.
CaLK adalah unsur LK pokok dan wajib, bukan tambahan.
b.
CaLK bagian tak terpisahkan dari LK
c.
Setiap entitas wajib menyajikan CaLK
d.
Fungsi CaLK: menjelaskan unsur dlm LK yang lain
e.
Jika belum membuat CaLK, agar menyusun CaLK sesuai contoh di SE Direktur Jenderal Perbendaharaan No 51 tahun 2008.
f.
Crtical Poin dalam CALK Satker Polda umumnya : 1)
Tidak seluruh dana hibah, bantuan ataupun dana lainnya yang diterima Satker diungkapkan dalam CALK, untuk itu disarankan agar Satker memperbaiki CALK dengan mengungkapkan seluruh dana hibah pada Penjelasan Dana Hibah serta dana lainnya (misalnya dana parkir, dana operasi tertentu misalnya operasi ketupat dll) diungkapkan dalam CALK pada penjelasan / poin PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
2)
Pengungkapan pos laporan keuangan maupun pengungkapan lainnya agar mempedomani Kebijakan Akuntansi yang ada2)(yang sudah ada / diuraikan Pengungkapan..... dalam CALK tersebut)
3)
Untuk Satker yang memperoleh penerimaan antara lain Rumah Sakit, harus mengungkapkan secara lengkap menyeluruh seluruh aspek keuangan yang dikelola rumah sakit, dan untuk Rumah Sakit yang sudah BLU agar melampirkan Laporan Keuangan BLU
CATATAN TAMBAHAN :
29 Agara cermati hal-hal sebagai berikut :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. III.
Apakah telah dilakukan opname kas per 31 Desember dan mintakan salinan R/K bank per 31 Desember Apakah sudah dilakukan stock opname terhadap pos Persediaan dan Aset Tetap dan mintakan berita acara stock opnamenya. Apakah aplikasi persediaan sudah sama dengan hasil stock opname Apakah aset tetap hasil hibah telah dilengkapi dengan Berita Acara Apakah aset tetap rusak sudah direklas ke aktiva lain-lain Apakah saldo awal AT sudah sama dengan aplikasi SIMAK BMN Penjelasan pos neraca untuk untuk aset tetap kurang memadai Apakah seluruh akun aset telah disesuaikan Pendapatan hibah (apabila ada) belum disajikan dalam CALK
PENUTUP
Demikian Standard Operation Procedure (SOP) dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman petugas Pelaksana Reviu.
Ditetapkan di
:
pada tanggal
:
Mataram Maret
2014
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA NTB
Drs. ANANG SIDANU .S.H..M.Si KOMBES POL NRP 57081024
30 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT ITWASDA
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) tentang PENGAWASAN OPERASI (WASOPS) NOMOR: SOP-
I.
234
/III/2014/ITWASDA
PENDAHULUAN 1.
2.
3.
Umum a.
bahwa dalam rangka melaksanakan operasi Kepolisian perlu dilakukan pengawasan dengan sasaran bidang manajemen Operasi Kepolisian diperlukan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu kiranya disusun tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang pengawasan operasi sebagai acuan dan pedoman bagi personel pengawas internal, sehingga dalam melaksanakan kegiatan mendapatkan hasil yang lebih optimal.
Dasar a.
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan OTK pada tingkat Polda dan Perkap Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan OTK pada tingkat Polres dan Polsek;
b.
Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Menejemen Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/760/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Wasops di lingkungan Polri;
Pengertian
31 a.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
b. Manajemen .....
b.
Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan operasi kepolisian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;
c.
Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat Renops adalah suatu produk perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan operasi kepolisian yang berisi situasi, tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, personel, sarana prasarana dan anggaran;
d.
Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas);
e.
Sasaran Operasi Kepolisian adalah bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata tertentu yang ditanggulangi dengan operasi kepolisian;
f.
Target Operasi yang selanjutnya disingkat TO adalah sasaran yang dipertajam berdasarkan skala prioritas dan dapat diukur untuk ditangani, dicapai dalam penyelenggaraan operasi Kepolisian;
g.
Kontinjensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksikan (unpredictable), dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan;
h.
Kuratif adalah CB yang dilakukan dalam operasi Kepolisian berbentuk pertolongan dan penyelamatan;
i.
Direktif adalah persetujuan, petunjuk dan arahan dari penanggung jawab kebijakan operasi mengenai bentuk operasi, sandi operasi, waktu operasi dan sumber anggaran yang akan digunakan untuk menyelenggarakan operasi kepolisian;
j.
Perintah Operasi yang selanjutnya disingkat PO adalah dokumen administrasi operasi kepolisian yang berisikan jenis, sandi dan waktu dimulainya operasi kepolisian;
k.
Surat perintah pelaksanaan operasi yang selanjutnya disingkat Sprinlakops adalah perintah kepada para petugas yang dilibatkan dalam operasi Kepolisian untuk melaksanakan operasi Kepolisian dengan sandi, waktu dan rincian tugas tertentu;
32
l.
Latihan Praoperasi yang selanjutnya disingkat Latpraops adalah pelatihan yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi kepolisian. 4. Maksud .....
4.
Maksud dan Tujuan
a.
Maksud
Standart Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan wasops secara transparan dan akuntabel. b.
Tujuan Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi pejabat atau petugas pelaksana, guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam pelaksanaan wasops.
5.
Ruang Lingkup Materi yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Wasops ini meliputi aspek manajemen operasional (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian) terhadap pelaksanaan operasi baik dari aspek pelibatan kekuatan personel dan sarana prasarana maupun dukungan anggaran.
6.
Tata Urut I.
PENDAHULUAN
II.
PERSIAPAN
III.
PELAKSANAAN
IV.PELAPORAN V.
II.
PERSIAPAN
PENUTUP
33
7.
Personel pelaksana a.
menyusun/membuat renwas operasi;
b.
menyiapkan Surat perintah petugas yang ditunjuk;
c.
surat Perintah Perjalanan Dinas;
d.
menyiapkan sarana tranportasi;
e.
menyiapkan kertas kerja;
f.
membuat Surat Telegram pemberitahuan kepada obyek Wasops;
g.
menyusun pembagian waktu dalam penugasan anggota tim;
h.
menyusun daftar pertanyaan/checklist sesuai sasaran Wasops;
i.
koordinasi dengan Roops Polda NTB atau Satker yang dikedepankan, terkait dengan produk Renops, dan referensi lainya sesuai sasaran operasi.
j. k.
8.
9.
j. Menghimpun ..... menghimpun dan meneliti temuan – temuan hasil Wasops guna dianalisa dan dievaluasi; menyusun laporan kepada Kapolda NTB sebagai pertanggungjawaban tugas akhir.
Obyek pengawasan operasi bidang Manajemen Operasional yang meliputi : a.
perencanaan;
b.
pengorganisasian;
c.
pelaksanaan;
d.
pengendalian;
e.
dukungan sarana dan prasara
f.
dukungan anggaran dan keuangan.
Metode dan tehnik Wasops a. b. c. d. e. f. g.
tanya Jawab/ konfirmasi; observasi/pengamatan; peninjauan Posko Operasi; pencocokan data; penghimpun pilun dan data; evaluasi; pengarahan.
III. 10.
PELAKSANAAN
Pelaksanaan persiapan terhadap obyek Wasops
34 a.
Perencanaan
1)
Inventarisir produk administrasi operasi antara lain :
a)
Rencana Operasi (Renops) dengan meteri sandi operasi, waktu (lamanya operasi) sasaran operasi, cara bertindak (CB), target operasi (TO) jumlah personel yang dilibatkan serta dukungan anggaran (APBN non APBN );
b)
apakah Renops satuan atas (Mabes Polri dan Polda NTB paling lambat H-7 sudah diterima oleh satuan bawah;
c)
Kirsus Intelejen apakah sudah disusun dengan sasaran dan cara bertindak yang lebih spesifik serta dijadikan sebagai acuan pembuatan rencana operasi (Renops);
d) Apabila .....
d)
apabila ada perubahan target operasi (TO) apakah Kirpat sudah disusun oleh DitIntelkam Polda dan/atau Satintelkam Polres;
e)
surat perintah pelaksanaan operasi (Sprinlakops) yaitu jumlah personel yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan pembagian masingmasing Satgas sesuai sasaran operasi;
f)
Perintah Operasi (PO) dari satuan atas dan jawaban mengerti serta siap melaksanakan;
g)
apakah sudah menyusun Surat Perintah (Sprin) penunjukan personel setiap pentahapan operasi dan jumlah kekuatan;
h)
apakah sudah menyusun jadwal/tahapan operasi;
i)
apakah sudah menyusun rencana Teknologi Informasi (TI) untuk penggelaran alkom;
j)
apakah sudah menyusun rencana Latpraops sesuai dengan sasaran dan jenis operasi;
k)
apakah sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi lintas sektoral terkait, serta komponen masyarakat lainnya;
l)
apakah sudah penyusunan HTCK operasi antar pejabat dalam Satgas;
m)
apakah sudah menjawab mengerti dan siap melaksanakan perintah operasi;
n)
penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital, serta perangkat lainnya dalam satu ruangan
o)
apakah sudah menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan guna mengirimkan laporan harian;
p)
apakah sudah menyiapkan tanda pengenal operasi;
q)
perencanaan kebutuhan anggaran dan keuangan;
35
b.
r)
apakah sudah disusun rencana penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai daftar nama-nama personel yang terlibat operasi;
s)
apakah sudah menyusun rencana penggeseran pasukan sesuai tahapan operasi minimal H-2 dan termasuk dukungan anggara.
Pengorganisasian 1)
Apakah sudah menyusun Surat Perintah Operasi (Sprinlakops) : a) Tingkat Polda : (1)
Kaopsda dijabat oleh Kapolda;
(2)
Wakaopsda dijabat oleh Wakapolda;
(3)
Karendalopsda dijabat oleh Karoops Polda; (4) Kasetopsda .....
(4)
b)
c)
Kasetopsda, Kapusdataopsda dan Kasatgasda, Pa Anev dan Pa Posko dijabat oleh perwira yang ditunjuk.
Tingkat Polres: (1)
Kaopsres dijabat oleh Kapolres;
(2)
Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres;
(3)
Karendalopsres dijabat oleh Kabagopsres;
(4)
Kepala sekertaris operasi (Kasetops) dijabat oleh Kasubbagbinops Polres dan dibantu oleh Perwira Anev;
(5)
Kepala pusat data operasi (Kapusdataops) dijabat oleh Kasubagdalops Polres dan dibantu oleh Perwira Posko:
(6)
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).
Penjabaran tugas : (1)
(2)
Kaops (a)
menetapkan arah kebijakan operasi kepolisian;
(b)
memberikan kepolisian.
direktif
penyelenggaraan
operasi
Wakaops bertugas (a)
membantu tugas penanggung jawab kebijakan operasi dalam penetapan arah kebijakan operasi kepolisian;
(b)
memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab kebijakan operasi;
36 (c)
(3)
(4)
mewakili tugas penanggung jawab kebijakan operasi apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.
Karendalops bertugas (a)
menerima arahan atau petunjuk dari Kaops untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;
(b)
melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dilibatkan/instansi terkait;
(c)
menyusun Renops berdasarkan kirsusintel dengan lampiran TI, renbut Matlog dan dukungan anggaran;
(d)
menyusun Sprinlakops sesuai dengan kebutuhan operasi; (e) Menyusun .....
(d)
menyusun Renlat dan menyelenggarakan Latpraops;
(e)
menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
(f)
menyusun HTCK antara pejabat dan Satgas operasi serta instansi lain sesuai sasaran dan jenis operasi;
(g)
menyiapkan tanda pengenal / pita operasi;
(h)
menyalurkan anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
(i)
melaksanakan pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan;
(j)
melaksanakan supervisi dan/atau asistensi ke Pospam maupun kesiapan satgas dilapangan;
(k)
memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai setiap perkembangan kepada Kaops/Wakaops;
(l)
memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui lisan dan tertulis kepada Kasatgas dan petugas pelaksana;
(m)
melakukan konsolidasi sebelum, sewaktu dan sesudah operasi;
(n)
pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan
(o)
melaporkan hasil kepada penanggung jawab kebijakan operasi/ Kaops sesuai struktur organisasi.
Kasetops bertugas (a)
menyelenggarakan administrasi operasi;
(b)
menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;
(c)
menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas; dan
(d)
membuat laporan Anev harian/mingguan dan laporan akhir hasil operasi kepada satuan atas;
37 (e) (5)
(6)
dalam pertelaan tugasnya di bantu oleh Perwira Anev.
Kapusdataops bertugas (a)
menyiapkan posko dan perlengkapannya;
(b)
menghimpun dan mencatat laporan harian dari para Kasatgas; (c) Menyiapkan .....
(c)
menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky dan telepon);
(d)
Kapusdataops bertanggung jawab kepada Kaops;
(e)
pertelaan tugasnya dibantu oleh Perwira Posko.
Satuan tugas (Satgas) menyusun rengiat harian dan mingguan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya, serta melaporkan hasil operasi antara lain : (a)
Satgas deteksi : Tingkat Polda dijabat oleh Dirintelkam, sedangkan di tingkat Polres dijabat oleh Kasatintelkam dengan
melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan langkahlangkah deteksi dan identifikasi; penjabaran
(b)
tugas
Satgas Preemtif : Tingkat Polda dijabat oleh Dirbinmas, sedangkan di tingkat Polres dijabat oleh Kasabinmas dengan penjabaran tugas melaksanakan
masyarakat; (c)
kegiatan pembinaan
Satgas Preventif :
Tingkat Polda dijabat oleh Dirsabhara, sedangkan di tingkat Polres dijabat oleh Kasatsabhara dengan penjabaran tugas melaksanakan kegiatan
pencegahan meliputi pengawalan dan patroli;
kegiatan
penjagaan
(d)
Satgas Kamseltibcar Lantas
(e)
Tingkat Polda dijabat oleh Dirlantas, sedangkan di tingkat Polres dijabat oleh Kasatlantas dengan penjabaran tugas melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian dan kelancaran arus lalu lintas; Satgas Tindak
38 Tingkat Polda maupun Polres dijabat oleh Perwira yang ditunjuk, dengan penjabaran tugas
membantu melaksanakan kegiatan penindakan terhadap terjadinya Tindak Pidana yang terjadi selama berlangsungnya operasi; (f) Satgas .....
(f)
(g)
Satgas Gakkumdu Tingkat Polda dijabat oleh Dirreskrimum sedangkan di tingkat Polres dijabat oleh Kasareskrim dengan penjabaran tugas
melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana diproses secara tuntas, secara profesional, proposional, prosedural yang terjadi selama operasi dengan melibatkan Instansi Kejaksaan dan Pengadilan; Satgas Banops. Tingkat Polda dijabat oleh Dansatbrimob sedangkan di Polres dijabat oleh Perwira yang ditunjuk, dengan penjabaran tugas mempersiapkan
kegiatan bantuan dan back up Operasi :
(h)
c.
(1)
melaksanakan pengawasan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh personel operasi;
(2)
menggelar jaring komunikasi mendukung kegiatan operasi;
(3)
melaksanakan kegiatan penerangan (Humas) kepada masyarakat;
(4)
melaksanakan kegiatan medis dan kesehatan;
(5)
penggelaran sarana / prasarana, kendaraan dan tindakan pertolongan cepat di bidang kedokteran/kesehatan serta evakuasi.
Sprinlakops agar melibatkan unsur Sitipol, Urddokkes Humas dan Sarpras sebagai Satkgas bantuan operasi, sedangkan unsur Propam dan Siwas sebagai unsur pengawas agar dibuatkan Sprin tersendiri.
Pelaksanaan 1.
dalam rangka
Bidang operasional
39 a)
b)
2
sebelum pelaksanaan operasi supaya menyelenggarakan latihan teori maupun praktek/peragaan dengan melibatkan semua personel operasi, sedangkan materi menyesuaikan sasaran operasi serta melaporkan hasilnya ke Biroops Polda NTB;
b) Melakukan ..... melakukan gelar pasukan, rapat koordinasi dan memaparkan rencana kegiatan sebelum dilakukan operasi dengan melibatkan unsur terkait, disesuaikan dengan sasaran dan jenis operasi, serta melaporkan hasilnya ke Biroops Polda NTB;
c)
dalam rangka operasi Mantab Praja atau pemilukada supaya membuat MOU dengan Pemprop/Pemkab/Pemkot dan KPU, yang terkait dengan fakta kesepahaman penerimaan dana Hibah maupun penyelenggaraan pengamanan;
d)
menggelar panel data dinamika operasi (PDDO) secara transparan maupun digital dengan kelengkapan administrasi berupa format atau belangko, dan dokumen lain yang diperlukan guna mengirimkan laporan dan Anev harian;
e)
menyiapkan pos pengamanan (pospam) sesuai kebutuhan operasi, yang ditempatkan pada lokasi berdasarkan kerawanan wilayah, kekuatan personel dan dukungan anggaran;
f)
setiap hari selama operasi Kaopres membuat rencana kegiatan termasuk masing-masing Satgas, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya, untuk menentukan sasaran, cara bertindak dan penanganan target operasi yang lebih efektip dan efisien;
g)
Kasetops selaku Kaanev setiap hari membuat laporan anev harian, mingguan dan bulanan yang dilaporkan kepada Kaopsres, guna mengevaluasi pelaksanaan operasi;
h)
Satgas Deteksi membuat perkiraan cepat (Kirpat) apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan bila diperlukan;
i)
supervisi/asistensi yang dilakukan Biroops Polda NTB selaku pembina fungsi lebih awal, sehingga pada saat Wasops dari Itwasda Polda NTB tidak terdapat kesalahan;
Bidang sumber daya manusia
a)
personel yang dilibatkan dalam Sprinlakops harus dibebaskan dari kegiatan harian/ tugas rutin;
b)
dalam hal kotijensi yang memerlukan backup penambahan personel Brimob atau Sabhara, agar Satwil mengajuan permohonan secara lisan dan tertulis, kepada Kapolda NTB, tembusan Karoops Polda NTB;
40
3. Bidang .....
3.
4.
Bidang sarana prasarana
a)
Karendalops supaya membuat rencana kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung operasi berupa alkom, ranmor roda 6, roda 4 dan roda 2, senpi panjang dan pendek, borgol, tongkat, dan sebagainya, sesuai sasaran dan kebutuhan operasi;
b)
dukungan sarana prasarana telah ditempatkan pada pos-pos yang telah ditentukan dan telah siap operasional, jika sewaktu-waktu dibutuhkan;
c)
Subagsarpras agar membuat rencana pendistribusian (rendis) bahan bakar minyak (BBM) dari dukungan rutin selama operasi, kecuali ada dukungan BBM secara khusus diluar rutin;
Bidang anggaran dan keuangan
a)
dukungan anggaran berasal dari DIPA/RKA-KL Satker Biroops Polda NTB;
b)
dukungan dana hibah uang/barang/jasa dari Pemprop, Pemkab dan Pemkot, supaya dilengkapi administrasi antara lain : (1)
perjanjian hibah (MoU);
(2)
berita acara serah terima hibah;
(3)
surat pernyataan telah menerima hibah yang ditandatangani oleh Kasatker dan diberi cap basah;
(4)
dicatat dalam pembukuan tersendiri (diluar buku KU-1);
(5)
dimasukan ke rekening penampungan penerimaan hibah, apabila sudah ada dengan menjelaskan nomor rekening, atasnama rekening, dan Bank yang digunakan, kalau belum supaya membuka rekening dengan mengajukan permohonan melalui Kabidkeu dan diteruskan ke Kapuskeu Polri;
(6)
satker tidak diijinkan menampung dana hibah pada rekening bendahara pengeluaran/penerimaan atau rekening pribadi;
(7)
apabila masih ada saldo, agar disetor ke kas Negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah;
(8)
satker dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah;
41 (9)
mengajukan revisi DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat (dengan mempedomani Perdirjen Perbendaharaan nomor: PER-15/PB/2012 tentang tata cara revisi DIPA);
(10) Satker ..... (10) satker yang menerima hibah dan tidak mengajukan registrasi dan atau pengesahan akan diberikan sangsi administrasi; (11) penerimaan dana berdasarkan T.A. c)
agar
dicatat
dalam
CaLK
mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/415/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri T.A. 2014:
Dukungan Operasi / Logistik 72.000,
Uang saku OH Rp. 17.000,Dana Satuan OH Rp. 3.000,Jasa Angkutan OH Rp. 5.000,Kodal OH Rp. 2.000,Makan Operasi OH Rp. 42.000,Bek Kes OH Rp. 3.000,-
Latpraops Rp. 132.000,
d.
hibah
Uang Makan OH Rp. 34.000,Snack & Drink OH Rp. 15.000,Alins/Alongins OH Rp. 10.000,Minlat OH Rp. 3.000,Honor Instruktur O/JP Rp. 70.000,-
(d)
menyususun rencana kebutuhan anggaran untuk didistribusikan kepada personel yang terlibat operasi sesuai dengan jumlah dan tahapannya dengan indek pada poin (d) batas maksimal;
(e)
(H-3) uang saku, makan dan bekkes sudah diterimakan kepada personel yang terlibat operasi, dengan melengkapi daftar nominatif dan ditanda tangani;
(f)
membuat perwabku seluruh anggaran yang diterima dengan koordinasi dengan pembina fungsi keuangan;
Bidang pengawasan dan pengendalian
1.
Kaops melakukan pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai serta mengevaluasi guna menentukan cara bertindak yang lebih efektip;
42 2.
Kaops dan Karendalops supaya melakukan supervis/asistensi kepada satuan bawah dan petugas pelaksana;
3.
konsulidasi personel yang terlibat operasi mulai dari sebelum, sewaktu dan purna operasi; menyusun hasil akhir operasi kepada Kapolda NTB dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah operasi berakhir
4.
IV. PELAPORAN .....
IV.
PELAPORAN
pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada penanggung jawab operasi melalui Karendalops dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah operasi berakhir, dengan melampirkan perwabku, sedangkan laporan memuat :
I.
II.
III.
IV.
PENDAHULUAN 1.
Umum
2.
Dasar
3.
Maksud dan tujuan
4.
Ruang lingkup
5.
Tata urut
PELAKSANAAN 6.
Tahap persiapan
7.
Tahap pelaksanaan
8.
Tahap pengakhiran
HASIL YANG DICAPAI 9.
Hasil yang dicapai (target operasi yang berhasil dicapai atau diungkap).
10.
Penyerapan dan sisa anggaran operasi
11.
Kendala
12.
Analisa dan evaluasi
PENUTUP 13.
Kesimpulan
14.
Saran.
43 V.
PENUTUP
Demikianlah Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan operasi.
Ditetapkan di
:
pada tanggal
:
Mataram Maret
2014
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA NTB
Drs. ANANG SIDANU .S.H..M.Si KOMBES POL NRP 57081024
44
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
STANDARD OPERATION PROCEDURE ( SOP ) tentang PENGAWASAN PROYEK (WASYEK) JAJARAN POLDA NTB Nomor: R /SOP-
II.
243
/III/2014/Itwasda
PENDAHULUAN 6.
Umum a.
sesuai DIPA / RKA-KL satker jajaran Polda NTB T.A. 2014 yang tertuang didalamnya terdapat pembangunan mapolsek dan renovasi gedung;
b.
pengawasan pembangunan polsek dan renovasi gedung adalah merupakan bagian integral dari pengawasan fungsional Internal Polri untuk menjamin terselenggaranya suatu pembangunan polsek dan renovasi sesuai perencanaan
45 yang telah diajukan dan didukung anggaran yang tersedia serta norma yang berlaku;
7.
c.
pengawasan pembangunan polsek dan renovasi gedung kewilayahan di jajaran Polda NTB adalah guna mengetahui sejauhmana kemajuan fisik pembangunan mapolsek dan renovasi gedung yang telah dijadwalkan dan direncanakan sesuai SPP kontraknya;
d.
agar pengawasan operasi pembangunan mapolsek dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, maka perlu disusun rencana pengawasan operasi proyek sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Maksud dan Tujuan c.
Maksud
sebagai kontrol untuk memperoleh hasil pekerjaan proyek pembangunan mapolsek dan renovasi gedung pada jajaran Polda NTB yang sesuai standar dan spektek yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) d.
Tujuan
agar diperoleh kesamaan persepsi dan memudahkan pelaksanaan pengawasan proyek (Wasyek) pembangunan mapolsek dan renovasi yang tertuang dalam DIPA/ RKA-KL satker T.A. 2014 3.
Perkap …..
2
8.
9.
Dasar
a.
Perkap Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan OTK pada tingkat Polres dan Polsek;
b.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/760/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk pengawasan di lingkungan Polri;
c.
Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda NTB Nomor : Renwas/03/I/2014/Itwasda tanggal Maret 2013 tentang rencana pengawasan tahunan Itwasda Polda NTB T.A. 2014.
Ruang Lingkup dan Tata Urut Kegiatan Wasyek melaksanakan pengawasan pembangunan Mapolsek meliputi aspek pembuatan administrasi, dukungan anggaran dan kemajuan phisik perjenis pekerjaan sesuai dengan spesifikasi tehnik/gambar yang ditentukan
5.
Tata urut.
46
II.
PENDAHULUAN.
II.
PENGGOLONGAN.
III.
PELAKSANAAN.
IV.
ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN LOGISTIK.
V.
KOMANDO DAN PENGENDALIAN.
VI.
PENUTUP.
PENGGOLONGAN
6.
III.
I.
Penggolongan pengawasan pembangunan mapolsek dapat diketahui, dipantau, arah/gerak dinamika pelaksanaan pembangunan melalui :
a.
pengecekan terhadap dokumen lelang yang telah lulus dan disepakati antara KPA/PPK dengan penyedia jasa;
b.
pengecekan langsung dilapangan sesuai sasaran pengawasan proyek pembangunan mapolsek dan renovasi gedung yang tercantum dalam DIPA/RKAKL T.A. 2014
PELAKSANAAN
7.
Manajemen pengawasan proyek pembangunan Mapolsek, meliputi :
a.
pengawasan terhadap administrasi/dokumen pelaksanaan Proyek yang ter diri dari :
1) 3
1)
pelimpahan wewenang dari KPA
pelimpahan .....
47 a). skep Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) b). sprin panitia lelang dan pengawas.
2)
dokumen prakualifikasi Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3)
4)
5)
produk konsultan (dok lelang) a)
rencana kerja dan syarat-syarat
b)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
c)
Bill of Quantity (BQ)
c)
Gambar Rencana (Shop Drawing)
proses lelang (pasca kwalifikasi) a)
pengumuman melalui LPSE Mabes Polri dan Papan pengumuman
b)
pendaftaran calon penyedia
c)
undangan penyedia
d)
penjelasan (anwizing)
e)
pemasukan dokumen penawaran
f)
pembukaan dokumen penawaran
g)
evaluasi administrasi
h)
evaluasi tehnik
i)
evaluasi penawaran harga
j)
penetapan pemenang oleh Kepala Unit Layanan (KULP)
k)
pengumuman calon pemenang oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (KULP)
l)
penunjukan pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pengadaan
dokumen kontrak a) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) b) penandatanganan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
48 c) Penyerahan Garansi Bank
b.
pengawasan pisik di lapangan terdiri dari :
1)
pengawasan terhadap gambar proyek pada proyek bangunan, gambar memegang peranan yang sangat penting, ide dan perencanaan semuanya dituangkan dalam sebuah gambar teknik. Dari gambar inilah dipecahkan metode pelaksanaan pekerjaan hingga suatu bangunan dapat terelisasi.
a) gambar .....
4 Adapun beberapa jenis gambar teknik pada suatu proyek bangunan adalah sebagai berikut:. a). gambar tender gambar tender adalah gambar yang dimiliki pemilik (owner) yang dibuat untuk menganalisa dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada suatu proyek yang akan dikerjakan. b). gambar shop drawing gambar shop drawing adalah gambar yang dibuat oleh kontraktor yang digunakan sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan. c). gambar as built drawing (gambar purna laksana)
2)
(1)
gambar as built drawing adalah gambar aktual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dikerjakan;
(2)
pengawasan terhadap gambar memegang peranan yang tidak kalah pentingnya, dimana setiap pekerjaan lapangan harus sesui dengan spesifikasi gambar;
(3)
setiap proses pembuatan gambar juga harus melalui proses pemeriksaan;
(4)
pembuatan shop drawing dilakukan oleh kontraktor pelaksana, kemudian dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas pada pengawasan.
pengawasan terhadap persiapan proyek
49 pengawasan terhadap persiapan perlu dilakukan karena untuk mengetahui proyek yang akan dikerjakan apakah sudah siap lahan dan pembuatan rumah tempat menyimpan material/bahan maupun tempat istirahat para pekerja (tukang) serta pemasangan boplang. 3)
pengawasan terhadap urugan tanah pengawasan terhadap kepadatan tanah urug yang dipergunakan untuk berdirinya suatu proyek bangunan yang akan dikerjakan
4)
pengawasan .....
50 5 4)
pengawasan terhadap pasangan dan pondasi pengawasan ini dititik beratkan pada kedalaman galian pondasi/stros serta ukuran aduan antara semen dan pasir untuk pasangan pondasi dimaksud
5)
pengaawasan terhadap pekerjaan struktur pentingnya pengawasan terhadap pekerjaan struktur karena pekerjaan ini yang akan memberikan bentuk pekerjaan pembesian dan pekerjaan beton. Sehingga pekerjaan struktur harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi shop drawing (gambar).
6)
pengawasan terhadap pekerjaan rangka atap/plafon pengawasan ini dititik beratkan pada susunan rangka atap dan tebalnya galvalum bila menggunakan galvalum bila menggunakan rangka Kayu lihat jenis kayunya dan diameter kayu yang harus dipasang sesuai spektek gambar yang telah disepakati
7)
pengawasan pekerjaan besi ( trailis dll) pengawasan ini khususnya pengawasan besi trails pada ruang tahanan baik yang menempel jadi satu dengan dinding maupun yang berada diatas ruang tahanan, apakah diameter besi trailis yang dipasang sudah sesuai dengan Spektek dan gambar yang telah disepakati
8)
pengawasan terhadap pekerjaan pasangan, plesteran, dan acian dinding selama masa pelaksanaan pekerjaan finishing arsitektur juga sangat perlu pengawasan yang tinggi, seperti pada pekerjaan pasangan dinding mulai dari mutu adukan, air yang digunakan, kelurusan dan kerapihan pasangan, sebab apabila terjadi kesalahan akan membuang waktu dan biaya. Selanjutnya pekerjaan plesteran dan acian, apabila pekerjaan pasangan lurus dan rapi maka ketebalan plesteran menjadi efisien karena ketebalan plesteran rata-rata sama.
9)
pengawasan terhadap pekerjaan pasangan lantai (keramik) pekerjaan terhadap pekerjaan finishing lantai keramik juga sangat penting untuk menjaga kualitas pemasangan dalam hal ini kerataan pemasangan dan adukan perekat keramik agar apabila pasangan keramik sudah kering tidak keropos. Disisi lain kualitas material keramik itu sendiri juga sangat berpengaruh dalam kerapian pemasangan lantai keramik.
10) pengawasan .....
6
51 10). pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan pengawasan pekerjaan ini perlu diperketat dalam hal pencampuran cat dengan pengencer cat dan tentunya material cat itu sendiri jangan sampai berubah dari spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk mengaplikasikannya biasanya cat harus menutupi warna acian dinding hingga tidak ada bayangan warna acian yang ditimpa oleh cat itu sendiri. Untuk pengecetan dinding luar dilapisi lagi dengan sealer alkali guna melindungi cat dari panas dan hujan agar cat tidak mudah pudar. 11) pengawasan terhadap pekerjaan sanitair pekerjaan ini perlu pengawasan yang mana jangan sampai penempatan pembuangn air kotor / Wc berdekatan dengan sumur yang akan dipakai untuk mandi dll sehingga perlu penataan yang bagus sesuai dengan spektek yang ada 12) pengawasan terhadap pekerjaan mekanikal dan elektrical pekerjaan seperti ini pelu adanya pengawasan yang mana jangnan sampai pemasangan lampu yang ada pada ruang tahanan akan berakibbat pada kesempatan untuk buh diri dan pemasnagan pelistrikan lainnya agar disesuaikan penampangnya dengan spektek 13) pengawasan terhadap pekerjaan finishing lainnya seperti halnya pengawasan terhadap pekerjaan di atas, jadi semua pekerjaan seharusnya memerlukan pengawasan agar terkontrol, karena apabila terjadi kesalahan segera terdeteksi. Dalam hal ini seperti pada pekerjaan pembuatan dan pemasangan kusen pintu dan jendela, pemasangan asesoris lainnya, juga saluran air bersih dan kotor. IV.
ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN LOGISTIK 8.
Biaya pelaksanaan Wasyek didukung anggaran DIPA/ RKA-KL Itwasda Polda NTB T.A. 2014.
9.
Besarnya dukungan anggaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
10.
Angkutan yang dipergunakan disesuaikan dengan keadaan/situasi setempat;
11.
Laporan hasil Wasyek dibuat sesuai dengan petunjuk yang berlaku;
V. KOMANDO .....
52
7
V.
VI.
KOMANDO DAN PENGENDALIAN.
12.
Posko Wasyek Itwasda Polda NTB bertempat di ruang rapat Itwasda;
13.
Penyelenggaraan Wasyek dipimpin oleh Irwasda Polda NTB selaku Kawasyek sebagai penanggung jawab dan sehari-hari dikoordinir dan dikendalikan serta diawasi Irbid Bin/Ops;
14.
Tim Wasyek terdiri 2 orang Parik/Auditor Itwasda dan satu tenaaga ahli proyek dari BPKP Nusa tenggara barat serta masing-masing pelaksanaan tugasnya dipimpin Ketua Tim yang bertanggung jawab kepada Kawasyek dan sehari-hari dikoordinasikan dengan Irbid Bin/Ops;
15.
Penyampaian hasil pemeriksaan Wasyek atau rekap tabulasi yang dibuat oleh Tim diajukan/diserahkan kepada Kapolda NTB melalui Irwasda dan Kasatker selaku Obyek Wasyek.
PENUTUP
16.
Penutup
Demikian Standard Operation Procedure (SOP) Pengawasan Proyek ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan maupun sebagai pedoman untuk kesiapan pelaksanaan Pengaawasan Proyek pembangunan Mapolsek dan Renovasi .bangunan gedung pada jajaran Polda NTB
Ditetapkan di
:
pada tanggal
:
Mataram Maret
2014
53
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA NTB
Drs. ANANG SIDANU .S.H..M.Si KOMBES POL NRP 57081024
