ISSN KEBIJAKAN PROGRAM DANAU LESTARI PROVINSI DATI I BALI DITINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009

ISSN 0216-8138

18

KEBIJAKAN PROGRAM DANAU LESTARI PROVINSI DATI I BALI DITINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009

Oleh Dewa Made Atmaja Staf Pengajar Jurusan Pandidikan Geografi Undiksha, Mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Ilmu Lingkungan UNS [email protected] ABSTRAK Bali memiliki empat buah danau alam yang terletak di tiga Kabupaten, yakni: danau Beratan di Kabupaten Tabanan, danau Buyan dan Tamblingan di Kabupaten Buleleng dan danau Batur di Kabupaten Bangli. Keempat danau alam ini memiliki fungsi yang sangat vital sebagai sumber daya alam khususnya bagi masyarakat Bali dan memiliki fungsi yang strategis untuk menunjang pembangunan di Provinsi Bali. Ada fungsi-fungsi lain yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang khas, yakni fungsi ekologis dan fungsi sosial budaya. Mengingat besarnya tekanan lingkungan sebagai akibat dari dampak aktivitas manusia, maka diperlukan upaya-upaya pelestarian lingkungan baik melalui kegiatan-kegiatan fisik maupun pemberdayaan peran serta dan peningkatan kesadaran masyarakat. Atas dasar kepentingan masing-masing, berbagai instansi pemerintah, swasta maupun LSM, telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada pelestarian lingkungan danau. Namun demikian sejauh ini usaha-usaha tersebut belum terkoordinasi sehingga berjalan sendiri-sendiri yang terkadang mengakibatkan overlaping kegiatan dengan hasil yang berbeda. Pengelolaan danau dengan menerapkan suatu konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu merupakan pendekatan yang sangat konprehensip. Hal ini didasarkan atas teori bahwa pengelolaan suatu ekosistem lingkungan harus merupakan keterpaduan pengelolaan atas komponen-komponen pembentuk ekosistem lingkungan itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009. Seirama dengan perkembangan dunia yang menyangkut semakin tajamnya isu-isu penyelamatan lingkungan hidup, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan 127 pasal. Kebijakan program danau lestari yang dicanangkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang terdiri dari: program fisik, program pengendalian kerusakan kawasan danau dan daerah tangkapannya, program pengendalian pencemaran, program pelestarian sumber daya alam dan plasma nutfah, program peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan program khusus. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kebijakan program danau lestari oleh Gubernur Provinsi Bali berjalan sesuai dengan norma-norma yang tekandung dalam pasal-pasal dan ayat UUPPLH. Kata-kata kunci: Danau lestari, Implimentasi UU No 32 Tahun 2009

Media Komunikasi Geografi Vol. 16 Nomor 2 Desember 2015

ISSN 0216-8138

PENDAHULUAN

19

menciptakan suatu kondisi iklim

Provinsi Bali memiliki empat

mikro yang khas dan mempengaruhi

buah danau alam yang terletak di tiga

iklim mikro yang akan menentukan

Kabupaten, yakni: danau Beratan di

kondisi ekosistem yang luas sehingga

Kabupaten Tabanan, danau Buyan

mempengaruhi pola hidup masya-

dan Tamblingan di Kabupaten Bule-

rakat, pola bercocok tanam dan jenis-

leng dan danau Batur di Kabupaten

jenis tanamannya serta usaha-usaha

Bangli. Keempat danau alam ini

yang lain. Sebagai fungsi sosial bu-

memiliki fungsi yang sangat vital

daya pemanfaatan danau khususnya

sebagai sumber daya alam khususnya

bagi masyarakat Bali, akan menjadi

bagi masyarakat Bali dan memiliki

khas bila kita bandingkan dengan

fungsi yang strategis untuk menun-

fungsi danau di luar Bali. Bagi

jang pembangunan di Provinsi Bali.

masyarakat Bali keberadaan danau

Sebagai sumber daya alam, danau

memiliki nilai-nilai tersendiri sebagai

dimanfaatkan oleh masyarakat antara

bagian dari ritus keagamaan yang

lain sebagai: sumber air keperluan

sudah

rumah tangga, sumber air usaha

2011).

turun

temurun

(Atmaja,

pertanian, dan perikanan. Sedangkan

Pemanfaatan danau sebagai

fungsi strategis sebagai penunjang

sumberdaya alam yang akan dapat

pembangunan, danau dimanfaatkan

mempengaruhi keberadaan danau itu

antara lain sebagai: obyek daya tarik

sendiri, tidak hanya dilihat dari

wisata alam, obyek daya tarik wisata

kegiatan masyarakat yang berada di

budaya, obyek daya tarik wisata

sekitar perairan danau atau sempadan

minat khusus dan obyek penelitian

danau saja. Namun perlu diperha-

(BAPEDAL, 1999)

tikan pula berbagai kegiatan masya-

Disamping fungsi-fungsi se-

rakat yang berada di lingkungan

bagaimana yang diuraikan di atas,

daerah tangkapan hujannya (catch-

ada fungsi-fungsi lain yang didalam-

ment area). Karena dalam prinsip

nya terdapat nilai-nilai yang khas,

ekosistem daerah aliran sungai dije-

yakni fungsi ekologis dan fungsi

laskan bahwa keberadaan suatu da-

sosial budaya. Sebagai fungsi eko-

nau sangat dipengaruhi oleh keadaan

logis danau dan lingkungannya akan

daerah

tangkapannya.

Penurunan

Media Komunikasi Vol. 16Provinsi Nomor Dati........ 2 Desember 2015Made Atmaja) Kebijakan ProgramGeografi Danau Lestari (Dewa

ISSN 0216-8138

kualitas

daerah

20

akan

pak aktivitas manusia sebagaimana

mengakibatkan penurunan kualitas

diuraikan di atas, maka diperlukan

danau

didalamnya.

upaya-upaya pelestarian lingkungan

Jorgensen (1989) menyatakan bahwa

baik melalui kegiatan-kegiatan fisik

hutan lindung dengan fungsi hidro-

maupun pemberdayaan peran serta

logi sangat erat hubungannya dengan

dan peningkatan kesadaran masya-

ekosistem perairan tawar, baik su-

rakat. Namun demikian upaya-upaya

ngai maupun danau sehingga mem-

pelestarian

bentuk saling ketergantungan.

kepada pemanfaatan danau sebagai

yang

tangkapan

berada

haruslah

diarahkan

Maraknya kegiatan masya-

fungsi yang paling ideal, artinya

rakat baik secara langgsung maupun

bahwa penetapan baku mutu yang

tidak langsung memanfaatkan danau

diberlakukan sebagai

dan lingkungannya sebagai sumber

keberhasilan dari pengelolaan sum-

atau obyek kegiatan telah mengaki-

ber daya air khususnya danau. Hal

batkan tekanan lingkungan yang

ini penting mengingat kompleknya

berakibat pada penurunan kualitas-

manfaat danau dan lingkungannya

nya. Dampak dari berbagai kegiatan

dalam menunjang kehidupan masya-

usaha masyarakat telah mempenga-

rakat. Disamping itu yang perlu di-

ruhi agen-agen lingkungan, baik air,

perhatikan adalah bahwa peman-

udara, kimia, fisik tanah, flora dan

faatan sumber daya alam pada

fauna, iklim maupun sosial budaya

umumnya dan sumber daya alam ka-

dan ekonomi masyarakat. Dampak

wasan danau pada khususnya harus

dari berbagai kegiatan masyarakat

mengacu kepada prinsip-prinsip da-

akan semakin besar kualitas dan

sar konservasi sumber daya alam

intensitasnya sejalan dengan berkem-

sesuai dengan Pasal 57 UU No.32

bangnya jumlah penduduk dan ting-

Tahun 2009 yang mempunyai tiga

kat pengetahuannya, dengan demi-

sasaran, yaitu:

tolak ukur

kian tak pelak di kemudian hari akan

1) Perlindungan terhadap kelang-

terjadi penurunan kualitas lingkung-

sungan proses ekologis sebagai

an yang semakin besar.

penyangga kehidupan manusia,

Mengingat besarnya tekanan

antara lain berupa: perlindung-

lingkungan sebagai akibat dari dam-

an hutan yang berlereng curam


ISSN 0216-8138

21

seperti hutan lindung, perlin-

tindakan berupa pelestarian sumber

dungan mata air, tepian sungai

daya alam dalam rangka memajukan

dan danau dalam bentuk pe-

kesejahteraan umum. Kemudian UU

ngaturan areal dan vegetasinya.

No. 4 Tahun 1982 tentang Keten-

2) Pengawetan

plasma

nutfah

tuan-ketentuan

Pokok Pengelolaan

dengan keanekaragaman beru-

Lingkungan Hidup sebagaimana te-

pa flora maupun fauna, teruta-

lah diubah dan diperbarui oleh UU

ma yang keadaannya telah

No. 23 Tahun 1997 tentang Penge-

langka, yang dilakukan dalam

lolaan Lingkungan Hidup (UUPLH),

bentuk: suaka alam dan di luar

selanjutnya Undang-Undang tersebut

kawasan konservasi, meliputi

diperbarui lagi menjadi UU No. 32

pengawetan

nutfah

Tahun 2009 tentang Perlindungan

berdasarkan peraturan perun-

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dangan.

(UUPPLH), yang mana Undang-

3) Pelestarian

plasma

Pemanfaatan

di-

Undang ini jauh lebih lengkap

maksudkan untuk menjamin

dibandingkan dengan undang-undang

jenis dan ekosistem tersebut,

sebelumnya, karena undang-undang

dimana pemanfaatannya secara

sebelumnya mengalami ketumpulan

langsung maupun melalui budi

dalam pelaksanaannya dan masih

daya, harus dilaksanakan atas

banyak rumusan pasal-pasal dalam

dasar prinsip kelestarian dan

UUPLH yang masih tumpang tindih

sejauh mungkin menghindari

dengan kepentingan sektoral ketika

terjadinya erosi maupun polusi

diimplementasikan

genetik.

Sukanda, 2009).

(Erwin,

2008;

Kepedulian dunia Internasio-

Masalah-masalah lingkungan

nal termasuk pula Indonesia terhadap

yang sering dibicarakan seperti: ban-

pentingnya upaya pelestarian ling-

jir di beberapa daerah di Indonesia,

kungan hidup telah sama-sama kita

longsor, polusi udara, pencemaran air

maklumi bahkan negara kita telah

dan pencemaran lainnya, yang pada

mempunyai beberapa peraturan pe-

dasarnya disebabkan karena tidak

rundang-undangan antara lain yang

berfungsinya ekosistem lingkungan.

tercantum dalam UUD 1945 tentang

Penyebab lain adalah berdirinya pe-

Media Komunikasi Vol. 16Provinsi Nomor Dati........ 2 Desember 2015Made Atmaja) Kebijakan ProgramGeografi Danau Lestari (Dewa

ISSN 0216-8138

22

rusahan-perusahan

dengan

segala

meningkatkan efisiensi kerja maupun

macam aktifitasnya yang menye-

anggaran diperlukan suatu bentuk

babkan

ter-

organisasi atau wadah yang dapat

ganggu dan masyarakat menjadi

mengarahkan dan merupakan basis

tidak nyaman, karena banyak

peru-

orientasi dalam penentuan rencana

sahan-perusahan tidak memperhati-

kegiatan. Berdasarkan uraian di atas

kan Analisis Mengenai Dampak

maka

Lingkungan (AMDAL), Audit Ling-

penulisan sebagai berikut: 1). Kebi-

kungan, Baku Mutu Lingkungan dan

jakan program-program danau lestari

sebagainya (Rika, 2011). Pasal 14

apa saja dicanangkan oleh Gubernur

UU No. 32 Tahun 2009 tentang

Kepada Daerah Provinsi Bali; 2). Ba-

Perlindungan dan Pengelolaan Ling-

gaimana implementasi UU Nomor 32

kungan Hidup (UU PPLH) menye-

Tahun 2009 (UUPPLH) tentang ke-

butkan bahwa ada beberapa ins-

bijakan program danau lestari yang

trumen

dicanangkan oleh Gubernur Bali.

lingkungan

dalam

menjadi

pencegahan

dan

dapat

dirumuskan

tujuan

perusakan lingkungan hidup yang seharusnya

dipenuhi

oleh

setiap

METODE

perusahan-perusahan atau kegiatan

Penulisan karya ilmiah ini

yang berdampak langsung terhadap

penulis menggunakan metode kepus-

lingkungan.

takaan yaitu memperoleh data dan

Atas

dasar

kepentingan

bahan-bahan bacaan dari berbagai

masing-masing, berbagai instansi pe-

sumber yang berhubungan dengan

merintah, swasta maupun LSM, telah

danau lestari dan implimentasi UU

melakukan upaya-upaya yang me-

No 32 Tahun 2009. Data mengenai

ngarah kepada pelestarian lingkung-

danau lestari yang dikaitkan dengan

an danau. Namun demikian sejauh

UU No 32 Tahun 2009 dianalisis dan

ini usaha-usaha tersebut belum ter-

dideskripsikan dalam bentuk naratif.

koordinasi sehingga berjalan sendiri-

Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu

sendiri yang terkadang mengaki-

penulis menggambarkan secara siste-

batkan overlaping kegiatan dengan

matis, faktual dan aktual mengenai

hasil yang berbeda. Untuk menghi-

dasar filosofi danau lestari yang

dari tumpang tindihnya kegiatan dan

dikaitkan dengan UU No 32 Tahun


ISSN 0216-8138

23

2009 tentang perlindungan dan pe-

keberadaan danau itu sendiri, yaitu

ngelolaan lingkungan hidup.

dengan apa yang disebut sebagai daerah tangkapan (catchment area).

PEMBAHASAN

Mengingat kompleksnya komponen-

Kebijakan Program Danau Lestari

komponen penyusun kedua ekosis-

Pengelolaan danau dengan

tem tersebut maka pada point ini

menerapkan suatu konsep terpadu

akan dibahas tentang program-pro-

dari berbagai disiplin ilmu merupa-

gram terkait danau lestari.

kan pendekatan yang sangat konpre-

Untuk lebih meningkatkan

hensip. Hal ini didasarkan atas teori

keberhasilan pelaksanaan norma-nor-

bahwa pengelolaan suatu ekosistem

ma guna mencapai terciptanya danau

lingkungan harus merupakan keter-

lestari, disamping perlu adanya orga-

paduan pengelolaan atas komponen-

nisasi atau kelembagaan dan penga-

komponen

ekosistem

wasan perlu diupayakan pula ber-

lingkungan itu sendiri sesuai dengan

bagai kegiatan yang dapat mendu-

Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun

kungnya. Kegiatan yang dimaksud-

2009. Beragam komponen penyusun

kan dalam kontek ini adalah sebagai

ekosistem satu sama lain saling

program, kegiatan atau program-

pengaruh mempengaruhi sehingga

program yang ditawarkan di bawah

untuk mempelajari berbagai jenis

ini dapat dilaksanakan oleh berbagai

komponen tersebut membutuhkan

instansi pemerintah khususnya di

spesifikasi ilmu pengetahuan seperti:

lingkungan kewenangan Pemda Tk I

geografi, meteorologi, biologi, kimia,

Provinsi Bali, swasta atau LSM, dan

kehutanan,

dasar hukumnya adalah Undang-

pembentuk

fisika

(Annonymous,

1986).

Undang Nomor 23 Tahun 1997, Berdasarkan konsep keterpa-

sesuai dengan tugas dan fungsinya

duan pengelolaan suatu ekosistem

serta

maka usaha-usaha yang berorientasi

personelnya (BAPEDA, 1997).

kepada pengelolaan suatu ekosistem

kemampuan

peralatan

dan

Jenis-jenis kebijakan program

danau harus berupaya pula untuk

sebagaimana

yang

diuraikan

memperhatikan ekosistem lain di

bawah ini tidak menutup kemungkin-

luarnya yang sangat mempengaruhi

an munculnya sub-sub program yang

Media Komunikasi Vol. 16 NomorDati........ 2 Desember 2015Made Atmaja) Kebijakan ProgramGeografi Danau Lestari Provinsi (Dewa

di

ISSN 0216-8138

24

lebih spesifik atau lebih khusus

utama memberikan informasi

sehingga program itu sendiri dapat

kepada

dilakukan oleh satu instansi atau

tetap menjaga kelestarian da-

kerjasama

Untuk

nau atau informasi lainnya di-

menghindari tumpang tindihnya pro-

sesuaikan dengan isu yang

gram diperlukan adanya koordinasi,

paling spesifik untuk diangkat

oleh karena itu dalam point ini juga

di masing-masing danau.

disajikan yang memuat jenis-jenis

(2) Pembangunan pos penjagaan,

program dan instansi- instansi mana

dimaksudkan adalah dalam

yang diarahkan untuk melaksanakan-

rangka memberikan perlin-

nya dan sekaligus koordinator. Agar

dungan dan penjagaan danau

pelaksanaan berbagai kebijakan pro-

itu sendiri maupun pengun-

gram tersebut yang bertujuan untuk

jung. Penjagaan danau misal-

mendukung terciptanya kondisi da-

nya penjagaan dari kasus pen-

nau lestari lebih terarah dan terko-

cemaran.

antar

instansi.

masyarakat

untuk

ordinasi maka dalam hal ini tidak

(3) Pembangunan pusat penge-

tertutup kemungkinan untuk diben-

lolaan dan informasi global,

tuk suatu otoritas atau organisasi

adalah semacam pusat pe-

independen yang berwenang meng-

ngolah data kondisi perairan

koordinasikan semua kegiatan yang

danau maupun lingkungan-

berhubungan

pengelolaan

nya dan sumber informasi

danau yang bertanggung jawab ke-

yang disajikan secara digital

pada Gubernur Kepala Daerah Ting-

yang

kat I Bali (BAPEDAL, 1999). Ada-

teknologi GIS (Geography

pun kebijakan program-program da-

Information System), LAN

nau lestari yang dimaksud antara

(Local Area Network). Pro-

lain:

gram ini tentunya akan ditun-

1). Program fisik yang terdiri dari:

jang oleh program-program

dengan

(1) Pemasangan papan informasi,

dapat

memanfaatkan

lainnya.

program ini dapat diterapkan

(4) Pengembangan sarana penge-

kepada empat buah danau

lolaan sampah, untuk pro-

yang

gram ini hanya baru proses

ada,

dengan

tujuan


ISSN 0216-8138

25

pemisahan sampah organik

berupa: pengendalian keba-

dan anorganik.

karan

(5) Pengembangan sarana

hutan,

pengendalian

dan

pencurian kayu, penyuluhan,

prasarana potensial penun-

reboisasi dan rehabilitasi ve-

jang pariwisata, misalnya der-

getasi yang rusak.

maga, rekreasi air, sarana me-

(2) Pengendalian kerusakan sem-

mancing, sarana sky boat.

padan danau, program ini

Diarahkan agar sarana ter-

diarahkan kepada pengaturan

sebut lebih berdaya guna

sempadan danau yang digu-

lebih baik sesuai dengan daya

nakan oleh masyarakat untuk

dukung dan ramah lingkung-

ladang, permukiman, pertani-

an.

an, dan peternakan.

(6) Pemetaan daerah tangkapan

(3) Pembersihan Gulma di pera-

di masing-masing danau, ke-

iran danau, sejauh ini baru

giatan ini penting untuk me-

perairan danau Buyan yang

ngetahui batas-batas kewe-

sudah cukup banyak ditum-

nangan atau cakupan kegiatan

buhi gulma (khususnya eceng

dalam menentukan rencana

gondok).

semua kegiatan yang ber-

3). Program pengendalian pencemar-

hubungan dengan pelestarian

an, program ini terdiri dari:

danau.

(1) Pengelolaan draenase limbah,

2). Program pengendalian kerusakan

program ini terutama diarah-

kawasan danau dan daerah tang-

kan kepada pengelolaan lim-

kapannya, program ini terdiri

bah rumah tangga dan limbah

dari:

usaha kecil yang pada umum-

(1) Perlindungan hutan di daerah

nya hanya dibuang atau dia-

tangkapan, program ini pen-

lirkan ke danau oleh masya-

ting untuk menjaga kelesta-

rakat yang bermukim di ka-

rian hutan yang ada terutama

wasan danau.

di daerah tangkapan sebagai daerah resapan. Kegiatan-kegiatan di dalamnya antara lain

(2) Pemantauan

kualitas

danau. (3) Pemantauan kualitas udara.


air

ISSN 0216-8138

26

(4) Pemantauan kualiras tanah.

Dalam hal ini dapat pula

(5) Pengendalian pencemaran air

didahului dengan penelitian

danau, program ini dilakukan

tentang flora dan fauna asli

keempat danau. Pencemaran

yang telah punah maupun

air danau akibat limbah ru-

yang langka untuk selanjut-

mah tangga, pertanian dan

nya diadakan konservasi.

peternakan.

(3) Perlindungan flora dan fauna,

Program di atas (2,3,4) ini dapat

perlindungan terhadap flora

dilakukan secara rutin atau ber-

dan fauna yang dilindungi

kala yang bertujuan untuk meli-

dapat dipadukan dengan pro-

hat perkembangan kualitas air,

gram perlindungan lainnya.

udara dan tanah pada titik-titik

Dalam hal ini penekanannya

sampel tertentu, dalam hal ini

lebih

dapat diterapkan untuk semua

peringatan

kawasan danau.

hukum kepada masyarakat

4). Prgram pelestarian sumber daya

yang

kepada

pengawasan,

dan

penegakan

melakukan

kegiatan

alam dan plasma nutfah, pro-

baik secara langsung maupun

gram ini terdiri dari:

tidak langsung akan berakibat

(1) Pemantauan

kuantitas

dan

kualitas flora dan fauna dae-

penurunan populasinya. (4) Pemetaan zone pemanfaatan,

rah tangkapan, program ini

dengan

dapat dilakukan secara tem-

RTRW yang ada dapat dila-

porer dengan tujuan untuk

kukan pemetaan secara lebih

selalu memantau kelimpahan

spesifik zone-zone peman-

maupun kualitas flora dan

faatan dengan batas kritikal

fauna yang berada di daerah

sejauh daerah tangkapan, hal

tangkapan di tiap-tiap danau.

ini bermanfaat untuk memba-

(2) Konservasi flora dan fauna langka, flora dan fauna yang

mengacu

kepada

tasi perkembangan tekanan lingkungan.

hampir punah, perlu untuk

5). Program peningkatan pember-

dilakukan konservasi untuk

dayaan masyarakat, program

meningkatkan

ini terdiri dai:

populasinya.


ISSN 0216-8138

27

(1) Penyuluhan kepada masyara-

(4) Usaha peningkatan taraf hi-

kat sekitar danau, berbagai

dup atau perekonomian ma-

program penyuluhan dilaku-

syarakat, usaha-usaha dalam

kan

meningkatkan taraf hidup ma-

oleh

terutama

instansi-instansi, yang

sasarannya

syarakat

dapat

dilakukan

masyarakat daerah kawasan

antara lain dengan cara me-

danau dapat dilakukan secara

lakukan pembinaan terhadap

bersama dan terpadu dalam

sumber-sumber yang dapat

hal ini dapat dikoordinasi

mendatangkan

oleh salah satu instansi.

masyarakat, misalnya home

pendapatan

(2) Peningkatan peran serta ma-

industri, kerajinan, dan usaha

syarakat dan lembaga tradi-

kecil lainnya. Diharapkan de-

sional dalam pengelolaan da-

ngan peningkatan taraf hidup

nau secara lestari, program ini

masyarakat

dimaksudkan

lebih

katkan pendidikan dan kesa-

meningkatkan partisipasi ma-

daran masyarakat terhadap

syarakat dalam ikut serta

lingkungan.

untuk

menjaga kelestarian danau,

6). Program

dapat

khusus,

mening-

dibuatkan

dengan melalui pembinaan

program khusus yang meli-

dan peningkatan kinerja orga-

batkan berbagai sektor dalam

nisasi kemasyarakatan, lem-

rangka

baga tradisional, desa adat

yang berwawasan lingkungan,

dan organisasi lainnya.

terdiri dari:

(3) Peningkatan

peran

serta

pemanfaatan

(1) Penelitian-penelitian

danau

untuk

usahawan dalam pengelolaan

penyusunan kriteria lestari,

danau lestari, program ini di-

secara ekologis keempat da-

maksudkan untuk lebih me-

nau alam di Provinsi Bali me-

ningkatkan peran serta para

miliki ciri ekosistem yang

usahawan terutama yang ke-

berbeda. Untuk lebih mening-

giatan usahanya berada di

katkan keberhasilan penge-

kawasan danau dalam ikut

lolaan masing-masing danau

menjaga kelestarian danau.

dan daerah tangkapan hujan-


ISSN 0216-8138

28

nya dapat diupayakan untuk

syarakat di sekitar danau

menyusun

kriteria-

adalah ikan. Oleh karena itu

kriteria atau syarat danau

program pengembangan peri-

yang lestari secara spesifik

kanan dapat diterapkan dan

untuk masing-masing danau.

dilaksanakan oleh salah satu

Untuk itu perlu didukung

instansi pemerintah agar lebih

berbagai penelitian sehingga

berhasil dan ramah lingkung-

diperoleh ukuran-ukuran kua-

an.

suatu

litas standar kelestarian. (2) Pengembangan

(4) Pengembangan bidang per-

pariwisata

tanian dan perkebunan, bi-

pariwisata

dang ini diusahakan oleh ma-

merupakan sektor dominan

syarakat setempat secara tra-

dalam pembangunan di Pro-

disional telah banyak bere-

vinsi Bali. Khususnya untuk

siko menimbulkan dampak

kawasan danau dapat

di-

lingkungan yang negatif. Pe-

dikem-

ngembangan bidang pertanian

bangkannya pariwisata terpa-

dan perkebunan intensif yang

du, misalnya pariwisata buda-

moderen dan ramah ling-

ya dan agrowisata atau pa-

kungan perlu untuk menjadi

riwisata alam. Program

tolak ukur atau contoh bagi

terpadu,

sektor

mungkinkan untuk

ini

dapat diterapkan pada semua

usaha

pertanian

dan

per-

danau dengan maksud untuk

kebunan masyarakat setem-

meningkatkan kualitas obyek-

pat. Kehadirannya juga dapat

obyek wisata dan menjaga

menjadi obyek wisata teru-

kekhasannya.

tama agrowisata untuk me-

(3) Pengembangan perikanan, pe-

ningkatkan kualitas pariwi-

ngadaan sumber-sumber pro-

sata setempat. Program ini

tein bagi masyarakat sangat

dapat dilakukan oleh instansi

perlu untuk meningkatkan ke-

pemerintah maupun investor

cerdasan. Salah satu sumber

swasta.

penting untuk menyediakan sumber

protein

bagi

ma-

(5) Pengembangan bidang transportasi dan telekomunikasi,


ISSN 0216-8138

29

perkembangan peradaban ma-

instansi sesuai dengan tugas dan

nusia begitu cepat dan pesat

fungsinya

tak

perkembangan

tidak menutup kemungkinan muncul-

transportasi dan telekomu-

nya jenis kegiatan yang lebih spe-

nikasi

sejalan.

sifik. Dengan demikian dalam pelak-

Untuk mengantisipasi timbul-

sanaan salah satu program tidak

nya dampak negatif akibat

tertutup kemungkinan untuk dilak-

perkembangan bidang trans-

sanakan oleh beberapa instansi. Na-

portasi dan telekomunikasi

mun demikian arahan berikut ini

terutama di kawasan danau,

akan memungkinkan lebih terarah-

perlu diupayakan perencana-

nya siapa buat apa, sehingga nanti-

an yang matang untuk me-

nya tidak terjadi tumpang tindihnya

ngatasi kebutuhan tersebut.

pelaksanaan pada suatu pekerjaan.

Program ini merupakan pro-

Untuk lebih jelasnya tentang pe-

gram yang berorientasi masa

laksanaan kebijakan program danau

depan.

lestari yang dibuat oleh Gubernur

Kebijakan berbagai program

Kepala Daerah Provinsi Bali dapat

pelak

juga

akan

sebagaimana yang diuraikan di atas

masing-masing

dengan

dilihat pada tabel 1 berikut ini.

merupakan program- program yang dapat dilaksanakan oleh berbagai Tabel. 1. Jenis Program dan Instansi Pelaksana Program Danau Lestari No (1) I 1 2 3 4 5 6 II 1 2 3

Jenis Program/Kegiatan (2) Program Fisik Pemasangan papan informasi. Pembangunan pos penjagaan. Pembangunan pusat pengelolaan dan informasi global. Pengembangan sarana pengelolaan sampah. Pengembangan sarana prasarana potensial penunjang pariwisata. Pemetaan daerah tangkapan di masing masing danau. Program Pengendalian Kerusakan Kawasan Danau/Daerah Tangkapan Perlindungan hutan di daerah Tangkapan Pengendalian kerusakan sempadan danau Pembersihan gulma di perairan danau.

Instansi Pelaksana/Koordinator (3) Pemda Tk. II MAWIL HANSIP Prop. Bali BAPEDAL Wilayah II DKP Tk. II Kanwil PU Prop. Bali Pemda Tk. I Bali

Kanwil Kehutanan Prop. Bali Dinas Pertanian Tk. I Bali Kanwil PU Prop. Bali

Media Komunikasi Vol. 16Provinsi NomorDati........ 2 Desember 2015Made Atmaja) Kebijakan ProgramGeografi Danau Lestari (Dewa

ISSN 0216-8138

No (1) III 1 2 3 4 5 IV 1 2 3 4 V 1 2

3 4 VI 1 2 3 4 5 6

30

Jenis Program/Kegiatan (2) Program Pengendalian Pencemaran Pengelolaan drainase limbah. Pemantauan kualitas air danau. Pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas tanah. Pengendalian pencemaran air danau. Program Pelestarian Sumbr Daya Alam dan Plasma Nutfah Pemantauan kualitas dan kuantitas flora dan fauna daerah tangkapan. Konservasi flora dan faunalangka. Perlindungan flora dan fauna dilindungi Pemetaan zone pemanfaatan. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Penyulhan kepada masyarakat sekitar danau. Peningkatan SDM da peran serta masyarakat dan lembaga tradisional dalam pengelolaan danau lestari. Peningkatan peran serta usahawan dalam pengelolaan danau lestari. Peningkatan taraf hidup atau perekonomian masyarakat. Program Khusus Penelitian untuk mendukung disusunnya kriteria danau lestari yang spesifik. Pengembangan pariwisata terpadu. Pengembangan perikanan. Pengembangan bidang pertanian dan perkebunan. Pengembangan bidang transportasi dan telekomunikasi. Pengadaan sumber tenaga listrik Sumber: BAPEDAL Wilayah II, 1999.

Instansi Pelaksana/Koordinator (3) BAPEDAL Wilayah II Biro BLH Prop. Bali BAPEDAL Wilayah II Kanwil Kehutanan Prop. Bali Pemda Tk. I Bali

Kanwil Kehut. Prop. Bali Kanwil Kehut. Prop. Bali Kehut. Prop. Bali BAPPEDA Tk. I Bali

Pemda Tk. II Pemda Tk. II

Kanwil Dep. Parsenibud Prop. Bali Kanwil Dep. Sosial Prop. Bali

Perguruan Tinggi Kanwil Dep. Parsenibud Prop. Bali Dinas Pertanian Tk. I Bali Dinas Pertanian Tk. I Bali Kanwil Perhubungan Prop. Bali Kanwil Dep. Tamben Prop. Bali

daya alam yang harus dikelola Implementasi Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Program Danau Lestari Lingkungan hidup

sebagai

sedemikian rupa hingga lebih baik. Kualitas yang lebih baik sebagai komponen

sumber

daya

alam

suatu kesatuan ruang dengan segala

ditandai oleh: Pelestarian fungsi

komponennya merupakan karunia

sumber

Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat

kemampuan sumber daya alam untuk

dan bangsa Indonesia. Selain dari hal

menunjang

itu lingkungan hidup juga merupakan

berkesinambungan

ruang di mana aktivitas berlangsung

Rachmi, 2011). Untuk mencapai

daya

alam;

Peningkatan

pembangunan

yang sekaligus merupakan sumber


(Erwin,

yang 2008;

ISSN 0216-8138

31

kedua hal itu, aktivitas manusia perlu

partisipasi, akuntabilitas, dan kea-

diatur oleh ketentuan hukum.

dilan (Rachmi, 2011).

Seirama dengan perkembangan dunia yang menyangkut semakin tajamnya isu-isu penyelamatan lingkungan hidup, maka lahirlah Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per-

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengatur: a. Keutuhan

unsur-unsur pe-

ngelolaan lingkungan hidup; b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

lindungan dan Pengelolaan Ling-

c. Penguatan pada upaya pe-

kungan Hidup (UUPPLH) dengan

ngendalian lingkungan hidup;

127 pasal. Lahirnya undang-undang

d. Penguatan instrumen pence-

ini merupakan penyempurnaan dari

gahan pencemaran dan/atau

undang-undang sebelumnya, di mana

kerusakan lingkungan hidup,

undang-undang sebelumnya banyak

yang meliputi instrumen ka-

ditemui

jian lingkungan hidup stra-

pada

kelemahannya

bidang

lingkungannya.

terutaman

penegakan Perbedaan

hukum yang

tegis, tata ruang, baku mutu lingkungan

hidup,

kriteria

mendasar dari UU Nomor 32 Tahun

baku kerusakan lingkungan

2009 dengan UU Nomor 23 Tahun

hidup, amdal, upaya penge-

1997 adalah adanya penguatan yang

lolaan lingkungan hidup dan

terdapat dalam Undang-Undang ini

upaya pemantauan lingkung-

tentang prinsip-prinsip perlindungan

an hidup, perizinan, instru-

dan pengelolaan lingkungan hidup

men

yang didasarkan pada tata kelola

hidup, peraturan perundang-

pemerintahan

karena

undangan berbasis lingkung-

dalam setiap proses perumusan dan

an hidup, analisis risiko ling-

penerapan

pencegahan

kungan hidup, dan instrumen

pencemaran atau kerusakan ling-

lain yang sesuai dengan per-

kungan hidup serta penanggulangan

kembangan ilmu pengetahuan

dan penegakan hukum mewajibkan

dan teknologi;

yang

instrumen

baik

ekonomi

lingkungan

pengintegrasian aspek transparansi,


ISSN 0216-8138

32

e. Pendayagunaan perizinan se-

koordinasi

dengan

instansi

lain.

bagai instrumen pengenda-

Pemerintah memberi kewenangan

lian;

yang sangat luas kepada pemerintah

f. Pendayagunaan

pendekatan

ekosistem;

daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

g. Kepastian dalam merespon

hidup di daerah masing-masing. Se-

dan mengantisipasi perkem-

lain itu lembaga ini diharapkan juga

bangan lingkungan global;

mempunyai ruang lingkup wewe-

h. Penguatan demokrasi ling-

nang untuk mengawasi sumber daya

kungan melalui akses in-

alam untuk kepentingan konservasi.

formasi, akses partisipasi, dan

Begitu pula lembaga ini butuh dari

akses keadilan serta penguat-

APBD yang memadai.

an hak-hak masyarakat dalam

UUPPLH, mengatur segala

perlindungan dan pengelolaan

aspek mengenai lingkungan hidup,

lingkungan hidup;

termasuk di dalamnya adalah menge-

i. Penegakan hukum perdata,

nai penegakan hukum lingkungan.

administrasi, dan pidana seca-

UUPPLH mengatur tiga instrumen

ra lebih jelas;

penegakan hukum lingkungan yaitu:

j. Penguatan kelembagaan per-

administrasi, perdata dan pidana.

lindungan dan pengelolaan

Ketiga instrumen ini tidak terlepas

lingkungan hidup yang lebih

dari kerjasama antara pemerintah

efektif dan responsif;

dengan pemerintah daerah dalam

k. Penguatan kewenangan pe-

mengelola lingkungan hidup. Pasal

jabat pengawas lingkungan

62 ayat (1) menyebutkan dalam

hidup dan penyidik pegawai

perlindungan dan pengelolaan ling-

negeri sipil lingkungan hidup.

kungan

Undang-Undang ini membe-

pemerintah daerah mengembangkan

rikan kewenangan yang luas kepada

sistem informasi lingkungan hidup

Menteri untuk melaksanakan seluruh

untuk mendukung pelaksanaan dan

kewenangan pemerintah di bidang

pengembangan


dungan dan pengelolaan lingkungan

kungan

hidup. Ayat (2) sistem informasi

hidup

serta

melakukan

hidup,


pemerintah

kebijakan

dan

perlin-

ISSN 0216-8138

33

lingkungan hidup dilakukan secara

sasi sumber daya alam dan

terpadu dan terkoordinasi dan wajib

emisi gas rumah kaca pada

dipublikasikan kepada masyarakat.

tingkat Provinsi;

Sedangkan ayat (3) sistem informasi lingkungan

hidup

paling

sedikit

memuat informasi mengenai status lingkungan

hidup,

peta

rawan

f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. Mengkoordinasikan dan me-

lingkungan hidup, dan informasi

laksanakan

lingkungan hidup lain. Pasal 62 ini

pencemaran

bila diimplementasikan ke program

rusakan lingkungan hidup

danau

lintas kabupaten/kota;

lestari

yang

dicanangkan

pengendalian dan/atau

ke-

Gebernur Provinsi Bali pada poin

h. Melakukan pembinaan dan

program fisik ternyata sejalan atau

pengawasan terhadap pela-

tidak ke luar dari norma-norma

ksanaan kebijakan, peraturan

UUPPLH.

daerah, dan peraturan kepala

Undang-Undang

No.

32

Tahun 2009 pasal 63 ayat (2) dalam

daerah kabupaten/kota; i. Melakukan pembinaan dan


pengawasan

kungan hidup pemerinth Provinsi

nanggungjawab usaha dan/

bertugas dan berwenang:

atau kegiatan terhadap keten-

a. Menetapkan kebijakan tingkat Provinsi;

ketaatan

pe-

tuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-un-

b. Menetapkan dan melaksa-

dangan di bidang perlin-

nakan KLHS tingkat Provi-

dungan

dan

pengelolaan

nsi;

lingkungan hidup;

c. Menetapkan dan melaksa-

j. Mengembangkan dan mene-

nakan kebijakan mengenai

rapkan instrumen lingkungan

RPPLH Provinsi;

hidup;

d. Menetapkan dan melaksanakan

kebijakan

mengenai

amdal dan UKL-UPL; e. Menyelenggarakan inventari-

k. Memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian antar

perselisihan

kabupaten/antarkota

serta penyelesaian sengketa;


ISSN 0216-8138

34

l. Melakukan pembinaan, ban-

Pasal 63 ayat (2) ini jika

tuan teknis, dan pengawasan

diimplementasikan dengan kebijakan

kepada

di

program danau lestari yang dica-

dan ke-

nangkan Gubernur Provinsi Bali

kabupaten/kota

bidang program giatan;

sangat relevan, bahkan pada pasal 63

m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;

tersebut lebih lengkap parameternya terutama tentang hukum lingkung-

n. Menetapkan kebijakan me-

annya dan prosedur perijinan, se-

ngenai tata cara pengakuan

dangkan kebijakan Gubernur Bali

keberadaan masyarakat hu-

tentang program danau lestari hukum

kum adat, kearifan lokal, dan

lingkungan dan prosedur perijinan

hak masyarakat hukum adat

tidak

yang terkait dengan perlin-

pelaksanaannya hukum lingkungan

dungan

tetap

dan

lingkungan

pengelolaan hidup

pada

tingkat Provinsi;

ditekankan.

berfungsi

UUPPLH, sebagai

Namun

sesuai

dalam

dengan

contoh: Pada

tahun 2010 ada salah satu pengusaha

o. Mengelola informasi ling-

rumah makan bangunannya melang-

kungan hidup tingkat Pro-

gar sempadan danau Beratan dan

vinsi;

juga limbahnya mencemari air danau

p. Mengembangkan dan me-

tersebut, sehingga pengusaha ter-

nyosialisasikan pemanfaatan

sebut dikenai sanksi hukum dan

teknologi ramah lingkungan

membayar ganti rugi ke pemerintah.

hidup;

Ini sebagai bukti bahwa kebijakan

q. Memberikan pendidikan, pelatihan,

pembinaan,

dan

penghargaan;

program danau lestari oleh Gubernur Provinsi Bali sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2009.

r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi; s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.

PENUTUP Simpulan 1). Kebijakan program danau lestari yang dicanangkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang


ISSN 0216-8138

35

terdiri dari: program fisik, pro-

dasi.

gram pengendalian kerusakan

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

kawasan

tentang Perlindungan dan Penge-

danau

dan

daerah

Undang-Undang

Republik

tangkapannya, program pengen-

lolaan

Lingkungan

Hidup

dalian pencemaran, program pe-

(UUPPLH) sangat perlu disosia-

lestarian sumber daya alam dan

lisasikan ke masyarakat, mengingat

plasma nutfah, program pening-

masyarakat kita sudah melek hurup

katan pemberdayaan masyara-

tentunya mereka ingin tahu tentang

kat, dan program khusus. Kebi-

bagaimana melestarikan sumber daya

jakan program tersebut terlak-

alam.

sana sesuai dengan prosedur dan tekanan

terhadap

kerusakan

lingkungan bisa diminimkan. 2). Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kebijakan program danau lestari oleh Gubernur Provinsi Bali berjalan sesuai dengan norma-norma yang tekandung dalam

pasal-pasal

dan

ayat

UUPPLH. Sehingga danau-danau yang ada di Provinsi Bali terhidar dari tekanan lingkungan. Saran Sebaiknya

semua

elemen

yang ada di Bali dari tingkat bawah sampai

pimpinan

daerah

harus

mendukung kebijakan program danau lestari yang dicanangkan oleh Gubernur guna melindungi sumber daya alam agar tidak terjadi degra-

DAFTAR PUSTAKA Annonymous, 1986. Prosiding Ekspose Limnologi dan Pembangunan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan Limnologi, Bogor. Atmaja Dewa Made, 2011. Kajian Imbangan Air Danau Batur di Kabupaten Bangli, Jurnal Media Komunikasi Geografi. Vol. 12 No. 2. BAPEDAL, 1999. Danau Lestari, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah II. Denpasar. BAPPEDA, 1997. Laporan Utama Studi AMDAL Kawasan Pariwisata Bedugul. BAPPEDA Dati I Bali. Bali. .................., 1997. Laporan Utama Studi AMDAL Kawasan Pariwisata Kintamani. BAPPEDA Dati I Bali. Bali. Biro

Hukum dan Ham, 2010. Himpunan Peraturan Perun-


ISSN 0216-8138

Erwin

36

dang-undangan Lingkungan Hidup. Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Bali.

Sukanda Husin, 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Muhamad, 2008. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Refika Aditama. Bandung.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jorgensen, S.E. and R. A. Vollenweider (Eds), 1989. Guidelines of Lake Management. Vol. I: Principles of Lake Management, International Lake Environment Committee, Otsu. Rachmi Handayani I G. A. Ketut, 2012. Implementation of Verdict of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Against Judicial Review Act No. 7 of 2004 on Water Resources in the Ex Region Surakarta Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization. Vol. 6. ............., 2011. Pengantar Hukum Lingkungan. CakraBooks. Solo. Cetakan I. Rika Erawaty, 2011. Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai), Risalah HUKUM, Fakultas Hukum Unmul. Vol. 7 No. 1.


ISSN KEBIJAKAN PROGRAM DANAU LESTARI PROVINSI DATI I BALI DITINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009

Recommend Documents