BUPATT UALAITG PROVU|SI JAWA TIMUR PERATURAIT BUPATI UALATG
ItouoR t2
TAHI
l{
2015
TEITTAITG
TATA CARA PEUBERIAI{ IZIT IDI(ASI DETGAIT RAIIUAT TUIIAf, YAIIG
IAHA ESA
BI'PATI IIALAITG, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan
Nasional Nomor
2 Tahun tg99 tentang Izjn Lokasi perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara pemberiar Izin l,okasi; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Lingkungan
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana teLah diubah dengan Undang-Undarg Nomor 2 Tahun 1965 tentarg Perubahan Batas Wilayah Kotapr4ja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik lndonesia
Talun
1965
Nomor 19, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2.
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentarg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tamba-han kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 2O43); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentaJrg Penanaman Modat (krnbaran Negara Republik lndonesia Ta]un 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 telft3.Ij,g Penataar Ruang (t€mbarail Negara Republik Indonesia Ta-hun 2007 Nomor 68, Tambahal tembaran Negara Republik Indonesra Nomor 4725); o,\HEJrr)o\b!ev5d*
t
hllID\RDd'k\n r5\crPu k4e\rdl.e{&
dd'
2
5. Undang-Undang Nomor
darr
32 Talun 2OO9 tentang perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor I40, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 20O9 tentang perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelarjutan (Ifmbaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5068); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg pembentukan Peraturan Perundang-undargan (t embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Unda.ng-Undang Nomor 2 Talun 2OI2 tentang Pengadaarr Talah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (l,embaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalar Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatr diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peiaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan l€mba-ran Negara Republik lndonesia Nomor 5657);
Peraturan Pemerintai Nomor 4O Tahun i996 tentang Ha-k Guna Usaha, Hak Guna Bargunar dan Hak Pakai Atas Tanah (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahal lembaran Negara Republik lndones'ia Nomor 3643); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaJtaran Tanah (L€mbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan tembaran Negara Republik
10.
Indonesia Nomor 3696); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tamtralran kmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentErg Pembagian Urusal Pemerintaltarr aJrtara Pemerintah' Pemerint han Daerah Provinsi dar Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); D
\s.Illte\blmen\tutr!
EdrrE\IU.k\20r5\cPu kra\Itu L6' l!'dq
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasiona.l (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor
15.
l5 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 l, Ta:nbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51031; 16. Peraturan Pemerintal Nomor 1 Tahun 2O11 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi l,ahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2Oi2 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (L€mbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan lcmbaral
Negara
Republik lndonesia Nomor 5230), sebagailnarla telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2Ol2 tefial].g Penyelenggaraan Pengadaan Tarah bagi Pembangunar untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang lzin Lokasi; 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin lokasi, Penetapan l,okasi dan lzin Perubahar Penggunaan Tanah; 21. Peraturar Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112O3l (l€mba.ran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 18. Peraturan
Nomor 3 Seri D);
22. Peraturar, Gubernur Jawa
Timur Nomor
6t
Tahun
20O6
tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 23.
6I
Seri E 1);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);
D\H.lrru\r.du\hdeHukrE\E
.k\n1s\orbk4',\r6bk'atud4
4
24. Peraturar Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Ta_hun 2OO8
tentang Organisasi Perangkat Daerah (t embarar Daerah Kabupaten Malarg Tahun 2008 Nornor l/D), sebaSairrtana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Orgarisasi Perargkat Daerah (lembaran Daerai Kabupaten Malang Tahun 2O14 Nomor I Seri C); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 201O tentang Rencara Tata Ruang Wilayai Ihbupaten Malang (L€mbaran Daerah l(abupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
UEUUTUSXAII: Menetapkan
PERATT'RAIT BI'PATI TEITTAITG TATA CARA
PEIBERIAT UAI{
I,OXAAI. BAB
I
I(ETEI{TUAIT UUT'}I
PaBl
I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerint }l Kabupaten Malang. 3. Bupati adalal Bupati Malang. 4. Dinas adalah Dinas Cipt . Karya dan Tata Ruarg t(abupaten Malang.
5. Kepa.la Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Rualg Kabupaten Malang. 6. I(antor Pertanahan adalah instansi yang menyelenggaralcan tugas dan fungsi Badan Penanahan Nasional di Kabupaten Malang.
7. Izin Lpkasi adatah izin yang diberikan kepada perus€Iaan untuk memperoleh tarah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin
8.
pemindahan hak dan untuk menggunakan ta-nah Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang b€rlaku'
D1Ha',ru\tu\rldu
trtu\b.*\,r5\Gpb
rid'\Id bd rndr
5
9. Grup perusa-haan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara lalgsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumtal atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat largsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraar atau jalannya badan usaha. 10. Penaraman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malarg, yang selanjutnya disingkat RTRW ada.la}) hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Malang. 12. Rencana Detail Tata Rualg, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruarg \vilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. BAB II IZIII LOXASII
PaBl 2 (1)
Setiap perusahaal yang bermaksud untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal
wajib mengajukal permohonan Izin Lokasi. (2)Tanah yang dapat dimohonkan Izin lokasi adalah tanah J,ang menurut RTRW dan/atau RDTR diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman moda-l yang akalt ditaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penalaman modal yang dipunyainya. Paral 3
{l) lzin lokasi tidak diperlukan dan dislggap sudah dipunyai oleh perusalaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dan para Pemegang saham;
diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanamar modat perusahaan lain tersebut dan untuk itu tetah diperoleh persetujuar dari Bupati; tanah yang akar diperoteh dipertukan dalam rangka melaksalakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
b. tanah yang akan
c.
D
\rl.jEa\tu\Prdd
H*uo\Edcr\trs\or
a5r\b bb' tE6
6
d. e.
tanah yang akarl diperoleh berasa.l dari otorita atau badan penyelenggaraal pengembangal suatu kawasan sesuai dengan RTRW pengemba.ngan tersebut;
tanah yang akan diperoleh dipertukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telal diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yanB berlaku, sedanBkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usala yang bersangkutan dan luasnya tidak melebihi luasar tanah yang terdapat daiam izin lokasi yang ada; f. tarrah yang diperlukal untuk melaksana-kan rencana penanarBn modal tidak lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi untuk usaia pertanian atau tidak lebih dari 10.0OO (sepuluh ribu) meter persegi untuk usaha bukan pertanian; atau g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksarakan rencana penanaunan modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh pemsahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah tanah tersebut terleta.k di lokasi yang menumt RTRW diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencala penaJraman modal yang bersangkutan. (2) Dafam hal perusahaan tidak memerlukan lzin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan memberitahukan rencana perolehan tarah dan/atau penggunaan tanah kepada l(artor Pertanahan.
Pald 4 (1) Untuk memperoleh
Izin Lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perusahaan harus memperhatikan: a. RTRW dan/atau RDTR; b. konservasi sawah irigasi tekris; c. kawasar-kawasan yang dilindungi seperti hutan Iindung, situs budaya dal kawasan lainnya; dan d. ketersediaan tarah dan kepentingan masyarakat setempat dan sekitarnya. (2) Batas luas maksimal tanah yang dikuasai oteh perusahaan atau grup perusahaan sebaSai berikut: a. Kegiatan P€rumahan-Pemukiman maksimal 40O (emPat ratus) hektar dalam I (satu) provinsi atau 4 O0O (empat ribu) hektar untuk seturuh Indonesia; b. t(awasan Resort Perhotelan maksimal 200 (dua ratus) hektar dalam I (satu) Fovinsi atau 2 O00 (dua ribu) hektar untuk seluruh lndonesia;
D
\H,rr1o\lr!Eo\Ara
Hqrrm\h,nc*\srs\GFB k4t\rh
bkrtu
tioc
7
c.
Kawasan Industri maksimal 40O (empat ratus) hektar dalam 1 (satu) provinsi aLau 4.000 (empat ribu) hektar untuk seluruh Indonesia; d. Usaha Perkebunan yalg diusahakan dalan bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Komoditas Tebu maksimal 60.0O0 (enam puluh ribu) hektar dalam 1 (satu) provinsi atau 15O.OO0 (seratus Iima puluh ribu) hektar untuk s€luruh lndonesia; 2. Komoditas lainnya maksimal 2O.OO0 (dua puluh ribu) hektar da.lam 1 (satu) provinsi atau IO0.O0O (seratus ribu) hektar untuk seluruh lndonesia. e. Usaha Tambak mal<simal 100 (seratus) hektar dalam 1 (satu) provinsi atau 1.00O (seribu) hektar untuk seluruh Indonesia. (3) Batas luas maksimal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk: a. Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum dan Badan Usaha Milik Daerah;
b. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Pusat, Pemerintah
c.
Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; Badar usaha yang sudah go Wblic.
BAA III TATA CARA PERIIIOHOI{AIT
IZII
LOXASI
Blgian Kerstu PGrryaritaE
Patal 5 (1) Perusahaan mengajukan permohonal Izin Lokasi kepada Bupati melalui Dinas. (2) Penyampaian permohonan lzin Lokasi harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. permohonan harus diajukan secara tertulis, menggunakan ba]"asa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya; b. fotokopi identitas diri (KTP/ SIM / Paspor), bagi Badan dilengkapi fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Surat [zin Usaha Perdagangan; c. fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak; e. sketsa dan peta lokasi yang dimohon; f. dokumen analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; g. pertimbangan teknis pertanaha! dari Kantor Pertanahan;
D
\rsfu\hsEr\hdur
trdB\tuckw's\ri,c
(q.\rd blGfn d(
8
h. proposal rencana kegiatan yallg memuat rencana penggunaan tarah dan kebutuhar tanahnya, penggunaan tarah pada lokasi yang dimohon serta
tahapan kegiatan pembangunar yang
akan
dilaksanakan pada lokasi yang dimohon; i. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai luas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon dar perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya; j. surat kuasa bermaterai cukup, bagi yang dikuasakan; k. lzin/Persetujuan Prinsip Penanaman Modal dari instansi yang berwenang bagi kegratan usaha yang wajib memiliki. (3) Pemohon yang telah mengajukan permohonal secara lengkap kepadanya diberikan bukti penerimaan surat. (4) Format permohonan lzin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Ia.mpiran yang merupakan bagian trdak terpisalka-n dari Peraturan Bupati ini.
Baghn Kedua
Pcnlhlar
Perl
6
(l)
Dinas memeriksa kelengkapan persyaratar administrasi dan melakukan peniiaual lokasi atas permohonan izin lokasi yang sudah lengkap. (2) Peninjauan tokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada: a. letak dan batas-batas lokasi yang dimohon; b. penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanlaatan tanah pada lokasi yang dimohon dan sekitamya; c. kesesuaian rencana pemanfaatan yang dimohonkar dengar RTRW dan/atau RDTR. d. keberadaan infrastruktur pada lokasi yang dimohon dan sekitarnya; e. kondisi umum fisik tanah yang dimohon dan sekitarnya; i kondisi sosial ekonomi masyarakat pada lokasi yang dimohon dan sekitamya; g. keberadaan situs cagar budaya, sumber mata air dan kepentingan publik lainnya; dan h. data dan informasi lainnya yang terkait dengan rencana kegiata! pemohon. (3) Peninjauan lokasi dilakukan oleh Dinas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
D
\BaruD\hdr{n\dd lrnlE\tutfu\Frs\qPu
aryD\Dn'
bka tudr
I (4) Pemohon atau kuasanya wajib hadir dalam peninjauan lokasi.
(5) Hasil peninjauan lokasi dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi yarg ditandat€ngar oleh Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah darr pemohon atau kuasanya.
(6) Apabila pemanfaatan ruang yang diajukan dalam permohonan lzin l,okasi tidak sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR ya]rg telah ditetapkan maka Kepala Dinas membuat membuat surat tidak dapat disetujuinya peimohonar dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan tembusan kepada Bupati,
Palal ? (1) Berdasarkan berita acara peninjauan lokasi, Badan Perencanaan Pembalgunan Daerah membuat risalah hasil peninjauan.
(2) Berdasarkan berita acara peninjauan lokasi da.rt risalah hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukal rapat pembahasan permohonan Izin l,okasi oleh Tim. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. menilai ketayakan dan memberika-n masukan terhadap permohonan Izin Irckasi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
b. memberikan peftirnbangan teknis kepada
Bupati
terhadap permohonan lzin tokasi.
(4) Sebelum pelaksanaan rapat, pemohon telah melengkapi permohonannya dengan Pertimbangal Teknis Pertanahan dari Kantor Pertana.l.ar. (5) Tim dapat meminta tambahan informasi kepada pemohon
atau melakukan peninjauar 'lokasi untuk
kepentingan
pengkajian. (6) Tim dapat menyetujui atau menolak permohonan Izin Lokasi
dan dituangkan dalam berita acara yarg ditardatangani oteh Tim. (71
Dalam hal Tim menyetujui permohonan lzin l-okasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas mengajukan permohona.n Izin tokasi kepada Bupati. (8) Dalam hal Tim menolak permohonan Izi.n l'okasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas atas nama Bupati membuat surat penolakan dan mengemba.tikan berkas permohonan kepada pemohon. (9) Persetujuan permohonan tzin I-okasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
D
\rr.l@\hru\d*
Hdu'!\E'dck\2ors\dPl! e4'\ka
kdtu
e
10
(1O)
Tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekuralgkurangnya beranggotakan : a. Dinas Cipta Karya darl Tata Ruang; b, Dinas Bina Marga; c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
d. e.
I
g. h.
Dinas Pengairan; Dinas Pertanian da'rl Perkebunan; Badan Perencanaall Pembangunan Daerah; Badan Lingkungan Hidup; Badan Pelayanan Per-izinan Terpadu;
i. Satuan Polisi j. k. L
Pamong Praja
dan
Perlindungarr
Masyara.kat; Kantor Pertanahan;
Baglan Hukum Sekretariat Daerah; Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah; m. Camat setempat; n. Kepala Desa/Lurah setempat. (11) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Palal (1)
t
Dalam memberikar pertimbangan kepada
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruI b, Tim memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. kesesuaian rencana kegiatan yang dimohon dengan RTRW dar/atau RDTR yarlg telah ditetapkan atau rencana lainnya; b. aspek penguasaan tarah dan teknis penatagunaan tanah, yang meliputi keadaan hak dan penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah dar kemampuan tanah; c. kelayakan luas yallg dimohon berdasarkal kemampuan pemohon, tahapan keEiatan dan ketentuan batas tanah yang dikuasai;
d. kemampuan pemohon ditinjau dari
kegiatan, tenaga ahli, permodalan
perencanaan dan aspek
manajerialnya;
e.
I
status tanah dan/atau gambaran umum penguasaan tanal di lokasi yang dimohon, terutama terkait dengan aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; keberadaan tzin Lokasi dan perDinan lainnya;
g. dampak fisik dan sosial ekonomi,
dilengkapi hasil
konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah
dalam lokasi yang dimohon yang dilakukan
oleh
pemohon dan dituangkan dalam berita acara konsultasi Publik; D
\H6trllD\rrEm\IHtrrulu!\Id.k\-rs\.1P8 H4n\rd hbnrui(
lt h.
keberadaan Bengketa, konflik dan perkara per-tanahan di Iokasi vang dimohon; pencegahan a.lih fungsi ta:rta}l s,awah beririgasi;
i. j. kawasan-kawasan yang dilindungi seperti
hutan
lindung, situs budaya dan kawasan lainnya; dan k. ketersediaan tanah secara fisik dan yuridis. (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. penyebarluasan informasi menBenai rencana penanaman modal ya.rrg akal dilaksanakan dal rencana perolehan tanah serta pola penyelesaian masalah yang berkenaan dengal perolehan tanah; b. pemb€rian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjetasan tentang rencana penanarnan modal dan menca-ri altematif pemecahan masalah yang ditemui; c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yarg diperlukan; dan d. peran serta p€megang hak atas tanah berupa usulan tentang a.ltematif bentuk dan nilai ganti kerugian datarn perolehan tanah dalam pelaksanaar Izin Lokasi, Baglan Ketiga Perubahaa l{amr
PEasl 9
(t) Perusahaan yang telah mendapatkar lzin Lokasi
dart melal
hari ke{a sejak diterimanya penetapan perubahaa dari instansi yang berwenang. (2) Dinas melaksanakan penelitian terhadap p€mb€ritaluan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dar diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan. (3) Perubahan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB TV JAITGI{A WAI(TU IZIII IT'XASI
P.El lO
(i)
Izin Lokasi ditrerikan untukjangka waktu sebagai berikut: a. luas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar dengan jangka waktu 1 (satu) tahun; oi\Hetlre\hsne\PEd qtu\rhd.&wrs\.ib
kcu\rd br4i tu&
12
b. luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (Iima puluh) hektar dengan jangka wakhr 2 (dua) tahun; c. Iuas lebih dari 50 (lima putuh) hekta-r dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalan jangka waktu F,erolehan tanah. (3) Perusahaan yarg belum menyelesaikan perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan Izin l,okasi secara tertulis kepada Bupati mela.lui Dinas dengan ketentuar sebagai berikut: a- tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 7o (lima puluh persen) da-ri luas tanah yang ditunjuk dalam lzin l,okasi dan dibuktikar dengan adanya bukti peralihan hak; b. p€rpanjangan jangka waktu diberikan paling lama 1 (satu) tahun. (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesailar dalam
jangka waktu Izin tokasi, termasuk prerpanjangalnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), maka prerolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pernegang Izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukar tinda-kan sebagai berikut: a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengar ketentuan baiwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
b.
ditepaskan kepada perusa-haan atau pihak lain yang memenuhi ketentuan pemberian Izin I-okasi. BAB V
IIAII
DAIT XTWA.'IBAIT PEUEGATG IZIX LOXASI
Paeel 11
(1) Pemegang lzin tokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dar kep€ntingan pihak lain berdasaikan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beti, pemberian ganu kerugian, konsotidasi tanah atau cara lain s€suai ketentuan ya-ng berlaku-
\Eck\-ts\.it,b H6i\rdl-fui tu e
l3
[2) Sebelum tanah yang bersangkutar dibebaskan oleh pemeSang Izin Lokasi sebagaima-na dimaksud pada ayat (l), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenalgan untuk mengguna-kan dan memanfaatkan tanahn_va bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai RTRW dan/atau RDTR yang berlaku, serta kewenangan untuk mengal,ihkannya kepada pihak lain. (3) Pemegang
lzin Lokasi wajib menghormati kepentingan lain atas tanah yang belum dibebaskan
pihak-pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dar menjaga serta melindungi kepenilngan umum. (4) Sesudah tanah yang bersargkutar dibebaskafl dari hak dan kepentingal lain, maka kepada pemegang lzin Lokasi dapat diberikal hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadalya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kep€rluan untuk mela-ksanakar rencana peoanaman modal.
Parql 12 (1) Pemegang lzin tokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bular kepada Bupati melaLui Dinas mengenai perolehan tana-h yang sudah dilaksanakan berdasarkan lzin l,okasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut. (2) Pemegarg Izin l,okasi wajib mematuhi dan r4elaksanakan semua ketentuar yang termuat dalam lzin Lokasi. (3) Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, (4) Perubahaa-perubahan yang dilakukan oleh p€megang lzin
tpkasi sepanjang tidak
menyebabkan perubahan
kepemitkan lahan atau perubahan peruntukan maka lzin Lokasinya dinyatakan tetap berlaku, BAB
\II
SANI(SI AD!trI{IATRATIF
Paral 13 Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa: a- peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. pembatalan dan/atau pencabutan izin-izin lain yang terkait D.\uatrlo\tutr\P(dnr
Huru\k'i.!\h's\.iPb
xaa\''d tfu
Fq
J€
t4
Pasal 14
(
1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan sekurairgkurangnya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masingmasing paling cepat 14 (empat belas) hari kerja.
(2) Dalam jangka wa-ktu 14 (empat belas) hari keia setelah diberikan peringatan tertulis ketiga perusahaal masih melakukal pelalggaran, perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluhl hari kalender. (3) Perusalaar yang tidak mel,aksanakan kewajibarnya sampai batas akhir waktu penghential sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dikenal
\III
I(ETEXTUAIT PERAIIIIAIT
Paral 15
(l)
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, lzin Lokasi yarg
telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Permohonal tzin tokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. BA8 VIII
KETETTUAII PEITUTI'P
Pa$I 16 ini mulai berlaku, Keputusan Bupatr Malang Nomor 112 Tahun 2004 tentang Izin lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 33/E), dicabut Pada saat Peraturan BupaLi
dan dinyatakan tidak berlal(u.
D
\rr.lale\tu\hdd
Hdad\ld.r\rts\crrt
k4\Lb
bbFEdF
t5
Parsl 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang
mengetaluinya,
pengundangan Peraturan Bupati
ini
memerintahkan dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang pada tan / B y'/l/?Re-r 2o1s
q ,.:' .H
/ Diundangkan di Malang Pada tanggal /0 MBQLT
XRESITA
2015
S DAERAII
AADI'L HALIK I{rP. 19s70a30 19a209
I
(x)1
Berita Daerah Kabupaten MaIaIg Tahun 2015 Nomor Seri p
g
D
\Hru\tu\,Hu
truruD\Itd.k\Dri\dPbk4s\rzh L'b' tu
G
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR
6
TAHUN
zdls
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI
A. Format Formulir Permohonan Izin Lokasi No. Reg.
FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI (Peraturan Bupati Malang
No. Tahun
Nomor
Irrnpiran
Yth.
)
Kepada Bapak Bupati Malan8
Cq. Kepala Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang
di
MALANG
Yang bertanda tangan dibawah ini, ka,Eri: .............-..... Ala-Eat : ............... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas oarua : .............-. Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Irkasi, dengan keterangan seba8ai berikut: 1. KBIERANGAN TENTANG PEMOHON
a. Nama Badan Usaha b. Alamat c. Akte Pendirisn d. NPWP /NPWPD 2, KETERANGAN TENTANG TANAH: a. Luas b. I,e tak Desa/Kelurahan Kecamatan l(abupaten c. Penggunaarr Tanah saat ini d. Peruntuka! lzin lnkasi yang dimohonl
4. 5.
Pertimbangan tekris pertanahan dari Kantor PertanalDn; Proposal rencana kegiatan yang memuat relcana penSgunaon tanah dan kebutuhan tanahnya, penggunaan tanah pada lokasi yan8 dimohon serta talapan kegiatan peEbangunan yang akan dilaksanakan pada lokasi yang dimohon; D.\@ntu\H*
rrnlrM\E t\-Ls\c+6Ery4knP
2
6, Dokumcn aralisis dampak talu lintas dari Dhas perhubungan, Komunikasi dan 7. 8. 9. I O.
IDforoatika; Surat pernyataan bermaterai cukup mengenai luas tanah yang sudah .timiliki oteh pemohon dan perusalBan lain yang merupal
Demikian pennohonan ini kami sampaikan dan kalli bersedia memenuhi seEua peraturan-pemturan yang ditetapkan beserta sanksi-sanksi sebagai pertanggung jawabannya, atas persetujuan Bapal<, kami ucapkan terima kasih. Malang,
PeEohon Materai Rp. 6.00O,-
Keterangan: 'S€butken dokumen penunjang ysng berkaitan den8an tanah yang dimohon
B- Format Surat Kuasa SI'RAT NI'ABA Yang bertanda tangan dibawah ini:
NaEa :...-................................ :.....-............................... A.lal:nat Pekerjaar :...........,......................... No.Identitas :....,,.....,......................... No.Telp/HP :..........,.......................... Dalam hal hi bertindal untuk dan atas na@a: NaEa Badan Usaln
:. ... . ... .. ... .. . .... ... ... ..
Jabatan Alamat
:......... :... .....
. ....
.. . ..
.
...
...
............
... ... ... .. ...
Selanjutnya disebut PgEberl KurtaDengan ini Bemberikan kuasa kepada: : ... .. ............ Naha
Alarnal No.
:
. ...................
ldenL-itas :..............
.. ......
:..... .. ....... .. Sel,anjutnya disebut PeEGd.Er Ku.t No.
Telp/HP
.
.
o
\tr.fu\ko)&\Md
!*lq\EDdck\F1s\.hb
eaa\ll!nl]
Lin 6b!d6
3
Untuk dan atas nema Pemberi Kuasa bertindak dalam pengurusan Izin Iokasi di pemerintah Kabupaten Mdang atas tanah yang terletak di
t,okasi Luas
:............................. :.............................
Perunlukan
:. ... ... . .. . .. ... .. .. ...
.....
.
Dengan tetap memenuhi p€rsyaratan-p€rsyaratan yang ditetapkan s€suai ketentuan peraturan yang berl,aku .
Demikian surat kuasa ird diberikan oleh PeEberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk digunalan sebagaimaia mestinya. '20...
Pemberi Kuasa,
Penerima Kuasa
Materai Rp. 6000,
,) XRFSITA ,1
D
\nal]$n\blrlI\rdnt
t^
truhE\hdr!\rrs\ciP!k
e\LE
