ISSN No Media Bina Ilmiah 11

ISSN No. 1978-3787

Media Bina Ilmiah 11

PENGENDALIAN PRAMUWISATA ILEGAL DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT Oleh: Sri Susanty, Mahsun Dosen PNS dpk. Pada Akademi Pariwisata Mataram

Abstrak : Pramuwisata adalah petugas pariwisata yg berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yg diperlukan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Secara umum, seseorang yang hendak menjadi pramuwisata di Indonesia disyaratkan untuk memiliki licence yang diterbitkan oleh HPI. Perkembangan pariwisata di NTB yang mulai meningkat membutuhkan pramuwisata namun masih sedikit yang berstatus legal yang telah memiliki lisensi sebagai seorang pramuwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab munculnya pramuwisata ilegal, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh pramuwisata ilegal, dan merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan munculnya pramuwisata ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya pramuwisata ilegal meliputi: pesatnya perkembangan teknologi dan informasi (internet), adanya peluang dari para individual tour, biaya pelatihan yang besar, malas mengurus lisensi , kurangnya pengawasan dan sanksi tegas bagi pramuwisata ilegal, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan HPI. Dampak pramuwisata ilegal yaitu merusak harga paket wisata dan menimbulkan citra buruk bagi pariwisata NTB. Adapun rumusan usulan kebijakan pengendalian pramuwisata ilegal yaitu Menghimbau kepada para biro perjalanan untuk menggunakan pramuwisata ilegal, menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara rutin di berbagai kantong pariwisata, melakukan sweeping/razia terhadap pramuwisata di tempat-tempat wisata yang mengalami pelonjakan kunjungan wisata,melakukan pembinaan terhadap pramuwisata yang baru terjaring razia kurang dari tiga kali, dan mengadukan pelanggaran kepada aparat keamanan bagi Pramuwisata tanpa izin yang sudah melakukan pelanggaran berat. Keyword :Penanggulangan, pramuwisata, ilegal. PENDAHULUAN Pramuwisata merupakan sebuah profesi di bidang kepariwisataan yang disebut juga pemandu wisata atau guide dalam Bahasa Inggris. Inggris. Pramuwisata adalah petugas pariwisata yang berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Di Indonesia, secara nasional telah dibentuk organisasi yang mewadahi profesi ini, yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI yang telah memiliki jaringan ke seluruh provinsi di Indonesia. Di beberapa daerah juga terbentuk sejumlah organisasi serupa yang bersifat lokal termasuk yang terdapat di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara umum, seseorang yang hendak menjadi pramuwisata di Indonesia disyaratkan untuk memiliki licence yang diterbitkan oleh HPI. Ketentuan ini terutama bagi pramuwisata yang melayani wisatawan asing agar kualitas pramuwisata selalu mencerminkan kepribadian dan kultur masyarakat Indonesia serta menjaga validitas berbagai informasi yang disampaikan kepada wisatawan. Pramuwisata merupakan duta bagi sebuah biro perjalanan wisata dan bangsa

serta mengemban citra budaya bangsa, karena mereka adalah ujung tombak dari keberhasilan promosi pariwisata. Eksistensi pramuwisata dalam industri perjalanan wisata memegang peranan yang sangat penting dalam hal sebagai pemberi informasi, pemandu jalan, dan pemberi petunjuk tentang atraksi atau destinasi. Seiring dengan perkembangan pariwisata di NTB yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka kebutuhan akan tenaga pramuwisata yang dibutuhkan oleh biro perjalanan wisata mengalami trend peningkatan. Hal ini mendorong setiap orang yang memiliki kemampuan berbahasa (sesuai yang dibutuhkan), dapat berinteraksi dengan wisatawan, memiliki pengetahuan luas, fleksibel, penuh pengertian dan kedewasaan berpikir serta kesehatan yang prima/kekuatan fisik/jasmani untuk berperan sebagai pramuwisata. Padahal sejatinya untuk menjadi seorang pramuwisata bukan saja kemampuan saja yang diperlukan tetapi juga lisensi yang dikeluarkan oleh HPI melalui proses pengujian untuk mendapatkan pengesahan sebagai tour guide yang legal dan bertanggung jawab.

_____________________________________ http://www.lpsdimataram.com

Volume 9, No. 5, Agustus 2015

12 Media Bina Ilmiah Berdasarkan ketersediaan pramuwisata legal dibandingkan dengan tingginya permintaan tour di Pulau Lombok, dapat dipastikan bahwa ketersediaan pramuwisata berlisensi tidak mencukupi kebutuhan sehingga bermuncullah pramuwisata ilegal. Pramuwisata illegal ini dipekerjakan oleh biro perjalanan wisata yang resmi maupun yang tidak resmi dan ada yang bekerja secara independent yang tidak terikat oleh biro perjalanan wisata. Dalam perkembangannya keberadaan pramuwisata ilegal ini memunculkan keresahan HPI yang menaungi pramuwisata legal, biro perjalanan, pemerintah, dan konsumen karena menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak citra pariwisata Lombok. Mengidentikasikan sebab timbulnya pramuwisata ilegal dan kualifikasi untuk menjadi pramuwisata legal penting dilakukan karena banyak yang mempertanyakan tentang faktor penyebab maraknya kemunculan pramuwisata ilegal, rendahnya tingkat pelayanan yang mereka berikan pada wisatawan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wisatawan. Jika maraknya biro perjalanan wisata ilegal tersebut dapat diidentifikasi, maka dapat pula diidentifikasi dampak yang ditimbulkan, guna merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan bermunculannya pramuwisata ilegal tersebut. PRAMUWISATA Dalam suatu perjalanan wisata selain adanya objek wisata yang menjadi tujuan perlu adanya tenaga pemandu perjalanan wisata yang kita sebut pramuwisata. Kedudukan pramuwisata ini adalah sebagai ujung tombak yang menentukan keberhasilan seluruh rangkaian pelayanan perjalanan wisata. Oleh karena itu peranan seorang pramuwisata sangat penting terutama dalam rangka memperkenalkan kepada wisatawan tentang objek dan daya tarik wisata yang mereka kunjungi. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pramuwisata termasuk dalam jenis-jenis usaha jasa pariwisata. Hal ini menunjukan bahwa jasa pramuwisata dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata. Pengertian pramuwisata menurut Yoeti (2000), secara umum adalah seseorang yang dibayar untuk menemani wisatawan dalam perjalanan mengunjungi, melihat serta menyaksikan objek dan atraksi wisata Sedangkan dari sudut pandang wisatawan pramuwisata adalah seseorang yang bekerja pada suatu biro perjalanan

ISSN No. 1978-3787 atau suatu kantor pariwisata (tourism office) yang bertugas memberikan informasi, petunjuk dan advis secara langsungkepada wisatawan sebelum dan selama perjalanan berlangsung. Menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi NO : KM.82/PW.102/MPPT88 tanggal 17 September 1988, yang dimaksud dengan pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Multi peran Pramuwisata sebagai eksekutor layanan wisata, duta nasional, sosok penghubung sosok penghubung destinasi, juru penerang dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada wisatawan sehingga legalitas mereka juga sangat diperlukan. Pramuwisata memiliki tugas yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan keihklasan. Tugas dan tanggung jawab pramuwisata menurut Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi NO : KM.82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988 adalah sebagai berikut: 1. Mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia. Tugas pramuwisata dalam hal ini adalah mengantar wiastwan. Seorang pramuwisata harus menguasai daerah yang sedang dikunjungi baik dalam perjalanan maupun selama di tempat tujuan. Pramuwisata harus mampu memberikan penjelasan hal – hal yang ditemui selama perjalanan berlangsung serta memberikan informasi yang akurat mengenai objek yang dikunjungi. 2. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan danobjek wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisata lainnya. Dalam hal ini pramuwisata harus menjelaskan tentang jadwal perjalanan, tujuan perjalanan, jumlah objek wisata yang akan dikunjungi, memberikan informasi umum mengenai objek yang akan dikunjungi, memberikan informasi tentang dokumen perjalanan yang harus dibawa, informasi akomodasi, memberikan informasi transportasi yang digunakan selama perjalanan dan beberapa informasi mengenai fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan wisatawan. 3. Memberikan petunjuk tentang objek wisata.

_____________________________________________ Volume 9, No.5, Agustus 2015

http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787 Seorang pramuwisata harus memberikan informasi tentang objek wisata yang akan dikunjungi berupa informasi tentang bentuk objek wisata, hal – hal yang boleh dan dilarang untuk dilakukan, sehingga wisatawan nyaman dan tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telan diinformasikan sebelumnya. 4. Membantu pengurusan barang bawaan wisatawan. Dalam tugasnya pramuwisata tidak hanya memberikan informasi tetapi juga memberikan semua pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti menguruskan barang bawaan, dalam hal ini apabila wisatawan mengalami kesulitan dengan barang bawaannya. 5. Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya. Dalam hal ini seorang pramuwisata harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak terduga seperti memberikan pertolongan pertama kepada wisatawan yang dalam perjalanan mengalami sakit. Seorang pramuwisata harus cekatan dan mampu bertindak secara cepat apabila terjadi kecelakaan atau musibah di dalam perjalanan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi NO : KM.82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988 pada pasal pramuwisata terbagi atas 2 yaitu : 1. Pramuwisata Muda, yaitu pramuwisata yang bertugas pada satu daerah tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I tempat sertifikat diberikan. 2. Pramuwisata Madya, yaitu pramuwisata yang bertugas di Wilayah Daerah Tingkat I tempat sertifikat diberikan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang pramuwisata harus memiliki lisensi sebagai bentuk legalisasi profesionalnya. Dengan kata lain pramuwisata dikatakan legal apabila telah memiliki Kartu Tanda Pengenal Lisensi Pramuwisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 521Tahun 2012 tentang Standarisasi Kompetensi dan Standarisasi Profesi, Kartu Tanda Pengenal Lisensi Pramuwisata adalah tanda ijin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah mengikuti pelatihan pramuwisata. Pelatihan tersebut mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pramuwisata yaitu serangkaian

Media Bina Ilmiah 13 pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap terhadap profesi pramuwisata. Setiap pramuwisata yang telah mendapatkan lisensi secara otomatis menjadi anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia. Adapun pramuwisata ilegal adalah pramuwisata yang dalam menjalankan tugas profesinya tidak memiliki lisensi aktif yang telah dikeluarkan oleh kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan secara otomatis mereka belum terdaftar sebagai anggota HPI. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HPI, yang dimaksud dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat HPI atau Indonesian Tourist Guide Association (ITGA) adalah organisasi profesi non politik mandiri yang merupakan wadah tunggal pribadi-pribadi berprofesi Pramuwisata. Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah asosiasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Didirikan berdasarkan hasil temu wicara nasional Pramuwisata di Pandaan (Jawa Timur) tanggal 2930 Maret 1988 , sebagai kelanjutan dari Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI) yang lahir di Kuta –Bali, tanggal 27 Maret 1983. HPI disahkan namanya pada tanggal 5 Oktober 1988 di Palembang Sumatera Selatan, dalam MUNAS I Pramuwisata seluruh Indonesia. Perangkat organisasi ini pada tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia . Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC dan atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah. HPI berfungsi sebagai wadah tunggal Pramuwisata Indonesia dalam rangka berkomunikasi antar Pramuwisata, Pramuwisata dengan pemerintah atau swasta dalam rangka pengembangan dunia Pariwisata Indonesia. Adapun tujuannya untuk: 1. Menghimpun, mempersatukan, meningkatkan, dan membina Pramuwisata Indonesia agar lebih berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteran dan kehidupan diabdikan bagi kelestarian Pariwisata Indonesia 2. Berupaya melaksanakan dan menyukseskan pembangunan, pembinaan dan penelitian wawasan pariwisata terkait, baik pemerintah maupun swasta. 3. Bertindak mewakili para anggota dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan bersama.



14 Media Bina Ilmiah HPI secara aktif menggalakkan dan melaksanakan pembangunan pariwisata secara teratur, tertib, dan berkesinambungan, memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional sebagai warga negara Republik Indonesia dan memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia, menciptakan kerjasama dengan pemerintah maupun komponen usaha jasa pariwisata demi terciptanya lapangan kerja yang layak dan merata bagi anggota, berusaha meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota serta administrasi keanggotaan secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Visi HPI yaitu menjadikan Himpunan Pramuwisata Indonesia sebagai organisasi yang profesional, terkernuka, dan disegani serta menjadi organisasi unggulan dalam pengembangan pariwisata yang berguna untuk kesejahteraan bersama. Untuk menjalankan visi tersebut maka dijabarkan dalam misi: 1. Meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan para anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia dengan terus rnenerus melakukan pendidikan melalui pelatihan, seminar, workshop, atau lokakarya dalam bidang yang berkaitan dengan pariwisata 2. Meningkatkan peran HPI Indonesia di dunia pariwisata baik nasional maupun internasional. Keanggotaan HPI terdiri atas pramuwisata yang terdaftar sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih, dan dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat, Daerah, dan Cabang. Adapun anggota kehormatan mempunyai hak bicara saja. Setiap Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan rapat Himpunan Pramuwisata Indonesia. Seseorang kehilangan keanggotaannya jika yang bersangkutan : 1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri 3. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Profesi. 4. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan organisasi. Himpunan Pramuwisata Indonesia telah memformulasikan prinsip- prinsip dan standar etika yang akan mengikat pramuwisata Indonesia mengenai tanggung jawab profesi dan sikap tingkah laku dalam melaksanakan profesi pramuwisata. Para pramuwisata sebagai salah satu

ISSN No. 1978-3787 rantai dalam jajaran industri pariwisata Indonesia sepakat untuk membuat Kode Etik Pramuwisata Indonesia sebagai upaya menciptakan citra bagus pramuwisata Indonesia dalam menjalankan tugasnya, sekaligus yang wajib ditaati, dilaksanakan dan mengikat anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia. Dewan Kode Etik yang dibentuk dari anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang kode etik pramuwisata yang dipilih oleh anggota HPI sesuai dengan tingkatannya. PENGENDALIAN Pengendalian merupakan salah satu fungsi managemen yang bertujuan agar segala sesuatu yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Terry (2003) mengemukakan pengendalian adalah suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar. Pada hakekatnya pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian merupakan konsep yang luas dan berlaku untuk manusia, benda, situasi, dan organisasi. Dalam organisasi, pengendalian meliputi berbagai proses perencanaan dan pengendalian. Bagian yang penting dari proses ini berbentuk pengendalian manajemen: tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengarahkan orang, mesin, dan fungsi-fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Anthony dkk., 1992:05). Delapan istilah berikut untuk mengantarkan subjek pengendalian manajemen, meliputi : 1. Organisasi; sebuah kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara terkoordinasi sebagai suatu kesatuan tersendiri untuk mencapai cita-cita, misi atau tujuan. 2. Strategi; rencana tindakan umum jangka panjang yang mengarahkan perumusan kebijakan dan program-program tindakan organisasi. 3. Kebijakan; aturan atau seperangkat aturan umum yang menuntun tindakan-tindakan organisasi. 4. Pemrograman; pengembangan dan pemilihan program-program yang akan dilaksanakan.



ISSN No. 1978-3787 5.

6.

7.

8.

Pengendalian strategi; semua metode dan analisis yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi strategi dalam menyesuaikan kegiatan-kegiatan organisasi dengan kebutuhan untuk bertahan hidup yang ditimbulkan oleh kekuatankekuatan luar yang terus menerus berubah. Pengendalian organisasi; mengarahkan sekumpulan variabel (mesin, orang, peralatan) menuju sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian manajemen; semua metode, prosedur, dan sarana, termasuk sistem pengendalian manajemen, yang digunakan manajemen untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi organisasi. Sistem pengendalian manajemen; suatu proses dan struktur yang tertata secara sistematik.

Secara umum pengendalian yang efektif menurut Bedjo (2005), mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Akurat ( Accurate ) Informasi atas prestasi harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu masalah atau menciptakan masalah yang tadinya tidak ada. 2. Tepat waktu ( Timely ) Informasi yang harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan. 3. Objektif dan komprehensif ( Objektive and Comprehensible ) Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin objektif sistem pengendalian, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. 4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategik ( Focused on strategic control points ) Sistem pengendalian strategik sebaliknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadinya deviasi dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Sistem pengendalian strategik sebaiknya dipusatkan

Media Bina Ilmiah 15 pada tempat di mana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin. 5. Secara ekonomi realistik ( Economically realistic) Pengeluaran biaya untuk implementasi, pengendalian harus ditekan seminimum mungkin, sehingga terhindar dari pemborosan yang tak berguna. 6. Secara organisasi realistik ( Organizationally realistic ) Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalkan individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat prestasi yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian 7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi Informasi pengendalian harus di koordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan : pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya. 8. Fleksibel ( Flexible ) Pada setiap organisasi pengendalian harus mengandung sifat fleksibel yang sedemikian rupa, sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahanperubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang-peluang baru. 9. Preskriptif dan operasionalisasi ( Prescriptive and operational ) Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi setelah terjadi deviasi dari standar, tindakan perbaikan apa yang perlu diambil. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan perbaikan. 10. Diterima para anggota organisasi ( Accepted by organization members ) PEMBAHASAN a.

Gambaran Umum Pramuwisata NTB Perkembangan pariwisata di NTB menunjukkan prospek yang sangat bagus karena didukung oleh letaknya yang strategis di tengah destinasi pariwisata dunia yaitu Pulau Bali di sebelah Barat dan Pulau Komodo di sebelah timur. Pariwisata budaya dan keindahan alamnya yang



16 Media Bina Ilmiah sangat memukau seperti Gunung Rinjani dan gugusan gili (pulau kecil) yang tersebar di beberapa kawasan dengan sejuta pesona pasir putih, air laut yang tenang, dan keindahan pemandangan bawah lautnya mampu menyedot para pelancong dunia untuk menikmati liburan mereka di Pulau Seribu Masjid ini. Riak perkembangan pariwisata ini diikuti oleh meningkatnya eksistensi seluruh komponen pendukung pariwisata lainnya seperti Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan (AP) dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, jumlah BPW dan AP berjumlah 190 buah. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan 100% sehingga jumlahnya menjadi 380 buah. Pada tahun 2012 jumlah BPW dan APW meningkat 3,95% menjadi 395. Pada tahun 2013 jumlah BPW dan AP tetap pada angka 395 namun pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 2,28% sehingga tersisa 386 buah. Penurunan ini terjadi karena komponen industri pariwisata ini tidak mampu bersaing dengan usaha sejenis lainnya. Eforia perkembangan usaha tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sehingga tidak bisa mempertahankan eksistensinya dan akhirnya usaha tersebut tidak bertahan lagi. Berdasarkan sebarannya, jumlah BPW dan AP di Kota Mataram menduduki peringkat teratas mengingat Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi NTB dan sentral segala aktivitas pelayanan dan produksi. Selanjutnya diikuti oleh Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara yang merupakan daerah tujuan wisata utama. Sisanya terletakdi Pulau Sumbawa dimana jumlah BPW dan AP yang berada di Kota Bima menempati posisi teratas. Letak Kota Bima sebagai daerah transit menuju Pulau Komodo baik lewat laut maupun udara merupakan peluang yang besar bagi pelaku usaha di luar Pulau Lombok ini untuk membuka usaha. Perkembangan industri pariwisata NTB juga dimanfaatkan oleh para pramuwisata untuk berperan aktif menikmati kue pembangunan pariwisata. Pramuwisata atau disebut juga dengan pemandu wisata adalah orang yang berusaha dan bergerak di bidang kepariwisataan yang memberikan pelayanan pemanduan. Seorang yang hendak menjadi pramuwisata legal atau resmi harus memiliki lisensi yang disebut sebagai KTPP atau Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata. Jumlah pramuwisata yang berlisensi di NTB. Jumlah pramuwisata NTB berdasarkan tingkatannya yaitu pramuwisata madya, pramuwisata muda, dan pramuwisata khusus. Pramuwisata muda, yaitu

ISSN No. 1978-3787 pramuwisata yang bertugas pada suatu daerah tingkat II tempat sertifikat diberikan. Sertifikat tersebut diperoleh melalui suatu kursus dan ujian dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pramuwisata madya, yaitu pemandu wisata pramuwisata yang bertugas di dalam wilayah daerah tingkat I tempat sertifikat diberikan. Adapun pramuwisata khusus, yaitu pramuwisata yang bertugas khusus di salah satu atau beberapa obyek wisata tertentu b.

Penyajian dan Analisis Data Perkembangan pariwisata di Pulau Lombok yang sangat pesat memunculkan pramuwisata yang tidak berlisensi atau sering disebut pramuwisata ilegal. Lisensi berfungsi sebagai izin khusus atau istimewa yang memberikan hak pada seseorang untuk menyelenggarakan suatu perusahaan atau kegiatan. Lisensi pramuwisata merupakan kartu identitas pramuwisata, sebagai izin operasional yang diserahkan rinciannya kepada Peraturan Daerah setelah merujuk kepada PP 52 Tahun 2012. Lisensi pramuwisata dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten/kota, diurus baik individu maupun kolektif melalui pintu asosiasi profesi pramuwisata yang legal dan sah diakui secara hukum. Hal ini dimaksud agar kualitas pemanduan terjaga sesuai etika kerja. Pramuwisata yang berlisensi berhak mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja, pembinaan serta imbalan jasa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara atau pencabutan Lisensi Pramuwisata setelah tiga kali berturut-turut peringatan tertulis dari Dinas Pariwisata, otomatis selama itu yang bersangkutan dilarang melakukan tugasnya. Dengan demikian setiap pramuwisata wajib memiliki lisensi guna menunjang pariwisata di daerah NTB khususnya namun masih terdapat pramuwisata liar yang tidak memiliki lisensi yang dapat merugikan industri pariwisata itu sendiri. Selama ini pemerintah melalui Dinas Pariwisata kota/kabupaten memprogramkan penambahan jumlah pramuwisata berlisensi melalui pelatihan pramuwisata yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Apabila pemerintah tidak mengagendakan program tersebut maka jumlah pramuwisata juga tidak mengalami peningkatan karena pramuwisata enggan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara swadaya. Padahal pengembangan pariwisata diharapkan mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder pariwisata yang meliputi pemerintah/pemerintah daerah, swasta,



ISSN No. 1978-3787 masyarakat, dan wisatawan. Pramuwisata sebagai salah satu stakeholder yang berperan sebagai frontliner, eksekutor layanan wisata, duta nasional dalam pemanduan wisata, sosok penghubung destinasi serta juru penerang suatu obyek daerah tujuan wisata yang kian hari mutlak semakin dibutuhkan wisatawan di luar kebutuhan transportasi, akomodasi, restoran dan obyek wisata. Dalam skala yang kecil berperan sebagai seorang sahabat yang lebih tahu dan berpengalaman yang menemani, membimbing, dan memberikan saran selama perjalanan. Oleh karena itu, hendaknya dapat memberikan informasi tentang karakteristik suatu negara, daerah, dan destinasi secara akurat dan dapat dipercaya. Informasi yang diperoleh mereka dianggap sebagai suatu kebenaran yang bisa mereka sebarkan kepada orang lain di tempat asalnya. Sehingga bisa dibayangkan besarnya resiko yang timbul jika informasi yang disebarluaskan tersebut salah. Pada skala yang lebih luas, pramuwisata menjadi duta perusahaan yang mempekerjakannya, duta daerah, dan duta negara. Perilaku dan sikap seorang pramuwisata dilihat oleh wisatawan sebagai cermin dan representasi karaktek warga negara Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Untuk itulah, pramuwisata harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat mengemban amanat yang demikian berat secara professional. Globalisasi menuntut setiap tenaga kerja di sektor industri pariwisata memiliki sertifikat kompetensi yang pengakuannya mengacu ke Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Apalagi saat ini dengan hadirnya MRA (Mutual Recognition Arrangement) yang berisi kualifikasi yang harus dikuasai oleh tenaga kerja pariwisata perlu disikapi secara serius. Menyadari tugas, tanggung jawab, dan peranannya yang begitu besar, pramuwisata dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalannya dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar aturan yang berlaku untuk mendapatkan guide licence (sertifikat pramuwisata). Kartu lisensi ini menjadi bukti legalitas seorang pramuwisata dalam menjalankan tugasnya sehingga mereka disebut sebagai pramuwisata legal dan bebas untuk menjalankan tugas kepemanduannya. . Adapun persyaratan untuk menjadi pramuwisata legal untuk pramuwisata muda dan pramuwista madya adalah sebagai berikut : 1. Untuk menjadi pramuwisata muda harus memenuhi persyaratan : a) Warga negara Indonesia

Media Bina Ilmiah 17 b) c) d) e)

Umur serendah tendahnya 18 tahun Berkelakuan baik Pendidikan serendah – rendahnya SMA Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik f) Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, pemerintahan, sejarah dan kebudayaan daerah Tingkat II tempat yang bersangkutan berdomisili dan daerah Tingkat I secara umum. g) Lulus ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 2. Untuk menjdi pramuwisata madya harus memenuhi persyaratan : a) Warga negara Indonesia b) Umur serendah-rendahnya 22 tahun c) Berkelakuan baik d) Pendidikan serendah – rendahnya SMA e) Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik f) Memiliki kemampuan memandu rombongan wisatawan. g) Memiliki sertifikat pramuwisata muda atau telah berpengalaman di bidang pramuwisata selama 3 tahun. h) Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, pemerintahan, sejarah dan kebudayaan daerah Tingkat II tempat yang bersangkutan berdomisili dan daerah Tingkat I secara umum. i) Lulus ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi maka dapat mengikuti pelatihan pramuwisata di Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I. Kriteria dalam penilaian terhadap pramuwisata yang mengikuti ujian adalah : 1. Pramuwisata harus memiliki mental yang kuat 2. Menguasai Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing 3. Memiliki pengetahuan yang luas dan ketrampilan pemanduan 4. Berkepribadian dan perilaku baik. Bentuk ujian yang diterapkan pada pelatihan pramuwisata yaitu berupa ujian tertulis dan ujian praktek. Ujian tertulis berupa pertanyaan mengenai materi yang diajarkan dan ujian praktek adalah memperagakan cara memandu wisata. Pramuwisata yang telah mengikuti pelatihan dan



18 Media Bina Ilmiah lulus ujian yang diselenggarakan maka berhak mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Serifikat dan tanda pengenal sebagai ijin operasional diberikan kepada yang dinyatakan lulus dalam ujian pramuwisata. Profesionalisme merupakan kunci utama dalam industri jasa layanan. Lisensi yang diperoleh melalui pelatihan merupakan wujud keprofesionalisme pramuwisata. Adapun bentuk sertifikat dan tanda pengenal pramuwisata ditentukan oleh Perda. Contoh sertifikat pramuwisata dan tanda pengenal yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Contoh Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata Sertifikat/ lisensi dan tanda pengenal berupa kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi NTB memuat tentang identitas berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, spesialisasi bahasa dan disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB pada bagian depan. Pada bagian belakang kartu tanda pengenal pramuwisata memuat tentang foto, nomor keanggotaan, masa berlaku, dan tanda tangan pemilik kartu. Sertifikat dan tanda pengenal pramuwisata memiliki 3 warna yang dibedakan berdasarkan tingkatan pramuwisata. Kartu warna kuning untuk pramuwisata madya, kartu warna hijau untuk pramuwisata muda, dan kartu warna merah untuk pramuwisata khusus. Bagi pramuwisata yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata kabupaten/kota namun belum mengurus lisensinya, maka kepada mereka diberikan kartu tanda pengenal berwarna putih. Mereka ini berhak untuk sementara waktu melakukan pemanduan di lokasi tertentu. Biasanya kartu ini diberikan pada pramuwisata local. Lama waktu pelatihannya hanya sehari atau dua hari saja. Jika ingin mendapatkan lisensi mereka harus melakukan pelatihan yang diselanggarakan oleh

ISSN No. 1978-3787 HPI yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dengan durasi pelatihan selama120 jam yang diselenggarakan minimal seminggu untuk pramuwisata pemula. Pramuwisata yang telah mendapatkan lisensi juga terdaftar sebagai anggota HPI. Pada saat menjadi anggota HPI, dia mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) HPI, name tag/tanda pengenal DPD HPI NTB, baju kaos berlogo HPI, dan lencana Burung Cendrawasih yang harus selalu dikenakan pada saat bertugas. Namun ada kalanya sebuah BPW memiliki seragam khusus yang harus dikenakan. Dalam kondisi tersebut pramuwisata diharuskan untuk tetap membawa kartu lisensi dan memasang lencana Cendrawasih di dadanya sebagai identitas kelegalannya. Adapun contoh baju kaos dan lencana Cendrawasih terlihat pada Gambar 2

Gambar 2 Gambar Baju Kaos HPI dan Lencana Cendrawasih Masa berlaku sertifikat dan tanda pengenal selama 3 tahun dan bisa diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Ketua HPI. Sekretaris HPI dalam waktu lebih kurang satu minggu akan mengeluarkan sertifikat dan tanda pengenal baru. Untuk perpanjangan lisensi dikenakan biaya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Biaya sebesar ini termasuk biaya untuk mendapatkan baju kaos yang berlogo HPI NTB dan lencana Cendrawasih. Kartu tanda anggota HPI NTB sebagaimana contohnya terlihat pada Gambar 3.3 memuat tentang nama lengkap, nomor anggota, nomor lisensi, foto, dan pengesahan oleh Ketua HPI. Pada halaman belakangnya memuat masa berlaku kartu dan ketentuan yang berbunyi: 1. Mentaati kode etik pramuwisata Indonesia 2. Setiap pramuwisata dalam bertugas wajib a. membawa KTA dan lisensi b. memasang lencana Cendrawasih c. memasang name tag/tanda pengenal d. memakai seragam perusahaan 3. Mentaati AD/ART, peraturan organisasi, dan peraturan pemerintah 4. Selalu dalam keadaan bersih, rapi, dan simpati



ISSN No. 1978-3787 5. Bertanggung jawab dan profesional Dalam kartu itu juga dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Gambar 3 Kartu Tanda Anggota HPI NTB Name tag/ tanda pengenal DPD HPI NTB pada halaman depannya memuat foto, nama, dan nomor keanggotaan pramuwisata. Pada halaman belakangnya tertera ketentuan sebagaimana yang terdapat pada kartu tanda anggota HPI NTB, masa berlaku kartu, dan pengesahan oleh ketua HPI. Contoh name tag terlihat pada Gambar 3.4

Gambar 4 Tanda Pengenal DPD HPI NTB 1.

Faktor Penyebab Munculnya Pramuwisata Ilegal Hasil penelitian di lapangan menunjukkan penjelasan para informan tentang berbagai faktor yang menyebabkan munculnya pramuwisata ilegal meliputi: a). Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi (internet) Internet sebagai penyampai informasi keberadaannya kini sudah menjadi kebutuhan. Manfaat internet cukup besar dirasakan terutama dalam industri pariwisata. Teknologi informasi dipergunakan untuk untuk menyampaikan informasi tentang daya tarik wisata yang terdapat di Pulau Lombok dan menjual paket wisata kepada calon wisatawan. Bagi pramuwisata yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi membuat website. Website atau sering dingkat dengan istilah

Media Bina Ilmiah 19 situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai dengan gambar, video, foto atau jenis-jenis data lainnya. Sebuah situs website biasanya ditempatkan pada sebuah server website yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. b). Adanya peluang dari para individual tour Peluang terhadap pemunculan pemandu ilegal diciptakan oleh individual tour atau individual traveller yang koneksinya terjalin di destinasi. Mereka berupa walk in guest yang langsung datang ke destinasi maupun yang telah melakukan pemesanan paket wisata melalui internet terlebih dahulu. Berbeda dengan tamu GIT yang pasti menggunakan BPW, individual tour cenderung membeli paket yang dijual oleh usaha perorangan bukan BPW dengan alasan paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan tidak bersifat mengikat. Wisatawan sama sekali tidak terikat ruang dan waktu kunjungan sehingga bebas memilih dan menentukan sendiri tujuan wisatanya walaupun sebelumnya telah disepakati rencana perjalanan selama di Lombok. Ketika sampai di destinasi masih terdapat peluang untuk merubah jadwal dan rute perjalanan. c). Biaya Pelatihan yang besar Pendidikan bermutu selalu identik dengan biaya mahal. Kendala utama yang diutarakan para pemandu tentang peningkatan kualitas individu yaitu mahalnya biaya mengikuti pelatihan pramuwisata untuk mendapatkan lisensi. Bagi ukuran tenaga kerja pramuwisata di Lombok, jika diharuskan membiayai sendiri sebesar Rp. 1.500.000, 00 per orang dianggap terlalu berat karena mampu menguras penghasilan selama sebulan hingga lebih pada saat musim tamu sepi . Hal ini terasa semakin berat oleh pramuwisata lepas yang tidak memiliki penghasilan tetap. d). Malas Mengurus Lisensi Malas merupakan suatu perasaan di mana seseorang enggan melakukan sesuatu karena dalam pikirannya sudah memiliki penilaian negatif atau tidak adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Perasaan malas juga disebabkan oleh kurangnya dorongan yang lebih besar untuk melakukan sesuatu daripada tidak melakukan sesuatu yang jadi tanggung jawabnya, yang seharusnya, yang semestinya ia kerjakan. Adapun penyebab pramuwisata



20 Media Bina Ilmiah malas untuk mengurus lisensi karena beberapa faktor yaitu durasi waktu pelatihan yang lama, atmosfir yang mendukung, dan ketakutan pada pramuwisata senior yang menjadi tutor saat pelatihan berlangsung. e). Kurangnya pengawasan dan sanksi tegas bagi pramuwisata ilegal Fungsi lisensi bagi pramuwisata sejatinya sebagai perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Bagi pramuwisata yang telah mengantongi lisensi berhak mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja, pembinaan, serta imbalan jasa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Namun hal ini tidak sepenuhnya dipahami oleh pramuwisata baik karena ketidaktahuan maupun karena tidak adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh pemerintah. Rendahnya intensitas razia semakin diperparah lagi dengan ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kalaupun terjadi pelanggaran maka pemerintah dan HPI hanya memberikan teguran secara lisan dan pembinaan. Apalagi razia jarang dilakukan sehingga probabillitas untuk ditangkap kembali sangat kecil. f). Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan HPI Sosialisasi menjadi hal yang sangat penting di era informasi yang sangat pesat sekarang ini. Sosialisasi yang dimaksud meliputi informasi tentang pentingnya lisensi bagi para pemandu, dampak yang ditimbulkan oleh pramuwisata ilegal, sanksi terhadap berbagai pelanggaran, kode etik pramuwisata, serta informasi tentang waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pramuwisata. Sosialisasi bertujuan agar khalayak memahami tentang maksud dan tujuan informasi dengan harapan kuantitas dan kualitas pemandu semakin meningkat. 2.

Dampak Pramuwisata Ilegal Pramuwisata ilegal melakukan aktivitas selayaknya pramuwisata legal yang telah mendapatkan lisensi. Pada umumnya tamu dan masyarakat kurang mengetahui ciri khas yang melekat pada profesi ini karena sosialisasi terhadap identitas pramuwisata sangat minim dilakukan oleh pemerintah dan HPI. Keberadaan para pramuwisata ilegal ini tidak dapat dipungkiri memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan pariwisata NTB baik dilihat dari aspek masyarakat, wisatawan, dan

ISSN No. 1978-3787 pemerintah. Adapun dampak positif terlihat dari tiga aspek yaitu: a) Aspek masyarakat Bagi masyarakat, menjadi seorang peluang ini memberikan keuntungan ekonomis, terbukanya wawasan, terjadinya akulturasi budaya, dan terbukanya peluang untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dengan mengunjungi tempat-tempat baru. Peningkatan jumlah wisatawan yang significant di Pulau Lombok ini menimbulkan pergeseran status sosial masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan mulai melirik kegiatan pemanduan sebagai bisnis baru yang menjanjikan tanpa memerlukan modal besar. Menjadi pramuwisata cukup menjanjikan karena bisa mendapatkan penghasilan lebih yaitu gaji atas pekerjaannya dan uang tips dari wisatawan atas jasa yang diberikan kepada mereka sebagai ungkapan rasa terimakasih. Interaksi dengan wisatawan yang berasal dari berbagai belahan dunia membuka wawasan terhadap berbagai budaya dan karakteristik wisatawan sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Pengalaman ini sebagai modal dasar untuk melayani wisatawan dan memperkenalkan budaya masing-masing bangsa sehingga akulturasi budaya terjalin dengan dengan baik. Di sisi lain, kecintaan wisatawan terhadap budaya lokal juga mampu membangkitkan rasa percaya diri dan kecintaan terhadap budayanya sendiri. Dalam relasi sosial, masyarakat tidak lagi merasa penjadi penonton karena berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi pariwisata sehingga di beberapa daerah tujuan pariwisata kondusifitas keamanan terjamin karena partisipatif masyarakat lokal. Dengan kata lain, faktor keberterimaan pariwisata oleh masyarakat sangat tinggi saat kebutuhan ekonomis masyarakat juga diakomodir salah satunya dengan menjadi pramuwisata. Walaupun dampak negatif dari dari tenaga kerja non-skill ini tidak bisa diabaikan namun dampak positifnya bagi masyarakat sangat besar. b) Aspek Wisatawan Dilihat dari sisi wisatawan, memberikan banyak pilihan jasa pelayanan dengan harga yang variatif dan cenderung murah. Fleksibilitas dalam penawaran akomodasi, transportasi, restoran, daerah tujuan wisata



ISSN No. 1978-3787

c)

dan souvenir yang akan mereka beli merupakan hal yang menguntungkan bagi wisatawan. Keberanian para pramuwisata memberikan harga yang murah karena semua paket tour direncanakan dan dilaksanakan sendiri sehingga bisa mengurangi gaji pegawai, tempat usaha juga rata-rata bersifat rumahan yang tidak memerlukan biaya untuk pajak, dan tidak adanya asuransi terhadap paket yang dijual mampu mengurangi biaya paket secara keseluruhan. Manfaat ekonomis ini di satu sisi sangat menguntungkan wisatawan, namun di sisi lain merugikan pemerintah yang kehilangan sumber penghasilan atas pajak dan bagi wisatawan sendiri karena tidak adanya jaminan keselamatan saat melakukan perjalanan wisata yang disediakan oleh pramuwisata. Selain itu, dampak positifnya bagi wisatawan yaitu semakin terbukanya informasi tentang berbagai macam destinasi yang dipublikasikan para pramuwisata ilegal terutama melalui media social. Hal tersebut semakin memperkaya wawasan wisatawan tentang objek yang akan dikunjungi. Atraksi- atraksi menarik yang ditawarkan oleh pramuwisata ilegal terkadang belum pernah dijual oleh BPW resmi manapun. Aspek Pemerintah Bagi pemerintah, pramuwisata ilegal ini bisa menjadi duta promosi. Harus diakui bahwa pramuwisata merupakan agen langsung promosi pariwisata sebuah bangsa karena di ujung lidah dan sikap mereka nasib sebuah bangsa bisa ditentukan. Hal ini bisa dimengerti karena pramuwisatalah teman perjalanan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata. Baik buruknya pramuwisata dianggap sebagai representasi budaya suatu bangsa. Apabila pramuwisata mampu menunjukkan perilaku yang baik maka wisatawan akan terus datang dan menginformasikan tentang keramahtamahan dan kesopanan masyarakat Indonesia pada orang lain sehingga semakin banyak wisatawan yang akan mengunjungi Pulau Lombok. Begitupan sebaliknya, apabila pramuwisata tidak cakap dalam memberikan pelayanan pada wisatawan maka nasib pariwisata Lombok ke depannya dipertaruhkan. Begitu beratnya tugas yang diemban oleh seorang pramuwisata, sehingga profesi ini membutuhkan keterampilan dan pelayanan

Media Bina Ilmiah 21 yang sangat prima mulai dari saat penyambutan tamu, pemeriksaaan barang bawaan tamu, pengantaran tamu ke hotel, saat pemanduan ke berbagai destinasi wisata, pengantaran ke bandara, dan layanan pasca tour. Dampak positif tersebut tidak mengabaikan pula dampak negatif yang mulai dirasakan oleh pelaku pariwisata di destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NTB dan pramuwisata legal yang tergabung dalam HPI, dapat diketahui dampak yang ditimbulkan oleh pramuwisata ilegal ini lebih banyak dampak negatifnya antara lain: a). Merusak harga paket Adapun dampak negatif dari munculnya pramuwisata ilegal terhadap harga paket wisata yang dijual yaitu menimbulkan persaingan pramuwisata yang tidak sehat, sehingga timbul perang tarif murah, perang tarif murah membuat pramuwisata cenderung m,engabaikan kualitas layanan, tidak peduli apakah itu bisa nmerusak citra pariwisata lombok atau tidak, kualitas layanan guide yang diabaikan menimbulkan ketidakpuasan pada wisatawan, dan ketidakpuasan wisatawan membuat mereka tidak berkunjung lagi atau bahkan memberi rekomendasi buruk tentang Lombok kepada calon wisatawan. b). Menciptakan citra negatif pariwisata NTB; Pramuwisata legal yang tergabung dalam HPI mengkuatirkan eksistensi para pramuwisata ilegal ini secara sistematis dapat merusak citra pariwisata Lombok karena hampir sebagian besar mereka tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan similar tentang daya tarik wisata alam dan budaya. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi adanya pramuwisata ilegal yang berasal dari luar daerah yang tidak mengetahui pasti tentang data sebuah daya tarik wisata. Sebagai salah satu contoh masih ada beberapa pramuwisata yang memberikan informasi yang beragam tentang ketinggian puncak Gunung Rinjani yang seharusnya tidak boleh terjadi karena informasi ini sudah diketahui pasti ketinggiannya. 3.

Rumusan Usulan Kebijakan Pengendalian Pramuwisata Ilegal Adapun rumusan usulan kebijakan pengendalian pramuwisata ilegal yang ditujukan bagi pemerintah dan masyarakat yaitu:



22 Media Bina Ilmiah a) b) c) d) e)

Menghimbau kepada masyarakat dan para biro perjalanan untuk menggunakan pramuwisata ilegal Menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara rutin di berbagai kantong pariwisata Melakukan sweeping/razia terhadap pramuwisata di destinasi wisata potensial, Melakukan pembinaan terhadap pramuwisata yang baru terjaring razia kurang dari tiga kali, dan Mengadukan pelanggaran kepada aparat keamanan bagi pramuwisata tanpa izin yang sudah melakukan pelanggaran berat.

PENUTUP a.

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat simpulkan, terdapat beberapa hall yang ditemukan yang berkaitan dengan rumusan masalah, sebagai berikut : 1. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan penjelasan para informan tentang berbagai faktor yang menyebabkan munculnya pramuwisata ilegal meliputi: pesatnya perkembangan teknologi dan informasi (internet), adanya peluang dari para individual tour, biaya pelatihan yang besar, malas mengurus lisensi , kurangnya pengawasan dan sanksi tegas bagi pramuwisata ilegal, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan HPI. 2. Dampak pramuwisata ilegal yaitu merusak harga paket wisata dan menimbulkan citra buruk bagi pariwisata NTB. 3. Rumusan usulan kebijakan pengendalian pramuwisata ilegal yaitu Menghimbau kepada para biro perjalanan untuk menggunakan pramuwisata ilegal, menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara rutin di berbagai kantong pariwisata, melakukan sweeping/razia terhadap pramuwisata di tempat-tempat wisata yang mengalami pelonjakan kunjungan wisata,melakukan pembinaan terhadap pramuwisata yang baru terjaring razia kurang dari tiga kali, dan mengadukan pelanggaran kepada aparat keamanan bagi Pramuwisata tanpa izin yang sudah melakukan pelanggaran berat, b.

Saran Beberapa saran yang dapat dianjurkan sebagai penerapan hasil penelitian baik akademis maupun

ISSN No. 1978-3787 praktisi secara langsung, pengembangan lebih lanjut dari penelitian, serta beberapa hal yang dapat dikonfirmasikan sebagai akibat keterbatasan penelitian ini, meliputi : 1. Diperlukan regulasi yang tegas dari pemerintah agar pramuwisata bersedia untuk mendapatkan lisensi 2. Bagi para wisatawan yang sedang melakukan perjalanan dan Biro Perjalanan yang memperkerjakan mereka hendaknya secara selektif untuk menjadikan pramuwisata legal sebagai pemandu wisatawan selama melakukan perjalanan. 3. Bagi pemerintah daerah dan HPI agar secara rutin mensosialisasikan manfaat dan persyaratan untuk menjadi pramuwisata legal sehingga terbangun citra pariwisata NTB yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2009. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Anonim.2007.Kode Etik Pramuwisata Indonesia. Anonim. 1988. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi NO: KM.82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988. Anthony, R.N., Dearden, J., Bedford, N.M. 1992. Sistem Pengendalian Manajemen. Jilid I Edisi Keenam. (Agus Maulana). Jakarta: Binarupa Aksara. Anthony Bedjo, Siswanto. 2005. Pengantar Managemen. Jakarta: Bumi Aksara. vb

Metode Penelitian dalam Bidang. Kepariwisataan,Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama.

Moleong, L. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Terry R.George.2003.Prinsip-Prinsip Managemen. Jakarta: Bumi Aksara Yoeti A.H.O. 2000. Tour and Travel Manajement. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.



ISSN No Media Bina Ilmiah 11

Recommend Documents