Issu-Issu Global Menyikapi Krisis Ekonomi Tahun 2009 Oleh : Marsuki Disampaikan pada acara: Pendidikan dan Pelatihan Juru Kampanye DPD-II Partai Golkar Provinsi Makassar Makassar, 20-22 Desember 2008
1. Pengantar Diskusi • Krisis ekonomi dan keuangan yang dialami saat ini berbeda dengan krisis 10 tahun lalu, karena kali ini krisis dimulai justru di negara-negara maju, akibat runtuhnya sektor keuangan mereka yang digrogoti oleh para spekulan pasar uang yang tidak beretika. • Perekonomian Indonesia kena dampaknya, saat perekonomian nasional sudah membaik. Akibatnya kelesuan ekonomi nasional mulai terasa di akhir tahun 2008 ini dan diperkirakan akan semakin parah pada tahun 2009 nanti. • Dalam kondisi demikian, jelas peran seluruh komponen bangsa menjadi penting, terutama pemerintah, pebisnis, perbankan, masyarakat dan tentu lembaga DPR. • Peran DPR jelas berbeda dibanding pelaku ekonomi lainnya, terutama pemerintah, karena fungsinya sebagai legislator, bukan eksekutor. Namun demikian fungsi legislator tersebut menjadi strategis dan sangat penting saat membantu mengarahkan, membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang akan ditempuh. • Berikut ini akan disampaikan 4 pokok-pokok pikiran yang perlu diketahui : 1. Review Krisis Keuangan Global (Krisis di pasar keuangan dan Sektor Riil) 2. Dampak Pada Perekonomian Nasional (Jalur keuangan dan output) 3. Upaya Menghindari Dampak Negatif Pada Perekonomian Nasional 4. Kesimpulan dan Saran-Saran
Kondisi Krisis Ekonomi Global
1. Perkembangan Harga Saham dan Komoditas Dunia
Kondisi Krisis Ekonomi Global
2. Perkembangan Pertumbuhan PDB Dunia dan Faktor Penentunya
2a. Dampak Pada Perekonomian Nasional Dampak krisis keuangan global akan semakin terasa saat memasuki awal tahun 2009 nanti, tercermin pada kondisi : 1. Jalur Sektor Riil atau Output a. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, akibat ekspor melemah, daya beli masyarakat kurang dan melambatnya penyaluran kredit perbankan b. Cendrung turunnya tingkat inflasi /deflasi (akibatharga komoditas dan daya beli yang rendah) c. Persaingan pasar ekspor akan sangat ketat d. Implementasi sistem perekonomian negara lainnya akan lebih protektif e. Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan
Perkembangan Penurunan Kegiatan Sektor Riil Perekonomian Nasional : Pertumbuhan PDB dan Faktor penentunya
2b. Dampak Pada Perekonomian Nasional Dampak krisis keuangan global akan semakin terasa saat memasuki awal tahun 2009 nanti, tercermin pada kondisi : 2. Jalur sektor keuangan 1. Meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan terutama pasar uang dan modal (IHSG tertekan, nilai tukar Rp jatuh, cadangan devisa berkurang dan ketatnya likuiditas ekonomi) 2. Sektor perbankan akan semakin prudential atau konservatif 3. Meningkatnya perebutan likuiditas Rupiah dan terutama US Dollar 4. Pelaku ekonomi akan lebih berhati-hati meyimpan dan lebih banyak memegang uang dalam bentuk tunai/cash
Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rp/USD
Perkembangan DPK, Kredit dan suku bunga KreditDeposito
3. Upaya Mengatasi Krisis Keuangan Global Sepuluh Langkah Pengamanan Perekonomian Nasional 1. Mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah memperoleh komitmen pembiayaan dari luar negeri 2. Menjaga Kesinambungan APBN setelah mendapat persetujuan DPR 3. Pemerintah bersama BI melakukan pembelian SUN di pasar sekunder 4. Mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valasnya di bank dalam negeri 5. Menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank karena alasan tidak jelas
Sepuluh Langkah Pengamanan Perekonomian Nasional 6. Menyediakan fasilitas diskonto wesel wkspor with resources 7. Mengurangi pungutan ekspor CPO menjadi nol persen dari sebelumnya 2,5% 8. Menerbitkan ketentuan tentang importasi komoditas tertentu seperti : garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak dan sepatu serta menetapkan pelabuhan-pelabuhan tertentu yakni Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Bandara Sukarno Hatta, Pelabuhan Makassar dan Bandar Juanda 9. Memanfaatkan bilateral swap arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea dan bank of China apabila diperlukan 10. Membentuk task force terpadu anatara instansi terkait
Prinsip yang mendasarai langkahlangkah yang dilakukan : A. Menjaga sustainabilitas APBN dan BOP serta neraca moneter dengan melakukan penyesuaian kebijakan di berbagai bidang terkait B. Melakukan langkah-langkah tambahan lainnya agar sektor keuangan tetap dapat berfungsi sehingga sektor riil dapat tetap bergerak
Beberapa Kebijakan yang telah ditempuh • 4-9 Otober = Depkeu: Penambahan likuiditas perbankan • 7 Oktober = Depkeu: Tidak menambah suplai SUN di pasar • 9 Oktober = Depkeu: Relaksasi ketentuan pembelian saham kembali (Buy back)Depkeu–KBUMN: Pembelian Saham BUMN Depkeu: Penambahan likuiditas dalam APBN • 13 Oktober =BI: PBI atau kebijakan menjaga kecukupan likuiditas Rupiah dan valas • 15 Oktober =BI: PBI atau kebijakan pelonggaran likuiditas Rupiah dan valas (Penyesuaian GWM, perpanjangan waktu swap valas, penyesuaian ketentuan terkai ULN jangka pendek, penyesuaian ketentuan FPJP dan pengaturan transaksi pembelian valas) = Pemerintah dan BI : Perppu jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) Perppu mengenai Amandemen UU BI Perppu mengenai LPS • 1&15 Des. = Pemerintah : Menurunkan harga BBM dan solar
4. Kesimpulan dan saran 1. Kesimpulan • • •
Krisis keuangan kali ini pada dasarnya lebih berat dari pada krisis keuangan tahun 1997/1998, karena spektrumnya sangat luas sebab melibatkan hampir semua negara di dunia terutama di negara-negara maju. Sehingga penanganannya lebih tidak mudah. Memerlukan strategi atau langkah-langkah yang komprehensip, dengan melibatkan segala pelaku di penjuru dunia baik pelaku di sektor keuangan maupun non keuangan. Khusus pemerintah Indonesia perlu memfokuskan langkah-langkah strategisnya dengan menyertakan peran pelaku pemerintah daerah dan pelaku-pelaku ekonomi lainnya secara bersama-sama untuk mengatasi krisis yang dihadapi
2. Saran • • • •
Memperkuat Resiliensi Ekonomi Domestik, seperti mengoptimalkan perekonomian daerah dengan memberlakukan larangan sementara penempatan DAU ke SBI dan meningkatkan belanja infrastruktur fasilitas publik strategis (jalan, listrik dan irigasi) Mempercepat Implementasi Kebijakan Sektor Riil, seperti dengan menciptakan insentif fiskal mendorong investasi dan daya beli masyarakat, kemudian Belanja APBN 2009 dipercepat pada setiap akhir triwulan, sehingga serapan fiskal besar Membenahi Secara Bertanggungjawab Peran Sektor Keuangan, Khususnya Perbankan, seperti dengan kebijakan BI untuk melonggarkan likuiditas melalui penurunan BI rate secara sistematis dan menurunkan serapan SBI pada setiap lelangnya Memperhatikan pentingnya para pejabat atau pengamat memverikan pernyataan yang bernuansa negatif yang dapat merusak ekspektasi pasar
