PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHI..|N 2011 TENTANG
,tl TAHUN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
2OO8
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA POTTITIANAK,
Menimbang
:
a.
bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009; b.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, organisasi perangkat daerah yang sudah dibentuk berdasarkan Peratwan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, per{U disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ientang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009.
Mengingnt '
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran
2. Undang-Undang
Negara Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2756);
Nomor 7 Tahun 1971 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang
lndonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 296a\;
-1-
-2-
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 19gg (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nornor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3495);
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zA04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M21l;
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z00d. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4M4);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4439);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 52Y\:
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14A, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
-3-
14-
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repi.rOtif lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah OiuUafi
gg rahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4B5S); dengan Peraturan pemerintah Nomor
15. Perafuran Pemerintah Nomor 38
Tahun 2AO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar:a pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zaaz Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4Z3l);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun zaar tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ao7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
lT.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Prala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor g);
18.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah rahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 7);
l9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nsmor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun z01A Nomor 1 Seri D Nomor 1). Dengan Percetujuan Eleleama DEWAN PERWAKILAN RAT(YAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan WALIKOTA PONTIANAK ilIEMUTUSKAN Menetapkan
:
:
PERATUR^AN DAER.AH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOifrOR ,t1 TAHUN 2OOS TENTANG PEIIIBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun Z00B Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut:
-4-
1, BAB ll PE]I,IBENTUKAN ORGANISASI PERANGK.AT DAERAH, Pasal 2 huruf e angka 9, huruf f angka 2, dan angka 5 diubah, setelah angka 3 dan angka 4 disisipkan I (satu) angka yakni angka 3a, angle 4 dihapus, seElah angka I ditambah satu angka yakni 7a, huruf g angka 2 dan angka 4 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
BAB
II
PEI'BENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah inidibentuk perangkat daerah : a- Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. lnspektorat; d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Dinas Daerah yang terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosialdan Tenaga Kerja; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Dinas Pemuda dan Olah Raga; 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika; 8. Dinas Pekerjaan Umum; 9. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan; 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 12. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan 13. Dinas Pendapatan Daerah;
f.
Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 1. Badan Kepegawaian Daerah;
:
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan
Keluarga
Berencana; Badan Lingkungan Hidup; 3a.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Dihapus; 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan $osial Politik; 6. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan Ta,Rumah Sakit Umum Daerah.
3.
g.
Lembaga Lain yang terdiri dari : 1- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 2. Dihapus; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Dihapus.
h.
Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan; dan Kelurahan.
i. i.
(2) Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-5-
(3) Ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 2 (dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAERAH, Bagian Ketujuh LEIIIBAGA LAIN Pasal sehingga Pasal 2t berbunyi sebagai hrikut:
PERANGKAT
21 ayat {2} dan (3} diubah,
Bagian Ketujuh LEiIIBAGA LAIN Pasal 21 (1) Lembaga Lain dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Umum Lainnya;
dan
tugas
(2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Badan; (3) Lembaga Lain yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara rangkap (ex officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
3. BAB lV SUSUIIAN ORGANISASI Bagian Pertama SEKRETARIAT DAER^AH Pasal 3{ huruf e angka { diubah dan angka 3 dihapus, huruf e ditambah I {satu) angka, yakni angka 2a, huruf f dan angka { diubah, huruf j angka i dan angka 2 diubah dan angka 3 dihapus, sedangkan huruf l, m, n, o dan p dihapus, sehingga keseluruhan Pasal3t berbunyi sebagai berikut: Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH Pasal 31 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiridari
a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan
:
dan Kesejahteraan Rakyat; Kepala Bagian Pemerintahan; 1. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;dan 2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 3. Dihapus; d. Kepala Bagian Hukum; 1. Kepala $ub Bagian Perundang-undangan; 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 3. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; e. Kepala Bagian Organisasi; 1. Kepala Sub Bagian Kelernbagaan; 2. Kepala Sub Bagian Tatalaksana; dan 2.a. Kepala Sub Bagian Kebiiakan Aparatur dan Analisis Jabatan; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; 1. Kepala Sub Bagian Keagamaan; dan 2. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan; g. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan; h. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan; 1. Kepala Sub Bagian Perekonomian; dan 2. Kepala Sub Bagian Pembangunan dan Jasa Konstruksi;
c.
f.
-6-
i. j. k.
Kepala Bagian Tata Usaha; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; Kepala Bagian Hubungan Masyarakat; 1. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan 2. Kepala Sub Bagian Protokoldan Persandian; 3. Dihapus. Kepala Bagian Rumah Tangga; 1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
l.
Dihapus; m. Dihapus; n. Dihapus; o. Dihapus; p. Dihapus; q. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 35
Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
31
tercantum pada Lampiran 3 (tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. BAB lV SUSUilAN ORGAT{ISASI Bagian Kelima DINAS
DAERAH Pasal 52 ayat {8) huruf d dihapus, ayat {9} dan ayat (13} diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima DINAS DAERAH Pasal 52 (1) Dinas Pendidikan, susunan organisasinya terdiridari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2" Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar; 1. Kepala Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; 2. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan 3. Kepala Seksi Kelembagaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar; d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 1. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik; dan 2- Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan; e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah; 1. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas; 2. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 3. Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah; Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formaldan lnformal; 1. Kepala Seksi Bina Program Tenaga Teknis, Sarana dan Prasarana; 2. Kepala Seksi Bina Pendidikan Masyarakat; dan 3. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
t.
-7-
(2) Dinas Kesehatan, susunan organisasinya terdiridari : (1) Kepala Dinas; (2) Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; (3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian; 1. Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; 2- Kepala seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan 3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; (4) Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit; 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular; 2. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan 3. Kepala Seksi Surueilans {Pengamatan penyakit); (5) Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga; 1. Kepala Seksi Kesehatan lbu dan Anak; 2. Kepala Seksi Perbaikan Gizi; dan 3. Kepala Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; (6) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan' 1. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman; 2. Kepala Seksi Promosi Kesehatan; dan 3. Kepala Seksi Tempat-Tempat Umum (TTU) Dan Tempat Pengotahan Makanan dan Minuman (TPM); (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; (8) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. (3) Dinas sosialdan Tenaga Kerja, susunan organisasinya terdiridari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Sosial; 1. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteran Sosial; 2. Kepala Seksi Pembinaan Sosial; dan 3. Kepala Seksi Bantuan Sosial; d. Kepala Bidang Tenaga Kerja; 1. Kepala Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan lndustrialdan Jaminan Sosial; dan 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja; e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, susunan organisasinya terdiri dan a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan; 1. Kepala Seksi ldentitas Penduduk; dan 2. Kepala Seksi Mutasi Penduduk; d. Kepala Bidang Pengelolaan lnformasi Kependudukan; 1. Kepala Seksi Pengolahan Data Kependudukan; dan 2. Kepala Seksi Monitoring Evaluasi Kependudukan; e. Kepala Bidang Pencatatan Sipil; 1. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak;
c.
-8-
f.
g.
b. c.
Kepala seksi Perkawinan, perceraian dan pengakuan Anak; dan Kepala Seksi Dokumentasi; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, susunan organisasinya terdiridari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Kebudayaan; 1. Kepala seksi Pengembangan dan pembinaan Kesenian; 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesenian dan perfiiman; dan Kepala seksi Pelestarian Budaya dan Nilai rradisional; d. Kepala Bidang Pariwisata; 1. Kepala Seksi Pengembangan Obyek pariwisata; 2. Kepala Seksi Promosi pariwisatai dan 3. Kepala Seksi Usaha Sarana dan Jasa pariwisata; e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; KelompokJabatan FungsionalTertentu.
3
f.
(6) Dinas Pemuda dan olah Raga, susunan organisasinya terdiri dari Kepala Dinas; Sekretaris' l.Kepala iub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2.Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3.Kepala Sub Bagian Keuangan; c^ Kepala Bidang Pemuda; 1. Kepala $eksi Pengembangan Organisasi pemuda; dan 2. Kepala Seksi Pengembangan Aktivitas pemuda; Kepala Bidang Olah Raga; 1. Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga Masyarakat; dan 2. Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga presiasi; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; KelompokJabatan FungsionatTertentu.
a. b.
:
d.
e.
f.
(7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, susunan organisasinya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 2. Kepala Seksi Angkutan Jalan ; d. Kepala Bidang Angkutan Perairan; 1- Kepala Seksi Angkutan Perairan; dan 2. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas perairan; a Kepala Bidang Teknik Kendaraan Terminaldan perparkiran; 1. Kepala Seksi Teknik Kendaraan dan perbengkelan; dan 2. Kepala seksi sarana dan Prasarana Terminil, Halte dan perparkiran; f. Kepala Bidang Komunikasi dan lnformatika; 1. Kepala Seksi Pos, Tebkomunikasidan Tetematika; dan 2. Kepala Seksi Penyebaran dan Penyerapan lnformasi; g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
-g-
(8) Dinas Pekerjaan Umum, susunan organisasinya terdiridari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian; 1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian; Kepala Seksi Pembangunan Saluran; dan Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran; d. Dihapus; e. Kepala Bidang Bina Marga; Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum; f Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
2. 3.
2. 3.
.
1. 2. 3.
(9) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan, susunan organisasinya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Cipta Karya; 1. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung Pemerintah; dan 2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; d. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan; 1. Kepala Seksi Perencanaan, Survei dan Pemetaan; 2. Kepala Seksi Peruntukan dan Penggunaan Bangunan; dan 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; e. Kepala Bidang Perumahan 1. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan;dan 2. Kepala Seksi Pengembangan Permukiman; Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan; 1. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan; dan 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan; g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;dan h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
(10)Binas Kebersihan dan Pertamanan, sus{rnan organisasinya terdiri dari a. Kepala Dinas;
b.
c. d. e.
:
Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; Kepala Bidang Pembinaan Kebersihan; 1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Kebersihan; dan 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Kemitraan Kebersihan; Kepala Bidang Operasional Kebersihan; 1" Kepala Seksi Operasional Penyapuan Jalan dan Kebersihan Pasar; 2. Kepala SeksiAngkutan; dan 3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana; Kepala Bidang Pertamanan; 1. Kepala Seksi Penataan, Pengendalian Taman dan Ruang Terbuka Hijau
(RrH);
-10-
f.
g.
2.
Kepala Seksi Pemeliharaan Taman; Kepala L!nit Pelaksana Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.
(11)Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, $usunan organisasinya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala $ub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Koperasidan Usaha KecilMenengah; 1. Kepala Seksi Koperasi; dan 2. Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah (UKM); d. Kepala Bidang Pasar; 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar; dan 2. Kepala Seksi Registrasidan Retribusi; e. Kepala Bidang lndustri; 1. Kepala Seksi Sarana dan Bimbingan Produksi lndustri; dan 2. Kepala Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan dan Pencemaran lndustri; Kepala Bidang Perdagangan; 1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri; 2. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri; g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
(12)Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, susunan organisasinya terdiridari a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan; 1. Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; 3. Kepala Seksi Kehutanan; d. Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan; 1. Kepala Seksi Perikanan; 2. Kepala Seksi Peternakan; e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
(13) Dinas Pendapatan Daerah, susunan organisasinya terdiri dari
a. b.
c. d.
:
Dinas; Sekretaris; 1. Kapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; Kepala Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Piutang; 1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan 2. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan 3. Kepala $eksi Piutang; Kepala Bidang Data dan Pembukuan; 1. Kepala Seksi Pengolahan Data PHR dan Pajak Lainnya; 2. Kepala Seksi Pengolahan Data PBB dan BPHTB; dan 3. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
:
-11-
e.
f.
g.
5.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan; 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan l; 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan ll; dan 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan lli Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan Kelompok Jabatan Fungsional TertentU.
Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 Struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum pada Lampiran 7 (tujuh) sampai dengan Lampiran 19 (sembilan belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. BAB lV SUSUNAN
ORGANISASI Bagian Keenam LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 59 ayat (2) dan ayat (S)diubah, ayat (4) dihapus, ayat (5) huruf d dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan f (satu) ayat yakni ayat (3a), setelah angka 7 ditambah { (satu} ayat yakni ayat {7a), sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi selagai herikut :
Bagian Keenam LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 59 (1) Badan Kepegawaian Daerah, susunan organisasinya terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai; 1. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai; dao 2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan Pegawai; d. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; 1. Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai; dan 2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; e. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur; 1. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan (DIKLAT); dan 2. Kepala Sub Bidang Analisis Kepegawaian dan Dokumentasi; Kepala Unit Pelayranan Teknis Daerah; g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana, susunan organisasinya terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 1. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Sosial dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; dan 2. Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Surnber Daya Alam; d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak;
-12_
e.
f.
g.
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 1. Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana; dan 2. Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(3) Badan Lingkungan Hidup, susunan organisasinya terdiridari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2, Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Pengawasan dan pentaatan Hukum; 1. Kepala sub Bidang Pengawasan, Analisis Dampak Lingkungan; dan 2. Kepala Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan; d. Kepala Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengernbangan Kapasitas; 1. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan; dan 2. Kepala Sub Bidang Kerjasama Lingkungan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
{3a)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, susunan organisasinya terdiri dari : a. Kepala Badan;
b.
Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Anggaran; 1. Kepala Sub Bidang Analisis Keuangan Daerah; dan 2. Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendatian Anggaran; d. Kepala Bidang Perbendaharaan; 1. Kepala $ub Bidang Perbendaharaan l; dan 2. Kepala Sub Bidang Pembendaharaan ll; e. Kepala Bidang Akuntansidan Pelaporan; 1. Kepala Sub Bidang Akuntansidan Pelaporan; dan 2. Kepala Sub Bidang Transfer dan Pembiayaan; Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah; 1. Kepala Sub Bidang lnventarisasi dan Pengadaan; dan 2. Kepala sub Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan pengamanan; g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
t.
(4) Dihapus; (5) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik, susunan organisasinya terdiridari a. Kepala Kantor; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa; d. Dihapus; e. Kepala Seksi SosialPolitik; dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
(6) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, susunan organisasinya terdiridari: a. Kepala Kantor; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
:
_13_
c.
d. e.
f.
Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; Kepala Seksi Keamanan dan Konsumsi Pangan; dan Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(7) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, susunan organisasinya terdiri dari: a. Kepala Kantor; b- Kepala Sub Bagian Tata Usaha; e. Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan; d. Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan; dan e. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Arsip; Kelompok Jabatan Fungsional Tefientu.
f.
(7a)Rumah Sakit Umum Daerah, susunan organisasinya terdiridari: a. Direktur; b. Kepala Bagian Umum; 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan; c, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik; 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan 2. Kepala Seksi Penunjang Medik; d. Kepala Bidang Keperawatan; 1. Kepala SeksiAsuhan Keperawatan; dan 2. Kepala SeksiSarana Logistik dan Keperawatan; e. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan; dan 1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana; dan 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemasaran; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
7.
Pasal 60 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sehagai berikut: Pasal 60 (1) Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
_
(2) Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
8. Pasal6{
diubah, sehingga keseluruhan Pasal6{ berbunyi sebagai berikut: Pasal 61
(1) Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah berada bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;
9.
di bawah
dan
Pasal 62 diubah, sehingga keseluruhan Pasal62 berbunyi sebagai berikut: Pasal 62
(1)
Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
-14-
(Z) Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah berada di bawah
dan
bertanggung jawab kepada Direktur.
lg,Pasal65 diubah, sehingga keseluruhan Pasal65 berbunyi sebagai berikut: Pasal 65 (1) Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang(2) Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor berada di bawah dan bertang{rung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah berada bertanggung jawab kepada Kepala Bidang-
di
bawah dan
1{.pasal66 diubah, sehingga keseluruhan Pasal66 berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 66
(1) pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit pelaksana TEfnis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah keria satu atau beberaPa Kecamatan.
(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari
:
a. KePala; b. Sub Bagian Tata Usaha;
c.
KelomPok Jabatan Fungsional.
(4) pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
l2.Paeal67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal puluh Sg tercantum pada Lampiran 20 (dua puluh) sampaidengan Lampiran 27 (dua ini. Daerah tujuh) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
13.BAB lV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Ketujuh LEfrilBAGA LAIN Pasal 68 ayat (3) dan (4) dihapus, sehingga Pasal63 berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN Pasal 68 (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, susunan organisasinya terdiri dari a. Kepala Badan; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan-
:
-15-
c. d. e.
f.
g.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan; 1. Kepala Sub Bidang Pendataan; dan 2. Kepala Sub Bidang Penetapan; Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 1. Kepala Sub Bidang Administrator program; dan 2. Kepala Sub Bidang Pemrosesan; Kepala Bidang Pengendalian dan penanaman Modal Daerah {pMD) 1. Kepala Sub Bidang Evaluasi, Advokasi, lnfonnasidan Pengaduan; dan 2- Kepala Sub Bidang Penanaman Modal; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, susunan organisasinya terdiridari a. Kepala Pelaksana; b. Kepala Sekretariat; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; c. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana; 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik;dan 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; d, Kepala Bidang Pelayanan Kebakaran; 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran; dan 2. Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kebakaran;
:
(3) Dihapus; (4) Dihapus.
l4.Pasal 7{ diubah, sehingga keseluruhan Pasal 71 bertunyi sebagai berikut: Pasal 71 (1) Kepala Sub Bidang pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. 15. Pasal 72 A dihapus; 16. Pasal 72 B dihapus;
lT.Diantara Pasal 72B dan Pasal 74 disisipkan sahingga bedrunyi sebagai berikut :
I (satu) pasal, yakni Pasal 72C,
Pasal 72 C (1) Pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah tertentu untuk melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
t
(2) Unil Pelaksana Teknis Daerah Pasal 68 ayat huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
-16{3) susunan organisasi unit Pelaksana Teknis Daerah terdiridari a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
:
Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
{4) Pembentukan
l8.Pasal 74 diubah, sehingga pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal 74
Struktur Organisasi Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g,
tercantum pada Lampiran 28 (dua puluh delapan) sampai dengan Lampiran 2g (dua puluh sembilan) dan merupakan bagian yang tidak terpisihkan dari peraturan Daerah ini.
{9.Bagian Ketujuh A SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasat 7t A ayat ({} huruf d dan ayat 6 diubah, sehingga keseturuhan Bagian Ketujuh A b;bu;yl sebagai
hrikut
:
Bagian Ketujuh A SATUAN POLISI PAIIONG PRAJA Pasal 74 A (1) satuan Polisi Pamong Praia, susunan organisasinya terdiridari : a. Kepala Satuan; b. Sekretaris 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Bidang Operasionaldan Ketertiban; 1. Kepala SeksiOperasional; dan 2. Kepala Seksi Ketertiban; d. Kepala Bidang Kesamaptaan, Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat; 1. Kepala seksi Kesamaptaan dan Pengembangan Kapasilas; dan 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat; e. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan perundang-undangan; 1. Kepala Seksi Penyidfkan dan penyuluhan; dan 2. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundangundangan. (2) $ekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan; (3) Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
(4) Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (5) Kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang; (6) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagiamana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 30 (tiga puluh) dan merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Daerah ini.
_17_
20.Pasal 79 diubah, sehingga pasar Tg berbunyi sebagai berikut: Pasal 79
Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 31 (tiga puluh satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan d'ari Peraturan Daerah ini,
2{-Diantara Pasal 82 dan Pasal 84 disisipkan I (satu} pasal yakni pasal gZ A, sehingga Pasal 32 A berbunyi sebagai berikut : Pasal 82 A
Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dala Pasal B0 tercantum pada Lampiran 32 (tiga puluh dua) dan 33 (tiga puluh tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 22-BAB V STAF AHLI, Pasal 34 ayat (2! dan {a} diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB V STAF AHLI Pasal 84 (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli; (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (Lima) Staf Ahti yakni: a. $taf Ahli Bidang Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan; d. staf Ahli Bidang Kernasyarakatan dan sumber Daya Manusia; dan e. Staf Ahli Bidang Ekonomidan Keuangan. (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil;
(4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi perangkat daerah; (5) Staf Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaanya tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
23.BAB vl ESEL0N PERANGKAT DAERAH Pasal 86 ayat (2), (31, (4), (5) dan {6} diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : BAB VI ESELO}I PERANGKAT DAERAH Pasal 86 (1) Sekretaris Daerah meupakan jabatan strukturaleselon ll a; (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon ll b;
-18(3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada DinaslBadan/lnspektorat, lnspektur Pembantu,dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan Struktural Eselon lll a; (4) Kepala Bidang pada DinaslBadan/Satuan Polisi Pamong PrajalRumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Pnja/Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon lll b; (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas, Badan/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Seksi pada Badan/Dinas/Badan Penanggulangan Bencana DaerahlSatuan Polisi Pamong Praja/Rumah Sakit Umum Daerah/Kantor/Kecamatan/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada DinaslBadan dan Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan jabatan Struktural Eselon lV a; (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekrelaris Keeamatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, merupakan Jabatan Struktural Eselon lV b;
(7) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dan Kepala Tata Usaha $ekolah Lanjutan Tingkat Pertama merupakan jabatan Struktural Eselon V a; (8) Dihapus.
Pasal ll Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan
di
Pontianak
Padatanggal 3 Oktobor 2011 WALIKOTA PONTIAHAK,
suTARry[tNr Diundanokan di Pontianak 22 }esenbor 201i
Padatanigal
SEKRETARIS
KOTA PONTIANAK,
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAKTAHUN 2011 NOMOR ..:ll
_19_
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2A77 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUR.AN DAERAH NOMOR 11 TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
I.
2OO8
UMUM
Bahwa standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatenfl(ota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah"
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang rneliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.Dengan deffiikian, tidak berarti bahwa setiap penangan urusan Pemerintalran harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Selanjutnya, perubahan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang mengacu pada ketentuan pada Peraturan Pemerintah N'omor 41 Tahun 2OO7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2AA7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tersebut telah direvisi untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009.
Dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2A1A tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2A1O Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Peraturan Presiden Nomor23 Tahun z0fi tentang.Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 20A7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
-20Selain atas dasar beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, nomenklatur dan susunan organisasi pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 harus dilakukan penyesuaian dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak berinisiasi untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dengan melakukan perubahan terhadap beberapa SKPD, dalam bentuk perampingan struktur organisasi SKPD, pembentukan SKPD baru, dan penghapusan beberapa SKPD yang dianggap tidak perlu dan tumpang tindih dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan SKPD lainnya. Adapun SKPD yang mengalami penyesuaian struktur organisasi adalah Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan; Badan Pemberdayaan Masyarakat, PeremBuan, Anak, dan Keluarga Berencana; Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik; dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan SKPD yang dihapus adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan Pelaksana Harian Badan Narkotika. Adapun SKPD yang dibentuk baru adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL. Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah eukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 105
x z{ F z F
o
!
o {
z.
= tr
t
.J
I
E
t\)
I
xtTl
,a
>tr
nT fl u
AZ
9F
!o {T
;T$T az Aa
zE 4O
#4
ilg
UI
Ei
't
Um Out xn !x CoC> <=$z m u:l -l
Et
Z
>,
z -OF =XP gCU L7D 'odz
r
z
ri$ qid z;n
x
f9
hy'
iBE UFI
Z
i--{>
fiE 6T
*
z
x
m
a
{t
oi
OI !m TJ
itz t
flet
xm -tl Ym@
-11 ilfrP, n,,{J>> !N
;>> Pi.i= -LZ
t FI$s >2+>>
Ei#iHs
-ri>3
ilH@
sfrt:6it' rF>P> 'zZz
fii$HE=
=6Q#E
ffiHHH HffiHffi t@ffiffi g
z
E
r
= E o
tm
I
T
m
>
o
o
F
z
m
x
r
n
m
o
r
!
(,)
z
!n=
gHHN
2U,
=I
@(,
5m mc z>
'EH E^
rHE
98ffi
!o
PruOX =rzz>
6Ef=
f-a?
lTldsE
t+++ I6=5
m> ;
=C,JC
fil *l !trl rr
EilEq
o!z!
li
lz
l> lu Io lz l{ l>
lol{
lx
l.I-
l>a>
lm> lvz
lsr l>o
lil; l{o
lol
la(, lm{ lnv l>c lzx
I
u) I
N)
rj{
tfr)f, IEiE
\l-
\F
1:
(f,o ;u,
iilrO
i0r
o .o3
i
i
i
:
f; (o: xi ol
ilr
r:.l o
ol
q, -r ar ll,: :tl
ol
o) =,
:I (o
x o cg)(
ilU'.
=. 6'
:J
o-
F
::, c
:JC ig io)
ig
JiJ] :o) -3 lll :ID: il,lo,:t = !=,:o o !: "cD :)
:f, i= a= B) is) ia
a;a
J
3i3 io o ri-o {o o) OiO :s) 3i3 i€ i$..; o!o
CiC,:5:= ;xt(J JiJ io cic io o)
a
(o to ;o) ,o $i$ :oi]}
{;{
2,i
$:E
Ei9
t;t
J
p soi
Po; l vi
i
i
6i
ta
(D
irri ir\ iz 3;a o).iU
g
r-Cl:
!
G)l
iri:
i
€;
l
r
:
-! )i
O)i
:li
E: $i
: i
: .
=i ((}i $i
iii iiixi i oi ;i:-i :i lDi i
::
: i iia, i :
i
l!L!
i
i
-: Ei g: :i o'i 6i
oi :-i o); :
oi i
Ut:
j
i
>i ;i ili F;
Ji
6i i
gi i: ^:
(O
-.
o i'f $i
N)
(^)
*i or i) PiIi Ei f:m uin g;Pj 3 D;>
Xis j
s-Ei
H id:a 4i o!ci 3i
Tlil-i$
i
i
^! N)i 3;F wicnlo o, -:S 3) iol:(D O, CL:O-i= O-i His $ rSI:!g $ o i6) :l ir;d 3 -i>
^i^: s:(ri viv;
o
a
I
s
N)
&L
t[x
4
i;f x>! >zz
iii
3-_
c) o6l Is
{r >F
B' z
{E}
)nir"
TiT
>i-
:tl"jF
IrI
z
m
t2 nr.D
23,
>c
2z
-L
Z fn lrl
gvb .F!{
z'j9
xb 2z
E
o
! I
lI u
.>
B
a 6
{>
7 T
g
&
I r
>
ixm
Ei9 '>z z
>
tt -t
mzo
B}
m
a,
z
7
= 3
r
x=t A,A
EgE
9qS
s=ri Tot
E3;E
IEua
HEE*
EIII
lx
l-r t> lz t>
lo tz
Ir
t>
Z, U'
XI
HE 2F {
2
>40
EIs
l'
irico
rtr !;.> Itt
a
go
<)
OE
9C' 7.8
for
fif
m-
!
2
Bfi
>s bo
zi
X>
tx lo l{
lfls lJ-r/,
lrro t>> Itrz
x
Ist z
oFE
)xC Zi^@
tr-{r 00(4
f;3r
a
z
r.fi
}C 3o ,1,
Fe utI
I tt
;'
mx
<0?
f;I
x
zP'a
t)>B >zD
>zt *od
PX r
l>o l{,
!-
EX
:G
fp
r{ nr
,z
:l>-t,
If,r (4A >>
>c
>:^ avt
-{}
>?i
i
cHr
QCrn
iz z
oti ?20
ODY
UJtril
i.n 1ip
lmx l-{ -r l>c lv;,0
z
z{
o
1'
{
x o
= tr
flE;
r:in
e
Iin$
P>
r$ cr
zn l'
'ro z
1B
It
ftr TF
9x
(eEs8 $csiE
sgEH$
T
lxx lvc
laa lm{
I
N (}t
I
x
z
{ F
zo
{ T
x o
= tr
x
fz >
i*> 2Fra :0; !)ra [;
;ftX
p*
T
rn
,
i
>xx xu(a
>>u
26
t/iX
*irr
m=>
m?
Xrn
a
4b
>i-
>7!l
tnri <m
-E 91 I)=
s T
'T
b11
!!>
II
I-
2>> *IJ
It
1,1X
!
F>5i zli
5H$ x 0.-
-5
T
s
:>
JW
>
ini!l Z
hlrl Q,x
g;>
n*?
r0
! il
s
L*
g
:i
IJI Xi
iF!
ii,e"'i
iFou^l
'1AEz6i !Da'D>l
in3*;t 12.a>oi
g
Iii o m -
iit
>m -a
i*
i $*
I
l-_i i d+
}T
Scr
?
1x g>
!
3{*[ '>ilIf
a6Ax >,-.v> IlFr,r
i:
J+ ;*
3
lp^*
>=rr [1
b> +!tn
h-Ux yzi
am fia
i
i
I
i
I
i
I
i
4>
!r&
>Ir
xI
fr: P
iL ia
iix >': P} >:
tl
Xr
$r *
>Y
>
lt!
x
rn
Erx r
=<:. YIF
11
f;i 0on
t1
>
>*
"tn .:U
0x
a
{
z
fi
= !
r
I
za =r
EF {
t0=
gG
T-
*Ef o-
98* tsE
sE*= Fru x 'uar
i:se
3gt
6i=f
EE+X
=c'lrE srla*=
gflEn
o!zT
lx
t> lz. t>
lz l{
lo
l'u
t>
f, ls o ls 7 o IF z lz lx a lo @ I{
l@
c x h{ lm c lz
{ lz 7 t>
Itr
N o, I
I
frl
Itm1'J z fil t:: <
Z
a l*l '=g
sdeP +m>o *xom
-T-rl AryIx
iilns
;6 T-
Bn
dn
tlis .I -;
iH{a
igffiffi
m-
,ia,
z
{>
f-
m(n
oX
i,
ilm
@.D
OF
o
fr
N
a-
IfII trx EI >I ;sr i:m --X
;I
x
^=fm <*lx Iijiq
m zI-.,i
*r1,
;"r>
u*Hr HT6F' *HtI 1- til {' =2fil r{9o i>rio ,,\2(t r;rm Flfiry igix Irla fr5>X 2;zu' C@n
Eri
r
$f
a
c
'Il
EI
(/l
Pnfr
yi=i
i;-
sH Pr a>
+id ez
{b. >
mJmx 4r>
@
m
x
>& z
>.y
212 InlOI
fi1
Dq9f lEte fti oru o>>>
nL
Z
si6
fiTy
Fmw
g
Z_ x>A m->
IY 1z
'A n\)
iiIf; a>z*
xfisF
r'lJ
rg
z
rf z1
*fi6
4nF
Izg
nft
9!
i[
1I
a
i6t
?6 E>
>w
OC
ZO
m'
T}
tTl
T
5i
>:
Eg
ilH
Ef
a>* o-{i 92* r
B$H
]x
m
@
a
{>
m
T
a
o
z.
= 3 7
z@ =T
z>
t[E MC
trx sm
ro
^6i =tE
9qH
Pr.rOX !o
5E=t a z2>
#i*t
sEHN!
lll d.r
4EE5
EE"7 HH.x H#*n
gflBI
o!21,
lx
l= I> lz t>
lu lo lz
lqa t>
lzz
liB t>>
lSo
l#H lx{ lmc la 7t
lof,
T
{
N
I
t>
II l= ls lc-
l@ lc l{
.T
o {z 2
-o
{
o
x
tr
E
tzq
1' m
B u-
T
l,
!s"z
F*At
*$pt a T.=s,
xI
o >
mO7> frz
41(t)
z
>
8;Eo >>;
T t-
m a
x >z
;io
L E# <sx 7U= x$rr,! zbri >{ g' J rnr za4(lt s f5o Esfr \- zax o,FIT (t,{ B#*
qd
1'
II a
tra-
O@
@\
\a +m
-rtr C>
2
gI
>
>F xX lll 2 p6
f> 0$
-t m-
>) rfi
Es
o$
6
n
>
m
{
x
1.1
o
a
>D za =r
1>
trx 5m EE mc
1'
t=E -6*
!o OPr 2-fit
6E== JPr.rOjf, z2D
i=rfrl3
p:
lll d..r !
sEui
Ia=;
B}T+
fri_E
! Elt^r
frt-2 rE }E
9o
G$
ds
(o
z
E = n
r
gEgl
$>
rT
gx -m
7 q.
xm
o
16 m> zq,
t22
liFs l;oo
14Cn1
Er -a
$t m
$sH
cD
lqzd FBE lIoQ lvoc
lxtr
I
6I
N)
x
F
z
I
o z
.U
o {
r=
>{{,
z7 1$
mm
Est
L:
4b^
O-
o
U
a
!
"XTI 'r22,-
I!
x -m
>
}T -<
E'6
9*o L+m
Ipf
TO*
mZ
xm
c x
Z
$$Er FO:Hi ^s0a ;=*a au7 J> >{ F I-x1 zt
fifl$r
tr m#
I; zz
C (ttd
eE!s u>4^
Epir
x3 mO
x
E
oc
1rm
Ina ZA
aa,
-{ fx
m
U
dn 6d L-
9S
{)*
c
3
ux
r
T
oro
4Z
>>
is {U
gi
z_
m
T
Ff;fA r7
rfimi
fi= E^
z
*\6
E\g 5,8
1nm>
m_ 'n
x
!;>
/,fr
6$ 2>
Sm
nr
tzo z
xEfi >>>
HFo
lltrx
x
T
g"g
3i+
a
T (n
m
{
T
x
ttt
cn\
iE
-in
ux
o
z
!= u 7
r
z@ =T
5m Eg mc z> {
=tE E trx
11F, =ilP
9qH
Fr.rOX to
5==t J zz>
Hi*t
EEHT Etdr"E
qEE6
HH*H
fiElI ! trlr*t n *H X
3 r
g.
{ { 2
z ! m zo
tl
zc4
Erfi
0trh
Ct,
A
.r1 _
l>zY lz(J * l*EE
l=m^
lcz= Eafr ldild lla7
lxo0)
I
a
N (o
F
z
{ F
o z
{ T
xo
€ tr
a
X*o
in -m L
>>2
A*t {o
iin
ag
-C
t
z
LL
If
qg
inz
ac-
ilIT iIfH 9win
(1,
irr irir -ta,^ mzZ'.-
1'
!F' >s6 IWU 1z
xO{
o @'U <m tnZ _
*s
fiBa lll 1
z> (n _7m
rgr >E'
7z mo
mrfi
llr
ia
gE
:f
*$ -0
z
>o <> >z >n
FU
O>
mX
iz Z
6)
iicq I3H
xtlt-F !>t
il:r:
ct,
6
x
m
{
T
x
m
3r*
F;x a>Y
.II
lxs(a
za
F}
{'
mc z>
trx sm TD(,
!
IIE
r4g
9EH
IEHE
irtl xi3;
I6 =^ iEq"= llld-r! pi "o
6E+#
z
g = n
t-
fiESr 1lEl Fr ffil_E
a = {
v
t
BA z
z.@
Erg
lqz= Eafr ldild Eqr EE9
o
I I
OJ
>
Tm
{
x
n
F
z{ zt
o
o {
I
-r>
Efr,
.>r {} f
n lqt >tFO
FE 6H 2B
n$
fI z(n
urz === ! trx 5m Mf mc z> {
z1a =ilP
ti+3 6ErZ J zz>
Ifld-r!
Bg=Hil
4EE6
e#*#
trl\^.r
sH
!
>1 $0
6
XI
>
* c'*t c
Yrg-g
!
>o z
!,P
7gJ
>E
m
z'tr
l\,
z
3 3 7
r
ProOX tc) OPr z.-f',|
x6 >m_
]I
!
I
m
(t,
-s
o
-v
gfltq
o
zdi
o>cl,
*r> <=f r[, *!, {6I
a=o dm l)?X
t m
() L
m'
tr)>
mx
U
;za z
*5H >>>
r=l iicq
lTlrX
x
rrzg
!;0 Otrh a>Y 6ti
'11
l=Bx l=B=
IIIca
l?Et
tiBi
x
€ tr
o-
9z
>> L7
Hia
fiIil
E9-
>6)
P3rn ururm
E}
#nr
1'x
rnl AU rU
tro s9
o
IHx JiiP {la -'tum
-{m
x1,
lx e,(,,
lqz=
(, .l I
T
FE
t
Y!
z
4iifr 3>>x 6lzq -io
,9 i4rif O: E'
Zr
aa> r.7Z Az >F
t+>T }MUA
fr42,
sXi{
m>(/l
1a
PT
rtr
zE
Aiq IZ )r>zo
=L A=
a
i=a >l
ll.rO m
Z
I$E
fgn
a=w
iEe :mx ilf,P rxo)
x 2-l
-(1
->z
>XzO Z7>
4ro> anbZ
{m Hdi^ 7'4x> ns-'
z
!>t
m-i
x
id
n$ 9v 6s
ic, z
;>
;UI ud
m' zgt OC
frT
T
e!e iss ;zo z
6
,l)
>
-i
m
A
x
gt m
3'I
>|-= zZY Ll2 >>h r(tut
ga (/,
1'
mtr
6sx x>= r> >>
rnzHi
tE
#xx
,= lxP m,^
XE
n{
z
>
lf,
$0
Tm
;I zttt
nf;s tr>x 2za Ir >.>
a
Cx
L,,
z
>
{J'
l>
rOL2 =>
i9a
_! L-m
Z
T
r)(t
PiT CL@
b(0
ifi
H;i
{*B
6Er P m'
es J.
11
Rie
z
>
!r
]I
o>
iT
-m
ox
(o
z
fr
!=
r
FT za
-t
mc z>
TDE
rna 5m
ro
n=E
={ilP
98H
'Oo
PnrOX
x==! Jzz>
p1 .o lIIdrE
sEui
Ia=;
H#*t
*H X
Efr="-E
!ourr
Ettn
o!z'o
z
9, c,
lzc l>z lx=
13i # lzxl=o t>=
liEE> to; l:l=z
1-|;[ n
IFnS
18=E IT@=
l=ocn
I
a
N)
(.D
IU IL
l=
t> IT
lc l-r
l@
z
i*a >
i*E
Ff,a
>m>
co3x
m
T
>L 7> _T > z
qIil
si f={ Ei;
m
It
>
2rfr
$6ff
r>
o3x >E>
TI m
ITI
> Z
I; -r
Erx 5za
9Eo
ri)
s6
m
!
$,
r4
r
s{r g:e
A{a
-z sgf
Zfii
}T
um
T
tf,
g6
*s
l*
Ex z>
Z
>
-o
;*6
y>I =
m9o aD-
dH^ o'r >
C
6H 2X
iE
6)
at
Z
Eu$ >>> ->z
>g:
Ut=-
*EI ';t-$
lll-X
r
etE >-i
m
{t
-m
UX
0)
ry
{
Im
rI ab
5
z
= v=
l-
zct =I
-.1
gf; EE MC z>
!
*tE
iiH
9tf,
PnrOX -oo
xE*; J z2>
111 .'.AA
BEH; rr!
t6=a
HE;F ur4J--r
fr*E"-E
EqEq
o!zt
lx
t>
t> lz
lz l{
h k3
t>
lo l-l
lx
l=
EA
5*ff
Ooh o>Y
lcrro
'n_
I>> lzz
l>O
lEs
lxn
lmc
It{ =
l(,,
lo(, lz4 t>f,
I
(-\)
I (J)
rt
z
;c .->
i-Px EO-
I *'*;
->x =I>
1x
-
fi
EI
ihflr
S{?"
t 1)a
)>
-
LI
-+rrt tln 4*-
rF
khX L;>>
*7
>;411 olY
EYT#
I*il;'e$r IIEiP
-Irm
4! 3
r
6 Itfr zF
:H$T
mLgf9f frtfs
r aE
,^
*x
isu
Elil .Ffl -
i3r
+>x
3F PELl
gdo
EF.x
-at1
!
*r Em
!,
>
n
*[i"t
uC3, !l}7 :r?E
6zs CIIC
>{}
roSx
b
a
$n
ruz
}E rE Fb
t,
u' -l
$frr
?
ttnStr j{}n ftin zZ>x IIlt -lpffi <>
!H:r
I JE
IIb-
EgiF; ';AIx
5ri
?rIl rr;'n
NT
u
i
L;fr
ri zh
Fp
x{ flf
L
i'C
;>
frg b0 +ED
tfi
Ib
ft!
2
iEi)
toil >D!
gEE
FBL
x
m-r
iIfl
Erfi
firb
TI (,?>
!n
o
(tl
v z
p =
r
o'r,
za
FI
EF
HE
?-
*Bf G)A
tsE
9qH
'tr
PN
x
gEH=
EE;I
*EEE* *X'.,x
fiEig
xF"t
{c
lat lzn
t>>
laF l{{
t>> 12n
IF; l-x
l*e lc!
l?
127 e)
lc,
I
s
(.^,
I
z
>
ifd o-
gg$ 3fH
T
1'
rB
!
xo
'
z
>,
>,
{-
Z@
,x
Pm
Va
fP
T
m
r m
>s, z*
{x
cm
L'
z
r
I ITI
z
>
3
l-
12i6
-Lid
>ozr z>\,^
Ill r
ozniS
z
m
1'
z
5s
Ipga >>r@zr
>:U)ii
L-z) n
H;9 x!#x qkiiP
m1
Z
mrE+ f,0Ie m>ri $eb, tr{co on-Lm orxm ;>>x *>z(, Iti6 z>^ 2za4> >
t m
m
f*
,*6 -r
Hts io>
fifir
Z
T
a
Ia
0'z
frg
Zw
>r'
E
g
ZQ =I
{
E0 tr, mc z>
=m
trx
ru
6H
2> za
=tE ,=a
9BH
Pr.rOX !o
6Et' Jzz.>
flIn-rrE p= _o
BHH#
{EE6
Hf*t
sH x
(t)
z
fr
!=
fiEiIn !(J*
t> lz t> lz
I> t=
lv l{
XHE
3ti
lr lm
B# II Z-
ligE
E*
nr
Fzo
I5k >>>
xlll-x
riF iicq
ooh
o>Y
I- x Z;E
IEHI
lEnt
l3fiE
lxE (a
I
o) (,t
I
\> \tr l=
\
ir
,=\E
l=
l* lIlo l=
l? \5
\=
frz
z
g
g
i!.
n
zUn
Iiz
Hg,
iBr
z
96
IH
>o>
igr zha Hiil
d$
o'L
m-
TO
ti
;$
cE oP
n6
>;
@a
x T} >0
ICO ^a c> XI 3>
6tF >zz
a
$sn
m
z
io
;>
zg)
oc >tp
{ n
m
1
x (tt
m'
Z
$
7>
3I{
a
1l Itl
}_za z
I;fi >>>
^ra
:ftr
O0h
erx
m>>
zo'_ F-U
Px
'm
0g
xma
-ll l-m
tm i-7lx
-9qfftHsr Egat (zia OrbIlI iiiEtr iasd fi>fr' oz L h4'? x
fiIrd
ZA
m
u
azA
>;
Zittl
7axu]
-o
at
m-)m
.!Sx rol bz' (r)
dr
>I
mx
!m f,a
Oo,
lf
z_
g
ryql' al ,01a
rQ-
Im
vr
,o
EiH J->X Fxo im
ahr
z>_ m-A
7E fiI2
{c
{
z
= 7 =
r
=ii;
z@
=r
Eg mc z> {-
E trx sm
FHE
9BH
!e
J=z> PpOX
BEHT
4EE6
*E; g
8r=:E
Eqts
o!zT
CN
o T m n
x
?
o
z
o
c,
v
m
!
'7 ,= v o ro 7 rC o 'a { z n@ ?a
:m
C :o )T x
i2 v
,(, {a
I
I
(, (,)
x
ei9
Gt
ar
Z
,2
f;F' i5tr
x
x
= z
x'2 >Uf) Z> z
$!q
H$a
1I
tlE ia6
li: \zg
6$ P> zA
>
ZA(/l
$f io >m
1r-
i\
5XA 1a
irE
<;' n>' 1za
1)r
o
1I
-m ftaI
ip
Z
1 lt\ >x - ctl .P*
A6
ma
T m-
?x
,i99r IT>O i>rm =z>x D_tzA eio
^
E; 1Z
o z
T
o .{
€ tr
iQ z
I> 9* >[
mx
x
mm
1l!
1.t _
r>-x
6{i z+6
a>Y
!;fi O6h
> 7 6
m
{
1
x
m
11
-O
z.@ =I
rflc {z>
En tD E'
irr
=tP
EEn
6=3= JPr.rOX zz>
#ia?
ITI
BEH; d -r
{E=6
HH*#
*H E
6
z
!= n
r
fiElI tE\,rn
z
z,
z xm c{
tr
z
x z
n9
!6 m>
I=-E E
ldHd 1547 t>>!l lzz *
IIBfr
Iaz=
lxe,u,
I
{t
("\)
)s
z{ z F
Ier 6.2q t o
o -{
x
EM
tr.I}
z
*;6 zy
osm
ti*
EEr
n
"tl
(,)
{a
00m>C 95. $iu!
r=
ilxfi
>m
4A
-a
lo 1>
sa$ z>^ a zyl
m.Pb < E:.
oQx
mm
1' 1'
6i
-m w+ oRx uY> \i_a -am tr)x azG +o
1I
z
;o-
;'U,
mi'
ftt^ of>
1I
-x 6)
_m
T
T
z> *z
EEx 62e. >r,
HBr
f,E
;
IT
ZL!fi >z(11
;>>,"
r 3Hr
! -m !2
Z
>
{ia to
>>v,
_z rHP^ zi,P u{,^
m
-Z
grs s;o i>
oii> IEo
7 Z t\X
ltl
uH
cU x c z
1, #e
ox
{
u > >
a4aZ ulo >z z'
;pIo z!;>
L>>o
ft>
';mTn'!
n-
io Z
E}
aw
b(D
z$
mX f,,> m'
!
;za a
e=g {oH >>>
$sr
x
>-i T
giH
Hx* o>Y
n_
o>
rT
-m
UA
(o
z
= T 7
r
>> == za
ErH T*E .o trx sm trt, MC z> {'
9BH
iuo
IEIE A zz> PpOX
p= .o
m rv
sEui j'tr
Ia=;
H#*it
sk x
I
n
rrl
gE
3I z6
fiEiE 1Jourr
lx
llrx
lEnS 14z v l=E,^
lSre
lxtr,(a
I I
o
o)
\
il
F
z
F
-{
o 2
-tr
{
xo
r
€
Z
\J
i2q 6io
ryob
<#9
c-'
Xcr,>
gE^
> Z >
z
f4E -to
olo >+c
,f,{ mL.
m
x
!i-
n!il
Iqf,
F#r
o!
zm
T mtr
trgo a7
9.Ut
u>w =Zw
?
=zx IO> >='
i#
Is >
olr
NC m(r
T$ Za
a,
$1
z
r?oo
r H{e i>ntru -{n}}
!CZx
z
t*t*
8!F, D l;6
moUx Tmml
g
o >
.oo
xz@ ijrE <m>
@
lIIrt
x
rE Z6
NF SE
tzo z
*;s >>>
m
T=$ l;^ oLx
f;*x o>Y
f;s$
l'x T
6tt
1l_
b
{>
2
9.
Zv
r@t EsL >+c <-tB !Hq
{
c
3
3 (,
J
m
T
x
$, m
-m zY >F oF
UX
a
N Q
z
= !7
zcn
F3
z> {
MC
TDtr,
trx sm
!
IHE
= EEx
i=; Jzz> PruOX
ilHff
xE;*
sqEx frrl--E
T
v
m
lEns E=g >= Eg -u, tr-
t<Ei =:
lE
FBd
l-tI lo>=
I
(.o
I (J)
x
5
z
{
o z
!
o {
€ tr
T
l;fl9s (;3)o
6*Is'
- -tn 5!n<-
;E
OC u(B
dt
>
v
m
> z >
*6 o
mo
iE I
LI[
m0
>0,
fic
f,,x
>
rCm
n
z
1>o
nYtr c5w
ifri-
HEn
1'
'- 6g ,Fi
0>
>-
r
m
x
>
z x
>u
L)m
5a ZT
r E}
It m I
m
r
frz-
<>=
+*trzo t=I9fi sEoSo 'i-a>-ad
irffl ;>'**s
-zoY-
>>;
q<_
m
r
nC
m
x
z
>c)
fBEo
drfi!
Ifii>u
siie L-tr.
x
v
igio
gIIE
;ifi;
mFdH ; )J<6
n
x
>>o {} z
> >,>
F[+ ogrf lSe IOU
1)
B6 z
zgJ
oc >E
ZA
m'
T>
mx
T
,za z
Hi> ljs9 >5: fsH
x InrX
r
1 6
)'
FT
{
f,I
x
m
@
?20 Px
6ti
Ooh a>Y
Er0
'11 _
z>
iTr
rE
>
utx
N
z
= 3 7
a13Z EE, :z-m
z@ =T
sm E(, mc z> {-
=tE ! trx
#4H
Pr*rOX =rz2>
#ia?
q6=6 sHun lII d r'U
H**#=
fik
iE- f
*E:E
o, =. EqE1
liE
IEil
EI I{lDr
lza
H=n lm>
IrEE
lzmi
l>tF
ISEH
I>Est lz> I
I
I
s o
zlro
-A
Sm
fiIq{E n a24,Y 0Eg'" YtD2
z'1
\zr liz i0Rn{ )$c4'
oH
xlE t-o zUF. 68" >A
rE> z^@
"{+
3-
It
Ez
r'ri*
(fi
mz-
Pb-
>zzYz o0u66)
gH9^=g
t6Rlr iiz-iq
,r
x;0 C}
>;
s20 *> LJ-
4uQ
t+z
ifs ZEtr
n
tF!
lii
'Il
fi4w
z>c
faa
xfs
tr>
um 36)
OEh
za
!, ttr .pb
Sp
frr
>o zw Bd z
3 6
m
{>
1
x zQl
rfl'
$, m
r
et8 .Dx
u,>Y
a>x
1' Ill
tsH ,z'a z
>s:
fiEq
IIIrX T=t
T
'fi_
Erft
XE
z>
tlx
>m
h)
N
vT z
=
r
z@ =I
z> {'
=m tDo MC
trx
T
iHE
98H
!o
3ii3 PxrOX ={zz>
3Er s
HH*T
E
fiEiI Elt*r n HH
1tr
!
*U, => ctC
Ix=g >a
14za lESe
la=i
ISHE
lxE(,
I
I
s
\r
r={*
lil= lilo
ts \c
\€
B
z>z
>On-
f:ii
>.* c
-t
1'Em>^
fs z
+o
9E
I$
tr-
z
ifis
iie
lI^ 'i zl
>
a
>"
}C X0 >qr fr=
o$
1'
{
m
{f)
;o
iii P!lo
oIl *bo
O-
z
m
z
zya
xsI
EHr *ie dzo
>
B
}U I> >z r6)
Ee
ox m>
g!
!
T
p
m
1'
TT
m
z
>il
>g n4
crP CIg
>
T
2
>
c)
lis 2o
loa *fih
Poe$
z
>
x
z
z>
6*6: L)zCY iE'E zFou
>g?r
a am
1'
IX
6H
iy
n$
Z
!6)
oc >tD zq rl .D
$0,
E>
mx
z
tzC)
EoH )>b
i3g
{ge Xat,
t-
(fr
x
!,
-t
m
a
x
m
9ta PX
UB9
E;0
Tl _
z>
XE
>in
ox
to
z@
E}
z> {'
=m EC' MC
=tE ! trx
9EH P 114 =;i
5=== Jzz> Pr.rOtr
i=,t3
pi .o
lT1
Ur4-Lf
TEig :tE=a sHut n: !
! trl\P rr
*H X
GO
N
2
! = fr
fiE
g 2
z
tiF
l=ft
E!E
ha9
lilHE
ISEH
l>8(,, lurb{
I
I
sN
z{ z x
o
'o
{
xo
r=
I> >o -.1
x
>E
ff,tp
ox ro
uj
F} t-
Tm
Ctr
fz
ir l6
r!
6X ex Oc z> !,(I
T lo L<
m
x
ax
o
ff,
I 6)
la gt
Ix C>
lo
xm
T
tt,
I
t\,
z
fr
! =
r
ZU' =I
z> {'
tpE mc
trx !5m
',!E
^6i
Esfi >i=
#=aE 6=i= Jzz> Pr.rOX E(, o9r z.-fn
sHHs lll/rE
=Etg tE*;
sH x
fr*E"-E Eoun
EEEI
o'tr2!
l*=
IHHl=3
l-{zff,.,
laEE l>E>
E#E l=>io lx{o
lEd=
l8>=i
lur
I
s (^)
I
x
z F
-l
o { t o z
r=
Ys226 fHs
Ltr@IM
FHfriF znlta
oEE
z
>4.
Ira oI
azu ->m
8ir s>
ztn
0x
x
9s
Za-
-im r{x >4a
aAUl
6o$ Cm'
Ei f,)n-
-t
-.r
st O m .')
>tr I> >o
CC frm
>11
,i{
>-x r-
;;P tl o>> 6ili Zza
1I
^T v> II
{>
>x ?m
x
N
za =i
!
gf; Btr' mc z> {
z=6 rHE
3;i P
9BH
!o
li*=
1tr
0ciz Jzz> PmOX
111
ta=; iEui n:
Hf*fl
*H X
El \,.r
or
N
n 2
! =
r
Erru ! r-
.Z
Ilz >lo t>
Eg II T(a
l=*g
lI;
laBI ENI
lxxs, lo>J l-l z ,r) l>-rc
a
ss
I
z F
o { t o z 3
x
r
E
ilEt
Ers z+x
I$*
Hr
fz z
ilx tls,
(ni.a
1#x :r>
m_
]i
Z
fi!o
bEo J=m
!dr
in-
r[
to
$fi
;i,
>s
{x
EiF
E, X 6efr
-{> oi r
zI
>x
x
^' -!
N c)
z
! = 7
r
E
ZU,
=I
TD
gf; tr' MC z> -{
^6i !
F=E
=m==
O
!a 9'u z:m
5=== JPr.rOX zz>
#iai
ii
E=; sHut lTl d: E
iEis
*H
!Elurn
st3il -fil"-E
o!z'o
z
p
l=A lx *u
litfr l="
l0g=
ISEB
lSxE l>rDO
lm
l=e5
l9=i
lgx(a
I
A (rl
I
!
\Fx
lE l= '-
l# lIlo l=
l? \6
\r
\E
!
t
zA
>
z
>
*r6 zU
{ss
aZ m<x
>
C
1z
C}
!HEr 9I9 E ii=Ea )
-Qz
zm
MT
z
-.{
z
!n zi z
Grz€1
z>z
6IE >l->
om> fi1 z.?otp
zOx
a tll lnl
to z
f,2
Iu
.D=
*o rfiE *a
x m-
x
U}
-aZ
6!s
;Iq
sE{
Hf
xI
f
1' m
1!
zm
rfiT
Z5
r>
qt
!sa dx-u
<0)m
>qcD
ili{ af'
-T ftl
>
x
(t)
x
g
m
Iii 1X
q
m
2a *m !rx
t> Za
E
m
E!
m
Ia
n
iv itD
tJ
fr$
>o zw B6 z
m' Z,U OC
!III T>x
2
}-za
ij
HEI,
x
IllrX !;!
Eifi
m
x
C
{
I
7
rt
v ct,
{
N
z
q = 7
z@
=m E(f rflc 2> FT
*BE .g trx
9tH =ilp z=6
to
6=== Jzz> Pr.rOX
*=*t
Ill/r1tr
gEHN
=P>fi HEE;
7U
sH x D -r -li
EE-.7 un !g
gflEil
o!z!
7
BA m
=6
lEie F=s I
l?sE
tsFd l!-4
17
I
a
sO)
iE
z
F
o 2 {
T
H*e T}L I=U
o {
> r
o"
oz)
! z Fx m
€ tr
x
g.
Eaufi }EEU
*s;r t, ?:-
=b
m
0)
N
7
frw =do
>U
frE
P'
Uq ^za
*IIs Iab z
)Ox nSml ii'lz fiEow
llr
rnm
z
i>
#I ri
_u
r >{ zr Io Z_
m
7
t;6
t{e
Eo> 4>' II:l E
8ee
3gr
a
m 'Ilzx
8v
mx
n
>'B
iE 5o
m{ Zr BO >c
Er m(,
llr
X
{
IX
iu,
Sor
NF
6
7
>
m
T
oc >(D
zw b) !CI z
z$t
X
m
a
mx nt m'
.T
;zh z
I=fi >>b
REor
Tse
?'E r.Px
fi*x mlY
'n_
*H
l\, q)
! =
v z
t-
z@ =*
z>
m5 5m EE MC
6;= ^ .U
*tE
9EH
Pr.rOX !o
6E== !zz>
#i*3
lll d r'U
BHHT
{6=6
HHEil
X
sEll ! n trl \,.t
IB ,C
lio l!
t> lz I-r !m
I 7tIN lz
I fi@
I=IE lz6 I l>
I=FN
la=i
lsFd
IXED(,r
I
s\t
I
{ (
=t EI
7I
: c\ {l
x
{ T o 2 = 2
xo
= tr
? L L
>-i
.r-+l
; l'-
.1':
g
c0i: >>* ar
* r' - -t,: r'{*.'*
->;> x)-
4 J,
:-
S5a; i->Y
;:, r: r > ll ;*;S-
; r, x
-T !i. >a
!
I
!
j
i
:
:
t
IU
>ri
>Y
>;
Ir
;>
>
.F-fi
:g; a->:'
l:1
-
lili
ta ll lt
:
i,-,**j
3f
iiF
b)+
0= >rr =il xa !:(:
:Ii >-a
d-;:
-1 b?
x
i
li
I
T_
*> F
>f
4rr
5
?
l,>
t!
t\t (9
v z
= 3
r
za
FI
{
gF
B!a
gG
rtr_
*Ei G'1
EgE
9qE
€ o'tr
$E*= PN x
EJEg
Hstt
IEua
#EEE
frEai
E5fis
o!z;
x
m
tf
o
z z
m
= tr
oI
z
C= t- IA
2v oo o>
zo
c x t= {c m 7
{ > gv
,ID U'
I
I
s5
zo J z x
-tr
o {
x
= tr
sr=
Ilx
Hisr
crFT zt\zi; un-=
{8x
tr,
rH
$fr' '2.
>=x
ifra T:M
)trx a_r f
ro z
-.{ fn
TO
m'
{}
xmx
x
-
>m a4SX
oo
z
m
!
>
$Px Zot'
IfrU
rfs
xF1
)ozi)
ir6Iq -rZ>1o >u z>, z
o;
ei..fr Zr
if,v
Hle
s*t
nZ r fll 2a
flI lrl
1'!
u
i
,",!
;I$a aa-- rE{i6 -r0trj-
31o P UJEJm
I#9fi{ !o-
am mo xZ!
r
;a
*$ iln ox
t
1)
o
,B
6ff
nr *v
i6 z
zP
oc >m
z@
r> m'
mx
!
HEe 5ofi >>i> tz0 z
InrX 1'; b
x
"It_
3tl
Esb
Et6
6
T
>
-{
m
1
x
m
a
-i!
>i z
c>
>x '.m
C"
0
(^,
z,
!= T
r
zcn
E> ,\ -{
z> {
=m tEg MC
trx
t
EHE
=i=3 EEn
F
JPruOX Zz,D
3e;
xE;*
fiHlI
l>
l(-
Ir lv !>
I Es I O-
liEs lEa= l;tr9 Fxg
U'
IA leIi
I
a
s (o
x
z x
{
o z
T
o {
= tr
Ict
a
o
z
Z
c
px pa
Sm
;P llt
3x
r.|
Z
n
X
m
<1 CO 9,,
>>m z
i;$ EI'tn
ri
-x /\M mJ
z
>>-{}
IUTII >>x x
>,
Fg* oos <m:
'u
+a > z
3x m> a' =4, 4fi ix
m
'11
It ,n 4. >@
is
2@
Ss
NF
z
(l)
;I >
zg)
flc
U'
OA
>f,,
rn'
mm
XA
x$
-DT T
6ii 7zO
ztt,
t
mT
Z
Fzo
XEo T<E iUo )>>
+et
X
(1
TI' o>4
OJ
E;fi
1l
{
>
3
>
ts-
1
ZU, =T
-{
rflc z>
=m oc,
! mX
k=i 9' z,
;4H
9EH
PruOX !o
#iaE 6=iE J 2z>
lllnrT
gEHT
q6=5
*H*n
*H X
!E-.t
_
=#8"-7
gIEil
(.)
7 2
.o =
r
o, =,
l*
lz
l{ !>
12
lilo
l{
IO
lz lx
lnd lsz l=o EA t>-
l*B
,2;
l=4 lmL l;u x
la ah lm{
I
o
(rl
I
ln l= lo lc-
lc I{ t>
la
Z
C
0 Z >
D@ Z-
trx
5x rP [Il rn
o Z o
x
m
Ctr
<1
)!m z3x r]>(o
lnr w7a
ilg
_x qt AM
-l>
>nu\ Iom >>x x
9HT
DSr
?m
1l
z
:E *0
m> fr' 4ut
3x
m
1T
r
dii
ihP
olY 7zQ
LrtI,r\
-n
rx C'g
+>, ,4 ZA
3m
nffi
t
I
r r
cn
{ v x{c cv = x ct,
T
N
a,
z
T = F
S
n
za =r
{
TE
tr' mc z>
=m
trx
-u
x*E
!o OPr z.- m =#P z=6
JPpOX zzD
6E3=
fl*t
BHHN llldaE
I6E6
6TH$
ilE-E
!
U*=-i (Jt^r
gEfiE
o!z;
CN
o 7 o >l = rl z a
o |-
E
=
z
o
T
o {
x
tr
B,rfia {}-
> Z
o
sIA
{Pm
ililr i?a
xE rn4x
-{
xm
z> z
troLtm
I i
4fiirr >l!JYo
(rl
I
-
ltl
Z
TA
4". m
=
1.(1)
m>
3x
m
T
zG
Ii;I
Ilrn
xa MFI rx
atT ri=R
>y ?J>
ul
iiP tJttrn
]I
I
>
T
C
r
(.,
(,
v z
r= o
|-
za =I
=m EO mc 2> {
trx
^6t !
E'+ S ED->
{{u
=rzz> Pr.,rOX 'uo O9r z.- fi
#iaE 6EiE
BEHT Jlld:!
tE=a
Ur..L I ?
?fl;r :-
! El tsr rr
$t x
frl".8
E[3il
o!z'o
lz H
l{ t>
l9
l'o
t>
l{
IO
lx
w6 t>> l:E s, t>lz
=IE E
=lE =tP:
zl{ 5 +-
elt :lm u, {
