WALIKOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA SUBSIDI PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2008 DI KOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pemberian dana subsidi penunjang Biaya Sekolah Gratis untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/ dan Sekolah Dasar Negeri (SDN)/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Surabaya, perlu diatur petunjuk teknis dan alokasi sekolah penerima Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis di Kota Surabaya dengan Peraturan Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2008 di Kota Surabaya.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
2 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Pereaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
9.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA SUBSIDI PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2008 DI KOTA SURABAYA. Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 6. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
3 7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 8. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 10. Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah belanja biaya operasional sekolah.
Pasal 2 Petunjuk Teknis Penerimaan Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2008 di Kota Surabaya adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran menerima penyerahan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan SPD sebagai dasar pengeluaran kas; b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran, apabila dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D Penerimaan Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2008 di Kota Surabaya; c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pendidikan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada Kepala Sekolah melalui rekening masing-masing Sekolah Penerima; d. bukti transfer ke rekening masing-masing sekolah penerima dari Bank yang ditunjuk merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran; e. Kepala Sekolah penerima Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali, untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, sedangkan laporan lengkap beserta bukti fisiknya disimpan di sekolah;
4 f. Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis diberikan sebagai penunjang kegiatan dari Dana BOS.
Pasal 3 Alokasi Dana bagi Sekolah penerima Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perhitungannya didasarkan pada jumlah siswa di Sekolah tersebut, dengan alokasi dana sebagai berikut : a. untuk siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), sebesar Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per siswa per bulan; b. untuk siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) /Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), sebesar Rp 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per siswa per bulan.
Pasal 4 Alokasi Dana per Sekolah penerima Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
Pasal 5 Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dengan kode kegiatan 1 01 16 0092 dan kode rekening 5 2 2 26 02.
Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 April 2008 WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO Diundangkan di ...................
5
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 16 April 2008
14 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd SUKAMTO HADI BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 1310 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,
GATOT SOENYOTO, SH. MHum. Penata Tingkat I NIP. 010 251 424
6
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA Tahun 2008
Nomor : 13 PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA SUBSIDI PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2008 DI KOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pemberian dana subsidi penunjang Biaya Sekolah Gratis untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/ dan Sekolah Dasar Negeri (SDN)/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Surabaya, perlu diatur petunjuk teknis dan alokasi sekolah penerima Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis di Kota Surabaya dengan Peraturan Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Dana Subsidi Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2008 di Kota Surabaya.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
